RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH Jln. Tgk. H.M. Daud Beureuh No. 129 Telp. 0651-28854 Fax. 0651-23772
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, para shahabat dan pengikutnya. Berkat Rahmat Allah SWT, penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2012-2017 telah selesai dilaksanakan. Penuyusunan RENSTRA ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017. Renstra tahun 2012-2017 menggambarkan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu (5 tahun), dalam rangka mendukung visi misi Pembangunan Aceh pada kurun waktu tersebut dengan memperlihatkan konsistensi antara rumusan rencana program/kegiatan, anggaran, sumber daya strategis, serta sarana dan prasarana. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2012-2017.
Banda Aceh, 18 Juli 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH
Drs. Alhudri, MM Pembina Utama Muda Nip. 19681122 1990091 1 001
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Perumusan isi dan subtansi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah Aceh tahun 2012-2017 merupakan dokuman rujukan awal dalam penentuan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai instansi selama lima tahun. Hal ini untuk mendukung visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi instansi. Penyusunan Renstra ini berfungsi sebagai penentu arah kebijakan perkembangan program/kegiatan dalam peningkatan kinerjanya sehingga
mampu menjawab tuntutan
perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, baik lokal regional, nasional maupun global, yang selanjutnya diharapkan pula mampu eksis, unggul dan berdaya saing tinggi menuju perubahan ke arah perbaikan secara sistematis. Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tahun 2012-2017 terdiri dari dua tahap yaitu tahap perumusan dan tahap penyajian rancangan renstra. Adapun tahap perumusan rancangan renstra dikelompokkan pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJM yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPA, review renstra K/L dan
renstra SKPA, perumusan visi misi SKPA, perumusan
tujuan pelayanan jangka menengah SKPA dan Perumusan sasaran jangka menengah SKPA. Sementara tahap penyajian rancangan Renstra merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan perumusan rancangan SKPA yang disusun secara sistematis dengan
sistematika sekurang-kurangnya terdiri dari pendahuluan, gambaran Pelayanan SKPA, isu-isu strategis berdasarkan TUPOKSI SKPA, visi misi, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja SKPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA. Dokumen Renstra ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan RPJMA, Renstra Kementerian/lembaga dan Renja SKPA. Adapun hubungan Renstra SKPA dengan dokumen RPJMA adalah adanya sinkronisasi pelayanan tugas dan fungsi SKPA terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rancangan awal RPJMA, dengan kata lain indikator kinerja SKPA secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA. Sedangkan keterkaitan Renstra SKPA dengan renstra kementerian/lembaga terlihat pada persamaan beberapa program strategik dan program penunjang renstra kementrian dengan renstra SKPA yaitu pada bidang pengembangan manajemen perlindungan dan ketentraman masyarakat serta ketertiban umum, bidang pembinaan dan penegakan hukum serta bidang peningkatan kapasitas SDM aparatur. Keterkaitan Renstra SKPA dengan Renja SKPA adalah dokumen renstra dijadikan acuan atau tolak ukur penyusunan Renja pada tiap tahunnya dengan tetap memperhatikan perubahan kondisi terkini terkait pada isu-isu dan perkiraan tingkat capaian target renstra SKPA sampai dengan akhir tahun berjalan.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2012-2017 adalah: 1. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan dan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja); 2. Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sehingga tujuan program dan kegiatan tepat sasaran; 3. Sebagai penjabaran RPJMA periode 2012-2017 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2012-2017 adalah: 1. Untuk mengindentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh; 2. Untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Target Kinerja dan merumuskan pagu anggaran untuk lima tahun kedepan; 3. Untuk menyajikan indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
lima
tahun kedepan.
1.3
LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Aceh ini didasari oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan, antara lain adalah:
1. Undang- Undang nomor 2 tahun 1956 tentang Penyelenggaraan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Provinsi Sumatera Utara; 2. Undang-
Undang
nomor
44
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 4. Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanggal 1 Agustus 2006; 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syariyah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2010-2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005; 9. Tindak lanjut penandatanganan kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan perubahan Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001; 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; 12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; 13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya; 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian); 15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum); 16. Qanun Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 dan 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 17. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I:
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Maksud dan Tujuan
1.3
Landasan Hukum
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 2.2
Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
2.3
Kinerja Pelayananan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
2.4
Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPA
BAB III: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA 3.2 Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkunagan Hidup Strategis
3.5
Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PEDANAAN INDIKATIF BAB VI: INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 2.1
Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh didirikan berdasarkan
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan implementasi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebelumnya sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah
Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak Syari’at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu wadah organisasi adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 244 ayat (1) dan (2) . Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara
dan
menyelenggarakan
ketentraman
dan
ketertiban
umum,
menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang
Syariat Islam sesuai dengan Pergub Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH Provinsi NAD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan; b. Penyususunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c.
