I-1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan kebijakan,
yang
berasal
program
dilaksanakan
dari
dan
langsung
masyarakat.
kegiatan
oleh
Renja
SKPD
pembangunan,
pemerintah
daerah
memuat
baik
yang
maupun
yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun- tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 20082013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 akan dijadikan
landasan
awal
dalam
penyusunan
Renstra
Badan
Lingkungan Hidup periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Badan Lingkungan Hidup harus terintegrasi dengan prioritas dan
I-2
fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan
nasional
dan
Provinsi
Jawa
Barat,
serta
harus
menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Lingkungan Hidup. Dst........ (disesuaikan oleh SKPD dan Kecamatan)
I-1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan kebijakan,
yang
berasal
program
dilaksanakan
dari
dan
langsung
masyarakat.
kegiatan
oleh
Renja
SKPD
pembangunan,
pemerintah
daerah
memuat
baik
yang
maupun
yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun- tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 20082013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 akan dijadikan
landasan
awal
dalam
penyusunan
Renstra
Badan
Lingkungan Hidup periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja
I-2
Badan Lingkungan Hidup harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan
nasional
dan
Provinsi
Jawa
Barat,
serta
harus
menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Lingkungan Hidup. Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bogor
dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Badan Lingkungan Hidup (BLH) merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup c. Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup dan d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan mengusung VISI “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber
Daya
melalui
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
yang
berkelanjutan”, diharapkan lima MISI yang ada, yakni mewujudkan organisasi yang handal, meningkatkan penataan lingkungan hidup guna
mendukung
pengendalian
dampak
lingkungan
hidup,
meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan kualitas SDA, meningkatkan pengawasan
pemulihan dan
lingkungan
pengendalian
hidup,
pencemaran
meningkatkan dan
kerusakan
lingkungan hidup dapat terwujud. Badan
Lingkungan
Hidup
(BLH)
sebagai
Badan
yang
bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya
secara
langsung ataupun
I-3
tidak langsung yang tertuang didalam dimana didalamnya memuat
Rencana Strategis (Renstra)
sasaran dan program yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran
Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja
(Renja), yang disusun setiap tahun oleh badan dalam bentuk kegiatan operasional terperinci. Rencana Kerja merupakan penghubung antara Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terperinci serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan,
penataan
dan
pengendalian
lingkungan
sehingga
pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencana Kerja BLH Tahun 2014 menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan bagian Sekretariat. 1.1. LANDASAN HUKUM : Penyusunan Renja BLH Kabupaten Bogor didasarkan kepada : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan
Provinsi
Djawa
Barat
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
I-4
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undangan-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
I-5
4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
I-6
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23. Peraturan
Presiden
Nomor
5
tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 25. Instruksi
Presiden
Nomor
3
tahun
2010
tentang
Program
Pembangunan yang Berkeadilan; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 SERI E); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
I-7
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah : 1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (BLH) 2. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan BLH 3. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiataan 4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor
I-8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN : Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. BAB I
PENDAHULUAN Berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2011 DAN TAHUNH 2012 Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja BLH Tahun Lalu dan Capaian Renstra BLH, Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BLH, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja BLH, Program dan Kegiatan.
4. BAB IV
PENUTUP Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
II-1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA BLH. Anggaran Belanja Daerah Badan Lingkungan Hidup (BLH) pada Tahun 2012 sebesar Rp. 7.857.877.000,- terdiri dari
Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 3.777.650.000,- dan Belanja Langsung, sebesar Rp. 4.480.227.000. Anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Gaji Pokok dan
Tunjangan
sementara
Belanja
Langsung
digunakan
untuk
pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Badan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 50 (limapuluh) kegiatan. Realisasi hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut : Anggaran Belanja sebesar Rp. 7.857.877.000,- , Realisasi sebesar Rp. 7.239.800.558,- atau terserap 93,17%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 3.777.650.000,terealisasi sebesar Rp. 3.322.604.118,- atau terserap98,37%, sementara Belanja Langsung dari target sebesar Rp. sebesar
Rp.
3.917.196.440,-
Surplus/Defisitsebesar
93,17%
atau atau
4.480.227.000,- terealisasi
terserap sebesar
87,43% Rp.
maka
7.239.800.558,-
.Secara garis besar realisasi anggaran Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
No.
Uraian
A.
PENDAPATAN
B.
BELANJA
Realisasi
%
(Rp.)
(Rp.)
Realisasi
7.857.877.000 7.239.800.558
93,17
3.777.650.000 3.322.604.118
98,37
2. BELANJA LANGSUNG
4.480.227.000 3.917.196.440
87,43
SURPLUS / (DEFISIT)
7.857.877.000 7.239.800.558
93,17
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
C.
