LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 __________________________________________________________________________ BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu oada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan. Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahuntahun
yang
sebelumnya,
antisipasi
atas
permasalahan
yang
dihadapi,serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan kebijakan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Bogor
serta
mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor dan Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun landasan
dan
pedoman
bagi
dengan maksud memberikan
semua
aparatur
daerah
dalam
memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Bagi
I-2
masing-masing
bidang
dan
satuan
kerja
di
lingkungan
Dinas
Pendapatan Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu program – program
pendapatan daerah yang
tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bogor Tahun 2014. Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pendapatan daerah tahun 2014 di Kabupaten Bogor. 1.2
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan kepada :
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
I-3
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6.
Undang-undang Keuangan
Nomor
antara
33
Tahun
Pemerintah
2004
Pusat
tentang
dan
Perimbangan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.
Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9.
Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
I-4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata
cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
I-5
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7); 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame; 34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
I-6
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan; 36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan Jalan; 37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Air Tanah; 38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor; 41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Dokumen Administrasi Pajak Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah; 42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame. 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran 2013 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah : a. Sebagai acuan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dalam
rangka
mencapai
visi
dan
misi
pemerintah
Kabupaten Bogor; b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten
Bogor
pada
tahun
2014
I-7
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika
penulisan
Renja
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi penyusunan Rencana Kerja dapat dipahami dengan baik pada bab-bab selanjutnya; BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu : 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan
yang
seharusnya
pada
waktu
penyusunan
Rencana Kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahuntahun sebelumnya. 2.2.
ANALISIS
KINERJA
PELAYANAN
SKPD,
memuat
kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak
I-8
capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional
seperti
SPM
dan
MDGs
(Millenium
Development Goals), tantangan dan peluang, serta formulasi isuisu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan. 2.4.
REVIEW
TERHADAP
RANCANGAN
AWAL
RKPD,
memuat
telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan
analisis
kebutuhan
yang
telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. 2.5.
PENELAAHAN
USULAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring
aspirasi
terkait
kebutuhan
dan
harapan
pemangku
kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan
pembangunan
tahun
yang
direncanakan
sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu : 3.1.
TELAAHAN telaahan
TERHADAP
yang
KEBIJAKAN
menyangkut
arah
NASIONAL,
kebijakan
dan
memuat prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan
relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan
I-9
dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor
memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2013 dan Rencana
Program/Kegiatan
tahun
2014.
Penyusunan
rencana
program/kegiatan tahun 2014 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2013, pencapaian target Rencana Strategis Dinas
II-2
Pendapatan Daerah tahun 2009 – 2013 serta realisasi APBD. Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dipecah menjadi dua dinas baru, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di
bidang
pengelolaan
pendapatan
daerah.
Untuk
itu
Renstra
Dispenda perlu dilakukan perubahan terhadap target pencapaian kinerja. Begitu review atas pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2013 dan capaian target pada Renstra Dispenda akan difokuskan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2013 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya. Adapun
target
keseluruhan belanja daerah Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp 80.986.646.000,Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
II-12
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendapatan Daerah yaitu: 1.
Optimalnya Penerimaan Pendapatan
2.
