RENCANA STRATEGIS TAHUN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015

INSPEKTORAT KOTA DUMAI

Komplek Perkantoran Walikota Dumai Jl. Tuanku Tambusai Bagan Besar – Dumai Telp. (0765) 440502, Fax. (0765) 440501

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015. Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Inspektorat Kota Dumai serta merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011-2015. Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Kota Dumai ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai apa yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur Inspektorat Kota Dumai, sehingga diperoleh kesamaan pemahaman yang kemudian menghasilkan keserasian kebijakan dan langkah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Dumai. Selain itu Renstra dapat pula memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat diberikan Inspektorat kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga diperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan. Akhir kata, kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusuan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Renstra Inspektorat Kota Dumai ini dapat dijadikan bahan acuan untuk kemudian dapat dilaksanakan dan dilaporkan dengan penuh tanggung jawab.

Dumai,

Desember 2011 INSPEKTUR,

Ir. DWI ORISYAWAN. PP Pembina Utama Muda NIP. 19620423198903 1 003

i

DAFTAR ISI

Hal. Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................

1

1.1 Latar Belakang .....................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ................................................................

3

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................

5

1.3.1 Maksud .....................................................................

5

1.3.2 Tujuan .......................................................................

6

1.4 Sistematika Penulisan .........................................................

6

GAMBARAN PELAYANAN ..........................................................

8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..............................

8

2.2 Sumber Daya .......................................................................

15

2.3 Kinerja Pelayanan ...............................................................

16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..........

19

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..

21

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ............................................................................

21

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....................................................................

22

3.3 Telaahan Renstra ................................................................

23

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................

24

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .................................................

25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................................

28

4.1 Visi dan Misi ........................................................................

28

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ..............................

32

4.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................

33

BAB II

BAB III

ii

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................................................................

37

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA DUMAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................

38

BAB VII PENUTUP.....................................................................................

40

LAMPIRAN

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung terciptanya good governance dan clean government diantaranya melalui peraturan perundang-undangan, yakni di dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian dilanjutkan dengan ditetapkannya

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menyusul Ketetapan MPR dan Undang-undang tersebut kemudian direspon oleh Presiden RI dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten diseluruh lini kepemerintahan, diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya

tekad

pemerintah

tersebut

dipertegas

dengan

ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang secara organisatoris dioperasionalkan pada setiap pemerintah daerah dengan menetapkan tugas dan fungsi dalam struktur organisasinya dengan satuan pengawasan internal. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan

pengawasan

lain

terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (PP 60/2008, Bab I Psl. 1 butir 3)

1

Apabila disimak mengenai perkembangan peran dari Internal Auditor, dapat dilihat bahwa peran tersebut telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Peran Internal Auditor antara lain meliputi: 1. Consulting

activity,

memperlihatkan

perkembangan

bahwa

praktek

kecenderungan

internal

internal

auditing

auditing

adalah

memberikan jasa-jasa konsultasi, yaitu audit dengan pendekatan pemberian jasa yang konstruktif dibanding dengan hanya memberikan kritikan saja. 2. Governance, di dalam definisi ini internal auditing diberikan suatu pengakuan yang penting sebagai salah satu sumber daya penting bagi pengambilan keputusan, yaitu internal auditor dimaksudkan untuk memberikan

jasa

mengidentifikasi

yang

risiko

berkualitas dan

kepada

menyediakan

manajemen keyakinan

dalam

mengenai

efektivitas struktur pengendalian. Dengan

demikian, secara

singkat dapat

disimpulkan bahwa

perubahan dalam peran dari Internal Auditor adalah selain memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan juga memberikan jasa-jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap risiko dengan memberikan saran-saran terbaik mengenai pelaksanaan proses manajerial yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan atau dengan kata lain arah pengawasan Internal adalah sebagai Quality Assurance yaitu memastikan atau memberikan keyakinan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan (memenuhi harapan masyarakat). Oleh karena itu, disusunlah Rencana Strategis Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011- 2015, sehingga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program yang akan dilaksanakan menjadi jelas dan terprogram dengan baik dengan memasukkan unsur-unsur yang mewakili kedua peran internal auditor yang telah dikemukakan di atas, guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2011-2015 khususnya pada grand strategis Sehat Pemerintahan.

2

1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Dumai, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah:  Landasan Idiil: Dasar Negara RI, yaitu Pancasila  Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu UndangUndang Dasar 1945  Landasan Operasional : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50). 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286). 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400). 5. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

3

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844). 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 9. Paraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

atas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat

Kabupaten/Kota. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

4

Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri D). 20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 - 2015, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 seri D). Inspektorat Kota Dumai sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Dumai sehingga tidak dapat dilepaspisahkan dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai secara keseluruhan. Atas dasar itulah, Rencana Strategis Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015, atau dengan kata lain Renstra Inspektorat Kota Dumai sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Inspektorat Kota Dumai merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD Kota Dumai Tahun 2011- 2015.

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Dumai dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk kurun waktu lima tahun ke depan atau dengan kata lain dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Inspektorat Kota Dumai.

5

1.3.2 Tujuan Tujuan Penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi shareholder maupun stakeholder Inspektorat dalam menentukan hasil akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

1.4

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3 Telaahan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Lingkungan Hidup Strategis

dan

Kajian

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, KEBIJAKAN

TUJUAN,

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan

6

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA DUMAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Dumai berkedudukan di Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai - Kota Dumai. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai, dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Dumai. Inspektorat

Kota

Dumai

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah kecamatan/kelurahan. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut

di

atas

Inspektorat Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perencanaan program pengawasan. 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintah berada pada pemerintah kabupaten/kota, maka Inspektorat Kota Dumai diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi pengawas dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

RENSTRA Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015

8

Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari : 1. Inspektur 2. Sekretariat 3. Inspektorat Pembantu Wilayah I 4. Inspektorat Pembantu Wilayah II 5. Inspektorat Pembantu Wilayah III 6. Inspektorat Pembantu Wilayah IV 7. Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Dumai dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugastugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasikan

penyusunan

program,

pengelolaan

umum

dan

kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Sekretaris menjalankan fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; b. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif inspektorat; c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; d. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; f.

Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

g. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas inspektorat;


9

h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas inspektorat; i.

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian

bahan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

tugas

inspektur; j.

Penetapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program pengawasan;

k. Penetapan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengewasan; l.

Penetapan

inventarisasi

dan

koordinasi

dan

pengendalian

penatausahaan proses penanganan pengaduan; m. Penetapan pembinaan administrasi keuangan dan akuntansi anggaran belanja; n. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; o. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; q. Pelaksanaan

koordinasi/kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang kesekretariatan. Sekretaris, membawahi : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Administrasi dan Umum;

Inspektorat Pembantu Wilayah I Inspektorat Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah I. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan pengawasan

dan

terhadap

mempertanggungjawabkan pelaksanaan


urusan

kebijakan

pemerintahan

teknis daerah,

10

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Wilayah I menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan yang objektif serta kedinamisan Organisasi lingkup Wilayah I (satu) terdiri dari: Sekretariat Daerah, BUMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik, Kecamatan Dumai Timur, Puskesmas di wilayah Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan dan satuan pengelola pendidikan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan serta kasus-kasus pengaduan yang melingkupinya. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

Inspektorat Pembantu Wilayah II Inspektorat Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah II. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan pengawasan

dan

terhadap


urusan

kebijakan

pemerintahan

teknis daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Wilayah II menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan yang objektif serta kedinamisan Organisasi lingkup Wilayah II (dua) terdiri dari:

Sekretariat

DPRD,

Badan

Kepegawaian

dan

Diklat,

Dinas

Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Pelayanan


11

Pasar, Kecamatan Medang Kampai, Seluruh Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai, Puskesmas di wilayah Dumai Timur, satuan pengelola pendidikan pada Kecamatan Dumai Barat serta kasus-kasus pengaduan yang melingkupinya. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan;

Inspektorat Pembantu Wilayah III Inspektorat Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah III. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan pengawasan

dan

terhadap


urusan

kebijakan

pemerintahan

teknis daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Dalam

pelaksanaan

tugas

pokoknya,

Inspektur

Pembantu

Wilayah III menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan yang objektif serta kedinamisan Organisasi lingkup Wilayah III (tiga) terdiri dari: Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Badan Perencanaan Pembangunan, Kantor Lingkungan Hidup, RSUD, Kecamatan Bukit Kapur, Seluruh Kelurahan di Kecamatan Bukit Kapur, satuan pengelola pendidikan pada Kecamatan Dumai Timur serta kasus-kasus pengaduan yang melingkupinya. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan


12

Inspektorat Pembantu Wilayah IV Inspektorat Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah IV. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan pengawasan

dan

terhadap


urusan

kebijakan

pemerintahan

teknis daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Dalam

pelaksanaan

tugas

pokoknya,

Inspektur

Pembantu

Wilayah IV menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan yang objektif serta kedinamisan Organisasi lingkup Wilayah IV (empat) terdiri dari: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kecamatan Dumai Barat, Seluruh Kelurahan di wilayah Dumai Barat, Puskesmas di wilayah Bukit Kapur, satuan pengelola pendidikan di wilayah Kecamatan Bukit Kapur, satuan pengelola pendidikan di wilayah Kecamatan Medang Kampai serta kasus-kasus pengaduan yang melingkupinya. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah yang di dukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi. Maka salah satu upaya reformasi birokrasi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan


13

good governance, dengan memperhatikan sumber daya, cost efektif agar tujuan tidak hanya terbatas pada output tapi juga outcome dan good governance

serta

mengacu

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kereditnya, maka dipandang perlu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau dengan kata lain kedepan APIP merupakan struktur Jabatan Fungsional dan tidak lagi berupa Jabatan Struktural. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten/Kota dan unit intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Kemudian untuk tugas ini telah ditetapkan Jabatan Auditor yang bertugas, bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai Undang-Undang yang berlaku. Seorang Auditor yang bertugas melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi

dalam

rangka

memberikan

keyakinan

yang

memadai

(assurance) bawa kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance). Kemudian melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya,

Pasal

(1)

menyatakan

bahwa

Jabatan

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut

Pengawas

Pemerintahan

adalah

jabatan

fungsional

yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan.


14

Melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, Pasal 31 ayat (1) “Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011” kemudian melalui Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.284-2920/01

tanggal

30

September

2011

masa

penyesuaian/inpassing diperpanjang mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012.

2.2

Sumber Daya A. Kepegawaian Susunan/Komposisi Pegawai yang dimiliki Inspektorat Kota Dumai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel II.1, dan tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.1.

No. 1. 2. 3.

: Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Pangkat/Golongan Golongan

Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah

Jumlah

%

5 orang 25 orang 16 orang

10,87 54,35 34,78

46 orang

100

Kota

Dumai

Keterangan

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel II.1 di atas, komposisi Pegawai Inspektorat Kota Dumai terdiri dari Pegawai Golongan IV sebanyak 5 orang (10,87%), Golongan III sebanyak 25 orang (54,35%) dan Golongan II sebanyak 16 orang (34,78%).


15

Tabel II.2.

: Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.

Tingkat Pendidikan

1. 2. 3. 4.

Pasca Sarjana /S.2 Sarjana/S.1 Sarjana Muda/Diploma III SLTA/sederajat Jumlah

Jumlah

%

4 orang 20 orang 11 orang 11 orang

8.70 43.48 23.91 23.91

46 orang

100

Kota

Dumai

Keterangan

Data yang terdapat pada tabel II.2 di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Inspektorat Kota Dumai sangat variatif dan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana/S.1 sebanyak 20 orang (43.48%), Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 11 orang (23.91%), SLTA/sederajat sebanyak 11 orang (23.91%) dan Pasca Sarjana/S.2 sebanyak 4 orang (8.70%).

