PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467 L U M A J A N G – 67314

Renstra DPM 2015 - 2019

1

KATA PENGANTAR Proses perencanaan pembangunan Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis tahunan. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Mayarakat Kabupaten Lumajang, masa kerja 5 Tahun. Dengan harapan Rencana Strategis ini dijadikan panduan untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2007 Tanggal 09 Nopember 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan Strategis aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mengemban Amanah pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam memberikan pelayanan dan pembinaan di sektor pemberdayaan Masyarakat. Hal – hal yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat kami tuangkan dalam bentuk Rencana Strategis, penjabarannya kami berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah 2015 - 2019, sedangkan kegiatan – kegiatan rutin yang melekat dalam Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat kami laksanakan guna menunjang program kegiatan dalam bentuk pelayanan publik. Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2015 - 2019 Kabupaten Lumajang kami susun semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lumajang,

Mei 2014

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG Ttd SUSIYANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19591114 198003 1 005


2

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB. I

BAB. II

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Landasan Hukum

1

C. Maksud dan Tujuan

3

D. Sistematika Penulisan

3

: GAMBARAN PELAYANAN DPM A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPM

5

B. Sumber Daya DPM

9

C. Kinerja Pelayanan DPM

10

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM

11

BAB. III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Kondisi saat ini

12

B. Kondisi yang diinginkan

12

C. Isu-isu / Masalah Strategis Organisasi

13

D. Analisis lingkungan Internal

13

E. Faktor-Faktor Keberhasilan

15

BAB. IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB. V

A. Visi

16

B. Misi

17

C. Tujuan Styrategis

17

D. Sasaran Strategis

18

: RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,KELEMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 21 BAB VI

: INDIKATOR KINERJA DPM KABUPATEN LUMAJANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

22

BAB. VII : PENUTUP

LAMPIRAN


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Rencana

Stratejik

(Renstra)

merupakan

suatu

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka

proses

yang

waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana statejik atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana statejik merupakan

rencana panjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat secara besama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana stratejik tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan ekternal organisasi. Dengan demikian dokemen rencana stratejik ini sangant akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

1.2

LANDASAN HUKUM Landasan

Hukum

penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 adalah : -

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


4

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasii

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah -

Peraturan

Presiden

RI

nomor

7

tahun

2005

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional -

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.

-

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur.


5

-

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang.

-

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

dan

Fungsi

Organisasi

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten Lumajang. -

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 dimaksudkan sebagai instrument kebijakan

perencanaan program

dan

yang

memberikan

kegiatan

gambaran

prioritas

yang

mengenai

menjadi

acuan

pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu. 1.3.2 Tujuan Rencana

Strategis

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 – 2019 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis DPM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN


6

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPM Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Sumber Daya, dan Kinerja Pelayanan ; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan Renstra;

Telaahan

Renstra

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan isu-isu strategis. BAB IV : VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi dan misi DPM, tujuan dan sasaran jangka menengah DPM, strategi dan kebijakan DPM. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, ELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPM Kabupaten Lumajang. BAB VI : INDIKATOR KINERJA DPM Bagian ini merupakan Indikator Kinerja DPM yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPM 2.1.1 Tugas Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang. Mempunyai Tugas : a. Membantu Bupati

dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi

bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan apart pelaksana dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat. 2.1.2 Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi : a. pemimpin

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat. b. Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. c.

Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

d. Penyelenggaraan pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat. e. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat. f.

Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat.


8

g. Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, baik lintas program maupun lintas sektoral. h. Pengarahan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat. i.

Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, humas dan surat menyurat serta informasi di bidang pemberdayaan masyarakat.

j.

Penganalisaan

seluruh

laporan

pelaksanaanprogram

dan

hasil

pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat yang dicapai serta laporan tahunan sebagai bahan pertangungjawaban. k.

Penetapan

Keputusan

dan

penerbitan

perijinan

sesuai

dengan

kewenangan. l.

Pelapoan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati. n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3 Struktur Organisasi DPM Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub. Bagian Umum 2. Sub Bagian Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan Renstra DPM 2015 - 2019

9

c. Bidang Keswadayaan Masyarakat, membawahi : 1. Seksi Lembaga Swadaya 2. Seksi Potensi Desa 3. Seksi Partisipasi d. Bidang Kelembagaan Masyarakat, membawahi : 1. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa 2. Seksi Bina Masyarakat Desa 3. Seksi Pengembangan Desa e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi : 1. Seksi Kesejahteraan Keluarga 2. Seksi Kesetaraan Gender 3. Seksi Peran Serta Perempuan f. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi : 1. Seksi Sarana Prasarana Desa 2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat 3. Seksi Teknologi Tepat Guna


10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB. BAGIAN UMUM

SUB. BAGIAN KEPEGA WAIAN

SUB. BAGIAN KEUAGAN

BIDANG KESWADAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KEPALA DINAS

SEKSI LEMBAGA SWADAYA

SEKSI KETAHANAN MASYARAKAT DESA

SEKSI KESEJAHTERAAN KELUARGA

SEKSI SARANA PRASARANA DESA

SEKSI POTENSI DESA

SEKSI BINA MASYARAKAT DESA

SEKSI KESETARAAN GENDER

SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT

SEKSI PARTISIPASI

SEKSI PENGEMBANGAN DESA

SEKSI PERAN SERTA PEREMPUAN

SEKSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA


11

2.2 Sumber Daya DPM Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DPM telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : 1. Sumber daya manusia Jumlah pegawai DPM sampai saat ini berjumlah 40 orang terdiri dari pejabat eselon II

: 1 orang

pejabat eselon IIIb

: 5 orang

pejabat eselon IV

: 13 orang

staf

: 16 orang

tenaga kerja kontrak

: 5 orang

2. Sarana dan Prasarana NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

JENIS SARANA DAN PRASARANA Gedung Ruangan Kerja dan Aula Tempat Ibadah Gudang Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Mesin Ketik Mesin Fotocopy Rak Besi dan Kayu Filling Cabinet Papan data, kegiatan, visual, pengumuman Lemari Kayu Proyektor OHP Meja rapat, komputer, kantor Kursi kantor, lipat, komputer Mesin Pemotong Rumput Handycam Komputer Laptop / Notebooks Printer / Mesin cetak /Fax Proyektor / LCD Telepon Mesin Hitung / Kalkulator Mesin Stensil / Pengganda Lemari Besi Brankas Lemari Etalase Alat Pemotong Kertas Mesin Genset / Diesel LIstrik Jam Dinding Kipas Angin Air Condisioner/AC Ruangan


JUMLAH 2 1 1 2 2 4 10 1 18 20 23 4 2 83 165 3 1 28 5 37 3 10 1 1 3 1 1 1 1 8 4 6

KETERANGAN 1 kurang baik 9 Rusak Berat Rusak Berat 1 Rusak Berat 6 Rusak Baik Baik Rusak Berat 2 Rusak 8 Rusak 2 Rusak Berat Rusak 2 Rusak, 15 Rusak Berat 1 Rusak 4 Rusak, 16 Rusak Berat 2 Kurang Baik 5 Rusak Berat Kurang Baik Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Baik 5 rusak berat Rusak Baik

12

2.3 Kinerja Pelayanan DPM Pencapaian kinerja DPM Kabupaten Lumajang berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2009-2014 dapat kami simpulkan , bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing inidikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi DPM.

Dibawah ini hasil pencapaian kinerja Tahun 2013 :

Sasaran

2. Meningkatnya Mobilisasi Dana Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keterangan

3

4

5

6

1,88 / 13.647 orang

5.819

42,63

1,36 / 519 klp

147 klp

28,32

Lembaga UPKu PPKM

72

100

100

37.592 Total Kader PKK semua aktif

75,61 /310 lbg

313

100

BP-UPK 60, BKAD 60, KPM 193

71 / 563 lbg

811

63,11

Indikator Sasaran

2

1 1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Realisasi

% Pencapaian Rencana tingkat capaian

Rencana Tingkat Capaian(Target) %

1.1. % Peningkatan kelompok/ masyarakat yang mendapatkan Ketrampilan/ Pelatihan / Diklat 1.2. % Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produkif 1.3. % Rasio Kader PKK aktif dibanding jumlah Kader PKK 1.4. % Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif dalam pembangunan desa 1.5. % Posyandu Mandiri dan Purnama dibanding Posyandu Gerbangmas 2.1. % Jumlah dana swadaya dalam pembangunan

2.2. % rata-rata jumlah Partsipasi Masyarakat Desa


208 Mandiri, 603 Purnama

20,19 M /1,84 M (Kumulatif)

2.935.9 61.500

160

BBGRM

27,5 / 2,5

1,17

46,8

225.335.000 / 19.318.187.050 (PNPM)

(kumulatif)

13

3. Meningkatnya 3.1. % Penurunan Pemberdayaan Kasus tindak dan Perlindungan kekerasan dan Anak terhadap : - Perempuan - Anak 3.2. % Partisipasi Pekerja perempuan 3.3. % Penurunan Jml Tenaga Kerja di bawah umur 5-14 tahun 3.4. % Kejadian Kasus KDRT yang di fasilitasi

4,47 / 64 kasus

21 kasus

32,81

10.905 / 12.785

2,16

1,17

85

3,03 / 16.000

1,63 / 16.231

55,44

72,72 / 4

66,67 / 5

91,33

PPA-PPT

805,44

73,22

1 Kepolisian, 4

JUMLAH TOTAL RATA-RATA

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM DPM Kabupaten Lumajang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode tahun 2013-2018 memiliki tantangan untuk membantu Bupati Lumajang dalam mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat, untuk dapat terciptanya Visi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam mewujudkan Masyarakat yang mandiri partisipatif harus kami tingkatkan.


14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A.

KONDISI SAAT INI Kondisi saat ini baik Eksternal maupun Internal sbb : 1. Kurangnya masyarakat yang mendapat pendidikan dan pelatihan 2. Rendahnya perkembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat 3. Kader PKK yang aktif kurang maksimal 4. Peran aktif Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat kurang optimal 5. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat 6.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung bantuan pembangun an

7. Kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 8. Rendahnya pemahaman gender oleh masyarakat

B.

KONDISI YANG DIINGINKAN Berdasarkan permasalahan yang ada atau kondisi saat ini diharapkan sampai tahun 2019 sbb : 1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat bintek keterampilan dari 463 orang menjadi 2.938 orang 2. Meningkatnya jumlah kelompok UEP dari 147 menjadi 172 UEP 3. Meningkatnya jumlah kader PKK yang aktif dari 60% menjadi 95 % 4. Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa dari 3.859 menjadi 9.684 5. Meningkatnya jumlah Posyandu Mandiri dan Posyandu Purnama dibanding jumlah Posyandu Gerbangmas Siaga dari 21 menjadi 105 Posyandu


15

6. Meningkatnya Jumlah Dana Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dari 3,5 M menjadi 6 M 7. Peningkatan Penanganan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari 12 kasus menjadi 104 kasus 8. Meningkatnya jumlah perempuan yang mendapat pelatihan dari 1.310 orang menjadi 12.810 orang.

C.

ISU-ISU / MASALAH STRATEGIS ORGANISASI Isu-isu strategis Pemberdayaan Masyarakat merupakan masalah atau persoalan yang harus dicarikan solusinya antara lain : 1. Rendahnya daya beli masyarakat yang disebabkan kepercayaan terhadap potensi daerah yang rendah 2. Lemahnya penegakan supremasi hukum kepada pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya etos kerja aparatur.

D.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL 1.

Analisa terhadap lingkungan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sbb : 1.1. Kekuatan (Strenght) : a. Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi b. Tersedianya dana untuk penyelenggaraan Program dan kegiatan c. Tersedianya jumlah sarana prasarana aparatur d. Tersedianya

produk

hukum

yang

mendukung

kegiatan

pemberdayaan masyarakat e. Adanya kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam hal : Renstra DPM 2015 - 2019

16

- Penguatan

Kelembagaan

dan

Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat - Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat - Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat - Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna 1.2. Kelemahan ( Weakness ) : a. Masih kurangnya SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang b. Kurang optimalnya penguasaan terhadap aplikasi yang ada c. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan realitas sarana dan prasarana 2. Analisa Lingkungan Eksternal : 2.1. Peluang ( Opportunity ) a. Tersedianya peluang usaha ekonomi produktip bagi kelompok masyarakat di desa dan kelurahan b. Tersedianya tenaga kerja c. Tersediannya potensi sumberdaya pembangunan d. Adanya lembaga kemasyarakat, Pokmas dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.2. Ancaman ( Treath ) a. Adanya penyimpangan pengelolaan dana bantuan oleh pengurus Mikro Keuangan b. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak kurang maksimal c. Lemahnya jiwa berwirausaha di masyarakat d. Rendahnya pendapatan, sehingga pemberdayaan usaha ekonomi kurang optimal e. Masih adanya daerah rawan bencana alam Renstra DPM 2015 - 2019

17

E.

FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor-faktor penentu keberhasilan

untuk memfokuskan strategi

organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ditetapkannya dengan terlebih dahulu menganalisa lingkungnan internal dan eksternal, guna menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas. Skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, maka apa yang harus dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan. Faktor-faktor

penentu

keberhasilan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai berikut : 1. Tersedianya

Aparat

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

Lumajang yang mempunyai komitmen berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi 2. Adanya peningkatan profesionalisme aparat 3. Adanya masyarakat yang kondusif dan partisipatif dalam pembangunan pedesaan 4. Adanya kebijakan yang dapat mendorong usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan 5. Meningkatnya jiwa kewirausahaan di kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan 6. Adanya pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa 7. Adanya

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengelolaan Tehnologi Tepat Guna 8. Adanya penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta penegakan supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak


18

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A.

VISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, inovatif serta produktif Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita-cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang. Dengan berpedoman pada batasan tersebut, maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 yaitu :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN PARTISIPATIF

Secara filosofi Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya : 1. Terwujudnya, terkandung didalamnya peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera 2. Masyarakat, adalah kumpulan/sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah hukum dan mempunyai tujuan yang sama 3. Mandiri, adalah suatu kondisi kehidupan yang Berdaya, kreatif, inovatif, produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri 4. Partisipatif, adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang peduli terhadap kondisi lingkungan


19

B.

MISI Misi adalah pedoman yang wajib dipegang teguh oleh setiap aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi

segenap

komponen

penyelenggara

pemerintah.

Misi

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang yang ditetapkan ada 3 (tiga) yaitu :

Misi 1 Meningkatkan Peran Masyarakat Melalui Peningkatan lembaga Kemasyarakatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Misi 2 Meningkatnya Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat Melalui Peningkatan Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Pedesaan

Misi 3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan Dan Perlindungan Perempuan dan Anak

C.

TUJUAN STRATEGIS Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang adalah : 1. Meningkatnya

Keberdayaan

masyarakat

pedesaan

meliputi

SDM,

Lembaga dan Ekonomi Masyarakat. 2. Meningkatnya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. 3. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.


20

D.

SASARAN STATEGIS Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai tujuan strategis yang ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir masa jabatan Bupati. Daftar tujuan, indikator kinerja dan target kinerja sampai tahun 2019 sbb :

No

1

Tujuan Strategis

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Indikator Kinerja

1.

% Peningkatan kelompok/ masyarakat yang mendapatkan Ketrampilan/ Pelatihan / Diklat.

2. % Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produkif 3.% Rasio Kader PKK aktif dibanding jumlah Kader PKK 4.% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif dalam pembangunan desa 2

3

Meningkatnya Mobilisasi Dana Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Jumlah dana swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan dan Anak

1. Peningkatan jumlah kasus yang tertangani 2.Peningkatan Keterampilan pada perempuan


Data Tahun

Target Tahun

2014

2019

Kelompok/ Masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan 463 orang

Kelompok/ Masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan 2.935 orang

Jumlah UEP 147 Lembaga

Jumlah UEP 172 lembaga

60 %

95 %

Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif = 3.859 Lembaga

9.684 Lembaga

3,5 M 6M

12 Kasus

104 Kasus

10.310 orang

12.810 orang

21

E.

KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum / Program Prioritas merupakan rencana tindak jangka panjang, terdiri dari aktivitas-aktivitas yang memiliki mata rantai antara satu dengan yang lainnya. Adapun Kebijakan umum / Program-program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tahun 2015 – 2019 yang disinergikan dengan Program-program Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi :

F.

1.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3.

Program Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai sarana untuk mencapai VISI dan MISI yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat. 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anakl dan Perempuan. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


22

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dlam Pembangunan. Urusan OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persendian 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.


23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaranya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun DPM kepada hasilhasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPM Kabupaten Lumajang. Lebih rinci ada dalam lampiran.


24

BAB VI INDIKATOR KINERJA DPM KABUPATEN LUMAJANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja DPM Kabupaten Lumajang sebagai acuan untuk pencapaian maupun maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019. Lebih rinci ada dalam lampiran.


25

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian tujuan dan saran yang meliputi Kebijakan dan Program untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2015 - 2019 merupakan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : -

Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang adalah merupakan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dan merupakan batas minimal hasil yang ingin dicapai.

-

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pelaksananan Renstra tahun 2015 – 2019, Kepala Bidang beserta segenap unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat wajib mendukung tercapaianya sasaran yang telah ditetapkan. Demikianlah

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019

Dinas

Pemberdayaan

disusun, semoga dapat

berguna dan bermanfaat bagi Pembangunan Kabupaten Lumajang.

Lumajang,

Mei 2014

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG ttd SUSIYANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19591114 198003 1 005 Renstra DPM 2015 - 2019

26

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents