PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG, Menimbang

:

a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penangannan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi penanganannya secara proposional di daerah ; b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintahdalam Badan Narkotika Kabupaten Lumajang ; c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085) ;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12. 13.

SB I / PERDA / FIK / 09

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657) ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against lllicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

2

Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LUMAJANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah ; 5. Bupati adalah Bupati Lumajang ; 6. Badan Nakortika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden ; 7. Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur ; 8. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lumajang ; 9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya Kepala disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lumajang ; 10. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK, adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lumajang ; 11. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat (P4GN) adalah kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya ;


3

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah ; 13. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ; 14. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lumajang. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1)

Lakhar BNK dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas BNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

(2)

Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK. Pasal 4

Lakhar BNK mempunyai tugas : a.

b.

mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Lakhar BNK mempunyai fungsi : a.

b.

c.


pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN ; pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing ; pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN ; 4

d. e.

pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN ; dan pelaksanaan pelayanan teknis, administrasi dan operasional kepada BNK di Bidang P4GN. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

(1)

Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas : a. b.

c. d. e.

Kalakhar ; Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi : 1. Sub Bagian Keuangan ; 2. Sub Bagian Umum. Seksi Operasi ; Seksi Penyuluhan ; Satuan Tugas.

(2)

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.

(3)

Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK Lumajang sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 7

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain. Pasal 8 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Lakhar BNK bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 9 Setiap Pimpinan Satuan Organisási di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.


5

Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 11 Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN Pasal 12 (1)

Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2)

Bupati memiliki kewenangan untuk mengangkat kalakhar dari instansi/lembaga yang menjadi unsur Lakhar BNK.

(3)

Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan .

(4)

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lakhar BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan bantuan dari BNN dan BNP serta bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui BNN yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


6

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 4 Mei 2009 BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.

Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 5 Mei 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Madya NIP. 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN SB I / PERDA / FIK / 09

7

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LUMAJANG I.

PENJELASAN UMUM Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai Badan Narkotika Kabupaten dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka perlu disusun pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten. Walaupun terjadi penyempurnaan ketentuan pengaturannya namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Badan Narkotika Kabupaten, yaitu partisipasi, transparansi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya. Partisipasi dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas .

Pasal 2 Cukup jelas . SB I / PERDA / FIK / 09

8

Pasal 3 Cukup jelas . Pasal 4 Cukup jelas . Pasal 5 Cukup jelas . Pasal 6 Cukup jelas . Pasal 7 Cukup jelas . Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 06


Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TANGGAL 4 MEI 2009 9

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LUMAJANG

KETUA BNK

KEPALA PELAKSANA HARIAN

SEKRETARIS

SUB. BAGIAN UMUM

SEKSI OPERASI

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PENYULUHAN

SATGAS SATGAS SATGAS

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.


10

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Recommend Documents