Pelaksanaan
ketentraman
dan
ketertiban
umum,
penegakan
Qanun,
peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah; e. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; f.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari’at Islam; i.
Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam;
j.
Pelaksanaan
upaya-upaya
aktif
untuk
meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan
kelompok orang) terhadap ketentuan dalam Qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam; dan k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut atas, dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010, yaitu: a. Melakukan tindakan
penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah; b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c.
Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/atau Peraturan Kepala Daerah;
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, pasal 5 yaitu Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang: a.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangundangan di bidang Syariat Islam;
b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Sedangkan kewenangan PPNS Satpol PP-WH adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyrakat tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari’at Islam; b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara; c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka aatau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun; f.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari’at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan Wilayatul Hisbah; i.
Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Satpol PP-WH, maka struktur dan susunan organisasi Satpol PPWH Aceh tergambar pada bagan di bawah ini: KEPALA SATUAN
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
BAGIAN TATA USAHA
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENEGAKAN KEBIJAKAN DAERAH DAN SYARIAT ISLAM
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SEKSI PENEGAKAN PELANGGARAN
SEKSI KETENTRAMAN
SEKSI KOORDINASI ANTAR LEMBAGA
SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
SEKSI KETERTIBAN
SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT
Dari struktur yang ada saat ini yaitu Kepala Satuan membawahi empat bidang masih belum memenuhi tugas dan tanggung jawab satuan yang begitu berat, banyak diantara pekerjaan-pekerjaan administrasi perkantoran yang tidak dapat terakomodir secara maksimal pada sub bidang tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2010 tentang Satpol PP bahwa ada
penambahan bidang di dalam struktur organisasi Satpol PP, namun sampai saat
ini terhadap Peraturan Pemerintah tersebut belum ada Qanun yang mengaturnya, sehingga secara birokrasi tugas Satuan masih menemui kendala dan masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi instansi. 2.2
Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh 2.2.1
Sumber Daya Aparatur Pegawai yang ada sampai saat ini berjumlah 1075 orang, terdiri dari 75
orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan 1000 orang Pegawai Kontrak. Dengan kualifikasi pendidikan S-2 5 orang, S-1 63 orang, SMU 1007 orang. Adapun jumlah pegawai yang memiliki pangkat Golongan II 6 orang, Golongan III 61 orang dan Golongan IV sebanyak 8 orang (sesuai dengan tabel).
Kualifikasi Jabatan Golongan/PNS
Uraian
Jumlah Pegawai
Struktural
12
Fungsional
-
IV
8
III
61
II
6
Orang
75 Orang
Pegawai Kontrak
1000
Orang
Jumlah
1075
Orang
Pendidikan
S2
5
S1
62
SLTA Eselon
Jenis Kelamin
Orang
1008
II
1
III
4
IV
8
Laki-Laki
989
Perempuan
86
Orang
Orang
Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang telah diikuti oleh pegawai negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terlihat pada tabel di bawah ini: No
Jenis Diklat
Jumlah
1.
Diklat PPNS
13 orang
2.
Diklat PIM IV
7 orang
3.
Diklat PIM III
5 orang
Berdasarkan kedua tabel di atas secara kuantitatif
Keterangan
Pegawai Negeri di
instansi Satpol PP-WH Aceh cukup memadai, namun secara kualitatif masih terbatas. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya PNS kedepan melalui diklat-diklat teknis, seperti diklat struktural, fungsional dan diklat teknis lainnya. 2.2.2 Sarana dan Prasarana Adapun sarana/prasarana yang telah dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sampai dengan tahun anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sampai tahun 2012
No
Nama Barang/Alat
Unit
Tahun Pengadaan
1. 2. 3.
Kantor Kantor Mesjid
1 Unit 2 Unit 1 Unit
4. 5. 6.