B. Sarana dan Prasarana Kerja Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Dumai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Selain sarana mobilitas darat yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemeriksaan reguler/kasus/khusus yang dirasakan masih kurang, secara umum saat ini Inspektorat Kota Dumai telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Inspektorat Kota Dumai antara lain dapat dilihat dalam Buku Inventaris. 2.3

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Dumai merupakan lembaga teknis daerah yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan


16

pemerintahan

daerah.

Dalam

menjalankan

fungsi

pembinaan

dan

pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Dumai melaksanakan dua kegiatan utama yaitu Pelaksanaan

Pengawasan Internal secara berkala dan

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, disamping kegiatan penunjang lainnya. Adapun perbandingan jumlah temuan, rekomendasi, jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti, dalam proses dan belum ditindaklanjuti oleh Objek Pemeriksaan pada periode Renstra 2006-2010 dapat digambarkan melalui grafik 1 berikut:

Jumlah

Grafik I. Perbandingan jumlah temuan, rekomendasi, jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti, dalam proses dan belum ditindaklanjuti oleh Objek Pemeriksaan 400 350 300 250 200 150 100 50 0

JUMLAH TEMUAN JUMLAH REKOMENDASI SELESAI DALAM PROSES BELUM DITINDAKLANJUTI

2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Selama rentang tahun 2006 – 2010 terjadi kecenderungan penurunan

jumlah

temuan

dan

diasumsikan

terjadi

peningkatan

pemahaman objek pemeriksaan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun selama rentang waktu tersebut juga terjadi kecenderungan peningkatan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti, hal tersebut tentu saja kontradiktif dengan tujuan untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih.


17

Persentase

Grafik II. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2006

2007

2008

2009

2010

99,69%

99,32%

94,41%

93,30%

74,50%

Tahun

Dari Grafik II diatas, dapat digambarkan bahwa rata-rata tiap tahunnya Inspektorat Kota Dumai mampu mencapai kinerja penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APWASNAL) mendekati 100 % atau diatas 93 % kecuali untuk tahun 2010. Penurunan terjadi pada rentang tahun 2008-2010, hal ini disebabkan adanya beberapa kondisi antara lain : perubahan SOT dan penyelesaian tindak lanjut terkait dengan pihak ketiga. Grafik III. Kasus Keuangan yang merugikan Negara/Daerah (01) 2.000.000.000 1.500.000.000

TEMUAN KEUANGAN (01)

1.000.000.000

DISETOR

500.000.000 -

SISA

Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terjadi kecenderungan penurunan

terhadap

temuan

kasus

keuangan

Negara/Daerah (01), walaupun pada tahun 2008

yang

merugikan

terjadi peningkatan

sejumlah Rp320.805.976,- (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari tahun 2007 yang sejumlah


18

Rp237.042.118,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah). Namun, pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah temuan mencapai Rp2.639.342.598,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga dapat disimpulkan adanya kelemahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Grafik IV. Kewajiban Penyetoran kepada Negara/Daerah (02) 1.500.000.000 1.000.000.000

TEMUAN KEUANGAN (02) DISETOR

500.000.000

SISA

2006 2007 2008 2009 2010

Dari tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 terjadi kecenderungan penurunan terhadap temuan Kewajiban Penyetoran kepada Negara/Daerah (02).

Namun

pada

tahun

2008,

terjadi

peningkatan

sejumlah

Rp189,029,199,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari tahun 2007 yang sejumlah Rp146,824,706- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah). 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Secara umum kinerja Inspektorat Kota Dumai sudah berjalan cukup baik namun pengembangan kinerja menuju kearah yang lebih baik perlu untuk dilakukan, guna mewujudkan good governance dimana Inspektorat sebagai institusi yang menjalankan fungsi controlling diharapkan menjadi katalisator perwujudan good governance.


19

Secara internal Inspektorat harus berbenah diri baik secara structural fungsional organisatoris maupun secara kultural. Pengembangan SDM Aparat Pengawasan harus diproyeksikan dalam pengetahuan umum (general

knowledge),

teknis

spesifik

(technical

knowledge ),

pengorganisasian tugas/pekerjaan (Job Organizing), wawasan administrasi (administrative

concept),

serta

kemauan

untuk

selalu

melakukan

pengenalan diri (self knowledge), dengan begitu diharapkan akan memperoleh SDM Aparat Pengawasan yang memiliki kualitas dan profesional. Berkaitan dengan teknis spesifik (technical knowledge ), maka tenaga Fungsional Auditor memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan fungsi audit, untuk itu Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu diprioritaskan sehingga pada waktunya

nanti

pengorganisasian

tugas/pekerjaan

(Job

Organizing)

menjadi lebih jelas dan terarah. Selain itu, Perubahan mindset atau paradigma yang berkembang saat ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bukan lagi sebagai Watchdog atau terkesan hanya mencari kesalahan, tetapi ke depan APIP harus mampu berperan sebagai Early Warning System, Quality Assurance, Solution

Maker,

Consultative

Management

dengan

fokus

pada

terselenggaranya manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang handal oleh manajemen.

APIP harus mampu mendorong kinerja

pemerintahan yang excellent, cegah KKN (preventif), sehingga perlu sinergitas antar APIP di dalam melaksanakan peran dan fungsinya.


20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan

pembangunan

daerah

pada

dasarnya

adalah

untuk

menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus berkembang. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dalam era Otonomi Daerah yang disemangati dengan azaz desentralisasi maka mandat untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pengawasan ada pada Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan demikian Inspektorat Kota Dumai memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah Kota Dumai. Untuk itu, efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat memiliki peran yang sangat signifikan bagi keberhasilan Pemerintahan Daerah Kota Dumai. Inspektorat Kota Dumai mempunyai peran besar dalam tujuan mewujudkan good governance dan clean government pada Pemerintah Kota Dumai. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah Kota Dumai secara umum. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, masih cukup tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundangan yang berlaku, masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan, serta masih terbatasnya aparatur pengawasan yang berkualifikasi Auditor.


