PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PETERNAKAN
RENCANA STRATEGIS 2013-2018
KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga dapat terselesaikan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Peternakan Kabupaten Bone. Penyusunan Renstra ini merupakan wujud perencanaan Pembangunan Dinas Peternakan Kabupaten Bone yang merupakan kelanjutan dan penajaman dari Program Pembangunan Daerah Tahun 2013 – 2018 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kab. Bone. Disadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan sumbang saran yang sifatnya konstruktif agar Renstra ini mendapat perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Bone. Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh staf Dinas Peternakan Kabupaten Bone maupun kepada Instansi terkait lainnya.
Watampone, 27 Mei 2013 KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE,
drh. H.ARIS HANDONO Pangkat: Pembina Utama Muda NIP : 19611030 199003 1 003
2
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................... 1.2. Landasan Hukum ................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................. 1.4. Sistimatika Penulisan ..............................................................
1 3 5 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETRNAKAN 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan ....... 8 2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan ................................................ 16 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan ………………………… 29 2.4. Populasi Ternak ………………………………………………. 29 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan ……………………………………………………. 34
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan ..................................................... 35 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……………………………………………….. 35 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Keamanan Hewan ………………… 37 3.4. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …………………………………. 24
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi ........................................................................... 40 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan ....... 41 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan ................................ 41
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan …...………………………… 46
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD ……...................………………. 6.1. Indikator Kinerja ........................... …………………………
3
56 51
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Desentralisasi, sebagaimana diamanatkan melalui Undang-undang nomor 32 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah, merupakah salah satu titik balik bagi pemerintah daerah dalam rangka melakukan proses pembangunan daerah secara mandiri. Konsekuensi yang diterima dari pelaksanaan amanat undang-undang tersebut adalah, pemerintah harus menyusun sebuah dokumen perencanaan daerah yang mengakomodir kebutuhan pembangunan yang dinamis, berkarakter dan berbasiskan potensi serta kondisi nyata di daerah. Salah satu dokumen perencanaan yang perlu disusun oleh SKPD adalah Renstra SKPD atau rencana Strategis SKPD yang memiliki jangka waktu perencanaan selama 5 tahun. Rencana Strategis SKPD atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan penjabaran dari program kerja kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari pemerintah daerah. menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Renstra dikembangkan dalam rangka
mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah. Rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 20132018 ini disusun dalam rangka sebagai acuan dalam rangka pembangunan komoditas peternakan yang bermutu, berdaya saing tinggi serta memiliki nilai jual yang tinggi yang berbasis kepada pengembangan agroindustri dan agrobisnis. Penyusunan resntra SKPD menurut Permendagri 54 Tahun 2010 dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu: 1) persiapan penyusunan renstra SKPD, 2) penyusunan rancangan renstra SKPD, 3) penyusunan 4
rancangan akhir renstra SKPD, dan 4) penetapan renstra SKPD. Pada tahap pertama, persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone, dalam hal ini Dinas Peternakan, adalah mempersiapkan SDM serta mekanisme penyusunan yaitu orientasi penyusunan hingga kepada penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan hasil dari pelaksanaan proses pembangunan sebelumnya. Pada tahap selanjutnya, penyusunan renstra dilakukan yaitu dengan memperhatikan substansi yang telah diatur pada UU nomor 54 Tahun 2010 antara lain: data dan informasi,
gambaran
pelayanan
SKPD,
review
renstra
kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi, penelaahan RTRW kabupaten/kota, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, isu strategis, visi misi kepala daerah, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan dalam proses pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sub sektor pembangunan peternakan. Secara umum, penyusunan renstra Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 dapat digambarkan kedalam bagan yang tersaji di bawah ini:
5
Posisi DInas Peternakan Kabupaten Bone selaras dengan Renstra Kementrian Pertanian, melalui Direktorat Peternakan dan Keamanan Hewan, khususnya terhadap focus pembangunan yang mengarah kepada peningkatan potensi peternakan yang berbasiskan potensi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Arah
kebijakan
yang
dapat
diimplementasikan
oleh
Dinas
Peternakan Kabupaten Bone mengacu dari kebijakan yang tersusun pada Renstra Dirjen Peternakan dan Keamanan Hewan, antara lain: 1) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak, 2) meningkatkan status kesehatan hewan, dan 3) menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 6
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 14. Peraturan
Menteri
Pertanian
83.1/Permentan/RC.110/12/2011
Tentang
Republik Rencana
(RENSTRA) Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014
7
Indonesia Strategis
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Bone tahun 2013-2018, adalah: 1. Mensinergikan kondisi pembangunan sektor peternakan Kabupaten Bone terhadap Rencana Strategis Nasional Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Keamanan Pangan, Program dan Kegiatan SKPD Propinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bone Tahun 2025 2. Menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan 3. Memberikan
arahan
bagi
SKPD
dalam
rangka
melakukan
perencanaan pembangunan pada periode 2013-2018
1.3.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan Resntra Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 adalah: 1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Dinas Peternakan Kabupaten Bone ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan 2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja dilingkup
Dinas
Peternakan
dalam
menentukan
prioritas
program dan kegiatan pembangunan di bidang Peternakan
8
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Bone berpedoman pada sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone, yang terdiri dari enam Bab, sebagai berikut : Babi I
: PENDAHULUAN, diuraikan tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD, diuraikan tentang Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Peternakan, Sumber Daya Peternakan, dan Kinerja Pelayanan Peternakan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Peternakan (Analisis Lingkungan Strategis)
Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peternakan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN, diuraikan tentang Visi dan Misi Dinas Peternakan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan. Bab V : RENCANA KINERJA,
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF, Diuraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
9
Bab VI : INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, diuraikan tentang Indikator Kinerja Dinas Peternakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Bone mengacu kepada beberapa peraturan hukum yang berlaku, yaitu: 1. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Organisasi perangkat Daerah. 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menyadi Kewenagan Pemerintah Kabupaten Bone. 3. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008
Tentang
pembentukan
Organisasi
Dinas-dinas
Daerah
kabupaten Bone. 4. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi pada Dinas peternakan Kabupaten Bone. 5. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Unit pelaksanakan Teknis Dinas (UPTD)
Dinas
peternakan Kabupaten Bone. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing elemen organisasi adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Kepala Dinas Peternakan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang peternakan yang diberikan oleh pemerintah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam 11
melaksanakan
Tugas
tersebut
Kepala
Dinas
Peternakan
dibidang
peternakan
mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Melaksanakan
pembinaan
umum
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. b.
Melaksanakan ketatausahaan dibidang peternakan.
c.
Melaksanakan peternakan pengumpulan,
penyusunan sesuai
program
dengan
pengolahan,
pembangunan
kewenangan
analisa
data
dari
dan
hasil
informasi
peternakan. d.
Melaksanakan bimbingan teknis dibidang peternakan
dan
pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan peredaran hasil-hasil peternakan berwawasan agribisnis. e.
Melaksanakan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan usha dibidang peternakan.
f.
Melaksanakan perlindungan, pengamanan dan pemantauan serta sertifikasi dibidang peternakan/kesehatan hewan.
g.
Melaksanakan kaji terap teknologi dibidang peternakan.
h.
Melaksanakan
urusan
peningkatan,
pengetahuan
dan
keterampilan SDM dibidang peternakan. i.
Melaksanakan urusan pengelolaan hasil dan pengawasan mutu hasil peternakan.
j.
Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
k.
Melaksanakan pengadaan perbanyakan, pengeluaran dan pengawasan bermutu.
l.
Melaksanakan
bimbingan,
pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan pembangunan peternakan ditingkat cabang dinas di Kecamatan.
