RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN

RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb Dengan

rahmat

Allah

SWT

“Laporan

Rencana

Strategis

Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015” ini dapat disusun sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat infomasi tentang : 1) gambaran pelayanan SKPD; 2) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD; 3) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan SKPD; 4) rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD; 5) indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Harapan saya, semoga laporan Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunaan dan pengambilan keputusan, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dharmasraya yang nyaman untuk semua. Akhirnya

kepada

tim

penyusun

dan

semua

pihak

yang

telah

berpartisipasi dan membantu penyusunan laporan ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb Pulau Punjung,

Mei 2013

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA

dr. RAHMADIAN NIP. 19671206 199903 1 001

ii

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

I-1

1.2 Landasan Hukum

I-1

1.3 Maksud dan Tujuan

I-3

1.4 Sistematika Penulisan

I-1

GAMBARAN PELAYANAN BLH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLH

II-1

2.2 sumber Daya BLH

II-13

2.3 Kinerja Pelayanan BLH

II-15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLH BAB III

II-22

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BLH

BAB IV

BAB V

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih

III-7

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

III-9

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup

IV-1

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

IV-1

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

IV-3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

III-1

V-1

INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VI-1

i

BAB I

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 sampai dengan 2015 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Bupati Dharmasraya terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih. Mengacu kepada RPJM dimaksud, disusun Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (Renstra BLH). Renstra BLH Tahun 2011-2015 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi BLH yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLH kabupaten Dharmasraya pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Renstra BLH Kabupaten Dharmasraya adalah: 1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Peneglolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

I-1

BAB I

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kualitas Udara; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH); 16.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura; 17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program Adipura; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota; 20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

I-2

BAB I

22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah; 24.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 25. Peraturan Menteri Lingkungan Pengendalian Pencemaran Air;

Hidup

Nomor

01

tahun

2010

tentang

Tata

Laksana

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Dharmasraya; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Dengan dirumuskannya renstra, BLH mengatur arah perkembangan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang diketahui dan diharapkan dapat direspon oleh semua pemangku kepentingan. Renstra ini akan dapat berdaya guna dan berhasil guna apabila disertai dengan komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi dengan baik dengan pendekatan top down maupun bottom up. Renstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan, merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh aparat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan telah disusunnya renstra ini setiap pelaksanaan kegiatan pada BLH Kabupaten Dharmasraya harus lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Renstra juga berfungsi sebagai evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta sebagai bahan perbaikan pada renstra mendatang. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra BLH Tahun 2011-2015 terdiri dari 6 bab dengan sistematika penyajian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas antara lain mengenai renstra secara umum dan Renstra BLH Tahun 2011-2015. 1.2 Landasan Hukum Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

I-3

BAB I

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BLH Tahun 20112015. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam dokumen Renstra BLH Tahun 2011-2015 serta garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup dalam penyelenggaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Lingkungan Hidup periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu: 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BLH, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. 2.2 Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki BLH dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal. 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BLH berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Subbab ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Badan Lingkungan Hidup yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup pada lima tahun mendatang. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLH Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

I-4

BAB I

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BLH beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Subbab ini memuat tugas dan fungsi BLH yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BLH dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BLH yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pada subbab ini dievaluasi kembali faktor-faktor dari pelayanan BLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BLH ditinjau dari gambaran pelayanan BLH dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada subbab ini membahas tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini mengulas kembali faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BLH Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi BLH 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLH Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BLH dan dikemukakan dalam tabel. 4.3

Strategi dan Kebijakan BLH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BLH dalam lima tahun mendatang.

Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

I-5

BAB I

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun 5 (lima) tahun. BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BLH dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


I-6

BAB I


I-7

BAB II

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BLH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BLH Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Teknis dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) mempunyai tugas pokok yaitu: merumuskan kebijaksanaan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Konservasi dan Pengendalian Kerusakan kungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Penegakan dan Kemitraan Lingkungan, Kelompok Jabatan Fungsional, UPT. Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan Ketatausahaan Dinas. Adapun fungsinya adalah: a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Penegakan dan Kemitraan Lingkungan, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT Laboratorium. b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan. Selanjutnya Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi pada BLH diuraikan ke dalam masingmasing sub unit Kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan ,mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan, pelayanan dan pengelolaan pengendalian lingkungan hidup. 2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan engendalikan tugastugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunanan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sekretariat menjalankan fungsi: (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

II-1

(ii) Penetapan BAB II rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraaan tugastugas Bidang secara terpadu; (iii) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan; (iv) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; (v) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; (vi) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; (vii) Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; (viii) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; (ix) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan; (x) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; (xi) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; (xii) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; (xiii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (xiv) Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat membawahi: a. Subbagian Penyusunan Program b. Subbagian Kepegawaian c. Subbagian Umum dan Anggaran Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan re nncana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub bagian Penyusunan Program menjalankan fungsi: (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan; (ii) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

II-2

(iii) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan; BAB II (iv) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; (v) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (vi) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (vii) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub bagian Kepegawaian menjalankan fungsi: (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; (ii) Pelaksanaan dan pelayanan serta pengelolaan ketatausahaan Badan; (iii) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; (iv) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; (v) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan; (vi) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; (vii) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraaan rapat-rapat dinas; (viii) Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; (ix) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaaan, keamanan dan ketertiban kantor; (x) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

gedung kantor,

(xi) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor; (xii)Pelaksanaan pengadaaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor; (xiii)Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan;


