RENSTRA RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN

RENSTRA RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PAMEKASAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembukaan Kesatuan Republik

Undang-Undang

dasar

Negara

Indonesia Tahu 1945 mengamanatkan

bahwa salah satu tujuan Nasional

adalah memajukan

kesejahteraan umum, sehingga diperlukan pembangunan di segala

bidang

kehidupan.

Pembangunan

akan

berjalan

dengan baik apabila partisipasi politik masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan yang aman dan damai. Untuk Nasional

mempercepat

tersebut,

Pemerintah

terwujudnya

melakukan

tujuan

desentralisasi

kewenangan dengan menyelenggarakan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melauli asas otonomi dan tiga pembantuan. Prinsip dari pelaksanaan otonomi daerah adalan otonomi seluas-luasnya Dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,

serta

meningkatkan

sektorunggulan

disamping

daya otonomi

saing yang

daerah

dan

luas,

juga

dilaksanakan otonomi nyata dan bertanggung jawab, nyata dengan

maksud

menjaga

kebhinekaan

daerah

agar

berkembang dengan kekhasan masing-masing sedangkan bertanggung jawab dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerahbenar-benar dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya yakni : melindungi dan mensejahterakan masyarkat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 1

secara demokratis, demokratisasi dan pendidikan politik, mendekatkan

pelayanan

masyarakat

dan

meningkatkan

efisiensi serta efektifitas pelayanan masyarakat, meningkatkan pelayanan partisipasi masyarakat dan memberdayakan potensi serta keberagaman daerah. Prinsip penting lainnya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut adalah Pemerintah Daerah harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonasia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan operasional mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan ditegaskan kembali dalam pasal 27 Undang-Undang tersebut, bahwa Kepala daerah dan Wakilnya dalammenjalan kan tugas dan wewenang wajib memegan g teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan kewajiban

daerah

didalam masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran

nilai,

dalam

aspek

kultur

maupun

struktur

masyarakat di tingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar elit bangsa juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal maupun horisontal, karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang


Page 2

memiliki budaya ketimuran, hal tersebut akan menimbulkan potensi

rawan

konflik

dalam

hidupbermasyarakat

dan

berbangsa yang dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karenanya pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai

dasar

yang

ditetapkan

dalan

Tap

MPR-RI

No.VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa yang harus dijalankan dengan konsisten dan sungguh-sungguh dalam berbagai kebijakan pemerintah. Masyarakat Kabupaten Pamekasan yang pluralistik dan dinamis juga mempunyai potensi rawan konflik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam konteks aktivitas Ipoleksosbud sehingga diperluklan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokohtokoh masyarakat agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan Pamekasan

guna

tercapainya

sejahtera

dan

masyarakat

berahlak,

Kabupaten

sehingga

dapat

memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten pamekasan adalah salah satu lembaga teknis Pemerintah kabupaten Pamekasan sebagai pendukung otonomi

daerah

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang kesatuan bangsa dan politikke depan mempunyai tugas yang semakin berat dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta tantangan yang semakin


Page 3

kompleksn sehingga diperlukan Rencana Strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 2. Undang

Tahun 1945; Undang

Pembentukan

Nomor

Daerah

12

Tahun

Daerah

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propensi Jawa Timur ( Lembaran Negara Repuplik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09); 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

tahun 1999

( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); 4.

Undang

Undang

Pemerintahan

Nomor

Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

Tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 5. Undang-Undang


Nomor

12

Tahun

2011

Tentang

Page 4

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara

Republik

Tambahan

ndonesia

Tahun

2011

Nomor

82,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan

Pegawai

negeri

Sipil

dalam

Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomoe 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang

Pengangkatan,

Pemindahan,

dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan

Pemerintah

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );


Page 5

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4

Seri E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012

Tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 1.3. Maksud dan Tujuan RENSTRA

Tahun 2013-2018 ini disusun dengan

maksud untuk menjadi acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan program jangka

menengah yang

dilaksanakan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabiupaten Pamekasan, serta sekaligus sebagai acuan nagi Rencana Kerja Tahunan. Tujuan penyusunan RENSTRA Tahun 2013-2018 ini adalah merumuskan visi dan misi jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten pamekasan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN


Page 6

A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III.ISU-ISU STRATEGIS A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Telaahan Renstra D. Telaahan

