RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SINDANGWANGI TAHUN

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SINDANGWANGI TAHUN 2014 – 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sindangwangi ini dibuat untuk pedoman kerja Kecamatan Sindangwangi selama lima tahun kedepan untuk mencapai program dengan

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,

transparansi, akuntabel dan partisipatif. Keterpaduan dan sinergitas dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat serta sektor-sektor lainnya merupakan tuntutan dalam rangka pencapaian hasil yang optimal dengan tetap berpijak kepada dokumen RPJM Kabupaten Majalengka. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sindangwangi berisikan tentang kebijakan, program kegiatan, visi dan misi Kecamatan Sindangwangi yang beranjak dari potensi wilayah Kecamatan Sindangwangi yang didalamnya terdiri dari aspek sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini sudah barang tentu adanya dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga dapat terwujud Rencana Strategis Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018 Sindangwangi,

September 2015

Camat Sindangwangi

SAPARI AZIZ HERYANTO, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19580323 198603 1 010 Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................

1

1.1 Latar Belakang...........................................................................................................

1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................................................

6

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................

8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD ..................................................................

10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD ...........................................................

10

2.2 Sumber Daya OPD ...................................................................................................

38

2.3 Kinerja Pelayanan OPD............................................................................................

46

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.........................................

53

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................

55

3.1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .............

55

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

60

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD .....................................................................

68

3.4 Telaah Rencana Rurang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis ..................

68

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ......................................................................................

73

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN......................................................................................................

75

4.1 Visi dan Misi OPD ...................................................................................................

75

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ...........................................................

76

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD ....................................................................................

80

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.........................

BAB VI

BAB VII

83

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..................................................................................

93

PENUTUP ..........................................................................................................

98

LAMPIRAN – LAMPIRAN Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Seiring

dengan

berakhirnya

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Majalengka Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 – 2013 serta sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana

Pembangunan

Nasional,

bahwa

harus

disusun

dokumen

perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih Secara normatif Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014 - 2018 merupakan tuntutan yang harus dipenuhi karena Kecamatan Sindangwangi adalah merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang didalamnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya sinkronisasi, sinergi dan berkelanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2008-2014 serta untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian indikator

kinerja

pembangunan

sesuai

dengan

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran aspirasi dan implementasi dari Visi dan Misi Kecamatan Sindangwangi dalam pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan

di

Kecamatan

Sindangwangi yang mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

1

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indicator kinerja yang hendak dicapai. Prinsip – prinsip dasar yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis adalah Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor 050/2135/Bappeda

tentang

Penyusunan

Renstra

OPD

Kabupaten

Majalengka Tahun 2014-2018 yang didalamnya tertuang Panduan Penyusunan Renstra OPD mengenai tahapan, tata cara penyusunan, dan mekanisme penyusunan Renstra OPD.

1.2

Landasan Hukum Aturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sindangwangi adalah : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 ); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 13. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21) 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Majalengka

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10)


5

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 24. Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor 050/2135/Bappeda Tanggal 27 Desember 2013 tentang Penyusunan Renstra OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 25. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 14 ( Empat Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, tanggerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, dan Majalengka Dalam Wilayah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat.

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program pembangunan Kecamatan Sindangwangi lima tahun kedepan, adapun maksudnya adalah :


6

1. Memberikan gambaran tentang potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta sarana prasarana yang dimiliki wilayah Kecamatan Sindangwangi 2. Menjadi tolak ukur profesionalitas, produktivitas dan akuntabiltas aparatur

Kecamatan

Sindangwangi

dalam

melaksanakan

kewenangannya 3. Memberikan gambaran tentang aspirasi dan kehendak masyarakat serta aparatur pemerintah Kecamatan Sindangwangi dalam kurun waktu lima tahun 4. Mempermudah dalam menyusun rencana kegiatan tahunan selama lima tahun

Sesuai apa yang tertuang pada maksud diatas penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014 – 2018 bertujuan : 1. Untuk menyusun program pembangunan yang sesuai dengan potensi yang

tersedia

serta

penyusunan

program

yang

berpeluang

memungkinkan untuk adanya pengembangan hal ini disesuaikan dengan potensi yang ada diwilayah Kecamatan Sindangwangi baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta sarana prasarana yang ada 2. Mengukur

kinerja

aparatur

pemerintahan

kepada

pendekatan

profesionalisme, produktivitas dan akuntabilitas yang berkaitan erat dengan pelayanan publik


7

3. Menyusun dan merencanakan program pembangunan yang relevan dengan aspirasi dan kebutuhan dari berbagai stakehoder yang ada diwilayah Kecamatan Sindangwangi 4. Untuk bahan penyusunan program-program secara berjenjang sehingga program yang telah disusun sebeumnya dapat berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hokum, maksud, tujuan dan serta sistematika penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD Menggambarkan tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumberdaya, Kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis


8

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat visi misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Kecamatan Sindangwangi BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan indikator kinerja Kecamatan Sindangwangi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Kecamatan Sindangwangi terhadap pelaksanaan renstra maupun RPJMD LAMPIRAN – LAMPIRAN


9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINDANGWANGI

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur OPD Kecamatan Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi terbentuk pada tahun 1999 bedasarkan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 14 ( Empat Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, tanggerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, dan Majalengka Dalam Wilayah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Struktur Organisasi Kecamatan Sindangwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah di jabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011

Nomor 8), terdiri dari :  Unsur organisasi Kecamatan yaitu : a. Pimpinan adalah Camat; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Camat yang membawahi Kasubbag Umum dan Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; c. Pelaksana adalah Seksi – seksi; d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan e. Fungsional Umum


10

 Susunan organisasi kecamatan terdiri atas: 1) Camat 2) Sekretaris Camat 3) Kepala Sub bagian Umum 4) Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 5) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 7) Kepala Seksi Pekerjaan Umum dan Pembangunan 8) Kepala Seksi Ekonomi, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial 9) Kepala Seksi Pendidikan 10) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sindangwangi Struktur Organisasi Kecamatan Sindangwangi tertuang pada Gambar 2.1 ( Struktur Organisasi Kecamatan Sindangwangi)


11

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), Camat bukan lagi perangkat pusat yang berada di daerah sehingga tidak lagi memiliki kewenangan yang bersifat atributif, melainkan camat sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati sehingga kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan delegatif. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, kecamatan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN Camat

(1)

Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat


12

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan; b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; d. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai tugas : 1. merencanakan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan dalam rangka kelancaran tugas; 2. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam lingkup Kecamatan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 3. menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati lingkup Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 4. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati lingkup Kecamatan; 5. menyampaikan laporan akuntabilitas pertanggungjawaban kepada Bupati;

kinerja

Kecamatan

sebagai

6. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di wilayah kecamatan; 7. mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya; 8. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada kecamatan; 9. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan kecamatan; 10. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; 11. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;


13

12. menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Kecamatan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 13. menyampaikan Laporan Keuangan Kecamatan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah; 14. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Kecamatan; 15. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; 16. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilakukan pemerintah maupun swasta; 17. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta; 18. menyelenggarakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 19. menyelenggarakan pemaduserasian rencana strategis dan rencana pembangunan desa skala kecamatan; 20. menyelenggarakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 21. menyelenggarakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 22. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan; 23. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 24. mengoordinasikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di tingkat kecamatan; 25. memberikan rekomendasi penilaian kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di wilayah kerja kecamatan; 26. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 27. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

pelaksanaan

28. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;


14

29. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 30. menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan; 31. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 32. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 33. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; 34. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan; 35. menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan; 36. menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya; 37. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten yang ditugas pembantuankan kepada desa; 38. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 39. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 40. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa; 41. menyelenggarakan pembinaan, pengukuhan dan fasilitasi Pergantian Antar Waktu anggota BPD; 42. menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; 43. menyelenggarakan verifikasi dan validasi data kependudukan; 44. menandatangani formulir permohonan biodata dan perubahan biodata penduduk; 45. menandatangani formulir permohonan kartu keluarga; 46. menandatangani formulir permohonan kartu tanda penduduk; 47. menandatangani formulir permohonan pindah datang penduduk; 48. menandatangani surat pengantar pindah ke luar negeri; 49. menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten; 50. menerbitkan dan menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota dan antar propinsi; Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

15

51. menyelenggarakan perekaman data kependudukan di kecamatan; 52. mengoordinasikan kegiatan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit di wilayah kecamatan; 53. menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah kecamatan; 54. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah kecamatan; 55. mengoordinasikan penanggulangan gizi buruk di wilayah kecamatan; 56. memberikan rekomendasi lokasi izin praktik tenaga kesehatan tertentu di wilayah kecamatan; 57. memberikan rekomendasi izin usaha pertambangan di wilayah kecamatan; 58. memberikan rekomendasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang ada di wilayah kecamatan; 59. memfasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di wilayah kecamatan; 60. menyusun perencanaan peningkatan Indek Pembangunan Manusia bidang perluasan akses dan layanan pendidikan untuk Angka Melek Huruf (AMH) dan Lama Sekolah (LS) pada tingkat kecamatan; 61. mengoordinasikan bahan-bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan sebagai bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kabupaten; 62. mengoordinasikan bahan usulan bantuan berupa fasilitasi dan anggaran kegiatan bagi peningkatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 63. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara di wilayah kecamatan; 64. menyelenggarakan pengawasan pendidikan non formal yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan; 65. menyelenggarakan pengawasan urusan kebudayaan yang meliputi kegiatan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, kesejarahan dan kepurbakalaan di wilayah kecamatan; 66. menyelenggarakan pengawasan urusan kegiatan pemuda dan olah raga masyarakat di luar kegiatan persekolahan di wilayah kecamatan; 67. menyelenggarakan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Desa, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Penilik, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan/Badan/Dinas/Lembaga terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 68. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;


16

69. menyelenggarakan bimbingan dan supervisi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah kecamatan; 70. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan Belanja Desa di wilayah kecamatan;

Anggaran

dan

71. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan administrasi tata pemerintahan kelurahan; 72. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan; 73. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat Kelurahan; 74. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan; 75. menyelenggarakan pembinaan dan ketenteraman dan ketertiban umum;

pengawasan

upaya

76. menyelenggarakan kemasyarakatan;

pengawasan

pengembangan

pembinaan

dan

penyelenggaraan lembaga

77. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pembangunan partisipatif; 78. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; 79. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan; 80. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa; 81. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan administrasi Desa; 82. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peraturan perundang-undangan di tingkat Desa; 83. menetapkan kecamatan;

kegiatan

pembangunan

pertanian, kehutanan dan perikanan skala

84. merumuskan kegiatan sasaran tanam, panen produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan; 85. menghimpun penyusunan data potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan untuk pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan; 86. mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan ditingkat kecamatan; 87. menyelanggarakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang dan tata guna lahan konservasi lahan dan air serta pencegahan alih fungsi lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis; 88. menyelenggarakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan sumbersumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman;


17

89. menyelanggarakan pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) 90. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian antisipasi kelangkaan pupuk dan pestisida, pengembangan unit usaha pelayanan pupuk pestisida, penyaluran dan penggunaan pupuk pestisida serta bimbingan, pembinaan dan evaluasi ketersediaan pupuk pestisida; 91. Mengoordinasikan penyelanggaraan pengendalian, eradikasi tanaman dan penetapan areal puso akibat serangan organisme pengganggu tanaman; 92. mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan penerapan standar mutu, pengelolaan unit pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; 93. menyelenggarakan pelayanan dan penyebarluasan informasi, promosi, analisis usaha dan pemasaran hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; 94. mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha tani dalam penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; 95. mengoordinasikan bimbingan, pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis penyusunan rencana usaha, pemanfaatan kredit serta pembinaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 96. memberikan rekomendasi ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan alam) di wilayah kecamatan; 97. menyelenggarakan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam konservasi kawasan hutan di wilayah kecamatan; 98. mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka konservasi kawasan hutan; 99. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan skala kecamatan; 100. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan; 101. menyelenggarakan pengumpulan informasi dalam rangka pembangunan kehutanan yang ada di wilayah kecamatan;

perencanaan

102. mengoordinasikan penyelenggaraan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kecamatan; 103. mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kecamatan; 104. mengoordinasikan penyelenggaraan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kecamatan; 105. menyelenggarakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner skala kecamatan. 106. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kecamatan;


18

107. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya; 108. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Kecamatan; 109. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkan; 110. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 111. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya; 112. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 113. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati; 114. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 115. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 116. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan 117. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris Camat

(1)

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan-urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan operasional urusan-urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan urusan-urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. pengendalian urusan-urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d. pengoordinasian urusan-urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


