KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR... TAHUN... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN ........................

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode tahun 2013 2018.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, sebagai tercantum Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 -2018 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR 2013 - 2018

KEBERSIHAN

DAN

Pasal 1 Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2013 sampai dengan 2018. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat



:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOGOR 2009-2013

KEBUDAYAAN

DAN

Pasal 1 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA DISBUDPAR adalah dokumen perencanaan DISBUDPAR sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat



:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA DISKOPERINDAG adalah dokumen perencanaan DISKOPERINDAG sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat



:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA BPT adalah dokumen perencanaan BPT sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat



:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA DISTANHUT adalah dokumen perencanaan DISTANHUT sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI SUMBERDAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat



:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA ESDM adalah dokumen perencanaan ESDM sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUIKASI DAN INFORMASI NOMOR

:

LAMPIRAN : TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2013 - 2018 Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2013-2018; Mengingat

:1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887; 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887;

4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 ); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 ); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149; 17. Peraturan Presiden anaomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah Nasional ( RPJMN ) 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasonal Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jnagka Manengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 21. Peraturan Daerah Prvins Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahProvinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah abupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2012 tentang Standar

Pelayanan

Minimal

bidang

Komunikasi

dan

Informatika MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 2018, sebagai tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode tahun 2013 - 2018.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal : .......Oktober 2014 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR

Drs. H. Wawan Munawar Sidik, MM Pembina Tk.I/IV.b NIP.195906251986081001

Tembusan : Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 -2018 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

6.

7.

8. 9.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013.


:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR 2013 - 2018

KEBERSIHAN

DAN

Pasal 1 Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2013 sampai dengan 2018. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013.


:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOGOR 2009-2013

KEBUDAYAAN

DAN

Pasal 1 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA DISBUDPAR adalah dokumen perencanaan DISBUDPAR sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

6.

7.

8. 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013.


:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA DISKOPERINDAG adalah dokumen perencanaan DISKOPERINDAG sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat


6.

7.

8. 9.



:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA BPT adalah dokumen perencanaan BPT sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat


6.

7.

8. 9.



:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA DISTANHUT adalah dokumen perencanaan DISTANHUT sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI SUMBERDAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013 Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bogor yang disusun berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

6.

7.

8. 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013.


:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR 2009-2013 Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA ESDM adalah dokumen perencanaan ESDM sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal ...................................... BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Ta h u n 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Pemerintah Kab.Bogor Dinas Komunikasi dan Informasi

(DISKOMINFO)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN DETAIL ENGINERING DESIGN (DED) GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO KABUPATEN BOGOR

Pemerintah Kab.Bogor Dinas Komunikasi & Informasi

Laporan A k h i r Ta h u n Dinas Komunikasi & Informasi (KOMINFO)Kab. Bogor

Pemerintah Kab.Bogor Dinas KOMINFO Gedung Setda Kab. Bogor Lantai 2, Tlp. 021-8758605

KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjantkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dapat tersusun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor periode 2013-2018 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 20132018. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Periode 2013-2018 adalah Panduan Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi untuk 5 tahun yang

disusun

antara

lain

berdasarkan

hasil

evaluasi

terhadap

pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan pedoman pada RPJMD

2013-2018

sekaligus

dimaksudkan

untuk

memberikan

kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda

dan

misi

pembangunan

serta

visi

Kabupaten

Bogor,

sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Bogor. Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informasi lebih konkrit. Apabila diperlukan

dengan

memperhatikan

kebutuhan

dan

perubahan

i

lingkungan

strategis,

dapat

dilakukan

perubahan/revisi

muatan

RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi diakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tampa mengubah. Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen

dan

mengaktualisasikan Rencana

Strategis

motivasi diri

bisa

dalam

(RENSTRA)

timbul

setiap ini

dari

kegiatan dapat

keberhasilan

dengan

dijadikan

harapan skenario

pembelajaran jangka Panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informasi. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) bermanfaat bagi kita semua dan dalam upaya peningkatan Kinerja Organisasi. Bogor, Oktober 2014 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR

Drs. H. WAWAN MUNAWAR SIDIK, M.M Pembina Tk.I/IV.b NIP.195906251986081001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ……………………………………………………………………… 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………..

I-1

1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………….

I-2

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….

I-6

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………

I-7

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI ……

II-9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

II-9

Informasi ……………………………………………………………………… 2.2 Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informasi ………………

II-19

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi ……………….

II-28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas

II-33

Komunikasi dan Informasi ………………………………………………… BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………

III-38

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi …………

III-38

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

III-45

Daerah Terpilih……………………………………………………………….. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ………………………….

III-50

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup ……

III-58

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ……………………………………………….

III-60

VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI …………………

IV-67

4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informasi ………………………

IV-67

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Manengah ……………………………….

IV-71

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ……………………………………………

IV-75

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………….

V-78

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………………

VI-93

BAB VII

PENUTUP …………………………………………………………………………….

VII-96

BAB IV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi ……………

II-14

Tabel 2.2

Kondisi Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi …...

II-24

Tabel 2.3

Kondisi Asset Dinas Komunikasi dan Informasi ……………………………

II-26

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi………

II-29

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informasi .

II-31

Tabel 2.6

Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informasi …………………………..

II-37

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ………………………………………………………………………………….

III-40

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ……………………………………………………………………..

III-48

Tabel 4.1

Sinergi Visi dan Misi SKPD terhadap Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bogor …………………………………………………………………..

IV-70

Tabel 5.1

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok sasaran Dan Pendanaan Indikatif …………………………………………………………

V-79

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD …………………………………………….

VI-95

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.

Renstra

SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan

sesuai

dengan

tugas

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

dan

fungsinya,

Sementara itu,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I- 1

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah

harus menjadi

pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam

rangka

mewujudkan

pencapaian

sasaran

program

yang

ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah

Kabupaten

Bogor

telah

menetapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I- 2

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah

Kabupaten

Dalam

Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


I- 3

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

dan

Evaluasi

(Lembaran

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah

beberapa

kali

diubah,

terakhir

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;


I- 4

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2005 tentang tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan Spektrum penggunaan Radio 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika; 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyesuaian kata Sebutan pada sejumlah keputusan dan atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur materi muatan khusus dibidang Pos dan Telekomunikasi serta

keputusan

dan/Peraturan

Direktur

Jendral

Pos

dan

Telekomunikasi; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran


I- 5

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; 29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Bappeda Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I- 6

dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Bogor.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informasi, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi

dan

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra

K/L,

Telaahan

RTRW

dan

Penentuan

Isu-isu

Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas

SKPD,

program

lintas

SKPD

dan

program

kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan


I- 7

pendanaan indikatif yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP


I- 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.1. TUGAS,

FUNGSI

DAN

STRUKTUR

ORGANISASI

DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun

2008

tentang

Pembentukan

Dinas

Daerah.

Dinas

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah

dan

sebagai

unsur

pelaksana

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok ”membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi di bidang komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi; dan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan.


II- 9

3. Bidang Telematika, membawahkan: a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; b. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; dan c. Seksi Standarisasi dan Audit. 4. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan : a. Seksi Operasionalisasi Sistem Informasi; b. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak; dan c. Seksi Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah. 5. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan : a. Seksi Pelayanan Informasi; b. Seksi Pemberdayaan Media Massa; dan c. Seksi Hubungan Kelembagaan. 6. UPT Radio dan Televisi; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Sekretariat

secara

umum

mempunyai

tugas

pokok

“membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas”, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program Dinas; b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; d. pengelolaan administrasi keuangan; e. pengelolaan situs web Dinas; dan f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas. Dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 Sub Bagian sebagai berikut :


II- 10

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. 2. BIDANG TELEMATIKA Bidang Telematika mempunyai tugas pokok ”membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan telematika”. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Telematika mempunyai fungsi : a. pengelolaan pembinaan pos dan telekomunikasi; b. pengelolaan jaringan komunikasi data; dan c. pengelolaan standardisasi dan audit. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Telematika

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang

dan

membawahi 3 Kepala Seksi sebagai berikut : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; 3. Seksi Standarisasi dan Audit. 3. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Teknologi Informasi

mempunyai tugas pokok

”membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknologi

informasi”.

Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a. pengelolaan operasionalisasi sistem informasi; b. pengelolaan pengembangan perangkat lunak; dan c. pengelolaan situs web pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi sebagai berikut : 1. Seksi Operasionalisasi Sistem Informasi; 2. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak; 3. Seksi Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah.


II- 11

4. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok “membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan

komunikasi

menyelenggarakan

dan

tugas

informasi

sebagaimana

publik”.

Untuk

dimaksud,

Bidang

Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi : a. pengelolaan pelayanan informasi; b. pengelolaan pemberdayaan media massa; dan c. pengelolaan hubungan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi sebagai berikut : 1. Seksi Pelayanan Informasi; 2. Seksi Pemberdayaan Media Massa; 3. Seksi Hubungan Kelembagaan. 5. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RADIO DAN TELEVISI SIARAN PEMERINTAH DAERAH UPT Radio dan Televisi Siaran Pemerintah Daerah mempunyai

tugas

tanggungjawab

pokok

dan

melaksanakan

wewenang

teknis

sebagian

tugas,

Dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Radio dan Televisi Siaran Pemerintah Daerah mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT ; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan radio dan Televisi Siaran Pemerintah Daerah ; c. Pelaksanaan

pengelolaan

Radio

dan

Televisi

Siaran

Pemerintah Daerah ; d. pelaksanaan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi daerah melalui sarana komunikasi radio dan televise ; e. pelayanan kegiatan yang menggunakan radio dan televise pemerintah daerah ; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


II- 12

6. JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Arsiparis mempunyai tugas pokok menata, menyusun dan mengamankan arsip Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Bogor. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

KLOMPOK JABATAN FUNGSIO NAL

BIDANG TELEMATIKA

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKA SI

SEKSI OPERASIONALIS ASI SISTEM INFORMASI

SEKSI PELAYANAN INFORMASI

SEKSI PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA

SEKSI PENGEMBANGA N PERANGKT LUNAK

SEKSI PEMBERDAYAAN MEDIA MASSA

SEKSI STANDARISASI DAN AUDIT

SEKSI PENGEMBANGA N SITUS WEB PERMERINTAH DAERAH

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN

UPT Radio dan Televisi


II- 13

Tabel 2.1 hal II-14-18


II- 14


II- 15


II- 16


II- 17


II- 18

2.2 SUMBER DAYA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah

pegawai

keseluruhan

yang

ada

di

Dinas

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor sebanyak 102 orang yang terdiri dari PNS, CPNS dan Tenaga Honorer dan Pegawai Non PNS . Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut : Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013 No 1. 2. 4.

Pegawai

Jumlah (orang) 52 1 49 102

PNS Honorer Daerah Pegawai Non PNS JUMLAH

% 50,98 0,98 48,04 100.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor sebanyak 52 orang dan masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu Tenaga Honorer

sebanyak

1

(satu)

orang.

Untuk

mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdapat pula Pegawai Non PNS sebanyak 49 orang. Selanjutnya dalam penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 52 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, maka pengisian formasi

Jabatan

Struktural

di

Dinas

Komunikasi

dan

Informasi Kabupaten Bogor terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 19 orang. Sedangkan Jabatan Fungsional tidak ada. Selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini.


II- 19

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Beerdasarkan Jabatan Tahun 2013 N0

Jumlah (orang ) 1 4 14 0 33 52

Jabatan/Staf

1. 2. 3. 4 5.

Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf Jumlah

% 1,92 7,69 25,00 0 65,38 100.00

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat Dari 52 orang jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor terdapat 8% pegawai yang berstatus golongan IV, 68 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan II sebanyak 22%. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 2 %. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini : Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi berdasarkan pangkat/golongan Tahun 2013 N0

Golongan

Jumlah (orang)

%

1.

IV

8

15,38

2.

III

29

55,77

3.

II

14

26,92

4

I

1

1,92

52

100.00

Jumlah

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi yang ada, maka status pendidikan dengan

Sarjana

Strata

2

dan

Sarjana

Strata

1

lebih

mendominasi yaitu sebesar 29,17% dan 37,50%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP Selengkapnya dapat dilihat


sebesar 2,08%.

pada Tabel dibawah ini.

II- 20

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2013. N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

1.

Strata-2 ( S2 )

15

28,52

2.

Strata-1 ( S1 )

21

40,38

3.

Sarjana Muda/ D3

2

3,85

4

SLTA/SMK

13

25,00

5

SLTP

1

1,92

6

SD

0

0

52

100.00

Jumlah

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Komunikasi dan Informasi 73,08% tenaga dengan klasifikasi Sarjana

dan 25,00% merupakan tenaga dengan klasifikasi

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada umumnya tingkat Lanjutan

Tingkat

Perguruan Tinggi dan Sekolah Atas,

sehingga

pelaksanaan

penyelenggaraan komunikasi dan informasi menjadi lebih baik. d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 10.00% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 2 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 44.00% yang terdiri dari 9 jenis disiplin ilmu. Sedangkan kejuruan 10.00% dan Umum 30.00% dengan latar belakang SMA. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.


II- 21

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi berdasarkan kesarjanaan Tahun 2013 N0 A.

B.

C.

Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

Jumlah (orang )

MAGISTER 1. Ilmu Pemerintahan

4

2. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

1

3. Ilmu Administrasi Pembangunan

3

4. Ilmu Informatika

1

SARJANA 1. Ilmu Pemerintahan

0

2. Adm. Negara

8

3. Komunikasi

2

4. Sastra Inggris

4

5. Ekonomi/Manajemen

8

6. Hukum

2

7. Komputer

9

8. Teknik Komputer

3

9. Ilmu Sosial dan Politik

1

10. Hubungan Masyarakat

1

11. Hubungan Internasional

1

12. Pendidikan

1

SARJANA MUDA 1. Komunikasi

1

2. Teknik Komputer

0

3. Teknik Informatika

1

4. Manajemen Informatika

0

5. Desain Komunikasi Visual D.

KEJURUAN

E

UMUM

0 41 3

Jumlah

Tabel

102

diatas

menunjukkan

bahwa

klasifikasi

kedisipilnan ilmu, pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan

dalam

penyelenggaraan


Komunikasi

dan

II- 22

Informasi di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi

kedisiplinan

ilmu

yang

ada

menjadikan

penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 52 Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi terdapat 26,67% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya sebesar 73.33%. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi yang mengikuti penjenjangan Tahun 2013 N0

Jabatan/Staf

Jumlah (orang )

%

1.

Diklat Pim II

1

6.25

2.

Spama/Diklat PIM III

4

25.00

3.

Adum/Adumla/Diklat PIM IV

11

68,75

16

100.00

Jumlah

Selanjutnya secara keseluruhan kondisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi terdapat pada table 2.2


II- 23

Tabel 2.2 hal II-24


II- 24

1. Kondisi Umum Sarana Kerja Secara umum sarana kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor cukup memadai. Akan tetapi keberadaan Dinas sekarang yang masih menumpang pada Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor menyulitkan perencanaan

dan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

khususnya dalam perencanaan pembangunan jaringan baik antar SKPD/Kecamatan, pengadaan alat-alat teknologi yang membutuhkan penanganan khusus maupun dalam pelaksanaan kehumasan atau sumber informasinya Pemerintah Kabupaten Bogor. Adapun data selengkapnya tentang kondisi umum sarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informasi dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini :


II- 25

Tabel 2.3 hal II-26


II- 26

2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 telah ditetapkan untuk tahun 2009 dan tahun 2010 dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor,

dan

dituangkan

lebih

lanjut

dalam

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 7.138.238.000,dan pada tahun 2010 menjadi Rp. 10.588.815.000,- . Evaluasi Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2009-2013 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dapat dilihat pada table 2.4 sebagai berikut : Anggaran dan Realisasi Tahun 2009-2013 Tahun

Anggaran ( Rp.)

Realisasi (Rp.)

Persentase (%)

2009

7.138.238.000

6.176.240.640

86,52%

2010

10.588.815.000

9.898.501.237

93,48%

2011

8.703.429.000

8.488.422.454

97,53%

2012

14.396.787.000

13.422.824.890

93,23%

2013

30.618.875.000

27.059.229.833

88,37%


II- 27

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Indikator

Kinerja

pelayanan

Dinas

Komunikasi

dan

Informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor 2009-2013

NO

(1)

Indikat Target or Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian Target Kinerja SKPD Tahun kepada Tahun keIndikat sesuai Target Target Tahun keor Tugas SPM IKK Lainny dan a 1234 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Fungsi SKPD (2)

(3)

(4)

(5)

( ( ( (9 6 7 8 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) ) ) ) )


II- 28

TABEL 2.4 Hal II-29


II- 29

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informasi yang disajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut : Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor

Urai an ***) (1)

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Rata-rata Pertumbuhan Anggara Realis n asi (17) (18)

II- 30

TABEL 2.5 hal II-31-II-32


II- 31


II- 32

2.4 TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang

dalam

rangka

meningkatkan

dan

mengembangkan

pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informasi

Kabupaten

Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi adalah bahwa dinamika

pembangunan

daerah

harus

bergerak

cepat

yang

diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan

analisis

terhadap

permasalahan

internal

maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal KEKUATAN (S) : 1). Tersedianya

tentang

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008

Pembentukan

Perundang-undangan

Dinas lainnya

Daerah yang

dan

Peraturan

berkaitan

dan

mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informasi;


II- 33

2). Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pembangunan

dan

Penggunaan

Bersama

Menara

Telekomunikasi; 3). Peraturan

Daerah

Nomor

12

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; 4). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi

Pengendalian menara Telekomunikasi; 5). Adanya komitmen dari pimpinan daerah; 6). Tersedianya dukungan anggaran; 7). Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Komunikasi dan Informasi; 8). Tersedianya media publikasi seperti Website Pemerintah

daerah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Media Center, Televisi dan Radio Siaran Pemerintah Daerah, serta Majalah Inovasi; 9). Tersedianya media organisasi seperti Forum Kehumasan,

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah. KELEMAHAN (W) : 1). Sumber

data

yang

tidak

Up

to

date

dalam

proses

penyelenggaraan diseminasi informasi publik; 2). Masih

lemahnya

koordinasi

menyangkut

keterbukaan

informasi dengan lintas skpd lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll; 3). Terbatasnya kualitas SDM yang berlatar belakang IT; 4). Lemahnya

sarana dan prasarana baik gedung, sarana

mobilitas komunikasi dan teknologi informasi; 5). Belum optimalnya penggunaan Teknologi Komunikasi dan

Informatika

(ICT)

dilingkungan

Dinas

Komunikasi

dan

Informasi.


II- 34

2. Lingkungan Eksternal PELUANG (O) : 1). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik; 2). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 3). Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers; 4). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik; 5). Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

27/PER/M.KOMINFO/12/2011

tentang

Petunjuk

Standart

bidang

Komunikasi

Pelayanan

Minimal

Teknis dan

Informatika di Kabupaten/Kota; 6). Tersedianya

akses

koordinasi

dengan

instansi/lembaga

pemerintah terkait lainnya; 7). Adanya sistem komunikasi dan informasi terpadu; 8). Tumbuh

kembangnya

proses

komunikasi

informasi

masyarakat Kabupaten Bogor; 9). Adanya peningkatan penerimaan PAD; 10). Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi ; 11). Terjainnya

kemitraan dengan insan pers dan lembaga

lainnya. ANCAMAN (T) : 1). Luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang

sangat besar; 2). Kondisi alam, letak geografis yang mempengaruhi akses

informasi; 3). Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan

teknologi informasi; 4). Rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang kebijakan,

program dan kegiatan Pemerintah Daerah; 5). Cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang

diterima masyarakat;


II- 35

6). Rendahnya keamanan jaringan telematika daerah. 7). Belum Sinerginya antara Lembaga Pemerintah dan Non

Pemerintah dalam bidang Layanan Informasi, termasuk standart layanan Informasinya ; 8). Kondisi

SDM

dan

Kultur

Teknologi

Komunikasi

dan

Informatika (ICT) masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang buta teknologi dan Informatika (ICT). Selanjutnya dapat dilihat lengkap Permasalahan SKPD pada Tabel 2.6 di bawah ini


II- 36

TABEL 2.6 Hal II-37


II- 37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya,

Dinas

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1. Dalam

Era

Masyarakat

Globalisasi Kabupaten

Teknologi Bogor

Informasi

semakin

kebutuhan

meningkat

akan

informasi maka Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi membangun Jaringan Komunikasi melalui

Website

situs

resmi

Kabupaten

Bogor

http:

www.bogorkab.go.id untuk membuka akses informasi dan aspirasi ke masyarakat dalam peran sertanya pada proses pemerintahan dan pembangunan. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya : Faktor Pendorong :  Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;  Tersedianya

layanan

internet

unuk

mendukung

penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat;  Tersedinaya sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sosialisasi penyampaian informasi. Faktor Penghambat :  Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;  Perlunya

peningkatan kerjasama dan dukungan dari

berbagai OPD dalam penyampaian informasi. 2. Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informasi maupun seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bogor ;


III- 38

3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun

pemerintah

dengan

masyarakat

masih

belum

maksimal; 4. Peraturan komunikasi

pelaksanaan dan

urusan

informasi

yang

pemerintahan menjadi

bidang

kewenangan

pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, belum diatur dalam peraturan dibawahnya ; 5. Meningkatnya cyber crime (misuse dan abuse pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi/TIK) ; 6. Kesenjangan antara orang yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan orang yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali. Selanjutnya

dapat

dilihat

Identifikasi

Permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD pada Tabel 3.1


III- 39

Tabel 3.1 hal III-40-hal III-44


III- 40


III- 41


III- 42


III- 43


III- 44

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat

membantu

organisasi

untuk

mendefinisikan

kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan

yang

diinginkan

pada

akhir

periode

perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 5 Tahun 2015

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“ 2. Pernyataan Misi Misi

adalah

sesuatu

yang

harus

diemban

atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran

instansi

pemerintahan.

pemerintah

dalam

penyelenggaraan

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan rumusan

Pembangunan

umum

Nasional

mengenai

(SPPN),

upaya-upaya

Misi

adalah

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.


III- 45

Pernyataan

misi

sesuai

dengan

Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan

Daerah

sebagaimana tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

Misi Kabupaten Bogor

adalah:  Misi Pertama : Meningkatkan

kesalehan

dan

kesejahteraan

sosial

masyarakat.  Misi Kedua : Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan

usaha

berbasis

sumberdaya

alam

dan

pariwisata.  Misi Ketiga : Meningkatkan

integrasi,

koneksitas

dan

kualitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.  Misi Keempat : Meningkatkan

derajat

pendidikan

dan

kesejahteraan

masyarakat melalui penigkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan  Misi Kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

antar

daerah

dalam

keranga

tatakelola

pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas

Komunikasi

membantu

Bupati

dan dalam

Informasi

sesuai

melaksanakan

tugasnya

yaitu

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pengelolaan

komunikasi dan informasi;


III- 46

2. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum di bidang komunikasi dan informasi; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari sisi penyelenggaraan

Komunikasi dan

Informasi, secara umum tugas Dinas Komunikasi dan Informasi terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya dapat dilihat telaahan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih seperti pada table 3.2 dibawah ini:


III- 47

Tabel 3.2 hal III-48-III-49


III- 48


III- 49

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebagai berikut: 1. Lisensi

bergeser

dari

lisensi

yang

berbeda

untuk

penyelenggaraan telekomunikasi, internet, penyiaran menjadi satu

macam

lisensi

gabungan yang dapat dipergunakan

untuk bermacam-macam penyelenggaraan; 2. Pemisahan

secara

vertikal per sektor bergeser menjadi

pemisahan secara horisontal antara infrastruktur, layanan, aplikasi

dan

konten.

Demikian

juga

tentang

perlunya

pemisahan antara sumber daya dan penyelenggaraan; 3. Ekslusivitas

sumber

daya

dan

infrastruktur

menjadi

pemakaian bersama sumber daya dan infrastruktur; 4. Tarif layanan yang bebasis jarak dan waktu menjadi berbasis volume konten dan kualitas; 5. Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi; 6. Konten yang bebas tanpa campur tangan pemerintah menjadi yang aman dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasannya; 7. Pasar yang bergeser dari bebas menjadi terlindungi untuk memberi kesempatan pada pemain domestic; 8. Hak warganegara atas informasi yang telah dijamin dalam UUD 1945 serta hak atas informasi publik yang telah dijamin dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik; 9. Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa hiburan,

sementara

informasi

belum

lebih jalur

dominan birokrasi

terkoordinasi

menyajikan konten untuk

dengan

baik,

penyampaian baik

antar

lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi; 10. Kecenderungan citizen

positif

terjadi

yaitu

berkembangnya

journalism, dimana anggota masyarakat berperan


III- 50

melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya; 11. Dominasi kepentingan bisnis mempengaruhi media massa dan aktifitas komunikasi lainnya, sehingga

menjadikan

informasi

yang

sebagai

mendangkalkan

komoditas

rasionalitas,

material

kepekaan,

akan

harmonisasi,

keserasian yang akhirnya tidak mendukung masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan bersatu. Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika diuraikan

bahwa

tantangan

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika antara lain : 1. Kebijakan dan perundang-undangan Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan/ regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002, pengaturan

di

bidang

telekomunikasi

dilaksanakan

berdasarkan UU No. 36 tahun 1999. Demikian

halnya

pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan

berdasarkan

UU

No.

11

Tahun

2008

dan

pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Berkaitan dengan upaya menciptakan undang-undang yang mengatur mengenai konvergensi tersebut, maka perlu dilakukan pengintegrasian dari undang-undang yang telah ada dan secara substantif pengaturannya masih bersifat parsial. Selanjutnya untuk melengkapi undang-undang kovergensi tersebut dan dalam upaya melindungi masyarakat, dunia usaha dan industri diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan sekaligus pemberian pelanggaran

di

dunia

maya

melalui

sanksi

atas

rancangan undang-

undang tentang cyber crime yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 51

Mengacu pada Renstra K/L Kemenkominfo bahwa Dinas Komunikasi

dan

Informasi

mendukung

kebijakan

dan

Kabupaten

Bogor

dalam

perundang-undangan

dari

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya telah menyusun berbagai aturan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor antara lain: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. 3. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah. 2. Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah

belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum

berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan

masih lemahnya koordinasi antar

lembaga terkait masih lemah, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat

meningkatkan

menyeluruh,

yang

kualitas

antara

lain

kinerja dapat

organisasi

secara

ditempuh

melalui

reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan remunerasi. Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor terdapat permasalahan birokrasi yaitu pada kegiatan PPID karena keterbatasan anggaran dan belum optimalnya peran mitra (pengelola kehumasan di setiap OPD dan Kecamatan)dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan public melalui penguatan kualitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau badan publik oleh karena itu perlu di lakukan pembentukan KIM yang aktif sebagai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 52

kepanjangan tangan dari PPID dengan dibuatkan petugas fungsional pranata kehumasan dan mengaktifkan fungsi layanan pengaduan masyarakat. 3. Teknologi Peran Fundamental Teknologi Informasi antara lain: a.

Menyediakan

akses

dan

mengorganisasikan

data,

informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman; b.

Mempercepat

dan

mereduksi

biaya

transaksi

dan

produksi seluruh kegiatan perekonomian; c.

Membentuk

hubungan

langsung

komunitas, perusahaan, pemerintah, pada

antar

manusia,

dan

organisasi

umumnya.

Penerapan

Teknologi

pada

Dinas

Komunikasi

dan

Informasi Kabupaten Bogor dengan dibangunnya Jaringan Intranet

atau

local

area

pelaksanaan pekerjaan

network

sebagai

acuan

bagi

pengadaan sarana dan prasarana

Jaringan Intranet antar OPD di lingungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Bogor

yang

berbasis

e-

government. Dalam pelaksanaannya pembangunan jaringan intranet masih perlu difasilitasi sarana penampung data dalam bentuk server yang ditempatkan pada ruangan data center tersendiri dengan pengelolaan Network Operation Center (NOC) yang

merupakan

tempat

administrator

yang

mengawasi,

memantau dan mengamankan jaringan komunikasi berupa sebuah ruangan yang berisi visualisasi dari jaringan yang sedang di pantau,workstation dimana status rinci jaringan dapat dilihat dan Perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola jaringan sehingga memudahkan untuk inventarisasi data dan perencanaan pengembangan aplikasi, selain itu juga masih perlu dilakukan konsep tata kelola pembangunan jaringan komunikasi dan informasi kedepan yang lebih baik, agar tepat sasaran dan tercapainya efektifitas dan efisiensi pembangunan.


III- 53

4. Informasi dan edukasi/e-literacy Adanya ketidak jelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik, menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara, yang antara lain

juga

disebabkan

oleh

belum

disadarinya

sekuritas

informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi. Maka implementasi dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan dan bahkan dalam aspek

tertentu

menjadi

katalisator

seperti

penerapan

e-Government dan e-Procurement yang menjadi metode dalam upaya mengatasi sebagian isu KKN.

Pada level semantik dan perilaku, kombinasi dengan media tradisional sangat penting dalam usaha menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam informasi publik dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat sosio-kulturalnya.

Dalam

usaha

sesuai

dengan

pencipataan sistem

komunikasi yang efisien dan efektif tersebut, juga diperlukan pemilahan masyarakat

informasi dan

yang

harus

disebar

(push)

ke

mana yang harus diunduh (pull) oleh

masyarakat. Demikian juga,mana yang harus yang bersifat umum sehingga harus ditangani oleh badan komunikasi pemerintah dan mana yang bersifat khusus yang harus ditangani oleh tiap sektor. 5. Pasar, Pelaku Usaha dan Masalah Software Ilegal/Bajakan Perkembangan industri komunikasi dan informatika telah mendorong lahirnya

usaha-usaha

penunjang

yang

memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjadi mitra kerjasama bagi industri di bidang komunikasi dan informatika yang telah mapan. Usaha baru yang hadir dalam informatika diberikan

industri

yang kesempatan

di

bidang

komunikasi

dan

bersifat penunjang tersebut, perlu yang

seluas-luasnya

agar

dapat

berpartisipasi dalam pertumbuhan industri ini. Hal ini dapat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 54

meningkatkan sehingga

kandungan

lokal

ketergantungan

industri

terhadap

telekomunikasi

piranti

lunak

dan

perangkat telekomunikasi impor dapat dikurangi. Penentuan stándar

teknik

di bidang komunikasi dan informatika

nasional juga merupakan bagian integral dari pengembangan persaingan yang efisien di bidang komunikasi dan informatika. Di samping itu, upaya standardisasi juga dimaksudkan untuk melindungi para pengguna telekomunikasi dari aspek kualitas penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan

perijinan

penyelenggaraan

di

bidang

komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk mengatur dalam artian menata, menjaga dan membuka pasar, menjamin efisiensi investasi, menjamin kepentingan pengguna/pelanggan jasa di bidang komunikasi dan informatika. Hingga saat ini proses

perijinan

masih

dirasakan

lambat,

dan

belum

seluruhnya mengacu kepada stándar internasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika merumuskan visi yang selaras dengan RPJMN yaitu : “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI” Visi tersebut akan dicapai melalui beberapa arah kebijakan dan

strategi

dengan

memperhatikan

arah

dan

kebijakan

pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informatika, yaitu : a. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan

komunikasi

adalah

sangat

terbatas

sehingga

perlu

dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumberdaya tersebut pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan komitmen yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan bertanggung jawab.


III- 55

b. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh

masyarakat,

diperlukan

peran

swasta

yang

memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat. c. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan. Hubungan antar sumber dan pengguna informasi adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional. Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan interoperabilitas

layanan

diperlukan

kepatuhan

terhadap

standar alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan dalam usaha mencegah terjadinya saling-ganggu. d. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya. e. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat. Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak secara

ekonomis

bagi

penyelenggara.

Usaha-usaha

pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial. Dalam hal ini peran lembaga


III- 56

komunikasi

sosial

didorong

dan

dikembangkan

melalui

pendekatan kearifan lokal. f.

Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi,

pemanfaatan

informasi

dan

teknologi

pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat

pada

permasalahan

yang

dihadapi

dan

strategi

penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan negara. g. Mendorong

industri

TIK

dalam

negeri.

Untuk

menjamin

kepentingan bangsa dan negara, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika harus dapat dilaksanakan secara merata oleh bangsa Indonesia dengan cara mengembangkan industri

perangkat,

jasa,

dan

konten

nasional.

Dengan

demikian rantai pasok kegiatan ekonomi dalam negeri terkait dengan

bidang

komunikasi

dan

informatika

dapat

diperpanjang, sehingga efek pengalinya bertambah besar. Hal ini

penting

dalam

rangka

meningkatkan

peran

bidang

komunikasi dan informatika dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari kontribusi bidang ini terhadap PDB nasional. Makin panjangnya rantai pasok dalam negeri akan dapat membuat kontribusi terhadap PDB menjadi semakin tinggi. Sedangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa strategis,

baik

nasional

maupun

dinamika lingkungan

global,

permasalahan

dan

tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus

besar

globalisasi

membawa

keleluasaan

informasi,

fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 57

yang dialami Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat tidak berbeda jauh dengan kementerian berkutat pada masih terbatasnya sarana dan prasarana TIK di beberapa daerah, kewenangan yang terbatas berkaitan dengan penyelenggaraan pos telekomunikasi, belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja serta

kerjasama

dijadikannya

penelitian

TIK

sebagai

dan

pengembangan,

media

yang

dapat

belum

membantu

perekonomian masyarakat. Berangkat dari itu semua Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat menetapkan “Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien” sebagai visinya. Dimana arah kebijakan umum pembangunan TIK difokuskan untuk mewujudkan Jabar Cyber Province pada tahun 2012, yang didukung

oleh

barang/jasa

layanan

secara

online,

elektronik,

termasuk dan

dalam

pengadaan

masyarakat

berbudaya

informasi serta penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Hal tersebut

sebagai

suatu

upaya

dalam

bentuk

aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada TIK di Jawa Barat. 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang

adalah

untuk

mewujudkan

:

(a)

terselenggaranya

pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak

dapat

mengganggu


fungsi

kawasan;

(c)

tercapainya III- 58

pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerahdaerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);

dan (e) terwujudnya

rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Memperhatikan itu semua Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten

Bogor

dalam

melaksanakan

tugas,

pokok

dan

fungsinya sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan

Hidup

Pembangunan

ada

Jaringan

beberapa Intranet,

kegiatan

antara

Penyelenggaraan

lain LPSE,

Pengelolaan Website, Keterbukaan Informasi Publik dan Izin Operasonal Menara/BTS. Salah satu kendala pengembangan teknologi dan informasi untuk mendukung program nasional e-KTP, adalah aksesibilitas infrastruktur layanan informasi. Kita tahu bahwa Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi,

perbukitan

dan

pegunungan.

Hal

itu

menyebabkan

terjadinya kesenjangan akses internet, lebih jauh lagi ada beberapa kecamatan yang tidak bisa mengakses internet dan HP karena kondisi daerah yang berbukit-bukit. Oleh sebab itu untuk menanggapi isu lingkungan hidup tersebut,

maka

Diskominfo


dalam

merancang

berbagai III- 59

program/kegiatan

harus

ramah

lingkungan.

Penyelenggaran

komunikasi dan informasi tidak lepas dari wawasan lingkungan sehingga ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dari berbagai wilayah dapat tercapai.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 1. Gambaran Pelayanan SKPD Dinas

Komunikasi

dan

Informasi

Kabupaten

Bogor

merupakan perangkat daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok ”membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pengelolaan

komunikasi dan informasi; 2. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum di bidang komunikasi dan informasi; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sasaran Jangka Manengah pada Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Faktor-faktor dari Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan

Sasaran

jangka

manengah

pada

Renstra

Kementrian/Lembaga antara lain sebagai berikut: 1. Meratanya

pembangunan

sarana

dan

prasarana

Pos

Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia; 2. Terselenggaranya Layanan Pos Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien;


III- 60

3. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI; 4. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan Informatika yang optimal; 5. Tersedianya Standar alat dan standar mutu pelayanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos komunikasi dan informatika; 6. Tersedianya

layanan

konten

informasi

yang

edukatif

mencerahkan dan memberdayakan msyarakat; 7. Tercapaianya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi

dalam

pemanfaatan

informasi

penyediaan edukatif

penyebaran

dan

mencerahkan

dan

memberdayakan masyarakat; 8. Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan dibidang komunikasi dan informatika; 9. Mendorong penciptaan SDM unggul dibidang komunikasi dan Informatika; 10. Mendorong

perkembangan

industri

yang

saing

Informatika

berdaya

Komunikasi tinggi

dan

dan ramah

lingkungan; 11. Mengembangkan sistem Komunikasi dan Informatika yng mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal; 12. Mendorong penuatan kapasitas produksi Komunikasi dan Informatika Nasional agar mampu bersaing di dunia Internasional; 13. Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri dibidang Komunikasi dan Informatika; 14. Membangun pencitraan posistif Negara Indonesia dimata Internasional. 3. Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan SKPD Jika dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Provinsi Jawa Barat

Implikasi

RTRW

dan

KLHS

adalah

kegiatan

Pengembangan Jabar Cyber Province sedangkan dalam Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Faktor-faktor yang Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 61

mempengaruhi pelayanan berdasarkan Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD yaitu: Pertama yaitu kegiatan pembangunan Jaringan Intranet sudah dilakukan Ducting bersama yaitu total solusi sarana telekomunikasi, sebab gelaran serat optik di bawah aspal bisa disatukan

dengan street

cabinate,

monopole,

maupun

manhole sebagai salah satu subsitusi sistem menara bersama eksisting, ducting bersama atau penempatan kabel serat optic penyelenggara telekomunikasi dalam satu medium yang sama dikarenakan kabel udara yang semrawut disebuah kota yang bisa dihilangkan, jika dihubungkan dengan pembangunan fiber optic. Kedua Penyelenggaraan LPSE yang merupakan unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP)

atau

Panitia/Pokja

melaksanakan

pengadaan

ULP

Pengadaan

secara

yang

elektronik.

akan LPSE

dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat

dan

pelaksanaan

pengadaan

barang

jasa

yang

berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik

serta

kerangka

hukum

yang

menopangnya.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi

dan

efisiensi

belanja

negara

segera

dapat

diwujudkan. Ketiga yaitu Pengelolaan Website yang terkoneksi dengan seluruh Sub Domain OPD di lingkup Kabupaten Bogor sehingga informasi dapat langsung dihimpun dan disebarkan ke masyarakat melalui www.bogorkab.go.id.


III- 62

Keempat yaitu pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan sarana layanan pengaduan masyarakat dalam menanggapi permasalahan dan solusi yang langsung bias

berhubungan

dengan

Pemerintah

Kabupaten

Bogor

melalui website www.ppid.bogorkab.go.id. Kelima yaitu Pemberian izin operasional menara/BTS dibatasi berdasarkan Perda Kabupaten Bogor nomor 14 tahun 2011

tentang

Penggunaan

Bersama

Menara

Komunikasi

merupakan upaya untuk membatasi tower/menara BTS yang ada di Kabupaten Bogor, yang pada kenyataannya semakin menjamur dan berpotensi mengganggu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor. 4. Penentuan Isu-isu Strategis Dari faktor-faktor pelayanan diatas maka selanjutnya Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Komunikasi

dan

melaksanakan

Informasi

Kabupaten

Bogor

dalam

tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai

penyelenggara komunikasi dan informasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

Pemerintahan Provinsi,

(Tambahan

dan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Lembaran

Negara

Daerah Republik

Indonesia Nomor 4737); maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan

yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Ducting Bersama Program

Ducting

bersama

merupakan

program

unggulan dari Diskominfo Provinsi Jabar. Pembangunan Ducting bersama adalah total solusi sarana telekomunikasi, sebab gelaran serat optik di bawah aspal bisa disatukan dengan street cabinate, monopole, maupun manhole sebagai salah satu subsitusi sistem menara bersama eksisting, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 63

ducting

bersama

atau

penempatan

kabel

serat

optic

penyelenggara telekomunikasi dalam satu medium yang sama dikarenakan kabel udara yang semrawut disebuah kota yang bisa dihilangkan, jika dihubungkan dengan pembangunan fiber optic yang sedang dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan Informasi penggunaan Duct secara bersama

oleh

penyelenggara

komuniksi

untuk

menempatkan kabel fiber optic yang dibangun oleh satu penyedia duct tujuannya adalah: a. Efisiensi biaya dan efektifitas pengembangan layanan telekomunikasi; b. Pengembangan wilayah dan menjaga estetika kota; c. Percepatan

pengembangan

penyediaan

layanan

telekomunikasi melalui tersedianya infrastruktur pasif (duct) yang tepat (smart City). 2. SMS Gateway Sms Gateway adalah teknologi mengirim, menerima, bahkan mengelola sms melalui komputer dan sistem komputerisasi (softwear). Pada Sms Gateway dari segi kecepatan

sms,

semakin

banyak

terminal

(Handphone/modem) yang terhubung ke komputer (diseting ke sofwear sms)maka semakin cepat proses pengiriman smsnya, semakin banyak orang/terminal maka dibutuhkan waktu yang lebih sedikit, selain itu Sms Gateway dapat melakukan

auto

responder/auto

reply

dimana

dapat

melakukan sms kembali ke pelanggan yang replay ke terminal. Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor

Sms

Gateway

dipergunakan

dalam

layanan

pengaduan masyarakat sesuai amanat pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan departemen dalam negeri dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Komunikasi

dan Informasi membangun Sistem


III- 64

Layanan Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi SMS yang diintegrasikan dengan email. Setiap SKPD dibuatkan email resmi masyarakat SMS Gateway. Setiap aspirasi masyarakat baik yang melalui email atau SMS dapat secara langsung

masuk

ke

email

OPD

yang

dituju.

Dinas

Komunikasi dan Informasi berperan sebagai administrator yang mengelola, memonitor, dan mengingatkan kepada SKPD untuk menanggapi aspirasi masyarakat tersebut; 3. Retribusi Menara Bersama Pada Dinas Komunikasi dan Informasi dimulai tahun 2014 terdapat Retribusi Menara Bersama dalam upaya meningkatkan

Pendapatan

asli

Daerah

(PAD)

guna

menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa dibidang telekomunikasi, perlu diatur retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dan bahwa dalam rangka pengendalian kegiatan operasional telekomunikasi yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Bogor. 4. Penyelenggaraan

Pejabat

Pengelolaan

Informasi

dan

Dokumentasi Pejabat

Pengelolaan

Informasi

merupakan

orang

orang/Badan

hukum/Pejabat

dibidang

atau

penyimpanan,

dan

Dokumentasi

perseorangan/kelompok yang

bertanggungjawab

pendokumentasian,

penyediaan

atau pelayanan informasi di badan publik ke pemohon informasi publik yang mengajukan permintaan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, dengan infrmasi publik yang dikecualikan bersifat

rahaasia

sesuai

dengan

undang-undang,

kepatutan, kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan

kepada

dipertimbangkan

masyarakat

dengan


seksama

serta

setelah

bahwa

menutup

III- 65

informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 5. Pengelolaan Televisi Digital TV Digital adalah penyediaan sarana televisi secara digital menggunakan media internet. TV Digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal, video, audio, dan data ke pesawat televisi. Pada saat pemerintah memulai siaran digital yang berbasis terestrial perlu dilakukan proses

transisi

migrasi

dengan

meminimalkan

risiko

kerugian khusus yang dihadapi baik oleh operator TV (Broadcasters)

maupun

masyarakat.

Resiko

kerugian

khusus yang dimaksud adalah informasi program ataupun perangkat tambahan yang harus dipasang. Bila perubahan diputuskan untuk dilakukan maka perlu dilaksanakan melalui

masa

‘Simulcast’,

yaitu

masa dimana sebelum

masyarakat mampu membeli pesawat penerima digital dan pesawat penerima analog yang dimilikinya harus tetap dapat dipakai menerima siaran analog dari pemancar TV yang menyiarkan siaran TV Digital.


III- 66

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi

akan

bagaimana

dibawa

pelayanan

dan harus

membantu

mendefinisikan

dilaksanakan.

Sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

Visi

adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ Dalam

rangka

mendukung

Visi

Kabupaten

Bogor

tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Komunikasi dan Teknologi Informasi Termaju di Indonesia”

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : 1. Komunikasi seseorang

adalah kepada

proses orang

penyampaian lain

untuk

pesan

oleh

memberitahu,

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media); 2. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan,


IV- 67

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan

untuk

keperluan

pribadi,

bisnis,

dan

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan; 3. Termaju adalah sesuatu yang lebih tinggi (cepat, akurat, terbaru, pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) dari pada yang lain-lain; Berdasarkan Visi dan Misi

Kabupaten Bogor Tahun

2008-2013 dan Visi Dinas Komunikasi dan Informasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi masukan-masukan

dari

pihak

yang

serta

berkepentingan

(stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama : “ Meningkatkan Pelaksanaan E-Goverment melalui Integrasi dan Koneksitas Jaringan Informasi “ Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Komunikasi dan

Informasi

merupakan

Dinas

terdepan

dalam

mengembangkan dan menerapkan pelaksanaan E-Goverment dan Koneksitas Jaringan Teknologi Informasi di Kabupaten Bogor . Misi Kedua : ” Meningkatkan Peran Pusat Informasi, Kehumasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ” Misi ini mengandung makna bahwa Dinas komunikasi dan Informasi harus selalu meningkatkan sebagai Pusat Informasi atas kebijakan pemerintah, berperan sebagai humas atau corong pemerintah dan mempunyai peranan dalam penyerapan aspirasi masyarakat

sebagai bahan perumusan

kebijakan pimpinan.


IV- 68

Misi Ketiga : ” Meningkatkan Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi ” Misi ini mengandung makna Dinas Komunikasi dan Informasi harus selalu meningkatkan pengelolaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Bogor. Misi Keempat : ” Meningktkan kualitas Aparatur Komunikasi dan Informasi” Misi

ini

mengandung

makna

bahwa

dalam

penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi harus didukung oleh Aparat yang Cakap dan bertanggungjawab sehingga kinerja yang dicapai sesuai yang direncanakan. Dibawah ini akan dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD seperti pada tabel 4.1 dibawah ini


IV- 69

Tabel 4.1 Hal IV-70


IV- 70

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan

misi

serta

didasarkan

pada

isu-isu

dan

analisis

lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi,

kebijakan,

program,

dan

kegiatan

dalam

rangka

merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten

Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun

waktu

satu

sampai

lima

tahun

ke

depan

dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu

dasar di dalam

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi

dan

Informasi

dirumuskan dalam RPJMD

Kabupaten

Bogor

yang

telah

adalah “Tersedianya informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat”. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi

Kabupaten

Bogor

tahun

2013-2018

selanjutnya

dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi

Pertama

:

Meningkatkan

Pelaksanaan

E-Goverment

melalui Integrasi dan Koneksitas Jaringan Informasi Tujuan : 1. Mewujudkan Pelaksanaan E-Government yang menyeluruh di Kabupaten Bogor; 2. Mewujudkan akses Komunikasi dan Informasi Modern di Kabupaten Bogor.


IV- 71

Sasaran : 1. Terbangunnya sistem dan Proses Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor

dengan

memanfaatkan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi; 2. Tersedianya sarana dan prasarana serta jaringan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bogor. Misi

Kedua

:

Meningkatkan

Peran

Pusat

Informasi,

Kehumasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tujuan : 1. Peningkatan peran dan kemampuan untuk menyerap informasi dari seluruh pengelola informasi daerah melalui teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjadi pusat informasi kebijakan pemerintah daerah; 2. Peningkatan diseminasi dan distribusi informasi melalui Media Massa maupun Lembaga Komunikasi formal lainnya; 3. Meningkatnya Pengelolaan arus informasi, publikasi serta pesan yang akurat dan Akuntabel. Sasaran : 1. Terbangunnya

sistem

informasi

dan

komunikasi

yang

mendukung keterbukaan Informasi Publik; 2. Tersedianya

fasilitas

komunikasi

informasi

yang

bersifat

aspiratif dan partisipatif; 3. Terbangunnya Aparatur Komunikasi dan Informatika yang handal guna mendukung informasi yang berkualitas. Misi Ketiga : Meningkatkan Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi Tujuan : 1. Percepatan pembangunan jaringan komunikasi melalui Ducting bersama; 2. Meningkatkan Penataan dan Pengendalian proses perizinan Menara Telekomunikasi; 3. Meningkatka

pendapatan

asli

daerah

di

bidang

Telekomunikasi; 4. Peningkatan Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraa Pos dan Telekomunikasi;


IV- 72

Sasaran : 1. Terbangunnya infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bogor; 2. Terselenggarannya layanan Perizinan Pos dan Telekomunikasi serta Pemungutan Retribusi; 3. Terselenggaranya

pengawasan

dan

standarisasi

Pos

dan

Telekomunikasi. Misi Keempat : Meningkatnya Kinerja Aparatur Komunikasi dan Informasi Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesioal dan kompeten; 2. Meningkatkan

Integritas

aparatur

melaksanakan tugas dan fungsinya

yang

dibidang

tinggi

dalam teknologi

Informasi dan Komunikasi. Sasaran : 1. Meningkatnya kelancaran tugas aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi dibidang teknologi informasi dan Komunikasi; 2. Terwujudnya pertangungjawaban Kinerja Aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.2. dibawah ini :


IV- 73

Tabel 4.2 hal IV-74


IV- 74

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD 1. Strategi Dinas Komunikasi dan Informasi Dari isu- isu yang berkembang pada Dinas Komunikasi dan Informasi maka perlu dilakukan langkah-langkah strategi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan

yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Strategi S-O 1). Dengan

adanya peraturan yang mengatur keberadaan

Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai sebuah lembaga penyelenggara komunikasi dan informasi daerah maka Dinas Komunikasi dan Informasi diharapkan mampu menyediakan akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya serta mampu menciptakan sistem komunikasi dan informasi yang terpadu ; 2). Dengan kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Daerah

dan dukungan anggaran terhadap Dinas Komunikasi dan Informasi

maka

kembangkan

diharapkan

proses

mampu

komunikasi

dan

menumbuh

informasi

pada

masyarkat Kabupaten Bogor ; 3). Dengan

tersedianya

Rencana

Strategis

(Renstra)

dan

Rencana Kerja (Renja), Dinas Komunikasi dan Informasi diharapkan mampu melaksanakan fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informasi lebih terarah

dan

membantu

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ; 4). Dengan

tersedianya

media

publikasi

seperti

Website

Pemerintah daerah, Media Center, Televisi dan Radio Siaran Pemerintah

Daerah,

Majalah

Inovasi

serta

Layanan

Pengadaan Secara Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informasi

diharapkan

mampu

memenuhi

tuntutan

masyarakat akan informasi yang lebih cepat dan terbuka ; 5). Dengan

tersedianya

media

organisasi

seperti

Forum

Kehumasan, Kelompok Informasi Masyarakat dan Pejabat Pengelola

Informasi

Informasi

diharapkan

Daerah, mampu

Dinas

Komunikasi

menciptakan

dan

kemitraan

dengan insan pers dan lembaga masyarakat lainnya


IV- 75

sehingga

terjalin

komunikasi

dua

arah

yang

lebih

komunikatif. 6) Dengan

tersedianya

Peraturan

Daerah

Penyelenggaraan

Komunikasi

dan

menjadi

pelaksanaan

bidang

acuan

tentang

Informasi

sehingga

komunikasi

dan

informasi. Strategi W-O 1). Meningkatkan secara intensif dan maksimal pengelolaan

informasi

yang

uptodate

dan

terpercaya

dalam

penyelenggaraan diseminasi informasi publik ; 2). Meningkatkan

secara

intensif

dan

maksimal

penyelenggaraan komunikasi dan informasi dengan lintas skpd, lembaga vertikal, DPRD, LSM, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan lainnya. Strategi S-T 1). Melaksanakan

koordinasi

yang

lebih

intensif

dengan

penyelenggara sarana dan jaringan komunikasi ; 2). Melaksanakan

penyebarluasan

menyelenggarakan

pelatihan

informasi

baik

kepada

dan aparat

pemerintah maupun masyarakat akan penyelenggaraan komunikasi dan informasi serta perkembangan teknologi informasi. Strategi W-T 1). Melakukan Pembagian tugas yang proporsional kepada

seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi ; 2). Membuat kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi

dan Informasi dan para Pemangku kepentingan akan penyelenggaraan komunikasi dan informasi. 2. Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informasi Untuk kebijakan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi

dalam

menyikapi

isu-isu

strategis

tersebut

dirumuskan dalam kerangka pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informasi.


IV- 76

1. Misi Pertama 1.

Pembangunan dan Penggunaan Teknologi Informasi untuk penyediaan dan Pelayanan Informasi kepada masyarakat luas;

2. Pembangunan Jaringan Informasi untuk mendukung Komunikasi

dan

pertukaran

informasi

online

dan

mewujudkan basis informasi yang terintegrasi. 2. Misi kedua 1. Peningkatan

hubungan

yang

harmonis

antara

Pemerintah Daerah, Media Massa dan Masyarakat; 2. Peningkatan lembaga

peran

hubungan

komunikasi

dan

masyarakat

seluruh

informatika

dalam

menciptakan image positif Pemerintah Daerah. 3. Misi Ketiga 1. Pembangunan Prasarana jaringan intranet dan internet yang mendukung koneksitas dan integritas data di Kabupaten Bogor; 2. Optimalisasi layanan Perizinan Pos dan Telekomunikasi dan Pemungutan Retribusi; 3. Peningkatan

pengawasan,

standarisasi

dan

audit

menara (BTS/Non BTS), Jasa Penyelenggaraan Pos dan Warnet/Wartel. 4. Misi Keempat 1. Mewujudkan sumber Daya aparatur yang profesioal dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance; 2. Mewujudkan

Kinerja

Dinas

yang

akutabel

dalam

pelayanan public dibidang teknologi Informasi dan Komunikasi.


IV- 77

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018, program dan kegiatan mengacu pada sasaran pada RPJMD, menguraikan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja program, data capaian awal dan kondisi kinerja akhir serta target kinerja dan kerangka pendanaannya. Berikut adalah table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor 2013 - 2018.


V- 78

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR Tahun 2013 - 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kondisi Unit Kinerja Data Kinerja Kerja Program Capaian Indikator Program dan pada akhir SKPD Tujuan Sasaran Kode (outcome) pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Lokasi Sasaran Kegiatan periode Penangdan Awal Renstra gungKegiatan Perencanaan SKPD jawab (output) target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (1)

(2)

Tujuan Sasaran 1 1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

Program ....... Kegiatan......

Tujuan Sasaran 1 2

Program ....... Kegiatan...... Dst ....

Tujuan Sasaran 2 1

Program ....... Kegiatan......

TABEL 5.1 HAL V-79 - 92


V- 79

(21)

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yg konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja pada Tabel 6.1 sebagai berikut :


VI- 93

Tabel 6.1 Hal IV-95


VI- 94

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta disusun dengan memperhitungkan

seluruh

potensi

dan

kebutuhan

(kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi dokumen perencanaan

tahunan

sebagai

penjabaran

dari

Renstra

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi ini sangat memerlukan

partisipasi,

semangat,

dan

komitmen

dari

seluruh

aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

BUPATI BOGOR WAKIL,

Hj. NURHAYANTI


VII- 96

GAMBAR 1.1 TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

PENETAPAN

PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD

Tidak sesuai

Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra Renstra-KL dan Renstra SKPD Kab/ dan Renstra Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota Kota

Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD

Penelaahan KLHS

Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

SPM Pengolahan data dan informasi

Penyusunan Rancangan RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

PERDA ttg RPJMD

sesuai

Penetapan RenstraSKPD

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD

Tidak sesuai

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Penelaahan RTRW

sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD

Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

RENSTRASKPD

INSTRUMEN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD Urusan : SKPD : NO

OUTLINE ISI RENSTRA

URAIAN SISTEMATIKA

BAB I

KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi

1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

-

-

-

-

Renstra : dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun Fungsi Renstra : pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD selama 5 tahun dalam menjabarkan program dan kegiatan tahunan Proses penyusunan Proses penyusunan : mengikuti mekanisme sesuai Lampiran IV Permendagri Nomor 54/2010 Keterkaitan Renstra antar tingkatan pemerintahan : bagan alir, sesuai Permendagri 54/2010 (Gb. 1.1)

CONTOH : Uraian pada sub bab 1.1, telah sesuai dengan sistematika penyusunan dan subtansinya telah dimuat seluruhnya

yang harus ada : CONTOH : UU No. 14 tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Permendagri No. 54 tahun 2010 belum dicantumkan dalam Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat landasan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Sudah sesuai

- Cantumkan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai salah satu landasan hukum penyusunan renstra SKPD

NO

OUTLINE ISI RENSTRA

URAIAN SISTEMATIKA -

-

-

-

-

-

-

-

-

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah



NO

URAIAN SISTEMATIKA

OUTLINE ISI RENSTRA Perda Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Aturan Perundangan lainnya yang terkait SPM dan aturan kementerian vertikal terkait

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Maksud : secara umum Tujuan : Uraian per poin

sesuai Lampiran IV Permendagri No. 54 tahun 2010

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra SKPD ini 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dsb 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam

Tabel-tabel dan Gambar 2,1 Tupoksi SKPD berdasarkan Perda Bagan Struktur Organisasi SKPD (Gb.2.1) 2,2 Daftar Kondisi Smberdaya Aparatur SKPD 2,3 Kondisi Aset SKPD 2,4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ..................*) Kabupaten Bogor 2,5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD .................*) Kabupaten Bogor 2,6 Permasalahan SKPD hingga tahun 2013 ( internal )



NO

OUTLINE ISI RENSTRA

URAIAN SISTEMATIKA sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah (disajikan juga dalam bentuk tabel) 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu strategis lingkup urusan SKPD (eksternal, mencakup kebijakan daerah, pusat, permasalahan implementasi pelayanan)

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3,1

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan

3,2



NO

OUTLINE ISI RENSTRA

URAIAN SISTEMATIKA fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota (KECUALI KECAMATAN TIDAK PERLU)

3,3

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana

3,4 Analisis SWOT- Pemetaan kekuatan/kelemahan/ peluang/dan ancaman dalam mengatasi permasalahan Faktor Internal : Lingkup SKPD Faktor Eksternal : Di luar SKPD



NO

URAIAN SISTEMATIKA

OUTLINE ISI RENSTRA

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4,1 Sinergi Visi dan Misi SKPD terhadap Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Bogor

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD (DILENGKAPI TABEL)

4,2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ...............*)

1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif) (DILENGKAPI TABEL)

5,1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD..................*) Kabupaten Bogor

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

6,1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



NO

URAIAN SISTEMATIKA

OUTLINE ISI RENSTRA



(DILENGKAPI TABEL)

* **

Ditulis/dikemukakan komentar muatan dokumen sesuai Bab dan Sub Bab yang menyangkut sistematika penyusunan, metode analisis, kedalaman subtansi serta keterkaitan dengan dokumen RPJMD Ditulis/dikemukakan rekomendasi terhadap hasil verfikasi

MENGETAHUI/MENYETUJUI KEPALA BIDANG.....................

VERIFIKATOR

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

II-18

TABEL 2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

NO

ORGANISASI

URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI 1.

Kepala Dinas Komunikasi dan 1 Informasi

Fungsi:

Tugas:

2.

Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

3.

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi

4. 1.

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan UPT Penyelenggaraan Pembinaan dan pengendalian tugas pokok dan fungsi Menyelenggarakan Penetapan program Kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan Komunikasi dan Informasi daerah

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

1. Sekretariat Dinas Komunikasi 2 dan Informasi

Tugas: Fungsi:

Penyelenggaraan Perumusan, Penetapan, Pengaturan dan Koordinasi pelaksanaan Kebjakan teknis Pos dan Telekomunikasi, sarana komunikasi, dan diseminasi Informasi, telematika serta pengolahan data elektronik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

Menyelenggarakan Penetapan Kebijakan Teknis Dinas sesuai dengan kebaikan umum Pemerintah Daerah Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan Penyelenggaraan program, keseketariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika serta pengelolaan data elektronik Memberikan sarana pertimbangan dan Rekomendasi kepada Bupati mengenai Komunikasi dan Informatika sebagai bahan penetapan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Meyelenggarakan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta, lembaga terkait lainnya untuk kelancaran tugas dinas Menyelenggarakan koordinasi Penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD Dinas Menyelenggarakan Koodinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Umum Komunikasi dan Informatika Menyelenggarakan koordinasi Penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD Dinas dan membina UPT

Menyelenggarakan tugas koordinasi Perencanaan dan Program Dinas, pengkajian perencanaan dan program pengelolaan keuangan , Keegawaian dan umum Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas Penyelenggarakaan Pegkajian perencanaan dan program sekretariat Menyelenggarakan Pengkajian Anggaran Belanja Menyelenggarakan pengendalian Adminisrasi Belanja Menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Menyelenggarakan Penatausahaan kelembagaan, Ketatalaksanaan Menyelenggarakan Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Menyelenggarakan Peyusunan bahan rancangan Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan Perpustakaan, protokol dan hunbungan masyarakat Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, LAKIP, LKPJ,LPPD Dinas Menyelenggarakan Pelaporan dan Evaluasi kegiatan Sekretariat Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional

II-18

a.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas: Fungsi:

1. 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. b. Sub Bagian Keuangan

Fungsi:

2.

Melaksanakan Koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas

1.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. Fungsi: 2.

3.

Tugas:

Pelaksanaan Penyusunan bahan rencana strategis, laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP, LKPJ, LPPD) Melaksanakan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subag perencanaan dan program serta Dinas Melaksanakan pengolahan sistem informasi Komunikasi dan Informatika Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait Pelaksanaan Penyusunan bahan rencana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

2.

Subag Umum dan c. Kepegawaian

Pelaksanaan Penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika pengolahan data elektronik

1.

3. Tugas:

Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penyusunan Program Pelaksanaan Penyusunan bahan perencanaan dan program sekretariat

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPT Melaksanakan program kerja sub bagian keuangan Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas Melaksanakan pengadmininstrasian dan pembukuan keuangan Dinas Melaksanakan penyusunan bahan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah Melaksanakan perbendaharaan Keuangan Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan melaksanakan verifikasi keuangan Melaksanakan bahantelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Melaksanakan pengolhan data bahan laporan keuangan dinas Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas Pegawai Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subag keuangan Pelaksanaan penyusunan bahan dan mutasi, pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan dan rumah tangga Pelaksanaan Administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan kearsipan dan perpustakaan

4. 5.

Pelaksanaan tugas kehumasan Pengelolaan perlengkapan dinas

1.

Melaksanakan Penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Melaksanakan pengelolaan data pegawai Melaksanakan pengelolaan gaji berkala, kenaikan pangkat, DP3, DUK, Sumpah janji pegawai, cuti pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Dinas

2. 3.

4.

Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan tugas atau izin belajar, izin perkawinan/perceraian, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional

II-18 5. 6. 7.

8. 9.

10.

11. 12. 13.

3 Bidang Telematika

Tugas: Fungsi:

a.

Seksi Pos dan Telekomunikasi

1. 2. 3.

1.

2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan Melaksanakan penggandaan naskah dinas Melaksanakan keprotokolan dan penyiapan rapat Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Telematika Pengelolaan Pembinaan Pos dan Telamtika Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data Pengelolaan standarisasi dan audit

Pengumpulan, pegolahan, serta analisis data penyelenggaraan dan pelayanan pos dan telakomunikasi Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pelayanan pos dan telekomunikasi; Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan Pelayanan dan pengendalian administrasi jasa titipan untuk kantor agen pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan telekomuniksi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya daerah terpanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline cakupan daerah Pelayanan dan pengendalian administrasi sarana telekomunikasi instalator kabel rumah/Gedung (IKR/G) Pelyanan dan Pengendalian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio Penyelenggaraan pelayanan pos dan telekomunikasi

Membantu Kepala Bidang Telematika dalam melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi data

Tugas: Fungsi:

Melaksanakan bahan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai

Membantu Kepala Bidang Telamtika dalam melaksanakan pengelolaan pos dan telematika

Tugas: Fungsi:

b.

Melaksanakan penyiapan standar kompetensi pegawai, tenga teknis dan fungsional Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai

1. 2.

3.

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data jaringan komunikasi data Penyusunan Petunjuk teknis, perancangan, instalasi, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan komunikasi data tingkat daerah Perancangan, instalasi, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan komunikasi data tingkat daerah

II-18

c.

Membantu Kepala Bidang Telematika dalam melaksanakan pengelolaan standarisasi dan audit

Seksi Standarisasi dan Audit Tugas: 1. Fungsi: 2.

Bidang Teknologi Informasi

4.

a.

Seksi Operasionalisasi Sistem Informasi

3.

Penyusunan petunjuk teknis standar pos dan telekomunikasi serta jaringan telekomunikasi Pengendalian pos dan telekomunikasi

1. 2. 3.

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pengelolaan operasionalisasi isitem informasi Pengelolaan pengembangan perangkat lunak Pengelolaan situs web Pemerintah Daerah

Tugas: Fungsi:

Membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan operasional sistem informasi

Tugas: Fungsi:

1. 2. 3. 4.

b.

Seksi Pengembangan Perangkat Lunak

1. 2. 3.

c.

Seksi Pengelolaan Situs Web Tugas: Pemerintah Daerah Fungsi:

1.

3.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Tugas; Fungsi:

a.

Seksi Pelayanan Informasi

1. 2. 3.

Tugas: Fungsi:

1. 2. 3.

b.

Seksi Pemberdayaan Media Massa

Tugas: Fungsi:

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data perancangan sistem Penyusunan petunjuk teknis pegelolaan perancangan otorisasi untuk pengguna aplikasi Pembinaan Integrasi data Membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan situs web Pemerintah Daerah

2.

5

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan akses terhadap informasi Penyusunan Petunjuk teknis pengelolaan akses terhadap informasi Pengelolaan Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Keamanan sistem Informasi Membantu Kepala Bidang Teknologi informasi dalam melaksanakan pengembangan perangkat lunak

Tugas: Fungsi;

Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data standarisasi dan audit penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

1. 2. 3.

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan daerah Penyusunan Petunjuk teknis pengelolaan situs web Pemerintah Daerah Pemutakhiran informasi situs web Pemerintah Daerah Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi informasi publik Pengelolaan Pelayanan Informasi Pengelolaan pemberdayaan media massa Pengelolaan hubungan Kelembagaan Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi Pengumpulan, peeengolahan, dan analisis data pelayanan informasi Penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi Pembinaan pelayanan Informasi Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan pengelolaan pemberdayaan media massa Pengumpulan, pengolahan, dan anlisis data pemberdayaan media massa Penyusunan petunjuk teknis pengelololaan pemberdayaan media massa Pembinaan, Pengelolaan dan pemberdayaan media massa

II-18

c.

Seksi Hubungan Kelembagaan

Tugas: Fungsi:

1. 2. 3.

6

Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi

Tugas: Fungsi:

1. 2. 3.

Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksnakan pengelolaan hubungan kelembagaan Pengumpulan, pengolahan, dan anlisis data Hubungan Kelembagaan Penyusunan petunjuk teknis pengelololaan Hubungan Kelembagaan Pembinaan, Pengelolaan Hubungan Kelembagaan Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan pengelolaan teknis Radio dan Televisi Pengumpulan, pengolahan, dan anlisis data Teknis Radio dan Televisi Penyusunan petunjuk teknis pengelololaan Teknis Radio dan Televisi Pembinaan, Pengelolaan Teknis Radio dan Televisi

II-24

Tabel 2.2 KONDISI SUMBERDAYA APARATUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Sampai dengan Tahun 2013 NO

GOLONGAN

1 2 3 4 Jumlah 1 2 3

PNS I II III IV

SD/SEDERAJAT 0

0

0 0

D3

S1/D4 S2

S3

1 12 2

Non PNS Honor Pemda Tenaga Bantuan Tenaga Keamanan/Kebersihan

Jumlah Jumlah Keseluruhan

TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) SMP/SEDERAJAT SMA/SEDERAJAT D1 D2

2

2 17 1 20

29

1

1 19

6

9

1

1 1

14 14

1

14

2 0

0 0

0

0 0

2 2

8 7 15

0

JUMLAH 1 14 29 8 52 1 49 16

19 20

8 15

0 0

50 102

II-26

Tabel 2.3 Kondisi Asset Dinas Komunikasi dan Informasi Sampai dengan Tahun 2013 No

jenis Asset

1 Listrik a. UPT Radio dan Televisi b. Diskominfo 2 Telepon a. UPT Radio dan Televisi b. Diskominfo 3 Ruang Rapat 4 Ruang Arsip 5 Mushola 6 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2 8 AC 9 Komputer PC 10 Komputer Note book 11 Meja Kerja 12 Kursi Kerja 13 Filling Kabinet 14 Rak Arsip 15 Infokus 16 Jaringan Internet 17 Buku Perpustakaan 18 Lemari Arsip 19 Mesin Tik 20 Brankas

Total

Baik

1 1

1 1

2 1 1 1 1 8 8 18 34 28 75 120 18 10 3 3 95 29 6 2

1 1 1 1 1 5 5 18 28 28 64 95 9 6 3 3 95 21 3 2

Kondisi (jumlah) Rusak Ringan Rusak Sedang

Keterangan Rusak Berat

1

3 3 6 11 25 9 4

8 3

II-29

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Sampai dengan Tahun 2013 Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ada

-

-

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100%

100%

Majalah

12 kali / th

-

-

-

-

-

9

12

-

-

-

9

12

-

100%

100%

Radio

ada

-

-

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100%

100%

Televisi

ada

-

-

-

ada

ada

-

-

-

ada

ada

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

1

Web Site Pemerintah Daerah (Media Baru)

2

Media Massa :

3 4 5 6 7

Media Traditional (pertunjukan rakyat) Media Interpersonal (sarasehan, cermah/diskusi, lokakarya Media Luar Ruang (leaflet, booklet, buletin, brosur, spanduk, baligo) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM Persentase penduduk yang menggunakan Hp

100% 100%

-

-

100% 100%

12 kali / th

-

-

-

-

-

12 kali / th

12 kali / th

-

-

-

0

12 kali / th

12 kali / th

-

-

9 kali

9 kali

6 kali

12 kali

12 kali

9 kali

9 kali

6 kali

8 kali

11 kali

100%

100% 100%

100%

100%

12 kali / th

-

-

-

20 kali

17 kali

12 kali

12 kali

-

20 kali

17 kali

12 kali

12 kali

-

100% 100%

100%

100%

20 KIM

-

-

-

-

20 KIM

20

20

-

-

20

60

143

-

100%

300%

715%

-

-

27,03

28,57

33,33

34,48

35,71

27,03

28,57

33,33

34,48

70,00

100%

100% 100%

100%

196%

Jmlh jaringan hp/ stasioner

-

-

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

100%

100% 100%

100%

100%

8

Jumlah Jaringan komunikasi

9

Jumlah kemitraan/kerjasama penyebarluasan Jumlah informasi

per 1000 penduduk

-

-

-

1

3

4

4

4

1

3

4

4

4

100%

100% 100%

100%

100%

Surat kabar Penyiaran Radio/televisi yang masuk ke 10 Yang masuk daerah kedaerah

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

100%

100% 100%

100%

100%

Surat kabar Yang masuk kedaerah

-

-

145

145

145

145

145

145

145

145

167

145

100%

100% 100%

115%

100%

Jmlh warnet wartel/ jmlh penduduk *1000

-

-

0,12

0,11

0,11

0,11

0,10

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

100%

100% 100%

100%

100%

11 Jumlah surat kabar nasional/lokal

12

Rasio Warnet/Wartel terhadap penduduk

Dokumen penyelenggaraan pos dan 13 telekomunikasi

-

-

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100% 100%

100%

100%

Rekomendasi teknis untuk perizinan 14 pos dan telekomunikasi

-

-

ada

50

50

40

50

50

32

102

107

68

125

64%

204% 268%

136%

250%

-

-

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100% 100%

100%

100%

-

-

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100% 100%

100%

100%

-

-

ada

-

1

2

3

3

-

1

2

3

3

100%

100% 100%

100%

100%

15 16

Fasilitasi penerapan TIK yang dilakukan LPSE

Sistem Informasi Manajemen 17 Pemerintah Daerah

II-29

30 30

II-29

(1)Banyaknya Pengguna saluran telepon per 1000 penduduk (2.a) Banyaknya Pengguna PC per 1000 penduduk (2.b) Banyaknya Pengguna internet per 1000 penduduk

II-32

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Sampai dengan Tahun 2013

1

I

II

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7.138.238.000

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi 17

18

10.588.815.000

8.703.429.000

14.396.787.000

30.618.875.000

6.176.240.640

9.898.501.237

8.488.422.454

13.422.824.890

27.059.229.833

86,52

93,48

97,53

93,23

88,37

41,15

0,55

2.821.200.000

2.317.135.000

2.500.538.000

3.476.485.000

3.036.319.000

1.991.962.790

2.229.964.887

2.458.298.954

2.828.316.284

2.911.029.864

2.821.200.000

2.317.135.000

2.500.538.000

3.476.485.000

3.036.319.000

1.991.962.790

2.229.964.887

2.458.298.954

2.828.316.284

2.911.029.864

70,61 70,61

96,24 96,24

98,31 98,31

81,36 81,36

95,87 95,87

8,03 8,03

7,81 7,81

4.317.038.000

8.271.680.000

6.202.891.000

10.920.302.000

27.582.556.000

4.184.277.850

7.668.536.350

6.030.123.500

10.594.508.606

24.148.199.969

754.775.000

1.060.750.000

1.332.050.000

1.560.379.000

2.871.550.000

730.495.000

1.069.340.000

1.236.472.500

1.513.840.000

2.824.065.000

2.777.180.000

5.890.953.000

4.337.440.000

6.559.605.000

7.813.841.000

2.683.480.850

5.335.997.800

4.262.200.000

6.397.078.214

7.300.546.709

785.083.000

1.319.977.000

533.401.000

2.800.318.000

16.897.165.000

770.302.000

1.263.198.550

531.451.000

2.683.590.392

14.023.588.260

96,92 92,71 96,78 100,81 96,63 90,58 98,12 95,70

97,21 92,82 98,27 99,63

97,02 97,02 97,52 95,83

87,55 98,35 93,43 82,99

53,11 34,20 28,59 166,72

-1,89 0,43 -0,54 -3,11

4.317.038.000

8.271.680.000

6.202.891.000

10.920.302.000

27.582.556.000

4.184.277.850

7.668.536.350

6.030.123.906

10.594.508.606

24.148.199.969

1.624.120.000

1.546.185.000

2.101.128.000

3.095.736.000

3.327.181.000

1.562.241.900

1.560.356.600

2.060.332.300

2.958.675.794

3.227.070.643

96,92 92,71 96,19 100,92

97,21 98,06

97,02 95,57

87,55 96,99

53,11 16,92

-1,89 0,21

365.672.000

1.825.865.000

287.951.000

1.935.432.000

17.311.408.000

368.622.000

1.703.601.300

287.886.400

1.821.984.492

14.098.118.860

4.750.000

10.000.000

III


1

Belanja Daerah

Belanja Pegawai


Anggaran ke-

Uraian

-

Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan

100,81

93,30

99,98

94,14

81,44

297,14

-3,92

0,00

86,09

0,00

98,68

0,00

-

0,00

71,40

48,50

93,00

99,98

76,00

65,23

8,64

99,91 100,00

97,20

99,98 100,00

16,68

0,03

97,59

81,53

96,98

99,17

98,61

52,49

0,84

Prasarana 3 Program Peningkatan Disiplin

-

8.650.000

-

-

7.447.000

-

4.687.500

-

Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas

5.000.000

10.000.000

10.000.000

30.000.000

30.000.000

3.570.000

4.850.000

9.300.000

29.995.000

22.800.000

206.696.000

234.727.000

240.286.000

284.572.000

422.237.000

206.510.950

234.723.850

233.559.770

284.521.100

422.236.950

441.842.000

1.120.400.000

968.214.000

2.072.671.000

2.686.994.000

431.197.000

913.507.850

938.956.654

2.055.520.750

2.649.687.900

282.307.000

184.387.000

394.328.000

320.023.000

164.450.000

280.952.000

214.987.000

376.896.836

318.225.000

163.118.380

99,52 116,60

95,58

99,44

99,19

(2,50)

0,58

51.844.000

32.550.000

114.902.000

83.271.000

259.986.000

51.362.000

31.490.000

111.699.860

83.180.500

250.069.200

99,07

96,74

97,21

99,89

96,19

78,23

-0,56

1.339.557.000

3.308.916.000

1.333.626.000

2.270.096.000

2.841.367.000

1.279.822.000

2.997.572.750

1.293.294.793

2.247.952.470

2.803.017.250

95,54

90,59

96,98

99,02

98,65

35,17

0,72

Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 7 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 8 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 9 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

II-32

1 10 Program penataan dan pengendalian Program Pembangunan


Anggaran ke-

Uraian


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

95,45

95,87

96,81

-

-

752.456.000

823.751.000

528.933.000

-

-

718.197.293

789.766.000

512.080.786

0,00

0,00

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi 17

-

18

0,00

II-37

Tabel 2.6 Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informasi Sampai dengan Tahun 2013 No 1.

Indikator Organisasi (pelayanan)

Permasalahan 1.

2.

3.

2.

Sumber Daya Manusia

1. 2.

3.

3.

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3. 4.

Sumber data yang tidak uptodate dalam proses penyelenggaraan diseminasi informasi publik Masih lemahnya koordinasi menyangkut keterbukaan informasi dengan lintas skpd lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas Belum Sinerginya antara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam bidang Layanan Informasi, termasuk standart layanan Informasinya Terbatasnya kualitas SDM yang berlatar belakang IT Kondisi SDM dan Kultur Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang buta teknologi dan Informatika (ICT) Cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang diterima masyarakat Lemahnya sarana dan prasarana baik gedung, sarana mobilitas komunikasi dan teknologi informasi Belum optimalnya penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Rendahnya keamanan jaringan telematika daerah. Kondisi alam, letak geografis yang mempengaruhi akses informasi

III-44

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD No

Tupoksi

1

Lingkup Bidang Teknologi Informasi

Kebijakan Daerah/Pusat Lingkup Tupoksi Kementrian Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Permasalahan Teknologi:

Peran Fundamental Teknologi Informasi antara lain: a.

Peran Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai pembuka akses informasi dan aspirasi masyarakat pada proses pembangunan dan pemerintahan mengorganisasikan Faktor Pendorong:

Menyediakan akses dan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman;

b.

Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian; c.

Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya d.

Mendorong Industri TIK dalam Negeri

a. Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan; b. Tersedianya layanan internet unuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat; c.

Tersedinaya sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sosialisasi penyampaian informasi. Faktor Penghambat : a. Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas; b.

Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

III-44

Kesenjangan antara orang yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan orang yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali Meningkatnya cyber crime (misuse dan abuse pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi/TIK) 2

Lingkup Bidang Komunikasi dan informasi Publik

Kementrian Komunikasi dan Informatika a. Meratakan layanan informasi dan

memberdayakan masyarakat. Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak secara ekonomis bagi penyelenggara. b.

Usaha-usaha pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal

Masalah Informasi dan Edukasi

pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan sarana layanan pengaduan masyarakat dalam menanggapi permasalahan dan solusi yang langsung bisa berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui website www.ppid.bogorkab.go.id belum berjalan dan belum terbentuknya pejabat fungsional kehumasan Kondisi SDM dan Kultur Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang buta teknologi dan Informatika (ICT)

III-44 c.

3

Lingkup Bidang Telematika

Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi

Kementrian Komunikasi dan Informatika a. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, a.

komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat.

Pendapatan Retribusi menara telekmunikasi masih kesulitan dalam pemungutan retribusinya karena perusahaan masih ada yang keberatan dengan NJOP yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi

III-44 Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat a.

arah kebijakan umum pembangunan TIK difokuskan untuk mewujudkan Jabar Cyber Province pada tahun 2012, yang didukung oleh layanan online , termasuk dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan masyarakat berbudaya informasi serta penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

b.

Program Ducting Bersama

b. Pembangunan Jaringan Intranet masih dalam masa percobaan masih harus ada sosialisasi ke semua OPD bahwa pembangunan jaringan Intranet sudah terpasang/On

III-49

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi

Misi

Visi

Keterkaitan dengan Tupoksi

Keterangan

Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia

Misi

1

Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan Sosial Masyarakat

-

2

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata

-

3

Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

-

4

Meningkatkan derajat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

-

5

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik

Sekretariat: 1. Subag Umum dan Kepegawaian 2. Subag Program dan Pelaporan 3. Subag Keuangan

III-49 Bidang Komunikasi Informasi Publik: a. Seksi Pelayanan Informasi b. Seksi Hubungan Kelembagaan c. Seksi Pemberdayan Media Massa

Bidang Teknologi Informasi a. Seksi Operasional Sistem Informasi b. Seksi Pengelolaan Situs Web Pemerinthah Daerah c. Seksi Pengembangan Perangkat lunak Bidang Telematika: a. Seksi Pos dan Telekomunikasi b. Seksi Stadarisasi dan Audit c. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR... TAHUN... TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

Recommend Documents