KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015

RKPD TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN DHARMASRAYA PULAU PUNJUNG, 2014

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 1) 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 1) 23. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 (Benta Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 3 Bupati adalah Bupati Dharmasraya. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015. 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut dengan SKPD. 7 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015. 8 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015 adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD Tahun 2015. 9 Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya. Pasal 2 Maksud dan Tujuan Ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan. (2) Instrumen untuk menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dharnasraya Tahun Anggaran 2015. (3) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan (SKPD). Pasal 3 (1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 terdiri atas satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 20102015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011, (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rancangan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2015, yang termasuk dalam arah kebijakan umum, tema, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. (3) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD Tahun 2015);

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dimana RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 untuk periode pelaksanaan tahun 2015. Penyusunan RKPD ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Adapun dokumen perencanaan yang diamanatkan untuk daerah terdiri dari: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3. Rencana Strategis (Renstra) SKPD 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 5. Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dari 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut di atas, hanya RPJPD yang belum ditetapkan melalui peraturan daerah, namun telah disusun sejak tahun 2012 dan sedang menunggu proses pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen RPJPD ini dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan maupun penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya. Tahapan dan proses penyusunan RKPD ini telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaannya, secara umum proses dan tahapan penyusunan RKPD ini telah sesuai dengan proses dan tahapan yang diatur dalam permendagri tersebut yang dimulai dengan rancangan awal RKPD, diikuti oleh rancangan Renja SKPD, rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dimulai dari tingkat nagari hingga tingkat kabupaten, maupun Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD, selanjutnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

I-1

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan proses penetapan RKPD melalui peraturan Bupati dan diikuti dengan proses penyempurnaan/ perbaikan rancangan Renja SKPD serta verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda, selanjutnya Renja SKPD yang telah diverifikasi dilakukan pengesahan oleh Bupati serta dilanjutkan dengan penetapan renja SKPD oleh kepala SKPD yang mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut : Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

Dalam perjalanan pelaksanaan proses penyusunan RKPD maupun Renja SKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri 54/2010 ini masih terkendala oleh beberapa hal diantaranya : masih kurangnya ketersediaan data yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja pemerintah daerah sehingga sulit untuk mengukur perkembangan kinerja dari tahun ke tahun, rancangan awal renja SKPD oleh beberapa SKPD masih belum utuh dalam penyajian sistematikanya, belum dijadikannya standar pelayanan minimum (SPM) sebagai acuan dasar dalam pemberian pelayanan dasar, serta perlunya meningkatkan koordinasi dan sinergi pada hal-hal yang bersifat lintas sektoral, lintas bidang dan lintas wilayah. Apabila beberapa titik kelemahan dalam penyusunan ini dapat diminimalisir maka Dharmasraya akan mampu melaksanakan target pembangunan secara efektif dengan anggaran yang efisien sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Harapan untuk tetap menjadi salah satu daerah yang mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dan adaya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga dapat diwujudkan.


I-2

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Mengingat RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 untuk tahun kelima, maka hal utama yang perlu diperhatikan adalah hasil evaluasi yang telah dilaksanakan yaitu berupa pencapaian target RPJMD serta memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum berjalan secara optimal atau belum mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 ini akan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015 serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015. Dengan kata lain program dan kegiatan yang ada pada perencanaan anggaran tidak ada yang diluar program dan kegiatan yang telah tercantum dalam RKPD Tahun 2015, begitupun dalam pencantuman indikator kinerja program/kegiatan RKPD maupun Renja SKPD juga menjadi pedoman utama dalam proses pengganggaran selanjutnya. 1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;


I-3

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.

1.3.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 untuk tahun kelima. Selain RPJMD, RKPD Kabupaten Darmasraya Tahun 2015 juga memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah Kabupaten Dharmasraya sendiri, dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Barat maupun nasional, diantara dokumen perencanaan yang terkait adalah sebagai berikut : - RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 - Rancangan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025 (dalam proses perda) - Midterm Review RPJMD Kabupaten Dharmasraya - Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dharmasraya (MP3ED) Tahun 2012-2025 - Analisis komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya - Buku Putih Sanitasi Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Dharmasraya - Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Dharmasraya - Dokumen tingkat provinsi : RPJMD Provinsi Sumatera Barat, MP3ESB Tahun 2012-2025, Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 untuk penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 - Dokumen Nasional : RKP Nasional Tahun 2015, RPJP Nasional, MP3EI dan MP3KI RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, selain mempedomani RPJMD juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, baik dokumen yang bersifat/ tergolong rencana strategis (strategic plan) maupun rencana aksi (action plan)


I-4

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya lainnya, maka disini RKPD lebih berfungsi sebagai “dokumen rencana aksi paling handal”, maka tak ideal apabila dokumen perencanaan lainnya dapat terlaksana tanpa dilebur secara terintegrasi menjadi satu dokumen perencanaan daerah tahunan yang disebut dengan RKPD.

1.4.

SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran umum kondisi daerah dijelaskan berdasarkan 4 aspek 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


I-5

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Selain itu mencakup pula realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.1 dan 2.3.2 yaitu isu strategis daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dan provinsi dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPKD kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2015. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 3.2

Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


I-6


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD. 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran RKPD tahun 2015 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2 Prioritas dan Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2015 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun 2015, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI

PENUTUP Mengemukakan penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun 2015.


I-7

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 1.5.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai: a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015 b. Menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD c. Pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015 serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 adalah sebagai alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Tujuan penyusunan RKPD ini juga untuk meningkatkan peran Stakeholders, bukan hanya pemerintah, tapi juga peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan melalui upaya publikasi dan peningkatan transparansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga capaian hasil pembangunan daerah.


I-8


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran umum kondisi daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri ini. Data dan informasi gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya terkait pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilihat meliputi: 1) Aspek Geografi dan Demografi, 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, 3) Aspek Pelayanan Umum, dan 4) Aspek Daya Saing Daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Kondisi geografi daerah Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 0o47’7”- 1o41’56” Lintang Selatan dan 101o9’21’’-101o54’27” Bujur Timur. yang berada pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau dan dilewati oleh Jalur Lintas Tengah Sumatera. Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan : a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,


II -1

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yang dilakukan dengan meggunakan pemetaan digitasi citra spot 5 maka Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Maskipun secara legalitas, luas Kabupaten Dharmasraya terjadi perbedaan dengan aturan sebelumnya, baik UndangUndang Nomor 38 Tahun 2003 ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009. Namun penggunaan angka luas wilayah pada RTRW ini ini butuh sinkronisasi dengan wilayah yang lebih besar dan penyatuan persepsi. Karena secara fakta dalam data statistik baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, maupun daerah kab/kota lain di Sumatera Barat sampai saat ini masih belum menggunakan luas wilayah yang telah tercantum di dalam RTRW. Secara administrasi, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari, dan 260 jorong. Namun demikian luas wilayahnya juga beragam, dilihat dari tabel di bawah, ada 2 (dua) kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Pulau Punjung. namun dilihat dari jumlah nagari dan jorong, Kecamatan Asam Jujuhan memiliki jumlah wilayah administrasi terbanyak, terdiri dari Nagari yaitu 7 (tujuh) nagari dengan 32 jorong. Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Nagari dan Jumlah Jorong Kabupaten Dharmasraya No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuhan Koto Baru Koto Salak Tiumang Padang Laweh Sitiung Timpeh Pulau Punjung IX Koto Jumlah

Luas wilayah (Ha) 47,63

Jumlah Nagari

Jumlah jorong

4

24

488,19 257,72 251,35 464,39 129,18 59,76 87,68 237,93 482,5 454,8 2.961,13

5 7 4 5 4 4 4 5 6 4 52

22 32 26 27 17 17 22 21 31 21 260

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 .


