RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD KECAMATAN RANUYOSO TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANUYOSO

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) SKPD KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2015 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO Jl. Raya Ranuyoso no 80 Telp. 0334 441306 RANUYOSO - 67357

Renstra Kecamatan Ranuyoso, halaman, 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Ranuyoso Tahun 2015-2019. Rencana Srategis ini secara garis besar mengupas Visi dan Misi, serta menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai SKPD, selain itu bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif. Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini, semua kebijakan program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik aparatur pemerintah kabupaten maupun masyarakat sehingga dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Terhadap dukungan yang telah diberikan baik di lingkungan internal ataupun eksternal kecamatan disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman serta motivasi peningktan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Ranuyoso dalam turut serta membangun Pemerintah Kabupaten Lumajang ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ranuyoso,

Juli 2014

CAMAT RANUYOSO

Drs. BASUNI Pembina NIP. 19620727 198512 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii DAFTAR BAGAN ..................................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1. Latar belakang .................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 4 1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................ 5

BAB II

GAMBARAN UMUM ................................................................................... 7 2.1. Kondisi dan Potensi Wilayah .............................................................. 7 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................................. 9 2.3. Sumberdaya ..................................................................................... 13 2.4. Kinerja Pelayanan ............................................................................. 14 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....................... 16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS ................................................................................ 18 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................................................ 18 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................. 18 3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis ............................................................. 19 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .... 23 4.1. Visi dan Misi SKPD ........................................................................... 23 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................................... 24 4.3. Strategi dan Kebijakan ...................................................................... 25 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 26

BAB VI PENUTUP ................................................................................................. 29 LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Sumberdaya Manusia Kantor Kecamatan Ranuyoso ......................... 13

Tabel 2.2.

Daftar Inventaris .................................................................................. 14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang .......................................................................................... 12


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat

melalui

pembangunan,

sehingga

masyarakat

memiliki

kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan menusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian,

rencana

dan

perencanaan

pembangunan

harus

dapat

memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 periode 2015 – 1019 adalah merupakan acuan SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 01 Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah,

kebutuhan

dan

tugas pemerintahan

lainnya

berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, kecamatan mempunyai fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan. 3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan.


6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau keluarahan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah Kecamatan Ranuyoso selaku SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Tahun 2015 – 2019. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan R a n u y o s o Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua atas

Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Renstra Kecamatan Ranuyoso, halaman, 9

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala dan

Informasi

Laporan

Daerah

Penyelenggaraan

kepada

DPRD,

Pemerintah Daerah

Kepada masyarakat; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-

undangan; 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangk Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014;


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; 29. Peraturan Daerah Kabupaten LUMAJANG Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 30. Peraturan Daerah Kabupaten LUMAJANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten LUMAJANG Tahun 2011 - 2031; 31. Peraturan Bupati LUMAJANG Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Strategis ini adalah untuk membangun sebuah Rencana strategis yang disusun dengan menggunakan

pendekatan

Sistem

Manajemen

Strategis

(Strategic

Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun dengan tujuan : 1.

Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan di wilayah Kecamatan Ranuyoso yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

2.

Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah

3.

Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi Renstra Kecamatan Ranuyoso, halaman, 11

4.

Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai

5.

Mengintegrasikan berbagai produk dokumen perencanaan ke dalam sebuah rencana strategis

6.

Merumuskan

dokumen

mengintegrasikan

berbagai

rencana

strategis

kepentingan

yang

secara

vertikal

dapat dan

horizontal 7.

Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai

8.

Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di wilayah Kecamatan Ranuyoso.

9.

Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis BAB IV

VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF BAB VI

PENUTUP


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH Kecamatan Ranuyoso terletak di daerah dataran tinggi, berada disebelah utara Kabupaten Lumajang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo. Secara rinci kondisi dan potensi wilayah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kondisi dan Potensi Geografis Kecamatan Ranuyoso mempunyai luas wilayah 98,42 km2, yang berada pada ketinggian 248-342 meter di atas permukaan laut, memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 360 C dengan curah hujan rata-rata 2,753 mm per tahun. Sedangkan keadaan tanahnya merupakan

dataran

tinggi,

yang

diperuntukkan

sebagai lahan

pertanian, tegal, hutan rakyat serta sebagian tanah pekarangan, perdagangan dan beberapa jenis kegiatan lainnya. Sebagai bagian dari Kabupaten Lumajang, maka Kecamatan Ranuyoso memiliki nilai yang strategis, oleh karena merupakan pintu masuk Kabupaten Lumajang dari arah utara, dan itu bisa diibaratkan sebagai wajah Kabupaten Lumajang bagian utara. Kecamatan

Ranuyoso terletak diantara kecamatan

dan

kabupaten lain dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara

: Kabupaten Probolinggo

Sebelah timur

: Kecamatan Randuagung

Sebelah selatan

: Kecamatan Klakah

Sebelah barat

: Kecamatan Gucialit dan Kabupaten Probolinggo.