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah. 2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah; b. optimalnya penerimaan dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi; dan c. meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem
perencanaan,
pendataan,
penilaian,
penetapan,
penatausahaan, pembinaaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah
tahun 2013, maka hasil review terhadap rancangan awal
RKPD dapat dijelaskan dalam tabel 2.3. dan 2.4. sebagai berikut :
Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat
Keputusan
Perbaikan
Kepala
Pedoman
LAN
Nomor
Penyusunan
239/IX/6/8/2003
Pelaporan
tentang
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : Misi-1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, yaitu: No
1
Indikator
Tersedianya Dasar Pengenaan
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
Dok
3
3
100
Dok
4
4
100
100
100
100
dan Penetapan Pendapatan Daerah
2
Tersedianya Dasar Hukum bagi SKPD dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD
3
Meningkatnya
Orang
Kemampuan Teknis Aparatur Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun
2012,
pencapaian
rata-rata
indikator
outcome
Dinas
Pendapatan Daerah memperoleh predikat sangat tinggi yaitu sebesar
113,14%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari keseluruhan realisasi outcome dari yang ditargetkan melebihi target secara maksimal. Demikian pula pencapaian rata-rata indikator output Dinas Pendapatan Daerah memperoleh predikat sangat tinggi yaitu sebesar 107,54%. realisasi
Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari keseluruhan output
dari
yang
ditargetkan
melebihi
target
secara
maksimal. Perencanaan yang baik serta adanya fungsi kontrol yang maksimal dari pimpinan diikuti evaluasi yang baik oleh seluruh pegawai, maka pencapaian kinerja yang maksimal dapat diraih. Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan
(sesuai TAPKIN 2012) sebagai
berikut :
No
1
Nama Kegiatan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Anggaran
Indikator Keluaran
Dokumen data potensi pendapatan daerah
Satuan
Target (Rp)
3
Dokumen
3
3
314.249.000,-
2
Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Dokumen Data dan Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Dokumen
2
193.300.000,-
3
Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut
Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek pemungutan Pajak
Orang
100
808.608.000,-
4
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan daerah
Jumlah dokumen target pendapatan daerah :
Dokumen
3
230.000.000,-
- APBD 2013 - Perubahan APBD 2012 -LKPJ 2011
dan LPJP 2011 5
Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
Jumlah Raperbup Pajak Daerah
Perbup
4
378.644.000,-
Misi-2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan No 1
Indikator Tersedianya Olahan Data
Satuan Dokumen
Target
Realisasi
% Capaian
3
3
100
10
10
100
12
12
Penerimaan Pajak, PBB Dan BPHTB 2
Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi
Jenis Pajak & Retribusi Daerah
Daerah, PBB dan BPHTB 3
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rp
3.747.04 1.814.00 0,-5
3.974.40 5.364.23 4.37
3.747.041.81 4.000
106.07% 106.07 3.974.405. 364.234
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan
(sesuai TAPKIN 2012)sebagai
berikut : No
1
Nama Kegiatan
Pengolahan data Penerimaan Pendapatan Daerah
2 Analisa Zona Nilai Tanah
Indikator Keluaran Dokumen data ralisasi penerimaan Pendapatan Daerah
Satuan
Target
Anggaran
Dokumen
3
279.438.000,-
Tersedianya Data Nilai 3.747.04 3.974.40 Tanah 1.814.00 Kecamatan 5.364.23 0,-5 4.37
106.07% 7
587.910.000,-
3
Up Dating data PBB
Data Hasil Pendataan Objek Pajak PBB
Desa
430
1.317.995.00 0,-
4
Pendataan Objek Pajak PBB
Data PBB terkini
Kec.
40
570.681.000,-
5
Pembinaan dan Penyuluhan PBB
Terlaksanany a pembinaan & penyuluhan PBB
kec
40
6
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
Jumlah Perforasi benda berharga yang terlayani
jenis
3 Pajak Daerah,12 Retribusi Daerah
100.000.000,-
7
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Terlaksanany a pelayanan Pendafataran Wajib Pajak Daerah
jenis
8
210.624.000,-
8
Pendataan Wajib Pajak Daerah
Tersedianya data omzet pajak daerah
jenis
8
362.256.000,-
9
Pelayanan Validasi BPHTB
Jumlah pelayanan permohonan penelitian BPHTB
jenis
3
330.600.000,-
10
Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetatapan Pajak Daerah
Tersedianya Surat Ketetatapan Pajak daerah
jenis
8
378.066.000,-
11
Penagihan Pajak Daerah
Jumlah penerimaan pajak daerah yang diterima
Rp
12
Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
Terlaksanany a penagihan dana transfer
Rp
120 M
438.680.000,-
13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Banprop)
Terpenuhinya kebutuhan peralatan pengelolaan PBB
unit
30
465.000.000,-
14
Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
Tersedianya data perhitungan dan penetapan pajak daerah
jenis
5
138.285.000,-
318.660.000,-
545.221.63 528.051.000,5.000
Misi ke 3. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
Target
Realisas i
% Capaian
Bulan
12
12
100
2
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan Bulan keamanan kerja aparatur
12
12
100
3
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
Orang
200
200
100
4
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
orang
200
200
100
5
Terwujudnya perencanaan dan laporan yang akuntabel
Bulan
12
12
100