Tata

Ruang

Wilayah

dan

kajian

Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD. A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD C. Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI.INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Page 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan mempunyai fungsi: a.

b.

pengkoordinasian

perumusan

kesatuan bangsa

dan politik;

kebijakan

di

bidang

penyusunan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan kajian

masalah

strategis,

pengembangan

nilai-nilai

kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik; c.

perencanaan program bidang kajian masalah strategis, pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik;

d.

pelaksanaan pembinaan pengendalian program bidang kajian masalah strategis, pengembangan nilai kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik;

e.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang kajian

masalah


strategis,

pengembangan

nilai-nilai

Page 8

kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik; f.

pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; dan

g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi antara lain : a. Sekretariat b. Bidang kajian Masalah Strategis c. Bidang Pengembangan nilai-nilai Kesatuan bangsa d. Bidang Hubungan antar Lembaga

TUGAS DAN FUNGSI 1. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat,

mempunyai

tugas

penyusunan

perencanaan dan Pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijaksanaan teknik; b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; c.

pengelolaan administrasi keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Page 9

Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan c.

Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Kajian Masalah Strategis mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kajian masalah strategis dan menyelenggarakan fungsi : a. penysunan program dan petunjuk teknis bidang kajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya dan pembinaan kewilayahan; b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis

bidang kajian dan deteksi dini di bidang

ideologi,

politik,

ekonomi,

sosial

budaya

dan

pembinaan kewilayahan; c. pelaporan pelaksaan tugas bidang kajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pembinaan kewilayahan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kajian masalah Strategis membawahi : 1) Sub Bidang Ipoleksosbud; 2) Sub Bidang Pembinaan Kewilayahan 3. Bidang

Pengembangan

Nilai-nilai

Kesatuan

Bangsa mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengembangan


nilai-nilai

kesatuan

bangsa

dan

Page 10

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang bina

wawasan kebangsaan, bela negara, dan hak

asasi manusia b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, dan hak asasi manusia; c. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina wawasan kebangsaan, bela negara, dan hak asasi manusia; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olrh Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang

Pengebangan

Wawasan

nilai-nilai

Kesatuan

Bangsa membawahi : 1) Sub Bidang Wawasan kebangsaan 2) Sub Bidang Bela Negara dan HAM. 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Badan di bidang hubungan

antar

lembaga

dan

budaya

politik

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang hubungan

lembaga

kemasyarakatan,lembaga

demokrasi, dan budaya politik. b. pengkordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis

di

bidang

hubungan

lembaga

kemasyarakatan, lembaga demokrasi, dan budaya politik.


Page 11

c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan lembaga kemasyarakatan,lembaga demokrasi, dan budaya politik, dan d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi : 1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Masyarakat. 2) Sub Bidang Hubungan Lembaga Demokrasi dan Budaya Politik. Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pamekasan sebagaimana terlampir. 2.2. Sumber Daya SKPD Sumber daya Badan Kabupaten kualifikasi

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pamekasan diperinci menurut jumlah pegawai, Pendidikan,

Pangkat

dan

Golongan,

Pejabat

Struktural, Fungsional sebagai berikut: Jumlah Pegawai

: 29 Orang

Kualifikasi Pendidikan - S2

: 2 Orang

- S1

: 13 Orang

- D1

:-

- SLTA

: 13 Orang

- SLTP

: 1 Orang

- SD

:-

Kualifikasi Pangkat dan Golongan - Pembina Tk.I (IV/b)

: 1 Orang

- Pembina (IV/a)

: 4 Orang

- Penata Tk.I (III/d)

: 4 Orang


Page 12

- Penata (III/c)

: 4 Orang

- Penata Muda Tk.I (III/b)

: 1 Orang

- Penata muda (III/a)

: 2 Orang

- Pengatur Tk.I (II/d)

: 2 Orang

- Pengatur (II/c)

: 2 Orang

- Pengatur Muda TK.I (II/b) : 3 Orang - Pengatur Muda (II/a)

: 2 Orang

Jumlah Pejabat Struktural

: 14 Orang

- Eselon II b

: 1 Orang

- Eselon III a

: 1 Orang

- Eselon III b

: 3 Orang

- Eselon IV

: 9 Orang

Jumlah Pejabat Fungsional

: - Orang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan adalah sebagaimana terlampir. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pamekasan

Membantu

Bupati

melaksanakan

Urusan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bidang Kesatuan

Bangsa

dan

Politik.