21

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2011-2015 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 yaitu “Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, Tourism dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis Menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015” Sedangkan Misi Pemerintah Kota Dumai periode Tahun 2011-2015 adalah: 1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis

kepelabuhanan, perdagangan,

tourism, dan industri. 2. Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 5. Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. 6. Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainnya di Kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu. Inspektorat

Kota

Dumai

menyadari

bahwa

keberadaannya

diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota

Dumai

khususnya

dan masyarakat

pada

umumnya.

Melalui

pengawasan yang dilakukannya, Inspektorat Kota Dumai berusaha RENSTRA Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015

22

memotivasi auditan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Dumai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Dumai dan masyarakat. Inspektorat

Kota

Dumai

berperan

menciptakan

manajemen

kepemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Kota Dumai dapat memberikan pelayanan prima yang maksimal kepada masyarakat umum secara efektif, efisien, serta responsif. Dalam usaha mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik, Inspektorat Kota Dumai sadar bahwa peran dan kewenangannya di bidang pengawasan memerlukan dukungan aparat yang handal, trampil, beriman dan taqwa. Untuk itu, dengan perkembangan otonomi daerah, aparat pengawasan dituntut agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Inspektorat Kota Dumai berusaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara melakukan pendidikan/pelatihan, seminar serta workshop di bidang pengawasan. 3.3

Telaahan Renstra Berdasarkan indentifikasi terhadap Renstra periode sebelumnya, beberapa faktor penghambat dalam rangka pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai adalah: 1. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan

dalam

bentuk

pendidikan

dan

pelatihan

Jabatan

Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan. 3. Masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan.


23

4. Terbatasnya

sumber

daya

manusia

aparatur

pengawas

yang

berkualifikasi Auditor. Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa hal yang dapat dilakukan guna pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai kedepan antara lain: 1. Mengusulkan

anggaran

untuk

peningkatan

pembinaan

dan

pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas. 2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas. 3. Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu. Sedangkan untuk temuan yang belum ditindaklanjuti, penyelesaiannya diteruskan pada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (MP TP-TGR). 4. Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan subtantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kotamadya Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Kota Dumai dengan luas 1.727,38 Km2 terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Oleh karena luasnya cakupan Objek Pemeriksaan yang meliputi 5 (lima)

kecamatan

diatas,

ketersediaan

sarana

mobilitas

sangat

berpengaruh terhadap rentang waktu pengawasan. Pada saat ini


24

Inspektorat hanya memiliki 3 (tiga) kendaraan dinas roda empat dan 2 (dua) kendaraan dinas roda dua yang diperuntukkan bagi kendaraan dinas Inspektur, Sekretaris, dan peruntukan bagi mobilitas kesekretariatan atau dengan kata lain sarana mobilitas yang ada saat ini belum ideal untuk mendukung pengawasan yang dilakukan oleh 4 (empat) Inspektorat Pembantu Wilayah guna memacu pencapaian pengawasan yang optimal.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis A. Isu Pengawasan yang Profesional Isu

pengawasan

yang

profesional

sangat

berkaitan

dengan

ketersedian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lain sebagainya. B. Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan : “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap : a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; dan


25

c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; b. pemeriksaan berkala atau

sewaktu-waktu

maupun pemeriksaan

terpadu; c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan f.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup

pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya

kepemerintahan

yang

baik

(good

governance)

dan

Pemerintahan yang Bersih (clean government) dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2011-2015. Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Dumai, upaya tersebut berupa : a. Perencanaan Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis, di dalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan


26

kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dilaksanakan 1 (satu) tahun

sekali

dan

dikoordinasikan

dengan

Aparat

Pengawasan

Fungsional lainnya seperti Inspektorat Propinsi Riau, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan BPK-RI. b. Sasaran Kinerja Sasaran kinerja Inspektorat Kota Dumai berdasarkan PKPT meliputi seluruh SKPD/Unit kerja yang ada di lingkup Pemerintah Kota Dumai serta Badan Usaha Milik Daerah.

C. Isu Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal dan Bermanfaat Isu Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Isu Pengawasan yang Profesional dan Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan reguler (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Obyek Pemeriksaan (Obrik) di lingkup Pemerintah Kota Dumai, juga pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan kasus/khusus. Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan gambaran pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur Inspektorat dalam pencapaian kinerjanya.


27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan gambaran di masa datang yang diinginkan/dicita-citakan. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kota Dumai secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil. Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kota Dumai, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjawab tuntutan yang berkembang, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat dan didasari analisis lingkungan internal dan eksternal, dirumuskan Visi Inspektorat Kota Dumai yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik di masa yang akan datang, yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Visi Inspektorat Kota Dumai ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya Good Governance melalui Pengawasan yang Handal Inspektorat Kota Dumai mempunyai cita-cita luhur agar dalam melaksanakan tugas serta pengabdiannya, senantiasa menatap masa depan dengan optimis, dan menjadikan visi yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menggapai cita-cita dimaksud.