No 1
Indikator
Satuan
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan
(sesuai TAPKIN 2012) sebagai
berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : No
1
Kegiatan
Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator
Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor
Satuan
Target
lembar
Materai Rp.6.000, @ 3.000 lembar; Rp.3.000 @ 3.050 lembar
Anggaran (Rp) 27.150.000, -
Materai Rp. 3000 Materai Rp. 6.000 2
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet :
Jaringan
- Telepon
25
- Air
21
- Listrik
21
- Internet 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional;
610.500.00 0.-
25 unit
105.750.00 0,-
-Kendaraan roda 4
20
- Kendaraan roda 2
145
No
Kegiatan
Indikator
Anggaran (Rp)
Satuan
Target
m2
818.56
35.130.000, -
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Luas Area yang dibersihkan
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan alat Tulis Kantor
Jenis
23 jenis ATK Dinas dan 25 jenis ATK UPT
623.735.00 0,-
6
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Jenis
35 jenis cetakan dan 200.000 lembar penggandaan
146.729.00 0,-
7
Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Jenis
11 jenis alat listrik
55.285.000, -
8
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan :
3 jenis buku peraturan dan perundangundangan; 10 jenis koran dan majalah
187.440.00 0,-
10
4.017.000,-
9
10
- Surat kabar
Jenis
- Majalah
Jenis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makan dan minum :
Tabung
Thn
1
516.000.00 0,-
- Rapat - Tamu 11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan : - Perjalanan dalam daerah
957.630.00 0,Bulan
12
- Perjalanan luar daerah 12
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administraasi perkantoran
orang
9 orang tenaga kontrak; 3 orang arsiparis
114.600.00 0,-
13
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Tertatanya Dokumen Arsip Dispenda
tahun
1 tahun
93.660.000, -
No
Kegiatan
Indikator
Satuan
Target
Anggaran (Rp)
14
Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah dokumen administrasi barang di Dispenda yang dikelola
dokumen
4 jenis ATK; 10 buku laporan; 25 lembar fotokopi
44.860.000, -
15
Penyediaan Sewa Tempat
Terpenuhinya kebutuhan sewa gedung/kantor UPT, Bidang PBB dan BPHTB
unit
20 UPT PBB bidang PBB dan BPHTB
1.080.250.0 00
16
Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian di Dispenda
dokumen
5 dokumen
91.730.000, -
17
Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Tersedianya Bantuan Tenaga Pengamanan dan Piket Kantor
orang
Petugas piket 40 orang di 20 UPTD; 5 orang di gedung sementara; 5 orang outsourcing
447.000.00 0,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : No
Kegiatan
Indikator Keluaran
Satuan
Target
Anggaran (Rp.)
1
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah pembangunan gedung kantor
Unit
1 Gedung (2 lantai) dan Basement
19.114.802.0 00
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan roda 2 dan roda 4
Unit
30 unit kendaraan roda dua, dan 2 unit kendaraan roda empat, serta 1 unit kendaraan roda empat untuk pelayanan PBB
4.234.499.00 0
3
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor
Unit
2 mesin porporasi; 1 unit server; 18 printer; 11 unit PC; 4 unit laptop; 10 unit UPS; 1 unit
2.289.145.00 0
No
Kegiatan
Indikator Keluaran
Satuan
Target
Anggaran (Rp.)
scanner
4
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor
unit
5 unit penghancur dokumen; mesin absensi 1 unit
2.513.062.00 0
5
Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi
Jumlah Jaringan Komputerisasi
titik
10 titik
392.900.000,-
6
Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Dispnda
M2
Pengecetan gedung; perbaikan plafond, penyekatan ruang 2.700 m2, 900 m2
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional di Dispenda roda 4 dan roda 2
unit
8
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor di Dispenda yang terpelihara
Unit
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Luas halaman kantor yang dipelihara
M2
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan komputerisasi
Terpeliharanya jaringan Komputer
jaringan
1
1.766.475.00 0
11
Penyediaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
Terpeliharnya Jaringan Komputer BPHTB, terkoneksinya jaringan server dan client
Jaringan
32
95.000.000,-
12
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi
Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik
Jaringan
1
168.000.000,-
7
20 unit roda empat; 145 unit roda dua
5 jenis peralatan kantor
352.850.000,-
466.200.000,-
171.132.000,-
47.884.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan : No
1
Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program
Peningkatan
Indikator Keluaran
Satuan
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kapasitas
Orang
Sumber
Daya
Target
200
Aparatur,
Anggaran (Rp.) 214.575.0 00
dengan
kegiatan: No
Kegiatan
Indikator Keluaran
Satuan
Target
Anggaran (Rp.)
1
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksannaya Sinergitas pegawai Dispenda
org
261
454.500. 000
2
Pembinaan Mental dan rohani bagi aparatur
Jumlah pesera dan frekuensi yg mengikuti pembinaan mental dan rohani
org
261
70.000. 000
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan-kegiatan : No
Kegiatan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2
3
Indikator Keluaran
Anggaran (Rp.)
