PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka penguatan fungsi pembinaan sosial perlu untuk ditingkatkan sejalan dengan peninjauan kembali dalam penyempurnaan Peraturan Daerah organisasi perangkat daerah ; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, serta dalam upaya optimalisasi pelaksanaan urusan bidang keluarga berencana, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 1
6.
7.
8. 9.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah . Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 4. Bupati adalah Bupati Lumajang ; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan ; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ; 8. Susunan Organisasi adalah susunan dan pengaturan berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur ;
2
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; 10. Badan Keluarga Berencana adalah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang ; 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang ; 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
Badan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keluarga berencana .
( 2 ) Badan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan. (3)
Kepala Badan Keluarga Berencana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3
Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang keluarga berencana. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana ; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana ; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya . BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana terdiri dari: a. Kepala Badan ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Informasi Keluarga dan membawahi ;
Analisis
Program,
3
d.
e.
f.
g. h. (2)
1. Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ; 2. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Supervisi Program. Bidang Keluarga Berencana, membawahi : 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi ; 2. Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak . Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ; 2. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga . Bidang Penguatan Jaringan Institusi, membawahi : 1. Sub Bidang Komunikasi, Informasi Edukasi dan Advokasi ; 2. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat . Unit Pelaksana Teknis ; Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6
(1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
(2)
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .
(3)
Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
(4)
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang . BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 7
(1)
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Badan Keluarga Berencana .
(2)
Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan operasional dikoordinasikan oleh Camat . Pasal 8
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan yang mempunyai wilayah beberapa Kecamatan .
4
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tugas Badan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan ; b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional . BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam bebagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
(2)
Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang diangkat oleh Bupati .
(3)
Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . BAB VI TATA KERJA Pasal 10
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya pokok dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing .
(2)
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan .
(3)
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan .
(4)
Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petujuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu .
(5)
Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .
5
(6)
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja . BAB VII PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 11
Rincian tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini . BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang Pada tanggal 9 Nopember 2007
BUPATI LUMAJANG TTD Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 12 Nopember 2007
ACHMAD FAUZI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TTD ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH. Pembina Utama Madya NIP. 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2007 SERI D NOMOR 08
6
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEKELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG
I. PENJELASAN UMUM bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status organisasi kelembagaan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kepedudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, perlu untuk ditinjau kembali dan diadakan penyempurnaan . bahwa disamping penyempurnaan terhadap tatanan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dimaksudkan pula untuk menguatkan fungsi pelayanan dibidang keluarga berencana yang diberikan serta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pengelolaan tugas-tugas administrasi dan pengembangan manajement keluarga berencana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat ( 1 )
: Cukup Jelas .
Pasal 2 ayat ( 2 )
: Pengertian “melalui” adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .
Pasal 3 s/d Pasal 13
: Cukup Jelas .
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2007 NOMOR 13 .
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor : 21 TAHUN 2007 Tanggal : 9 Nopember 2007 7
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN UMUM
BIDANG INFORMASI KE LUARGA DAN ANALISIS PROGRAM
BIDANG KELUARGA BERENCANA
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
PENGOLAHAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SUB. BIDANG JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN HAK REPRODUKSI
SUB. BIDANG ANALISIS , EVALUASI DAN SUPERVISI PROGRAM
SUB. BIDANG
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB. BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGUATAN JARINGAN INSTITUSI
SUB. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
SUB. BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI DAN ADVOKASI
SUB. BIDANG
SUB. BIDANG
PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI DAN KHIBA
PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA DAN PKLK
SUB. BIDANG INSTITUSI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
UPT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI LUMAJANG TTD
ACHMAD FAUZI
8
9
