PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2016 - 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 71 Banyuwangi – Jawa Timur Bpbd.banyuwangikab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 yang mengalami beberapa perubahan untuk penyempurnaan dari Renstra sebelumnya. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada umumnya.

Banyuwangi, September 2016 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi,

Drs. KUSIYADI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19620501 198903 1 012

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------ i DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------ ii BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------- 1 1.1. Latar Belakang ------------------------------------------------------------- 1 1.2. Landasan Hukum ---------------------------------------------------------- 2 1.3. Maksud dan Tujuan -------------------------------------------------------- 3 1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------------------------------ 3 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD ------------------------------- 5 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ---------------------------------- 5 2.2. Sumber Daya SKPD ------------------------------------------------------ 22 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD ------------------------------------------------ 23 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD --------- 25 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 26 3.1. Identifikasi Permasalahan ------------------------------------------------ 27 3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 -------- 28 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan Renstra Dinas Terkait Propinsi Jawa Timur -------------------------------------------------------30 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah --------------------------------32 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ----------------------------------------------34 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN36 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah -------------------------------- 36 4.2. Strategi dan Kebijakan ---------------------------------------------------36 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ----- 43 5.1. Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ------------------------------------ 43

ii

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ------------------------------ 49 BAB VII PENUTUP ----------------------------------------------------- 51 

LAMPIRAN 1 Matrik Rencana Strategi Tahun 2016 – 2021



SK Tim Penyusun RENSTRA BPBD Tahun 2016-2021



SK RENSTRA BPBD Tahun 2016-2021

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggung jawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah

(BPBD)

Provinsi

maupun

BPBD

Kabupaten/Kota.

Dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat

koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Disamping itu berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai langkah awal perencanaan. Ketiga peraturan dimaksud menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang. Maka dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap harus berpedoman RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

1

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan aktif dalam pelaksanaan pembangunan

Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi. 1.2

Landasan Hukum Landasan penyusunan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

3.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3

Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan

RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

2

Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan, menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas dan dasar penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun tujuannya diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan, tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan dan Menjamin

terciptanya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

antar

pelaku

pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. 1.4 Bab I

Sistematika Penulisan : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

Bab II

: Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kabupaten Banyuwangi.

Bab III : Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD telaahan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melalui RPJMD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berisi visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bab V

: Rencana Progam dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berisi program kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


3

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berisi program kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi. Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Memuat indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi yang terkait langsung dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Bab VII : Penutup, berisi tentang penjelasan ringkasan dari Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah disertai harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lampiran.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1

Tugas,

Fungsi

dan

Struktur

Organisasi

BPBD

Kabupaten

Banyuwangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan

unsur

pelaksana

bidang

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

4

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ex officio. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan

otonomi

daerah dibidang

penanggulangan bencana, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 39 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang penanggulangan bencana. Potensi bencana gunung berapi menjadi potensi yang paling diwaspadai mengingat ada dua gunung berapi aktif di wilayah Kabupaten Banyuwangi

yakni

gunung api

Raung dan

gunung api

Ijen.

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan,

mengarahkan,

mengawasi

dan

mengendalikan

kebijakan

pemerintah di bidang penanggulangan bencana, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Menyusun rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Melaksanakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana; e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

5

f. Melaksanakan monitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya; i.

Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

SEKRETARIAT 1.

Sekretaris a.

Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b.

Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d.

Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan SKPD terkait;

e.

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

f.

Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

h. 2.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


6

a.

Menyusun rencana sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b.

Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c.

Menyusun

rencana

kebutuhan

dan

mendistribusikan

barang

perlengkapan; d.

Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola dan dikuasai badan penanggulangan bencana daerah;

e.


f.

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

h.

3.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program a.

Menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai dengan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b.

Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

c.

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d.


e.

Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

f.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

g.



7

4.

Kepala Sub Bagian Keuangan a.

Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja BPBD;

b.

Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan BPBD;

c.

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan BPBD;

d.


e.

Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g.


BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 1.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang ini terdiri dari seksi Pencegahan dan seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait bidang pencegahan,

mitigasi

dan

kesiapsiagaan

pada

prabencana

serta

pemberdayaan masyarakat; d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana; e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

8

mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana; f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi

kegiatan

pencegahan

bencana

dan

pemberdayaan

masyarakat; g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana; h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana; i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi

kegiatan

peringatan

dini

terjadinya

bencana

dan

pemberdayaan masyarakat; j. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat;

k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; l. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; m. Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karir; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. 2.

Kepala Seksi Pencegahan ini mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana; b. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana; c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang


9

penanggulangan bencana pada prabencana; d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana; e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana; f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana; g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko terjadinya bencana; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana; j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana; k. Menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; l. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan

menyusun

laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana; m. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; n. Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karir; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. 3.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas : a. Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

di

bidang

kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana; b. Menyiapkan

bahan

koordinasi,

pembinaan


dan

pengembangan

10

kesiapsiagaan atas bencana; c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana; d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana; e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; f. Menyiapkan bahan,

menyusun dan menerapkan uji coba rencana

penanggulangan kedaruratan bencana; g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana; h. Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

bimbingan

teknis

pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana; i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar; k. Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

bimbingan

teknis

pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang terkait penanganan korban bencana; n. Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

kerjasama

pengaturan

pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan korban bencana; RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

11

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana; p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana; q. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; r. Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karir; s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK 1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari kasi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; b. Melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi; c. Melakukan

penyiapan

bahan

komando

pelaksanaan

bidang

penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana; d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi; e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan. 2. Seksi Kedaruratan memiliki tugas : a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam kebakaran, RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

12

bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi tanggap darurat; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang kedaruratan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tangggap darurat; c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan dampak kerusakannya; d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana; e. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana dan pengungsi; f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan; g. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan keadaan status darurat bencana; h. Menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana; i. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi; j. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana dan penanganan pengungsi; k. Menyiapkan

bahan

kerja

sama

di

bidang

kedaruratan

dalam

penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; l. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan

bencana

kebakaran,

bencana

alam

lainnya

dan

penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; n. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

13

bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; o. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis penyelengggaraan penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; p. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; q. Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karir; r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. 3.

Seksi Logistik memiliki tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar logistik; c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana; d. Menyiapkan

bahan,

melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana; e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana; f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana; h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pemenuhan RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

14

kebutuhan air bersih dan sanitasi; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan,

pelayanan

psikososial, penyediaan

penampungan dan tempat hunian; k. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; l. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelengaraan penanggulangan bencana; n. Menyiapkan bahan fasilitas bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana; o. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; p. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; q. Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karir; r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 1.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki kasi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; b. Melaksanakan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;


15

c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; d. Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana; e. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; f. Menyusun

program,

mengkoordinasikan,

membina,

mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum; g. Menyusun

program,

mengkoordinasikan,

membina,

mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dunia usaha; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam

pengembangan karir; j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. 2. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana; b. Melakukan

penyiapan

bahan

penyusunan

perencanaan

dibidang

rehabilitasi pasca bencana; c. Penyiapan bahan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi pasca bencana; d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana; e. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana; f. Menyiapkan bahan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

16

kerusakan lingkungan; g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan; h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan; i. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana; k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l. Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karir; m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. 3.

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi pasca bencana; b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang rekonstruksi pasca bencana; c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; d. Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana; e. Menyiapkan bahan dan merencanakan petunjuk teknis fasilitasi

dan

kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik; f. Menyiapkan

bahan,

memfasilitasi

dan

melaksanakan

kerjasama

pembangunan kembali sarana dan prasarana; RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

17

g. Menyiapkan

bahan,

memfasilitasi

dan

melaksanakan

kerjasama

pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; h. Menyiapkan

bahan,

memfasilitasi

dan

melaksanakan

kerjasama

pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat; j. Menyiapkan

bahan,

memfasilitasi

dan

melaksanakan

kerjasama

penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana; k. Menyiapkan pengembangan

bahan,

memfasilitasi

partisipasi

dan

dan

peran

melaksanakan serta

kerjasama

lembaga,

organisasi

melaksanakan

kerjasama

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; l. Menyiapkan

bahan,

memfasilitasi

dan

peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya; m. Menyiapkan

bahan,

memfasilitasi

dan

melaksanakan

kerjasama

peningkatan fungsi pelayanan publik; n. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan,

evaluasi analisis dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi pasca bencana; o. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; p. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam dan pengembangan karir; q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten Banyuwangi di bidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala pelaksana sedangkan kepala ex officio adalah Sekretaris Daerah Kabupaten yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Uraian mengenai pelayanan yang dilaksanakan serta Tata laksana


18

pelayanan

SKPD

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Kabupaten

Banyuwangi dan uraian proses, prosedur / syarat-syarat dan mekanismenya tertuang

lengkap

dalam

Pedoman

Standart

Pelayanan

Publik

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan yang dilaksanakan adalah pelayanan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan sasaran masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan bencana baik bencana gunung berapi, tsunami maupun bencana lainnya. Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 sebagai berikut :


19

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI KEPALA BADAN

UNSUR PENGARAH -

KEPALA PELAKSANA

INSTANSI PROPESIONAL SEKRETARIS

KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM

KASUBAG KEUANGAN

BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK

BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI

SEKSI PENCEGAHAN

SEKSI KEDARURATAN

SEKSI REHABILITASI

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI LOGISTIK

SEKSI REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


20

2.2

Sumber Daya SKPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Sumber daya anggaran yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diinventarisir pada Kartu Invertaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari : 1.

Peralatan dan Mesin

2.

a.

Peralatan kantor dan rumah tangga

b.

Kendaraan

c.

Peralatan studio dan komunikasi

d.

Ruang PUSDALOPS

Sumber Daya SKPD Sumber daya aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dengan latar belakang pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut ini : Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Banyuwangi NO 1

2

URAIAN

JUMLAH

Menurut Jenis Kelamin  Laki-laki

31 Orang

 Perempuan

7 Orang

Menurut Jenis Kelamin  Strata 2

3 Orang

 Strata 1

12 Orang

 Sarjana Muda

1 Orang


21

3

 SLTA

5 Orang

 SLTP

1 Orang

 SD

0 Orang

Menurut Pendidikan Perjenjangan  Diklat PIM II  Diklat PIM III  Diklat PIM IV

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, dengan komposisi sebagaimana tabel berikut ini : Tabel

2.

