RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR TAHUN2013 - 2018
KANTOR KECAMATAN BOJONGGEDE JL. RAYA BOJONGGEDE NO. 316 TLP/FAX. (021) 8781078
i
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor,
serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Bogor melalui Penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sesuai Visi dan Misi yang baru yaitu Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia dengan perkembangan dinamika dan penetapan serta pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan yang dituangkan dalam 25 penciri, serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplikasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.
Cibinong, 2014 CAMAT BOJONGGEDE
ENDAY ZARKASYI, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 196706261988031008
ii DAFTAR ISI Kata Pengantar ……………………………………………………………..
i
Daftar Isi ……………………………………………………………………..
ii
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang …………………………………….
1
1.2 Landasan hukum ………………………………….
2
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………
6
1.4 Sistematika Penulisan ……………………………
6
: Gambaran Pelayanan Kecamatan Bojonggede 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……..
1
2.2 Sumber Daya ……………………………………….
6
2.3 Kinerja Pelayanan …………………………………
12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Kecamatan Bojonggede : Isu-Isu Strategis 3.1 Identifikasi Permasalahan ………………………
1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program ………………
1
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang ………………...
4
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis …………………….
9
: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi ………………………………………..
1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……..
4
4.3 Strategi dan Kebijakan …………………………..
5
: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan …….
Bab VI Bab VII
15
1
: Indikator Kinerja Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD ………………………………………..
1
: Penutup …………………………………………………..
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan
oleh
organisasi
dalam
rangka
pencapaian
tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sementara
berpedoman itu,
menyebutkan
pada
RPJMD
Undang-Undang
bahwa
Renstra
dan
Nomor SKPD
bersifat 25
indikatif.
Tahun
merupakan
2005
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di
dalam
ketentuan
lainnya
yaitu
Instruksi
Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah,
dinyatakan
bahwa
perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan
I-1
strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait
dengan
penyusunan
Renstra
SKPD,
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018 yang dituangkan dalm Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Bojonggede Kabupaten
Bogor
sebagai
salah
satu
SKPD
di
lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Kecamatan Bojonggede yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bojonggede yang merupakan dokumen prencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan
hukum
penyusunan
Renstra
Kecamatan
Bojonggede kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Jawa barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang I-2
dengan mengubang Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang
pembentukan
Daerah-Daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Perencanaan
Nomor
25
Pembangunan
Tahun
2004
Nasional
tentang
(Lembaran
sistem Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Nomor 4421); 6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
I-3
8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan; 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
21,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik I-4
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2013; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
(RPJPD)
Kabupaten
Bogor
Jangka
Tahun
Panjang
2005-2025
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); I-5
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; 29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Kewenangan
Penandatanganan
Dokumen
Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat. 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan
Renstra
Kecamatan
Bojonggede
Kabupaten
Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun
2013-2018
dengan
tugas
pokok
dan
fungsi
yang
diamanatkan kepada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam
penyusunan
Renja
Kecamatan
Bojonggede
Kabupaten
Bogor, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Bogor
dilakukan
Renstra oleh
Kecamatan
Tim
Bojonggede
Penyusun
Renstra
Kabupaten Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta
melibatkan Stakeholders Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan
masukan-masukan
dalam
penyusun
Renstra
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. I-6
Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
serta
pengumpulan
data-data
yang
berkaitan.
Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Sistematika
penulisan
Renstra
Kecamatan
Bojonggede
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
sitematika
penulisan, serta sistematika penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan organisasi
Kecamatan
Kecamatan Pelayanan
Bojonggede,
Bojonggede
Kabupaten
Sumber Bogor,
Daya Kinerja
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. BAB III ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Identifikasi
permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bojonggede, Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, K/L dan Renstra SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi
dan
Kebijakan
Kecamatan
Bojonggede
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
I-7
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program
kewilayahan
disertai
indikator
kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk periode Tahun 2013-2018. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada
bagian
ini
dikemukakan
indikator
kinerja
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang secara langsung
menunjukkan
kinerja
yang
akan
dicapai
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP
I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR 2.1
TUGAS,
FUNGSI
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR Kecamatan Bojonggede mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan di seksi perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan
tugas
pokok
tersebut
Kecamatan
Bojonggede
Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan ketatausahaan Kecamatan; 2. Penyelenggaraan
tugas
–
tugas
pemerintahan
umum
Kecamatan; 3. Pembinaan Pemerintahan Desa; 4. Penyelenggaraan Perekonomian; 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 6. Penyelenggaraan Pembangunan; 7. Pengkoordinasian
perangkat
daerah
dalam
wilayah
kerja
Kecamatan; dan 8. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat; Adapun
tugas
pokok
dan
fungsi
dari
masing-masing
sekretaris dan seksi sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam
pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
II-1
a.
Pengoordinasikan penyusunan program;
b.
Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kecamatan;
c.
Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
d.
Pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
e.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Kecamatan.
Sub
Bagian
membantu penyusunan
Program
Sekretaris program
dan
Evaluasi
dalam dan
mempunyai
melaksanakan
pelaporan
tugas
pengelolaan
Kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Kecamatan;
b.
Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Kecamatan;
c.
Pembinaan hubungan masyarakat;
d.
Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian membantu
Sekretaris
dalam
mempunyai tugas
melaksanakan
pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
umum,
urusan
rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c.
Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan
penyusunan
dan
pengelolaan
administrasi keuangan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan
II-2
tugas
sebagaimana
dimaksud,
sub
bagian
Keuangan
mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
b.
Pengelolaan
administrasi
penyusunan
anggaran
Kecamatan; c.
Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kecamatan.
2. SEKSI PEMERINTAHAN. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi
dan
pelaporan
menyelenggarakan
tugas
urusan
pemerintahan.
sebagaimana
Untuk
dimaksud,
Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi : a.
Penyelenggaraan
pembinaan
pemerintahan
desa
dan
kelurahan; b.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c.
Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; b. Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja Kecamatan; c. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
II-3
e. Penegakan peraturan daerah; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 4. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL. Seksi Kesejahteraan Rakyat memmpunyai tugas membantu Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a.
Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial;
b. Pembinaan pemberdayaan perempuan; c.
Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
d. Pembinaan keluarga berencana; e.
Pencegahan
dan
penanggulangan
bencana
alam
dan
pengungsi; f.
Pembinaan masalah sosial;
g.
Pembinaan kesejahteraan masyarakat;
h. Pembinaan kerukunan umat beragama; i.
Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
generasi
muda,
keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya; j.
Pengoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan, dasar dan pendidikan luar sekolah; dan
k.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. SEKSI PEREKONOMIAN. Seksi Perkonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan evaluasi,
bahan
dan
perumusan
pelaporan
urusan
kebijakan,
pelaksanan,
perekonomian.
untuk
II-4
melaksnakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Seksi
Perekonomian mempunyai fungsi: a.
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian;
b. Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; c.
Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian di bidang pertanian,
peternakan,
perikanan,
perkebunan,
dan
kehutanan; d. Pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; e.
Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan usaha kecil menengah;
f.
Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan;
g.
Pembinaan dan pengawasan pertambangan;
h. Pembinaan dan pengawasan perdagangan; i.
Investasi potensi penanaman modal daerah;
j.
Pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka
menunjang
keberhasilan
program
produksi
pertanian dan industri kecil; k.
Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perkonomian; dan
l.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. SEKSI PEMBANGUNAN Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi,
dan
melaksanakan
pelaporan tugas
urusan
pembangunan.
sebagaimana
dimaksud,
Untuk Seksi
Pembangunan mempunyai fungsi : a.
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan;
II-5
b. Pengkoordinasian, pelaporan
pembinaan,
langkah-langkah
dan
pengawasan
penanggulangan
serta
terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan; c.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
pembangunan
swadaya
masyarakat; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, disajikan dalam gambar 2.1 Gambar 2.1 CAMAT BOJONGGEDE SEKCAM
KASUB.BAG PROGRAM DAN EVALUASI
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN
SEKSI PEREKONOMIAN
KASUB.BAG KEUANGAN
SEKSI PEMBANGUNAN
UNSUR
UNSUR
UNSUR
UNSUR
UNSUR
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
Keterangan :
DESA
: Garis Instruktif : Garis Koordinatif
2.2
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KASUB.BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUMBER
DAYA
PADA
KECAMATAN
BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah
pegawai
keseluruhan
yang
ada
di
Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor sebanyak 39 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Honorer, Tenaga Sukwan dan PNS Sekdes. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :
II-6
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Bojonggede No 1. 2. 3. 4.
PEGAWAI
JUMLAH (ORANG) 26 2 5 7 40
PNS KONTRAK/HONORER SUKWAN PNS SEKDES JUMLAH
Tabel
diatas
menunjukkan
bahwa
pegawai
% 64,11 5,12 10,25 20,52 100
Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer dan Sukwan. sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS 33 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 10 orang elengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojonggede yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2014 N0 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jabatan/Staf Eselon III/a Eselon III/b Eselon IV/a Eselon IV/b Jabatan Fungsional Umum Sekdes Jumlah
Jumlah (orang ) 1 1 5 3 16 7 33
% 3,03 3,03 15,16 9,09 45,45 24,24 100
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 33 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Bojonggede
II-7
Kabupaten Bogor terdapat 6,07 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 51,51 %, golongan II sebanyak 39,39 %, Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu 3,03 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojonggede berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014 N0
Golongan
Jumlah (orang )
1.