Kecamatan Ranuyoso terdiri dari 11 desa, meliputi : 1.

Desa Ranuyoso

2.

Desa Jenggrong

3.

Desa Meninjo

4.

Desa Tegalbangsri

5.

Desa Sumberpetung

6.

Desa Ranubedali

7.

Desa Alun-Alun


8.

Desa Wates Wetan

9.

Desa Wonoayu

10. Desa Wates Kulon 11. Desa Penawungan 2. Kondisi Demografi Data penduduk Kecamatan Ranuyoso berdasarkan data sampai akhir 2013 berjumlah 50.762 jiwa, 11.856 KK, 24.981 jiwa lakilaki dan 25.781 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan 515 jiwa per km2. Disamping itu, keadaan penduduk di Kecamatan Ranuyoso terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai adat istiadat tersendiri namun sebagian besar merupatan etnis madura. Dari

uraian

Kecamatan

di

Ranuyoso

atas,

menunjukkan

memiliki

tingkat

bahwa

masyarakat

homogenitas

dan

permasalahan yang ada cenderung sama dan seragam. 3. Sumber Daya Alam Lahan di wilayah Kecamatan Ranuyoso merupakan lahan kering yang penggunaannya di bagi menjadi : 1. Lahan Pertanian, yakni daerah yang dapat ditanami sepanjang tahun, berupa tanaman pertanian yaitu padi, jagung, tebu, ketela, kedelai serta tanaman buah-buahan pisang, kelapa, apukat, durian, yang merupakan tanaman utama di Kecamatan Ranuyoso yang ikut memicu perkembangan ekonomi masyarakat. 2. Lahan Pekarangan, yaitu lahan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi tempat tinggal. 3. Hutan Negara, yakni daerah merupakan wilayah hutan milik negara. 4. Sumber Daya Manusia Sumber daya mnusia merupakan penggerak utama dalam pembangunan

diwilayah

Kecamatan

Ranuyoso.

Maju

tidaknya

Ranuyoso ditentukan dari kapasitas dan kemampuan penduduknya. Dalam upaya

mengembangkankemampuan

sumber

manusia

daya

melalui

yang

pendidikan

/meningkatkan

telah

dilakukan


pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik formal maupun non formal. a. Pendidikan formal Terdiri dari : - Tingkat TK/RA/PAUD

: 16 buah

- Tingkat SD/MI

: 39 buah

- Tingkat SLTP/MTs

:4

buah

- Tingkat SLTA/SMK/MA : 2

buah

- Tingkat Perguruan Tinggi :

0

buah

b. Pendidikan non formal Disamping

pendidikan

formal,

juga

telah

dilakukan

upaya

pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendidikan non formal, antrara lain : - PADU / PAUD - Kejar Paket A, B dan C - TPQ - Pondok Pesantren

2.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKUR ORGANISASI 1. DASAR HUKUM  Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang.  Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisai Kecamatan di Kabupaten Lumajang. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok, dan fungsi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang, Bab III pasal (4) ayat (1) menyatakan

bahwa

Camat

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan yang meliputi : 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Renstra Kecamatan Ranuyoso, halaman, 16

3) Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan. 4) Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum. 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan. 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Kemudian dalam pasal (4) ayat 2 disebutkan bahwa Camat juga melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi aspek : 1. Perijinan 2. Rekomendasi 3. Koordinasi 4. Pembinaan 5. Pengawasan 6. Fasilitasi 7. Penetapan 8. Penyelenggaraan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati. 3. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka susunan organisasi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdiri dari : 1.

Camat Ranuyoso

2.

Sekretaris Kecamatan 1) Sub Bagian Renbang 2) Sub Bagian Umum 3) Sub Bagian Keuangan

3.

Seksi Tata Pemerintahan

4.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan


7.

Seksi Pelayanan Umum

8.