Selanjutnya

dalam

operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan Demikian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan secara lengkap tercermin dari hasil pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 5 tahun (2008-20013). Adapun capaian kinerja


Page 13

pelaksanaan tiap program/ kegiatan sebagaimana terlampir. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 1.

Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan.

2.

Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.

3.

Belum

Optimalnya

pemanfaatan

sarana

teknologi

informasi yang tersedia. 4.

Peran Badang Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan

secara

mendasar

belum

menyentuh

masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan kurang dikenal masyarakat. 5.

Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skil) dan keahliannya menjadi kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6.

Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran tugas operasional.

7.

Seringnya terja perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsiSKPD.

8.

Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (horizontal, vertical dan SARA).

9.

Kurangnya

kesadaran

masyarakat,

baik

secara

kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atau hokum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui

media

demo/unjuk

rasa

yang

kadangkala

berujung pada anarkisme.


Page 14

10. Adanya koordinasi yang baik dijajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 11. Adanya benktuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral. 12. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 13. Partisipasi Parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Toga/ Tomas dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.


Page 15

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dalam mengemban Tugas, Pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat straregik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi percepatan tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian,

fenomena-fenomena

terkini

yang

memiliki

pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya pada factor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi. Dalam menganalisis dan

menyikapi

pengaruh

lingkungan

tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengs, weaknesses, oppurtunities, treaths). Dengan

penjelasan

bahwa lingkungan

internal organisasi terdiri dari dua factor strategis yaitu kekuatan (strengs), dan kelemahan (weaknesses) organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (oppurtunities) dan acaman/tantangan (treaths). Analisis tersebut digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sebagai berikut : 3.1.1. Lingkungan Internal


Page 16

1. Kekuatan (Strengths) a. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. b. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan. c. Adanya akses yang baik kepada kepada infra struktur politik dan supra struktur politik. d. Adanya koordinasi yang baik dijajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dengan Badan Kesatuan Bangsa Provonsi jawa timur. e. Tersedianya Sumber Daya Manusia. f. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral. 2. Kelemahan (Weaknesses) a.

Terbatasnya

Peraturan

Perundang-undangan

mendukung

pelaksaan Tupoksi.

yang

b. Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program kegiatan

Badang

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Aparatur

yang

belum

Kabupaten Pamekasan. c. Kompetensi

Sumber

Daya

optimal. d. Belum

optimalnya

pemanfaatan

sarana

teknologi

informasi yang tersedia. e.

Peran Badang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan

secara


mendasar

belum

menyentuh

Page 17

masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten

Pamekasan

kurang

dikenal

masyarakat. f.

Job description yang kurang tepat dan kurang jelas disamping terjadi overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/ Dinas lain.

g. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skill) dan keahliannya menjada kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. h. Terbatsnya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancarab tugas operasional. 3.1.2. Lingkungan Eksternal 1. Peluang (oppurtunities) a.

Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b.

Partisipasi

parpol,

Toga/Tomas

ormas/LSM,

dalam

rangka

Perguruan

peningkatan

Tinggi, kualitas

kehidupan demokrasi. 2. Ancaman (treaths) a.

Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b.

Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS

c.

Relatif

tingginya

potensi

konflik

dimasyarakat

(horizontal, vertical dan SARA) d.

Kurangnya

kesadaran

kelembagaan


masyarakat,

maupun

baik

perorangan

secara dalam

Page 18

memanfaatkan jalur musyawarah atas hokum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang kadangkala berujung pada anarkisme. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Era otonimi daerah seperti sekarang ini, peluang bagi Kabupaten Pamekasan untuk merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kewenagan, kebebasan dan kemandirian yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan mampu merancang program pembangunan benar-benar kontestual, memiliki akuntabilitas public, mampu mengembangkan layanan yang benarbenar berorientasi kepada klebutuhan public serta mampu bekerja secara efisien, bersih, transparan dan didukung aparatur birokrasi yang professional, beretika, peka serta berpihak kepada rakyat. Dengan memahami apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat,

maka

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di Kabupaten Pamekasan untuk periode 2013-2018 telah ditetapkan visi Pembangunan Daerah, yaitu “Terwujudnya Pamekasan yang bersih, sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang professional” Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan visi tersebut adalah : 1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan.