Komposisi

dan

jumlah

personalia

BPBD

Kabupaten

Banyuwangi

No

Uraian

1

2

JUMLAH PENDIDIKAN PEGAWAI/ORANG GO GO NO GOL GOL SLT L L N SD SLTP D-3 S-1 S-2 II I A IV III PNS 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 PNS/Struktural Administrasi

5

14

2

1

16

-

1

5

1

12

3

2 NON PNS

-

-

-

-

-

-

-

13

-

3

-

Jumlah

5

14

2

1

16

-

1

18

1

15

3

2.3

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi


22

dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2010-2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 4. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; Ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana APBD Kabupaten Banyuwangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah N o 1 2 3 4

Jenis Program/Kegiatan

Target %

Realisasi %

Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

90

90

100 %

90

90

100 %

90

90

100%

90

75

80%


23

2.4

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Yang menjadi Tantangan (Threats) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Perubahan dan perkembangan peraturan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang meskipun hal baru harus tetap dipahami dan dilaksanakan dengan tanggap, tangkas dan tangguh;

2.

Adanya tuntutan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik bagi masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana;

2.

Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan system pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan;

3.

Cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor;

4.

Gelombang Ekstrim dan Abrasi;

5.

Kebakaran Hutan;

6.

Bencana Sosial (Huruhara);

7.

Angin Puting Beliung. Yang menjadi Peluang (Opportunities) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai penanggulangan bencana;

2.

Adanya potensi lembaga, ormas, yang fokus dalam penanggulangan bencana;

3.

Terjalinnya koordinasi dan partisipasi SKPD dalam penanggulangan bencana;

4.

Hirarki Komando antara BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten;

5.

Sistem peringatan dini kebencanaan di BMKG.


24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada isu strategis pembangunan Kabupaten Banyuwangi 20162021 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya ialah Belum terbangunnya

sistem

penanggulangan

bencana.

Mengingat

Kabupaten

Banyuwangi merupakan daerah dengan ancaman bencana baik tsunami, selain itu juga merupakan wilayah rawan bencana gunung berapi, puting beliung, tanah longsor,

kekeringan

maupun

bencana

kebakaran.

Sehingga

diperlukan

Pembangunan sistem penanggulangan bencana yang diharapkan akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang Penanggulangan Bencana di Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan,

mengarahkan,

mengawasi

dan

mengendalikan

kebijakan

pemerintahan di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT, analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut.

3.1

Identifikasi Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana


25

Daerah pada saat melaksanakan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Tidak semua SDM Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kemampuan IT;

2.

Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang kurang memadai;

3.

Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;

4.

Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim. Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan

penanggulangan

bencana,

dapat

dikelompokkan

beberapa

faktor

yang

mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut : 1.

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi : a.

Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.

b.

Sarana Prasarana

pelayanan administrasi penanggulangan bencana

yang masih kurang memadai. c.

Beberapa pegawai kurang memahami peraturan penanggulangan bencana yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.

2.

Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi : a.

Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim.

b.

Jarak tempuh antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kawasan rawan bencana serta infrastruktur yang kurang mendukung mengurangi kecepatan dan ketepatan penyaluran/ penanganan bantuan. Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal

diperoleh asumsi sebagai berikut : 1.

Adanya

undang-undang,

peraturan

penanggulangan

bencana

dalam

menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

26

Penanggulangan Bencana Daerah serta tersedianya dana yang cukup dan semangat

kerja

pegawai

dalam

melaksanakan

kegiatan dan

menciptakan inovasi merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi. 2.

Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai prosedur kebencanaan, kurangnya sarana prasarana yang memadai, serta jarak tempuh yang terlalu jauh dari pusat kendali kebencanaan merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi.

3.

Adanya dukungan peraturan dan kebijakan tentang penanggulangan bencana merupakan kesempatan bagi PNS terkait peningkatan SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat, pelatihan dan sosialisasi merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.

4.

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi BPBD dalam melayani dan merespon masyarakat di era globalisasi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan Penanggulangan Bencana harus mengikuti perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.

3.2

Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi

yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun perode 2016-2021 sesuai misi yang diemban adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode 2016-2021 adalah : 1.

Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

2.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang


27

berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal; 3.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial;

4.

Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

5.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi. Adapun keberadaan satuan kerja perangkat daerah BPBD Kabupaten

Banyuwangi dari ke-5 misi yang ada diatas guna mendukung pencapaian misi yang ke-1 yakni Mewujudkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur yang memiliki peran sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai sektor unggulan di

Kabupaten

Banyuwangi dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga kejadian bencana yang datangnya selalu tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi dengan kerusakan baik di jaringan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dapat secepatnya dipulihkan kembali seperti sedia kala.

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang paling sesuai adalah misi 1 dan dari misi tersebut terperinci sebagai berikut.

Misi RPJMD

Tujuan RPJMD

Sasaran

Mewujudkan Aksesibilitas dan Meningkatnya Misi 1

Kualitas

Pelayanan

Pendidikan,

Bidang Ketertiban

Kesehatan

Ketenteraman, Umum

dan Perlindungan Masyarakat

Kebutuhan Dasar Lainnya


28

dan

3.3

Telaah Renstra Kementrian Terkait dan Renstra Dinas Terkait Propinsi Jawa Timur Dengan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus

mendorong

upaya

keterlibatan

masyarakat

dalam

meningkatkan

kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan adalah: 1.

Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana;

2.

Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

3.

Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik. Sedangkan di level Provinsi, sasaran jangka menengah BPBD Provinsi

Jawa Timur terdiri dari 3 sasaran, yaitu: 1.

Pengurangan Resiko Bencana;

2.

Penanganan bencana yang responsif;

3.