Kelompok Jabatan Fungsional Adapun struktur organisasi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten

Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1.


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

CAMAT

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAG. RENBANG

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUB. BAG. UMUM

SUB. BAG. KEUANGAN

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

Renstra Kecamatan Ranuyoso, halaman 19

2.3. SUMBERDAYA 1. Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Jumlah keseluruhan pegawai Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang berjumlah 17 orang yang terdistribusi dalam satu pimpinan unit dan lima seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, dan Seksi Pelayanan Umum) serta satu sekretariat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang. Pendistribusian SDM serta pendidikan terakhir yang telah ditamatkan oleh masing-masing pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ranuyoso No

Nama

NIP.

Jabatan

Pendidikan

1.

Drs. BASUNI

19620207198512 1 001

Camat

Sarjana

2.

BAYU RUSWANTORO, SSTP

19791016199810 1 002

Sekcam

Sarjana

3.

MUSTOFA

19591126198003 1 002

Kasi Trantib

SLTA

4.

AL IMRON,S.Sos

19751104 200604 1 024

Kasi Ekbang

Sarjana

5.

JULIANTO

19640701198603 1 020

Kasi Pel Umum

SLTA

6.

ALI MUHTAR, BE

19640804199003 1 013

Kasi PMD

Sarmud

7.

SRI WULANJANI, S.Sos

19680613199003 2 005

Kasubag Keu

Sarjana

8.

MASRUHIN, S.Sos

19690303 199303 1 009

Kasubag Umum

Sarjana

9.

MASYKUR, A.Ma

19580114 197912 1 004

Staf

Sarjana

10.

YUNUS AFRIYANTO, SH

19660612 199403 1 006

Staf

S2

11

SLAMET NUGROHO

19700403 200701 1 024

Staf

SMP

12

SAHYA’I

19660412 198604 1 001

Staf

SLTA

13

SUJARWO

19611209 198003 1 017

Staf

SLTA

14.

YUDHO BASUKI

19690625 200701 1 023

Sekdes

SLTA

15.

M. SAYYIDINA ALI

-

Staf

SLTA

16.

AVI VIDITA

-

Staf

SLTA

17.

AGUS

-

Staf

SLTA

Ket


2. Perlengkapan Kantor Camat Ranuyoso Kabupaten Lumajang Sarana

dan

prasarana

merupakan

perlengkapan

yang

digunakan dalam melaksanakan Tupoksi. Ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana pendukung ada pada masing-masing bidang. Tabel 2.2. Daftar Inventaris No

JENIS ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

JUMLAH

NILAI (Rp.)

1

2

3

4

1 2 5 6

Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio & Alat komunikasi JUMLAH

1 5 355 7

4.900.000,00 192.026.000,00 214.076.615,00 18.830.000,00

368

429.832.615,00

2.4. KINERJA PELAYANAN Pengukuran berdasarkan

pada

indikator pedoman

kinerja Kantor pengukuran

Kecamatan Ranuyoso indikator

kinerja utama

sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri

sekurang-kurangnya

menggunakan

indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur

dengan

pencapaian

indikator

kinerja

keluaran,

kegiatan

secara

dengan

melihat

sejauh

kuantitatif. Dengan

mana

demikian

pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 20152019

yang

dilaksanakan

oleh

Kantor

Kecamatan

Ranuyoso,

menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan RANUYOSO tahun 2013. Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro menyelenggarakan

pelayanan

langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan

pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

RANUYOSO

publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.


Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi : a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan; b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan; c.

Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan; e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; f.

Biaya

Pelayanan,

besaran

biaya/tarif

pelayanan

yang

harus

bibayarkan oleh penerima pelayanan; g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara

pelayanan,

termasuk

fasilitas

pelayanan

bagi

penyandang cacat; i.

Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan

Ranuyoso sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain : 1. Pelayanan Kartu Keluarga; 2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk; 3. Pelayanan Surat Keteranagan Pindah Tempat; 4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan; 5. Pelayanan Surat Keterangan; 6. Pelayanan Legalisasi KTP / KK; 7. Pelayanan Rekomendasi ijin Keamanan;


8. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas/instansi di tingkat kecamatan, misalnya: fasilitasi program Raskin, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Ranuyoso. 2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN a. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD di Kecamatan Ranuyoso yang selama ini dihadapi, antara lain :  Kondisi geografis wilayah Kecamatan Ranuyoso yang terbagi dalam 11 Desa dengan sebagian potensi kekeringan disaat musim kemarau;  Kondisi sebagian masyarakat yang semakin materialistis dan apatis terhadap program-program pemerintah maupun lingkungan sekitar;  Masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan,

terhadap

aturan-aturan

yang

menjadi

dasar

pelaksanaan suatu kegiatan;  Tuntutan

kualitas

penyelenggaraan

pelayanan

publik

dan

akuntabilitas pemerintahan  Kondisi demografi dengan mayoritas suku madura dengan potensi konflik individu dan kelompok yang tinggi;  Prasarana wilayah yang masih kurang memadai ;  Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan ;  Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat ; b. Peluang

Pengembangan

Pelayanan

SKPD

di

kecamatan

Ranuyoso  Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan di tingkat kecamatan, antara lain :


peraturan tentang pendelegasian kewenangan, anggaran, maupun pengembangan SDM aparatur;  Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang fungsinya membantu kinerja kecamatan;  Adanya

potensi

wilayah

yang

dapat

dikembangkan

guna

mendukung program unggulan kabupaten;  Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat;  Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri;


BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi di SKPD Kecamatan Ranuyoso terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan selain yang berupa tantangan dari luar sebagaimana yang diuraikan pada Bab II, juga berupa hambatan dari dalam, antara lain : 1.

Motivasi SDM aparatur kecamatan yang relatif kurang dalam memahami dan menjalankan tugas serta fungsinya

2.

Pemberian penghargaan dan hukuman yang belum diterapkan sepenunhya.

3.

Lemahnya koordinasi antar aparatur kecamatan.

4.

Masih terdapatnya kekosongan jabatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rumusan

Visi

Pembangunan

Tahun

2015-2019

sebagai

cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan stratejik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : Terwujudnya Masyarakat L umajang yang Sejahtera dan Bermartabat. Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang, yaitu : a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral

melalui

Peningkatan

Kualitas

Layanan

Pendidikan,

Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;


b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya; c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban

dalam

Kehidupan

Bernegara,

Berbangsa

dan

Bermasyarakat. Untuk

mencapai

sasaran

misi

yang

ditetapkan diperlukan

strategi/cara dalam proses perencanaan pembangunan. Cara tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya– upaya dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan. 3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Ranuyoso meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan isu- isu strategis antara lain : 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomer 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Keputusan

Bupati

ini

memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi,

dan

wewenang

yang

menjadi tanggung jawab

seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Ranuyoso


2) Aparat

Kecamatan

bekerja secara

profesional,

memiliki

integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3) Pola kerja di Kantor Kecamatan Ranuyoso yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif; 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5) Tersedianya yang relatif

sarana/prasarana cukup

dan

memadai

sumber

pembiayaan

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan; b. Kelemahan 1) Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Ranuyoso; 2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum maksimal. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya

menjalin

dan

mengatur koordinasi antar Instansi

dalam urusan perencanaan; 3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis

dan akurat sehingga menimbulkan kendala

dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan; 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan

yang

dikaitkan

dengan

dokumen-dokumen perencanaan; 5) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan; 6) Belum optimalnya

partisipasi

masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan. 2. Lingkungan Esternal a. Peluang


1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik; 2) Kepemimpinan

Camat

yang

visioner,

berkomitmen

dan

sehingga menciptakan pembangunan yang

berintegritas

berpartisipatif di Kantor Kecamatan Ranuyoso; 3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan ( stakeholders ); 4) Ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun RPJPD Kabupaten LUMAJANG merupakan

pedoman

Tahun

2010 2005-2025

tentang yang

bagi perencanaan pembangunan di

Kabupaten LUMAJANG; b. Ancaman 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan; 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif; 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak Mengacu pada uraian diatas, terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain : 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; 2. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan; 3. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 4. Melemahnya

kepercayaan

terhadap

jaminan

kepastian

akan

direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan; 5. Lemahnya komitmen berbagai pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat

dasar

yang

menyebabkan

kurang


efektifitasnya proses perencanaan dan

berakibat pada tumbuhnya

perilaku menempuh jalan pintas; 6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya; 7. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf. 2. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable). 3. Memungkinkan untuk dicapai (achiecable). 4. Terfokus pada permasalahan utama. 5. Berwawasan jangka panjang ( 5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan. 6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder. Berdasarkan

kriteria

tersebut,

maka

ditetapkan

visi

Kantor

Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang adalah : “Terwujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