Satuan
Target
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan meliputi : Lakip, Renja, Laporan Bulanan, Tapkin Dispenda dan bahan rakor/expose
Dokumen
2 dokumen
34.302.00 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Dokumen Laporan Semesteran
Dokumen
2 dokumen
19.063.00 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen Laporan Akhir tahun
Dokumen
1 dokumen
21.490.00 0
No
Kegiatan
Indikator Keluaran
Satuan
Target
Anggaran (Rp.)
4
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Tersediannya dokumen anggaran perubahan TA 2012 dan anggaran TA 2013
Dokumen
65 dokumen DPA 2012; 65 dokumen RKA perubahan; 65 dokumen DPPA 2012; 65 dokumen RKA 2013; dan 25 pra RKA 2013 (5 dok)
120.295.0 00
5
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersediannya dokumen penatausahaan keuangan Dispenda
Dokumen
1 dokumen
121.019.0 00
6
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Tersedianya dokumen Renja SKPD dan Renstra
Dokumen
2 dokumen
24.728.00 0
7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi
Dokumen
12 dokumen
33.374.00 0
8
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja Dispenda yang diekspose di media masa
kali
3 kali
24.000.00 0
Misi-4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak
% Capaian No
1
Indikator
Tersosialisasikannya pendapatan daerah di masyarakat
Satuan
Media
Target
Realisasi
4
4
100
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan (sesuai TAPKIN 2012) sebagai berikut:
No
1
Indikator Keluaran
Kegiatan
Sosialisasi Pendapatan Daerah
Satuan
Target
Anggaran (Rp.)
jenis
4
624.251.000,-
Jumlah Media sosialisasi yang tersedia
Misi-5. Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan No 1
Indikator Meningkatnya koordinasi, pengendalian dan pengawasan di lingkup Dinas Pendapatan Daerah
Satuan Tahun
Target
Realisasi
% Capaian
1
1
100
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan (sesuai TAPKIN 2012 )sebagai berikut:
No
1
Kegiatan
Indikator Keluaran
Anggaran (Rp.)
Satuan
Target
dokumen
2
340.000.00 0
jenis
3
268.250.00 0
Pemeriksaan dan Pengendalian pajak daerah
Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah
Evaluasi dan pengendalian BPHTB
Penanganan Pengaduan BPHTB
3
Penelitian dan Verifikasi BPHTB
Terlaksananya penelitian SSPD BPHTB
berkas
2400
531.310.00 0
4
Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
Jumlah SPPT PBB yang terdistribusi
SPPT PBB
1.489.334
1.365.084. 000
5
Penagihan dan Monitoring PBB
Jumlah dana Penerimaan PBB yang terealisasi
Rp.
125 M
311.911.00 0
2
Adapun target kinerja program/kegiatan penunjang/pendukung, yaitu: No
Kegiatan
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor
Materai Rp.6.000, @ 3.000 lembar; Rp.3.000 @ 3.050 lembar
Materai Rp.6.000, @ 3.000 lembar; Rp.3.000 @ 3.050 lembar
100
2
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Kebutuhan Sarana Telepon, Listrik dan PDAM, Internet
25 line komputer; 20 jaringan listrik
25 line komputer; 20 jaringan listrik
100
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya STNK Kendaraan Dinas/Opera sional roda 4 dan roda 2
Jumlah STNK kendaraan roda empat 20 unit; roda dua 145 unit
Jumlah STNK kendaraan roda empat 20 unit; roda dua 145 unit
100
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor
Luas area yang dibersihkan 818,56 m2
0
0
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan alat Tulis Kantor
23 jenis ATK Dinas dan 25 jenis ATK UPT
23 jenis ATK Dinas dan 25 jenis ATK UPT
100
6
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barangbarang Cetakan & Penggandaan Kebutuhan Kantor
35 jenis cetakan dan 200.000 lembar penggandaan
35 jenis cetakan dan 200.000 lembar penggandaan
100
7
Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Alat-alat Listrik (lampu pijar & Batrei kering)/ penerangan kantor
11 jenis alat listrik
11 jenis alat listrik
100
8
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhi nya Buku Peraturan Perundangundangan
3 jenis buku peraturan dan perundangundangan; 10 jenis koran dan
3 jenis buku peraturan dan perundangundangan;
100
No
9
Kegiatan
Indikator
Target
Realisasi
majalah
10 jenis koran dan majalah
% Capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) & Pemadam Kebakaran
10 tabung
0
0
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Jamuan Makan & Minum untuk Rapat & Tamu
Jamuan makanan dan minuman 12 bulan
Jamuan makanan dan minuman 12 bulan
100
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Terlaksana nya Kegiatan Koordinasi & Konsultasi ke Dalam & Luar Daerah
Koordinasi dan konsultasi 12 bulan
Koordinasi dan konsultasi 12 bulan
100
12
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Adinistrasi / Teknis Perkantoran
9 orang tenaga kontrak; 3 orang arsiparis
9 orang tenaga kontrak; 3 orang arsiparis
100
13
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Tertatanya Dokumen Arsip Dispenda
1 tahun
1 tahun
100
14
Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah dokumen administrasi barang di Dispenda yang dikelola
4 jenis ATK; 10 buku laporan; 25 lembar fotokopi
4 jenis ATK; 10 buku laporan; 25 lembar fotokopi
100
15
Penyediaan Sewa Tempat
Terpenuhi nya kebutuhan sewa gedung/kant or UPT, Bidang PBB dan BPHTB
20 UPT PBB bidang PBB dan BPHTB
20 UPT PBB bidang PBB dan BPHTB
100
16
Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Terlaksana nya pengelolaan administrasi kepegawaian di Dispenda
5 dokumen
5 dokumen
100
No
Kegiatan
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian
17
Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Tersedianya Bantuan Tenaga Pengamanan dan Piket Kantor
Petugas piket 40 orang di 20 UPTD; 5 orang di gedung sementara; 5 orang outsourcing.