12
2. Tugas Sekretaris Sekretaris Dinas Peternakan Menpunyai Tigas melaksanakan Ketata Usahaan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Dan Rumah Tanggah Dinas Serta Menyusun, Memonitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Peternakan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekretaris mempunyai fungsi: a. melaksanakan bimbingan urusan surat menyurat dan kearsipan serta rumah tangga dan perjalanan dinas; b. melaksanakan bimbingan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan bimbingan pengelolaan administras keuangan; d. melaksanakan bimbingan pengelolaan dan pemeliharaan barangbarang inventaris serta pembinaan organisasi dan tata laksana; e. melaksanakan
bimbingan penyusunan ketenaga kerjaan dan
evaluasi kinerja birokrasi peternakan; f. melaksanakan bimbingan pengawasan penyelenggaraan tugastugas umumpemerintahan; g. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan kedinasan; h. melaksanakan
bimbingan
pengumpulan,
mengola
dan
menganalisa data dan sumber daya peternakanserta menyusun statistik ,dokumentasi dan inforrmasi peternakan; i. melaksanakan bimbingan mengarsipkan, perencanaan, dan menyusun program jangka pendek,jangka menengah dan jangka panjang dinas; j. melaksanakan
bimbingan
monitoring
dan
evaluasi
serta
pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan peternakan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya. 13
3. Tugas
Kepala
Bidang
Produksi
Penyebaran
dan
Pengembangan Ternak Kepala Bidang Produksi, Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Menpunyai Tugas Melaksanakan Tugas Sebagian Tugas Dinas peternakan Di Bidang Produksi, Penyebaran Dan Pengembangan Ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala bidang produksi,
penyebaran dan pengembangan
peterenakan mempunyai fungsi: a.melaksanakan bimbingan tehnis reproduksi peternakan; b. melaksanakan bimbingan tehnis pembibitan dibidang peternakan; c. melaksanakan bimbingan pengawasan produksi , peredaran, pengujian dan penggunaan pakan, alat dan mesin pertanian (Alsintan ); d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi produksi dibidang peternakan; e. melaksanakan bimbingan
identifikasi
dan persiapan lokasi
penyebaran dan pengembangan peternakan. f. melaksanakan penataandistribusi dan redistribusi ternak; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya. 4. Tugas Kepala Bidang Usaha Tani Ternak Kepala Bidang Usaha Tani Ternak Menpunyai Tugas Melaksanakan Tugas Sebagian Tugas Dinas peternakan Di Bidang Usaha Tani Ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala bidang Usaha tani Ternmak mempunyai fungsi: 14
a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan b. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan d. melaksanakan bimbingan pemasatran hasil peternakan e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya 5. Tugas Bidang Kesehatan Hewan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Menpunyai Tugas Melaksanakan Tugas Sebagian Tugas Dinas peternakan Di Bidang Kesehatan Hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala bidang Kesehatan hewan mempunyai fungsi; a. melaksanakan
pengamatan,
pengendalian
dan
identifikasi
penyakithewan serta membuat peta penyakit hewan. b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. c. melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan hewan. d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. e. menutup dan membuka kembali wilayah wabah/kasus. f. melaksanakan penetapan dan pengawasan kawasan karangtina hewan. g. melaksanakan bimbingan pengawasan dan peredaran ditingkat deposediaan biologik,farmasetik dan ptremiks. h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya
15
6. Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Menpunyai Tugas Melaksanakan Tugas Sebagian Tugas Dinas peternakan Di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
Kepala
bidang
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
mempunyai fungsi; a. melaksanakan penyusunan program penyuluhan peternakan tingkat kabupaten. b. melaksanakan
perencanaan,pendayagunaan
dan
bimbingan
ketenagaan penyuluhan. c. melaksanakan
bimbingan
kelembangaan,
manajemen
dan
pencapaian pola kerja sama usaha tani. d. melaksanakan
pengadaan,pengelolaan
dan
bimbingan
dan
bimbingan
penberdayagunaan sarana penyuluhan. e. melaksanakan
pengadaan,penyebaran
pengembangan materi penyuluhan. f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahan hasil. g. menginpulkan data dan informasi sumber daya manusia serta kelembangaan petani disub sektor peternakan. h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya
7. Tugas Kepala UPTD Pembibitan Rakyat ( IPR ). Kepala UPTD Instalasi pembibitan Rakyat ( IPR ) Menpunyai Tugas pokok
Memimpin,
Melakukan
Koordionasi,
Pembinaan,
Pengawasan Dan Pengendalian Di Bidang Produksi Bibit Ternak 16
Sapi Dan Pakan Ternak Sesuai Ketentuan/ Peraturan perundangundangan Dan Kebijakan yang Di Tetapkan oleh Bupati. 8. Tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kambing,Unggas Dan Holding Ground. UPTD Pembiobitan Ternak Kambing, Unggas Dan Holding Ground Menpunyai Tugas pokok Memimpin, Melakukan Koordionasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Di Bidang Produksi Bibit Ternak Kambing, Ternak Unggas Dan HG Sesuai Ketentuan/ Peraturan perundang-undangan Dan Kebijakan yang Di Tetapkan oleh Bupati.