28

Dalam rangka upaya mewujudkan visi tersebut di atas dan mengarahkan operasionalisasi organisasi maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal; 2. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang Profesional.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan yang menginginkan adanya manajemen pengawasan yang handal, mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang profesional di lingkungan Inspektorat Kota Dumai. Inspektorat Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Walikota di bidang pengawasan serta berfungsi sebagai pengendali sekaligus mengawasai pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang dilaksanakan satuan-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai serta meminimalkan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inspektorat Kota Dumai dalam melaksanakan tugas senantiasa menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi yang berkelanjutan, pelatihan kantor sendiri (PKS) serta mengikuti berbagai seminar dengan tema pengawasan. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja auditor, sehingga mampu mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas serta dapat menumbuhkembangkan budaya pengawasan di lingkungan aparatur pemerintah. Inspektorat Kota Dumai dalam menjalankan tugas pengawasan di semua sektor tetap berusaha meningkatkan mutu pengawasan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan serta turut mendorong


29

semua SKPD untuk memperkecil dan atau meniadakan penyimpangan pelaksanaan kegiatan serta temuan-temuan yang dapat merugikan Negara/Daerah. Inspektorat Kota Dumai sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota

Dumai

harus

dapat

memberikan

masukan

atas

berbagai

permasalahan yang ditemukan. Masukan ini disampaikan melalui saransaran perbaikan yang membangun dan dituangkan dalam produk hasil pengawasan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Dumai yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Nilai-nilai luhur yang berkembang dan hidup dalam suatu organisasi akan memberi motivasi bagi anggota organisasi dalam berkarya dan berkarsa. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang luhur dan diyakini sebagai ketinggian jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan misi. Nilai-nilai luhur organisasi yang dirumuskan oleh Inspektorat Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran 2. Kerjasama 3. Profesional 4. Akuntabilitas

KEJUJURAN Untuk kelancaran pelaksanaan misi Inspektorat Kota Dumai, maka sebagai nilai utama dari Inspektorat Kota Dumai adalah Kejujuran. Nilai luhur ini mendorong auditor Inspektorat Kota Dumai bekerja dengan apa adanya. Temuan audit harus didasarkan pada bukti yang ditemukan apa adanya dalam pelaksanaan prosedur auditing yang benar. Kondisi ini diciptakan dan dipertahankan untuk memungkinkan auditor Inspektorat Kota

Dumai

pada

kondisi

kredibilitasnya

dalam

pelaporan

hasil

pengawasan. RENSTRA Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015

30

KERJASAMA Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi Inspektorat Kota Dumai yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kerjasama yang baik diantara auditor Inspektorat Kota Dumai serta auditan di lingkungan Kota Dumai. Hal ini dilakukan sesuai dengan peran baru internal auditor, yaitu selain memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas pelaksanaan dari program dan kegiatan, juga memberikan jasa-jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap risiko dengan memberikan saransaran terbaik mengenai pelaksanaan proses manajerial yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

PROFESIONAL Dalam rangka mengemban visi dan melaksanakan misi Inspektorat Kota Dumai, nilai utama selanjutnya adalah sumber daya manusia yang profesional. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, auditor Inspektorat Kota Dumai harus memiliki kapabilitas dan disiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, serta memiliki integritas yang tinggi. Perubahan yang sangat cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat direspon dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana organisasi. Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja dengan orientasi pada hasil untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral dan etika.

AKUNTABILITAS Nilai utama selanjutnya dari Inspektorat Kota Dumai adalah akuntabel. Nilai luhur ini mencerminkan adanya upaya Inspektorat Kota Dumai untuk memberi ketauladanan kepada satuan kerja lain bahwa sudah seharusnya mampu terlebih dahulu untuk berakuntabel dan berkinerja sebelum mendorong satuan kerja lain untuk melakukan itu. Dengan nilai luhur akuntabel ini, setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Inspektorat Kota Dumai harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau


31

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Segenap jajaran Inspektorat Kota Dumai diharapkan mampu berperan

secara

intensif

untuk

mencermati

dan

mendorong

terselenggaranya tujuan pembangunan dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, tranparansi serta akuntabilitas. Dengan adanya peran tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan diarahkan selain untuk terwujudnya good governace juga meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bertitik tolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka disusun tujuan Inspektorat Kota Dumai adalah: ”Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD

serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah”. Sasaran strategis Inspektorat Kota Dumai merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Inspektorat Kota Dumai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja Inspektorat Kota Dumai dan menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kota Dumai. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan Inspektorat Kota Dumai juga telah dapat dicapai.


32

Adapun Sasaran strategis Inspektorat Kota Dumai yang diharapkan dapat tercapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang meliputi: 1. Berkurangnya angka penyimpangan; 2. Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai; 3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 4. Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajakpajak pribadi, dan; 5. Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap

tujuan,

program-program

yang

ditetapkan

sepenuhnya

mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Dumai dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Dumai untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Kota Dumai. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Kota Dumai. Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Dumai, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.


33

Dalam menganalisis lingkungan strategis, Inspektorat Kota Dumai menggunakan

metode

analisis

SWOT

(Strengths,

Weaknesses,

Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).

Gambar 1. Matrik SWOT

Faktor Eksternal

Peluang :

Tantangan:

Adanya Peraturan yang mengatur tentang peran, tugas dan fungsi Inspektorat.

1. Pengelolaan Keuangan Kota Dumai belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2. Penerapan SAKIP dilingkungan Kota Dumai belum sepenuhnya sesuai harapan.

Faktor Internal

3. Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal Kekuatan :

Alternatif Strategi :


Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Kelemahan:



Kuantitas dan Kualitas Aparatur Pengawasan yang memiliki kemampuan standar audit

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

1. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai; 2. Adanya tugas dan fungsi yang jelas;

Dari matriks di atas terlihat 4 (empat) strategi inti Inspektorat Kota Dumai yakni : 

Strategi SO : Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


34



Strategi WO: Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



Strategi

ST: Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 

Strategi WT : Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

VISI

: Terwujudnya Good Governance melalui Pengawasan yang Handal

MISI

: 1. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal 2. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang Profesional Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

1. Berkurangnya angka penyimpangan 2. Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai; 3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 4. Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajakpajak pribadi, dan; 5. Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi.

