PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. c. bahwa jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, dan merupakan salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang persampahan/kebersihan, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Daerah. Mengingat

: 1.

2. 3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10.

11.

12. 13.

14. 15. 16.

17.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 ; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/ MKP.02 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel; Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 06/1988); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Rumah Makan di Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 Nomor 15);

2

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01) ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, Seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 29) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02). Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

RETRIBUSI

PELAYANAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bupati adalah Bupati Lumajang; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang; 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang; 7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ; 8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan ; 3

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tempat Penampungan Sementara atau TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu; Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat; Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah ; Izin adalah izin Pengelolaan Sampah yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ; Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi berupa bunga dan atau denda ; Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. BAB II KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Pasal 2

(1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya. (2) Untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sedangkan Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana kebersihan. (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan melalui koordinasi di tingkat RT/RW di wilayah masing-masing. (4) Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud pada ayat (3), Ketua RT dan Ketua RW wajib mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Pengelolaan kebersihan/persampahan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup.

selanjutnya

di

bawah

Pasal 3 (1) Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup. 4

(2) Pengadaan, pengaturan dan penempatan TPS atau transfer depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Pengangkutan sampah dari TPS atau transfer depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Pemerintah Daerah mengupayakan serta menampung partisipasi masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa: a. tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dianggap perlu; b. TPS, transfer depo dan tong-tong/bak sampah sesuai dengan kebutuhan; c. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan pancuran umum atau saluran lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu; dan d. sarana angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, transfer depo atau TPA. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 (1) Setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV PERIZINAN Pasal 6 (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5

BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 8 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan semetara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusanahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Pasal 10 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 11 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Jasa Umum.

termasuk

Golongan

6

Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan volume sampah yang dibuang. BAB VIII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF Pasal 13 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 14 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap bulan ditetapkan sebagai berikut : a. Besarnya Retribusi untuk Perumahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), dan untuk Kantor Pemerintah/Swasta dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 ; b. Perdagangan : 1. Pedagang Lesehan, Bakul, Pedagang Kaki Lima sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; 2. Kios sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ; 3. Toko/ruko sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); 4. Toko Swalayan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). c. Hotel/Losmen dan Rumah Makan 1. Hotel Berbintang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2. Hotel Melati/Losmen sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ; 3. Rumah Makan digolongkan: a) rumah makan kecil sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; b) rumah makan sedang/besar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

7

d. Perusahaan/Pabrik, Industri 1. Perusahaan Besar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); 2. Perusahaan Menengah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 3. Perusahaan Kecil sebesar Rp10.000,00 (lima belas ribu rupiah). (2) Tata cara pembayaran retribusi dan klasifikasi Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan. (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Wilayah Kabupaten Lumajang. BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 17 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pasal 18 Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang 8

tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari pada saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi.

pengurangan,

keringanan

dan

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XVII KEDALUWARSA Pasal 23 (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 9

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 24 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan susah kedaluwarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1)

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10

BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 26 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan; dan/atau

11

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 8 Desember 2011 BUPATI LUMAJANG TTD DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A. Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS LU

: Lumajang : 9 Desember 2011 DAERAH KABUPATEN MAJANG TTD

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL Pembina Utama Muda NIP. 19531223 198003 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2011 NOMOR 9. 12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I.

UMUM Implementasi Otonomi Daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi yang nyata, luas dan bertanggungjawab secara proposional yang diwujudkan dengan perluasan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Aksentuasi dari pelaksanaan asas desentralisasi adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentraslisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah yang salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen retribusi daerah. Kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung dan salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia dan perangkat daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan implementasi kewenangan Pemerintah Daerah meregulasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Lumajang dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas

13

Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Huruf (a) Insentif dapat diberikan misalnya kepada: • Perseorangan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah dan/atau melaporkan atas pelanggaran terhadap larangan; • Badan usaha yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Huruf (b) Disinsentif dapat diberikan misalnya kepada perseorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tata tertib penanganan sampah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas 14

Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Huruf (a) Cukup Jelas Huruf (b) Pedagang Lesehan, Bakul dan Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk kegiatan usaha mikro yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil disebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah − Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; − Tempat usahanya tidak selalu menetetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; − Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; − Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; − Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; − Umumnya belum ada akses kepada perbankan,namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; − Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainya termasuk NPWP. Huruf (c) Penggolongan kelas hotel didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/ HK.001/MKP.02 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel; Penggolongan kelas rumah makan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Rumah Makan Di Kabupaten Lumajang (Lembar Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 Nomor 15). Huruf (d) Penggolongan kelas perusahaan/industri didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

15

Huruf (e) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 57. 16