Mendorong pemulihan kawasan terdampak pasca bencana. Berdasarkan ketiga sasaran renstra tersebut, secara subtantif dua

diantaranya

berkorelasi

secara

linear

dengan

sasaran

Renstra

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sasaran yang berkorelasi tersebut dapat diamati pada gambar berikut ini:

RENSTRA BPBD RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN BANYUWANGI RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi 29

Pengurangan Resiko Bencana

Rasio pengurangan resiko bencana pada KRB

Gambar 3.1 Linearitas Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Banyuwangi Terhadap BPBD Provinsi Jawa Timur Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah

Tahun

2016-2021,

mencakup:

Rasio

pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana serta persentase penanganan bencana yang sesuai dengan SOP. serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Maka cukup jelas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi telah cukup akomodatif baik itu terhadap sasaran pada level nasional yakni BNPB maupun sasaran pada level regional provinsi yaitu BPBD Provinsi Jawa Timur.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi

penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah pengembangan system jaringan prasarana wilayah. Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan administrasi Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dengan rencana pengembangan system aplikasi pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan system informasi manajemen penanggulangan bencana online. Sehingga dengan tersedianya data elektronik tersebut melalui system jaringan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang lebih baik di era globalisasi. RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

30

Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang arahan kebijakan dari visi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana. Serta arahan kebijakan misi RTRW Kabupaten Banyuwangi berupa mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan Pencapaian pengendalian kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dengan strategi meliputi: a. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sesuai sifat dan jenis bencana alam berupa bencana gempa, bencana banjir, bencana kerentanan gerakan tanah, bencana letusan gunung berapi, bencana gelombang pasang dan tsunami, bencana kebakaran hutan; b. Mengidentifikasi tingkat resiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam; c. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah; d. Mengembangkan sistem mitigasi bencana; dan e. Mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam. Untuk mewujudan perencanaan dan pengendalian kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Melakukan pemetaan kawasan rawan banjir; b. Dilakukanya kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir; c. Pembangunan ruang evakuasi bencana; d. Pembangunan jalur-jalur evakuasi; e. Penetapan daerah rawan gunung berapi, tsunami, banjir maupun tanah longsor sebagai kawasan konservasi. RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

31

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut : a. Masih terbatasnya koordinasi BPBD dengan SKPD dalam penanggulangan bencana disebabkan minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting ancaman bencana. Sementara ini masih ada paradigma meremehkan bencana yang berimbas pada minimnya anggaran untuk kebencanaan. Padahal resiko yang ditimbulkan bencana selama ini berdampak serius pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Semua hasil pembangunan selama bertahun-tahun dapat musnah hanya dalam waktu singkat. b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan luasnya wilayah penanganan bencana sehingga diperlukan ekstra waktu tempuh karena jarak antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan lokasi kebencanaan yang ada.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis a. Gambaran Pelayanan SKPD Sebagaimana

diuraikan

pada

sub

bab

sebelumnya,

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi melaksanakan segala urusan dan pelayanan penanggulangan bencana. Jika dikaitkan dengan beberapa faktor penghambat masih sulitnya koordinasi dengan Dinas / Instansi kementerian dan provinsi maka pelayanan jelas memakan waktu lama padahal disisi lain penanganan bencana membutuhkan waktu yang sesegera mungkin karena terkait dengan keselamatan harta benda dan nyawa pengungsi akibat kejadian bencana. b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Terkait Sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun

2016-2021,

mencakup

:

Pengembangan

sistem

manajemen

penanggulangan bencana, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengembangan

sistem

penanggulangan penyelenggaraan

bencana, pelayanan

Pembangunan

dan

administrasi

dan

penanggulangan bencana, penegakan pelaksanaan peraturan perundangRENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

32

undangan

penanggulangan

bencana, melanjutkan

pembangunan

dan

pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan bencana, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jika ditinjau lebih lanjut, hal pokok yang masih sangat krusial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah masih kurangnya tenaga ahli (IT) yang dapat secara maksimal melaksa-nakan kegiatan PUSDALOPS di Kabupaten Banyuwangi yakni melakukan up dating data laporan kebencanaan yang dilaporkan tiap hari secara berjenjang kepada BPBD Provinsi Jawa Tiimur dan BNPB. c. Sasaran jangka

menengah dari

Renstra

Dinas terkait Propinsi Jawa

Timur Dengan majunya teknologi informasi penanggulangan bencana yang menggunakan software tertentu maka proses pelaporan PUSDALOPS dapat berjalan lancar efektif dan efisien sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan sehingga dapat mengatasi miskomunikasi yang menjadi masalah utama saat ini. Selanjutnya karena permasalahan BPBD adalah jauhnya letak instansi dengan pemakai jasa layanan/masyarakat, maka sebisa mungkin pembinaan dan sosialisasi peraturan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan metode penyuluhan maupun simulasi kejadian bencana baik di Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah

sendiri

maupun

mendatangi

dan

mengumpulkan masyarakat di masing-masing Kecamatan utamanya daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana. Pegawai

BPBD sendiri

dituntut harus ahli dan kompeten di bidangnya, bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan punya komitmen. d. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD Untuk informasi penanggulangan bencana sebisa mungkin tidak terkendala dengan jarak, sebab Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berusaha mengaktifkan PUSDALOPS sebagai jembatan komunikasi antara BPBD

bersama

stakeholder

bencana

yakni


para

relawan, 33

praktisi

kebencanaan, dunia usaha serta peran aktif masyarakat untuk tangguh dalam mengurangi resiko bencana yang mengancam wilayahnya.