Strategi 1. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 4. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas Pemeriksaan reguler, Kasus/ khusus dan pengaduan masyarakat 2. Mengoptimalkan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai 3. Monitoring tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan 4. Inventarisasi dan meneliti/ menilai Laporan Pajakpajak Pribadi (LP2P) 5. Evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

Rumusan strategi Inspektorat Kota Dumai dalam lima tahun mendatang, yaitu: 1. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


35

2. Peningkatan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan. 3. Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah 4. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Dalam dalam mewujudkan visi, tujuan, dan sasaran, maka ditetapkan kebijakan Inspektorat Kota Dumai yang mengarah kepada perwujudan good governace dan clean government, sehingga citra Sumber Daya Manusia dan kinerja Inspektorat Kota Dumai dalam masyarakat menjadi positif. Kebijakan Inspektorat Kota Dumai adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Pemeriksaan reguler, Kasus/ khusus dan pengaduan masyarakat 2. Mengoptimalkan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai 3. Monitoring tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan 4. Inventarisasi dan meneliti/ menilai Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) 5. Evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004


36

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan maka ditetapkan Program Inspektorat Kota Dumai yang mengarah kepada adanya peningkatan pengawasan yang konsisten dan terus menerus dan berkesinambungan didasari atas sistem dan prosedur yang baku, didukung oleh SDM yang berintegritas dan profesional

sehingga

peningkatan

transparansi

dan

akuntabilitas

kinerja

Pemerintah Kota Dumai dapat diwujudkan. Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai antara lain: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, 4. Program peningkatan disiplin aparatur, 5. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah, 6. Program

peningkatan

profesionalitas

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan, 7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Rincian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Lampiran 3.


37

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA DUMAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Inspektorat Kota Dumai menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel VI.1 berikut:

TabelVI.1 Indikator Kinerja Inspektorat Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

3

4

5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

220

205

190

175

160

150

150

Rp72,000,000

10%

10%

10%

10%

10%

10%/tahun

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan

93

96

97

98

99

99

99

Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu

94

96

99

99

100

100

100

Jumlah Diktum Inpres No. 5 Tahun 2004 yang telah dilaksanakan

11

11

11

11

11

12

12

(2) Menurunnya : - Jumlah temuan - Nilai penyimpangan Keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/Negara

2

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

(1) 1

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Keandalan Keuangan Dumai

Laporan Pemko


38

Untuk mengukur pencapaian Renstra 2011-2015, Inspektorat Kota Dumai menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

NO

1

TARGET/TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KET 2011 2012 2013 2014 2015

Menurunnya : - Jumlah temuan

205

190

175

160

150

- Nilai

10%

10%

10%

10%

10%

penyimpangan

Keuangan/

kewajiban

10% per

setor kepada Daerah/

tahun

Negara 2

Meningkatnya persentase Penyelesaian Lanjut

hasil

96%

97%

98%

99%

99%

Tindak temuan

aparat pengawasan


39

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015 adalah merupakan suatu kajian yang sesuai perubahan-perubahan lingkungan internal maupun eksternal dan merupakan kelanjutan dari Renstra Inspektorat Kota Dumai periode 2006-2010. Renstra Inspektorat Kota Dumai mengacu sepenuhnya pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015. Keselarasan keduanya senantiasa harus dipelihara secara dinamis. Dengan demikian, pencapaian visi dan pelaksanaan misi Inspektorat akan selaras dengan pencapaian visi Kota Dumai. Renstra Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Inspektorat dan juga lingkungan Kota Dumai secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatankegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan dirumuskannya Renstra Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015 ini, semua kegiatan Inspektorat Kota Dumai diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Performance Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Dumai.


40

Lampiran 2

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) INSPEKTORAT KOTA DUMAI TAHUN 2011 - 2015

NO. (1) 1

Grand Strategi

Tujuan Strategi

Sasaran Strategi

(2) (3) (4) SEHAT Meningkatkan Berkurangnya angka PEMERINTAHAN Pengawasan terhadap penyimpangan penggunaan sumber daya dan output SKPD serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar Pajakpajak pribadi Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi

Kebijakan

Indikator Kinerja

(5) Meningkatkan kualitas Pemeriksaan reguler, Kasus/ khusus dan pengaduan masyarakat

(6) Menurunnya :

Mengoptimalkan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Monitoring tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan

Keandalan Laporan Keuangan Pemko Dumai

-

Jumlah Temuan Nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada Daerah/Negara

Kondisi 2010 (7)

Tahun Anggaran 2011 2012 2013 2014 2015 (8) (9) (10) (11) (12)

220 205 190 175 160 150 Rp 72.000.000 10% 10% 10% 10% 10%

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP WT P

WT P

WT P

WT P

99

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan Inventarisasi dan Persentase PNS yang meneliti/ menilai menyampaikan LP2P Laporan Pajak-pajak tepat waktu Pribadi (LP2P)

93

96

97

98

99

94

96

99

99

100 100

Evaluasi Jumlah Diktum Inpres pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dilaksanakan

11

11

11

11

12

12

Lampiran 3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KOTA DUMAI

No. (1)

1

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(2) (3) (4) Meningkatkan Persentase Berkurangnya Menurunnya jumlah Pengawasan SKPD yang angka -: Temuan terhadap diawasi penyimpangan - Nilai penggunaan penyimpangan sumber daya dan keuangan/ output SKPD kewajiban setor serta kepada pengendalian Daerah/Negara pelaksanaan kebijakan kepala daerah

1

20

07

20

1

20

07

20

1

1

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar

Meningkatnya percepatan pemberantasa n korupsi

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan

Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu


(6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

(5)

1

Meningkatnya Keandalan Laporan Keandalan Keuangan Pemko Laporan Dumai Keuangan Pemerintah Kota Dumai

Program dan Kegiatan

Kode

20

20

20

07

07

07

20

20

01

07

11

21

1

20

07

21

01

1

20

07

21

02

1

20

07

22

1

20

07

22

1

20

07

20

1

20

07

20

01

03

1

20

07

20

1

20

07

20

06

1

20

07

20

08

1

20

07

20

1

20

07

20

1

20

07

20

1

20

07

20

09

10

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (7)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (8)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan target (9)

Menurunnya : -

Jumlah temuan :

-

Nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada Daerah/Negara

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Laporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan SPIP Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa/Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Tersusunnya PKPT

Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

sistem dan prosedur pengawasan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tercapainya predikat WTP Laporan Keuangan Pemko Dumai