IV
2
2.
III
17
51,51
3.
II
13
39,39
4
I
1
Jumlah
% 6,07
3,03
33
100
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Bojonggede
Kabupaten
pendidikan
dengan
sebesar
Bogor
Strata-1
yang lebih
ada,
maka
mendominasi
status yaitu
41.66 %, sedangkan yang paling rendah yaitu
tingkat SLTP sebesar 4,16 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojonggede Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
1.
Strata-2 ( S2 )
2
2.
Strata-1 ( S1 )
11
3.
Sarjana Muda/ D3
4
SLTA/SMK
5
SLTP Jumlah
3 16 1 33
% 6,06 33,33 9,09 48,48 3,03 100
II-8
Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan klasifikasi sarmud, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor umumnya tingkat perguruan
tinggi,
sehingga
produk
perencanaan
pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik. d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 8,34 % pegawai dengan tingkat strata-2, sedangkan strata-1 sebesar 41,66 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu, 8,34 % dengan latar belakang sarjana
muda. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel 2.6 Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojonggede Berdasarkan kesarjanaan N0 A.
B.
C.
Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu
Jumlah (orang )
Magister 1. Ilmu Hukum
1
2. Ilmu Managemen
1
Sarjana 1. Ilmu Pemerintahan
4
2. Sosial
4
3. Ekonomi
2
Sarjana Muda
2
Jumlah
14
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di
Kecamatan
Bojonggede
Kabupaten
Bogor.
Dengan
II-9
demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu menjadikan
perencanaan
pembangunan
di
yang ada Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, pegawai
juga
mendapat
non
pelatihan
penjenjangan
maupun
penjenjangan. Dari 33 pegawai Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terdapat
3,03 % yang telah mengikuti
penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 27,27 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7 Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Kecamatan Bojonggede yang mengikuti Penjenjangan N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang )
%
1.
Spama/Diklat PIM III
3
3,03
2.
Adum/Adumla/Diklat PIM IV
9
27,27
12
30,30
Jumlah
f. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Bojonggede Tahun 2009-2013
telah
ditetapkan
dalam
Peraturan
Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan,
semula
pada
Tahun
2009
sebesar
Rp.
2,009,293,000,- terealisasi sebesar Rp. 1,562,346,864 pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1,802,048,000,- terealisasi sebesar
II-10
Rp.
1,722,384,908
pada
Tahun
2011
sebesar
Rp,
2.505,286,000,- terealisasi sebesar Rp. 1,562,838,949 pada Tahun 2012 sebesar Rp. 2,928,802,000 terealisasi sebesar Rp. 2,269,863,781 dan pada Tahun 2013 sebesar Rp. 2.505,286,000,Perkembangan menurut
terelisasi anggaran
kelompok
sebesar dan
belanja
Rp.
realisasi dari
2,279,905,612 belanja
Tahun
daerah
2009-2013,
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Tahun 2009-2013 TAHUN
ANGGARAN ( RP .)
REALISASI
2009
2,009,293,000
1,562,346,864
2010
1,802,048,000
1,722,384,908
2011
2,505,286,000
1,562,838,949
2012
2,928,802,000
2,269,863,781
2013
2,505,023,000
2,279,905,612
g. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Kecamatan Bojonggede tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.9 di bawah ini : Tabel.2.9. Sarana Kerja Kecamatan Bojonggede NO
URAIAN
BANYAKNYA
SATUAN
2500
㎡
700
Unit (2 Lt) ㎡
1
Tanah
2
Gedung
3
Listrik
3
Jaringan
4
Air
1
Jaringan
5
Telephon
1
Line (1 Fax)
6
Area Parkir
1
Area
7
Ruang Rapat
1
Ruang
II-11
8
Ruang Arsip
1
Ruang
9
Taman Luar
1
Area
10
Mushola
1
Buah
11
Kendaraan Roda 4
3
Unit
12
Kendaraan Roda 2
3
Unit
13
Meja Rapat
8
Unit
14
AC
5
Unit
16
Komputer PC
5
Unit
17
Notebook
2
Unit
18
Meja Kerja
28
Unit
19
Kursi Kerja
20
Unit
20
Filling Kabunet
15
Unit
21
Rak Arsip
4
Unit
22
Jaringan Internet
1
Jaringan
23
Lemari Arsip
5
Uni
Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Kecamatan Bojonggede sebesar 25,8 ㎡: 1, hal ini mengindikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang seluas 25,8 ㎡. 2.3
KINERJA PELAYANAN KECAMATAN
Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Bojonggede sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disampaikan pada tabel 2.1 halaman berikut ;
II-12
II-13
II-14
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN BOJONGGEDE Kecamatan
Bojonggede
dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya di bidang perencanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika
pembangunan
daerah
harus
bergerak
cepat
yang
diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan
yang
harus
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Bogor agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts) 1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor sesuai dengan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2008, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan
II-15
Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepala
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Penandatanganan
Perizinan
dan
Non
Perizinan kepada Camat. 2.
Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan
3. Tersedianya sumber daya pegawai yang mencukupi 4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi 5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa
dari
tingkat Kabupaten 6. Adanya dukungan dana publik untuk pelaku ekonomi 7. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan 8. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa serta Minggon di tingkat Kecamatan KELEMAHAN (Weaknesses) : 1.
Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
2.
Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai
3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sektretariat dan seksi 4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja 5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk 6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya 7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk 8. Belum akuratnya data murid/siswa di seluruh tingkatan 9. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha 10. Belum akuratnya data wajib KTP 11. Belum akuratnya data administrasi pertanahan 12. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat 13. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah
II-16
B. Lingkungan Eksternal 1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan serta parawisata 2. Tingginya peluang pasar 3. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat 4. Meningkatnya
produksi
pertanian,
perternakan
dan
perikanan ANCAMAN (Threats) : 1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana (gedung dan meubeler) SDN/MI karena masih banyak yang rusak 2. Masih terbatasnya jumlah tenaga pengajar 3. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi rendah 4. Masih terbatasnya dukungan dan perhatian masyarakat untuk mensukseskan Wajardikdas dan Wajib Sekolah serta adanya buta aksara 5. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah 6. Belum
meratanya
pelaksanaan
tugas
kompetensi administrasi
aparatur Desa
Desa
dan
dalam
pelayanan
kepada masyarakat 7. Masih kurangnya sanitasi lingkungan dan cakupan jamban keluarga 8. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat 9. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi 10. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian 11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi.
II-17
12. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan – jalan Desa yang masih berbatu dan tanah 13. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak 14. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal 15. Kurang berjalannya pelaksanaan K-3 16. Masih
rendahnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
pembayaran PBB 17. Mental sebagian aparatur Desa selaku pengelola PBB masih rendah 18. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah 19. Masih tingginya PUS yang belum menjadi peserta KB 20. Rendahnya
partisipasi
kaum
pria
dalam
ber
KB
(kondom/MOP) 21. Kurangnya tenaga penyuluh lapangan KB 22. Masih adanya kawin muda 23. Terbatasnya kualitas dan keterampilan kader Posyandu 24. Kelompok TRIBINA (BKB, BKR dan BKL) belum berjalan optimal 25. Belum
optimalnya
dukungan
tokoh
formal/informal
terhadap program KB 26. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa
dan
perundangan
perangkat yang
pada
berlaku
ketentuan/peraturan
tentang
penyelenggaraan
pemerintahan 27. Tingginya
tuntutan
peningkatan
sarana
masyarakat dan
akan
prasarana
perbaikan
dan
perhubungan,
pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal 28. Masih ditemukan budaya tamat SD dan drop out 29. Masih tingginya angka pengangguran 30. Masih tingginya angka kemiskinan 31. Menurunnya daya beli masyarakat
II-18
32. Masih
rendahnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
pemahaman dan pelaksanaan Perda 33. Masih adanya sengketa pertanahan Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O Merumuskan
program
pemerintahan
sesuai
dan
kegiatan
dengan
tuntutan
penyelenggaraan kebutuhan
yang
berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya 2. Strategi W-O 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai 2.2. Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia,
terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai 2.4. Meningkatkan
pembinaan
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat 2.6. Memanfaatkan
peluang
pasar
guna
mendorong
perkembangan potensi ekonomi yang ada 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan 3. Strategi S-T 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam
mensinergikan
dan
memadurasikan
berbagai
program dan kegiatan 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimun (SPM) 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
II-19
3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat) 4. Strategi W-T Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.
II-20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BOJONGGEDE Dalam
menjalankan
Bojonggede
tidak
tugas
dan
fungsinya,
Kecamatan
terlepas dari berbagai permasalahan yang
dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1)
Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai,
2)
Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak,
3)
Belum akuratnya data potensi seluruh desa
4)
Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di trotoar jalan raya protokol dan lahan milik pemda/negara,
5)
Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
6)
Masih adanya kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu,
7)
Masih
kurangnya
koordinasi
pelaksanaan
pembangunan
dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning. 8)
Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki.
9)
Belum
optimalnya
pendayagunaan
potensi
karena
keterbatasan kewenangan; 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan.
III - 1
Dengan mempertimbangkan
arah dan tahapan pembangunan
jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya
dan
permasalahan
yang
dihadapi
serta
isu-isu
strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 adalah : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan
kondisi
dan
permasalahan
yang
ada
serta
tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1.
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2.