II-3

(xiv)Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran BAB II pelaksanaan tugas Badan; (xv)Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; (xvi)Pelaksanaan pengumpulan, dokumentasi kepegawaian;

pengolahan,

penyimpanan

dan

pemeliharaaan

data

serta

(xvii)Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; (xviii)Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; (xix)Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembaqngan karir serta disiplin pegawai; (xx)Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai; (xxi)Pengkoordinasian penyusuan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai; (xxii)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (xxiii)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (xxiv)Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. Sub Bagian Umum dan Anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub bagian Umum dan Anggaran menjalankan fungsi: (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

administrasi dan

(ii) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Badan; (iii) Pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja; (iv) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah; (v) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan; (vi) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;


II-4

(vii)Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi BAB II anggaran pendapatan dan belanja; (viii)Penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaaan anggaran pendapatan dan belanja; (ix) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan; (x) Pelaksanaan penyusunan pengelolaan keuangan;

rencana

penyediaan

fasilitas

pendukung

pelaksanaan

tugas

(xi) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan; (xii)Pelaksanaan penyusunan pengelolaan keuangan;

rencana

penyediaan

fasilitas

pendukung

pelaksanaan

tugas

(xiii)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (xiv)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (xv) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

pengelolaan

3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan yang meliputi penerapan managemen lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan penataan hukum lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi: (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan lingkungan;

pengelolaan tata

(ii) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan; (ii) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan; (iv) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan; (v) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan lingkungan;

pengelolaan tata

(vi) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

II-5

(vii) pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan; BABPelaporan II (viii)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (ix)Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan; Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan membawahi: a. Sub Bidang Penerapan Managemen Lingkungan b. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan Masing-masing memiliki tugas pokok : Sub Bidang Penerapan Manajemen Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Penerapan Manajemen Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub Sub Bidang Penerapan Managemen Lingkungan menjalankan fungsi: (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penerapan managemen lingkungan. (ii)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; (iii)Penyususnan rumusan kebijakan penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (iv)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;

dalam

(v)Penyusunan rumusan kebijakan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (vi)Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem managemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (vii)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (viii)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (ix) Pelaksanaa koordinasi penerapan managemen lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


II-6

Sub Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, BABbidang II mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas sub bidang analisis dampak lingkungan mempunyai fungsi: (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan; (ii)Pelaksanaan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. (iii)Pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL dan UPL. (iv)Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL; (v)Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatn yang wajib dilengkapi AMDAL; (vi)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (vii)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (viii)Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan dengan sub unit kerja lainnya di lingkungan Badan; 4. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan yang meliputi pengendalian pencemaran air dan udara serta pengendalian limbah padat dan B3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi : (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengendalian pencemaran lingkungan; (ii)Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; (iii)Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; (iv)Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; (v)Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

II-7

(vi)Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; BAB II (vii)Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan; (viii)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (ix)Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan membawahi : a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara b. Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara mempunyai fungsi: (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan koalitas air dan pengendalian pencemaran air dan udara; (ii) Pelaksanaan pengelolaan kualitas air (iii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan air dan kualitas air; (iv) Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air; (v) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air; (vi) Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; (vii)Pelaksanaan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; (viii)Pelaksanaan pemberian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; (ix) Pelaksanaan pemberian perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aflikasi pada tanah; (x) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak; (xi) Pelaksanaan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala; (xii) Pelaksanaan koordinasi pemantauan kualitas udara; (xiii)Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

II-8

(xiv)Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; BAB II (xv)Penyusunan rumusan kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim; (xvi)Penyusunan rumusan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan; (xvii)Pemantauan dampak deposisi asam; (xviii)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (xix)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (xx)Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian pencemaran air unit kerja lain di lingkungan Badan;

dan udara dengan sub

Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3 mempunyai fungsi: (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengendalian limbah padat dan B3; (ii) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3; (iii) Pelaksanaan pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; (iv) Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran limbah padat dan B3; (v) Pelaksanaan pemberian izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas; (vi) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah padat dan B3; (vii) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; (viii) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; (ix) Pengawasan penaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran limbah padat dan B3; (x) Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi pengolahan limbah B3; (xi) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (xii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (xiii) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian limbah padat dan B3 dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


II-9

5. BidangBAB Pembinaan, Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam II Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang pembinaan peningkatan, konservasi sumber daya alam yeng berfungsi antara lain: (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan peningkatan konservasi sumber daya alam; (ii) Mengkoordinasian dan memadukan perencanaan program dan kegiatan di bidang teknis pembinaan, peningkatan konservasi sumber daya alam ; (iii) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya ; (v) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan; (vi) Evaluasi pelaksanaan tugas lingkungan;

pengelolaan konservasi

dan

pengendalian kerusakan

(vii) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan; (viii)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (ix)Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahi : a. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam. b. Sub Bidang Pengendalian kerusakan lahan. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan sumber daya air;

konservasi

(ii) Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; (iii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; (iv) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;


II-10

(v)BAB Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman II hayati; (vi) Pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; (vii) Pelaksanaan pengembangan managemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; (viii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (ix) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (x) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kerusakan lahan. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai fungsi : (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengendalian keanekaragaman hayati; (ii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan; (iii) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan; (iv) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan Yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak; (v) Pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan; (vi) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional; (vii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; (viii) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak; (ix) Pelaksanaan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

II-11

(x)BAB Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana; II (xi) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana; (xii)Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan; (xiii)Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan; (xiv)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (xv)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (xvi)Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian kerusakan lahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 6. UPT Laboratorium Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan. Dalam melaksananakan tugas pokok di atas, UPT. Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi : (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan laboratorium lingkungan; (ii) Penyelenggaraan pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan; (iii) Perencanaan operasional kegiatan pengelolaan pengelolaan laboratorium lingkungan; (iv) Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksanan pengelolaan laboratorium lingkungan; (v) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan; (vi) Pengembangan kemitraan pengelolaan laboratorium lingkungan; (vii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (viii) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan laboratorium lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk kelompok jabatan fungsional disesuaikan dengan aturan lebih lanjut dan saat ini belum ada.