Petugas piket 40 orang di 20 UPTD; 5 orang di gedung sementara; 5 orang outsourcing
100
18
Pembangunan Gedung Kantor
Terbangun nya gedung/kant or Dispenda
1 Gedung (2 lantai) dan Basement
1 Gedung (2 lantai) dan Basement
100
19
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan roda 2 dan roda 4
30 unit kendaraan roda dua, dan 2 unit kendaraan roda empat, serta 1 unit kendaraan roda empat untuk pelayanan PBB
30 unit kendaraan roda dua, dan 2 unit kendaraan roda empat, serta 1 unit kendaraan roda empat untuk pelayanan PBB
100
20
Pengadaan Peralatan Kantor
Terpenuhi nya kebutuhan peralatan kantor
2 mesin porporasi; 1 unit server; 18 printer; 11 unit PC; 4 unit laptop; 10 unit UPS; 1 unit scanner
2 mesin porporasi; 1 unit server; 18 printer; 11 unit PC; 4 unit laptop; 10 unit UPS; 1 unit scanner
100
21
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Tersediaanya beberapa perlengkapan kantor
5 unit penghancur dokumen; mesin absensi 1 unit
5 unit penghancur dokumen; mesin absensi 1 unit
100
22
Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
Terpenuhi nya listrik untuk panggung reklame
10 titik
10 titik
100
23
Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi
Tersedianya peralatan jaringan komputeri sasi
2 sistem
2 sistem
100
24
Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala Gedung Kantor
Terpelihara nya gedung kantor
Pengecetan gedung; perbaikan plafond,
Pengecetan gedung; perbaikan plafond,
100
No
Kegiatan
Indikator
% Capaian
Target
Realisasi
penyekatan ruang 2.700 m2, 900 m2
penyekatan ruang 2.700 m2, 900 m2
20 unit roda empat; 145 unit roda dua
20 unit roda empat; 145 unit roda dua
100
5 jenis peralatan kantor
5 jenis peralatan kantor
100
Pengecatan pagar kantor 350 m2 dan 177 x 1,5 m2
0
0
25
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpelihara nya Kendaraan Dinas / Operasional di Dispenda roda 4 dan roda 2
26
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpelihara nya peralatan gedung kantor
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Terpelihara nya kondisi taman/ Halaman Kantor
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik dan Komunikasi
Terlaksana nya pemeliharaan jaringan instalasi listrik
1 jaringan
1 jaringan
100
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
Terpeliharnya Jaringan Komputer BPHTB, terkoneksi nya jaringan server dan client
1 jaringan BPHTB; 31 jaringan PBB; serta jaringan online Bank serta SISMIOP PBB P2
1 jaringan BPHTB; 31 jaringan PBB; serta jaringan online Bank serta SISMIOP PBB P2
100
30
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terpenuhi nya pakaian dinas beserta perlengkapan nya
200 orang
200 orang
100
31
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksana nya sinergitas pegawai Dispenda
261 orang
261 orang
100
32
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
Terlaksana nya Bimbingan Mental dan Rohani Aparatur
Jumlah peserta 125 orang 4 kali; 125 orang 22 kali
Jumlah peserta 125 orang 4 kali; 125 orang 22 kali
100
No
Kegiatan
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian
33
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan meliputi : Lakip, Renja, Laporan Bulanan, Tapkin dan bahan rakor
2 dokumen
2 dokumen
100
34
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Dokumen Laporan Semesteran
1 dokumen
1 dokumen
100
35
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen Laporan Akhir tahun
2 dokukmen
2 dokukmen
100
36
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Tersediannya dokumen anggaran perubahan TA 2012 dan anggaran TA 2013
65 dokumen DPA 2012; 65 dokumen RKA perubahan; 65 dokumen DPPA 2012; 65 dokumen RKA 2013; dan 25 pra RKA 2013 (5 dokumen)
65 dokumen DPA 2012; 65 dokumen RKA perubahan; 65 dokumen DPPA 2012; 65 dokumen RKA 2013; dan 25 pra RKA 2013 (5 dokumen)
100
37
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersedianya dokumen penatausaha an keuangan Dispenda
1 dokumen
1 dokumen
100
38
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Tersedianya dokumen Renja SKPD dan Renstra
1 dokumen
1 dokumen
100
39
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Tersedianya dokumen hsl monitoring dan evaluasi
12 dokumen
12 dokumen
100
40
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja Dispenda yang diekspose di media masa
3 kali
3 kali
100
Berdasarkan
hasil
analisis
efisiensi
program/kegiatan
yang
dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2012 menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan
secara
efisien,
hal
ini
ditandai
dengan
adanya
penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian output yang sesuai dengan perencanaan atau pencapaian output yang melebihi target. Misi
kesatu,
1.924.801.000,00
dari
anggaran
terealisasi
Rp.
yang
tersedia
1.463.552.000,00
sebesar dan
Rp.
rata-rata
capaian sasaran sebesar 74,96%, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 461.249.000,00 atau 25,04 %. Misi
kedua,
dari
5.887.961.000,00
anggaran
yang
tersedia
sebesar
Rp.
terealisasi Rp. 4.277.645.249,00 dan rata-rata
capaian sasaran sebesar 76,00%, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 1.610.315.751,00 atau 24,00%. Misi
ketiga,
dari
anggaran
yang
tersedia
sebesar
Rp.
36.763.415.000,00 terealisasi Rp. 32.692.828.233,00 dan rata-rata capaian sasaran sebesar 75.37%, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan nilai efisiensi sebesar Rp.4.070.586.767,00 atau 24.63%. Misi
keempat,
739.075.000,00
dari
anggaran
yang
tersedia
sebesar
Rp.
terealisasi Rp. 514.693.750,00 dan rata-rata capaian
sasaran sebesar 73.94%, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 224.381.250,00 atau 26.06%. Misi
kelima,
3.617.332.000,00
dari
anggaran
terealisasi
Rp.
yang
tersedia
2.869.246.745,00
sebesar dan
Rp.
rata-rata
capaian sasaran sebesar 69.54%, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 748.085.255,00 atau 30.46%. Dalam tahun anggaran 2012 Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ditargetkan sebesar Rp. 3.464.638.831,00 terealisasi sebesar Rp. 3.652.899.842.264,00 atau tercapai 105.43%.
Belanja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp. 97.405.408.000,00 terealisasi sebesar Rp. 85.182.576.246,00 atau terserap
87.45%.
Secara
garis
besar
realisasi
anggaran
Dinas
Pendapatan Daerah tahun 2012 sebagai berikut :
No
Uraian
A.
PENDAPATAN
B.
BELANJA
Anggaran (Rp.)
% Realisa si
Realisasi (Rp.)
Rp. 3.464.638.831.000,Rp. 3.652.904.717.264.34. 105,43%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN)
Rp. 97.405.408.000,-
Rp. 85.182.576.246,-
87.45%
Rp. 48.122.794.000,-
Rp. 43.238.384.569,-
89,85%
Rp.49.282.614.000,-
Rp.41.944.191.677,-
85.11%
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2012 sebesar Rp 49.282.614.000 terealisasi sebesar Rp 41.944.191.677 atau terserap 85.11%. Rendahnya penyerapan dana belanja langsung tersebut disebabkan
adanya
efisiensi
dari
pelaksanaan
kegiatan
dan
pelaksanaan pengadaan serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan bahan Logistik Kantor; 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi; 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Hal
ini
dikarenakan
pada
tahun
2012
Dispenda
masih
menumpang (1 gedung) dengan DPKBD sehingga tidak mengeluarkan anggaran
untuk
logistik
kantor,
taman/halaman
pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan komunikasi.
kantor
dan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan
dan
tantangan
yang
dihadapi
bangsa
Indonesia
semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai
masalah
tersebut
juga
mencerminkan
rumitnya
tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah,
peningkatan termasuk
peran
dan
Kementerian
kapasitas Keuangan.
seluruh Prospek
instansi kondisi
ekonomi tahun 2010 - 2014 menunjukkan tanda positif sebagaimana terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2009 yang mencapai 4,21%, tingkat inflasi sampai dengan Oktober 2009 sebesar
2,99%
dan
indikator-indikator
ekonomi
lainnya
yang
menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia relatif stabil. Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara dan sekaligus dapat
III-2
meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian insentif berupa stimulus perpajakan. Kondisi perdagangan Indonesia di tingkat
regional
maupun
bilateral
membawa
peluang
untuk
meningkatkan volume perdagangan melalui FTA, melindungi produk dalam negeri melalui kebijakan Tarif Khusus, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, melindungi kelestarian SDA, dan menjaga stabilisasi harga kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan bea keluar. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui pemberian insentif fiskal pada program konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan energi terbarukan khususnya energi panas bumi (geothermal energy). Berbagai peranan penting yang dipegang
oleh
Kementerian
Keuangan
dalam
forum-forum
internasional misalnya sebagai co-chair untuk working group IV dalam forum G-20 dan salah satu pemegang arah kebijakan di ASEAN. Potensi
ini
mengandung
peluang
penting
dalam
memasukkan
kepentingan-kepentingan nasional dalam setiap agenda dalam forum tersebut. Penempatan pejabat dan pegawai pada posisi penting dalam organisasi-organisasi internasional dan lembaga keuangan multilateral seperti ADB dan Bank Dunia juga akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memasukkan kepentingan-kepentingan nasional dalam
strategi
yang
dirumuskan
oleh
organisasi
internasional
tersebut. Kuatnya kerjasama yang telah terjalin selama ini, baik dengan negara mitra maupun lembaga keuangan internasional memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh manfaat yang dapat diraih dari kerjasama bilateral dan multilateral tersebut misalnya dalam upaya menggalang pembiayaan anggaran pemerintah. Meskipun secara umum selama periode Tahun 2004-2009 pemerintah telah berhasil mengatasi ancaman krisis ekonomi, namun masih banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi di masa yang datang, baik dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, terdapat empat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu: (i) Ketidakpastian ekonomi global, dengan masih berlanjutnya indikasi
III-3
penurunan volume perdagangan dunia dan sulitnya mengakses sumber-sumber pendanaan dan investasi; (ii) Volatilitas harga-harga komoditas utama, yang ditandai dengan mulai meningkatnya harga minyak mentah dunia; (iii) Integrasi ekonomi global dan regional yang semakin tinggi, sehingga mendorong peningkatan daya saing industri; (iv) Perubahan arsitektur keuangan dunia, dengan semakin pesatnya perkembangan
instrumen
pembiayaan
dan
investasi
sehingga
memerlukan aturan baru dengan tingkat pengawasan yang lebih mendalam. Di sisi internal ketidakpastian juga terlihat dari adanya gejolak di pasar saham dan keuangan, belum bergeraknya sektor riil secara optimal, dan musibah bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas pengelolaan kebijakan fiskal. Dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat berasal dari masih tingginya tingkatpengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Tantangan lainnya berasal dari kondisi infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang akselarasi pembangunan. PeIaksanaan program mitigasi dampak krisis global melalui paket stimulus fiskal yang mencapai Rp73,3 triliun di Tahun 2009 dirasakan masih lambat dan belum optimal. Oleh karena itu dan sebagai pembelajaran, ke depan harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi yang intensif dan komprehensif antar lembaga negara atau instansi pemerintah. Langkah antisipatif dan responsif dalam mencermati tantangantantangan di atas, akan dapat mengeleminir berbagai permasalahan, gangguan
dan
hambatan
dalam
pembangunan
ekonomi
sedini
mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan kemiskinan dapat segera diatasi. Dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud. Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan
III-4
Negara,
perencanaan
belanja
penyempurnaan-penyempurnaan.
negara
juga
Penyempurnaan
ini
mengalami dilakukan
sebagai upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih
efektif
dan
efisien.
Namun
dalam
perkembangannya,
penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan, antara lain: 1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat (sound); 2.
Belum
optimalnya
sistem
penyusunan
perencanaan
dan
penganggaran pada kementerian/lembaga; 3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan 4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; Telah
dilakukan
penerapan
sistem
penganggaran
terpadu
(unified budget), penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dalam penyusunan perencanaan belanja negara. Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan
dokumen
perencanaan
belanja
negara
sehingga
pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari. Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan
perencanaan
kinerja
dengan
anggaran
tahunan.
Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran
III-5
berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai
alat
pendeteksi
tercapainya
output
dan
outcome
yang
dikehendaki. Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem accrual based budget yang telah dilaksanakan semasa orde baru menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, pengeluaran
jangka
tantangan
dalam
menengah,
implementasi
diantaranya
adalah
kerangka sulitnya
menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan risiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya. Perbaikan juga telah dilakukan terhadap proses dan mekanisme penelaahan RKA-KL, yaitu sejak penelaahan RKA-KL Stimulus Fiskal Tahun 2009 dan RKA-KL Tahun 2010. Selain itu, juga dilakukan perbaikan terhadap proses revisi RKA-KL sehingga revisi RKA-KL dapat dilakukan secara lebih cepat dan akuntabel. Perbaikanperbaikan tersebut akan terus ditingkatkan kualitas penerapannya di masa mendatang. 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Daerah Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci
keberhasilan
(Critical
Success
Factor)
yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pendapatan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan
III-6
RPJMD Kabupaten Bogor 2008 - 2013. VISI Dinas Pendapatan Daerah dalam Draft Perubahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah adalah : “TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENRIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG AKUNTABEL DENGAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PRIMA”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu : 1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan; 3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasii; 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak; 5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Draft Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan
Kesatu
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dangan Misi Kesatu ”Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah“, dengan sasarannya
adalah
:
Meningkatnya
penerimaan
pendapatan
daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; 2. Tujuan
Kedua
“Optimalisasi
Dinas
Pendapatan
Pelayanan
Prima”
Daerah
sesuai
Kabupaten
dangan
Misi
Bogor Kedua
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan”, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Bogor;
III-7
b. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai; c. Tersedianya
dukungan
manajemen
dan
anggaran,
dengan
indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah; 3. Tujuan
Ketiga
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
“Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi” sesuai dengan Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas dan Kinerja
Sumber
Daya
Aparatur
dan
Organisasi”,
dengan
sasarannya adalah : a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja
kelembagaan/organisasi,
meningkatnya
kompetensi
pegawai
dengan
indikator
bidang
pendapatan
di
daerah; b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas Pendapatan Daerah; 4. Tujuan Keempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor “Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” sesuai dengan Misi Keempat “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak“, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi; b. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk porporasi); 5. Tujuan
Kelima
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
“Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan” sesuai dengan Misi Kelima “Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan”, dengan sasarannya adalah : Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan
III-8
6. indikator
meningkatnya
pemungutan,
tertib
pengendalian,
sistem
administrasi pengawasan
perencanaan, internal
dan
pemeriksaan pendapatan daerah; 3.3
Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan
masyarakat
yang
dikoordinasikan
oleh
instansi
pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait
penyelenggaraan
tugas
pokok
dan
fungsi
SKPD
dalam
pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan
SKPD
menurut
rancangan
awal
RKPD,
serta
mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah tahun 20129-2013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.
BAB IV PENUTUP
Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014 merupakan
dokumen
perencanaan
yang
penting
dipedomani
untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Dinas Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendapatan Daerah tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.
Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan
dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendapatan Daerah. Semoga Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Ditetapkan di : CIBINONG Tanggal
: 28 Juni 2013 Kepala DISPENDA,
Dr. Ir. Hj Syarifah Sofiah, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196411101989092002
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 __________________________________________________________________________ BAB I PENDAHULUAN 2.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu oada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan. Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor dan Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun landasan
dan
pedoman
bagi
dengan maksud memberikan
semua
aparatur
daerah
dalam
memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Bagi
BAB IV PENUTUP
Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Dinas Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendapatan Daerah tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.
Oleh karena itu, sangat
diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendapatan Daerah. Semoga Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR
RACHMAT YASIN
DAFTAR ISI Hal
Daftar Isi ..................................................................................................................................... BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN
BAB IV
I-1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………….
I-1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................................
I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................
I-6
1.3. Sistematika Penulisan ........................................................................
I-6
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU ..................................................................... 2.1.
BAB III
ii
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun Lalu..........................................................................................
II-1 II-1
2.2.
Analisi Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................
II_11
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................
II-12
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................
II-12
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................
III-1
3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ………………..
III-1
3.2.
Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………
III-5
3.3.
Program dan Kegiatan .......................................................................
III-8
: PENUTUP
IV-1
