RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RENSTRA - SKPD ) TAHUN 2010 – 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUSI MUSI RAWAS
Jl. Poros Muara Beliti Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas MUARA BELITI MUSI RAWAS 31661
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Berlakunya Otonomi Daerah yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004 sedikit banyak telah memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Paradigma otonomi daerah yang ditandai dengan berakhirnya rezim Orde Baru diharapkan akan mampu membawa perubahan positif ke arah pembangunan yang lebih berkualitas dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Harapan
akan
terwujudnya
masyarakat
yang
sejahtera
dan
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good governance) begitu dinanti oleh berbagai elemen baik pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri dan guna mewujudkan harapan tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor : 7 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap instansi
pemerintah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintah
negara
wajib
mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Sehubungan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Visi “Terwujudnya
Musi
Rawas
Bumi
Agropolitan
dan
Gerbang
Investasi
menuju
Musi Rawas Darussalam” melalui Dinas/Instansi terkait telah melakukan pembangunan
1
diberbagai sektor melalui perencanaan-perencanan yang integral, sinergis dan strategis guna meningkatkan mutu dan kualitas pembangunan yang lebih baik. Dalam hal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu bagian dalam Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diharapkan sesuai dengan kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Musi Rawas serta selaras dengan arah dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010 -2015. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.
2
Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pedoman
RPJM-Nasional
RPJP-Nasional
(5 Tahun)
(20 Tahun)
Acuan Memperhatikan
Acuan
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal
Memperhatikan
Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun) Input
Pedoman RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)
Penjabaran
Pedoman
Pedoman
RKPD Kab/Kota
Renstra-SKPD
(1 Tahun)
(5 Tahun)
Rancangan Renstra-SKPD
Acuan Acuan Input
RKP Acuan
Pedoman
Renja-SKPD (1 Tahun)
Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)
3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 dilandasi hukum dan peraturan perundang – undangan sebagai berikut : a) Landasan Idiil : Pancasila b) Landasan Konstitusioanl : UUD 1945 c) Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); f)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang- Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
g) Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4
h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i) Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; k) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; l) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; n) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; o) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas; p) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari disusunnya perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 adalah : 1.
Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan program kegiatan selama periode tahun 2010 – 2015.
5
2.
Meng-inventarisir program-program unggulan, sehingga dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.
3.
Meng-optimalkan dan mensinergiskan program-program yang ada dari tahun ke tahun, sehingga program yang lama maupun yang baru saling memiliki keterkaitan dan lebih optimal pemanfaatannya.
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas periode 2010 - 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I P E N D A H U L U A N Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian
Renstra
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten Musi Rawas, Fungsi Renstra BPMPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra BPMPD, Keterkaitan Renstra BPMD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja BPMPD,
Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPMPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPMPD. Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPMPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPMPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPMPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPMPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BPMPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPMPD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMPD. Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPMPD, struktur organisasi BPMPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BPMPD. Uraian tentang struktur organisasi BPMPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BPMPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPMPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal. Kinerja BPMPD memuat; tingkat capaian kinerja BPMPD berdasarkan sasaran/target Renstra BPMPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BPMPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BPMPD, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BPMPD pada lima tahun mendatang.
7
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BPMPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPMPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BPMPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPMPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Penentuan Isu-isu Strategis; pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPMPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPMPD ditinjau dari gambaran pelayanan BPMPD, sasaran jangka menengah pada Renstra BPMPD. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPMPD dalam lima tahun mendatang. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh BPMPD. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Musi Rawas
2010-2015. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah
ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.
8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPMPD, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja BPMPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPMPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPMPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja BPMPD
yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup. LAMPIRAN
juga merupakan bagia tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang. Wajak. Kecamatan Wajak terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Malang dengan luas wilayah 94,56 Km2, jumlah penduduk 81.055 orang, tingkat kepadatan penduduk 857 orang/Km2. Mata pencaharian
9
BAB VII PENUTUP Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas ini merupakan suatu rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan sampai dengan program dan kegiatan yang merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD guna mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010 – 2015. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Musi Rawas ini disusun dengan maksud agar Program dan Kegiatan pada SKPD ini dapat selaras dengan program dan arah pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas, sehingga hasil pembangunan nantinya dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat dalam kerangka Musi Rawas Darussalam. Semoga Renstra ini dapat memberi masukan dan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada periode 2010 – 2015.
Muara Beliti,
2010
Kepala Badan PMPD
Drs. Ali Sadikin,M.Si Pembina Tingkat 1 NIP.196811101968101001
48
