PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, dipandang perlu untuk ditinjau kembali ; b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan Peraturan Daerah . Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; 1

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 . Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, MEMUTUSKAN : Dengan Mencabut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG.

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG .

:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.


Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

2

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10.

11.

12.

13. 14. 15.

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas Desentralisasi ; Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; Bupati adalah Bupati Lumajang ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Badan Legislatif Daerah ; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ; Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ; Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ; Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang ; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang ; Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang . BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang . BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;

(2)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada


3

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Pasal 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati . Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat ; b. Pemberian pelayanan umum dan rekomendasi bidang Pemberdayaan Masyarakat ; c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya . BAB IV ORGANISASI Pasal 6 (1)

Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.

(2)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat ; Bagian Tata Usaha ; Bidang Ketahanan Masyarakat ; Bidang Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat ; Bidang Pemberdayaan Perempuan ; Bidang Sosial ; Unit Pelaksana Teknis Dinas ; Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . Pasal 7

(1)

Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan ;

(2)


Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

4

Pasal 8 (1)

Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari : a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa ; b. Seksi Sarana dan Prasarana Desa ;

(2)

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat . Pasal 9

(1)

Bidang Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat, terdiri dari : a. Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa ; b. Seksi Keswadayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa ;

(2)

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat . Pasal 10

(1)

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : a. Seksi Peran Serta Perempuan dan Kesetaraan Gender ; b. Seksi Kesejahteraan Keluarga ;

(2)

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan . Pasal 11

(1)

Bidang Sosial, terdiri dari : a. Seksi Bina dan Bantuan Sosial ; b. Seksi Rehabilitasi Sosial ;

(2)

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial . Pasal 12

(1)


Unit Pelaksana Tenis Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam suatu tugas teknis operasional bidang Pemberdayaan Masyarakat ; 5

(2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat ;

(3)

Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . Pasal 13

( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ; (2)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(3)

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(4)

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku . BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 14

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang – bidang, Sub Bagian - Sub Bagian dan Seksi – seksi yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini . BAB VI TATA KERJA Pasal 15 (1)

Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi ;

(2)

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip keterpaduan dan pemantapan pelaksanaan program baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing – masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;

(3)

Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing - masing


6

bertanggung jawab dan memberikan bimbingan serta pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing masing . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini . Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang . Ditetapkan di L u m a j a n g pada tanggal 16 Juni 2004 BUPATI LUMAJANG

H. ACHMAD FAUZI Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 17 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 SERI D NOMOR 16


7

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 Nomor 67 perlu untuk ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian . bahwa disamping penyesuaian terhadap tatanan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dimaksudkan pula untuk menguatkan pelaksanaan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan keluarga kesetaraan gender serta bantuan dan rehabilitasi sosial agar menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat ( 1 )

: Cukup Jelas .

Pasal 3 ayat ( 2 )

: Pengertian melalui hanya bersifat administrasi .

Pasal 3 s/d Pasal 11

: Cukup Jelas .

Pasal 12

: Pengertian Jabatan Fungsional adalah merupakan jabatan yang didasarkan pada keahliannya .

Pasal 13 s/d Pasal 17

: Cukup Jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 NOMOR 16


8


9

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Recommend Documents