Page 19

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur public. 4. Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sector pertanian dan optimalisasi komodotas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan. 5. Melakukan percepatan reformasi birokasi di segala bidang dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) 6. Meningkatkan kemudahan pelayanan public yang sederhana dan murah. Berdasarkan Misi Pembangunan dimaksud dapat diuraikan penjelasannya pada Program prioritas, yaitu : 1. Pemenuhan

hak

dasar

masyarakat

yaitu

Kesehatan

dan

Pendidikan 2. Pengembangan infrastruktur 3. Penanggulangan kemiskinan 4. Pemantapan ketersediaan pangan daerah 5. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan 6. Upaya terus menerus mewujudkan Pemerintah yang bersih dan professional 7. Peningkatan sarana dan prasaranapariwisata daerah Substansi

dari

visi,

misi

dan

Program

Prioritas

Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan,

pemerataan pembangunan khususnya memperluas pendidikan dan memningkatkan serta mengoptimalkan masyarakat hidup bersih dan sehat juga pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata yang

berpihak

pada

rakyat

serta

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Pamekasan merupakan tujuan utama atau program prioritas yang akan dicapai Pemerintah Daerah, sehingga harus mendapatkan

perhatian


yang

optimal,

termasuk

akses

Page 20

pengembangan

nilai-nilai

kemanusiaan

dan

aktualisasi

kemandiriannya. Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan transparansi di era Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan,

kebebasan

dan

kemandirian

dalam

melakukan

kebijakan dan program pembangunan melalui ketetapan visi, misi dan program prioritas sesungguhnya telah memiliki akses politik yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan tuga dan fungsi SKPD yang terkai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut : Misi Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) Tujuan Mewujudkan masyarakat madani,kondusif dan berbasis religius toleran dan bertanggung jawab. Sasaran Menyelenggarakanpertemuan

rutin

antara

umaro,

ulama

dan

masyarakat di tingkat kecamatan Indikator Kinerja - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP - Kegiatan pembinaan politik daerah. 3.3. Telaahan Renstra 3.3.1. Faktor-faktor Penghambat  Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan


Page 21

prilaku berdemokrasi.  Belum

mantapnya

kehidupan

kesadaran

akan

pluralism

dalam

berbangsa dan bernegara yang ber-Bhinneka

Tunggal Ika  Belum

mantapnya

wawasan

kebangsaan

di

kalangan

masyarakat  Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pengangguran, penularan virus HIV, dll.  Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat. 3.3.2. Faktor-faktor pendorong - Makin

berperannya

lembaga

legislatif

dalam

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat - Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan. - Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap latensi bahaya ideoloogi lain yang bertentangan dengan Pancasila - Berperannya

pemuka

agama,

adat

dan

tokoh-tokoh

masyarakat dalam membantu penegakan konflik dalam rangka

mempercepat

terwujudnya

kerukunan

dan

kedamaian hidup masyarakat. - Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. - Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prilaku langgaran HAM dan KDRT yang mengisik rasa keadilan.


Page 22

3.3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Baik

peraturan

pelaksanaan

tupoksi

dan

program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak beraplikasi pada masalah dalam penataan wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. 3.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis. Reformasi Nasional yang beresensi demokratisasi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa kehidupan segnifikan, utamanya dalam perubahan paradikma pemerintahan yaitu dari pola sentralisasi bergeser ke pola desenrtalisasi yang berimplikasi pula pada perubahan peran kementrian dalam negeri yang harus makin responsive terhadap

berbagai

tuntutan

masyarakat

yang

makin

demokratis. Perubaha dasar dibidang politik dan pemerintahan tersebut disamping memberikan harapan secara factual juga akan menimbulkan akses dibidang politik, ekonomi, social dan budaya yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintahan yang baik (Good Govermance) yang mampu mengatasi permasalahan actual bangsa, sehingga hubungan antar warga, antar elit politik dan anta relit bangsa juga akan mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertical maupun horizontal karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya ketimuran. Hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konplik dalam hudup

