RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2020
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KANTOR KECAMATAN KUTOWINANGUN TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kecamatan Kutowinangun berada pada bagian timur
Ibu Kota
Kabupaten Kebumen dengan luas Wilayah 3.373 hektar atau 33,73 Km2 Yang terdiri dari 36,71 % tanah sawah dan 63,29 % tanah kering,terdiri dari 19 desa dengan jumlah penduduk seluruhnya 48.777 jiwa terdiri dari
laki-laki 24.132 jiwa dan perempuan 24.645 jiwa dimana
berdasarkan topografi Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 8,47 meter diatas permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut : Sebelah Barat
: Kecamatan Kebumen
Sebelah Timur
: Kecamatan Prembun
Sebelah Utara
: Kecamatan Poncowarno.
Sebelah Selatan
: Kecamatan Ambal
Penduduk Kecamatan Kutowinangun mayoritas bertani (bercocok tanam) Potensi yang dapat dikembangkan . DesaLundong,Mekarsari,Babadsari,Ungaran,Tanjungsari,Pejagatan,Ka rangsari, Kaliputih.
:Kerajinan
kayu(Kusen,meubeler,parut) Desa Mrinen,Lundong,Triwarno
:Kerajinan
dari
logam
( kompor,porot ) Desa Kutowinangun,Babadsari
:Kerajinan batik dan makanan
Desa Triwarno,Babadsari,Mekarsari :Pembibitan tanaman Desa Pejagatan
:Industri
kecil
dari
tanah
liat
(grabah) Dalam bidang pendidikan Kutowinangun sudah memiliki sarana pendidikan mulai dari Kelompok bermain,TK,sampai SLTA. bidang
Kesehatan
memiliki
Puskesmas,Puskesmas Muhammadiyah. Aparatur
rawat
Dalam
Kecamatan
Pemrintahan
beberapa
inap,Puekesmas
menjalankan
Kutowinangun
pelayanan
serta
pembantu,PKU pemerintahan
melaksanakan
fungsi-fungsi
seperti tugas
diantaranya
tugas-tugas
penyelenggaraan
Pemerintahan,Pembangunan,Kemasyarakatan melaksanakan
fasilitas
Dalam
termasuk
melaksanakan
didalamnya tugas
yang
didelegasikan oleh Bupati kepada Camat,yang dalam menjalankan tugas
Pemerintahan umum selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Kutowinagun
serta
Unit
Pelaksana
Dikpora,UPT BPPKB,UPTD
Teknis
Dinas
seperti
UPTD
Pertanian dan Kehutanan,UPTD PU,UPTD
Puskesmas,UPTD SDA dan Sekolah baik Negeri maupun Swasta. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan,4 Kasi,2 Kasubag dan 24 Staf ( termasuk Sekdes ),dan Kepala Desa. Melalui penyusunan Renstra Kecamatan ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kutowinangun. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
agar
dapat
mengambil
peluang
yang
ada
dan
mampu
mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam
bentuk
Kutowinangun
Renstra dapat
Kecamatan.
menunjukan
Dengan
demikian
eksistensinya
Kecamatan
sebagai
instansi
penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima. B. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten
Kebumen
Tahun
2016-2020,
landasan
hukum
yang
digunakan antara lain : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4389 ) ; e. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ). f. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); h. Undang-Undang Keuangan
Nomor
antara
33
Tahun
Pemerintah
2004
Pusat
tentang
dan
Perimbangan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); i. Undang-Undang Pembangunan (Lembaran
Nomor Jangka
Negara
17
Tahun
Panjang
Republik
2007
Nasional
Indonesia
tentang Tahun
Tahun
Rencana 2005-2025
2007Nomor
33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); l. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementrian
Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lemb.n Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); p. Perturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); q. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; r. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ; s. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyuarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64); t. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1); u. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); v. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36; w. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut : 1) Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Kutowinangun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima. 2) Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun dan menyusun laporam pertanggungjawaban kinerja Kecamatan
Kutowinangun
dalam
bentuk
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2020. Adapun
tujuan
dari
penyusunan
Renstra
Kecamatan
Kutowinangun adalah untuk : 1) Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2020. 2) Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2020, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Kebumen. 3) Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Kutowinangun setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). D. HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTOWINANGUN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA E. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistimatika penulisan sebagai berikut : BAB 1
PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Kutowinangun masa kini, kelemahan dan kekuatan internal,
peluang
dan
tantangan
eksternal,
rumusan
permasalahan strategi yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Kecamatan Kutowinangun serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu
strategis
pembangunan
Kecamatan
Kutowinangun
Tahun 2016-2020. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan pembangunan
yang
akan
dilaksanakan
oleh
Kecamatan
Kutowinangun dalam kurun waktu (5) tahun mendatang sampai dengan Tahun 2020. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat
indikator
kinerja
Kecamatan
Kutowinangun
yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020. BAB VII PENUTUP Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Lampiran
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUTOWINANGUN 1. Tugas Pokok Kecamatan Kutowinangun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,
Camat
mempunyai
Tugas
Pokok
melaksanakan
Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Urusan Otomi Daerah. 2. Fungsi Camat : Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. pengkoordinasian
upaya
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum ; c. pengkoordinasian
penerapan
dan
penegakan
perundang-
undangan; d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. pengkoordinasian
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat kecamatan; f.
pelaksanaan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;
g. pelaksanaan kegiatan pembinaan social kemasyarakatan; h. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah; i.
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
j.
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
pembangunan
dan
pengembangan partisipasi masyarakat; k. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; l.
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
m. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa; n. pelaksanaan
penyusunan
program,
pembinaan
administrasi,
ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan ; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi , pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan adminsitrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrsasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kerasipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi; f.
pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya; h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; i.
koordinasi dengan satuan kerja kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
j.
koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum diwilayah kecamatan; l.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. 4. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntasi,
penerimaan
kas,
pengeluaran
kas,pembukuan
dan
pelaporan. 5. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana,
penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
percepatan
pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan. 6. Seksi Tata Pemerintahan Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
seksi
tata
pemerintahan
mempunyai fungsi; a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan; b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa; c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang kegrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelayanan pembuatan kartu penduduk dan kartu keluarga; e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f.
pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ditingkat kecamatan; i.
pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ditingkat kecamatan;
j.
penyusunan
program,
penyelenggaraan,
pembinaan
serta
inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa; k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa; l.
administrasi desa;
m. pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
Kepala
Desa
beserta
perangkat desa; n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa ditingkat kecamatan; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. 7. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Seksi
ketentraman
dan
ketertiban
mempunyai
tugas
untuk
melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk
melaksanakan
tugas
seksi
ketentraman
dan
ketertiban
mempunyai fungsi; a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah; b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam pemantapan
kesadaran
masyarakat
dalam
rangka
berbangsa
dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa serta social politik; d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu; e. pemberian
rekomendasi
tanggungjawabnya;
perizinan
sesuai
prosedur
dan
f.
penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat ditingkat desa;
g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; h. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hokum dalam wilayah kerjanya; i.
pelaksanaan Indonesia
koordinasi
dan/atau
dengan
Tentara
Kepolisian
Nasional
Negara
Indonesia
Republik mengenai
programdan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan; j.
pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah
kerjanya
untuk
mewujudkan
ketentraman
dan
ketertiban umum masyarakat; k. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban; l.
pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas
perundang
dan
fungsinya
undangan
dibidang
dan/atau
penegakan
Kepolisian
Negara
peraturan Republik
Indonesia; m. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. 8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
mempunyai
tugas
untuk
mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat. Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
seksi
pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi ; a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; d. kordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan; e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f.
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah; i.
penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j.
pelaksanaan tugas tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. 9. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi
kesejahteraan
mengkoordinasikan
sosial
penyusunan
mempunyai rencana
dan
tugas
untuk
program
serta
melaksanakan kesejahteraan sosial. Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
seksi
kesejahteraan sosial mempunyai fungsi ; a.
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial,;
b.
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah rega dan kesehatan; c.
koordinasi
dan
fasilitasi
pemeliharaan
dan
pengembangan
kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d.
penanganan bencana alam dan bencana sosal;
e.
pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas
kesejahteraan sosial diwilayah kerjanya; dan 10.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas
dan fungsinya.
4. Struktur Organisasi Kecamatan Kutowinangun BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
B. SUMBER DAYA KECAMATAN KUTOWINANGUN 1. Kondisi Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan Kutowinangun
didukung
dengan
fungsinya, Kecamatan
ketersediaan
dan
kemampuan
sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Kutowinangun sampai dengan tahun 2014 sebanyak 31 orang yang terbagi dalam Sekretariat dan
4
Seksi.
Kondisi
kepegawaian
berdasarkan
eselonering
digambarkan pada tabel dibawah ini : Tabel 1. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2014 No.
Uraian
Eselon II -
Eselon III 1
Eselon IV -
1
Camat
2
Sekretariat
-
1
3
Kasi Tapem
-
4
Kasi PM
5
Staf Jumlah -
1
2
4
7
-
1
3
4
-
-
1
1
2
Kasi Kesos
-
-
1
1
2
6
Kasi Trantib
-
-
1
3
4
7
Sekretaris Desa
-
-
-
11
11
-
2
6
23
31
JUMLAH
Berdasarkan Data tersebut diatas, Sekretariat menjalankan Fungsi Koordinasi secara Intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan SKPD di Kabupaten untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Tabel 2. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 No.
Uraian
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
1
Camat
-
1
-
-
-
-
1
2
Sekretariat
1
-
1
5
-
-
7
3
Kasi Tapem
1
-
-
3
-
-
4
4
Kasi PM
-
1
-
1
-
-
2
5
Kasi Kesos
-
1
-
1
-
-
2
6
Kasi Trantib
1
-
-
3
-
-
4
7
Sekretaris
-
-
-
11
-
-
11
3
3
1
24
-
-
31
Desa JUMLAH
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kutowinangun berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2. Kapasitas dan Kapabilitas Karyawan berkaitan erat dengan tingkat Pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2, tingkat Pendidikan Karyawan Kecamatan yang paling banyak adalah Lulusan SLTA. Secara
Normatif
merupakan
modal
dasar
yang
penting
dalam
peningkatan Kinerja Kecamatan secara umum. Jumlah Karyawan yang menamatkan Pendidikan S2 dan S1 cukup Besar tercatat 6 (enam) orang, ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
Tabel 3. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Berdasarkan Usia Tahun 2014 No.
Uraian
Kelompok Usia (Tahun) 20-30 -
31-40 -
41-50 1
51-60 -
Jumlah
1
Camat
2
Sekretariat
-
-
1
6
7
3
Kasi Tapem
-
2
1
1
4
4
Kasi PM
-
-
-
2
2
5
Kasi Kesos
-
1
1
-
2
6
Kasi Trantib
-
-
2
2
4
7
Sekretaris Desa
-
1
4
6
11
-
4
10
17
31
JUMLAH
1
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kutowinangun berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel 3. Produktifitas Karyawan selain terkait dengan Kompetensi atau terkait dengan Pendidikan juga terkait dengan Usia. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3, kelompok usia Karyawan Kecamatan Kutowinangun yang paling banyak adalah Kelompok usia 51 – 60 Tahun sebanyak 17 orang atau 54,83 %. Diikuti kelompok 41 – 50 sebanyak 10 orang atau 32,25 % dan Kelompok Usia 31 - 40 Tahun sebanyak 4 orang atau 12,9 %. Jumlah Karyawan yang masuk dalam kategori usia Puncak Kelompok usia produktif yang merupakan modal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja hanya sebanyak 14 orang dalam kategori usia 3140 dan usian 41-50 Tahun. Sedangkan 17 orang Karyawan masuk kelompok usia 51-60 Tahun atau 54,83 % merupakan kelompok usia yang
produktifitasnya
kurang,
sehingga
kinerja
ini
akan
mempengaruhi Kinerja Kecamatan. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap
jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kutowinangun pada tabel 4 sebagai berikut :
NO.
URAIAN SARPRAS
JUMLAH
SATUAN
Sarana 1
Genset
2
Unit
2
Mobil
1
Unit
3
Sepeda Motor
5
Unit
4
Lemari
11
Buah
5
Meja
53
Buah
6
Kursi
129
Buah
7
AC Split
3
Unit
8
Handycam
0
Unit
9
Sound System
1
Unit
10
Kamera
1
Unit
11
Server
2
Unit
12
LCD
1
Unit
13
PC Komputer
5
Unit
14
Note Book
1
Unit
15
Printer
7
Unit
16
Jaringan Distribusi Lain-lain
1
Unit
4
Unit
5.000 w
VA
-
-
Prasarana 1
Tanah 3.992
Bangunan m2
dibangun
Kantor pada
tahun 1986 2
Instalasi Listrik
3
Aset Tetap Lainnya
C. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN Gambaran kinerja Kecamatan Kutowinangun 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :
TABEL 6 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator
Target
Kinerja Utama
SPM
Target
Target
Target Renstra Kecamatan
Realisasi Capaian Tahun 2011-
IKK
Indikator
Kutowinangun Tahun 2011-2015
2015
2015
Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Rasio Capaian Tahun ke2011
2012
2013
2014
2015
D. 3. Cccc 4.
Susunan Kepegawaian Kecamatan Kutowinangun , NO
1.
NAMA LENGKAP
PANGKAT /
KEDUDUKAN/
PEND.
GOLONGAN / NIP.
JABATAN
TERAKHIR
Drs. Agus
Pembina/ IVa
Susanto
19650521
Camat
S1
198603 1 011 2.
Drs
Penata tk.I / III d Sekcam
S2
19690823 198903 1 003 3.
Paijan, S.Sos
Penata tk.I / III d Kasi PM
S1
19610509 1985 03 1 008 4.
Siti Nurhidayati Penata tk.I / III d Kasi Kesos
Sarmud
19570507 198612 2 002 5.
Budi Widodo
Penata tk.I/ III d
Kasi Tapem
SLTA
Kasi Tramtib
SLTA
19551127 197709 1 001 6.
Suyatman
Penata / III d 19570910
KET
198302 1 003 7.
8.
Retno
Penata / III d
Kasubag
Sarmud
Andajani,BSc
19610924
Perenc. &
198608 2 001
Keu
Achmad
Penata Muda tk.
Staf
Sarmud
Nurhilal BSc
I / III c
Staf
SLTA
Staf
SLTA
Staf
SLTA
Staf
SLTA
19590421 198901 1 001 9.
Eni Heli
Penata Muda tk.
Atmanti
I / III b 19611023 198101 2 001
10. Sri Hartati
Penata Muda tk. I / III b 19550707 197803 2 005
11. Siswadi Untung Penata Muda tk. Tjahjono
I / III b 19580522 198503 1 006
12. Sujiatun
Penata Muda /
III b 19641108 198703 2 008 13. Suratno
Penata Muda /
Staf
SLTA
Staf
SLTA
Staf
SLTA
Staf
SLTA
Staf
SLTA
III b 19561011 198203 1 007 14. Sujiarto
Pengatur tk I III /b 119650520 198712 1 002
15. Untung Rohmat
Penata Muda tk. I / III b 19650115 198812 1 002
16. Pujilaswati
Penata Muda / III a 19620505 199103 2 008
17. Sugiarto
Pengatur Muda / II a
19630713 199201 1 001 18. Edy Triwibowo
Penata Muda /
Staf
SLTA
Staf
SLTA
Staf
SLTP
Pengatur Muda / Staf
SLTA
III a 19670919 199203 1 005 19. Suwardi
Pengatur Tk I II/d 19561006 198702 1 001
20. Sukiman
Pengatur / II c 19550801 198302 1 004
21. Miftahul Hidayat
II a 19671218 200701 1 001
22. Teguh Prayitno
Pengatur Tk I II/d 19640709 198603 1 010
Staf
SLTA
Sekdes
23. Muthoib
Pengatur Muda / Staf
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
II a 19590512 200701 1 002 24. Sugeng
Pengatur Muda / Staf II a 19600305 200701 1 001
25. Maksunul Ikhsan
Pengatur Muda / Staf II a 19600614 200701 1 002
26. Tusiyanto
Pengatur Muda / Staf II a 19610811 200701 1 006
27. Nasokha
Pengatur Muda / Staf II a 19621016 200701 1 006
28. Suparno
Pengatur Muda / Staf
II a 19630607 200701 1 016 29. Amad maksum
Pengatur Muda / Staf
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
II a 19660305 200701 1 031 30. Abidin Budi Harsono
Pengatur Muda / Staf II a 19670407 200701 1 028
31. Sri Rahayu
Pengatur Muda / Staf II a 19670511 200701 1 036
32. Sumyono
Pengatur Muda / Staf II a 19680403 200701 1 044
33. Walailiyah
Pengatur Muda / Staf II a
19670615 200906 2 001 34. Lukman Hakim Subiyakto
Pengatur Muda / Staf
SLTA
Sekdes
SLTA
Sekdes
SLTP
Sekdes
II a 19690926 200906 1 001
35. Maryono
Pengatur Muda / Staf II a 19750302 201001 1 011
36. Lasno
Juru / I c
Staf
19561201 200701 1 001
Penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen nomor 92 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan, maka kondisi pelayanan dapat ditinjau pada beberapa aspek sebagai berikut : a. Bahwa Camat sesuai dengan Peraturan Bupati mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. b. Untuk Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian
dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsure dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan, karena adanya keterbatasan SDM dan kurangnya personil maka pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal. c. Untuk Seksi-seksi dengan adanya anggaran yang sangat-sangat terbatas, maka untuk Tupoksi pada masing-masing seksi belum dapat dijalankan secara optimal. d. Untuk pelayanan kependudukan Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kecamatan Kutowinangun untuk pelayanan pembuatan Administrasi Kependudukan sudah dapat diakses (On Line) namun jaringan internet sering tidak aktif (Tidak On Line ) sehingga pelayanan KTP dan KK masih harus mengimput/mengakses ke Dispenduk Capil Kabupaten Kebumen.
2.4.
Sistem, prosedur, mekanisme Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya. Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin,mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya untuk menyampaikan laporan tepat pada waktuya.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS 3.1.
Kelemahan dan kekuatan internal ; Diagram analisis SWOT dengan analisis lingkungan strategis ANALISIS LINGKUNGAN
LINGKUNGAN INTERNAL
LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Tantangan
(strenght)
( Weaknes)
(Opportunities)
(Threats)
1. Tersedianya
1.Masih
1.Adanya
1.Masih kritis
Peraturan
kurangnya
dukungan
dan tingginya
Bupati
keahlian
pelatihan
tuntutan
tentang
SDM yang
secara teknis
masyarakat
rincian
menguasai
dari Dinas
akan
tugas
sarpras yang
terkait.
pelayanan
pokok,fungs
ada
i dan tata
2.Masih belum
2.Adanya dukungan
prima 2.Makin
kerja
optimalnya
kekeluargaan
banyaknya
Kecamatan.
dukungan
antar
anggaran
2.Tersedianya
dana dengan
karyawan
yang terserap
dukungan
sarpras yang
yang sangat
di
APBD.
memadai
baik.
Desa,sehingga
3.Sarana dan
3. masih
3.Makin
dituntut
Prasarana
kurang
tingginya
untuk bisa
yang cukup
profesionaln
kesadaran
mendampingi
memadai.
ya beberapa
masyarakat
secara
personel
akan
optimal.
organisasi
pentingnya
3.Makin
administrasi
rendahnya
kependuduka
tingkat
n
kesejahteraan bagi karyawan
Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini 1. Analisis Lingkungan. Setelah faktor-faktor lingkungan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat diidentifikasi, maka dilakukan analisis terhadap interaksi antara : Kekuatan dan peluang, kekuatan dan ancaman, kelemahan dan peluang, kelemahan dan tantangan. Aanalisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencermatan, pembobotan terhadap masing-masing point dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga masing-masing faktor lingkungan internal dan eksternal mencapai total nilai 100. Selanjutnya untuk tiap-tiap unsur dalam faktor lingkungan tersebut diberi nilai dari angka 1 – 4 menurut nilai kepentingan dan pengaruhnya. Nilai 4= sangat berpengaruh, nilai 3=berpengaruh,nilai =kurang berpengaruh, dan nilai 1=tidak berpengaruh.Bobot yang ada dikalikan nilai maka akan diperoleh score. Score inilah yang menentukan urutan prioritas mana yang paling
berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Secara rinci,
penghitungan analisis lingkungan strategis dapat dilihat pada tabel berikut : LINGKUNGAN STRATEGIS
BOBOT
NILAI
SCORE
RANKING
Analisis Lingkungan Internal A. Kekuatan ( Strenght ) 1. Tersedianya Peraturan
20
4
80
I
2. tersedianya dukungan APBD.
15
4
60
II
3.Sarana dan prasarana yang
10
3
30
III
25
4
100
I
10
4
40
III
15
4
60
II
Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan.
cukup memadai. B. Kelemahan ( Weaknes ) 1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada. 2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai. 3. Masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi.
100 Aanalisis Lingkungan Eksternal C. Peluang ( Opportunities ) 1. Adanya dukungan pelatihan
25
4
100
I
15
3
45
II
10
4
40
III
10
3
30
III
15
4
60
II
25
4
100
I
secara teknis dari Dinas terkait. 2. Adanya dukungan kekeluargaan antar karyawan yang sangat baik 3. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. D. Tantangan ( Threats ) 1. masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima 2. Makin banyaknya anggaran yang terserap di Desa, sehingga dituntut untuk bisa mnedampingi secara optimal. 3. Makin rendahnya tingkat
kesejahteraan bagi karyawan. 100 2. Issue Strategis. Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut : a. Dengan adanaya Peraturan Bupati tentang rincian tugas Pokok, fungsi dan Tat Kerja Kecamatan dan tersedianya dukungan Anggaran dari APBD serta adanya sarana prasarana yang memadai maka optimis untuk dapat mengatasi masalah yang ada di Wilayah Kecamatan Kutowinangun. b. Optimasi sumber daya yang ada ( tenaga/personil, dana dan sarana prasarana) serta adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait maka dapat untuk mengatasi rendahnya kualitas SDMnya serta meningkatkan pengetahuannya. c. Diharapkan dengan beban permasalahan di Wilayah Kecamatan Kutowinangun ada tambahan anggaran agar dalam menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan dapat secara optimal. d. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarkat akan pentingnya administrasi kependudukan, maka diharapkan untuk diadakan Sarpras pendukungnya. e. Dengan adanya kekeluargaan yang kuat antar karyawan, maka optimis untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Kutowinangun. 3. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
SKPD
Dengan adanya analisis lingkungan dan isu strategis tersebut diatas, maka Kecamatan Kutowinangun optimis untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang ada,apabila ada perubahan yang sangat berpengaruh sebagai berikut : a. Adanya kewenangan secara internal tentang pelayanan administrasi kependudukan. b. Tertib administrasi kependudukan dengan SIAK online dan dukungan personil yang memadai dan berdedikasi.
3.3.1 Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang perlu diadakan. Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan rumusan perubahan internal dan eksternal sebagai berikut : 1. Perubahan Internal a. Tercukupinya kebutuhan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang memadai agar tuntutan pekerjaan pada masing-masing struktur yang ada dapat berjalan optimal sehingga kekurangan personil segera tercukupi. b. Meningkatkan pembinaan Motivasi kerja yang proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan kerja. d. Menata dan menertibkan administrasi meliputi dokumentasi arsip, pustaka Kecamatan. 2. Perubahan Eksternal. a.
Mengintensifkan penyelenggaraan rapat dinas tingkat Kecamatan.
b.
Mengintensifkan koordinasi dengan pihak Muspika, UPTD/Niveo dan Desa.
c.
Mengintansifkan penyebaran informasi publik melalui media publik oleh PPID.
d.
Meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap masyarkat.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi SKPD Visi adalah
gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan,kemana Instansi
Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis,antisipatif dan inofatif. Adapun Visi Kecamatan Kutowinangun”KUTOWINANGUN MAJU SEJAH TERA DENGAN DUKUNGAN PELAYANAN PRIMA BERBASIS AGROBISNIS” 4.2.
Misi SKPD Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Kutowinangun dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kecamatan Kutowinangun dengan mengacu pada Misi Pemerintah Kabupaten adalah Sebagai berikut :
4.3.
Misi Kesatu
: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan dan Desa.
Misi Kedua
: Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Local Governance)
Misi Ketiga
: Memberdayakan Masyarakat dalam pengelolaan Infrastruktur Dasar Yang mendukung Agrobisnis.
Misi Keempat
: Menyediakan Akses Informasi yang mendukung peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
Misi Kelima
: Mendorong tumbuh kembangnya Teknologi Tepat Guna.
Tujuan ;
Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok fungsi selaras dengan Visi dan Misi Kecamatan Kutowinangun yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kutowinangun yaitu : a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik; c. Meningkatan koordinasi lintas sektor di tingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat. d. Memberikan pembinaan terhadap pemerintahan desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dilaksanakan seefisien mungkin; e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan sehingga masyarakat berperan aktif mendukung dan berpartisipatif dalam pembangunan . f.
Meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
4.4.
Sasaran ; a. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamtan dan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. b. Tertibnya administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan
baik;
c. Meningkatnya koordinasi lintas sektor ditingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat; d. Terbinanya pemerintah desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dapat dilaksanakan seefisien mungkin; e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipatif dalam pembangunan .
f.
Meningkatnya kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun selama kurun waktu 5 (tahun) 2010-2015. 4.5.
Strategi ; a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal. b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan. c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan. d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi/niveo di tingkat Kecamatan. e. Memberikan ketramplan kepada petugas pelayanan. f.
Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan.
g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai. h. Meningkatkan partisipatif masyarakat. 4.6.
Kebijakan ; Kebijakan
pembangunan
merupakan
pedoman
dalam
melaksanakan
program
dan
kegiatan
pembangunan
Kecamatan
Kutowinangun selama periode Tahun 2010-2015. a. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan reguler dengan PNPM – MP. b. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian musrenbang. c. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
d. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD. e. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya. f. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD 2005 – 2025.
BAB V PROGRAM 4.1. Program SKPD Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kutowinangun Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan Kutowinangun untuk administrasi perkantoran, yang terdiri dari beberapa kegiatan anatara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. c. Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operssional.
meningkatkan kualitas pelayanan dalam
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor. e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kantor. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan. h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah. 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. d. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. e. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair. 3. program Perencanaan Pembangunan. a. Kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam. b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 4. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah. a. Penyusunan Database dan Profil Desa?Kecamatan 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. a. Fasilitasi APBDes.
6. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa a. Pelatihan Perangkat Desa. b. Fasilitasi dan Pendampingan Pilkades. 7. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. a. Kegiatan pembinaan Organisasi kepemudaan. b. Pembinaan lembaga keagamaan. 8. Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. a. Penyiapan tenaga pengendali Ketentraman dan Ketertiban. b. Pembinaan Linmas Desa. 4.2. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan. Pagu Indikatif guna mendukung terlaksananya pelayanan yang prima dan profesional tertuang dalam Rencana Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2010 – 2015 sebagaimana terlampir.
BAB VII PENUTUP 7.1. Pedoman Transisi Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2020digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun sampai dengan Tahun 2015 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun periode berikutnya. 7.2. Kaidah Pelaksanaan Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutowinangun ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indika tor kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Renstra Kecamatan Kutowinangun ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Kutowinangun harus melaksanakan secara sungguhsungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Kutowinangun, 14 Januari 2011 CAMAT KUTOWINANGUN
DWI SULIYANTO, S.Sos. PEMBINA NIP. 19650521 198603 1 011
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD KECAMATAN KUTOWINANGUN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020: ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berpihak Kepada Rakyat”
MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
PROGRAM
1.Meningkatkan
Meningkatkan
Tersusunnya
- Mengoptimalkan
Memberikan motivasi Program
kinerja
pengetahuan,
dokumen rencana
dan
dan sarana
kesadaran dan
strategis
kepedulian
Kecamatan
terhadap
Kutowinangun
masyarakat dalam
selama kurun
- Memberikan
memberikan
waktu 5 tahun
motivasi ter-
kontribusi
( 2011 – 2015 )
Pegawai
pelayanan
meningkatkan SDM prasarana yang yang
memadai
ada
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kutowinangun
hadap petugas pelayanan
2.Meningkatkan
Menertibkan
Terciptanya tertib
Menertibkan
Melaksanakan tertib
Program peningkatan
tertib
administrasi
administrasi dan
administrasi
administrasi dan
kapasitas aparatur
perkantoran dan
kearsipan
perkantoran dan
kearsipan
pemerintah desa
Administrasi
kearsipan, sehingga data
kearsipan
dapat di file dengan baik
3.Meningkatkan
Meningkatkan
Terciptanya
Optimalisasi
Melaksanakan rapat
Program rapat-rapat
koordinasi dengan koordinasi lintas
sinkronisasi antara
koordinasi dengan
koordinasi dengan
koordinasidan
instansi dan
sektor dan
perencanaan
dinas/instansi dan
Dinas/Instansi dan
konsultasi dalam
masyarakat
pemerintah desa,
pembangunan
pemerintah desa
Pemerintah desa
daerah
sehingga dapat
SKPD Kecamatan
mewujudkan
dengan
pelayanan dan
Dinas/Instansi dan
birokasi yang
pemerintah desa
STRATEGI
KEBIJAKAN
cepat dan tepat
MISI 4.Meningkatkan
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
Memberikan
Terbinanya
Memberikan
Memberikan
Program peningkatan
Pembinaan
pembinaan
aparatur
pembinaan kepada
pelatihan kepada
kapasitas aparatur
pemerintahan
terhadap
pemerintah desa
aparatur pemerintah
aparatur pemerintah
pemerintah desa
desa
desa
desa
pemerintah desa, sehingga
pelayanan di perdesaan dapat dilaksanakan seefisien mungkin.
5.Meningkatkan
Meningkatkan
Terfasilitasinya
Meningkatkan
Menyusun pedoman
Program peningkatan
pemberdayaan
pemberdayaan
pemberdayaan
partisipatif
mengenai proses dan
partisipasi
masyarakat
masyarakat
masyarakat dalam
masyarakat
mekanismen
masyarakat dalam
melalui
pembangunan
perencanaan
membangun desa
pembinaan,
pembangunan
sehingga
beserta aplikasinya
masyarakat dapat
dalam praktek
berperan aktif
perencanaan
mendukung dan
pembangunan dan
berpartisipatif
melaksanakan
terhadap
fasilitasi
pembangunan
pelaksanaan
yang berdasarkan
rangkaian
Pancasila dan
musrenbang
undang-undang Dasar 1945.
