RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRONOJIWO TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PRONOJIWO

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRONOJIWO TAHUN 2015 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PRONOJIWO JL. RAYA PRONOJIWO No. 112 Telp/Fax (0334) 590045 Pronojiwo - 67374

Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 1

KATA PENGANTAR

Ba’da Tahmid dan Sholawat kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW jujungan kita sampai akhir jaman. Atas Ridho ALLAH SWT Pada hari ini Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang rampung disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD

Kabupaten

Lumajang,penyusunan

Renstra

SKPD

Kecamatan

Pronojiwo telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa Internal) , maupun analisa di luar lingkungan organisasi (Analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehinga ditemukan strategi pencapain tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai kabupaten sesuai RPJMD 2015-2019. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari bahwa dalam peyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharap kritik atau saran perbaikan demi kesempurnaan Renstra ini kedepan.

Pronojiwo, 04 Juli 2014 CAMAT PRONOJIWO

Renstra PronojiwoS.STP 2015-2019| 2 IWANKecamatan HADI PURNOMO, Pembina NIP. 19750921 199602 1 002

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................ ii BAB I Pendahuluan ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... . 1 1.2 Landasan Hukum ..................................................................................... 1 1.3 Maksud Tujuan ........................................................................................ 3 1.4 Sistematika penulisan .............................................................................. 3 BAB II Gambaran Pelayanan SKPD ....................................................... 4 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ............................................. 4 2.2 Sumber Daya SKPD ................................................................................. 11 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................................... 14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ......................... 14 BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi...................... 16 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD . 16 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . 18 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra SKPD ................................................. 19 3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup ........ 19 3.4 Penentuan Isu-isu Strategi .................................................................... 21 BAB IV Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan .............. 22 4.1 Visi dan Visi ............................................................................................. 22 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................................ 23 4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................. 23 BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ............................................................................................... 25


BAB

VI Penutup ............................................................................................... 26

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Derah harus membuat sebuah dokumen perencanaan strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan kurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD memuat Visi, Misi,Tujuan, Strategi, kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dalam hal penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Pronojiwo yang tentu saja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Pronojiwo, hal ini bisa digolongkan sebagai sebuah

tindakan

manajemen

dalam

arti

memanajemen

pelaksanaan

pemerintahan secara umum di wilayah Kecamatan Pronojiwo dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat Pronojiwo. Penysunan Renstra ini juga sebaga langkah awal mewujudkan Good Governance karena, pertama Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah misi SKPD yang bersifat abstrak Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 4

menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur (Visi strategis, prinsip dasar pertama Good Governance), kedua, Renstra adalah pedoman bagi SKPD dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun (akuntabilitas, prinsip dasar kedua dari Good Governance).

1.2

Landasan Hukum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Kecamatan Pronojiwo disusun atas dasar: 1. Landasaan Idiil

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Landasan Operasional

:

-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasii

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah -

Peraturan

Presiden

RI

nomor

7

tahun

2005

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional -

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.

-

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pronojiwo Provinsi Jawa Timur.

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJMD Kecamatan Pronojiwo Tahun 2015-2019.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan

dan

pelayanan

publik

serta

pembinaan

kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pronojiwo atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan pronojiwo, selanjutnya dapat dijabarkan lagi dalam rencana kerja SKPD Kecamatan Pronojiwo. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan visi SKPD Kecamatan Pronojiwo dalam waktu lima tahun mendatang.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Kecamatan Pronojiwo disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 6

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI PENUTUP LAMPIRAN: 1. Matriks Kecamatan Pronojiwo 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRONOJIWO

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pronojiwo Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang

Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi

kecamatan

adalah sebagai berikut:

2.1.1 Camat Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati ; b. Pemimpin pelaksanaan fungsi Bupati ; c. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah ; Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 7

d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ; e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; f. Pengkoordinasian

kegiatan-kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan ; g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

membantu

Camat

dalam

menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan ; b. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan ; c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ; d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ; e. Pelaksanaan urusan Keuangan ; f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ; g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan ; h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; i.

Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi ;

j.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ; l.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 2.1.3 Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam urusan perencanaan dan pengembangan Kecamatan. Untuk


melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan ; b. Penyusunan dan penyiapan materi perencanaan ; c. Pelaksanaan

perencanaan

dan

pengembangan

Kecamatan

secara

makro ; d. Pelaksanaan analisa dan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kecamatan ; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan ; f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.4 Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum ; b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ; c. Penyelenggaraan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian

dan

kesejahteraan pegawai ; d. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris Kecamatan ; e. Pelaksanaan

urusan

rumah

tangga,

kearsipan,

dan

persiapan

di

lingkungan

penyelenggaraan rapat Kecamatan ; f. Pelaksanaan

kebersihan,

ketertiban

dan

keamanan

Kecamatan ; g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum ; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.5 Sub Bagian Keuangan


Sub

Bagian

melaksanakan

Keuangan

urusan

mempunyai

keuangan

dan

tugas

membantu

melaksanakan

Sekretaris

penatausahaan

administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan ; b. Pelaksanaan

penatausahaan

keuangan

dan

pembuatan

rencana

anggaran ; c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang ; d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban. e. Pelaporan pelaksanan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan ; f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.6 Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan,

pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan ; c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ; d. Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya ; e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD ; f. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya ; g. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ; h. Fasilitasi

penyelenggaraan

kerjasama

antar

desa

dan

penyelesaian

perselisihan antar desa ; i.

Fasilitasi penataan desa/kelurahan ;

j.

Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ;

k. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan ; Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 10

l.

Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan ;

m. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ; n. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu ; o. Pertimbangan pengangkatan Lurah ; p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah ; q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 2.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ; c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ; d. Pembinaan

dan

penataan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum,

Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan Perundang-undangan di wilayah kerjanya ; e. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ; f. Pengkoordinasian

penyusunan

bahan

pembinaan/fasilitasi,

penataan

pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ; g. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ; h. Pelaksanaan

monitoring,

pembinaan/fasilitasi,

evaluasi

penataan,

dan

pengamanan

pelaporan dan

kegiatan

perlindungan

masyarakat ; i.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 11

j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi membantu

Pemberdayaan

Masyarakat

Camat

menyiapkan

dalam

dan

Desa

bahan

mempunyai

perumusan

tugas

kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; c. Pelaksanaan

pembinaan/pemantapan

lembaga

kemasyarakatan

desa/kelurahan ; d. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar ; e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ; f. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat ; g. Penyelenggaraan Keluarga Berencana ; h. Penanggulangan masalah sosial ; i.

Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;

j.

Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM ;

k. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan ; l.

Peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan ;

m. Pemantapan

pola

keterpaduan

pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan ; n. Peningkatan

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat

dalam

pembangunan desa/kelurahan ; o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 2.1.9 Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 12

evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan ; c. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ; d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan ; e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan ; f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin ; g. Penganalisaan

dan

pengkoordinasian

penyiapan

sarana/prasarana

perekonomian dan pembangunan ; h. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan UDKP ; i.

Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan ;

j.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; l.


2.1.10 Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan,

pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan

rencana kegiatan

dan

program

kerja Seksi Pelayanan

Umum ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum ; c. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 13

analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir ; d. Pengkoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ; e. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ; f. Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ; g. Penyelenggaraan pembina sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ; h. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

dan

program

kerja

Seksi

Pelayanan

Umum ; i.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;

j.


2.1.11 Struktur Organisasi Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut CAMAT Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Kecamatan

Kasubag Keuangan

Kasi Pemerintahan

2.2

Kasi PMD

Kasi Pelayanan Umum

Kasubag Umum

Kasi Ekbang

Kasubag Renbang

Kasi Trantib Umum

Sumber Daya Kecamatan Pronojiwo

2.2.1 Kepegawaian Kecamatan Pronojiwo Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 14

Untuk menunjang kinerja SKPD Kecamatan Pronojiwo didukung dengan Sumberdaya Manusia seperti terlihat dalam tabel berikut: a.

b.