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Meneliti / menilai laporan wajib LP2P Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatnya penyelesaian temuan hasil pengawasan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SPIP Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan Jumlah aparatur - Mengikuti pelatihan pengawasan Jumlah aparatur - Berkualifikasi Auditor

2011

2012

2013

2014

Rp target (10) (11) 2.502.500.000

Rp target (12) (13) 2.432.500.000

Rp target (14) (15) 2.502.500.000

Rp (16) 2.323.117.500

2015 target (17)

Rp (18) 2.555.429.250

Kondisi Kinerja pada target Rp (19) (20) 12.777.146.250

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (21)

220

205

190

175

160

150

150

Rp 72.000.000

10%

10%

10%

10%

10%

10%/ tahun

34 LHP

34

1.600.000.000

34

1.600.000.000

34

1.600.000.000

34

985.000.000

34

1.083.500.000

34

5.417.500.000

Inspektorat

1

1

120.000.000

1

120.000.000

1

120.000.000

1

145.790.000

1

160.369.000

1

801.845.000

Inspektorat

0

80

70.000.000

0

0

80

70.000.000

40

83.952.500

80

92.347.750

280

461.738.750

Inspektorat

85%

90%

57.500.000

95%

0

5

739.915.000

Inspektorat

2

4

442.115.000

Inspektorat

807.950.000

Inspektorat

1.666.500.000

Inspektorat

1.981.787.500

Inspektorat

618.750.000

Inspektorat

1.021.075.000

Inspektorat

57.500.000

5

60.000.000

60.000.000

98%

5

60.000.000 100%

418.600.000

60.000.000

358.200.000

5

100%

5

408.430.000

204.215.000

100%

25

6 57.500.000

60.000.000

8

60.000.000

10

60.400.000

12

204.215.000

12

Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

WDP

WDP

1

1

93

96

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Laporan Hasil Reviu

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan Terlaksanannya GELAR WAS Meningkatnya persentase jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu meningkatnya pelaksanaan Diktum Inpres No. 5 Tahun 2004 Laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

93

96

3 kali

3 kali

94

96

94

96

11

11

2

2

80.000.000

1

80.000.000

97

210.000.000

97

170.000.000 3 kali

99

210.000.000

2

98

170.000.000 3 kali

112.500.000

99

210.000.000

2

99

170.000.000 3 kali

146.900.000

112.500.000

100

303.000.000

99

360.325.000

3 kali

2

161.590.000

112.500.000

100

333.300.000

2

99

3 396.357.500 kali/tahu n

100

123.750.000

12

185.650.000

1

99

100

11

140.000.000

1

99

100

11

140.000.000

1

99

99

11

140.000.000

80.000.000

98

99

112.500.000

1

100

12

204.215.000

2

Lokasi (22)

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA DUMAI TAHUN 2011 - 2015

NO. (1) 1

Grand Strategi

Tujuan Strategi

(2) (3) SEHAT Meningkatkan PEMERINTAHAN Pengawasan terhadap (Misi kelima penggunaan sumber RPJMD Kota daya dan output SKPD Dumai: serta pengendalian Meningkatkan pelaksanaan kebijakan kualitas dan kepala daerah proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih)

Sasaran Strategi

Kebijakan

Indikator Kinerja Utama

Kondisi 2010 (7)

(4) (5) (6) Berkurangnya angka Meningkatkan Menurunnya : penyimpangan kualitas - Jumlah Temuan 220 Pemeriksaan - Nilai Rp 72.000.000 reguler, Kasus/ penyimpangan khusus dan keuangan/ pengaduan kewajiban setor masyarakat kepada Daerah/Negara Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai

Mengoptimalkan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Meningkatnya Monitoring tindak penyelesaian tindak lanjut hasil temuan lanjut hasil temuan aparat pengawasan pengawasan Meningkatnya Inventarisasi dan kesadaran Pegawai meneliti/ menilai Negeri Sipil dalam Laporan Pajak-pajak membayar Pajak- Pribadi (LP2P) pajak pribadi Meningkatnya Evaluasi percepatan pelaksanaan Inpres pemberantasan Nomor 5 Tahun 2004 korupsi

Keandalan Keuangan Dumai

Laporan Wajar Dengan Pemko Pengecualian (WDP)

2011 (8)

Tahun Anggaran 2012 2013 (9) (10)

2014 (11)

2015 (12)

205 10%

190 10%

175 10%

160 10%

150 10%

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu

93

96

97

98

99

99

94

96

99

99

100

100


11

11

11

11

12

12

D u m a i,

Juli 2013

INSPEKTUR

Drs. H. M. NIZAM, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570610 198303 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI ( DASAR : PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2007 )

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2008 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2008

INSPEKTUR

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - AUDITOR - PEJABAT PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

SUB. BAGIAN PERENCANAAN

SUB. BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB. BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

(P2UPD)

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN




Catatan : Dengan dikukuhkannya Jabatan Fungsional P2UPD, Terhitung mulai 1 Oktober 2013 Jabatan Struktural Pada Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV dihapus.

Tabel 7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Tujuan 1

Sasaran 2 Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan profesional

Strategi 3 Pengawasan pelaksanaan pemerintahan

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

4 Meningkatkan kualitas Pemeriksaan reguler, Kasus/ khusus dan pengaduan masyarakat Monitoring tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan

5 Persentase Menurunnya Nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada Daerah/Negara per tahun Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 Rp 10% 72.000.000

93

99

Program pembangunan 8 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Bidang Urusan

SKPD penanggungjawab

9 Otonomi Daerah

10 Inspektorat

Otonomi Daerah

Inspektorat

Tabel 8.5 MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD KOTA DUMAI 2011-2015 Provinsi/Kota

:

Riau/Dumai

RPJM Daerah Periode

:

Visi Misi

: :

2011-2015 Terwujudnya Kota DumaiSebagaiPusatPelayananKepelabuhanan, Perdagangan, Tourism danIndustri (PENGANTIN) yang BerbudayaMelayudanAgamisMenujuDumai Sejahtera, Harmonis, AmandanTertib (SEHAT) di KawasanPantaiTimur Sumatera Tahun 2015 Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