17
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT:
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Kasubag Umum, Perencanaan & Pelaporan
KABID USAHA TANI TERNAK
KABID PRODUKSI
Kasi Produk si & Kaji Terap
Kasi Penye b. & Penge m. Ternak
Kasi Pemb ibitan & Pakan
Kasi Pelaya nan Usaha
Kasi Promosi & Pemasar an
Kasubag Keuangan & Perlengkapan
KABID KESEHATAN HEWAN
Kasi Sumber Daya
Kasi Penga matan & Penyid ikan Penya kit
Kasi Pence gahan & Pemb. Penya kit
Kasubag Kepegawaian
KABID PENGEMBANG AN SDM
Kasi Kesm avet
Kasi Pelatih an dan Ketera mpi lan
Kasi Kelem bagaan Sarana & Prasara n
Kasi Penyul u han
UPTD Sub. Bag. Tata Usaha
KEPALA UPTD PEMBIBITAN, TERNAK UNGGAS & HOLDING GROUND
KEPALA UPTD IPR & HMT
18
Sub. Bag. Tata Usaha
2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan Kabupaten Bone 1. Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi
3 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Bidang
yang dibantu oleh 12 Kepala Seksi, 2 Kepala UPTD yang dibantu oleh Kasubag Tata Usaha dengan uraian sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat : - Sub Bagian Umum, Perencanaan dan pelaporan - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan - Sub Bagian Kepegawaian 3. Bidang Produksi dan pengembangan ternak - Seksi Teknis produksi dan kaji terap - Seksi Penyebaran dan pengembangan ternak - Seksi Pembibitan dan pakan 4. Bidang Usaha tani ternak - Seksi Pelayanan usaha - Seksi Pengolahan hasil, informasi pasar dan promosi - Seksi sumber daya 5. Bidang Kesehatan Hewan - Seksi Pengamatan dan penyidikan Hewan - Seksi Pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit - Seksi Kesehatan masyarakat veteriner 6. Bidang Pengembangan sumber daya manusia - Seksi Pelatihan dan keterampilan - Seksi Kelembangaan sarana dan prasarana - Seksi Penyuluhan
19
Jumlah personil di lingkup dinas Peternakan Kabupaten Bone sebanyak 123 orang terdiri dari 84 orang pegawai tetap, dan 39 orang pegawai tidak tetap atau honorer. Personil Dinas Peternakan Kabupaten Bone tahun 2012 menurut Pangkat Golongan dapat dilihat pada tabel berikut : NO
Pangkat
Golongan
Ruang
Jumlah
1
Pembina Utama
IV
C
1
2
Pembina Utama Tk.I
IV
B
1
3
Pembina
IV
A
3
4
Penata Tk.I
III
D
7
5
Penata
III
C
6
6
Penata Muda Tk.I
III
B
5
7
Penata Muda
III
A
5
8
Pengatur TK.I
II
D
-
9
Pengatur
II
C
-
10
Pengatur Muda Tk.I
II
B
18
11
Pengatur Muda
II
A
1
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : No
Pendidikan
Jumlah Pegawai
1
Magister
1 orang
2
Sarjana
32 orang
3
Sarjana Muda
4
SLTA/ Sederajat
41 orang
6
SLTP/sederajat
2 orang
7
SD
-
-
20
Keterangan
Jumlah pegawai berdasarkan Eselon dan Fungsi dapat dilihat pada tabel berikut : No
Uraian
Jumlah Pegawai
1
Eselon II / b
1 orang
2
Eselon III / a
1 orang
3
Eselon III / b
4 orang
4
Eselon IV/ a
15 orang
5
Eselon IV / b
2 orang
21
Keterangan
Table 2
22
Table 2
23
Table 2
24
tabel 2
25
Table 2
26
Table 2
27
Table 2
28
Table 2
29
Table 2
30
Table 2
31
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Bone 2.3.1. Pemotongan Ternak Pemotongan ternak yang dilakukan di RPH tahun 2012 adalah Ternak Sapi sebanyak 4.130 ekor, dan pemotongan ternak yang dilakukan diluar RPH tahun 2012 adalah Ternak Sapi sebanyak 6.504 ekor. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari
Retribusi
Rumah
Potong
Hewan
adalah
sebesar
Rp.
147.420.000,-.
2.3.2. Pengeluaran / Perdagangan Ternak Pengeluaran / perdagangan ternak sapi tahun 2012 Kabupaten Bone adalah sebanyak 19.591 ekor yang memberikan konstribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 313.000.000,- dari target sebesar Rp. 248.000.000,- atau 122,32 %. 2.4. Populasi Ternak Ternak Sapi
sebagai
komoditas unggulan
yang
menjadi
sumber
pendapatan masyarakat peternak dengan Populasi ternak sapi pada tahun 2012 di Kabupaten Bone adalah sebanyak 304.140 ekor. Telah mengalami pertumbuhan sebesar 6,8 % pertahun dari populasi tahun 2011 sebanyak 283.441 ekor.