C

D

Status kepegawaian Pewagai negeri sipil (PNS) Tenaga Kontrak Latar belakang pendidikan Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/Diploma III (D3) Sarjana Muda/Diploma II (D2) Sarjana Muda/Diploma I (D1) SLTA SLTP SD Pangkat dan Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Juru Tingkat I (I/d) Juru (I/c) Juru Muda Tingkat I (I/b) Juru Muda (I/a) Pejabat Stuktural Eselon II Eselon III Eselon IV Pejabat Fungsional -

: :

17 3

Orang Orang

: : : : : : : :

4 11 1 -

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

: : : : : : : : : : : : : : : :

2 4 3 3 1 2 1 1 -

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

: : :

2 7

Orang Orang Orang

: : :

-

Orang Orang Orang

Selanjutnya untuk susunan Kepegawaian di Kecamatan Pronojiwo sebagai berikut : 1. Camat

: IWAN HADI PURNOMO, S.STP NIP. 19750921 199602 1 002

2. Sekretaris Camat

: DIDIK BAMBANG SUPRIANTO NIP. 19580204 198003 1 012

2.1 Sub Bag Renbang

: SOEGIAMAN NIP. 19611210 198801 1 001 Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 15

2.2 Sub Bag Umum

: BUDI PURWANTO NIP. 19600716 198503 1 018

2.3 Sub Bag Keuangan : ABDILLAH IRSYAD, S.STP NIP. 19870702 200602 1 008 3. Kasi Tata Pemerintahan

: JOKO PURWONO NIP. 19590309 198303 1 008

4. Kasi trantib Umum

: CHAIRUL ULUM NIP. 19590416 198512 1 001

5. Kasi PMD

:-

6. Kasi Ekbang

: SRI SUGINI NIP. 19631214 198603 2 014

7. Kasi Pelayanan Umum

: SUWARI NIP. 19590305 198302 1 008

8. Staf Kecamatan

: 1. SLAMET HARIYONO, S.SPd NIP. 19630302 198606 1 002 2. SUCIPTO NIP. 19630705 198504 1 007 3. AGUS PURWANTO NIP. 19620810 198508 1 004 4. GUNAWAN, S.Sos NIP. 19611023 198603 1 007 5. HARIYANTO NIP. 19600105 198511 1 005 6. REZA ADITYA TRI S. NIP. 19910622 201206 1 003 7. PASTI RAHAYU NIP. 19620309 198004 2 001 8. PRAYITNO KASIYAN NIP. 19690419 199403 1 005

2.2.2 Perlengkapan Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tupoksi Kantor Camat Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut : KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA / PRASARANA TERSEDIA SAAT INI Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019| 16

NO

NAMA BARANG INVENTARIS

JENIS

JUMLAH

BAIK

KONDISI RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

1

Komputer

6

6

-

-

2

Laptop

2

2

-

-

3

Genset

1

1

-

-

4

Sepeda Motor

3

3

-

-

5

Wirelles/Mix

1

1

-

-

6

Printer

8

5

-

3

7

Modem

1

1

-

-

8

Telephone/Faximile Tens/Panasonic

2

2

-

-

9

Sound System

2

2

-

-

10

Mobil

1

1

-

-

Izusu TBR 54 Turbo

11

Dll

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Kecamatan Pronojiwo

2.3

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pronojiwo Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Kinerja pelayanan dibuat oleh masing-masing bagian atau seksi

di

Kecamatan. Kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Pronojiwo ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pronojiwo Tantangan

dan

Peluang

pengembangan

pelayanan

di

Kecamatan Pronojiwo sangatlah wajib untuk diperhatikan, dianalisis dan diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan maupun kebijakan yang berkaitan dengan peluang sebagai alat untuk menjawab tantangan yang ada, sehingga pengembangan pelayanan kearah yang lebih baik bisa terwujud. Adapun peluang yang bisa dibaca adalah : 1. Ditetapkannya

RPJM

serta

ketentuan

lainnya

sebagai

pedoman

perencanaan pembangunan di Kab. Lumajang. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.


