PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG
PENGATURAN PEMOTONGAN POHON PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN PERTAMANAN DI KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang
:
a. bahwa keberadaan pohon pelindung dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mempertahankan keseimbangan ekosistem, tata guna air, tata guna udara dan tata guna tanah agar tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan bermanfaat bagi kesejahteraan ; b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Pengaturan Pemotongan Pohon pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan dengan Peraturan Daerah .
Mengingat
:
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ; Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 ) ; Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ; Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ; Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 1
9.
10.
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22.
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisa Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952 ) ; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang . Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGATURAN PEMOTONGAN POHON PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN PERTAMANAN DI KABUPATEN LUMAJANG . 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah ; 5. Bupati adalah Bupati Lumajang ; 6. Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan adalah Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang ; 7. Kepala Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang ; 8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang ; 9. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas pada Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang ; 10. Pembantu Pemegang Kas adalah Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang ; 11. Surat Ijin Pemotongan Pohon selanjutnya disebut SIPP adalah ijin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada badan atau perorangan untuk memotong pohon ; 12. Pemegang Ijin adalah orang atau badan usaha yang telah diijinkan untuk melaksanakan pemotongan pohon sesuai dengan Peraturan Daerah ini ; 13. Surat Keterangan Biaya Ijin yang selanjutnya disingkat SKBI adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah biaya ijin ; 14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ; 15. Jalur hijau adalah tanah terbuka yang meliputi tanah pinggir jalan, tanah pinggir sungai, taman, lapangan olahraga, taman monument, taman pemakaman yang pengelolaan, pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang ; 16. Kawasan Pertamanan adalah kawasan dalam bentuk tanah terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan 3
dikelola untuk keindahan serta berfungsiantara lain sebagai paru-paru kota ; 17. Pohon adalah tanaman yang berbatang keras, dapat tumbuh besar, kuat dan tinggi ; 18. Pohon peneduh adalah pohon yang berbatang keras, kuat, dapat tumbuh besar dan tinggi dengan cabang banyak serta berdaun lebat/rimbun, sehingga dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari ; 19. Pemotongan pohon adalah kegiatan untuk mematikan pohon dengan cara memotong batang pohon sehingga pohon mati dan kehilangan fungsinya . BAB II PENGATURAN PEMOTONGAN POHON Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pengaturan Pemotongan Pohon pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan di Kabupaten Lumajang . Pasal 3 Pohon–pohon yang diatur pemotongannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut : 1. Pohon-pohon yang berada di Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang baik yang berada di Pinggir-pinggir Jalan diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Propinsi dan Negara yang berada dalam wilayah Kabupaten Lumajang ; 2. Jenis pohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), meliputi : a. Pohon-pohon yang dilindungi kelestariannya oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang ; b. Segala jenis pohon peneduh selain dimaksud pada huruf a . BAB III PEMOTONGAN POHON Pasal 4 ( 1 ) Dalam keadaan memaksa dan mendesak, terhadap Pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat dilakukan pemotongan ; ( 2 ) Pemotongan pohon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ( 1 ), dapat dilaksanakan oleh orang atau badan setelah mendapat Surat Ijin Pemotongan Pohon (SIPP) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk . Pasal 5 Surat Ijin Pemotongan Pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 2 ), dapat diberikan apabila : 4
1. Pohon tersebut rawan terhadap keselamatan lingkungan ( akan tumbang ) ; 2. Pohon tersebut mengganggu dan berada di tengah-tengah jalan keluar masuk rumah tempat tinggal, lembaga negara dan lembaga swasta lainnya ; 3. Akibat adanya pelebaran jalan ; 4. Adanya rencana penggantian jenis pohon ; 5. Adanya peremajaan pohon . Pasal 6 Dalam keadaan memaksa dan mendesak (Force Majeure) yang disebabkan oleh adanya bencana alam, angin puyuh dan sebagainya yang dikhawatirkan keberadaan pohon membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungan sekitarnya, pemotongan pohon dapat dilakukan oleh orang atau badan tanpa menunggu terlebih dahulu terbitnya SIPP. Pasal 7 Permohonan Surat Ijin Pemotongan Pohon ( SIPP ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk . Pasal 8 ( 1 ) Sebelum ijin diberikan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu mempertimbangkan lokasi dan alasan permohonan pemotongan pohon ; ( 2 ) Dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan penolakan dan atau persetujuan permohonan tersebut ; ( 3 ) Dalam hal permohonan ijin ditolak dan atau disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan - alasannya . Pasal 9 ( 1 ) Atas diterbitkannya Surat Ijin Pemotongan Pohon ( SIPP ) dikenakan pungutan Penggantian Biaya Penanaman Kembali Pohon dan Bibit Pohon ; ( 2 ) Penggantian Biaya Penanaman Kembali Pohon dan Bibit Pohon, dibayar dimuka sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pohon dengan diameter 1 s/d 5 cm sebesar ( dua ratus ribu rupiah ) ; b. Pohon dengan diameter 6 s/d 10 cm sebesar ( tiga ratus ribu rupiah ) ; c. Pohon dengan diameter 11 s/d 20 Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah ) ; d. Pohon dengan diameter 21 s/d 30 Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) ;
Rp200.000,00 Rp300.000,00 cm
sebesar
cm
sebesar 5
e. Pohon dengan diameter 31 cm ke atas Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) .
sebesar
BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 10 ( 1 ) Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Surat Ijin Pemotongan Pohon ( SIPP ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang ; ( 2 ) Pemungutan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berdasarkan Surat Ketetapan Pembayaran Ijin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang ; ( 3 ) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan sesuai dengan tata cara penyetoran yang berlaku . BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 11 Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin Pemotongan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dan angka 2 tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang – undangan . BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ; ( 2 ) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meniti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
6
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ; d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ini ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini ; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
dan
j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; ( 3 ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum . BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
7
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang . Disahkan di Lumajang pada tanggal 28 Nopember 2005 BUPATI LUMAJANG ttd ACHMAD FAUZI Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 30 Nopember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2005 SERI E NOMOR 17
8
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG
PENGATURAN PEMOTONGAN POHON PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN PERTAMANAN DI KABUPATEN LUMAJANG I. PENJELASAN UMUM bahwa pohon pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan disamping berfungsi untuk memperindah kota juga keberadaan pohon pelindung dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mempertahankan keseimbangan ekosistem, tata guna air, tata guna udara dan tata guna tanah agar tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan bermanfaat bagi kesejahteraan . sebagai penyangga dan paru-paru kota, pohon pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan bermanfaat bagi kehidupan manusia baik di masa sekarang maupun yang akan datang, Untuk itu penebangan pohon yang tumbuh pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan, perlu di kendalikan sehingga keseimbangan alam dan kelestarian sumberdaya alam serta konservasi tanah selalu terjaga .
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 2
:
Cukup Jelas .
Pasal 3 Ayat ( 2 )
:
a. Pohon-pohon yang dilindungi kelestariannya oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang antara lain : Palem Raja, palem Jawa, Pinang Merah, Palem Kipas, Pinang Jawa, Bunga Bangkai, bertan, anggrek dan sebagainya ; b. Pohon-pohon peneduh yang ditanam oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara lain : Angsana, Tanjung, Kenari, Kiara Payung, Sawo Kecik, Asem, Asem Londo, Glodongan dan sebagainya.
Pasal 4 s/d Pasal 14
:
Cukup Jelas .
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2005 NOMOR 05.
9