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara

yang

akhirnya dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP


Page 23

MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program kegiatan pembangunan yang dirumuskan Tahun 2013 – 2018, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan

adalah

mengidentifikasi

usi-isu

strategis

pembanguna jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Pamekasan dimasa 5 (lima) tahun kedepan, antara lain :  Konfik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presidan dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.  Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi.  Merosotnya kredibilatas pemerintahan dan peneggakan hokum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirami massa/social  Mengejalanya

erosi

Nasonalisme

dan

semangat

kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.  Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi. Oleh

karenanya

pendidikan

politik,

wawasan

kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan

hidup

dalam

aspek

IPOLEKSOSBUD

perlu

dikembangkan dan ditingkatkan melalui forumkomunikasi,


Page 24

forum fasilitasi, forum silaturrahmi rapat koordinasi terpadu dan lain-lain

berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama kerukunan,

agar

kesadaran

toleransisolidaritas

social

untuk dan

menjaga partisipasi

masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Pamekasan yang adil, sejahtera dan beraklak sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.


Page 25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN SKPD

4.1

Visi dan Misi Visi diperlukan untuk menyatukan pandangan serta untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan kedepan, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : “Terwujudnya system Politik yang demokratis ,dinamis dan

berbudaya Politik yang beradap dengan berbasis pada makin kokohnya Persatuan dan kesatuan bangsa” Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Iklim Demokratis, Dinamis, tentram dan Damai yang

ditopang

oleh

makin

mantapnya

wawasan

Kebangsaan,Integritas dan Ketahanan bangsa; 2. Mewujudkan Peran serta Masyarakat dalam kehidupan system Politik yang Demokratis dengan menghargai nilai-nilai etika, moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan adalah tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efisien. Pelaksanaan berbagai kebijakan di


Page 26

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari

misi

yang

telah

ditetapkan

sebelumnya.

Maka

upaya

pencapaian tujuan dimaksud akan tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Sejalan dengan misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi; 2. Terwujudnya persatuan dan kesatuan wawasan kebangsaan; 3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan. Tujuan yang ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran yaitu : a.

Terfasilitasinya keberadaan infra struktur politik sebagai mitra Pemerintah;

b.

Terciptanya aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas;

c.

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan R.I (NKRI);

d. 4.3.

Terciptanya Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Strategis dan Kebijakan SKPD Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran misi dan visi, kemudian ditentukan strategi dan kebijakan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategis yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan sebagai berukt :


Page 27

1. Memelihara dan menghormati komunitas politik masyarakat yang berorintasi pada perkembangan masyarakat madani yang dicita-citakan; 2. Memelihara

dan

melestarikan nilai-nilai

kebangsaan dalm

keanekaragaman yang merupakan potensi kekayaan budaya bangsa

untuk

tetap

utuhnya

Negara

kesatuan

Republik

Indonesia; 3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dengan memberikan durongan kearah kehiodupan politik yang menghorm,ati HAM, berkeadilan, bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis; 4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidkan politik yang berkesinambungan; 5. Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya memecahbelah bangsa (disintegrasi bangsa) melaui gatra ideology, politik, ekonomi dan social budaya; 6. Memotivasi tokoh agama dalam berperan serta terhadap pembinaankerukunan

hidup

antar

umat

beragama

demi

komunikasi

dan

mantabnya persatuan dan kesatuan bangsa; 7. Mempercepat

dan

memperluas

jaringan

informasi masalah strategis untuk memacu permasalahan politik di Daerah. Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dirumuskan sebagai berikut : 1. Membangun hubungan positif konstruktif antar lembaga infra dan inpra struktur politik, pemerintah dan masyarakat melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik secara intensef dan komprehenship.


Page 28

2. Memberdayakan keanekaragaman bangsa dan peningkatan etika kehidupan berbangsa melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan keikutsertaan rakyat dalam proses penentuan keputusan dan kebijakan daerah. 3. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga legeslatif sehingga lebih mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya. 4. Meningkatkan pemahaman HAM dijajaran apparatus pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategi dan pemecahan masalah guna minghindari terjadinya konplik yang berdampak pada disintegrasi bangsa. 5. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalamrangka penegakan kedaulatan rakyat disegala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 6. Mengolah data dan informasi dibidang social politik, social ekonomi dan sosial budaya.


Page 29

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KENERJA, KELOMPAOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka pelaksanaan programkerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka kegiatan utama yang direncanakan anatara lain : 1.

2.

Pelayanan administrasi perkantoran; 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan



Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peningkatan sarana & prasana aparatur; 

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas



Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor/rumah dinas

3.



Rehab ringan Gedung Kantor



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja



Penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

4.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Peningkatan lokakarya Wawasan Kebangsaan bagi organisasi Wanita



Seminar Pendidikan pendahuluan dan bela negara bagi siswa SMA negeri dan swasta



Seminar Pancasila bagi Perguruan Tinggi dan Swasta



Lokakarya HAM bagi aparatur Pemerintah



Penunjang Kegiatan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)



Kegiatan Kajian Strategis


Page 30



Pendukung Kegiatan Pengembangan Kewilayahan



Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)



Pemantapan Ketahanan Bangsa bagi Pemuda dan Pramuka



Pengembangan Sosialisasi pendidikan wawasan Kebangsaan bagi Lurah dan Kades se Kabupaten pamekasan

 5.

Pemantapan Ketahanan Bangsa bagi Aparatur Pemerintah

Pendidikan Politik Masyarakat; 

Penyuluhan Politik kepada Masyarakat



Penunjang Kegiatan Bantuan Parpol



Pembinaan terhadap Parpol



Diskusi politik antara Pemerintah dan pengurus Parpol



Pembinaan terhadap Ormas dan LSM



Koordinasi dan evaluasi terhadap forum kerukunan umat beragama (FKUB)



Serap Aspirasi Forum LSM



Peningkatan

Peran

LSM

dalam

rangka

memantapkan

Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

Desk Pemilu Legislatif



Dukungan Kelancaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.


Page 31

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat juka terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan

rencana

kinerja

sebagai

penjabaran

dari

rencana

pembangunan jangka menegah atau rencana strategis organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi dimasa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagi media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mencapai tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikar kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan SKPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : 1.

Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.


Page 32

2.

Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan

3.

Memfokoskan pada hal-hal utama, penting dan merupaka prioritas program pembangunan daearah, dan

4.

Terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Daerah. Secara rinci penetapan indikator kinerja program pembangunan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018 sebagaimana terlampir.


Page 33

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, IDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PAMEKASAN tujuan

Sasaran

1 Tercapainya Koordinasi Kabupaten

2 Aparatur tingkat Pemerintah

Terlaksananya Peningkatan Kinerja

Tersedianya Administrasi Perkantoran

Aparatur Pemerintah

sarana Lembaga Kesbang

Indikator sasaran

kode

program dan kegiatan

4

3 Peningkatan Pelayanan

19

01

5

indikator kinerja progran data capaian (outcome) dan kegiatan pada tahun tahun 1 awal (output) perencanaan target

6

01 18 Program Pelayanan Rapat-rapat Koordinasi Administrasi dan Konsultasi Luar Perkantoran daerah

Target kinerja progran dan kerangka pendanaan tahun 5

tahun 4

periode Renstra SKPD

Rp

tahun 2 target

Rp

tahun 3 target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

12

13

14

15

16

17

18

19

unit kerja SKPD penangg

20

lokasi

7

8

9

10

11

12 bln

12 bln

52,000,000

12 bln

54,600,000

12 bln #######

12 bln

####### 12 bln ####### 12 bln

66,366,000 Bakesb Bakesb angpol angpol

21

Terlaksana Program Kegiatan

19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12 bln

12 bln

60,000,000

12 bln

63,000,000

12 bln #######

12 bln

####### 12 bln ####### 12 bln


Peningkatan Pelayanan

21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bln

12 bln

63,200,000

12 bln

66,360,000

12 bln #######

12 bln

####### 12 bln ####### 12 bln


02 05 Program Pengadaan Kendaraan Peningkatan Sarana Dinas Roda dua dan Prasarana Aparatur

1 kali

1 kali

36,000,000

Bakesb Bakesb angpol angpol

Tersedianya sarana Lembaga dan prasarana Kesbang peralatan kantor

Peningkatan Kinerja 19


Peningkatan Kinerja

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

1 kali

1 kali

53,000,000



Peningkatan Kinerja

09

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

1 kali

1 kali

60,000,000



Peningkatan Kinerja

10

Pengadaan Mebeleur

1 kali

1 kali

######


Terlaksananya Kendaraan perawatan Kendaraan Dinas/ Dinas secara berkala Operasional