34

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan,

yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2016 s/d 2021. Adapun tujuan dari dibentuknya BPBD Kabupaten Banyuwangi dilihat dari tugas pokok dan fungsinya antara lain: 1.

Rasio pengurangan resiko bencana pada KRB;

2.

Persentase penanganan bencana yg sesuai SOP. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sesuai dengan tujuan tersebut yakni : 1.

Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana di masyarakat;

2. Terwujudnya

penanggulangan

bencana

yang

sesuai

dengan

standar

operasional prosedur (SOP). 4.2

Strategi dan Kebijakan Penyusunan rencana strategis pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada system analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau ancaman secara bersama-sama dapat dirumuskan menjadi empat strategi alternative sebagai berikut :


35

Tabel 4.1 Analisis SWOT BPBD Kabupaten Banyuwangi Strenght ( S ) Mendayagunakan undang-undang peraturan ANALISIS SWOT Isu-Isu Strategis

(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)

Weakness ( W ) Sulitnya melakukan dan koordinasi

saat

tentang kejadian bencana yang

penanggulangan bencana memerlukan dalam

menunjang penanganan segera.

pemenuhan

kebutuhan

dasar Sebagai lembaga yang Masih khusus

di

rendahnya

bentuk pemahaman

menangani

masyarakat

terhadap

penanggulang-an

mitigasi bencana

bencana/unsur komando

Opportunity ( O )

Besarnya

minat Optimalisasi

Meningkatkan

relawan untuk terlibat Manajemen

kapasitas aparatur dan

kegiatan

penanggulangan

masyarakat

penanggulangan

bencana di masyarakat

penanggulangan

bencana

tentang

bencana

Kemandirian masyarakat

dalam

menghadapi bencana melalui pembentukan desa tangguh

(T)

bencana

meliputi sosialisasi

gunungapi,

tsunami, penanggulangan

Threat

Beragamnya ancaman Melaksanakan

banjir

dan

tanah bencana

longsor Minimnya

Peningkatan

dan

upaya

gladi mitigasi bencana

kepada

masyarakat peralatan


36

kebencanaan

yang

dimiliki Asumsi yang

masyarakat mengabaikan

ancaman bencana

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka dapat dirincikan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi Manajemen penanggulangan bencana di masyarakat; 2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana; 3. Melaksanakan sosialisasi

dan gladi penanggulangan bencana

kepada

masyarakat; 4. Peningkatan upaya mitigasi bencana. Strategi yang diinisiasi berdasarkan pada analisis isu strategis serta analisis SWOT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1.

Optimalisasi Manajemen Penanggulangan Bencana Di Masyarakat Sistem

dan

manajemen

penanggulangan

bencana

di

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah perlu diakselerasi dengan program-program reformatif dalam rangka

meningkatkan profesionalitas dan kualitas

penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini ditujukan untuk percepatan reformasi birokrasi dengan penekanan mitigasi bencana. Untuk menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perlu adanya dukungan sistem dan manajemen penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, sehingga percepatan optimalisasi pada konteks ini perlu dan mendesak untuk di aplikasikan. 2.

Meningkatkan

Kapasitas

Aparatur

Dan

Masyarakat

Tentang

Penanggulangan Bencana


37

Perlunya koordinasi kerjasama dan integrasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan simultan dan berkesinambungan. Karena ada tiga (3) tahapan dalam penanggulangan bencana yakni fase pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana. 3.

Melaksanakan Sosialisasi Dan Gladi Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat Dalam

rangka

peningkatan kapasitas masyarakat

menghadapi

ancaman bencana maka dilaksanakan sosialisasi serta gladi penanggulangan bencana kepada berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta berbagai macam profesi. Hal ini agar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ancaman bencana.

4.

Peningkatan Upaya Mitigasi Bencana Upaya yang dilakukan dalam hal mitigasi bencana meliputi penguatan kapasitas masyarakat, penyiapan logistik kebencanaan, pemanfaatan early warning system serta pemulihan kerusakan sarana dan prasarana pasca bencana. Sedangkan dari beberapa strategi alternatif tersebut jika dihubungkan

dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut : 1.

Mengoptimalkan pembentukan fasilitator Bencana yang dibentuk;

2.

Mengoptimalkan

pembentukan

desa/kelurahan

tangguh

bencana

(DESTANA); 3.

Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan di PUSDALOPS;

4.

Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana;

5.

Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pasca bencana. Adapun kebijakan teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah


38

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1.

Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi serta simulasi kebencanaan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;

2.

Menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA);

3.

Memenuhi informasi kebencanaan sebagai early warning system terhadap ancaman bencana yang ada;

4.

Menyiapkan sembako bagi korban bencana saat tanggap darurat bencana;

5.

Melaksanakan pendataan dan perbaikan akibat kejadian bencana.