Meningkatkan
daya
pengembangan
saing
usaha
perekonomian
berbasis
masyarakat
sumberdaya
alam
dan dan
pariwisata. 3.
Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4.
Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5.
Meningkatkan kerjasama
kinerja
antar
penyelenggaraan
daerah
dalam
pemerintahan
kerangka
tata
dan kelola
pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah
Kabupaten
Bogor
tersebut
di
atas
serta
keseselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat.
Misi ini
terkait dengan Misi Kelima
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi
Kedua,
yaitu
Meningkatkan
daya
saing
perekonomian
masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam III - 2
dan pariwisata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan
di
pertumbuhan
bidang
ekonomi
ekonomi
yang
stabil
yang dan
dicapai
melalui
berkelanjutan
serta
meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.
Misi ini terkait dengan Misi Kedua
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka
menyediakan
sarana
dan
prasarana,
pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan
swadaya
masyarakat
dalam
memelihara
dan
membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Misi Keempat yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan merupakan
upaya
Pemerintah
pelayanan kesehatan. Kabupaten
Bogor
Misi ini dalam
membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi
Kelima,
yaitu
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi ini merupakan upaya
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan
yang
mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana III - 3
untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Misi
ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Untuk
mendukung
pencapaian
visi
dan
misi
tersebut,
Kecamatan Bojonggede mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan sebagian
kehidupan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
kewenangan
Bupati
serta
melaksanakan
berdasarkan
pelimpahan
kewenangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 24 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan ketatasahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan Desa; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 3.3
TELAAHAN
RENCANA
TATA
RUANG
DAN
KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, disebutkan
bahwa
tujuan
penataan
ruang
adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan
III - 4
sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian
masyarakat
khususnya
pada
daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); tata
ruang
yang
lebih
rinci
dan (e) terwujudnya rencana
sebagai
arahan
pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan
pengembangan
kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian
perkembangan
kegiatan
budi
daya
agar
tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan
kawasan
strategis
Puncak
sebagai
kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan III - 5
pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan
penataan
ruang
wilayah
meliputi
:
(a)
strategi
pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan
perdesaan
pengembangan
dan
sistem
kawasan
pusat
perkotaan;
permukiman
(c)
strategi
perdesaan
dan
perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi
pengembangan
pola
ruang
wilayah;
(f)
strategi
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem
pusat
permukiman
perdesaan
dilakukan
dengan
membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Selain itu, Kecamatan Bojonggede juga termasuk pusat permukiman perkotaan yaitu orde 1 (kesatu) yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABEKARPUR. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :
(a)
sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem
transportasi
perkeretaapian
(b)
sistem
prasarana
telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi;
(d)
sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan.
III - 6
Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
di
berbagai
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spesial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika
ditelaah
rencananya,
maka
terlihat
adanya
keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. direspon menjamin
secara
cepat
keterkaitan
penganggaran,
oleh dan
pelaksanaan
Isu ketimpangan ini harus
Kecamatan konsistensi dan
Bojonggede antara
pengawasan.
dengan
perencanaan, RTRW
harus
dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Bojonggede terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi
seperti
kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya III - 7
fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor, untuk
semakin
Kondisi ini menuntut Kecamatan Bojonggede kreatif
dalam
merancang
berbagai
upaya
perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tataruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan
upaya
untuk
meminimalkan
dampak
lingkungan.
Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian.
Oleh
karena
itu,
Kecamatan
Bojonggede
perlu
menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah
pertambangan,
dan
pembangunan
kawasan-kawasan
industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan memberi
dampak
ekonomi negatif
yang
kurang
terhadap
bijaksana
kualitas
akan
lingkungan. III - 8
Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan
air
bersih
secara
berlebihan
juga
dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Bojonggede perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Bojonggede tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga
kedepan
perancangan
sistem
data
dan
informasi
lingkungan hidup semakin penting. 3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan kondisi dan potensi di berbagai bidang merupakan kondisi maka
untuk
diperlukan
lingkungan strategis Kecamatan Bojonggede,
menyusun
analisis
yang
strategi
pencapaian visi dan misi,
lingkungan internal dan eksternal (Analisa
SWOT). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : 1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1) Letak Strategis Kecamatan Bojonggede yang berdekatan Pemerintah Kabupaten Bogor 2) Memiliki keanekaragaman potensi yang tinggi III - 9
3) Ketersediaan
infrastruktur
jalan
akses
keluar
masuk
wilayah Bojonggede 4) Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan yang kesemuanya merupakan Perangkat Desa (Desa) 5) Sudah mempunyai Tata Ruang yang jelas 6) Jumlah aparatur yang cukup 7) Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan yang sudah jelas KELEMAHAN (W): 1) Sarana
dan
prasarana
pemerintahan
masih
kurang
memadai, 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak, 3) Masih tidak akuratnya data potensi seluruh Desa 4) Masih adanya
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di
jalan protokol dan lahan milik pemda/negara, 5) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah, 6) Masih
adanya
kemacetan
lalu
lintas
pada
titik-titik
tertentu, 7) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planing dengan top down planning. 8) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki. 9) Belum tercukupinya anggaran Belanja Publik yang dikelola oleh Kecamatan. 10) Belum
optimalnya
pendayagunaan
potensi
karena
untuk
peluang
keterbatasan kewenangan. 2.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1). Masih
banyaknya
potensi
wilayah
pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Bojonggede. 2). Adanya perencanaan percepatan pembangunan Cibinong
Raya. III - 10
3). Adanya perencanaan pembangunan akses jalan tol Antasari
dan jalan Bojonggede Kemang 4). Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup
berperan
mempengaruhi
semakin
tingginya
tuntutan
masyarakat untuk mengembangkan wilayah. 5). Tatanan
sistematika
pasar
yang
cukup
menjanjikan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6). Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup
baik, mempengaruhi situasi yang kondusif. ANCAMAN (T): 1) Mutu pelayanan publik masih belum optimal. 2) Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam administrasi kependudukan. 3) Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 4) Terjadinya pelanggaran terhadap Perijinan yang telah diberikan. 5) Tidak terkendalinya sarana transportasi mengakibatkan kemacetan semakin parah dan meluas. 6) Pembangunan industri yang tidak dirasakan langsung pengaruhnya kepada masyarakat Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut
di atas diperoleh strategi umum (indikasi program)
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O 1). Manfaatkan
Tata
mengoptimalkan
Ruang percepatan
yang
sudah
jelas
pembangunan
untuk
Bojonggede
Raya 2). Manfaatkan letak strategis Kecamatan Bojonggede untuk
mengoptimalkan
pengembangan
potensi
wilayah
yang
belum tergali 3). Manfaatkan keanekaragaman potensi usaha masyarakat
untuk mengoptimalkan tatanan sistematika pasar dalam peningkatkan kesejahteraan
III - 11
2. Strategi W-O 1). Tingkatkan
sarana
dan
sarana
pemerintahan
dengan
memanfaatkan percepatan pembangunan Cibinong Raya 2). Tingkatkan
pembangunan
jalan
lingkungan
dengan
memanfaatkan budaya partisipatif masyarakat 3). Tingkatkan kelancaran lalu lintas melalui optimalisasi
pembangunan jalan akses baru 3. Strategi S-T 1). Manfaatkan jumlah aparatur untuk meningkatkan mutu
pelayanan 2). Manfaatkan Desa untuk meningkatkan tertib administrasi
kependudukan 3). Manfaatkan ketersediaan infrastruktur untuk mengurangi
tingkat kemacetan 4. Strategi W-T 1). Tingkatkan
profesionalisme
dan
kemampuan
aparatur
untuk menghindari pelanggaran perijinan 2). Tingkatkan
sarana prasarana pemerintahan untuk menghindari mutu pelayanan publik yang belum optimal.
III - 12
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
4.1.