3. Kesempatan

untuk

meningkatkan

kualitas

SDM

pegawai

melalui

pendidikan formal dan informal ( kursus / pelatihan ) Peluang

yang

dilaksanakan

ada

tersebut

sebagai batu

merupakan pijakan

dan

langkah pedoman

awal

yang

untuk

bisa

memulai

menetapkan standar pelayanan yang lebih baik, adanya peluang tersebut pasti dibarengi oleh tantangan- tantangan, diantaranya : 1. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing masing instansi di Kecamatan yang belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan standar koordinasi pada setiap instansi yang terlibat, supaya kata optimal bisa diraih . 2. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas - tugas yang harus ditangani di wilayah kecamatan, sehingga kembali pada penguatan koordinasi keatas, supaya kewenangan camat tidak melebihi atasan dan permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. 3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat menuntut kinerja aparat juga harus semakin cepat dan canggih, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Dengan adanya peluang dan

tantangan dilapangan atau

masyarakat mengenai penentuan standar pelayanan yang harus dipenuhi dan

dilakukan

oleh

pemerintah

khususnya

kecamatan,

maka

pengoptimalan SOP pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan infrastuktur desa, maupun pembangunan lainnya harus ditingkatkan dan diperhatikan melalui musrenbang yang nantinya dituangkan dalam RPJMD kab. Lumajang dan di renstrakan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahgan Berdasarkan Tupoksi Kecamatan Pronojiwo Dalam

merumuskan

suatu

kebijakan

atau

perencanaan

sebuah

organisasi, bisa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, tahap pertama adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang ada sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran, Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis wilayah Kecamatan Pronojiwo dapat ditinjau dari

dua faktor yaitu

internal dan eksternal sebagai berikut: A. Faktor Internal 1. Ketersediaan aparatur, di tingkat kecamatan maupun desa; 2. Ketersediaan SDM masyarakat dari segi kuantitas; 3. Kemauan dari masing-masing pihak yang terkait untuk berubah lebih baik; 4. Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang; 5. Kurangnya

pemahaman

aparat

terhadap

tata

cara

pengelolaan

pemerintahan yang baik; 6. Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat; B. Faktor Ekstenal 1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat; 2. Sesuai

Tupoksi

kecamatan,

kecamatan

berwenang

melaksanakan/

memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakatnya; 3. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenagn menyusun program kerja sendiri; 4. Jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019 | 19

Analisis SWOT Tahap kedua adalah mengelompokkan faktor-faktor atau isu-isu strategis tersebut sesuai sifatnya yaitui Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/ hambatan (Threats) sebagai berikut : 1.

Kekuatan (Strenght)  Ketersediaan aparatur, di tingkat kecamatan maupun desa;  Ketersediaan SDM masyarakat dari segi kuantitas;  Kemauan dari masing-masing pihak yang terkait untuk berubah lebih baik;

2.

Kelemahan (Weaknes)  Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masingmasing bidang;  Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;  Rendahnya

tingkat

pendidikan

dan

taraf

hidup

sebagian

besar

masyarakat. 3.

Peluang (Opportunities)  Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat;  Sesuai Tupoksi kecamatan, kecamatan berwenang melaksanakan/ memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakatnya;  Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenagn menyusun program kerja sendiri.

4.

Ancaman/ hambatan (Threats)  Jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.


3.2 Telaahan Renstra Kabupaten Lumajang 3.2.1. Visi “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang Sejahtera, Bermartabat “ Dalam artian visi tersebut adalah terciptanya semngat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat, diharapkan didalamnya terdapat nilai kebersamaan dalam kehidupan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan segala potensi dan sumber daya dalam system pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang. Diharapkan

kondisi

kehidupan

individu

dan

masyarakat

yang

terpenuhi lahir dan batin, dengan menyandang nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan bathiniah serta sendi-sendi moral menjadi luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

3.2.2 Misi 1. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral

melalui

peningkatan

layanan

pendidikan

dan

kesehatan,

pembinaan keagamaan serta pemerataan pembangunan dan fasilitas umum masyarakat ; 2. Meningkatkan

perekonomian

daerah

dan

kesejahteraan

masyarakat

berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya ; 3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dari tiga misi di atas, kabupaten menetapkan Sembilan (9) program unggulan di masing-masing bidang dengan jalan mendistribusikan sebagian kewenangannya kepada camat selaku koordinator wilayah, dengan maksud agar mengena langsung ke masyarakat dengan mengevaluasi pertahun di tingkat kabupaten dalam hal pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, IPM, dan umur harapan hidup yang erat kaitannya dengan taraf kesehatan masyrakat. Untuk itu tertuang jelas dalam renstra Kabupaten bahwa kecamatan harus berperan aktif untuk mensukseskan program


Kabupaten yang berhubungan dengan program yang ada di Kecamatan pastinya.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Pronojiwo yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1. Kuantiítas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai; 2.

Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit;

3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung programdan kegiatan; 4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai; 5. Tersedianya alokasi

anggaran yang

cukup guna mendukung

pelaksanaan tupoksi; 6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakanyang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Urusan penataan ruang dilaksanakan untuk menjamin adanya pemanfaatan lahan yang optimal di masyarakat. Oleh karena itu penyusunan tata ruang wilayah harus dilakukan secara detail dan cermat sehingga setiap wilayah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah. Sasaran yang akan dicapai pada urusan penataan ruang adalah meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang tertuang dalam Perda Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013, yang dalam implementasinya harus dioptimalkan berupa penerbitan ijin mendirikan bangunan harus terkendali, bukan saja untuk meningkatkan pendapatan daerah, tapi yang lebih penting adalah melakukan manajemen pemanfaatan wilayah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indicator sebagai berikut : 1. Persentase penurunan penyimpangan penggunaan lahan dari RTRW 2. Persentase tersusunnya RUTRK/RDTR Kota 3. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan ( sumber : RKPD Kabupaten Lumajang) Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019 | 22

Kecamatan Pronojiwo dengan luas wilayah

38,74 km2 dan terbagi

atas 6 Desa dengan topografi dan kondisi geografis yang beragam, memungkinkan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Pemanfaatan lahan di Kecamatan Pronojiwo di dominasi oleh Perkebunan Salak, sedangkan hal pendirian bangunan atau izin IMB di Kecamatan Pronojiwo masih tergolong terkontrol dan baik, mengingat masih adanya monitoring dan kontrol ketat dari Pemerintah

Kecamatan

yang

bekerja

sama

dengan

Pemkab

untuk

pemeliharaan dan pelestarian ruang terbuka hijau, dimana target 25% naik pertahun di masing-masing Kecamatan sesuai target program dari Dinas Lingkungan hidup bisa dicapai diwaktu mendatang.


3.4

Penentuan Isu-isu Strategis 3.4.1

Analisis Eksternal dan Internal Analisis

Eksternal

dan

internal

(

SWOT

)

didahului

dengan

pengidentifikasian kekuatan / strenghts ( S ), kelemahan / weaknessess ( W ), peluang / opportunities ( O ) dan ancaman / threats ( T ) yang dimiliki Kantor Camat Pronojiwo berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan, analisis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

MATRIKS ANALISIS SWOT

EKSTERNAL

INTERNAL













Kekuatan (Strenght) Ketersediaan aparatur, di tingkat kecamatan maupun desa; Ketersediaan SDM masyarakat dari segi kuantitas; Kemauan dari masing-masing pihak yang terkait untuk berubah lebih baik; Kelemahan (Weaknes) Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang; Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik; Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat

Peluang (Opportunities) Ancaman/ hambatan  Adanya pelimpahan (Threats) sebagian kewenangan  Jarak tempuh yang bupati kepada camat; relatif jauh dari pusat  Sesuai Tupoksi pemerintahan kecamatan, kecamatan kabupaten. berwenang melaksanakan/ memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakatnya;  Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenagn menyusun program kerja sendiri. Strategi Kekuatan-Peluang Strategi Kekuatan Meningkatkan Ancaman pelayanan pada  Meningkatkan masyarakat pada keberdayaan bidang-bidang yang masyarakat dalam yang telah dilimpahkan menunjang  Pengkoordinasian pembangunan kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan Strategi KelemahanStrategi Kelemahanpeluang Ancaman  Meningkatkan kinerja  Peningkatan pemerintah desa pemahaman terhadap dengan peningkatan keamanan lingkungan kualitas SDM aparatur


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Kecamatan Pronojiwo

4.1.1 Visi Kecamatan pronojiwo Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kecamatan Pronojiwo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. Pernyataan Visi Kecamatan Pronojiwo adalah :

”TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG EFISIEN, EFEKTIF SERTA AKUNTABEL DI KECAMATAN PRONOJIWO” Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Pronojiwo yaitu

gotongroyong

diidentifikasikan

dan

sebagai

kebersamaan. masyarakat

Masyarakat yang

yang

mampu

mandiri

mengelola

kehidupannya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan-keterbatasan yang lazim ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya taraf hidub, membatasi kemampuan masyarakat untuk berbuat lebih, utamanya untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan

usaha

yang

sistematis

untuk

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan di wilayahnya, selain itu perlu juga peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana roda pemerintahan di desa karena pemerintah

desa

berperan

sebagai

koordinator

dalam

usaha

pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 4.1.2 Misi Kecamatan Pronojiwo Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, Renstra Kecamatan Pronojiwo 2015-2019 | 25

langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaran pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan SKPD Kecamatan Pronojiwo untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki adalah : 1.

Meningkatkan

kemandirian

masyarakat

melalui

peningkatan

peningkatan pengelolaan pemerintahan desa yang baik 2.

Meningkatkan

kemandirian

masyarakat

melalui

peningkatan

keberdayaan masyarakat

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pronojiwo Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan

dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realististis dan terukur. Tujuan dari SKPD Kecamatan Pronojiwo sesuai dengan misinya adalah : 1.

Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang baik;

2.

Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Sedangkan sasarannya dalah: 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

2.

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa

3.

Terkoordinasinya kegiatan pembangunan

4.

Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat

5.

Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif

4.3

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pronojiwo Strategi

-

strategi

hasil

analisis

SWOT

di

atas,

dikelompokkan

berdasarkan misi Kantor Camat Pronojiwo yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran Kantor Camat Pronojiwo yang nantinya berhubungan lansung dengan kebijakan yang dibuat. Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan harus konsisiten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun


melalui tindakan - tindakan yang memberikan fokus pada penysunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah merupakan tindak nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Prioritas dari RPJMD adalah program SKPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, hal tersebut dijabarkan oleh SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiapa program yang menjadi prioritas, prioritas dimaksud tersebut didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang dibuat oleh SKPD. Prioritas program merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yang berfungsi memberi manfaat dari berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan dalam satu program berjalan. Perlu diketahui bahwa dalam suatu keluaran kegiatan untuk program haruslah memiliki kelompok sasaran yakni pihak yang menerima langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan- kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD 1.

Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan);

2.

Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Publik;

3.

Kegiatan Fasilitasi/ Pembinaan Administrasi Desa;

4.

Kegiatan Fasilitasi/ Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa;

5.

Kegiatan Penyusunan & Pengumpulan Data & Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;

6.

Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

7.

Kegiatan Monitoring & Pembinaan Posyandu Gerbangmas;

8.

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa;

9.

Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan ;

10. Kegiatan Pemantauan & Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam; 11. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan


BAB VI PENUTUP

Rencana strategik Kantor Camat Pronojiwo Kabupaten Lumajang merupakan acuan dalam mewujudkan visi Kantor Camat Pronojiwo dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Kantor Camat Pronojiwo dalam mewujudkan visi Kantor Camat Pronojiwo “ Terwujudnya Penyelengaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Pelayanan Masyarakat Yang Efisien, Efektif Serta Akuntabel Di Kecamatan Pronojiwo “

Rencana

strategik

menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalanpersoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam

mengakomodasikan

berbagai

kebutuhan

masyarakat

yang

mengedepankan Pembangunan berkelanjutan ( sutainable development ) berbasiskan masyarakat ( Community base

development ) dengan keterlibatan

lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan ( stakeholders ) dalam menciptakan Good Govermance ( partisipasi, transparansi dan akuntabilitas ) sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah ( trickle down effect ), sehingga keberpihakan pada masyarkat kecil benar-benar dikedepankan.


RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRONOJIWO TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PRONOJIWO

Recommend Documents