Tabel 4.2 Matrik Linearitas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi BPBD Kabupaten Banyuwangi

T.1

S.1

Indikator Sasaran S.1.1

Rasio

Meningkatnya

Persentase

pengurangan

Manajemen

bencana pd KRB

No 1

Tujuan

Sasaran

Mengoptimalkan

resiko pembentukan fasilitator Bencana

resiko bencana penanggulangan

yang dibentuk

pada KRB

Mengoptimalkan

bencana

di S.1.2

masyarakat

Persentase tangguh

2

Strategi

desa pembentukan bencana desa/kelurahan

di KRB

tangguh (Destana) Mengoptimalkan

T.2

S.2

S.2.1

Persentase

Terwujudnya

Persentase Korban akurasi

penanganan

penanggulangan bencana tertangani

bencana sesuai SOP

yg bencana sesuai

yang

data

updating

kebencanaan

di PUSDALOPS

dengan S.2.2

Mencukupi

standar

Persentase

kebutuhan

operasional

pemenuhan

saat terjadi tanggap

prosedur (SOP)

kebutuhan dasar

darurat bencana


39

dasar

S.2.3

Meningkatkan

Persentase

pemenuhan sarana

pemulihan

dan

prasarana

kerusakan bencana pasca bencana yang tertangani

Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan strategi BPBD Kabupaten Banyuwangi tersebut bertujuan untuk menunjukan keterkaitan masingmasing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal terebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja BPBD termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan BPBD dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut.


40

Rasio pengurangan resiko bencana pada KRB Indikator :

Jumlah peningk. kapasitas desa KRB/ Jumlah desa KRB

Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana di masyarakat 1. 2.

Indikator : Persentase resiko bencana pd KRB Persentase desa tangguh bencana di KRB

Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana Indikator :

Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana

Gambar 4.1 Pohon Kinerja BPBD Kabupaten Banyuwangi Sasaran PD : Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana di masyarakat Persentase penanganan bencana yg sesuai SOP Indikator :

Jumlah bencana yg ditangani / Jumlah bencana yg ada

Terwujudnya penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Indikator : 1. Persentase Korban bencana tertangani 2. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase pemulihan kerusakan bencana yang tertangani

Program Peningkatan Efektifitas

Program Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Darurat Bencana

Indikator :

Indikator :

Persentase pemulihan kerusakan bencana yang

Persentase darurat bencana yang tertangani

tertangani

sesuai langkah penanganan kebutuhan

Gambar 4.2 Pohon Kinerja BPBD Kabupaten Banyuwangi Sasaran PD : Terwujudnya penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)


41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)

SATU AN

%

Jumlah waktu penyediaan Bulan jasa surat menyurat Jumlah waktu penyediaan Bulan jasa komunikasi,

2016 Targ et

Juta

PENDANAAN INDIKATIF 2018 2019

2017 Targe t

Targ et

Juta

Juta

Targ et

Juta

2020 Targ et

Juta

2021 Targ et

Juta

90

429.323.0 90 00

436.770.00 0

90

453.500.00 0

90

467.000.0 90 00

478.000.0 100 00

490.000. 000

12

5.000.000 12

5.000.000

12

5.000.000

12

5.000.000 12

5.000.000 12

5.000.00 0

12

72.000.00 12 0

84.000.000

12

90.000.000

12

96.000.00 12 0

102.000.0 12 00

110.000. 000


42

Air dan listrik sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah tenaga perkantoran Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang

OB

16

192.000.0 16 00

192.000.00 0

16

192.000.00 0

16

192.000.0 16 00

192.000.0 16 00

192.000. 000

Jenis

64

70.000.00 64 0

70.000.000

70

72.000.000

72

75.000.00 75 0

78.000.00 75 0

80.000.0 00

Eksemp 15.13 lar 8

40.000.00 15.250 0

42.500.000

15.25 42.500.000 0

15.35 45.000.00 15.5 0 0 00

47.000.00 15.5 0 00

49.000.0 00

Jenis

22

15.000.00 22 0

15.000.000

22

15.000.000

22

15.000.00 22 0

15.000.00 22 0

15.000.0 00

Jenis

3

21.823.00 2 0

13.270.000

3

22.000.000

3

22.000.00 3 0

22.000.00 3 0

22.000.0 00


43

disediakan Jenis jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah bahan Penyediaan bacaan dan Bahan peraturan Bacaan dan perundangPeraturan undangan Perundangyang undangan disediakan Jumlah waktu Penyediaan Bahan logistik bahan logistik Kantor kantor yang disediakan Jumlah Penyediaan Makanan dan makanan dan minuman Minuman yang disediakan Jumlah Rapat-rapat aktifitas Koordinasi rapat-rapat dan Konsultasi ke koordinasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

13.500.00 30 0

15.000.000

30

Eksemp 1.800 lar

11.000.00 1.800 0

10.500.000

Bulan

12

80.000.00 12 0

Kotak

2.032

Aktifita s

12

Jenis

28

32

17.000.00 32 0

17.000.00 32 0

17.000.0 00

1.800 10.500.000

1.800

10.500.00 1.80 0 0

10.500.00 1.80 0 0

10.500.0 00

85.000.000

12

12

85.000.00 12 0

90.000.00 12 0

90.000.0 00

45.000.00 2.000 0

35.000.000

2.000 45.000.000

2.300

47.000.00 2.30 0 0

47.000.00 2.30 0 0

47.000.0 00

378.259.0 12 00

390.000.00 0

12

12

400.000.0 12 00

400.000.0 12 00

410.000. 000


44

15.000.000

85.000.000

390.000.00 0

luar Daerah

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang diadakan Jumlah mebeleur yang diadakan Julah kendaraan dinas/operasi onal yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