Ranuyoso

Yang

Bermartabat ” Misi

merupakan

pemandu

dalam

mencapai

visi

dengan

menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan flesibelitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi. Sejalan dengan visi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, maka misi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :


1. Mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan Transparan; 2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan melalui peningkatan partisipasi dan penguatan lembaga kemasyarakatan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kecamatan Ranuyoso perlu ditetapkan tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Pemerintah Kecamatan Ranuyoso untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut :  Misi 1

: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang

profesional

dan

Transparan. Tujuan

: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran :  Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan;  Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa;  Misi 2

: Meningkatkan

Keberdayaan

Masyarakat

dalam

Pembangunan melalui Peningaktan partisipasi masyarakat, penguatan lembaga kemasyarakatan dan Kondusivitas wilayah. Tujuan

: Meningkatnya

Keberdayaan

Masyarakat

dalam

Pembangunan. Sasaran :  Meningkatnya partisipasi masyarakat;  Menguatnya lembaga kemasyarakatan;  Meningkatnya kondusivitas wilayah.


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Ranuyoso mempunyai beberapa strategi yang dilakukan melalui kebijakan dalam bentuk program sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan:  Program Penataan Administrasi Kependudukan  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa;  Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat;  Program Perencanaan Pembangunan Daerah  Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 4. Meningkatkan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan;  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat:  Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Program

pada

mengimplementasikan

dasarnya

strategi

merupakan

organisasi

yang

upaya

untuk

selanjutnya

perlu

dijabarkan dalam kegiatan yang terukur kinerjanya. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso guna mendukung strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan  Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Luar Daerah  Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Dalam Daerah 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor  Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor  Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 5. Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur  Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

dan

Prognosis

Realisasi Anggaran  Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun 7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 8. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan 9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah  Penyelenggaraan Musrenbang 11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa  Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan  Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas  Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat 13. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 14. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Pengendalian Keamanan Lingkungan


5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ranuyoso berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 9 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator Kecamatan Ranuyoso disusun menggunakan indikator keluaran.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Ranuyoso sesuai dengan misi dan misi yang telah ditetapkan adalah aparatur di tingkat kecamatan termasuk didalamnya adalah aparatur kecamatan dan Instansi/UPT di wilayah kecamatan serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

5.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ranuyoso keseluruhan bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.


BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dijabarkan lebih rinci lagi secara operasional setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranuyoso, dengan bentuk strategi yang telah dipilih berupa kebijakan, program dan kegiatan dalm dokumen rencana strategis ini. Untuk itu harus benar-benar diimplementasikan secara tuntas guna ikut mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan. Mengingat bahwa upaya yang ditempuh tidaklah mudah, maka Kecamatan Ranuyoso sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten ditingkat Kecamatan, tetap harus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Instansi/UPT yang berada di wilayahnya untuk merealisasikan secara maksimal rencana strategis yang telah dibuat.

Lumajang,

Juli 2014

CAMAT RANUYOSO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO Jln. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO NOMOR : 050/ /427.921/2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD ) KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019 CAMAT RANUYOSO

Menimbang

: a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang

No. 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019, sebagai penjabarannya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

diwajibkan

menyusun

dokumen

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2015 - 2019; b.

bahwa untuk penjabaran program bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan Ranuyoso perlu menyusun Rencana Strategis sebagai arah pembangunan tahun 2015 - 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Ranuyoso.

Mengingat

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar 1945;


2.

Undang–Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi

Jawa

Timur

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 3.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999,

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 6.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik


Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan

Retribusi

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Perlindungan

Nomor

dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

Lingkungan

tentang Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

12

Tahun

Peraturan

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Daerah

Pengawasan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);


19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan

Gubernur

Sebagai

Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

dan

Menteri

Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M


PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009

tentang

Lumajang

Kewenangan Dalam

Pemerintah

Kabupaten

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang

Tahun

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan

Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun

2015 - 2019.

PASAL 1 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Ranuyoso merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Ranuyoso dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2015 - 2019.

PASAL 2 Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2015 2019 disusun sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan

BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD

BAB III

Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Penutup

Lampiran – lampiran

PASAL 3 Naskah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2015 - 2019 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


PASAL 4 Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2015 - 2019 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

PASAL 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranuyoso Pada tanggal :

Juli 2014

CAMAT RANUYOSO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD KECAMATAN RANUYOSO TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANUYOSO

Recommend Documents