32
Table 2.1
33
Table 2.2
34
Table 2.2
35
Table 2.2
36
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan A. Tantangan -
Masih sering munculnya penyakit ternak secara sporadis.
-
Pola beternak Masyarakat/peternak masih tradisionil.
-
Kondisi sosial masyarakat yang kurang kondusif, akibat masih seringnya muncul pencurian ternak
-
Masih kurangnya sumber daya manusia, baik aparatur maupun petani peternak dalam dan penerapan teknologi peternakan.
B. Peluang -
Adanya keberpihakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kawasan strategis komoditas unggulan sapi yang berwawasan agribisnis dan agroindustri.
-
Adanya dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengengtasan peternak miskin dan pemberdayaan
perempuan
dalam
rangka
meningkatkan
pembangunan peternakan -
Luasnya pengembangan ternak yang tersebar di 27 kecamatan, 372 desa/kelurahan, memberi gambaran bahwa ternak tersebut cukup potensial dikembangkan, dan sesuai dengan kondisi iklim daerah Kabupaten Bone, sehingga dapat memberi peluang bagi para peternak untuk dapat mengembangkan usahanya.
-
Kondisi alam dan iklim yang memungkinkan untuk pengembangan ternak sapi selaku komoditas unggulandiKabupatenBone.
37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan sebagai berikut: 1. Masih adanya ancaman penyakit zoonosis di Kabupaten Bone 2. Pelaksanaan kaji terap belum memberikan kesejahteraan bagi peternak. 3. Masih rendahnya kualitas SDM peternak di Kabupaten Bone mengenai mekanisme peternakan yang baik. 4. Terbatasnya petugas peternakan dalam menjangkau luas Wilayah 5. Meningkatnya pemotongan betina produktif 6. Belum memprioritaskan pelibatan pemberdayaan perempuan dan peternak miskin pada pengembangan sumber daya manusia dan data pilah 7. Pembangunan kawasan peternakan yang berwawasan agribisnis dan agroindustri belum di rencanakan berdasarkan pendekatan politis daerah pemilihan untuk mengingtegrasikan pendekatan partisipatif. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Bupati Bone tahun 2013-2018 adalah “Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”. Visi tersebut terjabar kedalam 6 misi yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
38
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama
dan kearifan lokal untuk mewujudkan
manusia mandiri. 3. Mengembangkan dan menguatkan
ekonomi kerakyatan berbasis
potensi lokal dan kelestarian lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan 5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat. 6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN Dilihat dari kewenanga sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, relevansi kinerja sangat erat kaitannya dengan visi Bupati yaitu Sehat, Cerdas, dan Sejahtera. Sehat, Dinas Peternakan memiliki perhatian yang kuat terhadap kondisi kesehatan ternak yang ada di Kabupaten Bone. Hal ini dilandasi oleh persepsi bahwa konsumsi hasil peternakan yang berkualitas dan sehat akan mampu memberikan sumbangan positif terhadap tingkat kesehatan masyarakat. selain itu, dengan adanya upaya pencegahan penyakit hewan (zoonosis), diharapkan terjadinya penularan zoonosis kepada manusia dapat diminimalisir. Cerdas, Dinas Peternakan Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petani ternak dalam rangka meningkatkan hasil peternakan yang dimiliki. Kondisi demikian, akan memberikan sebuah kontribusi positif terhadap keberdayaan masyarakat sehingga secara langsung mendukung terhadap visi bupati untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Bone menjadi cerdas. Sejahtera, implementasi dari pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, nantinya diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi positif terhadap hasil peternakan yang 39
secara
langsung
juga
akan
memberikan
hasil
positif
terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Peternakan juga memiliki kontribusi terhadap capaian misi bupati, yaitu pada misi ketiga “mengembangkan dan menguatkan ekonomi
kerakyatan
berbasis
potensi
lokal
dan
kelestarian
lingkungan”. Gambaran pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan adalah dengan mengembangkan ekonomi yang berbasiskan kerakyatan, yaitu penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan peternakan secara optimal.