Peningkatan Kinerja

24

Peml.Rutin/ Kendaraan Operasional

Berkala Dinas/

12 bln

12 bln

######

12 bln

84,000,000

31

Peml.Rutin/ Berkala Ged.Kantor dan Rumah Dinas

12 bln

12 bln

8,950,000

12 bln

9,397,500

32

Peml.Rutin/ Berkala Peralatan Ged.Kantor dan Rumah Dinas

12 bln

12 bln

######

12 bln

26,250,000

Gedung Pemeliharaan Terlaksananya / Rutinitas perawatan aset Kantor pemerintah secara rumah dinas pemerintah berkala Peralatan Pemeliharaan Terlaksananya Rutinitas perawatan aset Gedung / pemerintah pemerintah secara Kantor berkala rumah dinas Terpenuhinya paving memadahi

01

aset

aset

12 bln #######

12 bln

####### 12 bln ####### 12 bln


12 bln

9,867,000

12 bln

####### 12 bln ####### 12 bln


12 bln #######

12 bln

####### 12 bln ####### 12 bln


jalan/ Lembaga yang Kesbang

Peningkatan Kinerja

33

Pavingisasi halaman kantor Bakesbang

1 kali

1 kali

######


Terpenuhinya taman Lembaga kantor yang Kesbang memadahi

Peningkatan Kinerja

34

Pengadaan Taman

1 kali

1 kali

######


Terlaksananya Aparatur peningkatan Kwalitas Pemerintah Aparatur

Peningkatan Sumber 19 daya Aparatur

12 bln

12 bln

######

01

05 01 Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Formal Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 bln

######

12 bln

######

12 bln

###### 12 bln

###### 12 bln


tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

1 2 Terlaksananya aspirasi LSM LSM Ormas

3 dan Mewujudkan 19 persamaan persepsi, aspirasi antar LSM dan Pemerintah

Terlaksananya Parpol Administrasi Bantuan peserta Parpol pemilu

Meningkatnya administrasi bantuan parpol

Meningkat Koordinasi Komunitas antar Komunitas Organisasi Umat Beragama Umat

Mewujudkan peranan persepsi antar umat beragama

kode

4

program dan kegiatan

indikator kinerja progran data capaian (outcome) dan kegiatan pada tahun tahun 1 awal (output) perencanaan target

Rp

tahun 3 target

tahun 5

tahun 4 Rp

target

Rp

target

Rp

periode Renstra SKPD target

unit kerja SKPD penangg

lokasi

9 #######

10 12 bln

11 #######

12 13 12 bln #######

14 12 bln

Penunjang Kegiatan Bantuan Parpol

12 bln

12 bln

20,000,000

12 bln

21,000,000

12 bln

######

12 bln

27

Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

12 bln

12 bln

######

12 bln

52,500,000

12 bln #######

12 bln

Meningkatnya Siswa-siswi Peningkatan pengetahuan nilai-nilaiSMA Negeri/ pengetahuan nilai-nila Pancasila Pancasila Swasta

28

Lokakarya Peningkatan Nilai-nilai Pancasila Bagi Siswa Siswi SMA Negeri/ Swasta

1 Kali

1 Kali

######


Terlaksananya Pemilu Semua Gubernur secara lapisan profesional Masyarakat

Peningkatan Pelayanan pelaksanaan Gubernur

29

Dukungan Pilgub

Kelancaran

3 bln

3 bln

######


Terwujudnya Deteksi Semua Dini ancaman yang lapisan mengganggustabilitas Masyarakat Daerah

Mewujudkan deteksi 19 dini ancaman yang mengganggu stabilitas daerah

Komunitas Daerah

12 bln

12 bln

######

pada Pemilu 01

23 01 Program Pencegahan terhadap Permasalahan

Operasional Dini Intelejen (KOMINDA)

Forum

12 bln

#######

12 bln #######

12 bln

15 16 17 18 ####### 12 bln ####### 12 bln

Rp

8 12 bln

18

6 Aspirasi

tahun 2 target

7 12 bln

01

5 21 17 Program Pendidikan Serap Politik Masyarakat LSM

Target kinerja progran dan kerangka pendanaan Rp

###### 12 bln

19 20 21 127,628,000 Bakesb Bakesb angpol angpol

###### 12 bln


####### 12 bln ####### 12 bln


####### 12 bln ####### 12 bln


RENSTRA RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN

Recommend Documents