Kode

1 2 0

1 2 0

1

0 7

0 7

BidangUrusanPemeri ntahandan Program Prioritas Pembangunan 2 2 Program 1 PeningkatanProfesion alismetenagapemeriks adanaparaturpengawa san 2 Program 0 peningkatansistempe ngawasan internal danpengendalianpela ksanaankebijakan KDH

IndikatorKinerja Program (outcome)

3 Meningkatnyakompetensiapar aturpengawasan

KondisiKinerjaAwal RPJMD Tahun 2010

85%

4

Tahun-1 target 6 90%

2011 Rp. (Jutaan) 7 300.000.000

2.502.500.000

CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan Tahun-3 Tahun-4


10%

2012 Rp. (Jutaan) 9 300.000.000

2.432.500.000

target 10 98%

10%

2013 Rp. (Jutaan) 11 300.000.000

2.502.500.000

target 12 100%

10%

2014 Rp. (Jutaan) 13 300.000.000

2.323.117.500


10%

2015 Rp. (Jutaan) 15 300.000.000

2.555.429.250

KondisiKinerjapadaakhirperi ode RPJMD Tahun 2015 target Rp. (Jutaan) 16 17 100% 1.500.000.000

10%

SKPD PenanggungJa wab

18 Inspektorat

PersentaseMenurunnyaNilaipe nyimpangankeuangan/ kewajibansetorkepada Daerah/Negara per tahun

Rp 72.000.000

10%

12.316.046.750

Meningkatnyapenyelesaiante muanhasilpengawasan Meningkatnyapersentasejumla h PNS yang menyampaikan LP2P tepatwaktu

93

96

97

98

99

99

99

Inspektorat

94

96

99

99

100

100

100

Inspektorat

Tabel 8.5 MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD KOTA DUMAI 2011-2015 Provinsi/Kota

:

Riau/Dumai

RPJM Daerah Periode

:

Visi Misi

: :

2011-2015 Terwujudnya Kota DumaiSebagaiPusatPelayananKepelabuhanan, Perdagangan, Tourism danIndustri (PENGANTIN) yang BerbudayaMelayudanAgamisMenujuDumai Sejahtera, Harmonis, AmandanTertib (SEHAT) di KawasanPantaiTimur Sumatera Tahun 2015 Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

Kode

1 2 0

1

1

1

1

2 0

2 0

2 0

2 0

1

0 7

0 7

0 7

0 7

0 7

BidangUrusanPemeri ntahandan Program Prioritas Pembangunan 2 2 Program 1 PeningkatanProfesion alismetenagapemeriks adanaparaturpengawa san

IndikatorKinerja Program (outcome)

3 Meningkatnyaprofesionalisme aparaturpengawasan Jumlahaparatur : - mengikutipelatihanpengaw asan - berkualifikasi Auditor Tercapainyapredikat WTP LaporanKeuanganPemkoDuma ipadaTahun 2012 LaporanHasilReviu

KondisiKinerjaAwal RPJMD Tahun 2010

85%

4


2011 Rp. (Jutaan) 7 57.500.000

CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan Tahun-3 Tahun-4


60.000.000

target 10 98%

60.000.000

target 12 100%

60.000.000

target 14 100%

60.000.000

1

1

Meningkatnyapenyelesaiante muanhasilpengawasan PersentasePenyelesaianTindak Lanjuthasiltemuanaparatpeng awasan Terlaksanannya GELAR WAS

93

96

93

96

210.000.000

97

210.000.000

98

210.000.000

99

210.000.000

99

210.000.000

99

1.050.000.000

3 kali

3 kali

170.000.000

3 kali

170.000.000

3 kali

170.000.000

3 kali

170.000.000

3 kali

170.000.000

850.000.000

2 Program 0 peningkatansistempe ngawasan internal danpengendalianpela ksanaankebijakan KDH

Meningkatnyapersentasejumla h PNS yang menyampaikan LP2P tepatwaktu Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepatwaktu

94

96

3 kali/tah un 100

94

96

100

562.500.000

2 Program 0 peningkatansistempe ngawasan internal danpengendalianpela ksanaankebijakan KDH

meningkatnyapelaksanaanDikt umInpres No. 5 Tahun 2004 LaporanPelaksanaanInpres No. 5 Tahun 2004

11

11

2

2

80.000.000

1

80.000.000

97

99

112.500.000

2

99

2

80.000.000

112.500.000

100

2

80.000.000

112.500.000

100

112.500.000

12 140.000.000

2

1

400.000.000 Inspektorat

Inspektorat

12 140.000.000

2

18 Inspektorat

Inspektorat

99

100

11 140.000.000

1

12 WTP

99

100

11 140.000.000

1 99

99

11 140.000.000

80.000.000

98

99 112.500.000

1

12 WTP

25

SKPD PenanggungJa wab

297.500.000

4 WDP

10 WTP

5

2015 Rp. (Jutaan) 15

2 WDP

8 WTP

5


5

6 WTP

5


KondisiKinerjapadaakhirp eriode RPJMD Tahun 2015 target Rp. (Jutaan) 16 17 100%

0

2 Program 0 peningkatansistempe ngawasan internal danpengendalianpela ksanaankebijakan KDH 2 Program 0 peningkatansistempe ngawasan internal danpengendalianpela ksanaankebijakan KDH

5

2012 Rp. (Jutaan) 9

Tahun-5

Inspektorat 700.000.000

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2011-2015 No

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2011 - 2015

1 2 Inspektorat 1 Persentase Menurunnya Nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada Daerah/Negara per tahun 2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2010 3

Target Capaian Setiap Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

4

5

6

7

8

9

Rp 72.000.000

10%

10%

10%

10%

10%

10%

93%

96%

97

98

99

99

99

Draft Laporan Akhir Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2011 – 2015

IX -1

RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents