PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
Mengingat
:
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ; 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ; 4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah daan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) ; 5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite. PERDA / HUKUM / Please AGN / 2005use purchased version to remove this message.
1
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; 7. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ; 8. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ; 9. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; 10. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 11. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite. PERDA / HUKUM / Please AGN / 2005use purchased version to remove this message. 2
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2003, tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2005, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang ; 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang . Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2004 .
ANGGARAN
Pasal 1 Realisasi Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Sebagai berikut : a. Pendapatan b. Belanja Surplus /deficit
Rp 356.614.379.253,57 Rp 347.183.643.687,47 Rp.9.430.735.566,10
c. Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus / defisit
Rp 14.413.561.327,52 Rp 7.105.337.924,00 Rp.7.308.223.403,52 Pasal 2
(1) Selisih angaran dengan realisasi pendapatan Rp.6.241.183.368,57 dengan rincian sebagai berikut :
sejumlah
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite. PERDA / HUKUM / Please AGN / 2005use purchased version to remove this message.
3
a. Angaran pendapatan setelah perubahan b. Realissi Selisih lebih/(kurang )
Rp.350.373.195.885,00 Rp.356.614.183.368,57 Rp. 6.241.183.368,57
(2) Selisih angaran dengan realisasi Belanja Rp. 10.151.511.489,79 dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus / defisit setelah perubahan b. Realisasi Selisih Lebih / Kurang
sejumlah
Rp. 57.335.155.177,26 Rp. 347.183.643.687,47 Rp. 10.151.511.489,79
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.16.392.694.858,36 dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus / defisit setelah perubahan Rp. 6.961.959.292,26 b. Realisasi Rp. 9.430.735.566,10 Selisih lebih/kurang Rp. 16.392.694.858,36 (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 180.484.711,55 1.) Setelah Perubahan 2.) Realisasi Selisih Lebih / Kurang
Rp. 14.233.076.615,97 Rp. 14.413.561.327,52 Rp. 180.484.711,55
(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 165.779.399,71 dengan rincian sebagai berikut : a. Setelah perubahan b. Realisasi Selisih Lebih/ Kurang
Rp. Rp. Rp.
7.271.117.323,71 7.105.337.924,00 165.779.399,71
(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 346.264.111,26 dengan rincian sebagai berikut : a. Setelah perubahan b. Realisasi Selisih Lebih/ Kurang
Rp. Rp. Rp.
6.961.959.292,26 7.308.223.403,52 346.264.111,26
Pasal 3 (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004.yang di tuangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut : a. Jumlah Aktiva b. Jumlah Utang c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 862.630.309.944,72 Rp. 4.258.402.220,93 Rp. 858.371.907.723,79
(2) Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiama dimaksud dalam pasal 1, saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam laporan
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite. PERDA / HUKUM / Please AGN / 2005use purchased version to remove this message.
4
aliran Kas sejumlah Rp. 16.738.958.969,62 dengan rincian sebagai berikut : a. Saldo Kas 1 Januari b. Jumlah Penerimaan Kas
Rp. 14.413.561.327,52 Rp. 356.614.379.253,57 Rp. 371.027.940.581,09 Rp. 354.288.981.611,47 Rp. 16.738.958.969,62
c. Jumlah Pengeluaran Kas d. Saldo kas 31 Desember
Pasal 4 Perhitungan Angaran Pendapatan dan belanja Daearah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III
: : :
Laporan Perhitungan APBD Nota Perhitungan APBD Neraca Daerah dan Laporan Aliran Kas. Pasal 5
Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari peratusan Daerah ini. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang Pada tanggal 04 Juli 2005 BUPATI LUMAJANG
H. ACHMAD FAUZI Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Seri A Tanggal 6 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Muda NIP: 510 058 267 This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite. PERDA / HUKUM / Please AGN / 2005use purchased version to remove this message.
5