II-12

2.2 SUMBER BAB IIDAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Susunan Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup a. Personil Pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Dharmasraya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Kabupaten Dharmasraya. Formasi jabatan yang sudah terisi serta jumlah staf yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya berjumlah 25 orang dengan rincian pergolongan sebagai berikut :  Golongan IV

= 3 orang

 Golongan III

= 18 orang

 Golongan II

= 3 orang

 Honor Daerah

= 1 orang

Apabila dirinci berdasarkan jenjang pendidikan maka di BLH Kabupaten Dharmasraya terdapat :  Pendidikan S2

= 4 orang

Pendidikan S1

= 13 orang

 Pendidikan D3

= 2 orang

Pendidikan D1

= 1 orang

Pendidikan SMU

= 5 orang


II-13

BAB II


II-14

BAB II PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.3. KINERJA

Tingkat capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target Renstra BLH periode sebelumnya terdapat dalam tabel dibawah ini Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BLH Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat

No

Indikator kinerja

Targ et SPM

Target IKK

(4)

Target Indikator lainnya

(5)

Target Renstra BLH tahun ke-

Realisasi capaian tahun ke-

Rasio capaian pada tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(1 5)

(16)

(1)

(2)

(3)

1

Cakupan Penyeles aian terhadap Pengadua n Masyarak at

100 %

0

6 pengaduan

0

1 pengaduan

1 pengaduan

0

6 pengaduan

0

0

0

2

Cakupan Titik Pemantau an Kualitas Air Sungai yang ada di Kabupate n Dharmasr aya

104 titik panta u

18

18

18

25

25

18

18

18

0

0


II-15

2

3

4

5

(17)

(18)

(19)

(20)

3

Cakupan BAB II 9 keca Titik Pemantau mata n an Kualitas Udara Ambient

0

9

1

0

0

0

9

1

0

0

4

Cakupan Sekolah yang ikut dalam penilaian ADIWIY ATA

3 sekol ah

3

3

3

3

3

3

1

1

0

0

5

Persentas e perusaha an yang telah mempun yai sistem pengelola an limbah

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

100 %

100 %

50 %

0%

0 %

6

Cakupan Nagari yang Memiliki Kelompo k yang Peduli terhadap Lingkung an Hidup

2 klp

0 klp

2 klp

1 klp

4 klp

6 klp

0

2 klp

1 klp

4 klp

6 klp


II-16

7

Persentas BAB II 100 % e Penyatua n Persepsi dan Pemaham an Stakeshol der dalam Pengelola an Lingkung an berbasis ADIPUR A

0%

0%

30 %

30 %

40 %

0%

0%

15 %

0%

0 %

8

Cakupan Kegiatan/ Usaha yang telah mempero leh izin Lingkung an

18 usah a

11 usah a

18 usaha

25 usah a

30 usaha

35 usaha

11 usah a

18 usaha

18 usah a

0 usah a

0 us ah a

9

Cakupan perusaha an yang melakuka n pembuan gan air limbah sesuai dengan aturan

0 perus ahaa n

0 perusahaan

2 perus ahaa n

2 perusahaan

3 perusahaan

0 perus ahaa n

0 perusahaan

2 perus ahaa n

0 perus ahaa n

0 per us ah aa n

2 perusahaan


II-17

pengelola BAB II an air limbah 10

Persentas e DataStatu s Lingkung an Hidup Daerah Kabupate n Dharmasr aya

2 dokumen

1 doku men

2 dokumen

4 doku men

4 dokumen

4 dokumen

1 doku men

2 dokumen

2 doku men

0 doku men

0 do ku me n

Sikabau,

Mei 2013

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

dr. Rahmadian NIP. 19671206 199903 1 001


II-18

Sarana BAB II dan Prasarana pokok Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup kabupaten Dharmasraya memiliki 2 gedung kantor termasuk didalamnya terdapat sarana dan prasarana laboratorium pengujian kualitas lingkungan (untuk pengujian kualitas air dan udara). UPT Laboratorium pengujian kualitas Lingkungan belum memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, untuk itu segenap pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya berusaha untuk mendapatkan akreditasi ini, dan menjadikan Laboratorium ini menjadi Laboratorium komersil pengujian kualitas Lingkungan, sehingga menambah PAD bagi Kabupaten Dharmasraya. Untuk menunjang operasionalisasi kegiatan BLH Kabupaten Dharmasraya, sampai tahun 2012 telah memiliki 12 unit alat angkut, 3 unit peralatan bengkel dan alat ukur, 49 unit alat-alat kantor dan rumah tangga, 9 unit alat studio dan komunikasi, 95 unit alat laboratorium, dan 52 unit asset lainnya. Tabel 2.3.3 rekapitulasi asset BLH sampai tahun 2012

No Golongan Urut

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang

Jumlah Barang

Jumlah Harga (Rp)

Keterangan

4

5

6

7

1

2

3

1

01

01

TANAH a.

2

02

Tanah

2

PERALATAN DAN MESIN 02 03 04

a. b. c.

Alat-alat Besar

-

Alat-alat Angkutan

12

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

3

d. Alat-alat Pertanian/Peternakan

06

e.

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

49

f.

Alat Studio dan Komunikasi

9

08

g. Alat-alat Kedokteran

09

h. Alat-alat Laboratorium

10

i.

Alat-alat Keamanan


1,728,900,000

3,797,085,010

05

07

-

1,728,900,000

-

95

713,195,000 294,820,000 457,881,450 70,787,000 2,056,564,560

II-19

-

BAB II

11

3

4

5

03

j.

Aset Lainnya

52

GEDUNG DAN BANGUNAN 12

a.

13

b. Bangunan Monumen

04

Bangunan Gedung

1,280,635,200 8 -

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a.

15

b. Bangunan Air dan Irigasi

-

16

c.

Instalasi

-

17

d. Jaringan

1

-

ASET TETAP LAINNYA 18

a.

19

b.

20

c.

Buku Perpustakaan

1,280,635,200 -

12,997,000

14

05

Jalan dan Jembatan

203,837,000

12,997,000

350,000 7

350,000

-

-

-

-

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan Total


238

6,819,967,210

II-20

BAB II

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan BLH ada pada tabel dibawah ini : Tabel 2.3.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan BLH Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat Uraian

(1)

Anggaran pada tahun ke-

Realisasi anggaran pada tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

5

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke1

(11) (12)

2

3

4

(13) (14) (15)

Rata-rata pertumbuhan 5

Anggaran realisasi

(16)

Belanja tidak langsung Belanja langsung Belanja pegawai Belanja barang/jasa Belanja modal


II-21

(17)

(18)

2.4 Tantangan BAB II dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLH Mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode tahun 2010– 2014, BLH Kabupaten Dharmasraya memiliki tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan berkelanjutan.

lingkungan melalui pemulihan keseimbangan lingkungan dan penerapan pembangunan Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun sasarannya, pertama: berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan strategi: 1. Optimalisasi penegakan hukum lingkungan; 2. Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang efektif; 3.

Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk isu lingkungan

hidup global; 4. Optimalisasi upaya konservasi, rehabilitasi, dan penghematan sumberdaya alam; Kedua: meningkatkan kesadaran masayarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam, dengan strategi meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Adapun arah kebijakan adalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang menuju pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan Kabupaten Dharmasraya selama 5 (lima) tahun ke depan, terinventarisasi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan BLH sebagaimana tercantum dalam Tabel Tabel Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLH Misi  Melaksanakan kebijakan umum bidang Lingkungan Hidup antara lain kegiatan

Tantangan  Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;  Tidak sebandingnya


Peluang  Adanya peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup, termasuk

II-22

yang BAB dilakukan adalah II mensosialisasikan peraturan perundang-undanngan, peraturan pemerintah dan termasuk peraturan daerah di bidang Lingkungan Hidup

pendanaan dengan peningkatan permasalahan  Terbatasnya sarana dan prasarana  Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan  Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif  Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS

perda  Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain  Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan  Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLH dan LP lainnya  Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan

 Makin kompleksnya isu lingkungan hidup gobal  Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaannya  Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran

 Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA

 Adanya peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup, termasuk perda

 Makin kompleksnya isu lingkungan global

 Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain

 Tidak sesuainya kegiatankegiatan dengan tata ruang

 Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan

 Alih fungsi lahan yang meningkat  Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan  Terbatasnya kualitas dan


 Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan  Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan  Adanya peluang pendanaan

II-23

BAB II

kuantitas SDM;

dari sumber lain

 Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan  Terbatasnya sarana dan prasarana  Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan  Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif  Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS  Makin kompleksnya isu lingkungan hidup gobal  Rendahnya komitmen dari penaggung jawab usaha/kegiatan  Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup  Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundangundangan dan perda  Pendukung Operasional Laboratorium

 Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;

 Adanya peluang pendanaan dari sumber lain

 Terbatasnya sarana dan prasarana  Masih rendahnya partisipasi Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

II-24

pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup

BAB II

 Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan  Inventarisasi dan Pembinaan Adminitrasi

lingkungan

kegiatan dan usaha

 Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha  Belum optimalnya koordinasi

 Pembinaan sekolah berwawasan Lingkungan

 Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain  Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan

 Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup

 Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan

 Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;


 Terbatasnya sarana dan prasarana

 Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan

 Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundangundangan dan perda  Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan

 Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan  Adanya peluang pendanaan dari sumber lain  Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan

 Dharmasraya menuju Adipura



 Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM

 Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat


II-25

 Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundangundangan dan perda

BAB II

Peraturan

Lingkungan Hidup


 Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan

 Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan

 Belum optimalnya koordinasi


 Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM  Terbatasnya sarana dan prasarana  Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan  Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundangundangan dan perda  Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup

 Penyusunan data SLHD


 Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan

 Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup  Sosialisasi

pemerhati lingkungan

 Terbatasnya kualitas dan


 Adanya peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup, termasuk perda  Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain  Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan  Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan  Adanya peluang pendanaan dari sumber lain  Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan  Adanya jejaring kerjasama

II-26

BAB II

kuantitas SDM

dengan pihak lain



 Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan


 Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundangundangan dan perda



II-27

BAB III

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BLH Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Badan Lingkungan Hidup telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut : Tabel 3.1 Analisis Gambaran pelayanan BLH No.

Indikator kinerja sesuai Tupoksi

Target SPM (%)

Target IKK (%)

Target indikator Lainnya (%)

Target Renstra BLH tahun ke -

Realisasi capaian tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Rasio Capaian pada tahun ke-

5

1

2

3

SPM 1

Pelayanan pencegahan pencemaran air

100

20

40

60

80

100

40

60

200

250

2

Pelayanan

100

20

40

60

80

100

40

60

200

250

100

20

40

60

80

100

20

50

100

125

100

20

40

60

80

100

40

60

200

250

Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 3

Pelayanan Informasi Status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

4

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

III-1

4

5

BAB III

dan/perusakan lingkungan hidup IKK 1

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

100

20

40

60

80

90

2

Penegakan hukum lingkungan

80

40

50

60

70

80

Indikator Lainnya 1

Pelayanan penilaian dan persetujuan dokumen lingkungan

80

80

80

80

80

80

80

80

2

Monitoring dan evaluasi penerapan pelaksanaan dokumen lingkungan

90

15

30

60

70

90

15

30

3

Penataan pengendalian pencemaran lingkungan 60

48

50

52

55

60

48

50

70

50

55

60

65

70

50

55

50

30

35

40

45

50

30

35

-

Air

-

Udara

-

B3

4

Cakupan pemahaman stakesholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

80

40

50

60

70

80

40

50

5

Cakupan kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan

80

40

50

60

70

80

40

50

6

Cakupan data dan informasi kualitas

100

40

60

70

80

100

40

60


III-2

BAB III

lingkungan dan sumber daya alam 7

Cakupan kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3

80

40

50

60

70

80

40

50

8

Cakupan Perusahaan yang telah memiliki sistem pengolahan limbah

80

40

50

60

70

80

40

50

9

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Persampahan

80

40

50

60

70

80

40

50

10

Cakupan Operasional Pengolahan Persampahan

100

20

40

60

80

100

20

40

11

Cakupan sekolah yang berwawasan lingkungan

80

40

50

60

70

80

40

50

12

Cakupan penataan kota untuk pencapaian adipura

80

20

40

50

70

80

20

40

Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLH Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20112015

III-3

BAB III

No.

Aspek Kajian

Capaian Kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi Internal

Eksternal

(kewenangan BLH)

(di luar kewenangan BLH)

Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008

SDM, sarana dan prasarana

Kesadaran penanggungjawab kegiatan usaha masih rendah






Kurangnya Bimtek

Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008 dan….

SDM, sarana Kurang pahamnya dan prasarana, masyarakat pengadu anggaran

Permasalahan pelayanan

SPM 1

Pelayanan pencegahan pencemaran air

2

Pelayanan

Masih dalam pemenuhan target

Pencegahan Pencemaran udara

dari

sumber

tidak

bergerak 3

Pelayanan Informasi Status kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk

produksi biomassa 4

Pelayanan tindak

lanjut

pengaduan masyarakat akibat

Sudah berjalan

adanya

dugaan pencemaran dan/perusakan lingkungan


III-4

BAB III

hidup IKK 1

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

Belum optimal

Dokumen Amdal yang sudah disetujui

SDM

Terlambatnya proses persetujuan dokumen oleh Pemprov

2

Penegakan hukum lingkungan

Belum efektif

Peraturan perundangundangan bidang LH

PPLHD, PPNS, anggaran

Tumpang tindih kewenangan penyidikan, kewenangan terbatas

Kapasitas konsultan dokumen lingkungan

Indikator Lainnya 1

Pelayanan penilaian dan persetujuan dokumen lingkungan

Sudah berjalan

Permen LH No. 13 dan 14 tahun 2010


2

Monitoring dan evaluasi penerapan pelaksanaan dokumen lingkungan

Sudah berjalan

Dokumen lingkungan yang sudah disahkan

Sarana dan prasarana, anggaran

3

Penaatan pengendalian pencemaran lingkungan:

Sudah berjalan

UU No. 32 tahun 2009, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 41 Tahun 1999, PP 18 jo 865 Tahun 1999



Belum efektif

Peraturan perundang-


Kesadaran penanggungjawab

- Air - Udara - B3

4

Cakupan pemahaman


-

III-5

BAB III

stakesholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

undangan bidang LH

kegiatan usaha masih rendah

5

Cakupan kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan

Sudah berjalan




6

Cakupan data dan informasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam

Sudah berjalan



Kapasitas konsultan dokumen lingkungan

7

Cakupan kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3

Sudah berjalan



-

8

Cakupan Perusahaan yangtelah memiliki sistem pengolahan limbah

Sudah berjalan




9

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Persampahan

Sudah berjalan



Kurang pahamnya masyarakat tentang bahaya buang sampah sembarangan

10

Cakupan

Belum

Dokumen lingkungan

Sarana dan


-

III-6

BAB III

Operasional Pengolahan Persampahan

efektif

yang sudah disahkan

prasarana, anggaran

11

Cakupan sekolah yang berwawasan lingkungan

Sudah berjalan

SKB 2 Menteri (LH dan Diknas) mengenai PLH

SDM, kurangnya materi PLH (isu lokal dan isu global)

12

Cakupan penataan kota untuk pencapaian adipura

Belum optimal



Penyusunan kurikulum berada di bawah kewenangan Disdikbud

-

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI BUPATI TERPILIH Visi Bupati Dharmasraya terpilih periode tahun 2010-2014 adalah : Program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, menyadari sepenuhnya bahwa peran dan fungsi dimasa yang akan datang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat kabupaten untuk mengatasi masalah pengelolaan yang timbul akibat kebutuhan ekonomi masyarakat disisi lain dalam pengelolaan dimaksud masyarakat harus menyadari bahwa dampak pengelolaan yang tidak sesuai aturan dapat mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Untuk menjalankan peran penting, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memiliki visi ”MENUJU DHARMASRAYA SADAR LINGKUNGAN 2015”. Dilandasi dengan pemikiran diatas maka selayaknya Badan Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang diberikan Bupati Dharmasraya yaitu memberikan pelayanan pengelolaan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut di nyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era reformasi ini, yaitu “Dharmasraya Bersemi” dengan menitik beratkan pembangunan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam

UU.Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan

Hidup.


III-7

BAB III

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan terdapat 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Meningkatkan kemempuan aparatur pengelola Lingkungan Hidup yang profesional 2. Mewujudkan kesadaran Lingkungan dan penegakan hukum 3. Mengembangkan kajian dampak Lingkungan 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan Lingkungan Dalam mempercepat tercapainya misi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk kegiatan Lingkungan Hidup yaitu : 1. Melaksanakan kebijakan umum bidang Lingkungan Hidup antara lain kegiatan yang dilakukan adalah mensosialisasikan peraturan perundang-undanngan, peraturan pemerintah dan termasuk peraturan daerah di bidang Lingkungan Hidup. 2. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran 3. Pendukung Operasional Laboratorium 4. Inventarisasi dan Pembinaan Adminitrasi lingkungan kegiatan dan usaha 5. Pembinaan sekolah berwawasan Lingkungan. 6. Dharmasraya menuju Adipura 7. Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup 8. Penyusunan data SLHD Dalam visi tersebut tercantum kata “Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahtaraan Masyarakat”. yang terkait langsung dengan tugasdan fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang dijabarkan dalam misi ke-2, yaitu Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran.

Adapun strategi yang akan diterapkan oleh Bupati Dharmasraya, adalah : 1. Peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan; 2. Peningkatan penegakan hukum lingkungan;


III-8

BAB III

3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap makna penting bagi kualitas kelangsungan lingkungan; 4. Pembangunan tradisi dan budaya peduli lingkungan sejak dini; 5. Pengelolaan limbah melalui pengolahan, daur ulang, komposting, dan konversi energi; 6. Penghijauan kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain; 7. Pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau. Dengan berdasarkan pada visi, misi, dan strategi Bupati terpilih periode Tahun 2010-2014, maka lingkungan hidup merupakan salah satu komponen pembangunan penting yang perlu dijabarkan oleh BLH, sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan, dengan menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang lebih tajam dan terarah. 3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dengan menggunakan metode SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat) sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut : Tabel 3.3.1 Analisis SWOT Internal

Eksternal

Kekuatan

Peluang

1. Luasnya wilayah Kabupaten Dharmasraya;

1. Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan;

2. Memadainya keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam;

2. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan;

3. Adanya perda; 4. Adanya struktur organisasi BPLH; 5. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi;

3. Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLH dan LP lainnya; 4. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;

6. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian);

5. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain;

7. Adanya program dan kegiatan pengelolaan

6. Adanya peraturan perundang-undangan bidang


III-9

BAB III

lingkungan yang rutin (sosialisasi, pemantauan, pengawasan, monev).

lingkungan hidup.

Kelemahan

Ancaman

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;

1. Makin kompleksnya isu lingkungan global yang makin kompleks;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan; 2. Alih fungsi lahan yang meningkat; 3. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;

3. Belum optimalnya koordinasi;

4. Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

4. Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha;

5. Belum adanya perencanaan perlindungan dan

5. Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang;

pengelolaan LH yang komprehensif; 6. Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS;

6. Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA;

7. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan perda;

7. Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan;

8. Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan.

8. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan bidang LH; 9. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang LH.

Melalui metode SWOT sebagaimana dalam Tabel 3.3.1, maka disusun isu-isu strategis BLH sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum; b. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai; c. Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH;


III-10

BAB III

d. Pengembangan sistem informasi lingkungan berbasis GIS untuk memudahkan evaluasi; e. Peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan; f. Pengembangan metode evaluasi pelaksanaan program; g. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; h. Optimalisasi penegakan hukum; i. Pencarian dana dari sumber lain secara aktif; j. Koordinasi dan kemitraan yang intensif; k. Penyusunan produk hukum di bidang lingkungan hidup; l. Pengembangan penyelenggaraan sosialisasi.


III-11

BAB IV

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup a. Visi Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya adalah : ”MENUJU DHARMASRAYA SADAR LINGKUNGAN 2015”

b. Misi Adapun Misi dari BLH Kabupaten Dharmasraya adalah : 1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang profesional; 2. Mewujudkan kesadaran lingkungan dan penegakan hukum; 3. Mengembangkan kajian dampak lingkungan; 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

IV - 1 Restra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya 20102015

BAB IV

NO

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

1

Meningkatkan

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(3)

pelayanan

prima

Persentase capaian

kualitas aparatur

dibidang lingkungan

SPM Bidang

dalam pelayanan

hidup;

Lingkungan Hidup

Meningkatkan

Kesadaran

Cakupan kelompok

kualitas

masyarakat

lingkungan hidup

stakesholder

50

60

70

80

90

0

1

1

2

3

2

3

4

5

5

60

70

75

80

85

0

0

1

2

3

lingkungan hidup 2

dan dalam

pengelolaan

masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup

lingkungan hidup ketaatan

pelaku

kegiatan

terhadap

aturan

bidang

Cakupan Perusahaan taat terhadap aturan lingkungan hidup

lingkungan hidup; 3

Meningkatkan kualitas

Data dan informasi

Persentase

lingkungan hidup

kelengkapan data

data/informasi

lingkungan

bidang lingkungan hidup 4

Meningkatkan

pemulihan

terhadap

Penataan

kerusakan

dan

lingkungan

pencemaran lingkungan

kawasan

hidup.

lindung

hidup

dan

Cakupan Penambahan tutupan

vegetasi

di

berfungsi

konservasi sumber

daya

alam.


BAB IV

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi yang dilakukan BLH Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai sasaran antara lain : 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur; 2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa sosialisasi lingkungan hidup kepada stakesholder terkait baik keatas (pengambil kebijakan) dan kebawah (masyarakat dan pelaku kegiatan); 3. Melaksanakan penataan terhadap pelaku kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup; 4. Meningkatkan program dan kegiatan yang mengarah terhadap pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

5. Meningkatkan kualitas data base lingkungan hidup.


BAB V

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya BLH menetapkan beberapa program yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan BLH tahun 2011-2015 tercantum dalam Tabel 5.1.


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

(4)

(3) 1

8

1

(5)

8

1

16

Meningkatkan ketersediaan Persentase fasilitas dan Pelayanan Prima capaian SPM kualitas di bidang Bidang Lingkungan aparatur lingkungan hidup Hidup lingkungan hidup

8

1

Tahun-4

Tahun-5

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Cakupan difasilitasinya pengaduan masyarakat

0

0

0

0

0

2

8,000,000

4

12,000,000

6

22,000,000

12

42,000,000

BLH

Dharmasraya

Persentase dukungan pemantauan kualitas lingkungan dan pelaksanaan SPM

60

70

50,000,000

75

60,000,000

80

80,000,000

85

85,000,000

90

90,000,000

90

365,000,000

BLH

Dharmasraya

Cakupan titik pantau kualitas lingkungan (air sungai dan udara)

6

9

50,000,000

11

55,000,000

25

70,000,000

25

80,000,000

25

90,000,000

95

345,000,000

BLH

Dharmasraya

Pengembangan kajian mutu lingkungan hidup

Cakupan kajian mutu kelas sungai di Kabupaten Dharmasraya

0

0

0

0

0

0

0

2

40,000,000

3

70,000,000

5

110,000,000

BLH

Dharmasraya

Pengukuran emisi sumber tidak bergerak dan udara ambient di sekitar industri

Cakupan titik pantau pengukuran emisi tidak bergerak dan udara ambient disekitar industri

0

0

0

0

0

0

0

4

80,000,000

4

100,000,000

8

180,000,000

BLH

Dharmasraya

Persentase kelegkapan srana dan prasarana pengendalian

50

55

1,000,000,000

60

1,200,000,000

70

1,300,000,000

75

1,500,000,000

80

2,000,000,000

80

7,000,000,000

Data kerusakan tanah untuk produksi biomassa

0

0

0

0

0

2

15,000,000

4

30,000,000

6

50,000,000

12

95,000,000

BLH

Dharmasraya

berfungsinya alat pengolahan persampahan

0

0

0

0

0

0

0

1

300,000,000

1

300,000,000

2

600,000,000

BLH

Sitiung V

Persentase peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dala mengelola sampah

0

0

0

0

0

0

0

60

50,000,000

75

65,000,000

75

115,000,000

BLH

Dharmasraya

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

19

Program peningkatan kualitas akses informasi SDA & LH Inventarisasi perusakan Sumber Daya Alam dan Lahan

1

Tahun-3

(2011)

(8)

Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran 1

Tahun-2

(7)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

8

Tahun-1

(6)

Pendukung operasional laboratorium

1

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

43 Program Penataan Lingkungan Hidup

Kegiatan Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

1

Indikator Kinerja Program (outcome)dan Kegiatan Output

Program pengembangan kinerja persampahan Operasional pengolahan persampahan

Bimbingan teknis pengelolaan persampahan

1

8

1

15

Program pengembangan kinerja persampahan Jumlah kelompok masyarakat peduli sampah

0

0

0

0

0

1

9,000,000

4

35,000,000

6

55,000,000

11

99,000,000

BLH

Dharmasraya

Persentase penyatuan persepsi dan pemahaman stakesholder dala pengelolaan lingkungan hidup berbasis ADIPURA

0

0

0

20

5,000,000

55

35,000,000

70

45,000,000

75

55,000,000

80

140,000,000

BLH

Dharmasraya

0

1

20,000,000

1

25,000,000

2

30,000,000

2

45,000,000

3

60,000,000

9

160,000,000

BLH

Dharmasraya

Cakupan pengawasan kegiatan yang menghasilkan bahan perusak ozon

0

0

0

0

0

0

0

2

50,000,000

3

70,000,000

7

120,000,000

BLH

Dharmasraya

Sosialisasi peraturan lingkungan hidup

Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan lingkungan hidup

45

0

0

50

20,000,000

60

30,000,000

75

45,000,000

85

60,000,000

85

155,000,000

BLH

Dharmasraya

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Cakupan perusahaan yang melakukan pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah

4

4

35,000,000

4

40,000,000

5

50,000,000

5

60,000,000

8

70,000,000

26

255,000,000

BLH

Dharmasraya

Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3

Cakupan kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3

5

0

0

0

0

15

10,000,000

25

30,000,000

35

45,000,000

35

85,000,000

BLH

Dharmasraya

Pembinaan pemanfaatan limbah

cakupan kegiatan/usaha yang memanfaatkan limbah kegiatan menjadi biogas

0

0

0

0

0

0

0

1

35,000,000

2

60,000,000

3

95,000,000

BLH

Dharmasraya

Pembinaan CSR Perusahaan

Persentase pelaksanaan pembinaan CSR perusahaan

0

0

0

0

0

0

0

2

25,000,000

4

45,000,000

6

70,000,000

BLH

Dharmasraya

Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan agroindustri dan pertambangan non galian C

Cakupan perusahaan yang telah dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup

0

0

0

0

0

0

0

4

40,000,000

6

75,000,000

10

115,000,000

BLH

Dharmasraya

Inventarisasi dan pembinaan administrasi lingkungan usaha dan/atau kegiatan

Cakupan kegiatan yang memiliki izin lingkungan

0

11

25,000,000

18

30,000,000

25

35,000,000

30

40,000,000

35

45,000,000

119

175,000,000

BLH

Dharmasraya

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1

8

1


Kesadaran Cakupan masyarakat dan kelompok stakesholder masyarakat yang dalam peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hidup

Dharmasraya menuju Adipura

Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA) 1

8

1

16


Perlindungan Ozon dalam rangka pencegahan perubahan iklim

1

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Ketaatan pelaku Cakupan kegiatan perusahaan yang terhadap aturan taat terhadap bidang aturan lingkungan lingkungan hidup hidup

8

1

16


1

8

1

19

Meningkatkan ketersediaan data dan Data dan Persentase informasi informasi kelengkapan data bidang lingkungan hidup lingkungan lingkungan hidup

Program peningkatan kualitas akses informasi SDA & LH Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup Daerah

Persentase kelengkapan data SLHD

Penyusunan Profil Kehati Kabupaten Dharmasraya

Persentase data KEHATI

Fasilitasi Penyusunan MIH

1

8

1

60

20,000,000

75

40,000,000

80

60,000,000

90

85,000,000

90

205,000,000

BLH

Dharmasraya

0

0

0

0

75

60,000,000

80

75,000,000

90

85,000,000

90

220,000,000

BLH

Dharmasraya

45

0

0

0

0

60

10,000,000

75

40,000,000

90

75,000,000

90

125,000,000

BLH

Dharmasraya

Persentase difasilitasinya pembahasan KLHS Dokumen Perencanaan Daerah

0

0

0

0

0

0

0

70

45,000,000

80

60,000,000

80

105,000,000

BLH

Dharmasraya

Fasilitasi Pembentukan KOMDA

Persentase Fasilitasi Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Daerah

0

0

0

0

0

50

15,000,000

75

45,000,000

100

60,000,000

100

120,000,000

BLH

Dharmasraya

Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama Pengelolaan DAS Batang Hari

Persentase fasilitasi koordinasi sekretariat bersama

0

0

0

0

0

30

20,000,000

50

35,000,000

75

50,000,000

75

105,000,000

BLH

Dharmasraya

Workshop program dan kegiatan lingkungan hidup

Persentase tersosialisasikan ke masyarakat mengenai program lingkungan hidup

0

0

0

0

0

30

10,000,000

50

30,000,000

75

45,000,000

75

85,000,000

BLH

Dharmasraya

Cakupan rehabilitasi lahan kritis daerah tangkapan sungai

0

0

0

0

0

0

0

2

100,000,000

4

200,000,000

6

300,000,000

BLH

Dharmasraya

Pengembangan ekowisata dan kegiatan Taman Terbuka Hijau

Persentase pembangunan ekowisata dan taman terbuka hijau

0

0

0

0

0

0

0

60

200,000,000

100

300,000,000

100

500,000,000

BLH

Dharmasraya

Pengembangan Budaya Kearifan Lokal dalam Penataan Lingkungan

Cakupan daerah-daerah konservasi lingkungan

0

0

0

0

0

0

0

1

40,000,000

2

60,000,000

3

100,000,000

BLH

Dharmasraya

Cakupan kebijakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan

0

0

0

0

0

1

10,000,000

2

25,000,000

2

30,000,000

5

65,000,000

BLH

Dharmasraya

Rehabilitasi lahan kritis daerah tangkapan sungai

1

0


Meningkatkan Pemulihan Cakupan penataan terhadap penambahan lingkungan dan kerusakan dan tutupan vegetasi konservasi pencemaran di kawasan sumber daya lingkungan hidup berfungsi lindung alam

8

0

Persentase Data MIH

Fasilitasi dan pengawasan KLHS Dokumen Perencanaan

1

45

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

BAB VI

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BLH yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BLH dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud ditampilkan dalam Tabel 6.1.

No.

Indikator

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD

Target capaian setiap tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Persentase capaian SPM

0

60

70

75

80

85

85

2

Cakupan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup

0

1

1

1

1

1

5

3

Cakupan perusahaan yang taat terhadap aturan lingkungan hidup

4

4

5

5

5

6

6

4

Persentase kelengkapan data/informasi lingkungan

45

60

70

75

85

90

90

5

Cakupan penambahan tutupan vegetasi di kawasan lindung

0

0

0

1

1

1

3

(1)


VI-1

BAB VI


VI-2

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJM

Target Capaian Satiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

No

Indikator

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Persentase capaian SPM

0

60

70

75

80

85

85

2

Cakupan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup

0

1

1

1

1

1

5

3

Cakupan perusahaan yang taat terhadap aturan lingkungan hidup

4

4

5

5

5

6

6

4

Persentase kelengkapan data/informasi lingkungan

45

60

70

75

85

90

90

5

Cakupan penambahan tutupan vegetasi di kawasan lindung

0

0

0

1

1

1

3

RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN

Recommend Documents