19

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas : 1. merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengoordinasikan pemaduserasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 3. menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan dalam rangka kelancaran tugas; 4. menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD kecamatan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 5. menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati lingkup Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 6. menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati lingkup Kecamatan; 7. menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati; 8. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; 9. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; 10. mengelola dan menganalisa ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan peloporan program kegiatan; 11. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan sebagai laporan realisasi anggaran dan hasil pencapaian program kegiatan; 12. menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu; 13. mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan; 14. mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa lingkup kecamatan; 15. menyelenggarakan penatausaahaan aset daerah yang dikuasai oleh kecamatan; 16. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan;


lainnya

dalam

20

17. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur pelayanan publik di lingkup kecamatan; 18. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan/atau pihak swasta; 19. mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan kecamatan; 20. mengoordinasikan penyelenggaran pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan; 21. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup kecamatan; 22. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup kecamatan; 23. mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap bulannya dan peringatan hari-hari besar lainnya di lingkup kecamatan; 24. menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup kecamatan; 25. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan; 26. mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan kecamatan; 27. mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan di lingkungan kecamatan; 28. menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan; 29. mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal di lingkup kecamatan; 30. mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan lainnya; 31. mengoordinasikan kegiatan antar seksi di kecamatan; 32. menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian; 33. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; 34. mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya; 35. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya; 36. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 37. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 38. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 39. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 40. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

21

41. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan 42. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum (1)

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis dan ruang perkantoran pada kecamatan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan; 2. melaksanakan ketatawarkatan yang meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan Kecamatan dalam rangka kelancaran tugas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menghimpun dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kecamatan; 5. menyelenggarakan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM); 6. menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas; 7. menyusun laporan realisasi anggaran pada Kecamatan baik setiap bulan, triwulan dan tahunan;


22

8. menyusun laporan neraca Kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun serta menyusun catatan atas laporan keuangan; 9. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Kecamatan; 10. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, perbekalan dan ruang kantor Kecamatan; 11. melaksanakan penyusunan Daftar Barang Kecamatan menurut penggolongan dan kodefikasi barang; 12. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang; 13. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan; 14. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Kecamatan sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah; 15. melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang dan pemeliharaan barang lingkup Kecamatan; 16. melaksanakan perencanaan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan/penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Kecamatan; 17. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan yang meliputi layanan admistrasi usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, usulan kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan/atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3); 18. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkup Kecamatan; 19. mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Kecamatan; 20. menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Kecamatan; 21. menganalisis dan menyusun usulan penghapusan aset Kecamatan untuk diajukan kepada Bupati; 22. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 23. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan;


23

24. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan; 25. membantu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan KORPRI; 26. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja; 27. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; 28. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya; 29. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 30. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 31. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 32. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 33. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 34. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan 35. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (1)

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi lingkup Kecamatan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masingmasing seksi pada kecamatan; b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing seksi pada kecamatan; c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masingmasing seksi pada kecamatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


24

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 1. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 2. menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Kecamatan; 3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dari masing-masing seksi pada kecamatan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 4. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 5. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari masing-masing seksi pada Kecamatan; 6. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tingkat Kecamatan; 7. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari seksi-seksi pada Kecamatan; 8. menghimpun dan memaduserasikan perencanaan program dan kegiatan kelurahan dan desa; 9. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan; 10. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati dari masing-masing seksi pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 11. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati lingkup Kecamatan; 12. menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati; 13. menyusun laporan akuntabilitas pertanggungjawaban kepada Bupati;

kinerja

Kecamatan

sebagai

bahan

14. menghimpun bahan perencanaan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; 15. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; 16. menyusun bahan perencanaan wilayah kecamatan; 17. melaksanakan koordinasi perencanaan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan yang ada di wilayah kecamatan; 18. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing seksi; 19. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan; 20. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan; 21. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja; 22. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan;


25

23. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya; 24. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 25. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 26. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 27. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 28. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 29. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan 30. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

(1)

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan dan pelayanan umum.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas : 1. merencanakan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umum pada Kecamatan; 2. menyiapkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) seksi pemerintahan dan pelayanan umum; 3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi tugas seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 4. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada Kecamatan; 5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum


26

pada Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 6. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada Kecamatan; 7. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum; 8. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 9. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 10. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 11. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 12. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; 13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan; 14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten yang ditugas pembantuankan kepada Desa; 15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang dilimpahkan kepada Lurah; 16. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa; 17. menyiapkan bahan pembinaan, pengukuhan dan fasilitasi Pergantian Antar Waktu anggota BPD; 18. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; 19. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan; 20. melaksanakan kegiatan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 21. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 22. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintah desa dan kelurahan; 23. melaksanakan evaluasi dan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; 24. melaksanakan verfikasi dan validasi data kependudukan;


27

25. melaksanakan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk; 26. melaksanakan pelayanan permohonan kabupaten/kota dan antar provinsi;

surat

pengantar

pindah

antar

27. melaksanakan perekaman data kependudukan di kecamatan; 28. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;

masyarakat

tentang

29. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dan keluhan masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di kecamaatan; 30. melaksanakan penyusunan data base penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan; 31. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan publik triwulanan, semesteran dan tahunan sebagai bahan laporan penyelenggaraan pelayanan publik tingkat kecamatan; 32. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 33. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 34. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 35. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 36. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 37. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 38. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya; 39. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 40. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum; 41. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1)

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan ketenteraman dan ketertiban umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum; b. pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;


28

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan ketenteraman dan ketertiban umum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 1. merencanakan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan; 2. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan; 3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 4. membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan; 5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati dalam pelaksanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 6. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan; 7. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor

dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 8. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja

kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 9. melaksanakan

koordinasi dengan satuan polisi pamong praja tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

10. menyusun bahan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja yang tugas dan

fungsinya dibidang penegakkan peraturan Kepolisian Sektor;

perundang-undangan

dan/atau

11. melaksanakan

pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan;

12. menyusun

standar operasionaal prosedur penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;

13. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 14. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan masyarakat di wilayah kecamatan; Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

29

15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di tingkat Desa dan kelurahan; 16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan aparat LINMAS pada pemerintahan

desa dan kelurahan; 17. melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan; 18. menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan; 19. melaksanakan pengawasan peredaran narkotika di wilayah kecamatan; 20. melaksanakan

koordinasi penanggulangan bahaya narkotika di wilayah

kecamatan; 21. melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkotika; 22. melaksanakan kegiatan operasi penegakan peraturan daerah di wilayah

kecamatan; 23. melaksanakan kegiatan operasi ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di

desa dan kelurahan wilayah kecamatan; 24. menghimpun,

mengolah dan menganalisa ketenteraman dan ketertiban umum;

data

hasil

kegiatan

urusan

25. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 26. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 27. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 28. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 29. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 30. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 31. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 32. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam bidang

ketenteraman dan ketertiban umum; 33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(1)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pekerjaan umum dan pembangunan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :


30

a. perencanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat; c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : 1. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan; 2. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan; 3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 4. membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan; 5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 6. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan; 7. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan pembangunan lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; 8. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 9. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 10. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta; 11. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta; 12. melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 13. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 14. melaksanakan pembinaan dan masyarakat, sosial dan budaya;


pengawasan

pemberdayaan

kelembagaan

31

15. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemerintah; 16. melaksanakan pengawasan lembaga-lembaga keuangan mikro di wilayah kecamatan; 17. mendorong dan membina usaha produktip masyarakat baik dalam hal permodalan, manajemen maupun pemasaran hasil produksinya; 18. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditugaspembantuankan kepada desa; 19. menyusun bahan rekomendasi penyelenggaraan perizinan pengembangan ekonomi, industri dan usaha perekonomian lainnya;

di

bidang

20. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; 21. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; 22. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat; 23. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 24. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 25. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 26. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 27. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 28. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 29. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 30. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat; 31. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (1)

(2)

Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat; b. pelaksanaan urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;


32

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas : 1. merencanakan kegiatan seksi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan; 2. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan; 3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 4. membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan; 5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati dalam pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 6. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan; 7. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 8. membuat rencana kegiatan peningkatan Indek Pembangunan Manusia bidang perluasan akses dan layanan pendidikan untuk Angka Melek Huruf (AMH) dan Lama Sekolah (LS) pada tingkat Kecamatan; 9. mengumpulkan bahan usulan bantuan berupa fasilitasi dan anggaran kegiatan bagi peningkatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 10. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara ditingkat Kecamatan; 11. melaksanakan pengurusan dan pengawasan pendidikan non formal yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, latihan keterampilan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan; 12. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan seni dan budaya di tingkat Kecamatan; 13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemuda dan kegiatan olah raga masyarakat diluar kegiatan persekolahan pada tingkat Kecamatan; 14. melaksanakan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Desa, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;


33

15. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara; 16. melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan; 17. melaksanakan kewaspadaan pangan dan gizi lingkup kecamatan; 18. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan skala kecamatan; 19. melaksanakan koordinasi pencegahan kerawanan sosial skala kecamatan; 20. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan; 21. melaksanakan koordinasi pencegahan lingkungan skala kecamatan;

dan

penanggulangan

pencemaran

22. melaksanakan koordinasi penanggulangan gizi buruk skala kecamatan; 23. menyiapkan bahan rekomendasi penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial di kecamatan; 24. menyusun data base keluarga dan masyarakat miskin; 25. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan lingkup kecamatan; 26. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat; 27. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 29. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 31. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 32. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya; 33. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 34. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam urusan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial; 35. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


34

Seksi Pertanian

(1)

Seksi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pertanian, kehutanan dan perikanan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan kegiatan urusan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. pelaksanaan urusan pertanian, kehutanan dan perikanan; c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pertanian, kehutanan dan perikanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pertanian mempunyai tugas : 1. merencanakan kegiatan seksi pertanian pada Kecamatan; 2. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan pertanian, kehutanan dan perikanan pada Kecamatan; 3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pertanian sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 4. membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan pada Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 6. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan pertanian, kehutanan dan perikanan pada Kecamatan; 7. mengumpulkan bahan-bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan urusan pertanian, kehutanan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kabupaten; 8. merencanakan kegiatan skala kecamatan;

pembangunan

pertanian, kehutanan dan perikanan

9. merencanakan kegiatan sasaran tanam, panen produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan; 10. menyediakan data potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan untuk pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan; 11. mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan ditingkat kecamatan;


35

12. menyiapkan bahan untuk penyelanggaraan pemanfaatan tata ruang dan tata guna lahan konservasi lahan dan air serta pencegahan alih fungsi lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis; 13. menyiapkan bahan untuk pemantauan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman; 14. menyiapkan bahan untuk penyelanggaraan pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) mitra cai dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT); 15. menyiapkan bahan untuk antisipasi kelangkaan pupuk dan pestisida, pengembangan unit usaha pelayanan pupuk pestisida, penyaluran dan penggunaan pupuk pestisida serta bimbingan, pembinaan dan evaluasi ketersediaan pupuk pestisida; 16. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pelayanan serta bimbingan cara pengoprasian alat mesin pertanian, kehutanan dan perikanan; 17. menyiapkan bahan untuk menyelanggarakan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT) serta pengawasan penggunaan pestisida dan agen hayati dan pengendalian hama di penyakit ikan; 18. menyiapkan bahan untuk penyelanggaraan dalam rangka pengendalian, eradikasi tanaman dan penetapan areal puso akibat serangan organisme pengganggu tanaman; 19. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan bimbingan penerapan standar mutu, pengelolaan unit pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; 20. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan dan penyebarluasan informasi, promosi, analisis usaha dan pemasaran hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; 21. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha tani dalam penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; 22. menyiapkan bahan untuk penyelenggaaran bimbingan, pemanfaatan sumbersumber pembiayaan agribisnis penyusunan rencana usaha, pemanfaatan kredit serta pembinaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 23. memberikan rekomendasi ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan alam) di wilayah kecamatan; 24. memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi kawasan hutan di wilayah kecamatan; 25. memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka konservasi kawasan hutan; 26. melakukan pengawasan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan skala kecamatan; 27. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;

wilayah pengelolaan

hutan

28. mengumpulkan informasi dalam rangka perencanaan pembangunan kehutanan yang ada di wilayah kecamatan; Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

36

29. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kecamatan; 30. melaksanakan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kecamatan; 31. melaksanakan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kecamatan; 32. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kecamatan; 33. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner skala kecamatan; 34. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kecamatan; 35. menyiapkan bahan untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan tingkat kecamatan; 36. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi pertanian; 37. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 38. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 39. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 40. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 41. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 42. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya; 43. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 44. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam urusan bidang pertanian, kehutanan dan perikanan; 45. melaksanakan tugas kedinasanan lainnya yang diberikan oleh atasan.


37

2.2

Sumberdaya OPD 2.2.1 Sumberdaya Aparatur Kecamatan Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan kecamatan dan aparatur pemerintahan desa, secara rinci personil aparatur pemerintahan adalah : 3

4

Aparatur Pemerintahan Kecamatan terdiri dari : 1.