3.3. Telaahan
Renstra
Kementrian
Pertanian,
Direktorat
Jenderal
Peternakan dan Keamanan Hewan 4.2.1 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian a. Arah
kebijakan
kementrian
pertanian
adalah
melanjutkan
dan
memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang PengelolaanTanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya. b. Melanjutkan
dan
memperkuat
kegiatan
yang
berorientasi
pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan. c. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan. d. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.
40
e. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor. f. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani. g. Jaminan penguasaan lahan produktif. h. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani. i. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional. j.
Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.
3.4. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Menurut Perda nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten
Bone,
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
peternakan difokuskan kepada beberapa daerah yang dinilai memiliki lingkup strategis pengembangan peternakan. Jenis peternakan yang diatur pada RTRW tersebut terbagi kedalam 3 kelompok utama, yaitu peternakan besar, peternakan kecil dan peternakan unggas. Menurut Paragraf 2 Pasal 30 RTRW Kabupaten Bone, pembagian wilayah peternakan di Kabupaten Bone meliputi Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng,
sebagian
wilayah
Kecamatan
Mare,
sebagian
wilayah
Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian 41
wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian
wilayah
Kecamatan
Tanete
Riattang,
sebagian
wilayah
Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian
wilayah
Kecamatan
Patimpeng,
dan
sebagian
wilayah
Kecamatan Ulaweng. Pengembangan kawasan budidaya, khususnya budidaya ternak secara langsung memberikan dampak terhadap adanya kebijakankebijakan politik, baik kepala daerah maupun DPRD. Pada kawasankawasan tersebut dapat dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk pengembangan
peternakan,
sehingga
pengentasan kemiskinan.
42
mampu
mendorong
upaya
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi Sebagai wujud masa depan yang akan mencerminkan kebutuhan yang fundamental dalam bidang peternakan, maka visi peternakan dilaksanakan
dengan
merefleksikan
kebutuhan
kedalam
dinamika
pembangunan peternakan dari berbagai aspek, dengan tetap mengacu pada visi-misi Kabupaten Bone Tahun 2013-2018. Pelaksanaan
program
pembangunan
peternakan
yang
diimplementasikan kedalam program jangka menengah/program tahunan sesuai visi – misi peternakan, dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Rumusan visi Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 20132018
adalah
”Terwujudnya
Pembangunan
Peternakan
yang
Berwawasan Agribisnis dan Agroindustri menuju Masyarakat yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera”
4.1.2. Misi Sebagai implementasi dari visi tersebut, maka dirumuskan Misi Dinas Peternakan sebagai berikut : a. Meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan,
wawasan,
dan
produktivitas sumber daya manusia di bidang peternakan b. Mengembangkan kawasan strategis komoditas peternakan yang berbasis agribisnis dan agroindustri untuk menciptakan peluang-peluang
ekonomi,
masyarakat.
43
serta
peningkatan
pendapatan
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan 4.2.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Peternakan Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan peternakan adalah: 1. Meningkatkan keterampilan peternak dalam proses produksi dan pemasaran hasil peternakan. 2. Meningkatkan
produksi,
penanggulangan
penyakit,
dan
pemasaran ternak dan hasil ikutannya.
4.2.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai untuk waktu 5 tahun mendatang adalah: 1. Meningkatnya kapasitas petani peternak dalam teknik budidaya dan pemasaran hasil peternakan. 2. Meningkatnya populasi ternak, dan hasil peternakan. 3. Berkurangnya kasus penyakit ternak zoonosis dan penyakit lainnya. 4. Meningkatnya pemasaran hewan ternak, dan hasil ikutannya. 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan A. Strategi Dinas Peternakan Berdasarkan
Visi,
Misi
dimaksud,
ditetapkan
strategi
pembangunan peternakan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 yang bertumpu pada strategi dasar sebagai berikut : KEKUATAN -
Tingginya jumlah rumah tangga peternak yang berperan serta dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak khususnya sapi, yang tinggi 44
-
Ketersediaan lahan untuk usaha peternakan masih tinggi
-
Adanya Pembinaan Petani Dan Pelaku Usaha Peternakan
KELEMAHAN -
Menurunnya
mutu
genetik
ternak,
khususnya
sapi,
akibat
perkawinan sedarah. -
Produktivitas ternak masih rendah akibat kelemahan manajemen
-
Penerapan teknologi belum mandiri
-
Pemotongan Betina Produktif masih tinggi
-
Pola pemeliharaan masih tradisional dan merupakan usaha sampingan.
-
Kemampuan dan keterampilan peternak masih rendah.
PELUANG -
Usaha pertanian terpadu memerlukan pupuk organik dari limbah ternak
-
Permintaan dari luar daerah terhadap bibit dan daging sapi sangat tinggi.
-
Tumbuhnya industri berbahan baku dari produk ternak, khususnya sapi.
-
Terdapat kesempatan untuk mengembangkan usaha peternakan dengan scheme kredit dari perbankan.
TANTANGAN -
Masih tingginya resiko penyebaran penyakit dari daerah lain.
-
Terdapat beberapa daerah di sekitar Kabupaten Bone yang juga mengembangkan usaha peternakan.
-
Terdapatnya daging impor yang beredar di Kabupaten Bone.
45
Untuk lebih mengkongkritkan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi, sebagai berikut : 1. Meningkatkan penerapan Teknologi penerapan dalam pemanfaatan hasil ikutan ternak. 2. Meningkatkan kualitas SDM peternak dalam teknik budidaya melalui pelatihan dan pembinaan. 3. Meningkatkan populasi ternak dan hasil peternakan melalui penerapan inseminasi buatan, pengembangan hijauan makanan ternak, menekan pemotongan betina produktif dan mengatasi kelangkaan pejantan. 4. Menekan munculnya kasus penyakit zoonosis melalui pencegahan dengan vaksinasi dan pengobatan ternak. 5. Meningkatkan pemasaran hewan ternak dan hasil ikutannya melalui promosi. B. Kebijakan Kebijakan pembangunan peternakan Kabupaten Bone tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana teknologi peternakan. 2. Peningkatan pelatihan dan pembinaan mengenai teknik budidaya ternak yang baik 3. Peningkatan pelaksanaan inseminasi buatan. 4. Pengembangan hijauan pakan ternak. 5. Pencegatan pemotongan betina produktif 6. Mendatangkan pejantan unggul dari daerah lain 7. Peningkatan pencegahan penyebaran penyakit zoonosis di dan pengobatan ternak yang sakit. 8. Meningkatkan promosi potensi hewan ternak dan hasil ikutannya.
46
Tabel 4
47
Tabel 4
48
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan A. Rencana Program Sebagai langka implementasi dari Visi, Misi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam bentuk program, dimana rencana program Dinas Peternakan Kabupaten Bone tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
49
Tabel 5.1
47
Table 5.1
48
Table 5.1
49
Table 5.1
50
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, disajikan dengan tabel sebagai berikut:
6.1. Indikator Kinerja Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja pada periode RPJMD NO
Indikator Tahun 2012
(1)
(2)
Kinerja pada akhir
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
8.000.000
8.000.000
9.070.000
36.000.000
37.000.000
38.000000
304.140
307.435
325.425
362.819
412.946
3.673
3.841
3.955
4.075
4.162
21.882
22.984
24.129
25.287
184.913
188.269
202.920
3.071.766
2.290.682
137.611
(9)
Meningkatnya pendapatan
39.000.000
39.000.000
536.664
536.664
4.578
5.036
5.036
27.815
30.596
33.655
33.655
217.530
270.730
319.855
351.840
351.840
2.455.721
3.062.248
3.300.000
3.630.000
3.993.000
3.993.000
137.101
154.059
172.545
201.147
221.261
243.387
243.387
136.324
121.401
155.340
434.953
459.591
489.550
575.460
575.460
9.495
9.796
9.872
9.955
11.540
12.694
13.963
13.963
peternak jumlah populasi sapi
470.758
jumlah populasi kerbau jumlah populasi kambing jumlah populasi itik jumlah populasi ayam buras jumlah populasi ayam petelur jumlah populasi ayam pedaging jumlah populasi kuda
51
Angka Kesakitan
2.585
1.124
5.617
1.167
1.167
1.167
1.167
1.167
60.119
61.326
54.169
88.796
88.019
96.821
106.503
106.503
94
12
16
13
11
11
11
11
21.230
25.798
23.633
20.580
20.580
20.580
20.580
20.580
3.440
2.312.072
3.502.616
2.106.264
2.106.264
2.106.264
2.106.264
2.106.264
850.000.00
1.096.328.
1.100.000.000
1.100.000.
500
1.100.000.000
1.100.000
0
.000
000
Ternak Jumlah Ternak yang diberikan vaksin Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak Meningkatnya permintaan ternak Meningkatnya permintaan daging Meningkatnya Pendapatam Asli Daerah
700.000 .000
809.302.000
52