Unit

1

45.000.00 3 0

34.800.000

2

35.000.000

2

35.000.00 2 0

35.000.00 2 0

35.000.0 00

Unit

28

28.292.00 15 0

13.120.000

15

15.000.000

15

15.000.00 15 0

15.000.00 15 0

15.000.0 00

Unit

16

60.000.00 16 0

70.000.000

16

70.000.000

20

80.000.00 20 0

80.000.00 20 0

80.000.0 00

Unit

5

2.500.000 7

6.000.000

8

6.000.000

8

6.000.000 8

6.000.000 8

6.000.00 0

Unit

40

12.000.00 45 0

15.000.000

45

15.000.000

45

15.000.00 45 0

15.000.00 45 0

150.000. 000


45

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah taman kantor yang dipelihara Unit

Jumlah pakaian dinas yang dipelihara

Jumlah laporan evaluasi dan peyusunan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah laporan keuangan yang disusun

1

10.000.00 1 0

10.000.000

1

10.000.000

1

10.000.00 1 0

10.000.00 1 0

15.000.0 00

Unit

0

0

38

31.200.000

0

0

0

0

35.000.00 0 0

0

%

90

2.242.300 90 .000

2.570.060. 000

90

2.585.060. 000

90

2.595.000 90 .000

2.635.000 100 .000

2.804.00 0.000

Lapora n

6

38.800.00 6 0

50.000.000

6

50.000.000

6

51.000.00 6 0

51.000.00 6 0

53.000.0 00

Lapora n

12

35.500.00 12 0

51.060.000

12

51.060.000

12

52.000.00 12 0

52.000.00 12 0

53.000.0 00


46

40

Pengembanga n Media Cetak dan Penyebarluas an Informasi

Program Pengembanga n Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana Sosialisasi Risiko Bencana di Kawasan Rawan Bencana Rencana Penanggulang an Bencana

Jumlah aktifitas media cetak dan penyebarluas an informasi yang dikembangka n Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana Jumlah peserta sosialisasi risiko di kawasan rawan bencana Jumlah dokumen rencana penanggulan gan bencana

Aktifita s

5

20.000.00 5 0

20.000.000

5

20.000.000

5

20.000.00 5 0

20.000.00 5 0

20.000.0 00

%

12,5

1.578.000 61,4 .000

1.869.000. 000

71,7

1.864.000. 000

82

1.872.000 90 .000

1.912.000 100 .000

2.028.00 0.000

Peserta

0

0

150.000.00 0

45

150.000.00 0

45

150.000.0 45 00

150.000.0 45 00

170.000. 000

Dokum en

1

240.000.0 1 00

100.000.00 0

1

120.000.00 0

1

120.000.0 1 00

120.000.0 1 00

150.000. 000

45


47

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Pembentukan dan Pengembanga n Relawan Pembentukan dan Pengembanga n Forum Pengurangan Resiko Bencana

Penyusunan/ Falidasi Rencana Kontijensi Bencana Gladi Renkon Desa

Jumlah desa/keluraha n tangguh yang terbentuk Jumlah relawan yg terbentuk/ terbimbing Jumlah keterlibatan badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggar aan penanggulan gan bencana Jumlah dokumen yang terfalidasi Jumlah masyarakat yg dilatih

Desa/ Kelurah 2 an

180.000.0 2 00

180.000.00 0

2

180.000.00 0

2

180.000.0 2 00

180.000.0 2 00

180.000. 000

Orang

60

150.000.0 60 00

150.000.00 0

60

150.000.00 0

60

150.000.0 60 00

150.000.0 60 00

150.000. 000

Orang

0

0

60

100.000.00 0

60

100.000.00 0

60

100.000.0 60 00

120.000.0 60 00

120.000. 000

Dokum en

0

0

1

150.000.00 0

1

150.000.00 0

1

150.000.0 1 00

150.000.0 1 00

150.000. 000

Orang

150

90.000.00 150 0

100.000.00 0

150

100.000.00 0

150

100.000.0 150 00

120.000.0 150 00

120.000. 000


48

Program Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana

Operasional Pusdalops

Fasilitasi Tim Reaksi Cepat

Padat Karya Pemulihan Sarana Prasarana Rawan Bencana Fasilitasi Tim Pembantuan Penanggulang an Bencana Kecamatan

Persentase darurat bencana yang tertangani sesuai langkah penanganan kebutuhan Jumlah petugas operasioanl Pusdalops Jumlah pemantauan tim reaksi cepat Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan padat karya Jumlah dokumen data tentang potensi bencana dan

%

65%

918.000.0 70% 00

939.000.00 0

75%

914.000.00 0

80%

922.000.0 85% 00

922.000.0 90% 00

988.000. 000

OB

9

200.000.0 9 00

225.000.00 0

9

200.000.00 0

9

200.000.0 9 00

200.000.0 9 00

225.000. 000

Aktivit as

6

100.000.0 6 00

122.000.00 0

6

122.000.00 0

6

122.000.0 6 00

122.000.0 6 00

125.000. 000

Orang

800

77.000.00 800 0

77.000.000

800

77.000.000

800

77.000.00 800 0

77.000.00 800 0

80.000.0 00

Dokum en

1

126.000.0 1 00

112.000.00 0

1

112.000.00 0

1

120.000.0 1 00

120.000.0 1 00

123.000. 000


49

Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Pengadaan Logisitik Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan Pengadaan Peralatan Penanggulang an Bencana Pengadaan Bantuan Kebutuhan Dasar Program Pemenuhan Pasca Bencana

kejadian bencana Jumlah sumber daya Orang 0 manusia yang di latih Jumlah bantuan tanggap Rit/tang 323 darurat ki bencana Jumlah peralatan penanggulan gan bencana Jumlah bantuan tanggap darurat bencana Persentase pemulihan kerusakan bencana yang tertangani

70.000.000

30

70.000.000

30

70.000.00 30 0

70.000.00 30 0

70.000.0 00

130.000.0 323 00

143.000.00 0

323

143.000.00 0

323

143.000.0 323 00

143.000.0 323 00

145.000. 000

195.000.0 10 00

100.000.00 0

10

100.000.00 0

10

100.000.0 10 00

100.000.0 10 00

120.000. 000

Sembak 200 o

90.000.00 200 0

90.000.000

200

90.000.000

200

90.000.00 200 0

90.000.00 200 0

100.000. 000

%

470.000.0 45 00

920.000.00 0

55

920.000.00 0

65

920.000.0 70 00

920.000.0 75 00

920.000. 000

Unit

6

30

0

30


50

Jumlah dokumen kajian bencana kekeringan Pembangunan Jumla sumur resapan Sumur diperbaiki Resapan Jumlah Kajian dokumen Kebutuhan kajian Bencana kebutuhan pasca bencana Jumlah Rehabilitasi penahan Penahan tebing sungan Tebing yang ter Sungai dan rehabilitasi Penahan Badan Jalan Pembangunan Jumlah tebing yang Tebing di bangun Penahan Longsor Jumlah Normalisasi Drainase/Salu normalisasi drainase ran Irigasi sungai Review Kajian Pasca Bencana

Dokum en

1

60.000.00 1 0

60.000.000

1

60.000.000

1

60.000.00 1 0

60.000.00 1 0

60.000.0 00

Unit

5

120.000.0 5 00

150.000.00 0

5

150.000.00 0

5

150.000.0 5 00

150.000.0 5 00

150.000. 000

Dokum en

1

60.000.00 1 0

60.000.000

1

60.000.000

1

60.000.00 1 0

60.000.00 1 0

60.000.0 00

Meter

0

0

130

150.000.00 0

130

150.000.00 0

130

150.000.0 130 00

150.000.0 130 00

150.000. 000

Meter

120

130.000.0 120 00

130.000.00 0

120

130.000.00 0

120

130.000.0 120 00

130.000.0 120 00

130.000. 000

Meter

130

100.000.0 130 00

100.000.00 0

130

100.000.00 0

130

100.000.0 130 00

100.000.0 130 00

100.000. 000


51

Jumlah tenaga surya yang terpasang Pembangunan Jumlah pembanguna Tandon dan n tandon dan Perpipaan perpipaan Penyediaan Air Bersih Tenaga Surya

Unit

0

0

1

120.000.00 0

1

120.000.00 0

1

120.000.0 1 00

120.000.0 1 00

120.000. 000

Unit

0

0

1

150.000.00 0

1

150.000.00 0

1

150.000.0 1 00

150.000.0 1 00

150.000. 000


52

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti tanggap terhadap bencana, sasaran Perangkat Daerah ini pula yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2016-2021. Adapun IKU tersebut adalah sebagai berikut: : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama BPBD Kondisi

Kondisi

Kinerja pada No

Indikator

awal

Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

pada akhir

periode

periode

RPJMD

RPJMD

2015

2016

2017

2018

2019 2020

9,0%

12,5% 61,4% 71,7% 82%

Program Pengembangan 1

Ketangguhan Masyarakat

90%

100%

85%

90%

Menghadapi Bencana 2

Program Peningkatan

60%

65%

70%


75%

80%

53

Efektifitas Penanganan Darurat Bencana Program 3

Pemulihan Pasca

25%

30%

45%

55%

65%

70%

75%

Bencana

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah direpresentasikan oleh keberhasilan dalam memenuhi masingmasing target pada indikator-indikator tersebut. Ini berarti bahwa ukuran keberhasilan

Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah

dapat

dikalkulasi

berdasarkan pada masing-masing formula pada indikator-indikator tersebut. maka dapat diamati tabel linearitas berikut ini: Tabel 6.2 Linearitas Indikator Sasaran RPJMD Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah No 1

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran RPJMD

Mewujudkan

Meningkatnya

Aksesibilitas

dan Ketenteraman,

Kualitas Bidang

Pelayanan Ketertiban

Indikator Sasaran BPBD Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat

Umum Menghadapi Bencana

Pendidikan, dan

Kesehatan Kebutuhan

Perlindungan Program Peningkatan dan Masyarakat Efektifitas Penanganan

Dasar

Lainnya

Darurat Bencana Program Pemulihan Pasca Bencana

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan kontribusi pembangunan pada indikator-indikator tersebut. Secara spesifik diartikan bahwa, keberhasilan penanggulangan bencana Kabupaten Banyuwangi berkenaan dengan indikator pada tabel tersebut bergantung pada RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

54

keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan menjalankan program yang melekat pada indikator tersebut. Target tahun ketahun sampai pada kondisi akhir RPJMD pada indikator tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian keberhasilan Kabupaten Banyuwangi pada indikator tersebut direfleksikan melalui capaian keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Banyuwangi yang disusun dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 dimaksud sebagai dokumen perencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten

Banyuwangi yang merupakan penajaman program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016 - 2021 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan

strategi

yang

tepat

dalam

mencapai

tujuan

dan

sasaran

penyelenggaraan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2016-2021. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana RENSTRA 2016-2021 BPBD Kabupaten Banyuwangi

55

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016 - 2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.


56

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banyuwangi,

September 2016

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi,

Drs. KUSIYADI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620501 198903 1 012


57

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents