PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 18

TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang

:

a. bahwa untuk memelihara dan mempertahankan ketersediaan sumber daya alam, khususnya Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang, perlu diatur pengelolannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, bijaksana serta tetap memperhatikan aspek masa depan dan berwawasan lingkungan dengan meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Lumajang ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Surat Ijin Pertambangan Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

PERDA / HUKUM / AGN / 2006

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 1

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.


Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP11/MEN LH/3/94 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang 2

18.

19.

20.

21.

22. 23.

24.

25.

Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP14/MEN LH/3/94, tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penekanan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.KR9/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pertambangan Umum ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH PERTAMBANGAN DAERAH.

TENTANG

SURAT

IJIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

3.


Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 3

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

19. 20.

21.


Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah ; Bupati adalah Bupati Lumajang ; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lumajang ; Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang ; Bagian Ekonomi adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang : Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang ; Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital atau Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ; Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha Pertambangan Golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan ; Ijin Pertambangan Daerah adalah Ijin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; Surat Ijin Pertambangan Daerah selanjutnya disebut SIPD, adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat) setempat yang secara kecilkecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari ; Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ; Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ; Pengolahan atau pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah Bahan Galian Golongan C dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam galian itu ; Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian ; Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi maupun eksploitasi atau tempat pengolahan pemurnian ; Reklamasi, adalah setiap pekerjaan yang bertujuan setiap pekerjaan yang memperbaiki mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan ; 4

22. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah kabupaten sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk ditambang ; 23. Wilayah Usaha Tambang, adalah wilayah yang ditetapkan dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah ; 24. Badan adalah sutau bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 2 Jenis bahan galian yang diatur ijin pertambangannya dalam Peraturan Daerah ini, adalah Bahan Galian Golongan C, meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. æ. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. PERDA / HUKUM / AGN / 2006

Asbes ; Batu Tulis ; Batu setengah permata ; Batu kapur ; Batu apung ; Batu permata ; Bentonit ; Dolomit ; Feldspar ; Garam batu ; Grafit ; Granit ; Gips ; Kalsit ; Kaolin ; Lausit ; Magnesit ; Mika ; Marmer ; Nitrat ; Opsidien ; Oker ; Pasir dan kerikil/pasir dan batu ; Pasir kuarsa ; Perlit ; Phospat ; Talk ; Tanah serap (fullers earth) ; Tanah diatome ; Tanah liat ; Tawas (alum) ; Tras ; Yarosit ; Zeolit ; Basal ; dan/atau Trakkit. 5

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 3 (1)

Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dapat ditambang maupun tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan ;

(2)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan ;

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV IJIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH Pasal 4

(1)

Setiap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati ;

(2)

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas sampai dengan 2 (dua) ha, meliputi kegiatan : a. b. c. d. e.

eksplorasi ; eksploitasi ; pengolahan dan atau pemurnian ; penjualan ; dan pengangkutan. Pasal 5

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan kepada : a. b. c. d.

Badan Usaha Milik Negara ; Badan Usaha Milik Daerah ; Koperasi ; Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di Kabupaten Lumajang ; e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di Kabupaten Lumajang ; f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b,c,d dan e ; g. Pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang.


6

BAB V KETENTUAN PERIJINAN Pasal 6 (1)

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), diberikan dalam bentuk Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) ;

(2)

Surat Ijin Pertambangan Daerah diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan atau pemurnian, penjualan serta pengangkutan ;

(3)

Dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah ;

(4)

Tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Ijin Pertambangan Daerah. Pasal 7

(1)

Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2)

Untuk 1 (satu) usaha pertambangan atau 1 (satu) jenis bahan galian golongan C hanya dapat diberikan 1 (satu) Surat Ijin Pertambangan Daerah ;

(3)

Surat Ijin Pertambangan Daerah tidak dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain ;

. (4)

dapat

Tata cara dan persyaratan pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 8

Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), luas wilayahnya sampai dengan 2 (dua) hektar tanpa menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak. Pasal 9 (1)

Setiap SIPD eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C ;

(2)

SIPD eksplorasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada perorangan, badan hukum dan koperasi ;

(3)

SIPD eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.


7

Pasal 10 (1)

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 2 (dua) hektar ;

(2)

Untuk perorangan dan pertambangan rakyat hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan untuk Badan Hukum dan atau Koperasi sebanyak-banyaknya diberikan 5 (lima) SIPD. Pasal 11

(1)

SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selamalamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun ;

(2)

SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selamalamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dan setiap kali perpanjangan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 12

(1)

Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD ;

(2)

Ketentuan pengajuan permohonan perpanjangan SIPD dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 13

SIPD tidak berlaku karena : a. masa berlaku SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan tersebut dalam pasal 12 ; b. dikembalikan oleh pemegang ijin sendiri ; c. melanggar ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku bagi usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; d. pemegang SIPD tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD ; e. pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha penambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan SIPD atau selama 1 (satu) tahun menghentikan usaha penambangan Bahan Galian Golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ; f. dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati, karena alasan : 1. untuk kepentingan Negara ; 2. untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan ; dan/atau 3. tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang. g. pemegang SIPD meninggal dunia, bagi pengusaha perorangan. PERDA / HUKUM / AGN / 2006

8

Pasal 14 (1)

Pemegang Ijin dapat menyerahkan kembali SIPD tersebut dengan pernyataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan disertai alasan yang cukup tentang sebab pengembalian SIPD ;

(2)

Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah pemegang SIPD menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Pasal 15

Pemegang SIPD yang dalam melakukan usaha pertambangan mendapatkan bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan di dalam lokasi SIPD, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh ijin pertambangan atas bahan galian tersebut. Pasal 16 (1)

Pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran serta denda yang ada walaupun jangka waktu SIPD telah berakhir ;

(2)

Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang SIPD dibebankan kepada mereka secara musyawarah ; BAB VI RETRIBUSI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 17

Kepada setiap pemegang SIPD dikenakan retribusi atas pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dimaksud dalam Pasal 6, dan dipungut setiap tahun . Pasal 18 Besarnya Tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, untuk semua jenis bahan galian golongan C, ditetapkan sebagai berikut : a. b. c. d. e.


atas pemberian izin Eksplorasi, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun ; atas pemberian izin Eksploitasi, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hektar per tahun ; atas pembelian izin Pengolahan atau Pemurnian, sebesar Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) per tahun ; atas pemberian izin penjualan, sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap meter persegi per tahun ; atas pemberian izin Pengangkutan, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan bermotor per bulan.

9

Pasal 19 (1)

Pembayaran pertama retribusi harus dilunasi selambatlambatnya pada saat penyerahan SIPD ;

(2)

Pembayaran Retribusi untuk tiap tahun berikutnya harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa berlaku tahun sebelumnya ;

(3)

Apabila dalam waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan tambahan pungutan sebesar 5% (lima per seratus) sebulan dari jumlah tagihan yang belum dibayar ;

(4)

Kelalaian selama 3 (tiga) bulan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berakibat pencabutan atas SIPD yang bersangkutan. Pasal 20

(1)

Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus dilunasi, walaupun SIPD telah berakhir atau dicabut ;

(2)

Semua tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPD berakhir atau dicabut. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 21

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan Dokumen lain yang dipersamakan ;

SKRD

atau

(2)

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada (1), disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 22

(1)

Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas sekaligus ;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 23 Wilayah Pemungutan Retribusi Surat Ijin Pertambangan Daerah adalah Wilayah Kabupaten Lumajang.


10

BAB X KETENTUAN PEMEGANG SIPD Pasal 24 (1)

Pemegang SIPD, berhak : a. melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang telah ditentukan dalam ijin ; b. melarang pihak lain melakukan kegiatan penambangan pada lokasi ijin yang telah diberikan ; dan c. mengadakan konsultasi teknis dengan Dinas / Instansi terkait ;

(2)

Pemegang SIPD, wajib : a. membayar retribusi menurut ketentuan Pasal 18 ; b. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ; c. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk dari Instansi yang berwenang ; d. memelihara kelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dengan menyetorkan uang jaminan reklamasi ; e. mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari instansi yang berwenang.

(3)

Pemegang SIPD, dilarang : a. melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi yang ditetapkan dalam ijin ; b. menggadaikan, memindahtangankan atau menjual ijin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun ;

(4)

Pemegang SIPD, bertanggung jawab : a. terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam SIPD ; b. terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pertambangan Eksploitasi ; c. secara tanggung renteng dengan pemilik kendaraan pengangkut pasir apabila terjadi kerusakan tangkis, tanggul dan bantaran sungai. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25

(1)


Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Bagian Ekonomi dibantu oleh Dinas terkait ;

11

(2)

Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(3)

Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD atau pengusaha di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis ;

(4)

Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha, Bupati dapat membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 26

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;

(2)

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 27

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ; a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang, kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; d. memeriksa buku-buku ,catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;


12

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan,dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan Penyidikan ; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3)

Penyidik sebagaimana yang dimaksud (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

SIPD yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya di sesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah di Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah kabupaten Lumajang Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


13

Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Ditetapkan di L u m a j a n g pada tanggal 18 Mei 2006 BUPATI LUMAJANG TTD ACHMAD FAUZI

Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 22 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TTD ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006 SERI E NOMOR 10


14

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG

SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

I.

PENJELASAN UMUM

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya serta mendukung pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dipandang perlu mengatur kembali Surat Ijin Pertambangan Daerah disesuaikan dengan semangat Otonomi Daerah. bahwa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, pemungutan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertambangan khususnya yang berasal dari Surat Ijin Pertambangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali Surat Ijin Pertambangan Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s / d Pasal 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006 NOMOR 10.


15

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Recommend Documents