Visi dan Misi Kecamatan Bojonggede Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan, kemana
arah dan tujuan serta bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar senantiasa berkarya serta menciptakan suatu prakarsa dan ide-ide agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Begitu pula Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Berpedoman pada ketentuan-ketentu di atas, Pemerintah Daerah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan visi “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan daerah tersebut dengan senantiasa berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan berbagai saran dan masukan dari Stakeholder, disimpulkan bahwa Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “ Bojonggede Menuju Daerah Pemukiman dan Jasa Termaju ” Visi ini dimaksudkan untuk menghantarkan Bojonggede sebagai bagian dari penataan pengembangan Kawasan Cibinong Raya dengan melihat kondisi aktual Kecamatan Bojonggede. Berkaitan IV - 1
dengan Visi tersebut, maka fokus dan strategi pembangunan di Kecamatan
Bojonggede
diarahkan
pada
penciptaan
kondisi
pemukiman dan jasa. Pemaknaan Pemukiman Termaju adalah terwujudnya sebuah Kawasan Pemukiman yang mempunyai tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan, berdaya saing tinggi, berbudaya diliputi oleh kesholehan sosial dan suasana yang kondusif berlandaskan iman dan taqwa. Pemaknaan Jasa Termaju dalam Visi ini adalah tersedianya kemudahan pelayanan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan potensi perekonomian masyarakat. Visi
dimaksudkan
untuk
mewujudkan
tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharuskan memberikan pelayanan dan fasilitasi guna mewujudkan Visi tersebut di atas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui
dan
mengenal
keberadaan
dan
peran
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
instansi
Misi suatu
instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut maka Kecamatan Bojonggede telah merumuskan Misi yaitu : Misi Pertama : “Meningkatkan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Masyarakat serta Kesholehan Sosial dalam lingkungan yang kondusif”
IV - 2
Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Bojonggede diharapkan mampu memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta fasilitasi dan penyelanggaraan kegiatan yang menumbuhkan kesholehan sosial serta suasana kondusif. Disamping itu misi ini juga bermakna bahwa
Kecamatan
Bojonggede
menumbuhkembangkan
partisipasi
harus
aktif
dapat
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pembangunan misi ini terkait dengan misi pertama
Pemerintah
Kabupaten
Bogor
yaitu
Meningkatkan
kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Misi Kedua : “Meningkatkan
Perekonomian
Masyarakat
serta
Penataan Prasarana dan Sarana Wilayah” Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Bojonggede diharapkan mampu memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang
dapat
menumbuhkembangkan
potensi
perkonomian
masyarakat serta penataan prasarana dan sarana wilayah dalam kerangka mendukung terciptanya kawasan pemukiman dan jasa termaju, misi ini terkait dengan misi kedua Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan
pengembangan
usaha
berbasis
sumberdaya
alam
dan
pariwisata. Misi Ketiga : “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Kapasitas Pemerintahan Desa ” Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Bojonggede diharapkan
mampu
meningkatkan
ketersediaan
pelayanan
terhadap masyarakat yang prima dalam berbagai sektor sesuai dengan kapasitas kewenangannya serta meningkatkan kapasitas pemerintahan
desa
yang
baik
dalam
rangka
menunjang
pembangunan berbasis pedesaan misi ini terkait dengan misi kelima Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik.
IV - 3
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bojonggede Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan
perumusan
strategi,
kebijakan,
program,
dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber
daya
dan
kemampuan
yang
dimiliki,
serta
faktor
lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan
tujuan
strategis
Kecamatan
Bojonggede
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Kesholehan Sosial dalam lingkungan yang kondusif Tujuan 1.
Meningkatkannya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan; 2.
Meningkatkan
Kesejahteraan
dan
kesolehan
sosial
masyarakat; 3.
Meningkatkan suasana kondusif dalam masyarakat.
Sasaran 1.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah;
2.
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
3.
Meningkatnya kesejahteraan rakyat;
4.
Meningkatnya suasana kondusif dalam masyarakat
Misi Kedua : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat serta Penataan Prasarana dan Sarana Wilayah Tujuan 1.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat; IV - 4
2.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana wilayah.
Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah. Misi Ketiga : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan 1.
Meningkatkan pelayanan publik yang prima;
2.
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Administrasi Pemerintahan; 2. Meningkatnya kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa.
4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bojonggede Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut disajikan Kebijakan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Misi Pertama: 1. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan,dan
pelaksanaan pengawasan pembangunan wilayah. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat. IV - 5
3. Meningkatkan kualitas lingkungan sosial yang kondusif. Misi Kedua: 1. Meningkatkan dan fasilitasi aksesibilitas perekonomian serta iklim usaha yang kondusif. 2. Meningkatkan dan fasilitasi penataan infrastruktur wilayah. Misi Ketiga: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 secara lengkap disajikan dalam lampiran tabel dibawah:
IV - 6
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disampaikan pada tabel 5.1 sebagai berikut :
V-1
BAB VI INDIKATOR
KINERJA
KECAMATAN
BOJONGGEDE
YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah
Kabupaten
Bogor
yang
tertuang
dalam
RPJMD
Kabupaten Bogor 2013 – 2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja,
untuk
Bojonggede
itu
dalam
berkontribusi
pelaksanaanya
secara
langsung
kinerja
Kecamatan
terhadap
penetapan
indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilakan dalam tabel 6.1 sebagai berikut.
VI -1
BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Tahun 20132018 merupakan dokumen peencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojonggede serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Renstra Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Tahun 20132018 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bojonggede yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Bojonggede. Pelaksanaan memerlukan aparatur
Renstra
partisipasi,
Kecamatan
Kecamatan
semangat, Bojonggede,
dan
Bojonggede komitmen
karena
akan
ini dari
sangat seluruh
menentukan
keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
CAMAT BOJONGGEDE
ENDAY ZARKASYI, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 196706261988031008
VII - 1
VII - 2
TABEL. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
Misi I
Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Kesolehan Sosial dalam Lingkungan Yang Kondusif 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.
1.
1.1.1
Fasilitasi Muasyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
2.1.1
Fasilitasi Muasyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa
3.1.1
Penyusunan bahan kajian kegiatan berbasis masyarakat tingkat kecamatan
1.1.1
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Terfasilitasinya pembinaan dan bantuan sarana keagamaan. Terfasiilitasinya penyelenggaraan MTQ.
2.1.1
Penyusunan Bahan Kajian kegiatan bidang kesra tingkat kecamatan Kegiatan Satgas Wajib sekolah tingkat kecamatan
4
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
4.1.1
5
Terfasilitasinya penanggulangan bencana.
6
Terfasilitasinya kegiatan pendidikan dan kesehatan.
1
Terfasilitasinya penyelenggaraan trantibum dan linmas.
2 3
2.
Terfasilitasinya penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan. Terfasilitasinya penyusunan perencanaan
1.1
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan pengawasan pembangunan wilayah
pembangunan swadaya masyarakat.
2 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 1 dan kesejahteraan rakyat 2 3
3 Meningkatkan kualitas lingkungan sosial yang kondusif
Terfasilitasinya penyelenggaraan peringatan hari 1.1 besar keagamaan.
Peningkatan kegiatan keagamaan dan kesejahteraan rakyat
3.1.1
5.1.1
Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan pengiriman kafilah
1.1.1
Monitoring, evaluasi dan pembinaan bidang trantibum
Terfasilitasinya penyelenggaraan penegakan peraturan daerah.
2.1.1
Rapat koordinasi wilayah kecamatan
Terfasilitasinya koordinasi keamanan wilayah.
3.1.1
Penyusunan bahan kajian kegiatan Trantibumlinmas di kecamatan
4.1.1
Penguatan prasarana dan sarana Polisi Pamong Praja Tingkat Kecamatan Koordinasi penanganan masalah PMKS, PKL dan K3 wilayah kecamatan
1,1 Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
5.1.1
Misi II
Analisis Potensi Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kecamatan
6.1.1
Pendataan tertib objek administrasi perizinan tingkat kecamatan
7.1.1
Penyusunan bahan kajian wilayah territorial pertahanan dan keamanan Kecamatan Bojonggede
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat serta Penataan Prasarana dan Sarana Wilayah 1
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
1
Terfasilitasinya penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat (UKM, Koperasi dll)
2
Terselenggaranya pendataan perekonomian masyarakat.
1,1 Meningkatkan fasilitasi dan aksesibilitas perekonomian 1.1.1 serta iklim usaha yang kondusif 2.1.1
Pendataan Kegiatan Perekonomian Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang perekonomian
RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
1
2
3
4
2
ARAH KEBIJAKAN 5
3
Terfasilitasinya bantuan bagi pengembangan modal perekonomian masyarakat.
3.1.1
Penyusunan Bahan Kajian kegiatan Pengembangan Perekonomian tingkat kecamatan
4
Terfasilitasinya pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
4.1.1
Penyusunan Bahan Kajian Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
5
Terfasilitasinya pengembangan produk unggulan pertanian.
6
Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pembinaan bidang perekonomian. 1.1.1
Monitoring dan evaluasi bidang pembangunan
2.1.1
Penyusunan Bahan Kajian penataan Prasarana dan sarana wilayah Pendataan Rumah tidak layak huni
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Wilayah
1 Terfasilitasinya pengelolaan sampah pemukiman.
1,1 Meningkatkan fasilitasi pengelolaan infrastruktur wilayah
2 Terfasilitasinya pemeliharaan infrastruktur wilayah. 3 Terselenggaranya monitoring, evaluasi kegiatan pembangunan.
3.1.1 4.1.1 5.1.1
Misi III
Pemeliharaan prasarana dan sarana serta K3 kota kecamatan Pendataan sarana jalan desa dan jalan lingkungan
Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kapasitas Pemerintahan Desa 1
2
Meningkatkan pelayanab publik yang prima
1
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan 1.1 administrasi kependudukan
2.
Terselenggaraan pelayanan perizinan dengan pelimpahan kewenangan
3
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik 1.1.1
Pengawasan dan pengendalian pelayanan Kecamatan
2.1.1
Menigkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan-undangan
3.1.1
Pelayanan perizinan tingkat Kecamatan
4
Terselenggaranya Monitoring evaluasi dan pembinaan bidang pemerintahan
4.1.1
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan bidang Pemerintahan
5
Terselenggaranya kajian peningkatan status Desa menjadi kelurahan
5.1.1
Sosialisasi kegiatan pelayanan Kecamatan
6.1.1
Pendataan tertib administrasi kependudukan
7.1.1
Penyusunan bahan kajian standar pelayanan minimal Kecamatan
8.1.1
Pembangunan kantor Kecamatan Tahap II dan ruang serba guna
1.1.1
Fasilitasi penyelenggaran pemilihan Kepala Desa
2.1.1
Bintek penyusunan dan pengelolaan APBDes dan dana bagian Desa
3.1.1
Penyunan naskah kajian rencana lokasi dan pembangunan kantor Desa Penyusunan bahan kajian kegiatan pembinaan Desa
Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa 1
sesuai
Terselenggaranya tertib pengelolaan keuangan Desa 1,1
2
Terselenggaranya kajian calon lokasi dan rencana
3
kantor Desa Terelenggaranya pembinaan aparatur pemerintahan Desa
Meningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan Desa
4.1.1
RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
RESNSTA NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
1
Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan
5 kali
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
100%
100%
2
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
60 bln
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
100%
100%
100%
100%
100%
3
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial
60 bln
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
100%
100%
100%
100%
100%
4
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian
60 bln
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
100%
100%
100%
100%
100%
5
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan
60 bln
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
100%
100%
100%
100%
100%
6
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum
60 bln
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
3 keg
100%
100%
100%
100%
100%
7
Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
3 kali
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
Anggaran pada Tahun ke-
Uraian **) (1)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Realisasi (18)
BELANJA DAERAH
2.009.293.000
1.802.048.000
2.481.143.000
2.928.802.000
2.505.023.000
1.562.346.864
1.722.384.908
1.880.614.150
2.269.863.781
2.279.905.612
1
1
1
1
1
99.146.000
143.511.750
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.685.268.000
1.446.357.000
2.163.093.000
2.366.467.000
1.935.052.000
1.252.222.944
1.371.168.508
1.572.564.150
1.709.770.031
1.718.651.612
74,30
94,80
72,70
72,25
88,82
49.956.800
93.285.734
1. Belanja Pegawai
1.685.268.000
1.446.357.000
2.163.093.000
2.366.467.000
1.935.052.000
1.252.222.944
1.371.168.508
1.572.564.150
1.709.770.031
1.718.651.612
74,30
94,80
72,70
72,25
88,82
49.956.800
93.285.734
BELANJA LANGSUNG
324.025.000
355.691.000
318.050.000
562.335.000
569.971.000
310.123.920
351.216.400
308.050.000
560.093.750
561.254.000
94,85
98,76
64,90
99,67
98,57
461.962.667
66.546.589
1. Belanja Pegawai
94.580.000
83.675.000
89.175.000
93.075.000
119.450.000
86.180.000
82.675.000
87.825.000
93.075.000
119.450.000
91,12
98,80
98,49
100,00
100,00
4.974.000
6.654.000
198.545.000
224.735.000
228.875.000
243.360.000
371.521.000
194.433.920
221.851.400
220.225.000
243.318.750
364.764.000
97,93
98,72
96,22
99,98
98,18
34.595.200
34.066.016
30.900.000
47.281.000
225.900.000
79.000.000
29.510.000
46.690.000
223.700.000
77.040.000
95,50
98,75
99,03
97,52
9.620.000
15.408.000
2.009.293.000
1.802.048.000
2.928.802.000
2.505.023.000
1.562.346.864
1.722.384.908
2.269.863.781
2.279.905.612
77,76
95,58
77,50
91,01
54.122.522
143.511.750
2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal
TOTAL
-
2.481.143.000
-
1.880.614.150
75,80
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
I
1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2 Meningkatkan kesejahteraan dan kesholehan sosial masyarakat
1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah
1 Meningkatkan kualitas kehidupan bergama
2 Meningkatnya kesejahteraan rakyat
3 Meningkatkan suasana kondusif dalam masyarakat
II
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
1 Meningkatnya suasana kondusif dalam masyarakat
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat
2 6
3 7
4 8
5 9
1 Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 Fasilitasi penyusunan perencanan pembangunan swadaya masyarakat
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
1 Jumlah penyelenggaraan hari besar keagaman
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
2 Fasilitasi pembinaan dan bantuan sarana keagamaan
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
3 Fasilitasi penyelenggaraang MTQ
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 Fasilitasi kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2 Fasilitasi penanggulangan becana alam
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
3 Fasilitasi pelayanan kesehatan dasar
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
1 Fasilitasi trantribum dan linmas
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2 Fasilitasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
3 Fasilitasi dan koordinas pengamanan wilayah
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
1 Fasilitasi pembinaan perkonomian masyarakat (UKM, koperasi dll)
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2 Fasilitasi pendataan perekonomian masyarakat
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
3 Fasilitasi bantuan bagi pengembangan modal perekonomian masyarakat
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2
2
2
2
2
1 Fasilitasi pembinaan pengelolaan sampah di pemukiman
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2 Fasilitasi pemeliharaan infrastruktur wilayah
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
4 Fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 1 5
6
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
2 6
3 7
4 8
5 9
1
1
1
1
1
1 Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2 Pembinaan administrasi pertanahan
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
50
60
70
80
90
4 Terelenggaranya sosialisasi perturan perundang undangan
9 desa
9desa
9 desa
9 desa
9 desa
1 Terselnggaranya tertib keuangan desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2 Pembinaan aparatur pemerintahan desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
9 desa
2
2
1
1
1
3 Fasilitasi rehab kantor kecamatan dan rumah dinas camat III
1 Meningkatkan pelayanan publik yang prima
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi pemerintahan
3 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan
2 Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa
1 Meningkatkan aparatur dan tata kelola pemerintahan desa
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 1 5
3 Fasilitasi pembagunan kantor desa
7
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
TUJUAN
SASARAN
1
INDIKATOR SASARAN
2
1 Meningkatnya akuntabilitas kecamatan1 Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebtuhan pelayanan
3 1 Meningkatnya tertib adminstrasi
PROGRAM
KODE
1 20 32
publik serta penyelenggaraan tugas
PADA AKHIR PERIODE
PERENCANAAN
RENSTRA SKPD (2018)
DAN
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
5 I
kecamatan
6
7
Program Pelayanan
Meningkatnya Kinerja
Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi
kepada masyarakat 2 Meningkatkan kualitas pelayanan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL
KEGIATAN 4
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2014
2015
2016
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
8
9
10
11
12
114.450.000
250.416.000
2017 Rp. 13
2018
UNIT KERJA SKPD
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
PENANGGUNGJAWAB
14
15
16
17
18
19
20
271.757.600
295.233.360
321.056.696
LOKASI
21
1.252.913.656
Perkantoran
2 Meningkatnya kapasitas sumberdaya
1
manusia
Penyediaan Jasa Suarat
Jumlah Materai yang tersedia
Menyurat
Materai 6000
39 lembar
Materai 3000
172 Lembar
dan fungsi kecamatan 2
3
Penyediaan Jasa komuni-
Jumlah jasa komunikasi,
kasi, sumber daya air dan
sumber daya air da listrik yang
listrik
tersedia
12 bulan
12 bulan
750.000
12 bulan
20.000.000
-
12 Bulan
1.250.000
34.000.000
-
12 Bulan
-
-
37.400.000
12 Bulan
-
-
41.140.000
12 Bulan
-
45.254.000
12 bulan
750.000
Subag UmKep
60 bulan
177.794.000
Subbag UmKep
-
Jaringan telepon
1 rekening
2 rekening
2 rekening
2 rekening
2 rekening
9 rekening
-
Jaringan listrik
2 rekening
4 rekening
4 rekening
4 rekening
4 rekening
18 rekening
-
Jaringan internet
1 rekening
2 rekening
2 rekening
2 rekening
2 rekening
Penyediaan Jasa Pemeliharaa
Jumlah STNK
12 bulan
12 Bulan
3.000.000
12 Bulan
5.000.000
12 Bulan
5.500.000
12 Bulan
6.050.000
12 Bulan
dan Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas/
3 mobil
4 mobil
4 mobil
4 mobil
4 mobil
Dinas/Operasional
Operasional Yang
5 motor
5 motor
5 motor
5 motor
5 motor
Bojonggede
Bojonggede
9 rekening 6.655.000
60 bulan
26.205.000
Subag Umpeg
Bojonggede
60 bulan
78.815.000
Subbag Umpeg
14.925.456
Subag Umpeg
Bojonggede
51.410.000
Subag Umpeg
Bojonggede
60.692.000
Subbag Umpeg
Bojonggede
48.000.000
Subag Umpeg
Bojonggede
18.564.000
Subag Umpeg
Bojonggede
102.820.000
Subag Umpeg
Bojonggede
108.200.000
Subag Umpeg
Bojonggede
157.076.200
Subag Umkep
Bojonggede
23.205.000
Subag Umkep
Bojonggede
25.705.000
Subag Umkep
Bojonggede
21.000.000
Subag Umkep
Bojonggede
337.752.000
Subag Umkep
Kec. Bojonggede
Diperbaharui 4
12 bulan
9.200.000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Jumlah jasa petugas
Kantor
kebersihan yang dibiayai
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
10 orang
Jumlah Alat Kebersihan
12 Bulan 7 jenis
12 Bulan 7 jenis
15.000.000
12 Bulan 7 jenis
16.500.000
12 Bulan 7 jenis
18.150.000
12 Bulan 7 jenis
19.965.000
35 jenis
Bojonggede
Yang Tersedia 5
Penyediaan Alat T ulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
12 bulan
-
12 Bulan
yang tersedia 6
3.216.000
15 jenis
Penyediaan Barang Cetakan
Jumlah Barang Cetak
dan Penggandaan
dan Penggandaan
12 bulan
12 Bulan
5.000.000
9 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
3.537.600
12 Bulan
15 jenis 10.000.000
9 Jenis
12 Bulan
3.891.360
12 Bulan
15 jenis 11.000.000
12 Bulan
9 Jenis
4.280.496
15 jenis 12.100.000
12 Bulan
9 Jenis
48 bulan 60 jenis
13.310.000
9 Jenis
60 bulan 45 jenis
Yang Tersedia 7
8
Penyediaan Komponen
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik Gedung Kantor
Bangunan Kantor
Yang Tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan
-
12 bulan
12 Bulan
5.000.000
11 komponen
-
-
12 Bulan
12.000.000
11 komponen
-
dan Peraturan
12 Bulan
12 Bulan
13.200.000
11 komponen
12.000.000
3 jenis
12 Bulan
12 Bulan
14.520.000
11 komponen
12.000.000
3 jenis
12 Bulan
12 Bulan
15.972.000
11 komponen
12.000.000
3 jenis
12 Bulan
60 bulan 55 komponen
12.000.000
3 jenis
48 bulan 12 jenis
Perundang-undangan 9
Penyediaan Bahan Logistik
-
-
-
-
Kantor 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat Koordinasi dan
12 Bulan
4.000.000
2 jenis Jumlah makanan dan
12 bulan
minuman rapat Jumlah Rapat
12 bulan
10.000.000
20 kali 12 bulan
12 Bulan
12 bulan
12 Bulan
4.400.000
2 jenis 20.000.000
20 kali 28.200.000
12 Bulan
12 bulan
12 Bulan
4.840.000
2 jenis 22.000.000
20 kali 20.000.000
12 Bulan
12 bulan
12 Bulan
5.324.000
2 jenis 24.200.000
20 kali 20.000.000
12 Bulan
12 bulan
2 jenis 26.620.000
20 kali 20.000.000
12 Bulan
48 Bulan
60 bulan 100 kali
20.000.000
60 bulan
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Koordinasi dan
30 kali
30 kali
30 kali
30 kali
30 kali
150 kali
daerah
Konsultasi Yang
25 kali
25 kali
25 kali
25 kali
25 kali
125 kali
Dilakukan 12 Penyediaan jasa tenaga
Jumlah tenaga pendukung
pendukung Administrasi/Teknis
administrasi perkantoran 2
Perkantoran
orang
13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jenis dan dokumen arsip
12 bulan
26.200.000
2 orang
12 bulan
yang tertata 2 jenis Jumlah Dokumen
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 Bulan
28.200.000
2 orang
-
2 jenis
Administrasi kepegawaian
12 bulan
12 bulan
2.500.000
12 Bulan
31.020.000
2 orang
5.000.000
2 jenis
4 dokumen
12 bulan
12 bulan
5.000.000
12 Bulan
34.122.000
2 orang
5.500.000
2 jenis
4 dokumen
12 bulan
12 bulan
5.500.000
12 Bulan
37.534.200
2 orang
6.050.000
2 jenis
4 dokumen
12 bulan
12 bulan
10 orang
6.655.000
2 jenis 6.050.000
4 dokumen
12 Bulan
60 bulan
60 bulan 10 jenis
6.655.000
4 dokumen
60 bulan 20 dokumen
yang dikelola 4 dokumen 15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah Laporan Administrasi Barang Jumlah Petugas piket
12 bulan
12 bulan
2 dokumen
2 dokumen
12 bulan
12 Bulan
pengamanan kantor yang
1.000.000
12 bulan
5.000.000
2 dokumen 3.600.000
3 orang
12 Bulan
12 bulan
5.000.000
2 dokumen 72.000.000
12 Bulan
12 bulan
5.000.000
2 dokumen 79.200.000
12 Bulan
12 bulan
5.000.000
2 dokumen 87.120.000
12 Bulan
60 bulan 10 dokumen
95.832.000
60 bulan
4 orang
Kel. Pabuaran
tersedia
1 20 32
II
Program Peningkatan Sarana
Meningkatnya Kecepatan,
dan Prasarana Aparatur
Keamanan dan Kenyamanan
67.000.000
173.000.000
157.800.000
168.580.000
180.438.000
746.818.000
Kerja 1
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang
2 jenis
-
-
tersedia 2
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Tersedia
25.000.000
2 jenis 4 jenis
Kantor Yang Tersedia 3
12 bulan
4 Jenis
20.000.000
5 Unit 3 Jenis
2 Jenis 3 Unit
4 Jenis
3 Jenis
25.000.000
2 jenis 35.000.000
12 Unit 7.000.000
12 bulan
3 Jenis
3 Jenis
25000000
2 jenis 38.500.000
4 Unit 23.000.000
12 bulan
3 Jenis
3 Jenis
25000000
2 jenis 42.350.000
4 unit 25.300.000
12 bulan
3 Jenis
3 Jenis
25.000.000
Subbag UmKep
Bojonggede
182.435.000
Subag Umpeg
Bojonggede
113.743.000
Subag Umkep
Bojonggede
2 jenis 46.585.000
4 unit 27.830.000
60 bulan
17 Jenis 29 Unit
30.613.000
3 Jenis
1
2
3
4
5 4
6
7
8 2 gedung
9
12 bulan
10.000.000
10 12 bulan
11 15.000.000
12 12 bulan
13 16.500.000
14 12 bulan
15 18.150.000
16 12 bulan
17 19.965.000
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah gedung kantor
60 bulan
Gedung Kantor
Kec. yang terpelihara
2 gedung
2 gedung
2 gedung
2 gedung
2 gedung
2 gedung
Jumlah Bahan Baku
13 jenis
13 jenis
13 jenis
13 jenis
13 jenis
13 jenis
19
20
21
79.615.000
Subag Umkep
Bojonggede
100.000.000
Subag Umkep
Bojonggede
Bangunan Yang Dibeli 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah gedung kantor
Rumah Dinas
Kec. yang terpelihara
1 Gedung
1 Gedung
1 Gedung
1 Gedung
1 Gedung
Jumlah Bahan Baku
-
-
-
12 Bulan 12 jenis
25.000.000
12 Bulan 12 jenis
25.000.000
12 Bulan 12 jenis
25.000.000
12 Bulan 12 jenis
25.000.000
60 Bulan 12 jenis
Bangunan Yang Dibeli 6
7
8
9
1 20 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional yang
3 Mobil
3 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
terpelihara
3 Motor
3 Motor
4 Motor
4 Motor
4 Motor
4 Motor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah peralatan kantor yang
Peralatan Kantor
terpelihara
12 bulan
1
2
3
4
5.000.000
12 Bulan
12 Bulan
25.000.000
10.000.000
12 Bulan
12 Bulan
25.000.000
11.000.000
12 Bulan
12 Bulan
25.000.000
12.100.000
12 Bulan
12 Bulan
25.000.000
60 bulan
115.000.000
Subag Umkep
Bojonggede
13.310.000
60 bulan
51.410.000
Subag Umkep
Bojonggede
51.410.000
Subag Umkep
Bojonggede
28.205.000
Subag Umkep
Bojonggede
Subag Umkep
Bojonggede
207.000.000
Subag Keuangan
Bojonggede
25.000.000
Subag Keuangan
Bojonggede
25.000.000
Subag Keuangan
Bojonggede
Subag Prugram dan
Bojonggede
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
Komputer
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
Printer
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
Mesin Tik
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah perlengkapan kantor yang
Perlengkapan Kantor
terpelihara 3 jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah jaringan listrik dan
Jaringan Listrik dan Komunikasi
telpon yang terpelihara
12 bulan 3 jenis
12 bulan
5.000.000
3 jenis
12 bulan
12 bulan
3 jaringan
3 jaringan
Terwujudnya Disiplin
12 Bulan
10.000.000
3 jenis 5.000.000
12 Bulan
12 Bulan
11.000.000
3 jenis 5.000.000
3 jaringan
12 Bulan
12 Bulan
12.100.000
3 jenis 5.500.000
3 jaringan
12 Bulan
12 Bulan
1 unit 13.310.000
3 jenis 6.050.000
3 jaringan
12 Bulan
60 bulan 3 jenis
6.655.000
3 jaringan
60 bulan 15 jaringan
6.600.000
6.600.000
Aparatur
Pengadaan Pakaian Batik
12 bulan
Tradisional
IV
-
15.000.000
2 unit
dan Prasarana Aparatur
1 20 32
12 Bulan
Laptop
III Program Peningkatan Sarana
1
12 bulan
66 steel
6.600.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.600.000
33 orang
Program Peningkatan
Meningkatnya
Pengembangan Sistem
pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja dan
kinerja dan Keuangan
Keuangan
Kecamatan
Penyusunan Laporan Capaian
Jumlah Dokumen Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Capaian kinerja dan keuangan
LAKIP
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
Kinerja SKPD
Kecamatan yang tersedia
EVKIN
1 dukumen
1 dukumen
1 dukumen
1 dukumen
1 dukumen
5 dukumen
TAPKIN
2 dokumen
Penyusunan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan
Keuangan Semesteran
semesteran yang tersedia
113.266.000
12 bulan
12 bulan
7.000.000
165.000.000
12 bulan
50.000.000
165.000.000
12 bulan
50.000.000
165.000.000
12 bulan
50.000.000
165.000.000
12 bulan
50.000.000
1.273.266.000
60 bulan
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
10 dokumen
LPPD
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
LKPJ
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
UKP4
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5.000.000
12 bulan
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
12 bulan
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
12 bulan
4 Dokumen
25.000.000
4 Dokumen
25.000.000
4 Dokumen
30 Buku
30 Buku
30 Buku
30 Buku
30 Buku
12 Dokumen
37.000.000 12 Dokumen
30.000.000 12 Dokumen
30.000.000 12 Dokumen
30.000.000 12 Dokumen
24 Buku
36 Buku
36 Buku
36 Buku
36 Buku
5.000.000
12 bulan
2 dokumen
4 Dokumen
12 bulan
5.000.000
10 buku
25.000.000
5.000.000
12 bulan
12 bulan
4 Dokumen
12 bulan
5.000.000
2 dokumen
24.266.000
5.000.000
12 bulan
akhir tahun yang tersedia
DPA, RKA, DPAP an RKAP
12 bulan
5.000.000
Jumlah dokumen laporan
Jumlah dokumen perencanaan
5.000.000
12 bulan
Keuangan Akhir Tahun
Anggaran
12 bulan
5.000.000
Penyusunan Pelaporan
Penyusunan Perencanaan
5.000.000
12 bulan
5 dokumen
12 bulan
25.000.000
12 bulan
4 Dokumen
124.266.000
30 Buku
Evaluasi
yang tersedia 5
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen
12 bulan
penatausahaan di Kecamatan 6
Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen Renstra yang
12 bulan
tersusun 7
Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renja yang
2 dokumen
10.000.000
10 buku
1 Memajukan kehidupan beragama
1 Meningkatnya kepatuhan warga
sebagai wujud pengamalan ajaran
terhadap Agama, Perda dan ketentuan
agama
perundang-undangan yang berlaku
1 Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
1 20 32
2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
V
1
2
1 Meningkatkan kualitas pelayanan sosial kemasyarakatan
1 Meningkatkan peranserta pemuda dan lembaga 1 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari1 20 32 kepemudaan dalam pembangunan wilayah
VI
besar nasional/daerah,serta lomba-lomba 1 2 Penyelenggaraan peringatan hari-hari bersejarah
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah Publikasi Kinerja SKPD
Program Fasilitasi Kerukunan
Terwujudnya kerukunan
Umat Beragama
hidup antar umat beragama
Fasilitasi Kegiatan Musabaqoh
Terselenggaranya MTQ dan
Tilawatil Quran
Pengiriman Peserta MTQ Tk.
10.000.000
5 buku
12 bulan
1 Dokumen
tersusun 8
1 Dokumen
10.000.000
5 buku 15.000.000
5 Buku 12 bulan
1 Dokumen
1 dokumen
1 Dokumen
10.000.000
5 buku 15.000.000
5 Buku
1 Dokumen
1 Dokumen
15.000.000
5 Buku
1 Dokumen
25.000.000 20 Spanduk
25.000.000 20 Spanduk
25.000.000 20 Spanduk
25.000.000 20 Spanduk
4 Media
4 Media
4 Media
4 Media
1 kali
30.000.000
55.000.000
1 kali
30.000.000
55.000.000
1 kali
30.000.000
55.000.000
1 kali
10.000.000
30.000.000
1 Dokumen
15.000.000
1 Dokumen
25.000.000
20 Spanduk
30.000.000
5 kali
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
3 buku
3 buku
3 buku
3 buku
3 buku
15 buku
Fasilitasi Penyelenggaraan
Terselenggaranya peringatan
-
Hari-hari Besar Keagamaan
hari-hari besar keagamaan
Program Peningkatan Peran
Berperannya pemuda
Serta Kepemudaan
tingkat kecamatan
Fasilitasi Penyelenggaraan hari-hari besar nasional/daerah Kabupaten Bogor
2 kali
25.000.000
2 kali
100.000.000
-
-
3 kali 3 buku
25.000.000
1 dokumen
50.000.000
2 kali
100.000.000
3 kali 3 buku
25.000.000
1 dokumen
50.000.000
2 kali
3 kali 3 buku
25.000.000
1 dokumen
100.000.000
50.000.000
3 kali
Subag Program dan
Bojonggede
60.000.000
Subag Program dan
Bojonggede
Evaluasi 125.000.000
Subag Program dan
Bojonggede
Evaluasi
8 kali
150.000.000
Seksi Kesrasos
Bojonggede
100.000.000
Seksi Kesrasos
Bojonggede
Seksi Kesrasos
Bojonggede
4 dokumen
100.000.000
3 buku
Bojonggede
250.000.000
1 dokumen
1 dokumen
Subag Keuangan
Evaluasi
4 Media
Kabupaten
-
50.000.000
5 Buku
55.000.000
1 kali
157.000.000
5 buku
5 Buku
4 Media
12 Dokumen 36 Buku
5 buku
20 Spanduk
30.000.000
30.000.000
50.000.000
400.000.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
200.000.000
1
2
3
4
5 2
Fasilitasi kegiatan lomba-lomba
6
7
8
9
-
-
10 2 kali
11 50.000.000
12 2 kali
13 50.000.000
14 2 kali
15 50.000.000
16 2 kali
17 50.000.000
18 2 kali
19 200.000.000
20 Seksi Kesrasos
21 Bojonggede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan
1 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
tugas dan fungsi kecamatan 2 Meningkatnya akuntabilitas aparat kecamatan
1 Meningkatnya kinerja
1 20 32
VII
penyelenggaraan pemerintahan
Program Peningkatan Kinerja
Meningkatnya
Kecamatan
Kinerja Pelayanan
desa 2 Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi2 Tercapainya mekanisme perencanaan kependudukan
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 buku
3 buku
3 buku
3 buku
3 buku
555.680.000
623.275.000
660.832.500
696.865.750
736.502.325
19
20
21
3.273.155.575
Kecamatan 1
pembangunan wilayah dengan
Pembinaa, Monitoring dan
Jumlah pembinaan, yang
evaluasi Bidang Pemerintahan
terselenggara 9 desa
pendekatan partisipatif, top-down dan
4 kali
4 kali
1 dokumen
1 dokumen
3 buku
3 buku
111.460.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111.460.000
Seksi Pemerintahan
Bojonggede
230.000.000
Seksi Pemerintahan
Bojonggede
222.000.000
Seksi Pembangunan
Bojonggede
45.000.000
Subag Program dan
Bojonggede
bottom-up, teknokratik serta pendekatan politik
2
3
4
5
6 3
Penyelenggaraan Rapat Minggon
Terselenggaranya rapat minggon
Keliling Tingkat Kecamatan
keliling Tk Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang
Jumlah kegiatan musrenbang
Tingkat Kecamatan
Tk. Kecamatan
Penyusunan Monografi
Jumlah dokumen monografi
Kecamatan
kecamatan
Penyelenggaraan pelayanan
Jumlah dokumen PATEN
Administrasi Terpadu Kecamatan
yang tersedia
Pembinaan Penyelenggaraan
Jumlah perangkat desa dan
Pemerintahan Desa dan
Kelurahan yang dibina
Kelurahan 7
8
Penyelenggaraan Administrasi
Jumlah perangkat desa dan
Kependudukan
Kelurahan yang dibina
Penataan Administrasi Pertanahan
Jumlah perangkat desa dan Kelurahan yang dibina
9
Pembinaa, Monitoring dan
Jumlah pembinaan, yang
evaluasi Bidang Ketentraman dan
terselenggara 9 desa
Ketertiban Umum 10 Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Peerlindungan Masyarakat
11 Fasilitasi Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa
12 Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah
13 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
14 Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan
15 Pembinaa, Monitoring dan evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial 16 Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial
17 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
18 Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
19 Pembinaan Keluarga Berencana
20 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi 21 Pembinaan Masalah Sosial
22 Pembinaan Kesehatan
Jumlah pembinaan, yang terselenggara 9 desa
1 kali
1 kali
50.000.000
3 buku
1 kali
1 kali
22.000.000
3 buku
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
12 bulan
12 bulan
-
45.000.000
1 kali
5.000.000
1 dokumen
50.000.000
-
12 bulan
45.000.000
1 kali
10.000.000
1 dokumen
50.000.000
12 bulan
45.000.000
1 kali
10.000.000
1 dokumen
50.000.000
12 bulan
45.000.000
1 kali
50.000.000
3 buku 3 buku
10.000.000
5 buku
120.000.000
1 kali
3 buku 3 buku
3 buku
5 buku
120.000.000
1 kali 3 buku
3 buku
5 buku
141.500.000
1 kali 3 buku
3 buku
12 dokumen
12 bulan
1 kali 3 buku
1 dokumen
10.000.000
5 buku
120.000.000
12 bulan
5 kali 15 buku
5 kali 15 buku
1 dokumen 25 buku
120.000.000
60 bulan
12 Dokumen
12 Dokumen
12 Dokumen
12 Dokumen
12 Dokumen
36 buku
36 buku
36 buku
36 buku
36 buku
12 bulan
30.500.000
12 bulan
30.500.000
12 bulan
30.500.000
12 bulan
30.500.000
48 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
40.200.000
12 bulan
45.000.000
12 bulan
45.000.000
12 bulan
45.000.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
11.075.000
12 bulan
12.182.500
12 bulan
13.400.750
12 bulan
14.740.825
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
4 kali
4 kali
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 buku
3 buku
52.180.000
- -
- -
3 buku 30.000.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku 14.740.825
12 bulan
12 bulan 1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
4 kali
4 kali 1 dokumen
1 dokumen
3 buku
3 buku
3 buku 12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
13.400.750
12 bulan
14.740.825
12 bulan
12 bulan
12.182.500
12 bulan
14.740.825
1 dokumen
12 bulan
13.400.750
12 bulan
KAK
11.075.000
12 bulan
13.400.750
5 buku
12 bulan
12.182.500
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12.182.500
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
14.740.825
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
14.740.825
12 bulan
12 bulan
13.400.750
12 bulan
14.740.825
1 dokumen
12 bulan
13.400.750
12 bulan
KAK
12.182.500
12 bulan
13.400.750
5 buku
12 bulan
12.182.500
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
12.182.500
4 kali
12 bulan
11.075.000
12 bulan
- -
12 bulan
1 dokumen
11.075.000
- -
12 bulan
27.551.700
KAK
- -
13.400.750
12 bulan
5 buku
- -
12 bulan
25.047.000
12 bulan
69.180.000
12.182.500
12 bulan
12 bulan
5 buku
12 bulan
22.770.000
14.740.825
12 bulan
11.075.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
20.700.000
13.400.750
14.740.825
12 bulan
1 dokumen
12 bulan
12 bulan
39.930.000
KAK
12.182.500
13.400.750
12 bulan
5 buku
12 bulan
12 bulan
36.300.000
12 bulan
11.075.000
12.182.500
12 bulan
4 kali
5 buku
12 bulan
33.000.000
- -
12 bulan
11.075.000
12 bulan
- -
14.740.825
12 bulan
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
12.182.500
12 bulan
13.400.750
12 bulan
14.740.825
12 bulan
Evaluasi
621.500.000
Seksi Pemerintahan
Bojonggede
122.000.000
Seksi Pemerintahan
Bojonggede
175.200.000
Seksi Pemerintahan
Bojonggede
51.399.075
Seksi Pemerintahan
Bojonggede
52.180.000
Seksi Tramtib
Bojonggede
139.230.000
Seksi Tramtib
Bojonggede
51.399.075
Seksi Tramtib
Bojonggede
51.399.075
Seksi Tramtib
Bojonggede
96.068.700
Seksi Tramtib
Bojonggede
51.399.075
Seksi Tramtib
Bojonggede
69.180.000
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
1
2
3
4
5
6
Masyarakat
23 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
24 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
11.075.000
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
11.075.000
12 bulan
12 bulan
12.182.500
12.182.500
12 bulan
12 bulan
13.400.750
13.400.750
12 bulan
12 bulan
14.740.825
14.740.825
12 bulan
12 bulan
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan 5 buku
19
20
21
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
51.399.075
Seksi Kesrasos
Bojonggede
52.180.000
Seksi Perekonomian
Bojonggede
51.399.075
Seksi Perekonomian
Bojonggede
51.399.075
Seksi Perekonomian
Bojonggede
51.399.075
Seksi Perekonomian
Bojonggede
51.399.075
Seksi Perekonomian
Bojonggede
51.399.075
Seksi Perekonomian
Bojonggede
51.399.075
Seksi Perekonomian
Bojonggede
52.180.000
Seksi Pembangunan
Bojonggede
51.399.075
Seksi Pembangunan
Bojonggede
51.399.075
Seksi Pembangunan
Bojonggede
51.399.075
Seksi Pembangunan
Bojonggede
51.399.075
Seksi Pembangunan
Bojonggede
51.399.075
Seksi Pembangunan
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
25 generasi muda keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya 26 Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan
12 bulan
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
11.075.000
12 bulan 5 buku
12.182.500
12 bulan 5 buku
13.400.750
12 bulan 5 buku
14.740.825
12 bulan 5 buku
Pendidikan Luar Sekolah 27 Pembinaa, Monitoring dan evaluasi Bidang Perekonomian
Jumlah pembinaan, yang terselenggara 9 desa
28 Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perekonomian 29 Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 30 Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan
31 Inventarisasi Potensi Penanaman Modal Daerah
32 Pengawasan Penyaluran dan Pengembalian Perkreditan
33 Pembinaan dan Peningkatan 4
Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian 34 Pembinaa, Monitoring dan evaluasi Bidang Pembangunan
Jumlah pembinaan, yang terselenggara 9 desa
35 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan
36 Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan langkah-langkah
4 kali
4 kali
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 buku
3 buku
52.180.000
-
-
3 buku 11.075.000
-
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
-
-
4 kali
1 dokumen 3 buku 12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
12.182.500
12 bulan
13.400.750
12 bulan
14.740.825
4 kali
12 bulan
11.075.000
12 bulan
-
12 bulan
3 buku 13.400.750
-
14.740.825
1 dokumen
12 bulan
-
12 bulan
4 kali
12.182.500
-
13.400.750
3 buku
12 bulan
-
12 bulan
1 dokumen
11.075.000
-
12.182.500
12 bulan
12 bulan
52.180.000
12 bulan
14.740.825
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
14.740.825
12 bulan
12 bulan
13.400.750
12 bulan
14.740.825
1 dokumen
12 bulan
13.400.750
12 bulan
KAK
12.182.500
12 bulan
13.400.750
5 buku
12 bulan
12.182.500
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
12.182.500
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
14.740.825
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
14.740.825
4 kali
12 bulan
13.400.750
12 bulan
-
1 dokumen
12 bulan
13.400.750
-
KAK
12.182.500
12 bulan
-
5 buku
12 bulan
12.182.500
-
12 bulan
11.075.000
12 bulan
-
14.740.825
12 bulan
12 bulan
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan 5 buku
Penanggulangan terjadinya Pencemaran dan Keruasakan Lingkungan 37 Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat
38
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Alam
39 Infestasi potensi penanaman modal daerah
1 20 32
VIII Program Peningkatan Kinerja Kelurahan
12 bulan
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
11.075.000
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
11.075.000
12 bulan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
276.000.000
303.600.000
333.960.000
14.740.825
12 bulan
12 bulan
Meningkatnya
12 bulan
14.740.825
12 bulan
12 bulan
13.400.750
12 bulan
14.740.825
1 dokumen
12 bulan
13.400.750
12 bulan
KAK
12.182.500
12 bulan
13.400.750
5 buku
12 bulan
12.182.500
12 bulan
12 bulan
11.075.000
12 bulan
12.182.500
12 bulan
367.356.000
1.280.916.000
Kinerja Pelayanan Kelurahan
1 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Jumlah perangkat Kelurahan yang dibina
12 bulan
-
-
KAK 5 buku
2 Penataan Administrasi Pertanahan
Jumlah perangkat Kelurahan yang dibina
3 Pembinaan Prasarana dan Fasiltas Pelayanan Umum
Jumlah perangkat Kelurahan yang dibina
12 bulan
12 bulan
23.000.000
1 dokumen 5 buku -
-
12 bulan
12 bulan
25.300.000
1 dokumen 5 buku 23.000.000
12 bulan
12 bulan
27.830.000
1 dokumen 5 buku 25.300.000
12 bulan
12 bulan
30.613.000
1 dokumen 5 buku 27.830.000
12 bulan
12 bulan 1 dokumen 5 buku
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
1
2
3
4
5 4 Pembinaan Rukn Warga dan Rukun Tetangga
5 Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban
6 Pembinaan Perlindungan Masyarakat
7 Fasilitasi Penegakan Perda
6 Jumlah perangkat RW dan RT yang terbina
Terselenggaranya ketentraman dan Ketertiban Kelurahan
Terselenggaranya anggota Linmas yang dibina
Terbinanya anggota masyarakat yang paham peraturan
8 Fasilitasi Pembinaan idiologi
Jumlah anggota masyarakat
Negara dan kesatuan bangsa
yang paham tentang idiologi
9 Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
10 Fasilitasi Pengembangan perekonomian kelurahan
11 Pemutakhiran data profil Kelurahan
12 Pembinaan pelaporan penaggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Meningkatnya perekonomian masyarakat di Kelurahan
Tersedianya data profil kelurahan
Meningkatnya perekonomian masyarakat di Kelurahan
7 12 bulan
8
9
-
-
10 12 bulan
11 23.000.000
12 12 bulan
13 25.300.000
14 12 bulan
15 27.830.000
16 12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
17 30.613.000
18 12 bulan
12 bulan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
12 bulan
-
-
12 bulan
23.000.000
12 bulan
25.300.000
12 bulan
27.830.000
12 bulan
21 Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
106.743.000
Kelurahan Pabuaran
Bojonggede
5 buku 30.613.000
KAK
-
20 Kelurahan Pabuaran
1 dokumen
5 buku 12 bulan
19 106.743.000
30.613.000
12 bulan
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan
8.483.669.231
TABEL 6 : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BOJONGGEDE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
1
2
2013 3
Tahun 1 4
Tahun 2 5
Tahun 3 6
Tahun 4 7
Tahun 5 8
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
I
Program Fasiliatasi Kerukunan Umat Beragama
1
Fasilitasi kegiatan keagaamaan
II
Program Peran Serta Kepemudaan
1
Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan
-
-
2 kali
3 kali
3 kali
3 kali
2
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
-
1 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
280
285
290
295
300
305
9
III Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 1
Jumlah ijin yang dikeluarkan
2
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
1474
1475
1476
1477
1478
1479
3
Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan
1465
1475
1485
1495
1505
1515
4
Pembinaan oleh kecamatan
20
20
20
20
20
20
12
12
12
12
IV Program Peningkatan Kinerja Kelurahan 1
Pembinaan oleh kelurahan
3