Camat

1 Orang;

2.

Sekretaris Camat

1 Orang;

3.

Kasubbag

2 Orang;

4.

Kepala seksi

5 Orang;

5.

Fungsional Umum

2 Orang;

6.

Penjaga Malam

2 Orang;

7.

Cleaning Servise

2 Orang;

Aparatur Pemerintahan Desa terdiri : 1. Kepala Desa

10 Orang

2. Sekretaris Desa

7 Orang

3. Kepala Urusan

0 Orang

4. Kepala Dusun

0 Orang

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan Desa/kelurahan Kabupaten Majalengka, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan kecamatan.


38

2.2.2 Aset/Barang Inventaris Kecamatan Sindangwangi Dalam menunjang roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan ditunjang oleh Aset/Barang Inventaris Kecamatan Sindangwangi sebagai berikut : Tabel 2.1 Inventaris Kecamatan Sindangwangi NO

Nama Jenis Barang

1 A 1 B 1 2 3

2 TANAH Tanah Kantor BANGUNAN Bangunan Gedung Kantor Bangunan Rumah Dinas Bangunan Tempat Ibadah (Mushola) 4 Tempat Parkir C PERALATAN DAN MESIN

Nama Jenis Barang 3

Tahun Perolehan 4

2000 m2 1 Unit 1 Unit 1 Unit

1 Mobil 2 2 Sepeda Motor 24 D ALAT-ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kursi Sudut / Sofa Wireless Meja kayu Meja kayu AC Kursi Plastik Kursi Putar Tangan Kursi Putar Camat Kursi Tamu Lemari Data Lemari Data Mesin Rumput Meja Biro Camat Meja 1/2 Biro Meja 1/2 Biro Rak Buku Filling Kabinet Kursi Lipat Kursi Lipat Komputer Kursi Putar Plank Kecamatan Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Lipat Laptop Televisi Karpet Komputer


1 1 8 1 1 40 6 1 1 1 2 1 1 5 1 2 3 14 7 1 4 1 3 1 10 1 1 1 1

2003 2003 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010

39

1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D 1 2 3 4

2 Kursi Tamu Gorden/Vitrage Komputer Handycamp Laptop Meja Makan Laptop Digital Parabola AC Lemari Laptop Monitor Meja Rapat Kursi Lipat Sofa/Kursi Tamu Meja Komputer Kulkas Gorden/Vitrage Komputer Meja Kerja Genset/generator ALAT STUDIO & KOMUNIKASI

3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 16 1 2 1 20 m2 2 3 1

Faximille Kamera Digital Infokus Faximille

4 2010 2011 2011

2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

2013 2014 2014 2014 2003

1 1 1 1

2013

2013 2013

2.2.3 Kondisi Kewilayahan Kecamatan

Sindawangi

merupakan

wilayah

Administrasi

Kabupaten Majalengka yang memiliki luas wilayah 3.729.,098 hektar yang terdiri dari 10 Desa , jumlah penduduk adalah 35.336 Jiwa terdiri dari 17.523 Laki-laki dan 17.813 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 9.904 KK, jumlah Keluarga Miskin ( GAKIN ) sebanyak 2.752 KK , penduduk Kecamatan Sindangwangi seluruhnya beragama Islam, wilayah Kecamatan sindangwangi terletak pada 6 derajat 51 Lintang Selatan , 6 Derajat 42 Lintang Utara , 108 derajat 19 Bujur Barat dan 108 derajat Bujur Timur dengan batas wilayah : 

Sebelah Barat

: Kecamatan Rajagaluh



Sebelah Timur

: Kabupaten Cirebon



Sebelah Selatan

: Kabupaten Kuningan



Sebelah Utara

: Kecamatan Leuwimunding


40

Secara geologis, Kecamatan Sindangwangi merupakan paduan antara

daerah

dataran

di

sebelah

selatan

dan

timur

serta

perbukitan/pengunungan disebelah utara dengan memiliki rata-rata ketinggian 169 m dpl. Tipologinya, Kecamatan Sindangwangi adalah Kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain, dengan orbitasinya adalah berjarak 21,7 km dari Ibukota Kabupaten Majalengka yang memakan waktu tempuh lebih kurang 45 menit. Keadaan iklim rata-rata pertahun adalah curah hujan berkisar antara 3.500 – 4.000 mm dengan jumlah bulan hujan sebanyak enam bulan, serta memiliki suhu rata-rata harian antara 27 derajat Celsius – 30 derajat Celsius. Secara garis besar peta wilayah Kecamatan Sindangwangi tergambar pada Gambar 2.2. (Peta wilayah Kecamatan Sindangwangi).

Gambar 2.2. Peta Kecamatan Sindangwangi


41

Adapun kewilayah yang termasuk pada wilayah Kecamatan Sindangwangi terdiri dari desa-desa yaitu : 1.

Desa Sindangwangi

2.

Desa Bantaragung

3.

Desa Padaherang

4.

Desa Jerukleueut

5.

Desa Lengkong Kulon

6.

Desa Lengkong Wetan

7.

Desa Ujungberung

8.

Desa Buahkapas

9.

Desa Leuwilaja

10.

Desa Balagedog

Secara topografi wilayah Kecamatan Sindangwangi adalah daerah perbukitan serta merupakan daerah tergolong pegunungan yang tepatnya berada sebelah barat dikaki Gunung Ciremai, dan merupakan daerah penyangga perekonomian bagi kecamatan-kecamatan disekitarnya baik sektor jasa maupun perdagangan. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Sindangwangi dari luas wilayah dan jenis kesuburan tanah bervariasi antara subur dan gembur, sedangkan warna tanah sebagian besar hitam dan tekstur tanah kombinasi lempungan sedikit berpasir hingga kedalaman 7 (tujuh) meter. Dengan kondisi ini wilayah Kecamatan Sindangwangi tergolong pada daerah pertanian, adapun sumberdaya yang dimiliki adalah : I.

Sumberdaya Alam a. Klasifikasi kondisi tanah di Kecamatan Sindangwangi adalah terdiri dari: 1. Tanah sawah

:

a. Sawah irigasi teknis

:

529.131 ha

b. Sawah irigasi ½ teknis

:

157.435 ha

c. Sawah tadah hujan

:

58.320 ha

:

300.479 ha

2. Tanah perkebunan


42

Merupakan tanah perkebunan rakyat seluas 3. Tanah Hutan

:

200 ha

a. Hutan lindung

: 242.000 ha

b. Hutan produksi

: 725.173 ha : 967.173ha

4. Lain-lain

II. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia yang dimiliki tergolong kepada profesi dan tingkat pendidikan 1.

Penduduk Kecamatan Sindangwangi berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut :

a. Petani

: 5167 Orang

b. Buruh Tani

: 2687 Orang

c. Buruh / Pegawai Swasta

: 2736 Orang

d. Pegawai Negeri Sipil ( PNS )

:

e. Pengrajin

: 5467

Orang

f. Pedagang

:

855

Orang

g. Peternak

:

87

Orang

h. Montir

:

10

Orang

i. Dokter

:

5

Orang

2.

Keadaan

sumberdaya

manusia

Kecamatan

270 Orang

Sindangwangi

berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : a. Belum sekolah

:

2.161 Orang

b. Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah

:

219 Orang

c. Tidak tamat SD

:

39 Orang

d. Tamat SD/sederajat

:

7.665 Orang

e. Tamat SLTP/sederajat

:

1.665 Orang

f. Tamat SLTA/sederajat

:

1.165 Orang

g. Diploma I, II dan III

:

336 Orang

h. Sarjana (SI)

:

332 Orang

i.

:

4 Orang

Sarjana (S2)


43

III. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana

yang ada di

Wilayah

Kecamatan

Sindangwangi adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendidikan a. Bangunan Gedung TK

:

12 Unit

1). Jumlah Murid

:

293

Orang

2). Jumlah Guru

:

37

Orang

:

23

Unit

1). Jumlah Murid

:

2.825

Orang

2). Jumlah Guru

:

126

Orang

:

6

1). Jumlah Murid

:

1354

2). Jumlah Guru

:

113 Orang

:

3 Unit

b. Bangunan Gedung SD/sederajat

c. Bangunan Gedung SLTP/sederajat

d. Bangunan Gedung SLTA/sederajat

Unit Orang

1). Jumlah Murid

:

964

2). Jumlah Guru

:

113 Orang

:

4 Unit

1). Jumlah Santri

:

386 Orang

2). Jumlah Ustad

:

34 Orang

a. Bangunan Gedung Kantor Kecamatan

:

1 Unit

b. Bangunan Rumah Dinas Camat

:

1 Unit

c. Bangunan Aula Kecamatan

:

1 Unit

d. Bangunan Mushola Kecamatan

:

1 Unit

e. Bangunan Kantor / Balai Desa

:

10 Unit

f. Bangunan Kantor UPTD / Instansi lain

:

7 Unit

a. Jumlah Mesjid

:

32 Unit

b. Jumlah Mushola

:

218 Unit

e. Bangunan Gedung Pesantren

Orang

2. Prasarana Pemerintahan

3. Prasarana Peribadatan


44

4. Prasarana olah Raga a. Lapang Sepak Bola

:

4 Buah

b. Lapang Bulu Tangkis

:

1 Buah

c. Lapang Volley Ball

:

37 Buah

a. Jumlah Dokter

:

3 Orang

b. Jumlah Paramedis

:

29 Orang

c. Jumlah Dukun / Paraji terlatih

:

15 Orang

d. Jumlah Bidan Desa

:

11 Orang

e. Jumlah Ambulance

:

1 Unit

f. Puskesmas

:

1 Unit

g. Puskesmas Pembantu

:

2 Unit

h. Polindes / Poli Klinik

:

10 Unit

i. Posyandu

:

52 Unit

j. Tempat Praktek Dokter

:

2 Unit

5. Sarana dan prasarana kesehatan


45

2.3

Kinerja Pelayanan OPD Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sindangwangi berdasarkan sasaran dan target Renstra menurut Standar Pelayanan Minimal indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sindangwangi, adapun untuk gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Sindangwangi tertuang pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 Tabel 2.2 Prosentase Pencapaian Target Kinerja selama Tahun 2009 – 2013

Target

Realisasi

2 URUSAN DASAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

3 100

4 93.96

Pencapaian Target % 5 93.96

100

92.20

92.20

100

95.80

95.80

100

97.58

97.58

Peningkatan Kinerja Kecamatan

100

91.18

91.18

URUSAN WAJIB

100

98.68

98.68

PENDIDIKAN

100

97.49

97.49

KESEHATAN

100

97.72

97.72

100

98.13

98.13

100

93.00

93.00

100

171.80

171.80

100

99.31

99.31

Tahun 2009-2013 Kode 1 01 01 02 03 04 02 01 02

Indikator sasaran

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

03 04 05 06

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sindangwangi berdasarkan Sasaran dan target Renstra menurut Standar Pelayanan Minimal serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leuwimunding tahun 2009-2013 tertuang pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

46

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2009-2013 Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka

Target Pada Tahun KeKode

Indikator Sasaran

Target SPM Target IKK

Realisasi Pada Tahun Ke-

Rasio Pada Tahun Ke-

Target Indikator 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

URUSAN DASAR

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

96.96 91.85 89.66 89.49 98.14 1.03 1.09 1.12 1.12 1.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

92.67 90.49 90.16 86.59 97.54 1.08 1.11 1.11 1.15 1.03

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.60 69.49 44.00 24.03 84.64 1.24 1.44 2.27 4.16 1.18

02

Penyediaan Alat tulis kantor

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 99.93 99.00 98.77 99.83 1.00 1.00 1.01 1.01 1.00

03

Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 99.99 99.28 98.87 93.99 1.00 1.00 1.01 1.01 1.06

04

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

05

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.50 99.57 99.00 98.45 98.05 1.03 1.00 1.01 1.02 1.02

06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

07

Penyediaan Makanan dan Minuman

1

2

01 01

3

4

5

0.00 100.00 94.75 99.68 0.00 0.00 1.00 1.06 1.00

0.00 100.00 100.00 96.91 0.00 0.00 1.00 1.00 1.03

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 86.67 98.67 99.96 99.85 1.00 1.15 1.01 1.00 1.00

Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan 08 Administrasi Perkantoran

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

93.62 100.00 100.00 100.00 100.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00

09

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.68 93.37 87.23 92.20 98.58 1.00 1.07 1.15 1.08 1.01

01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 99.85 99.12 97.67 99.37 1.00 1.00 1.01 1.02 1.01

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.60 91.91 87.38 89.32 97.73 1.00 1.09 1.14 1.12 1.02

03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 100.00 58.62 99.00 98.82 1.00 1.00 1.71 1.01 1.01