Pos Jaga Gedung pembinaan Pick Up Pol PP
2 Unit 2 Unit 1 Unit
7. 8. 9.
Pick Up Pol WH Minibus Toyota kijang Innova Mobil Ambulance
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Eks BKD Provinsi NAD Pengadaan tahun 2008 Eks BKD Perombakan Pengadaan tahun 20082013. Pengadaan Tahun 2009 Pengadaan Tahun 2009 Kantor Gubernur Tahun 2005 Eks.Dinas Sy.Islam Th.2005 Eks. BKD thn.2005 Kantor Gubernur Tahun 2006
10.
Sepeda Motor Yamaha Vega
1 Unit
Hibah DPKKA th.2007
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Mobil Double Cabin Kasat Minibus Toyota Avanza Dump Truk Toyota Dyna Truk Dyna Rea Toyota Avanza Kijang Innova Pick Hilux Sepeda motor (trail)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit
Pengadaan Tahun 2008 Pengadaan Tahun 2009 Pengadaan Tahun 2009 Pengadaan Tahun 2011 Pengadaan Tahun 2012 Pengadaan Tahun 2012 Pengadaan Tahun 2012 Pengadaan Tahun 2013
Ket
DPKKA
Sarana dan prasarana yang ada untuk saat ini cukup memadai dalam menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rincian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berdasarkan renjana kerja tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini:
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Provinsi
NO 1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) 2
Target Target SPM IKK 3
4
Target Indikator Lainnya 5
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
29
36
43
50
20
27
24
_
_
1
Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat
7% meningkat penyelesaian sengketa dari tahun sebelumnya
2
Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik
4% menurun tingkat pelanggaran dari tahun sebelumnya
36
32
28
24
20
39
35
37
_
_
1%
1%
1%
2
Meningkatnya kapasitas SDM Pol PP dan WH
4% meningkat dari tahun sebelumnya
64
68
72
76
80
72
83
77
_
_
12%
11%
5%
belum belum belum mencapai mencapai mencapai target target target
Banda Aceh, 18 Juli 2014
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh 2.4.1 Tantangan Di antara tantangan-tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalani tugas dan fungsinya adalah: 1. Bermunculan badan usaha tanpa izin dan penimbunan BBM; 2. Kurangnya koordinasi dengan pemuka ulama di kabupaten/kota untuk mencapai persamaan persepsi terhadap pelaksanaan Qanun Syariat Islam; 3. Adanya pelanggaran Perda, qanun kebijakan Pemerintah Daerah dalam masyarakat.; 4. Adanya pemahaman masyarakat terhadap tugas fungsi Satpol PP-WH yang kurang komunikatif dan persuasif. 5. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Satpol PP-WH disebabkan beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat yang melibatkan oknum Pol PP-WH.
2.4.2
Peluang Diantara peluang-peluang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Aceh
sebagai
perangkat
pemerintah
yang
dapat
menunjang
Program
pembangunan Aceh ke depan adalah sebagai berikut: 1. Adanya
dukungan
dan
komitmen
Pemerintah
Daerah
dalam
upaya
meningkatkan penegakan Perda dan Qanun Syariat Islam. 2.
Adat Istiadat Aceh yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai keagamaan;
3. Hubungan dan pola pembinaan yang baik dengan Kabupaten/Kota serta instansi pembina Departemen Dalam Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP-WH; 4. Kebijakan Syariat Islam di Provinsi Aceh menjadi prioritas pembangunan daerah; 5.
Adanya peluang pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan/pekerjaan aparatur di pemerintah daerah Provinsi Aceh;
6.
Kewenangan otonomi khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program/kegiatan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPA di masa datang. Kondisi tersebut menjadi penting diantisipasi untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang muncul bagi pelayanan kinerja SKPA. Di samping itu mengabaikan isu-isu strategis dapat menghilangkan peluang peningkatan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu-isu strategis SKPA merupakan hasil analisis internal dan eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPA di masa lima tahun mendatang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah antara lain: 3.1.1. Masih lemahnya organisasi, tata laksana dan SDM Aparatur Efektifitas,
efisiensi
dan
profesionalisme
pelaksanaan
suatu
organisasi
pemerintahan sangat bergantung dari struktur organisasi, tatalaksana, dan juga dukungan sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai mengenai pembenahan struktur, qanun-qanun kelembagaan yang sampai saat ini belum terealisasi. Disamping diperlukan pula dukungan penempatan sumber daya daya aparatur yang tepat dan berkompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1.2 Pelaksanaan nilai-nilai qanun Syariat Islam dan Perda trantibum yang belum maksimal
Pelaksanaan nilai-nilai qanun Syariat Islam dan Perda trantibum di aceh belum maksimal,
terutama
disebabkan
oleh
masih
kurang
pemahaman
pemahaman,
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat Aceh. Identifikasi permasalahan organisasi tertuang secara rinci pada lampiran tabel berikut ini.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Provinsi
Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
1
Capaian/Kondisi Saat ini
2
Standar yang Digunakan
3
Sumber Daya Manusia
Belum ada personil Pol PP-WH yang mengikuti Pendidikan dasar Pol PP-WH; Terbatasnya tenaga dan keahlian PPNS; kurangnya pemberdayaan PNS
Jumlah Personil Pol PP-WH yang memperoleh Pendidikan Dasar Pol PP-WH; Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PPNS; Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan diklat teknis lainnya
Sumber Daya Lembaga
Belum disahkannya Qanun tentang Struktur Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah; Belum berjalannya lembaga Satpol PP-WH kab/kota secara maksimal
Sumber Daya Teknologi Informasi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)
4
5
6
Kurangnya anggaran
Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pol PP-WH; Kurangnya kerja sama dan dukungan dengan instansi terkait
Terkendala pelaksanaan kegiatan di lapangan; terhambatnya proses penegakan hukum dan penyelesaian kasus; Kurangnya kemampuan aparatur dalam penyelesaian tugastugas kelembagaan
Jumlah Qanun yang dihasilkan berkaitan dengan penguatan lembaga; Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan
Kinerja lembaga Pol PP-WH belum maksimal
Kurangnya perhatian dan upaya Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian kondisi tersebut ; Terkendalanya lembaga dalam pemberian dukungan terhadap Program pembangunan daerah
Belum maksimalnya kinerja lembaga Pol PP-WH; Masih kurangnya koordinasi kegiatan Pol PP-WH se kab/kota
Belum adanya media untuk publikasi/penyebaran opini
Jumlah Sarana atau media informasi
Belum tersedia anggaran untuk program dimaksud
Belum adanya dukungan dari instansi terkait
Kurang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas kelembagaan
Aspek Hukum
Sosialisasi Perda Trantibum dan Qanun Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; Sedikitnya kasus yang diterima oleh pihak terkait dari banyaknya kasus yang diajukan
Jumlah sosialisasi Perda trantibum dan qanun syariat Islam; Jumlah kasus yang ditangani; Jumlah kasus yang sampai ke JPU dan Mahkamah syar'iyyah
Kurangnya kegiatan sosialisasi penegakan Perda/qanun; kurangnya pelimpahan kasus yang ditangani lembaga kepada pengadilan
Kerjasama dengan pihak terkait belum terkoordinasi dengan baik
Pelanggaran terhadap qanun/perda trantibum dan syariat Islam
Aspek Finansial
Pemasukan kas daerah melalui PAD masih sedikit
Jumlah Penertiban izin usaha
Petugas lapangan belum bekerja secara maksimal
Tidak adanya kerjasama yang intensif dengan berbagai instansi
Belum terbinanya komunikasi yang baik dengan pejabat terkait menyangkut PAD
Aspek Sosial Masyarakat
Belum terjalinnya Kerja sama yang baik dengan Ulama, organisasi masyarakat, dan penegak hukum
Persentase kerja sama dengan instansi terkait
Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait
Kurangnya dukungan dari instansi terkait
Belum terbinanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait
Banda Aceh, 18 Juli 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH ACEH
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih periode tahun 2012-
2017 adalah ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UUPA SEBAGAI WUJUD MOU HELSINKI ”. Dalam
mewujudkan
visi
Aceh
tersebut ditempuh
melalui
5
(lima)
misi
pembangunan Aceh yaitu sebagai berikut: 1.
Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi.
2.
Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat
3.
Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
4.
Melaksanakan
pembangunan
Aceh
yang
proporsional,
terintegrasi
dan
berkelanjutan 5.
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA Mempelajari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai perangkat pemerintah semakin dituntut meningkatkan perannya dalam mensukseskan program-program pemerintah tersebut, melalui program-program yang relevan sesuai dengan TUPOKSI kelembagaan. Misi pemerintah Aceh point satu dan dua sangat signifikan dengan tugas dan fungsi Satpol PP-WH yang notabene sebagai lembaga pemerintah penegak Perda atau Qanun. Dimana manifestasi program dan kegiatannya terakomonir dalam Program unggulan (prioritas pembangunan) sub II keberlanjutan perdamaian. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang
keberlanjutan
perdamaian;
meningkatnya
penyelenggaraan
kehidupan
masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai
dinul Islam; meningkatnya pemehaman, penghayatan, pengalaman dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam; meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintah untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai dinul Islam dan mengangkat kembali budayabudaya Aceh yang Islami. 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Berpijak pada permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelayanan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh serta dinamika atau fenomena yang ada baik pada skala internasional, nasional maupun regional/local yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini, maka identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No 1
1
Isu Strategis Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional/Lokal
Lain-lain
2
3
4
5
Pelanggaran HAM oleh Pol PP-WH
Isu perdamaian sesuai dengan MoU Helsinki; Qanun Munculnya organisasi masyarakat yang hukum jinayah belum disahkan; Opini yang kontra terhadap pelaksanaan syariat Islam di berkembang dalam masyarakat sipil Aceh bahwa Aceh Syariat Islam penghambat HAM; Penegakan Syariat Islam dianggap belum memenuhi rasa keadilan
2
Desakan Peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan lingkungan hidup
Menjamurnya pedagang kaki lima; Kurang sadar pajak;
Pendidikan/ketrampilan; Pemetaan pasar belum terkoordinir dengan baik; Syariat Islam diekspos sebagai penghambat investasi daerah; Peningkatan PAD melalui sektor pajak belum maksimal.
3
Terbentuk stigma negative terhadap Agama Islam
Terorisme dan kelompok garis keras
isu pemurtadan dan aliran sesat
4
Kurangnya kepeduliaan terhadap kelompok rentan
Tuna wisma, pengangguran, anak-anak telantar; Pengungsi gelap dan pencari suaka muslim; Tuna susila dan seks bebas; Penggalakan budaya melalui aspek pariwisata
Menjamur tuna wisma dan anak jalanan; Menjamurnya kelompok punker dan pergaulan bebas; Penyalahgunaan obat-obat terlarang/Narkoba;
5
Kehidupan demokrasi meningkat
Kebebasan berpendapat;
Maraknya demonstrasi
6
Kemajuan Informasi dan teknologi tidak dapat dibendung
Penyalahgunaan teknologi informasi
Peran pendidikan agama dimaksimalkan; Maraknya situs-situs porno di kalangan pelajar; Akselerasi informasi yang tersebar berdampak meningkatnya daya kritis masyarakat Aceh
7
Modernitas dan arus globalisasi
Konser musik, ajang kecantikan dan peragaan busana
Masyarakat Aceh mulai meminati berbagai konser, ajang kecantikan, peragaan busana dan sejenisnya
8
Keamanan Aceh menjadi perhatian dunia internasional
Kewenangan dan otonomi khusus
Belum lahir qanun-qanun penjabaran dari pasalpasal dalam UUPA
Banda Aceh, 18 Juli 2014 EPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH ACEH
Drs. Alhudri, MM Pembina Utama Muda Nip. 19681122 199009 1 001
Identifikasi SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) dan Penentuan Alternatif Strategi Identifikasi SWOT diperoleh dari hasil analisis permasalahan lembaga dan isu-isu strategis, pemetaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2 Identifikasi SWOT dan Alternatif Strategi
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang (opportunities):
Ancaman (threats):
1. Adat istiadat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan; 2. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penegakan Perda dan Qanun Syariat Islam; 3. Hubungan dan pola pembinaan yang baik dengan Kabupaten/Kota serta instansi pembina Departemen Dalam Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP-WH; 4. Kebijakan Syariat Islam di Provinsi Aceh menjadi prioritas pembangunan daerah; 5. Adanya peluang pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan/pekerjaan aparatur di pemerintah daerah Aceh; 6. Kewenangan otonomi khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh 7. Potensi sumber daya alam sangat dibutuhkan pengelolaannya oleh aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam pengembangan wilayah provinsi Aceh
1. Kondisi sosial ekonomi banyak yang memprihatinkan; 2. Tingkat pelanggaran Perda dan qanun Syariat Islam yang relatif meningkat; 3.Masuknya invansiinvansi/budaya asing yang mempengaruhi agama, budaya dan adat istiadat masyarakat lokal; 4. Penyalahgunaan teknologi informasi di kalangan masyarakat luas. 5. Munculnya pemahaman agama yang bertentangan dengan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. 6. Munculnya organisasi-organisasi masyarakat yang kontra terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh;
Kekuatan (Strengths) : 1. Adanya Dukungan Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan dukungan terhadap pemeliharaan perdamaian melalui pelaksanaan ketentraman dan Ketertiban. 2. Network yang luas dengan Kab/Kota di lingkungan Provinsi Aceh, Kab/Kota di Provinsi lain Departemen/LPND di Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen PUM), Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. 3. Visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih tahun 2012-2017.
Alternatif Strategi (SO) : 1. Memanfaatkan berbagai potensi untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 2. Memanfaatkan jaringan network dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah maupun sebagai sumber informasi teknik manajemen dan sharing pengalaman 3. Memberikan kesempatan kepada pegawai (khususnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ) untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri 4. Memanfaatkan dengan bijaksana kewenangan khusus Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengembangkan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
Alternatif Strategi (WO) : 1. Memanfaatkan kekuatan sumber daya alam untuk memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana 2. Memanfaatkan peluang kebijakan Pemerintah Aceh yang menempatkan syariat Islam sebagai prioritas pembangunan 3. Menyiasati keterbatasan anggaran dengan menetapkan skala prioritas (urgensi) 4. Mengoptimalkan peran network untuk mengatasi keterbatasan anggaran
Kelemahan (Weaknesses) : 1. Belum disahkannya qanun tentang struktur satuan organisasi dan tata kerja pemerintah yang berdampak pada penguatan lembaga; 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana khususnya media untuk publikasi; 3. Keterbatasan kualitas Sumber daya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan PPNS; 4. Keterbatasan anggaran pengembangan sarana prasarana dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; 5. Lemahnya aturan Qanun yang mengatur tentang penegakan Syariat Islam di Aceh, sehingga tindakan yang diambil oleh Penegak Qanun/Penyidik tidak tuntas. 6. Belum adanya prosedur tetap Satpol PP-WH dan PPNS untuk pedoman pelaksanaan tugas di lapangan. 7. Kurangnya kerjasama secara intensif dengan instansi terkait berkaitan dengan pemasukan kas daerah melalui PAD; 8. Perbedaan persepsi antara Ulama, penegak Hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat secara luas tentang penegakan Syariat Islam di Aceh.
Alternatif Strategi (ST): 1. Mengusahakan agar berbagai ancaman eksternal (keamanan) tidak mempengaruhi misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 2. Menjaga Ketentraman, ketertiban dengan penegakan Peraturan Daerah (qanun) dan Penerapan Syari’at Islam 3. Memfokuskan pada misi kepala/wakil kepala daerah terpilih sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan Pembangunan Aceh seutuhnya.
Alternatif Strategi (WT) 1. Mengadakan berbagai sarana dan prasarana dengan keterbatasan dana 2. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah (Qanun), syariat Islam, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI dan MISI Terkait Visi dan Misi Gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah menetapkan visi lembaganya yaitu “MENJADI LEMBAGA PENEGAK QANUN DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH YANG PROFESIONAL DAN KREDIBEL UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM
MENDORONG
TERWUJUDNYA
MASYARAKAT
ACEH
YANG
BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi Gubernur Aceh serta isu-isu strategis yang disesuaikan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai misi sebagai berikut, yaitu : 1. Memperkuat mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan penegakan Qanun dan kebijakan kepala daerah. 2. Meningkatkan
intensitas
penegakan
Qanun
(Peraturan
Daerah)
dan
Kebijakan Kepala Daerah serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di dalam kehidupan masyarakat. 3. Berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA Tujuan jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah: 1. Terwujudnya birokrasi penegakan Qanun dan kebijakan kepala Daerah yang modern;
2. Tercapainya kondisi masyarakat yang taat hukum, serta tercapainya keadaan ;dinamis
yang
memungkinkan
pemerintah
dan
masyarakat
melaksanakan
kegiatannya secara teratur dan lancar; 3. Terbentuknya kerjasama antar stakeholder yang terkait dengan tugas peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Perwujudan tujuan di atas akan dicapai dengan cara memenuhi sasaran sebagai berikut, yaitu: 1. Meningkatnya kompetensi SDM dan dukungan manajemen; 2. Meningkatnya pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana; 3. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum; 4. Memfasilitasi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota; 5. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi Qanun dan kebijakan kepala daerah; 6. Meningkatnya pengawasan pengawasan pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala Daerah; 7. Meningkatnya fungsi pemeriksaan terhadap hasil temuan pelanggaran qanun dan kebijakan daerah; 8. Meningkatnya efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran qanun dan kebijakan kepala Daerah. Gambaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja ditampilkan dalam table berikut ini:
4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi yang ditempuh untuk tercapainya visi dan misi adalah: 1. Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Peningkatan kualitas SDM (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) 3. Tersedianya sarana dan prasana kerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi; 4. Peningkatan koordinasi, baik internal maupun ekternal dengan instansi terkait; 5. Mengembangkan sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan Kabupaten/Kota. 6. Meningkatkan sosialisasi syariat Islam baik di kalangan aparatur pemerintah daerah maupun di tengah-tengah masyarakat secara umum. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan sistem ketentraman dan ketertiban yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipaif dan akuntabel;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur; 3. Melakukan sosialisasi penerapan Syari’at Islam ke segenap lapisan masyarakat, baik di kalangan aparatur pemerintah daerah, maupun masyarakat Aceh secara keseluruhan.
4. Memperbaiki sistem serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan perkembangan IPTEK terutama di bidang ketentraman dan ketertiban; 5. Meningkatkan sumber daya aparatur (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah)
secara optimal melalui peningkatan profesional, produktivitas
dan
berakhlakul karimah (Cerdas, kreatif, disiplin, dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme); 6. Mengupayakan draf Qanun tentang Satpol PP-WH, PPNS dan petunjuk teknis petugas di lapangan. 7. Meningkatkan sistem koordinasi dengan instansi terkait;
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A.
PROGRAM dan KEGIATAN Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka program yang akan menjadi prioritas adalah: 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, meliputi kegiatan:
a. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja; b. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan;
c. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI POLRI dan Kejaksaan;
d. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;
e. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah; f.
Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi dan cegah dini;
g. Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan keamanan Pemilu; h. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP; i.
Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota;
j.
Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi;
k. Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota; l.
Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kabupatenkota;
m. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH); n. Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se-kabupaten/kota;
o. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se-kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
p. Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat islam bagi aparatur. q. Peningkatan kapasitas Pol PP; r.
Peningkatan Kapasitas PPNS;
s. Pengawasan pelaksanaan Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub tentang trantibum;
t.
Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan: a. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun dan kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus;
b. Fasilitasi penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP); c. Pendidikan dan Pelatihan PPNS; d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; e. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan; f.
Pembinaan mental dan fisik aparatur;
3. Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah, meliputi kegiatan:
a. Koordinasi kerja sama permasalahan pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah;
b. Pengelolaan data dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah;
c. Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah; d. Inspeksi dan investasi pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah; e. Fasilitasi pemeriksaan dan penindakan kasus pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a. Sosialisasi peran Pol PP-WH dengan Pengusaha;
b. Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh;
c. Rapat koordinasi dalam rangka pengawasan qanun syariat Islam.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan beberapa program dan kegiatan SKPA selama lima tahun kedepan, adapun rumusan indikator kinerjanya disajikan pada bab ini, dimana secara langsung memberi gambaran kinerja yang akan dicapai SKPA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Adapun indikator Kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat; 2. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik; 3. Meningkatnya kapasitas Pol PP-WH. Indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam tabel 6.1.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator
1
2
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
7
Tahun 5 8
9
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
3
4
5
6
1.
Otimalisasi Penyelesaian sengketa berbasis masyarakat
50%
22
29
36
43
50
35%
2.
Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik
40%
36
32
28
24
20
20%
3.
Meningkatnya kapasitas Pol PP-WH
60%
64
68
72
76
80
20%
,
Banda Aceh, 18 Juli 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH ACEH