Anggaran
II-2
Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut : 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dari
rencana
anggaran
Rp.200.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.184.374.900,- atau sebesar 92,19% dengan output dari rencana jumlah pemantauan kualitas lingkungan, dari rencana sebanyak
100
perusahaan
dan
8
sungai
(S.Ciliwung,
S.Cisadane, S. Cileungsi, S. Cipamingkis, S. Cikaniki, S. Cikeas, S. Kalibaru dan S. Cibeet) realisasinya tercapai 100 perusahaan dan 8 sungai atau sebesar 100%. 1.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, dari
rencana
anggaran
Rp.150.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.139.559.500,- atau sebesar 93,04% dengan outputdari rencana jumlah perusahaan pengelolaan limbah B3 yang dibina, dari rencana sebanyak 160 perusahaan, realisasinya tercapai 160 perusahaan atau sebesar 100% 1.3. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan peran serta Masyarakat
Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, dari rencana anggaran Rp.200.000.000,- realisasinya mencapai Rp.177.649.575,- atau sebesar 88,82% dengan outputdari rencana Jumlah masyarakat yang peduli lingkungan, dari rencana sebanyak 50 orang, realisasinya tercapai 50 orang atau sebesar 100% 1.4. Kegiatan
Pelaksanaan
Pembinaan
Penerapan
Amdal
dan
UKL/UPL, dari rencana anggaran Rp.162.500.000,- realisasinya mencapai
Rp.154.149.800,-
atau
sebesar
95%
dengan
outputdari rencana Jumlah perusahaan yang dibina dalam penerapan AMDAL dan UKL/UPL dan jumlah sosialisasi evaluasi tanggapan
yang
terlaksana,
dari
rencana
sebanyak
72
perusahaan di 12 kecamatan yakni Pamijahan, Cisarua, Cijeruk, Parung,
Gunung
Sindur,
Kemang,
Cibinong,
Citeureup,
Babakan Madang, Gunung Putri, Klapanunggal dan Cileungsi, realisasinya tercapai 72 perusahaan atau sebesar 100%
II-3
1.5. Kegiatan
rencana
Pelaksanaan Analisa Pengujian Air Limbah, dari anggaran
Rp.75.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.74.998.500,- atau sebesar 100% dengan outputdari rencana Jumlah industri yang dianalisa pengujian air limbah, dari rencana sebanyak 20 industri di 6 kecamatan yakni Cibinong, Gunung
Putri,
Babakan
Madang,
Leuwisadeng,
Cileungsi,
Citeureup, Ciomas, Cigudeg dan Kemang, realisasinya tercapai 20 industri atau sebesar 100% 1.6. Kegiatan Pelaksanaan Analisa Pengujian Air Permukaan, dari
rencana
anggaran
Rp.75.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.74.998.800,- atau sebesar 100% dengan outputdari rencana Jumlah sertifikat hasil uji air di 8 sungai (S. Kalibaru, S.Ciliwung,
S.Cisadane,
S.
Cileungsi,
S.
Cipamingkis,
S.
Cikaniki, S. Cikeas dan S. Cibeet), dari rencana sebanyak 107 titik, realisasinya tercapai 107 titik atau sebesar 100% 1.7. Kegiatan Pelaksanaan Analisa Pengujian Udara (Ambient), dari
rencana
anggaran
Rp.75.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.74.997.400,- atau sebesar 100% dengan outputdari rencana Jumlah sertifikat hasil uji udara, dari rencana sebanyak 40 titik di 6 kecamatan yakni Ciawi, Gunung Sindur, Cibinong, Citeureup,
Gunung
Putri,
Cileungsi
dan
Klapanunggal,
realisasinya tercapai 40 titik atau sebesar 100% 1.8. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat
Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dari rencana
anggaran
Rp.78.423.750,-
Rp.125.000.000,-
atau
sebesar
realisasinya
62,74%
dengan
mencapai outputdari
rencana Jumlah kasus yang ditangani terdapat pengaduan dugaan
adanya
pencemaran/kerusakan
lingkungan,
dari
rencana sebanyak 5 kegiatan, realisasinya tercapai 5 kegiatan atau sebesar 100% 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 2.1. Kegiatan
Pelaksanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pemanfaatan SDA, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,-
II-4
realisasinya
mencapai
Rp.83.405.000,-
atau
sebesar
83%
dengan outputdari rencana Jumlah pengendalian kerusakan lingkungan yang terlaksana, dari rencana sebanyak 40 kegiatan, realisasinya tercapai 40 kegiatan atau sebesar 100% 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Informasi Status Kerusakan
Lahan/Tanah untuk Produksi Biomasa, dari rencana anggaran Rp. 235.750.000,- realisasinya mencapai Rp. 218.400.000,- atau sebesar 93% dengan outputdari rencana jumlah informasi data kondisi lahan/tanah dan status kerusakannya, dari rencana sebanyak 10 buku, realisasinya tercapai 10 buku atau sebesar 100% 3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 3.1. Kegiatan
Prosedur
Pelaksanaan Pemulihan
Penyusunan Lingkungan,
Pedoman dari
Standar
rencana
dan
anggaran
Rp.100.000.000,- realisasinya mencapai Rp.69.774.850,- atau sebesar 70% dengan outputdari rencana jumlah buku pedoman standar dan prosedur pemulihan yang tersusun, dari rencana sebanyak 1 buku, realisasinya tercapai 1 buku atau sebesar 100%. 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 4.1. Kegiatan Data Pengembangan dan Informasi Lingkungan, dari
rencana
anggaran
Rp.314.250.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.293.566.080,- atau sebesar 93,42% dengan outputdari rencana jumlah buku tentang data dan informasi lingkungan, dari rencana sebanyak 10 laporan, realisasinya tercapai 1 laporan atau sebesar 100% 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 5.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas
Industri, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,- realisasinya mencapai Rp.93.997.400,- atau sebesar 94% dengan outputdari
II-5
rencana Jumlah kegiatan usaha industri dalam pengelolaan pengendalian pencemaran udara, dari rencana sebanyak 90 kegiatan usaha, realisasinya tercapai 90 kegiatan usaha atau sebesar 100% 6) Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri
dari
18
kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 6.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari
rencana
anggaran
Rp.4.980.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.993.000,- atau sebesar 19,94% dengan outputdari rencana jumlah kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja kantor, dari rencana sebanyak 1.130 lembar, realisasinya tercapai 228 lembar atau sebesar 100% 6.2. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran Rp.102.600.000,realisasinya mencapai Rp.75.747.162,- atau sebesar 73,83% dengan
outputdari
rencana
jumlah
kebutuhan
sarana
komunikasi dan listrik, dari rencana sebanyak 6 line Telepon, 2 internet, 5 listrik dan 2 PAM, realisasinya tercapai 6 line Telepon, 2 internet, 5 listrik dan 2 PAM atau sebesar 100% 6.3. Kegiatan
Pelaksanaan
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran Rp.9.675.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.6.660.400,-
atau
sebesar 68.84% dengan outputdari rencana jumlah STNK kendaraan dinas
operasional yang tersedia, dari rencana
sebanyak 1 unit roda 6, 7 unit roda 4 dan 9 unit roda 2, realisasinya tercapai 1 unit roda 6, 7 unit roda 4 dan 9 unit roda 2 atau sebesar 100% 6.4. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari
rencana
anggaran
Rp.62.154.000,rencana
jumlah
Rp.78.000.000,-
atau
sebesar
tenaga
realisasinya
79,68%
kebersihan
dengan
kantor,
mencapai outputdari
dari
rencana
sebanyak 4 orang, realisasinya tercapai 4 orang atau sebesar 100% 6.5. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja, dari rencana anggaran Rp.13.200.000,- realisasinya mencapai Rp.5.950.000,- atau sebesar 45% dengan outputdari
II-6
rencana jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, dari rencana sebanyak 94 unit, realisasinya tercapai 42 unit atau sebesar 100% 6.6. Kegiatan
rencana
Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari anggaran
Rp.68.807.300,-
Rp.71.824.000,-
atau
sebesar
realisasinya
95,80%
dengan
mencapai outputdari
rencana jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksaan tupoksi, dari rencana sebanyak 69 jenis, realisasinya tercapai 69 jenis atau sebesar 100% 6.7. Kegiatan
Pelaksanaan
Penggandaan,
dari
Penyediaan rencana
Barang
Cetakan
anggaran
dan
Rp.65.000.000,-
realisasinya mencapai Rp.54.231.250,- atau sebesar 83,43% dengan outputdari rencana jumlah barang dan cetakan dan penggandaan, dari rencana sebanyak 15 cetakan dan 84 penggandaan,
realisasinya
tercapai
15
cetakan
dan
61
penggandaan atau sebesar 100% 6.8. Kegiatan
Pelaksanaan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran Rp.5.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.4.185.000,-
atau
sebesar 83.70% dengan outputdari rencana jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dari rencana sebanyak 8 jenis, realisasinya tercapai 8 jenis atau sebesar 100% 6.9. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, dari rencana anggaran Rp.54.312.000,- realisasinya mencapai
Rp.50.560.400,-
atau
sebesar
93,09%
dengan
outputdari rencana Jumlah pemeliharaan gedung kantor, dari rencana sebanyak 2 unit meja kerja+kaca, 30 unit meja kerja ½ biro, 1 unit sofa sice, 22 unit kursi lipat, 5 unit meja rapat dan 1 unit
papan
struktur,
realisasinya
tercapai
2
unit
meja
kerja+kaca, 30 unit meja kerja ½ biro, 1 unit sofa sice, 22 unit kursi lipat, 5 unit meja rapat dan 1 unit papan struktur atau sebesar 100% 6.10.
Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran Rp.20.000.000,realisasinya mencapai Rp.19.228.000,- atau sebesar 96,14%
II-7
dengan outputdari rencana Jumlah kebutuhan surat kabar, majalah
dan
buku
peraturan
perundang-undangan,
dari
rencana sebanyak 5.042 jenis dan 2 buku, realisasinya tercapai 5.040 jenis dan 2 buku atau sebesar 100% 6.11.
Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana
anggaran
Rp.1.500.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.1.111.000,- atau sebesar 74,07% dengan outputdari rencana jumlah kebutuhan tabung gas yang tersedia, dari rencana sebanyak 24 unit, realisasinya tercapai 22 unit atau sebesar 100% 6.12.
Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana
anggaran
Rp.31.069.000,-
Rp.39.819.000,-
atau
sebesar
realisasinya
74,43%
dengan
mencapai outputdari
rencana jumlah kebutuhan jamuan makan dan minum, dari rencana sebanyak 250 galon, 150 dus, 2705 orang “rapat” dan 150 orang “tamu”, realisasinya tercapai 60 galon, 18 dus, 2.140 orang “rapat” dan 150 orang “tamu” atau sebesar 100% 6.13.
Kegiatan Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
dan
Luar
Daerah,
dari
rencana
anggaran
Rp.300.000.000,- realisasinya mencapai Rp.231.445.198,- atau sebesar 77,15% dengan outputdari rencana jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dari rencana sebanyak 311 Dalam Daerah dan 183 Luar Daerah, realisasinya tercapai 164 Dalam Daerah dan 146 Luar Daerah atau sebesar 100% 6.14.
Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran,
dari
rencana
anggaran
Rp.29.850.000,- realisasinya mencapai Rp.29.850.000,- atau sebesar 100% dengan outputdari rencana jumlah honor bulanan bagi para pegawai kontrak, dari rencana sebanyak 2 orang, realisasinya tercapai 2 orang atau sebesar 100% 6.15.
Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, dari rencana anggaran Rp.35.232.000,- realisasinya mencapai Rp.27.725.805,-
atau
sebesar
78,69%
dengan
outputdari
rencana jumlah dokumen dan arsip dinas, dari rencana
II-8
sebanyak 1000 arsip, realisasinya tercapai 1000 arsip atau sebesar 100% 6.16.
Kegiatan
Pelaksanaan
Kepegawaian,
dari
Penyediaan rencana
Pelayanan
anggaran
Administrasi
Rp.90.000.000,-
realisasinya mencapai Rp.85.774.495,- atau sebesar 95,30% dengan outputdari rencana jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian
di
BLH,
dari
rencana
sebanyak
9
laporan,
realisasinya tercapai 9 laporan atau sebesar 100% 6.17.
Kegiatan
Pelaksanaan
Penyediaan
Pelayanan
Administrasi
Barang, dari rencana anggaran Rp.35.000.000,- realisasinya mencapai Rp.27.080.000,- atau sebesar 77,37% dengan output dari rencana
jumlah pengelolaan administrasi barang dinas,
dari rencana sebanyak 6 dokumen, realisasinya tercapai 6 dokumen atau sebesar 100% 6.18.
Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari rencana anggaran Rp.108.000.000,- realisasinya mencapai Rp.92.550.000,-
atau
sebesar
85,69%
dengan
outputdari
rencana jumlah piket pengamanan kantor setiap hari, dari rencana sebanyak 6 orang, realisasinya tercapai 6 orang atau sebesar 100% 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 7.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor,
dari rencana anggaran Rp.75.380.000,- realisasinya mencapai Rp.55.032.000,-
atau
sebesar
73,01%
dengan
outputdari
rencana jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, dari rencana sebanyak 11 unit, realisasinya tercapai 11 unit atau sebesar 100% 7.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana
anggaran
Rp.90.000.000,-
Rp.70.697.500,-
atau
sebesar
realisasinya 78,55%
dengan
mencapai outputdari
rencana jumlah kebutuhan peralatan kantor, dari rencana sebanyak 17 unit, realisasinya tercapai 17 unit atau sebesar 100% 7.3. Kegiatan
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor, dari rencana anggaran Rp.98.000.000,- realisasinya
II-9
mencapai
Rp.87.227.000,-
atau
sebesar
89,01%
dengan
outputdari rencana jumlah pemeliharaan gedung kantor, dari rencana sebanyak 2 gedung, realisasinya tercapai 2 gedung atau sebesar 100% 7.4. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional, dari rencana anggaran Rp.90.000.000,realisasinya mencapai Rp.82.942.250,- atau sebesar 92,16% dengan outputdari rencana jumlah kendaraan operasional 7 mobil dan 9 motor, dari rencana sebanyak 7 mobil dan 9 motor, realisasinya tercapai 7 mobil dan 9 motor atau sebesar 100% 7.5. Kegiatan
Pelaksanaan
Perlengkapan
Gedung
Pemeliharaan Kantor,
dari
Rutin/Berkala
rencana
anggaran
Rp.50.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 19.318.200,- atau sebesar 38.64% dengan output dari rencana jumlah kondisi peralatan kantor, dari rencana sebanyak 64 unit, realisasinya tercapai 42 unit atau sebesar 100% 7.6. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor, dari rencana anggaran Rp.51.275.000,- realisasinya mencapai
Rp.10.966.625,-
atau
sebesar
21,39%
dengan
outputdari rencana jumlah kondisi peralatan kantor, dari rencana sebanyak 8 macam, realisasinya tercapai 6 macam atau sebesar 100% 7.7. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Alat-Alat Labolatorium, dari
rencana
anggaran
Rp.600.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.592.665.500,- atau sebesar 98,78% dengan outputdari rencana jumlah alat laboratorium, dari rencana sebanyak 1 unit, realisasinya tercapai 1 unit atau sebesar 100% 7.8. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-Alat Labolatorium, dari
rencana
anggaran
Rp.26.860.000,rencana
jumlah
Rp.32.780.000,-
atau alat
sebesar
realisasinya
81,94%
laboratorium
dengan
yang
mencapai outputdari
terkalibrasi,
dari
rencana sebanyak 15 unit, realisasinya tercapai 15 unit atau sebesar 100% 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
II-10
8.1. Kegiatan
Pelaksanaan
Perlengkapannya,
dari
Pengadaan
Pakaian
rencana
anggaran
Dinas
Beserta
Rp.9.300.000,-
realisasinya mencapai Rp.9.225.000,- atau sebesar 99% dengan outputdari rencana jumlah pakaian dinas dan perlengkapan, dari
rencana
sebanyak
6
keamanan
dan
4
kebersihan,
realisasinya tercapai 6 keamanan dan 4 kebersihan atau sebesar 100% 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 9.1. Kegiatan
Pelaksanaan
Peraturan
Bimbingan
Perundang-undangan,
Teknis
dari
Implementasi
rencana
anggaran
Rp.42.000.000,- realisasinya mencapai Rp.16.300.000,- atau sebesar 38,81% dengan outputdari rencana jumlah peserta bimbingan
teknis/implementasi
peraturan,
dari
rencana
sebanyak 12 orang, realisasinya tercapai 4 orang atau sebesar 100% 9.2. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Rohani bagi
Aparatur, dari rencana anggaran Rp.25.000.000,- realisasinya mencapai
Rp.20.000.000,-
atau
sebesar
80,-%
dengan
outputdari rencana jumlah aparat yang dibina, dari rencana sebanyak 24 kali ceramah dan 44 kali senam, realisasinya tercapai 24 kali ceramah dan 44 kali senam atau sebesar 100% 10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 10.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran Rp.25.000.000,- realisasinya mencapai Rp.24.995.000,- atau sebesar 100% dengan outputdari rencana Jumlah dokumen lakip
yang
tersedia,
dari
rencana
sebanyak
15
buku,
realisasinya tercapai 15 buku atau sebesar 100% 10.2. Kegiatan
Pelaksanaan
Semesteran,
dari
Penyusunan
rencana
Pelaporan
anggaran
Keuangan
Rp.20.000.000,-
realisasinya mencapai Rp.20.000.000,- atau sebesar 100% dengan
output
dari
rencana
jumlah
dokumen
laporan
II-11
keuangan semesteran yang tersedia, dari rencana 1 dokumen, realisasinya tercapai 1 dokumen atau sebesar 100% 10.3. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun, dari rencana anggaran Rp.25.000.000,- realisasinya mencapai
Rp.25.000.000,-
atau
sebesar
100%
dengan
outputdari rencana jumlah keluaran dokumen keuangan akhir tahun, dari rencana sebanyak 5 buku realisasinya tercapai 5 buku atau sebesar 100% 10.4. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari
rencana
anggaran
Rp.55.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.52.699.900,- atau sebesar 96% dengan outputdari rencana jumlah dokumen anggaran perubahan 2011 dan anggaran TA 2012, dari rencana sebanyak 160 buku, realisasinya tercapai 160 buku atau sebesar 100% 10.5. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari
rencana anggaran Rp.150.000.000,- realisasinya mencapai Rp.148.500.000,-
atau
sebesar
99%,
dengan
outputdari
rencana jumlah administrasi keuangan kegiatan BLH, dari rencana sebanyak 12 laporan, realisasinya tercapai 12 laporan atau sebesar 100% 10.6. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD,
dari rencana anggaran Rp.20.000.000,- realisasinya mencapai Rp.19.999.900,- atau sebesar 100% dengan outputdari rencana jumlah dokumen renja 2011 yang tersedia, dari rencana sebanyak 15 buku, realisasinya tercapai 15 buku atau sebesar 100% 10.7. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD, dari rencana anggaran Rp.20.000.000,- realisasinya mencapai
Rp.18.850.000,-
atau
sebesar
94,25%
dengan
outputdari rencana jumlah dokumen laporan kegiatan pada dinas,
dari
rencana
sebanyak
12
dokumen,
realisasinya
tercapai 12 dokumen atau sebesar 100% 10.8. Kegiatan Pelaksanaan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana
anggaran
Rp.25.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.22.500.000,- atau sebesar 90% dengan output jumlah
II-12
kinerja SKPD, dari rencana sebanyak 3 dokumen, realisasinya tercapai 3 dokumen atau sebesar 100%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, ada 12 kegiatan yang realisasikegiatannyatidak mencapai 100 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain adalah : -
Anggaran belanja BLH yang relatif kecil sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
-
Sumber Daya Manusia yang terbatas baik yang teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal
-
Sarana dan prasarana yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
-
Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran Tabel 2.1……
II-13
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup
memiliki
kewenangan
meliputi: 1. Perijinan, terdiri atas: a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); dan b. Izin Pengumpulan Limbah B3 , kecuali minyak pelumas dan oli bekas 2. Non Perijinan, terdiri atas: a. Pengesahan Kelayakan Lingkungan; dan b. Pengesahan
Dokumen
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kewenangan tersebut diatas penunjang pencapaian Indikator Kinerja Kunci Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam
implementasi
kinerja
pelayanan,
BLH
melakukan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan. Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bogor
memberikan
kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yang Kesatu, yaitu Peningkatan infrastruktur sarana prasarana wilayah dan pengendalian kualitas lingkungan, kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 104,73%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :
II-14
1) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL dari rencana sebesar 60 %, realisasinya mencapai 60,09 %
atau
100,15%; 2) Penegakan hukum lingkungan dari rencana 70% realisasinya mencapai 78,43%; atau 112,04%
3) Luas lahan dan/tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya dari rencana sebesar 80% realisasinya mencapai 89,15 %, atau 111,44%; 4) Pencemaran status mutu air dari rencana 80% realisasinya mencapai 80 %, atau 100%; 5) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan pengendalian pencemaran udara dari rencana 80% realisasinya mencapai 80% atau 100%. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah mencapai sasaran antara lain sebagai berikut : 1) Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah 2) Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup Pencapaian
kinerja
dari
indikator
kinerja
kunci
di
atas,
dikontribusikan oleh 10 program dan 50 kegiatan, yaitu : 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan 8 kegiatan; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan 2 kegiatan; 3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan 1 kegiatan; 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan 1 kegiatan; 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan 1 kegiatan; 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 18 kegiatan; 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 8 kegiatan; 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan;
II-15
9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 2 kegiatan; 10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan.
Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan
dan
Lingkungan Hidup
mengembangkan
pelayanan
pada
Badan
Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata
dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang
tidak
dapat
dihindari.Seiring
dengan
perkembangan
global
tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan
Weaknesses
(Kelemahan),
sedangkan
Lingkungan
eksternal
meliputi Oppurtunity (Peluang)dan Ancaman Threaths (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1.
Lingkungan Internal Kekuatan (S): a.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b.
Peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah;
II-16
c.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2008;
d.
Peraturan
Daerah
Nomor
4
Tahun
2003
tentang
Izin
Pembuangan Air Limbah dan Peraturan Bupati Nomor 74
Tahun
2009
tentang
Tata
Cara
Pemberian
Izin
dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) e.
Peraturan
Bupati
Pendelegasian
Nomor
Kewenangan
32
tahun
2011
Penandatanganan
tentang Dokumen
Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah f.
SDM yang berkompeten di bidang lingkungan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyedik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan g. Pegawai yang berpendidikan Stara-1 (S1) keatas di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor diatas 66,63 % dari total jumlah pegawai;
Kelemahan (W) : a.
Sarana dan prasarana kerja belum memadai;
b.
Keterbatasan anggaran;
c.
Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian
d.
Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
2.
Lingkungan Eksternal Peluang (O): a.
UU nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 54 tahun 2010;
b.
Apresiasi dan Harapan yang tinggi oleh pimpinan daerah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Bogor tentang peran maksimal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam
II-17
pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi; c.
Kepercayaan
pimpinan
daerah,
DPRD
dan
masyarakat
terhadap Badan Lingkungan Hidup. d.
Banyaknya
Industri-industri
berpartisipasi
dalam
pembangunan. e.
Kerjasama
antar
pemerintah
pusat
dan
daerah
serta
perguruan tinggi dan LSM ; f.
Sumber daya alam.
Ancaman (T): a.
Belum maksimalnya penegakkan hukum;
b.
Kurangnya keterpaduan program kerja Organisasi Perangkat Daerah;
c.
Luas
wilayah
yang
besar,
dan
keterbatasaan
sumber
pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas ; d.
Banyaknya pendekatan-pendekatan sebagai sumber masukan perencanaan
pembangunan
sehingga
menyulitkan
menentukan kegiatan prioritas pembangunan. Tabel 2.2…….
II-18
2.3. ISU– ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, lembaga lingkungan hidup mempunyai tugas utama membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kewenangannya
meliputi
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan,
melakukan
pembinaan
dan
peningkatan
partisipasi
masyarakat, pelayanan bidang lingkungan hidup dan penyelenggaraan unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan. Badan
Lingkungan
Hidup
sesuai
tugasnya
yaitu
sebagai
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang lingkungan Hidup 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II-19
Ditinjau dari sisi tugas bidang lingkungan hidup, secara umum tugas Badan Lingkungan Hidup terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup
berkontribusi
langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi secara berkelanjutan. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah
pertambangan,
dan
pembangunan
kawasan-kawasan
industri.Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun
suara
sehingga
dapat
mengurangi
kualitas
kesehatan
masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan
terjadinya
degradasi
lahan.
Hal
ini
dapat
mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka
Badan Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana
pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM khususnya dibidang lingkungan hidup perlu
ditingkatkan.Selanjutnya
perumusan
rencana
pembangunan
berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam bidang lingkungan hidup yang
berwawasan
lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga di masa yang akan datang sistem data dan informasi lingkungan hidup menjadi salah satu sumber informasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial maupun lainnya. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor selama periode 2008-2012 diukur dari semakin luasnya kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau status mutu airnya, yaitu dari 10% pada tahun 2008 menjadi 80% tahun 2012.
II-20
Sementara usaha/kegiatan
berkaitan
dalam
dengan
pengelolaan
kewajiban
dan
para
pemantauan
pelaku
lingkungan,
dilakukan pengawasan, yang cakupannya meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 35% pada tahun 2008 menjadi 60,09% pada tahun 2012. Berkaitan persyaratan
dengan
administrasi
jumlah dan
kegiatan teknis
usaha
persyaratan
yang
mentaati
pengendalian
pencemaran udara, yaitu dari 10% pada tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2012. Guna memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi mengalami kerusakan lahan/tanah maka dalam rangka pengendalian kerusakan lahan/tanah, yaitu Luas lahan dan/tanah untuk produksi biomassa
yang
telah
ditetapkan
dan
diinformasikan
status
kerusakannya, yaitu dari 10% pada tahun 2008 menjadi 89,15% tahun 2012. Sejak tahun 2009, BLH Kabupaten Bogor telah secara aktif berupaya untuk menegakkan hukum lingkungan, dengan memfasilitasi penyelesaian kasus lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Efektivitas penegakan hukum lingkungan telah meningkat dari 10% pada tahun 2009 menjadi 78,43% pada tahun 2012.
II-21
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Namun untuk Tahun Anggaran 2014, tidak ada program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, program dan kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi amanah Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.
III-1
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Kebijakan nasional dan provinsi merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada misi serta menjadi strategi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan kata lain kebijakan nasional dan provinsi adalah cara untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran misi yang ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup tahun 2014, tidak ada Kebijakan Nasional dan Provinsi yang dijadikan
pedoman
untuk
melaksanakan
program
dan
kegiatan
pembangunan. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Visi
Badan
Lingkungan
Hidup
adalah
:
”Terwujudnya
Perbaikan Kualitas Sumber Daya melalui Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan”. Misi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan Organisasi yang Handal. b. Meningkatkan
Penataan
Lingkungan
Hidup
guna
Mendukung
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. c. Meningkatkan Pemanfaatan Dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Alam. d. Meningkatkan Pemulihan Lingkungan Hidup e. Meningkatkan
Pengawasan
dan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup. Perumusan Tujuan Strategis BLH sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut : Misi Pertama : 1. Melengkapi Sarana dan Prasarana Kerja BLH 2. Meningkatkan
Pelayanan
Lingkungan Hidup
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
III-2
3. Melengkapi Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dibidang Lingkungan Hidup Misi Kedua : 1. Meningkatkan Ketaatan Pelaku Kegiatan/Usaha 2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi 4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup. Misi Ketiga : 1. Meningkatkan Dukungan dan Peran Aktif Aparatur, Kegiatan Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat 2. Mengoptimalkan
Jejaring
Lingkungan
Hidup
sebagai
Forum
Komunikasi 3. Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup 4. Mendorong
Penggunaan
Teknologi
Tepat
Guna
dan
Ramah
Lingkungan Hidup. Misi Keempat : 1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi; 2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan Hidup. Misi Kelima : 1. Meningkatkan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup; 2. Menurunkan Tingkat Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; 3. Meningkatkan Kapasitas dan Pelayanan Jasa Laboratorium Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan,
semesteran,
triwulanan
atau
bulanan.
Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan
pencapaian
tujuan.
Sasaran
memberikan
fokus
penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dan terukur. Sasaran Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Sasaran sesuai dengan Misi Pertama : 1. Melengkapi sarana dan prasarana kerja BLH;
pada
III-3
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 3. Melengkapi peraturan pengelolaan lingkungan hidup; 4. Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup. Sasaran sesuai dengan Misi Kedua : 1. Meningkatkan ketaatan pelaku kegiatan/usaha; 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan kualitas dan akses informasi; 4. Meningkatkan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Sasaran sesuai dengan Misi Ketiga : 1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha; 2. Meningkatkan kualitas dan akses informasi; 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup. Sasaran sesuai dengan Misi Keempat : 1. Meningkatkan kualitas dan akses informasi; 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup Sasaran sesuai dengan Misi Kelima : 1. Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; 3. Meningkatkan kapasitas dan pelayanan jasa laboratorium. 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Badan Lingkungan Hidup merasa perlu untuk menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Tahun 2013 anggaran Belanja yang direncanakan sebesar Rp. 9.568.269.000,- terdiri dari Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 3.629.663.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.938.606.000,- Rincian Hidup sebagai berikut :
Anggaran Belanja Badan Lingkungan
III-4
No.
URAIAN
A.
Pendapatan
B.
Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
C.
Surplus/Defisit
ANGGARAN
ANGGARAN
2013
2014
-
-
-
9.568.269.000
13.516.297.000
3.948.028.000
3.629.663.000
3.964.517.000
5.938.606.000
9.551.780.000
3.613.174.000
9.568.269.000
13.516.297.000
3.948.028.000
+/-
KET
334.854.000
Secara keseluruhan, program dan kegiatan pada Anggaran Belanja BLH adalah sebagai berikut: REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2013 No. I. II. III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX. X.
NAMA PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah
BANYAK KEGIATAN
ANGGARAN
18
Keg
1.264.847.849
9
Keg
1.043.598.000
1
Keg
15.960.000
3
Keg
98.700.000
8
Keg
430.000.000
9
Keg
1.851.250.151
2
Keg
530.000.000
1
Keg
100.000.000
4
Keg
454.250.000
1
Keg
150.000.000
56
Keg
5.938.606.000
KET
Sementara BLH juga telah menetapkan Target Pencapaian Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :
III-5
-
Prosentase Cakupan Pengawasan Kegiatan/Usaha Wajib AMDAL dengan target sebesar 65 %
-
Prosentase Pencemaran Status Mutu Air : 100 %
-
Prosentase
Jumlah
Usaha
dan/atau
Kegiatan
yang
Mentaati
Persyaratan Administrasi dan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara : 100 % -
Prosentase
Luasan
Lahan
dan/atau
Tanah
untuk
Produksi
Biomassa yang telah ditetapkan Status dan Diinformasikan Status Kerusakannya dengan target : 100 % -
Prosentase Penegakan Hukum dengan target 90 % Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan BLH maka
langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut : -
Menyusun Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2013
-
Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
-
Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Adapun Program kegiatan Tahun 2014 terdiri atas :
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan 13 kegiatan; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan 3 kegiatan; 3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan 1 kegiatan; 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan 10kegiatan; 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan 1 kegiatan; 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 18 kegiatan; 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 9 kegiatan; 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan; 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3 kegiatan; 10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 9 kegiatan.
III-6
Adapun yang menjadi program prioritas Badan Lingkungan Lingkungan Hidup Tahun 2014 adalah : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan antara lain : 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan; 2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3; 3. Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
Dalam
Pengendalian
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Pembinaan Penerapan AMDAL dan UKL/UPL; 5. Analisa Pengujian Air Limbah; 6. Analisa Pengujian Air Permukaan; 7. Analisa Pengujian Udara Ambient; 8. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat Dampak Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; 9.
Inventarisasi
dan
identifikasi
sumber
pencemar
air
dari
kegiatan/usaha; 10. Perhitungan Daya dukung dan Daya Tampung Sungai Ciliwung, Cileungsi dan Cisadane; 11. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik, UKM dan Peternakan; 12. Pendampingan Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal dan Biogas dari Limbah Domestik; 13. Pembuatan Raperbup.
BAB IV PENUTUP Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan
program
dan
kegiatan
tahun
2014
di
lingkup
Badan
Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 dipastikan masih mempedomani Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Lingkungan Hidup. Semoga Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Ditetapkan di
: Cibinong
Pada Tanggal
: 28 Juni 2013
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR
Drs. RONNY SUKMANA,M.Si. PembinaTk.I NIP. 196104271986081001
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR
Drs. RONNY SUKMANA,M.Si. PembinaTk.I NIP. 196104271986081001
BAB IV PENUTUP Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan
program
dan
kegiatan
tahun
2014
di
lingkup
Badan
Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 dipastikan masih mempedomani Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Lingkungan Hidup. Semoga Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