02


47

99.00 100.00 0.00

0.00

0.00 1.01 1.00 0.00 0.00 0.00

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.70 97.13 91.82 99.63 99.68 1.00 1.03 1.09 1.00 1.00

01

Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.70 95.54 87.14 99.00 99.23 1.00 1.05 1.15 1.01 1.01

02

Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Desa

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

03

Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 100.00 100.00 99.90 99.92 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Peningkatan Kinerja Kecamatan

1

2 04 03

04

Penataan Lingkungan Tempat Kerja

3

4

5

0.00

15

16

17

18

19

20

99.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 100.00 99.85 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00 86.66

0.00

0.00

0.00 1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi 01 Bidang Trantib

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00 86.66

0.00

0.00

0.00 1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Administrasi Kependudukan

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00 86.66

0.00

0.00

0.00 1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi 03 Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00 86.66

0.00

0.00

0.00 1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 99.72 93.49 98.98 99.54 1.00 1.00 1.07 1.01 1.00

PENDIDIKAN

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 100.00 89.01 100.00 99.92 0.00 1.00 1.12 1.00 1.00

Program Percepatan Pencapaian IPM

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 100.00 89.01 100.00 99.92 0.00 1.00 1.12 1.00 1.00

Pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 100.00 89.01 100.00 99.92 0.00 1.00 1.12 1.00 1.00

KESEHATAN

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 100.00 81.65 100.00 99.78 0.00 1.00 1.22 1.00 1.00


0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 100.00 81.65 100.00 99.78 0.00 1.00 1.22 1.00 1.00

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 100.00 81.65 100.00 99.78 0.00 1.00 1.22 1.00 1.00

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

97.21 99.55 0.00 0.00 0.00 1.03 1.00


0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

97.21 99.55 0.00 0.00 0.00 1.03 1.00

Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

97.21 99.55 0.00 0.00 0.00 1.03 1.00

02

02

URUSAN WAJIB 01 01 01

02 01 01

03 01 01


48

6

7

8

9

10

11

12

PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

75.20 100.00 99.75 0.00 0.00 1.33 1.00 1.00


0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

75.20 100.00 99.75 0.00 0.00 1.33 1.00 1.00

Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

75.20 100.00 99.75 0.00 0.00 1.33 1.00 1.00

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 99.63 99.64 99.97 99.48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01


100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 99.63 99.64 99.97 99.48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rakor Percepatan Penganggulangan Kemiskinan dan Peningkatan IPM

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00 100.00 99.08 0.00 0.00 0.00 1.00 1.01

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00 100.00 99.08 0.00 0.00 0.00 1.00 1.01

01

Pengamanan PILKADA

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

02

Pembinaan Pramuka

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00 100.00 99.80 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

1

2

04 04 01

05 01 01

Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Pembinaan Usaha kelompok Ekonomi Pedesaan 02 Peningkatan Bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan 03

06 01


3

4

5

49

0.00

13

14

15

16

17

18

19

20

99.63 99.64 99.97 99.45 0.00 1.00 1.00 1.00 1.01

100.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01

Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2009-2013 Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Anggaran Pada Tahun keKode

Realisasi Pada Tahun Ke-

Rasio Pada Tahun Ke-

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran

Uraian

1

2

01

URUSAN DASAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

146,790,000

176,880,000

174,380,000

235,920,000

414,662,250

142,331,134

162,466,198

156,353,136

211,131,954

406,935,491

57,390,000

84,450,000

101,700,000

153,000,000

221,970,000

53,186,134

76,417,198

91,690,636

132,486,454

216,514,171

Penyediaan Jasa Komunikasi, 01 Sumber Daya Air dan Listrik 16,750,000 02

Penyediaan Alat tulis kantor

Penyediaan Cetakan dan 03 Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 04 Kantor Penyediaan Peralatan dan 05 Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang06 undangan Penyediaan Makanan dan 07 Minuman Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan 08 Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan 09 Prasarana Perkantoran Program Peningkatan 02 Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala 01 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 02 Kendaraan Dinas/Operasional

17,650,000 16,900,000

25,800,000

12,230,000

13,501,134

12,264,898

7,435,636

6,200,854

10,350,941

7,000,000

13,800,000 12,800,000

12,830,000

19,950,000

7,000,000

13,789,800

12,672,000

12,672,000

19,916,600

9,700,000

9,700,000

9,700,000

18,000,000

9,700,000

9,699,500

9,630,000

9,590,000

16,918,000

9,700,000 2,000,000

2,000,000

12,000,000

8,700,000

34,200,000

75,715,000

13,500,000

20,520,000

29,100,000

5,840,000

19,500,000 19,500,000

22,750,000

29,775,000

5,840,000

14,100,000

13,200,000 18,600,000

25,200,000

25,200,000

3,000,000

2,000,000

69,400,000

44,880,000

6,500,000

6,530,000

56,600,000

36,650,000 35,750,000

1,000,000

8,600,000

45,180,000 6,530,000


53,370,000

150,317,250

2,000,000

1,895,000

11,961,500

8,613,000

33,668,600

74,237,130

13,500,000

20,520,000

28,200,000

16,900,000

19,240,000

22,740,000

29,730,000

13,200,000

13,200,000

18,600,000

25,200,000

25,200,000

2,970,000

2,000,000

975,000

69,175,000

8,563,000

41,905,000

1.03 1.09 1.12 1.12 1.02 385304250

378469264

210492000

205876944

8880000

7650714.2

18550000

18516600

16060000

14978000

12000000

11961500

75515000

74042130

29100000

28200000

28607000

28562000

22380000

22560000

-600000

-594000

136437250

134346320

36207250

35969570

64590000

62908750

1.08 1.11 1.11 1.15 1.03 1.24 1.44 2.27 4.16 1.18 1.00 1.00 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.06 0.00 0.00 1.00 1.06 1.00 1.03 1.00 1.01 1.02 1.02 0.00 0.00 1.00 1.00 1.03 1.00 1.15 1.01 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 0.00 0.00 0.00

39,412,500

49,205,500

148,181,320

12,920,000

37,507,250

6,500,000

6,520,000

6,472,500

12,619,500

37,269,570

35,750,000

75,910,000

56,375,000

33,685,000

31,240,000

31,933,000

74,183,750

50

Realisasi

1.00 1.07 1.15 1.08 1.01 1.00 1.00 1.01 1.02 1.01 1.00 1.09 1.14 1.12 1.02

1

2

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan 6,300,000 Gedung Kantor Penataan Lingkungan Tempat 04 Kerja Program Peningkatan 03 Kapasitas sumberdaya 10,000,000 aparatur 03

Pembinaan Pemerintah 01 Desa/Kelurahan Pembinaan dan Pelatihan 02 Anggota Linmas Desa Optimalisasi Perencanaan 03 Pembangunan Peningkatan Kinerja 04 Kecamatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi 01 dan Sosialisasi Bidang Trantib Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Bidang 02 Administrasi Kependudukan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Pencegahan dan 03 Penanggulangan Bencana Alam 02

URUSAN WAJIB 01

PENDIDIKAN 01

02

Program Percepatan Pencapaian IPM Pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan 01 Buta Aksara

KESEHATAN 01

Program Percepatan Pencapaian IPM Peningkatan Derajat 01 Kesehatan Masyarakat

10,000,000

5

4

1,700,000

2,900,000

6

4,700,000

7

10,875,000

8

6,300,000

9

1,700,000

10

1,700,000

11

4,653,000

26,025,000 28,050,000

27,500,000

18,050,000 17,500,000

10,000,000 10,000,000 -

29,550,000

42,375,000

10,000,000

13,000,000

9,550,000

16,375,000

10,000,000

13,000,000

-

-

12

10,747,000 25,981,000

9,970,000

9,970,000

27,245,000

17,245,000

10,000,000

10,000,000

19,500,000

10,000,000

3,350,000

6,500,000

3,350,000

5,633,000

3,350,000

6,500,000

3,350,000

5,633,000

15,250,000

10,000,000

16,899,000

-

29,440,000

9,900,000

12,900,000

9,550,000

16,350,000

9,990,000

12,990,000

-

-

5,633,000

107,170,000

256,670,000

397,816,000

30,000,000

91,566,500

100,191,500

254,053,000

395,967,050

-

9,900,000

9,100,000

9,100,000

12,100,000

-

9,900,000

8,100,000

9,100,000

12,090,000

-

9,900,000

9,100,000

9,100,000

12,100,000

-

9,900,000

8,100,000

9,100,000

12,090,000

9,900,000

8,100,000

9,100,000

12,090,000

-

10,900,000

10,900,000

10,900,000

60,900,000

-

10,900,000

8,900,000

10,900,000

60,766,800

-

10,900,000

10,900,000

10,900,000

60,900,000

-

10,900,000

8,900,000

10,900,000

60,766,800

10,900,000 10,900,000


10,900,000

60,900,000

10,900,000

17 9615000

9487000

26025000

25981000

40375000

40246000

11000000

10906000

16375000

16350000

13000000

12990000

-2000000

-2000000

-670000

-670000

-670000

-670000

-660000

-660000

1.00 1.00 1.71 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 1.05 1.15 1.01 1.01

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

91,827,000

12,100,000

16

1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

30,000,000

9,100,000

15

1.00 1.15 0.00 0.00 0.00

6,500,000

9,100,000

14

1.00 1.03 1.09 1.00 1.00 42,240,000

3,300,000

9,900,000

3,300,000

25,250,000

13

8,900,000

51

10,900,000

60,766,800

1.00 1.00 1.07 1.01 1.00 391816000

389967050

12100000

12090000

12100000

12090000

12100000

12090000

0

0

60900000

60766800

60900000

60766800

60900000

60766800

0.00 1.00 1.12 1.00 1.00 0.00 1.00 1.12 1.00 1.00 0.00 1.00 1.12 1.00 1.00

0.00 1.00 1.22 1.00 1.00 0.00 1.00 1.22 1.00 1.00 0.00 1.00 1.22 1.00 1.00

1 03

2 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Percepatan 01 Pencapaian IPM Pemberdayaan Usaha Mikro 01 Sektor Informal

PEMBINAAN 04 MASYARAKAT DAN DESA Program Percepatan 04 Pencapaian IPM Peningkatan Peran Perempuan 01 Dalam Pembangunan

05

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

92,500,000

60,000,000

-

-

-

89,916,000

59,730,000

-

-

-

92,500,000

60,000,000

-

-

-

89,916,000

59,730,000

92,500,000

60,000,000

89,916,000

59,730,000

-

-

15,000,000

15,000,000

24,000,000

-

-

11,280,000

15,000,000

23,939,250

-

-

15,000,000

15,000,000

24,000,000

-

-

11,280,000

15,000,000

23,939,250

15,000,000

PENANGGULANGAN 30,000,000 KEMISKINAN Program Percepatan 01 30,000,000 Pencapaian IPM Peningkatan Daya Beli 01 Masyarakat Pembinaan Usaha kelompok Ekonomi Pedesaan 02 Peningkatan Bidang Ekonomi, 30,000,000 Kesehatan dan Pendidikan Rakor Percepatan Penganggulangan Kemiskinan 03 dan Peningkatan IPM

15,000,000

24,000,000

11,280,000

15,000,000

23,939,250

71,027,000

72,170,000

119,170,000

211,566,000

30,000,000

70,766,500

71,911,500

119,137,000

210,461,000

71,027,000

72,170,000

119,170,000

211,566,000

30,000,000

70,766,500

71,911,500

119,137,000

210,461,000

71,027,000 72,170,000

110,720,000

200,000,000

70,766,500

71,911,500

110,687,000

198,895,000

14

15

16

17

0.00 0.00 0.00 1.03 1.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

01

01 02

11,566,000

8,450,000

11,566,000

-

-

-

10,000,000

29,250,000

-

-

-

10,000,000

28,980,000

-

-

-

10,000,000

29,250,000

-

-

-

10,000,000

28,980,000

0.00 0.00 1.33 1.00 1.00 0.00 0.00 1.33 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 0.00 1.00 1.00 1.00 1.01

19,250,000 10,000,000

19,000,000

10,000,000

10,000,000

JUMLAH


60000000

59730000

60000000

59730000

0

0

24000000

23939250

24000000

23939250

24000000

23939250

0

0

205566000

204461000

205566000

204461000

200000000

198895000

-6000000

-6000000

11566000

11566000

0

0

29250000

28980000

29250000

28980000

0

0

19250000

19000000

10000000

9980000

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.01

Pengamanan PILKADA Pembinaan Pramuka

59730000

0.00 0.00 1.33 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06

60000000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000,000

8,450,000

13

52

9,980,000

0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Sindangwangi secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya. b. Secara eksternal Kecamatan Sindangwangi lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan pertanian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Sindangwangi. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial, kegiatan musrenbang kecamatan pun sedikit terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi kebutuhan – kebutuhan dalam pelaksanaan musrenbang. c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sindagwangi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. 2.4.2 Peluang Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sindangwangi dalam pencapaian visi dan misinya antara lain : a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Sindagwangi dalam perencanaan pembangunan dan mendorong


53

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Sindagwangi

untuk

memacu

dan

memotivasi

menjawab

tantangan

dan

permasalahan di masa depan; c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sindagwangi; d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sindagwangi, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sindagwangi.


54

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD Kecamatan Sindangwangi yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi. 3.1.1. Aspek Sosial Kemasyarakatan Penduduk Kecamatan Sindangwangi sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah yang terdiri dari 10 Desa , jumlah penduduk adalah 35.336 Jiwa terdiri dari 17.523 Laki-laki dan 17.813 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 9.904 KK, jumlah Keluarga Miskin ( GAKIN ) sebanyak 2.752 KK , penduduk Kecamatan Sindangwangi seluruhnya beragama Islam. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Sindagwangi termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya. Namun demikian, jumlah warga miskin Kecamatan Sindangwangi masih cukup besar yang diperkirakan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya kesadaran akan pendidikan. Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan

kerja

yang

belum

mendapatkan

pekerjaan,

perlu

adanya

pembinaan/pelatihan ketrampilan.


55

3.1.3. Aspek Pelayanan Umum Permasalahan Kecamatan Sindagwangi ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah : a.

Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Sindagwangi Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

b.

Kinerja Pelayanan Pendidikan Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah , sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Kecamatan Sindagwangi memiliki 23 SD negeri, 3 SMP negeri, 3 MTS dan memiliki 1 SMA Negri serta 1 SMK Swasta. Selain itu biaya pendidikan untuk level pendidikan menengah masih relatif tinggi dan belum terjangkau sebagian masyarakat. Kecamatan Sindagwangi juga belum memiliki perpustakan daerah sebagai sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat.

c.

Kinerja Pelayanan Kesehatan Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat belum proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu dan puskesmas. Terdapat 1 Puskesmas di wilayah Kecamatan Sindagwangi dan kedepan membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

d.

Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Kecamatan Sindagwangi secara umum telah memiliki jaringan transportasi yang cukup baik. Selain itu,


56

Kecamatan Sindagwangi juga memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi yang terdistribusi cukup merata. Namun demikian, untuk mengakomodasi pergerakan penduduk Kecamatan Sindagwangi, ruas dan kapasitas jalan yang ada masih terbatas sehingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga perlu adanya pelebaran jalan akses ke Kecamatan Sindangwangi, angkutan kota pun belum menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan Sindagwangi. e.

Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman Kecamatan Sindangwangi termasuk daerah rawan bencana longsor karena merupakan daerah pegunungan dan perbukitan, banyak penduduk yang mendirikan pemukiman di atas perbukitan yang rawan sekali terjadi longsor, oleh karena itu perlu adanya pembinaan dan penanggulangan bencana longsor. Cakupan layanan persampahan juga masih rendah dan kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui hingga ke badan sungai. Keberadaan sarana dan prasarana olahraga serta juga ruang terbuka hijau skala lingkungan untuk sarana sosialisasi masyarakat terbatas pada kawasan pemukiman penduduk.

3.1.4. Aspek Perekonomian Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek : a.

Pergeseran Basis Perekonomian Kecamatan Sindagwangi ke Sektor Pariwisata, Perkebunan dan Pertanian Perkembangan

sektor

tersier

Kecamatan

Sindangwangi

merupakan suatu keunggulan, namun tanpa ditopang kekuatan sektor primer dan sekunder, Desa Ujungberung, Jerukleueut, Padaherang dan Bantaragung merupakan proiritas sektor perkebunan dan wisata di Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

57

Kecamatan Sindanggwangi. Pertumbuhan sektor ini juga menjadi rentan tatkala

tidak

didukung

oleh

daya

beli

masyarakat.

Dominasi

perkembangan sektor tersier ini turut menjelaskan terkonsentrasinya kutub pertumbuhan ekonomi. b.

Kinerja dan Potensi Sektor IKM, UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk ungulan khas Majalengka khususnya Kecamatan Sindagwangi. Kecamatan Sindagwangi memiliki potensi produk unggulan berbahan baku melinjo dan Telur Itik, juga kerajinan rotan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM ) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi. Berkaitan dengan pemodalan, sebetulnya Kecamatan Sindangwangi memiliki beberapa koperasi aktif yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran koperasi tersebut belum optimal, akibat berbagai faktor.

c.

Kinerja dan Potensi Keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain dalam Pembangunan Ekonomi Untuk membangun perekonomian Kecamatan Sindagwangi, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini, pelibatan peran swasta lokal dalam mendinamisasi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan belum jelas.


58

Padahal, mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang menjanjikan seperti usaha wisata, perkebunan, perikanan, pertanian dan jasa lainnya baik dalam skala regional maupun global. Jangan sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektor-sektor ekonomi tertentu karena kekuatan modal sehingga hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Sindagwangi tidak dinikmati oleh penduduknya sendiri. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Sindangwangi antara lain : 1)

Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2)

Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: arsiparis, pengelola barang dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;

3)

Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;

4)

Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;

5)

Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

6)

Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;

7)

Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

8)

Wilayah Kabupaten Majalengka yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

9)

Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan Admnistrasi Kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.


59

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Korelasi antara tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sindangwangi dengan Visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tidak dapat terpisahkan dalam perencanaan strategis dalam pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 yaitu : “MAJALENGKA MAKMUR” Makmur secara harfiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis secara spiritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya. Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR adalah : “terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan Majalengka secara berkelanjutan yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius.” Berdasarkan visi di atas, telah disusun misi, tujuan dan sasarannya sebagaimana disajikan dalam berikut ini :

Misi I.

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan.

Sasaran 1 1. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan pelaksanaan. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kab. Majalengka.


60

Misi

Tujuan

Sasaran 4.

Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan 5. Menurunnya AKI dan AKB. 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan Tujuan 2 Sasaran 2 Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur 1. Meningkatnya kualitas dan pembangunan yang berkualitas, infrastruktur serta proporsional, berkelanjutan prasarana sosial dasar dan berwawasan masyarakat. lingkungan 2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana Tujuan 3 Meningkatkan ketersediaan Sasaran 3 a. Modernisasi pasar sarana dan prasarana tradisional dalam perekonomian dalam rangka meningkatkan rangka mencapai daya saing dengan pertumbuhan ekonomi pasar modern yang berkualitas (inclusive b. Berkembangnya sektorgrowth) sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian II. Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur

Tujuan 1: Peningkatan tatakelola pemerintahan menuju pemerintah yang profesional.

Sasaran 1 : 1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah.

Sasaran 2 : Tujuan 2 1. Meningkatnya kualitas Peningkatan kualitas dan dan kuantitas kuantitas SDM sumberdaya aparatur pemerintahan dalam rangka pemerintah daerah peningkatan layanan publik.


61

Misi

Tujuan Tujuan 3 Meningkatkan stabilitas keamanan daerah

III. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataaan kesejahteraan masyarakat

IV.

Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan,

Sasaran Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum.

Tujuan 1: 1. Meningkatkan

Sasaran 1 : daya 1. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan saing daerah sebagai investasi. tujuan investasi 2. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN terkait pengembangan UMKM

Tujuan 2:

Sasaran 2

Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) berbasis potensi lokal.

Meningkatnya pertumbuhan output sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tujuan 1: Memantapkan ketahanan pangan daerah

Sasaran 1 : 1. Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.

Tujuan 2: Meningkatnya destinasi wisata

Sasaran 2 : 1. Terwujudnya destinasi wisata unggulan.


62

Misi dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Tujuan 3: Mengembangkan sektorsektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran 3: Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment

Tujuan 4: Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran 4: Meningkatnya gender pembangunan

Tujuan 5: Mengendalikan pertumbuhan penduduk

Sasaran 5: Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera Sasaran 6: Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial

Tujuan 6: Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tujuan 7: Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan

peran dalam

Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih. Sasaran 8: Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan Tujuan 8: Sasaran 9: Mewujudkan pemuda yang Meningkatnya peran tangguh dan berdaya saing pemuda, organisasi serta meningkatnya prestasi kemasyarakatan dan olahraga prestasi olahraga Tujuan 9: Sasaran 10: Melestarikan seni dan Meningkatnya peran budaya berbasis kearifan masyarakat dalam lokal pembangunan seni dan budaya


63

Misi V. Mewujudkan Desa mandiri

Tujuan

Sasaran

Tujuan : Memperkuat Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Memberdayakan Masyarakat Desa/Kelurahan

Sasaran : 1. Kuatnya Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

VI. Meningkatkan Tujuan : Sasaran 1 : pemahaman dan 1. Mendorong 1. Meningkatnya kualitas pengamalan ajaran peningkatan kualitas kehidupan beragama agama disertai pendidikan agama dan dan kerukunan antar penyediaan sarana keagamaan serta umat beragama. prasarana keagamaan meningkatkan layanan yang memadai. kehidupan beragama Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah : a. Struktur organisasi Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka berdasarkan pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka. b. Suasana kerja di Kecamatan Sidnangwangi yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretaivitas individual maupun kelompok (team work). c. Ketersediaan

sarana

informasi

yang

berbasis

teknologi

informasi

yang

memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan instansi terkait, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon. d. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perlengkapan gedung kantor. e. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah terbuka sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

64

f. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, parsitisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). g. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati. h. Sebagian besar warga masyarakat Sindangwangi cukup berpendidikan dan mempunyai pekerjaan yang mapan di bidangnya masing-masing, sehingga menumbuhkan kesadaran yang cukup tinggi di bidang pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan. Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalegnka memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :


65

Tabel 3.2 Faktor Penghamat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala daerh dan Wakil Kepala Daerah Visi No 1

Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintah, dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius Faktor Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih Permasalahan Pelayanan OPD Penghambat Pendorong 2 3 4 5 Misi 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan Dan Sarana Prasarana Perekonomian Program: a. Wajar Dikdas 9 Tahun b.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rendahnya minat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatan

Masih terdapat usia sekolah yang berorientasi ekonomi Rendahnya pemahaman terhadap pentingnya kesehatan

Fasilitas pendidikan telah tersdia Tersedianya petugas kesehatan yang memadai

Kurang optimalnya aparatur dalam melaksanakan ketatalaksanaan Kurang optimalnya pelayanan

Terbatasnya jumlah apartur pemerintahan Terbatasnya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran

Termotivasi oleh pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dapat dipenuhi secara efektif dan efisien

Terbatasnya aspek pemasaran produk usaha sektor informal

Bahan baku dapat diperoleh dengan mudah

Misi 2 Membangun Tatakelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Program: a. Peningkatan kualitas dan ketatalaksanaan b.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Misi 3 Membangun Iklim Investasi Yang Kondusif Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program :

a.

Pengembangan sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro dan menengah

Kurang berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal

Misi 4 Meningkatkan Daya Saing Daerah Dengan Berfokus Pada Pemanfaatan Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Inovasi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi


66

Program : a. Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Masyarakat berusahatani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

Masyarakat Kurang berorientasi terhadap usaha yang lebih menguntungkan

Luasnya lahan pertanian

Kurang optimalnya pelayanan aparatur pemerintahan desa Kurangnya partisifasi masyarakat dalam membangun desa

Sumberdaya manusia aparatur yang kurang memadai Tingkat kemampuan untuk berpartisifasi dalam membangun desa masih kurang Masyarakat cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya

Potensi Sumberdaya manusia apatur dapat ditingkatkan Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak

Misi 5 Mewujudkan Desa Mandiri Program: a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa b. Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa c.

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Kurang optimalnya keberdayaan masyarakat pedesaan pada bidang gotongroyong di beberapa desa

Memotivasi masyarakat untuk bergotong royong dari wilayah desa lain

Misi 6 Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama Disertai Penyediaan Sarana Dan Prasarana Keagamaan Yang Memadai Program: a. Peningkatan Kehidupan Beragama

Kurangnya fasilitas keagamaan


Kurangnya kepedulian terhadap kepentingan keagamaan

67

Tersedianya sarana keagamaan di desa-desa

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Permasalahan

K/L

Pelayanan OPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

(1) 1

Faktor

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Tidak Ada

2

3.3 Telaahan Renstra-K/L dan Renstra OPD Kecamatan Sindangwangi berpedoman kepada RPJMD Kota Majalengka yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2032, Kecamatan Sindangwangi termasuk dalam kawasan strategis Kabupaetn Majalengka, diarahkan untuk kawasan setrategis wisata. Kondisi saat ini Kecamatan Sindangwangi memiliki banyak sekali potensi wisata yang perlu di kembangkan diantaranya Wisata Alam Curug Cipeuteuy, Talaga Herang, Curug Baligo, Wisata Kebun Duren, Batu Luhur, dan banyak bumi perkemahan. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari pemerintah baik untuk pengembangan wisata maupun infrastruktur akses jalan yang memadai. Tabel 3.4 Komperasi capaian Sasaran Renstra OPD Terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L Capaian Sasaran

Sasaran Pada Renstra

Renstra OPD

OPD Provinsi

(2)

(3)

(4)

(5)

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

No

Indikator Kinerja

(1)


Sasaran Pada K/L

68

Tabel 3.5 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

No

(1)

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

(2) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

(3) Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, dan pengembangan pariwisata, sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Priode Berkenaan

(4) Pelayanan Sosial, Komersial Pariwisata Pertanian Perikanan Peternakan

(5) PPK Sindangwangi dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, dan pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, serta pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD

(6) Desa Sindangwangi Desa Bantaragung Desa Padaherang Desa Jerukleueut Desa Lengkongkulon Desa Lengkongwetan Desa Buahkapas Desa Leuwilaja Desa Balagedog

Tabel 3.6. Hasil Telah Pola Ruang Wilayah Kabupaten

No

(1) 1

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini



Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Priode Berkenaan (4) Pelayanan Sosial, Komersial Pariwisata Pertanian Perikanan Peternakan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD


(5) Meningkatkan Kualitas Sektor Pariwisat, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Serta Pelayanan Sosial

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6) Desa Sindangwangi Desa Bantaragung Desa Padaherang Desa Jerukleueut Desa Lengkongkulon Desa Lengkongwetan Desa Buahkapas Desa Leuwilaja Desa Balagedog

69

Tabel 2.6 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Majalengka Kecamatan Sindangwangi

Pola Rencana No Ruang Pola Ruang Saat Ini A 1.

2.

Kawasan Lindung Kawasan perlindung an setempat

Kawasan lindung geologi

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan

a. Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; b. Penetapan batas kawasan lindung; c. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; d. Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; f. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; g. Pengawasan kawasan lindung; h. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan i. Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; j. Pengembangan RTH. a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana geologi dan kawasan kars; b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; c. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;


Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD

Mata air a.Pengawasan dan pengedalian Kawasan perlindungan setempat sesuai RTRW b. Pengemba ngan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung.

a. Pengawasan dan pengedalian Kawasan perlindungan setempat sesuai RTRW b. Pengembangan partisipasi

Kawasan gerakan tanah Kawasan gempa bumi Perlindunga n air tanah berupa jaringan CAT 70

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan d. Pengawasan kawasan lindung; e. Sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan f. Imitigasi kebencanaan.

B 1.

Kawasan Budidaya Kawasan peruntuka n pertanian

a. Pengembangan sarana dan prasarana; b. Pengembangan agroindustri; c. Pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan; d. Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; e. Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; f. Penggembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; g. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; h. Pengembangan perkebunan besar dengan perlibatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); i. Pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR; j. Peningkatan pemasaran hasil produksi; k. Pengembangan kawasan tanaman tahunan;


Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; c. Sosialisasi pada kawasan rawan bencana


a.Pengembangan sarana dan prasarana; b. Inventaris asi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; c.Penggembanga n fasilitas dan infrastruktur pendukung; d. Peningkat an pemasaran hasil produksi;

Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kawasan peternakan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n

71

No

Rencana Pola Ruang

2.

Kawasan peruntuka n perikanan

3.

Kawasan peruntuka n permukim an

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan l. Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan m. Penyusunan masterplan pertanian. a. Pengembangan infrastruktur; b. Pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan (BBPPI); c. Pengembangan unit kolam air deras; d. pengembangan usaha pembenihan rakyat (UPR); e. Pengembangan pasar ikan; f. Pengembangan industri pengolahan perikanan; g. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan h. Penyusunan masterplan perikanan. Perkotaan: a. Pengembangan dan penataan kawasan; b. Penyusunan masterplan pengembangan permukiman; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; d. Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru; e. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; f. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; g. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan h. Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA.




Pengembangan infrastruktur

Perikanan budidaya sawah

a.Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; b. Peningkat an penyehatan lingkungan permukiman;

Perkotaan: PKW, PKL, PPK Perdesaan : PPL

Program penyediaan air bersih secara sederhana

72

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini



Pengawana peruntukan lainnya sesuai RTRW

Tersebar

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan Perdesaan: a. Penyediaan sarana listrik; b. Program penyediaan air bersih secara sederhana; c. Pengembangan Jaringan jalan desa; d. Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan e. Penyediaan fasilitas kesehatan.

4.

Kawasan peruntuka n lainnya

a. Penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan jasa; b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan bandara; dan c. Pengembangan pertahanan dan keamanan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Majalengka pada subbab 3.2 disusun issue-issue strategis Kecamatan Sindangwangi yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Sindangwangi lima tahun mendatang.


73

Issue-issue Strategis Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014 – 2018 NO ISSUE STRATEGIS 1 Pelayanan Publik



 

PERMASALAHAN STRATEGIS Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan

2

Kelembagaan Masyarakat



Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan

3

Sektor Ekonomi Unggulan



Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait.



4

Kualitas lingkungan hidup

 

Meningkatnya cakupan layanan persampahan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

5

Peningkatan Pariwisata

 

Meningkatkan Promosi Pariwisata Menarik Banyak Wisatawan


74

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Kecamatan Sindangwangi Adanya berbagai rencana pembangunan strategis yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sindangwangi menempati posisi yang sangat strategis sebagai pendukung pertumbuhan pembangunan Kabupaten majalengka. Pembangunan Kecamatan Sindangwangi pada tahap pertahap selama 5 (lima) Tahun kedepan memerlukan perhatian terutama dalam mengantisipasi dan mengsikapi perubahan – perubahan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan. Dalam mensikapi dan mengantisipasi daripada perubahan tersebut Pemerintahan Kecamatan Sindangwangi mempunyai berbagai rencana stratejik yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat, serta dapat membantu pemasukan PAD Tingkat Kabupaten Majalengka . Berbagai permasalahan yang mesih dihadapi oleh Kecamatan Sindangwangi terutama tingkat kemiskinan sebagai dampak dari internal maupun sebagai dampak global adalah merupakan tantangan kedepan yang perlu dipecahkan bersama melalui penyelenggaraan kepemerintahan yang berpihak kepada rakyat yang didukung oleh masyarakat Sindangwangi. Berdasarkan beberapa pertimbangan serta komitmen yang berkembang di masyarakat, Kecamatan Sindangwangi menetapkan visi pembangunan tahun 2014 – 2018 yaitu :

” TERWUJUDNYA SINDANGWANGI DAERAH WISATA DAN AGRIBISNIS MENUJU MASYARAKAT BERBASIS AGAMIS DAN MAKMUR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 ”


75

Penjabaran dari pada Visi Kecamatan Sindangwangi sebagai berikut : DAERAH WISATA, bermakna

:

Terciptanya suatu daerah wisata yang agamis

dengan menampilkan produk wisata unggulan serta prioritas penataan potensi pariwisata lokal yang dapat

meningkatkan

jati

diri

masyarakat

Sindangwangi. AGRIBISNIS, bermakna

:Meningkatan

perekonomian

masyarakat

Sindangwangi yang stabil dengan bertumpu pada kekuatan perekonomian yang berbasis Agribisnis.

AGAMIS, bermakna

: Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

MAKMUR, bermakna

:

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Kecamatan Sindangwangi

Untuk pencapaian Visi Kecamatan Sindangwangi maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Pelayanan Terhadap Masyarakat yang ramah. 2. Menciptakan daerah parawisata di Sindangwangi yang berkualitas yang mampu menarik wisata dari luar daerah . 3. Mempersiapkan mental masyarakat terhadap kemampuan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan tatanan kehidupan yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan. 4. Mewujudkan kelestarian lingkungan guna memelihara keserasian hidup. 5. Menciptakan pembangunan infrasetruktur yang proporsional dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan perekonomian masyarakat sindangwangi yang stabil, bertumpu pada perekonomian yang berbasis agribisnis.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sindangwangi Tujuan dan sasaran yang ingin di mencapai dari misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :


76

I.

Tujuan Misi 1 : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan dukungan sarana dan prasarana aparatur meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran : Peningkatan SDM, Sumberdaya aparatur yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Masyarakat.

II.

Tujuan Misi 2 : Mengembangkan daerah parawisata melaui produk wisata unggulan dan penataan prioritas potensi pariwisata. Sasaran : Pembangunan di bidang pariwisata di fokuskan pada program prioritas penataan potensi wisata di Kecamatan Sindangwangi.

III.

Tujuan Misi 3 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Sindangwangi yang beriman dan bertaqwa seiring dengan nilai moral dan ajaran agama yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap tugas, kualitas kerja sebagai pelaksanaan etika sosial serta meningkatkan indeks pembangunan manusia ( IPM ). Sasaran : Terwujudnya masyarakat Sindangwangi yang berkehidupan damai , rukun, saling menghargai dan memiliki budaya yang bertatanan masyarakat yang bertaqwa, dan

menjujung tinggi

nilai-nilai

kearifan

yang

di

implementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

IV.

Tujuan Misi 4 : Menjaga kelestarian alam demi terciptanya kesinambungan antara kekuatan alam dengan masyarakat

yang dapat mendukung kelangsungan

hidup. Sasaran : Mengurangi tingkat pencemaran , kerusakan lingkungan dan resiko bencana. Renstra Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014-2018

77

V.

Tujuan Misi 5 : Menciptakan pembagunan infrastruktur guna mendukung peningkatan per-ekonomian masyarakat desa, sehingga mampu bersosialisasi dengan masyarakat luar daerah. Sasaran : Dengan tersedianya infrastruktur sehingga mampu mendukung peningkatan

aktifitas

sosial

dan

ekonomi

masyarakat

Kecamatan

Sindangwangi. VI.

Tujuan Misi 6: Menginfentarisir sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat menunjang sektor agribisnis serta mengembangkan usaha dibidang pertanian dan industri komoditas untuk meningkatkan pembangunan daerah. Sasaran : Dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkualitas melalui kelompok-kelompok usaha sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat demi meningkatkan perekonomian yang stabil. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO

Tujuan

(1) 1

(2) Mewujudkan aparatur Kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan dukungan sarana dan prasarana aparatur meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2

Mengembangkan daerah parawisata melaui produk wisata unggulan dan penataan prioritas potensi pariwisata.

Indikator Sasaran

Sasaran (3) Peningkatan

(4) SDM, Pelayanan masyarakat

SDM,

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 20% 20% 20% 20% 20%

Sumberdaya aparatur

yang

memadai

untuk

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Masyarakat.

Pembangunan di bidang pariwisata di fokuskan pada program prioritas penataan potensi wisata di Kecamatan Sindangwangi.

Pariwisata


20%

20%

20%

20%

20%

78

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Sindangwangi yang beriman dan bertaqwa seiring dengan nilai moral dan ajaran agama yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap tugas, kualitas kerja sebagai pelaksanaan etika sosial serta meningkatkan indeks pembangunan manusia ( IPM ). Menjaga kelestarian alam demi terciptanya kesinambungan antara kekuatan alam dengan masyarakat yang dapat mendukung kelangsungan hidup.

Terwujudnya masyarakat Sindangwangi yang berkehidupan damai , rukun, saling menghargai dan memiliki budaya yang bertatanan masyarakat yang bertaqwa, dan menjujung tinggi nilai-nilai kearifan yang di implementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

Keagamaan, IPM

20%

20%

20%

20%

20%

Mengurangi tingkat pencemaran , kerusakan lingkungan dan resiko bencana.

Lingkungan

20%

20%

20%

20%

20%

5

Menciptakan pembagunan infrastruktur guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa, sehingga mampu bersosialisasi dengan masyarakat luar daerah.

Dengan tersedianya infrastruktur sehingga mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Sindangwangi.

Perekonominan Masyarakat

20%

20%

20%

20%

20%

6

Menginfentarisir sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat menunjang sektor agribisnis serta mengembangkan usaha dibidang pertanian dan industri komoditas untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkualitas melalui kelompokkelompok usaha sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat demi meningkatkan perekonomian yang stabil.

Kelompok Usaha

20%

20%

20%

20%

20%

3

4


79

4.3

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths) seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Dau tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Majalengka 2014-2018 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sindangwangi adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial serta membanggun Kecamatan Sindangwangi Menjadi Kawasan Agro Wisata. Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi

: ” TERWUJUDNYA SINDANGWANGI DAERAH WISATA DAN AGRIBISNIS MENUJU MASYARAKAT BERBASIS AGAMIS DAN MAKMUR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 ”

1. Misi I : Menciptakan Pelayanan Terhadap Masyarakat yang ramah. Tujuan Tujuan 1 Mewujudkan aparatur Kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan dukungan sarana dan prasarana aparatur meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat

1.

terhadap masyarakat.


2.

Kebijakan Pengadaan Penunjang kelancaran Pelayanan terhadap masyarakat Peningkatan sumberdaya aparatur

80

Visi

: ” TERWUJUDNYA SINDANGWANGI DAERAH WISATA DAN AGRIBISNIS MENUJU MASYARAKAT BERBASIS AGAMIS DAN MAKMUR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 ”

Misi II : Menciptakan daerah parawisata di Sindangwangi yang berkualitas yang mampu menarik wisata dari luar daerah . Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 Pembangunan di Peningkatan Promosi Pengembangan jaringan Pariwisata guna kerja sama promosi bidang pariwisata di Menciptakan daerah meningkatkan pariwisata parawisata di fokuskan pada wisatawan Sindangwangi yang program prioritas berkualitas yang mampu menarik penataan potensi wisata dari luar daerah wisata di Kecamatan . Sindangwangi. Visi

: ” TERWUJUDNYA SINDANGWANGI DAERAH WISATA DAN AGRIBISNIS MENUJU MASYARAKAT BERBASIS AGAMIS DAN MAKMUR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 ” Misi III : Mempersiapkan mental masyarakat terhadap kemampuan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan tatanan kehidupan yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatkan Kualitas 1. Fasilitasi Meningkatkan kualitas kehidupan kualitas kehidupan Kehidupan Beragama Pembinaan beragama dalam beragama dalam Keagamaan mewujudkan mewujudkan masyarakat masyarakat Sindangwangi yang beriman dan bertaqwa Sindangwangi seiring dengan nilai yang beriman dan moral dan ajaran bertaqwa seiring agama yang dapat dengan nilai moral dan ajaran agama meningkatkan pemahaman terhadap yang dapat tugas, kualitas kerja meningkatkan sebagai pelaksanaan pemahaman etika sosial serta terhadap tugas, meningkatkan indeks kualitas kerja pembangunan sebagai manusia ( IPM ).

pelaksanaan etika sosial serta meningkatkan indeks pembangunan manusia ( IPM ).


81

Visi

: ” TERWUJUDNYA SINDANGWANGI DAERAH WISATA DAN AGRIBISNIS MENUJU MASYARAKAT BERBASIS AGAMIS DAN MAKMUR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 ” Misi IV : Mewujudkan kelestarian lingkungan guna memelihara keserasian hidup. Tujuan Menjaga kelestarian alam demi terciptanya kesinambungan antara kekuatan alam dengan masyarakat yang dapat mendukung kelangsungan hidup.

Sasaran Mengurangi tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana.

Tujuan Menciptakan pembagunan infrastruktur guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa, sehingga mampu bersosialisasi dengan masyarakat luar daerah.

Sasaran Menciptakan pembagunan infrastruktur guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa, sehingga mampu bersosialisasi dengan masyarakat luar daerah.

Strategi Melakukan Penanaman

Kebijakan Melakukan Pembelian Bibit Tanaman yang dapat bersifat ekonomis 2. Mengembangkan sector usaha pertanian Visi : ” TERWUJUDNYA SINDANGWANGI DAERAH WISATA DAN AGRIBISNIS MENUJU MASYARAKAT BERBASIS AGAMIS DAN MAKMUR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 ” Misi V : Menciptakan pembangunan infrasetruktur yang proporsional dan berkelanjutan. Strategi Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

1.

1.

Kebijakan Fasilitasi Peningkatan Insfrastrukur Pedesaan

Visi

: ” TERWUJUDNYA SINDANGWANGI DAERAH WISATA DAN AGRIBISNIS MENUJU MASYARAKAT BERBASIS AGAMIS DAN MAKMUR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 ” Misi VI : Mewujudkan perekonomian masyarakat sindangwangi yang stabil, bertumpu

pada perekonomian yang berbasis agribisnis. Tujuan Menginfentarisir sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat menunjang sektor agribisnis serta mengembangkan usaha dibidang pertanian dan industri komoditas untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Sasaran Dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkualitas melalui kelompok-kelompok usaha sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat demi meningkatkan perekonomian yang stabil.

1.

2. 3. 4.

5.

Strategi Peningkatan Daya Beli Masyarakat Pengembangan UKM Pendidikan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Peningkatan IPM


Kebijakan Peningkatan Daya Beli Masyarakat 2. Peningkatan Produksi UKM 3. Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal 4. Wajar Dikdas 9 Tahun 5. Promosi Kesehatan 6. Fasilitasi Peningkatan IPM 1.

82

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang menjadi tanggung jawab OPD Kecamatan Sindangwangi. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Untuk lebih jelas tabel Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan OPD Kecamatan Sindangwangi untuk tahun 2014 – 2018 sebagai berikut : Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tuju an

Sasa ran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Program dan Kegiatan

Kode

(5)

(4)

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaia n Pada Tahun Awal Pernca naan

(6)

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2014)

Tahun-2 (2015)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Tahun-5 (2018)

Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra OPD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Unit Kerja OPD Penanggung jawab

Lok asi

( 20 )

( 21 )

URUSAN DASAR Tuju an 1

Sasa ran 1

Pelayanan Masyarak at

*

*


1 a .

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD Dipenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat


Kecamatan Sidnangwan gi `12 Bulan

6,500,0 00

`12 Bulan

7,150,0 00

`12 Bulan

7,865,0 00

`12 Bulan

8,651,5 00

`12 Bulan

30,166, 500

83

b .

c .

d . e .

f .

g .

h .

i.

j

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Opereasio nal Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dipenuhinya Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

12 Bulan

16,380, 000 9 Unit

Tersedianya Operasional Kinerja Aparatur Dipenuhinya Kebutuhan ATK

12 Bulan

Dipenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

Dipenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dipenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat

12 Bulan


12 Bulan 12 Bulan

14,600, 000

9,890,0 00 12 Bulan

Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Terpenuhinya Kesejahteraan Pegawai

18,810, 000

12 Bulan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

16,550, 000

12 Bulan 19,320, 000 12 Bulan 22,750, 000 12 Bulan 25,200, 000

13,080, 000

4,150,0 00

18,810, 000 14,586, 000

9,890,0 00

4,125,0 00

28,812, 000

22,750, 000

50,550, 000

12 Bulan

9 Unit

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

14,388, 000

4,565,0 00

20,691, 000 16,044, 600

10,879, 000

4,537,5 00

31,693, 200

25,025, 000

55,605, 000

12 Bulan

9 Unit

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

15,826, 800

5,021,5 00

22,760, 100 17,649, 060

11,966, 900

4,991,2 50

34,862, 520

27,527, 500

61,165, 500

12 Bulan

9 Unit

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

17,409, 480

5,523,6 50

25,036, 110 19,413, 966

13,163, 590

5,490,3 75

38,348, 772

30,280, 250

67,282, 050

12 Bulan

9 Unit

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

77,084, 280

19,260, 150

106,107 ,210 82,293, 626

55,789, 490

35,694, 125

153,036 ,492

128,332 ,750

259,802 ,550

Kecamatan Sidnangwan gi


Kecamatan Sidnangwan gi Kecamatan Sidnangwan gi






84

Tuju an 1

Sasa ran 1


*

*


Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

a .

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Pengadaan Peralatan Rumah Dinas

1 Unit

b .

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Unit

c .

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Peralatan gedung Kantor

1 Unit

d .

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kantor yang Resventatif

e .

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

2

f

g

Tuju an 1

Sasa ran 1


*

*

3

a .

Penataan Lingkungan Tempat Kerja

Tersedianya Operasional Kinerja Aparatur Tersedianya Peralatan Kebutuhan Kantor Lingkungan Tempat Kerja Yang Prespektif

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan

Meningkatnya Kinerja Aparatur


Peningkatan Kinerja Aparatur


-

1 Unit

9 Unit

1 Unit

1 Unit

4 Kali

26,052, 250

1 Unit

2,000,0 00

12,000, 000

5,000,0 00

14,052, 250

26,025, 000

13,000, 000

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

75,910, 000

10,875, 000

1 Unit

1 Unit

13,500, 000

1 Unit

26,025, 000

1 Unit

1 Unit

-

2,200,0 00

13,200, 000

5,500,0 00

15,457, 475 -

14,850, 000

28,627, 500

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

1 Unit

1 Unit

-

2,420,0 00

14,520, 000

6,050,0 00

17,003, 223 -

16,335, 000

31,490, 250

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

1 Unit

1 Unit

-

2,662,0 00

15,972, 000

6,655,0 00

18,703, 545 -

17,968, 500

34,639, 275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

9 Unit

1 Unit

1 Unit

-

4 Kali

-


9,282,0 00

55,692, 000

23,205, 000

91,268, 742


75,910, 000


73,528, 500

146,807 ,025

-

13,000, 000





85

Tuju an 1

Sasa ran 1

b .

Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas

Keamanan, Ketahanan dan Ketertiban Masyarakat

c .

Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

Rencana Setrategis Kecamatan

d .

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

e .

Sasa ran 1


*


5,000,0 00


10,000, 000


3,000,0 00


-

-

-

-

-

1 Kali

5,000,0 00

-

-

-

-

-

-


1 Kali

10,000, 000

-

-

-

-

-

-

Penyusunan Renja dan Renstra OPD


1 Kali

3,000,0 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan Laporan Kinerja

4 Kali

b .

Penyusunan LAKIP OPD

Lakip Kecamatan

1 Doc

c .

Penyusunan Profil

Profil Kecamatan

1 Doc

*

*

8,300,0 00

-

a .

Tuju an 1

10 Desa

8,300,0 00

Pelayanan Masyarak at *

10 Desa

Program Sinegritas Perencanaan Daerah

1 2 a .

Penyusunan RKA


1 Kali

1 Kali


4,000,0 00

1,500,0 00 3,000,0 00

Meningkatnya Kinerja Aparatur Dilaksanakanny a Penyusunan RKA dan RKAP

1 Kali

2 Doc

1,360,0 00

4 Kali

1 Doc

1 Doc

4,400,0 00

1,650,0 00 3,300,0 00

4 Kali

1 Doc

1 Doc

4,840,0 00

1,815,0 00 3,630,0 00

4 Kali

1 Doc

1 Doc

5,324,0 00

1,996,5 00 3,993,0 00

16 Kali

4 Doc

4 Doc

18,564, 000

6,961,5 00


13,923, 000


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Doc

1,496,0 00

2 Doc

1,645,6 00

2 Doc

1,810,1 60

8 Doc


6,311,7 60



86

b .

Penyusunan DPA

Dilaksanakanny a Penyusunan DPA dan DPAP

2 Doc

c .

Penyusunan Rencana Kerja OPD

Dilaksanakanny a Kegiatan Musrenbang

1 Doc

d .

MUSRENBANG Kecamatan

Dilaksanakanny a Kegiatan Musrenbang

1 Kali

2,700,0 00

1,790,0 00

10,000, 000

URUSAN WAJIB

Tuju an 6

Sasa ran 1

SDM

1

0 1

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

1 6

a .

b .

Tuju an 6

Sasa ran 1

Promosi kesehatan

1

0 2

1 7 a .

Pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Angka melanjutkan SD/MI ke ke SMP/MTs Masyarakat Dapat Mengikuti Sosialisasi

250 Orang

250 Orang

Cakupan Desa Siaga Aktif


250 Orang

1 Doc

1 Kali

2,970,0 00

1,969,0 00

11,000, 000

2 Doc

1 Doc

1 Kali

3,267,0 00

2,165,9 00

12,100, 000

2 Doc

1 Doc

1 Kali

3,593,7 00

2,382,4 90

13,310, 000

8 Doc

4 Doc

4 Kali

60,900, 000

12,000, 000

12,530, 700

8,307,3 90

46,410, 000




-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

250 Orang

12,100, 000

Masyarakat Dapat Mengikuti Sosialisasi

Mayarakat dapat Menigkuti Sosialisasi Kesehatan

2 Doc

250 Orang

13,200, 000

250 Orang

14,520, 000

250 Orang

15,972, 000

1000 Orang

12,100, 000


55,692, 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,900, 000



87

b . c

Tuju an 6

Tuju an 5

Tuju an 6

Sasa ran 1

Sasa ran 1

Sasa ran 1

Peningkat an IPM

Peningkat an Infrastrukt ur

SDM

Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat Sosialisasi Pangan Bergizi Seimbang dan Beragam

Peningkatan Gizi Masyarakat

52 Posya ndu

Terlaksananya Sosialisasi Bergizi Seimbang dan Beragam

1Kali

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Profil Desa

Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Dilaksanakanny a Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Pelaksanaan Musrenbang Desa

fasilitasi pelaksanaan musrenbang Desa

Dilaksanakanny a optimalisasi perencanaan Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pelatihan managemen Pemerintahan Desa Dilaksanakanny a Pembinaan Pemerintahan Desa


52,550, 000 10,000, 000

52 Posya ndu 1Kali

-

12 Bulan

15,000, 000

12 Bulan

-

10 Desa

5,000,0 00

10 Desa

-

4 Kali

12,000, 000

4 Kali

57,805, 000 11,000, 000

-

16,500, 000

-

5,500,0 00

-

13,200, 000

52 Posya ndu 1Kali

-

12 Bulan

-

10 Desa

-

4 Kali

63,585, 500 12,100, 000

-

18,150, 000

-

6,050,0 00

-

14,520, 000

52 Posya ndu 1Kali

-

12 Bulan

-

10 Desa

-

4 Kali

69,944, 050 13,310, 000

-

19,965, 000

-

6,655,0 00

-

15,972, 000

52 Posya ndu 4 Kali

-

12 Bulan

-

10 Desa

-

4 Kali

243,884 ,550 46,410, 000

-

69,615, 000

-

23,205, 000

-

55,692, 000

88

Tuju an 5

Tuju an 6

Tuju an 6

Sasa ran 1

Sasa ran 1

Sasa ran 1

Peningkat an Infrastrukt ur

IPM

Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Dilaksanakanny a Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

ProgramPenge mbangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal

Fasilitasi KUR bagi UMKM produktif

dilaksanakanny a Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal

1 Kali Kegiat an

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah

Dilaksanakanny a Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah

10 Kelom pok


Peningkat an IPM

a .

Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali Kegiat an

28,770, 500

1 Kali Kegiat an

31,647, 550

1 Kali Kegiat an

34,812, 305

4 Kali Kegiat an

121,385 ,355

-

-

-

-

-

-

-

-

102,983 ,000

1 Kali Kegiat an

113,281 ,300

1 Kali Kegiat an

124,609 ,430

1 Kali Kegiat an

137,070 ,373

4 Kali Kegiat an

477,944 ,103

102,873 ,750

10 Kelom pok

113,161 ,125

10 Kelom pok

124,477 ,238

10 Kelom pok

136,924 ,961

40 Kelom pok

477,437 ,074

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat terhadap Kesehatan

-

-

-

-

-

-

-

-

dilaksanakanny a Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal

-


1 Kali Kegiat an

26,155, 000


10 Kelom pok

60,000, 000

-

-

-

-

-

10 Kelom pok

60,000, 000


89

b .

c .

Tuju an 6

Sasa ran 1

Peningkat an IPM

a .

Tuju an 3

Sasa ran 1

PKK

1

2 0

Sasa ran 1

Penanggu lanan Bencana

1

1 9

Rakor Percepatan Penganggulanga n Kemiskinan dan Peningkatan IPM Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kehidupan Beragama

4 9

a .

Tuju an 4

Peningkatan Daya Beli Masyarakat

2 2

a .

Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qu'ran

Masyarakat Dapat Mengikuti Sosialisasi

Percepatan Penanggulanga n Kemiskinan

100 Orang

1 Kali

12 Bulan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah Paskibra

Koordinasi Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda

Dilaksanakanny a Koordinasi Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

1 Kali

11,566, 000

15,000, 000

-

Meningkatnya Kehidupan Beragama Masyarakat

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam MTQ

-

192,000 ,000

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Peningkatan Keterampilan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

100 Orang

-

-

-

-

-

-

-

192,000 ,000

11,566, 000

-

15,000, 000






1 Kali Kegiat an

1 Kali Kegiat an

12,950, 000

8,300,0 00

1 Kali Kegiat an

14,245, 000

1 Kali Kegiat an

15,669, 500

1 Kali Kegiat an

17,236, 450

4 Kali Kegiat an

60,100, 950

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali Kegiat an

9,130,0 00

1 Kali Kegiat an

10,043, 000

1 Kali Kegiat an

11,047, 300

4 Kali Kegiat an

38,520, 300




90

Tuju an 6

Sasa ran 1

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyelenggaraa n even Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan

Peningkat an IPM

Jumlah Gelar Seni Dilaksanakanny a PHBN danPeringatan Hari Jadi Majalengka

2 Kali Kegiat an

26,115, 000

URUSAN PILIHAN Tuju an 6

Sasa ran 1

Kelompo k Usaha

2

1

Program peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan

1

a .

Peningkatan Usaha Budidaya Tanaman Durian

Peningkatan Usaha Budidaya Tanaman

Tuju an 6

Sasa ran 1

Kelompo k Usaha

2

5

Program peningkatan Budidaya Perikanan

1

a .

Peningkatan Usaha Budidaya Ikan Lele

Peningkatan Usaha Budidaya Ikan Mas

Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian Tanaman Durian Dilaksanakanny a Kegiatan Usaha Kelompok/Mas yarakat

1 Kali


-

-

-

-

-

-

-

2 Kali Kegiat an

28,726, 500

2 Kali Kegiat an

31,599, 150

2 Kali Kegiat an

34,759, 065

8 Kali Kegiat an

121,199 ,715

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali Kegiat an

13,303, 675

1 Kali Kegiat an

14,634, 043

1 Kali Kegiat an

16,097, 447

4 Kali Kegiat an

56,129, 414

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

24,936, 750

1 Kali Kegiat an

12,094, 250

Berkembangny a Budidaya dan Meningkatnya Produksi Perikanan : Berkembangny a Budidaya dan Meningkatnya Produksi Perikanan ikan lele Dilaksanakanny a Kegiatan Usaha Kelompok/Mas yarakat

-

24,936, 750

Kecamatan Sidnangwan gi Kecamatan Sidnangwan gi



1 Kelom pok

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali Kegiat an

10,615, 000

1 Kali Kegiat an

11,676, 500

1 Kali Kegiat an

12,844, 150

4 Kali Kegiat an

9,650,0 00

1 Kali Kegiat an

9,650,0 00

9,650,0 00


44,785, 650

91

Tuju an 6

Sasa ran 1

Kelompo k Usaha

2

7

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

a .

b .

Tuju an 2

Sasa ran 1

obyek wisata

2

4

1

a .

Peningkatan Hasil Produksi Usaha Kecil Masyarakat (UKM) di Bidang Kerupuk Rampak Peningkatan hasil Produksi Usaha Kecil Masyarakat (UKM) Rampeyek Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

meningkatnya kualitas dan hasil produksi Diselenggaraka nnya pengadaan alat pengolahan keripik rampeyek Diselenggaraka nnya pengadaan alat pengolahan keripik rampeyek

1 Kelom pok

1 Kelom pok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kelom pok

8,000,0 00

1 Kelom pok

10,000, 000

-

-

1 Kali

33,100, 000

8,000,0 00

-

-

-

-

-

-

10,000, 000

Terpublikasika nya destinasi pariwisata Terpublikasika nya destinasi pariwisata


1 Kali

10,000, 000

1 Kali

11,000, 000

1 Kali

12,100, 000





92

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SINDANGWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indicator kinerja OPD Kecamatan Sindangwangiyang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 6.1 : Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD NO

Indikator

1 1

2

Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD Tahun 0 3

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 4

Tahun 2 5


-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

b. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tahun 5 8

-

-

-

9

`12 Bulan

`12 Bulan

`12 Bulan

`12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

9 Unit

9 Unit

9 Unit

9 Unit

9 Unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan -

Perijinan Kendaraan Dinas/Opereasional


-

-

Tahun 4 7

`12 Bulan

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

d. Penyediaan Alat tulis kantor e. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

Tahun 3 6

Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD

93

f. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

-

-

-

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

-

Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

1 Unit 9 Unit

-

-

-

-

9 Unit

Perlengkapan Gedung Kantor

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

g. Penataan Lingkungan Tempat Kerja

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan

3 a.


b. Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas c. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

4

12 Bulan


a. b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan peralatan gedung kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung e.

12 Bulan

4 Kali

e. Penyusunan Renja dan Renstra OPD

1 Kali


-

1 Kali 1 Kali

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

10 Desa

d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

-

-

-

-

4 Kali 10 Desa 1 Kali 1 Kali 1 Kali

-

94

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

b. Penyusunan LAKIP OPD c. Penyusunan Profil Program Sinegritas Perencanaan Daerah Penyusunan RKA

5

-

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

16 Kali

-

1 Doc

1 Doc

1 Doc

1 Doc

4 Doc

-

1 Doc

1 Doc

1 Doc

1 Doc

4 Doc

-

a. b. Penyusunan DPA c. Penyusunan Rencana Kerja OPD d. MUSRENBANG Kecamatan

-

2 Doc

2 Doc

2 Doc

8 Doc

-

2 Doc

2 Doc

2 Doc

2 Doc

8 Doc

-

1 Doc

1 Doc

1 Doc

1 Doc

4 Doc

-

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

4 Kali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250 Orang

250 Orang

1000 Orang

-

-

-

-

-

-

URUSAN WAJIB

-

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

6

a. Pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

250 Orang

b. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai 7 a. b.

-

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

-

a.

-

-

-

250 Orang

250 Orang

250 Orang -

-

-

-

250 Orang

52 Posyandu

52 Posyandu

52 Posyandu

52 Posyandu

52 Posyandu

Beragam

-

1Kali

1Kali

1Kali

1Kali

4 Kali

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

-

-

-

-

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

-

-

10 Desa

10 Desa

10 Desa

a. Fasilitasi Penunjang Kegiatan 9

-

-

-

c. Sosialisasi Pangan Bergizi Seimbang dan 8

-

-

-

Informasi Pendidikan Dasar

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat

-

2 Doc

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

-

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

-

fasilitasi pelaksanaan musrenbang Desa

-


-

12 Bulan

12 Bulan -

10 Desa

10 Desa

95

Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa

-

a. Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

-

10

Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

11

-

a. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan 12

Infrastruktur Perdesaan

-

ProgramPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-

a. Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal

b. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah


13

a. Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal

b. Peningkatan Daya Beli Masyarakat c. Rakor Percepatan Penganggulangan Kemiskinan dan Peningkatan IPM

a. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

15 a. 16

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan -

-

-

-

4 Kali

4 Kali

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

4 Kali Kegiatan

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

4 Kali Kegiatan

-

10 Kelompok

10 Kelompok

10 Kelompok

10 Kelompok

40 Kelompok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

4 Kali Kegiatan

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

4 Kali Kegiatan

10 Kelompok 100 Orang

-

-

-

-

-

-

1 Kali

-

-

12 Bulan

-

-

-

-

Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qu'ran

-

Program peningkatan peran serta kepemudaan

-


-

-

4 Kali

1 Kali Kegiatan

-

Narkoba dikalangan Generasi Muda

4 Kali

1 Kali Kegiatan

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

a. Koordinasi Pencegahan Penggunaan

4 Kali

-

-

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

14

-

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan -

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

10 Kelompok 100 Orang 1 Kali

12 Bulan

96

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

17

-

a. Penyelenggaraan even Seni dan Budaya

-

Tingkat Kecamatan

URUSAN PILIHAN

-

Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

18

a. Peningkatan Usaha Budidaya Tanaman Durian

1 Kali

b. Peningkatan Usaha Budidaya Tanaman

-

Program peningkatan Budidaya Perikanan

-

19 a.

Peningkatan Usaha Budidaya Ikan Lele

b. Peningkatan Usaha Budidaya Ikan Mas Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

20 a.

Peningkatan Hasil Produksi Usaha Kecil Masyarakat (UKM) di Bidang Kerupuk Rampak

b. Peningkatan hasil Produksi Usaha Kecil Masyarakat (UKM) Rampeyek

1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok

2 Kali Kegiatan

2 Kali Kegiatan -

-

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan -

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan -

-

-

-

-

-

2 Kali Kegiatan

2 Kali Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

-

-

-

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

1 Kali

8 Kali Kegiatan

1 Kali 4 Kali Kegiatan

4 Kali Kegiatan 1 Kelompok 1 Kelompok

21 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata


1 Kali

3 Kali

97

BAB VII PENUTUP

Rencana Setrategis ( RENSTRA ) Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014 – 2018 ini di susun untuk dapat di implementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan . Rennstra ini merupakan taktis - strategis atau arah kebijakan pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis di Kecamatan Sindangwangi sesuai dengan harapan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta potensi dan kapasitas yang dimiliki, juga dijadikan indikator kinerja untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang direncanakan telah berhasil dicapai, sehingga hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Sindangwangi. Diharapkan

dengan

telah

disusunnya

Rencana

Setrategis

Kecamatan

Sindangwangi Tahun 20014 – 2018, Pembangunan di kecamatan sindangwangi akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu kepada semua instansi dan lembaga serta seluruh Desa di Kecamatan Sindangwangi diharapkan memiliki konsistensi dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Sindangwangi Tahun 2014 – 2018 sehingga masyarakat sejahtera dan berkualitas dapat tercapai.

Sindangwnagi,

September 2015

Camat Sindangwangi

SAPARI AZIZ HERYANTO, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19580323 198603 1 010


98

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SINDANGWANGI TAHUN

Recommend Documents