II -2

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kondisi dan Topografi wilayah Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan Ketinggian dari 82 m dpl dan 1.525 m32 dpl. Ketinggian terendah berada di wilayah Kecamatan IX Koto dan Ketinggian tertinggi berada di rangkaian Bukit Barisan yang melewati daerah Kabupaten Dharmasraya. Ditinjau dari segi proporsi pola ruang, Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah yang memiliki kawasan budidaya yang besar di Sumatera Barat, yaitu dengan kawasan budidaya 274.921 Ha (92,84%), dan hanya sebesar 21.192 Ha (7,61%) luas kawasan lindung dari 296.113 Ha total luas daerah Kabupaten Dharmasraya. Tabel 2.2 Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Luas Kawasan Lindung No

Luas Kawasan Budidaya

Luas Wilayah

Nama Wilayah (Ha)

%

(Ha)

%

(Ha)

262.797

45.35%

579.495

Kabupaten 1

Pesisir Selatan

316.698

54.65%

2

Solok Selatan

147.020

43.94%

187.600

56.06%

334.620

3

Dharmasraya

21.192

7.16%

274.921

92.84%

296.113

4

Solok

174.631

46.72%

199.169

53.28%

373.800

5

Limapuluh Kota

113.390

33.80%

222.040

66.20%

335.430

6

Agam

47.631

21.34%

175.529

78.66%

223.160

7

Padang Pariaman

42.326

31.84%

90.623

68.16%

132.949

8

Tanah Datar

37.958

28.41%

95.642

71.59%

133.600

9

Pasaman

190.879

42.92%

253.884

57.08%

444.763

10

Pasaman Barat

78.264

23.10%

260.513

76.90%

338.777

11

Sijunjung

117.011

37.37%

196.069

62.63%

313.080

12

Mentawai

195.632

32.54%

405.503

67.46%

601.135

3.179

55.15%

2.585

44.85%

5.764

2.524

100.00%

2.524

Kota 1

Solok

2

BukitTinggi

3

Padang

4

Padang Panjang

5

Pariaman

6

Payakumbuh

295

7

Sawahlunto

294

Jumlah (Ha)

1.516.593

29.860

42.97%

39.636

57.03%

69.496

333

14.48%

1.967

85.52%

2.300

7.336

100.00%

7.336

3.67%

7.748

96.33%

8.043

1.08%

27.051

98.92%

27.345

-

35,86%

2.713.137

64,14%

4.229.730

Sumber: Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031


II -3


Ditinjau dari tabel di atas, maka berdasarkan luas maupun persentase kawasan budidaya Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan rata-rata kab/kota di Sumatera Barat yang hanya 64,14%, maka hal ini memberikan peluang yang besar untuk menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya Kabupaten Dharmasraya, baik untuk pertanian, pertambangan maupun sektor lainnya. Adanya perubahan penggunakan lahan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 hingga 2013 dapat diamati pada tabel 2.3 sebagai berikut : Tabel 2.3 Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan Tahun 2013 2010 No

Penggunaan Tanah

a

Lahan Bukan Pertanian

b

Lahan Pertanian

1 2 3

Ladang/ Huma

4

Luas lahan (Ha)

2013 Persentase

Luas lahan (Ha)

Persentase

Perubahan (ha)

29.836

10,08%

42.332

14,30%

12.496

266.277

89,92%

253.781

85,70%

(12.496)

Sawah

9.278

3,13%

7.984

2,70%

(1.294)

Tegal

18.832

6,36%

24.280

8,20%

5.448

600

0,20%

973

0,33%

373

Penggembalaan

1.614

0,55%

917

0,31%

(697)

5

Sementara Tidak Diusahakan

69.590

23,50%

8.425

2,85%

(61.165)

6

Hutan Rakyat

46.433

15,68%

59.086

19,95%

12.653

7

Perkebunan

117.135

39,56%

149.752

50,57%

32.617

8

Tambak

9

Empang

180

0,06%

10

Lainnya

2.615

0,88%

10.348

3,49%

7.733

296.113

100%

296.113

100%

-

Jumlah/Total

(180)

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka 2011 dan Dharmasraya Dalam Angka 2014

Dalam kurun waktu 2010 sampai 2013 terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam penggunaan lahan, yaitu berkurangnya lahan pertanian secara keseluruhan seluas 12.496 ha atau proporsinya turun dari 89,92% di tahun 2010 menjadi 85,70% di tahun 2013, diantaranya karena berkurangnya luas sawah, turunnya luas penggembalaan padang rumput serta hilangnya empang. Namun perubahan positif justru terjadi pada luas lahan perkebunan yang naik dari 117.135 ha menjadi 149.752ha atau naik sekitar 32.617 ha. Adanya perubahan luas lahan perkebunan ini disebabkan oleh adanya pertambahan luas lahan perkebunan terutama komoditi sawit dan karet, baik oleh perkebunan rakyat serta perkebunan besar yang masuk berinvestasi ke Kabupaten Dharmasraya, sebagian lagi kenaikan jumlah lahan perkebunan ini juga karena adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan perkebunan oleh masyarakat.


II -4

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya memiliki sumber daya air yang cukup melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 60 buah. Diantara sungai-sungai tersebut kabupaten Dharmasraya dialiri oleh Sungai Batang Hari yang menjadi salah satu sumber air untuk irigasi yang diharapkan mampu untuk mengairi sebagian besar areal sawah di Kabupaten Dharmasraya, untuk perikanan, serta berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber energi listrik (PLTMH). Tabel 2.3 berikut ini menggambarkan beberapa sungai yang telah dimanfaatkan, yaitu : Tabel 2.3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya

Pulau Punjung Pulau Punjung

Panjang (km) 50,00 18,00

Lebar (m) 90,00 20,00

Dalam (m) 2,75 1,00

Kecepatan (m/dt) 1,000 0,450

Pulau Punjung

8,00

6,00

0,80

0,650

No

Nama Sungai

Kecamatan

1 2

Batang Hari Batang Piruko

3

Batang Neli

Keterangan Untuk irigasi Sumber air BPAM Koto Baru Sumber air BPAM Pulau Punjung

Sumber: Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.1.2 Potensi Pengembangan wilayah Banyaknya potensi sumber daya alam yang masih bisa digali dan dikembangkan serta adanya perkembangan pembangunan yang cukup pesat tentunya ini membawa pengaruh terhadap dampak yang akan terjadi untuk masa mendatang, khususnya tahun perencanaan 2015 : 1. Peluang Perkembangan Pertanian a. Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah Perkembangan pertanian tanaman pangan merupakan subsektor yang memiliki tantangan dan permasalahan yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan subsektor lain. Alih fungsi lahan sawah yang sudah terjadi, baik untuk dijadikan kebun maupun peruntukan lainnya yang “berlomba” dengan kegiatan cetak sawah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 ini mesti mendapatkan perhatian khusus. Pentingnya mempertahankan lahan yang ada serta terus melakukan cetak sawah ini dalam rangka ikut serta dalam rangka mempertahankan swasembada beras nasional.secara lokal, dilihat dari produksi padi yang dihasilkan, Dharmasraya saat ini sudah berhasil menjadi daerah yang berswasembada beras. b. Pengembangan pertanian perkebunan Perkebunan merupakan salah satu sektor primadona di Kabupaten Dharmasraya. 2 (dua) komoditi utama yang sedang berkembang pesat di Dharmasraya adalah tanaman karet dan kelapa sawit. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 luas kedua komoditi ini mengalami perubahan positif, baik dilihat dari luas lahan, produksi, maupun produktivitasnya


II -5

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya c. Pengembangan pertanian tanaman buah dan sayuran (hortikultura) Pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan seperti durian, manggis, dan duku berpotensi untuk dikembangkan mengingat pasar yang terbuka, produk yang spesifik dan memiliki input pertanian yang kecil. Pengembangan komoditi ini dapat mempertahankan fungsi konservasi lahan. Kabupaten Dharmasaraya telah mengarahkan pengembangan area perkebunan hortikultura manggis seluas 75 Ha di Kecamatan Silago, durian seluas 75 Ha di nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, dan Salak seluas 30 Ha di Kecamatan Koto Salak. Peluang pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan terutama pada kawasan berfungsi penyangga dan relatif tertinggal seperti di kawasan Silago. d. Peluang Perkembangan Pertambangan Pada sektor pertambangan terdapat beberapa bahan galian yang ada di Kabupaten Dharmasraya, diantaranya batubara, bitumen padat, emas sekunder, biji besi, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, mangan, dan tanah liat. Potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.4 Potensi Sumber Daya Hipotetik Batu Gunung Kabupaten Dharmasraya No 1

2

3

Potensi Hipotetik Batu Gunung

Batu Bara

Bijih Besi

Lokasi Sebaran Gunung Medan Bukit Pintu Bukit Gadang Gunung Hulubanai Gunung Mangantai Bkt. S. Mujung Bkt. Ambacang Bkt. Bulangan Asam Jujuhan Luas Areal (Ha) Sumber Daya (MT) Cadangan Layak Umur Tambang (MT) Tambang/Miniable Kalori (Kcal/kg) Padang laweh Luas Areal (Ha) Sumber Daya (MT) Cadangan Layak Umur Tambang (MT) Tambang/Miniable Kalori (Kcal/kg) Luas Areal (Ha) Sumber Daya (MT) Kalori (Kcal/kg) Asam Jujuhan Luas (Ha) AsamAreal Jujuhan Sumber Daya (MT) Cadangan Layak Umur Tambang Tambang/ Miniable (MT) Fe Total IX Koto Luas Areal (Ha) Sumber Daya (MT)

Satuan M² M² M² M² M² M² M² M²


Potensial 944,1 119,242,200 13,310,000 2,989,300 20,194,900 13,850,800 63,644,000 5,270,900

Keterangan Jutaan Ton

12.254,91 2.911.043 9.545.773 18 Tahun 5000 – 60.000 4.363.6 1.035.000 862.360 10 Tahun 5000 – 6000 4.415 468.000 5000 – 5.500 5.000 8.410.000 24 tahun 61 – 70% 1000 1.160.000

II -6

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya No 4

5

Potensi

Lokasi Sebaran

Satuan

Fe Total Timpeh Luas Areal (Ha) Timpeh Sumber Daya (MT) Mangan Total

Mangan

Potensial

Keterangan

61,4 1000 860.000 40 s/d 48%

Bintumen

Luas Areal (Ha) 1.300 Padang Laweh Sumber Daya (MT) 2.801.176.772 Sumber Daya Minyak Barr 369.966.742 Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten DharmasrayaelTahun 2010

e. Potensi Pengembangan Pariwisata Salah satu potensi wisata yang bisa dikembangkan yaitu wisata sejarah berupa peninggalan candi yaitu, candi padang Roco, Candi Pulau Sawah, Candi Rambahan, Candi Awang Maombiek serta rumah kerajaan di siguntur, Pulau Punjung dan Padang Laweh, potensi objek wisata alam juga terdapat di beberapa wilayah air terjun timbulun indah dan air panas sungai belit. 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Dharmasraya, yaitu banjir, longsor dan pencemaran lingkungan, berikut penjelasannya : - Banjir, lokasinya tersebar di beberapa daerah yaitu : Kec. Timpeh, Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Sitiung, Kec. Padang Laweh, Kec. Koto Salak, dan kec. Pulau Punjung. Adapun aliran sungai yang menyebabkan banjir diantaranya : Sungai Batang Timpeh, Sungai Abai Siat, Sungai Bonjol, dan Sungai Batang Hari. Untuk itu beberapa hal yang perlu dilakukan adalah melalui normalisasi sungai dan pembangunan tanggul - Lokasi rawan longsor di Kabupaten Dharmasraya yaitu: Kecamatan IX Koto, Nagari Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung. Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor Kerawanan sedang dan tinggi terdapat pada kawasan berbukit yang terdapat pada bagian barat dan sebagian timur kabupaten. - kerawanan pencemaran lingkungan pada sungai di Kabupaten Dharmasraya. Adanya aktivitas penambangan liar mengakibatkan adanya baku mutu air raksa telah dilewati terutama pada sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu siginifikan pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Kasus pencemaran lainya juga terjadi di beberapa aliran sungai seperti di Kecamatan Kec. Asam Jujuhan yang disebabkan oleh limbah buangan pabrik.


II -7

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2.1.1.4 Demografi Dilihat dari sisi demografi, salah satu hal yang perlu diangkat yaitu dan berbeda dengan umumnya daerah lain, besarnya jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan, bahkan ini terjadi di setiap kecamatan di Dharmasraya. Rasio jenis kelamin tertinggi ada di kecamatan Asam Jujuhan yaitu sebesar 118 dan yang terkecil ada di Kecamatan IX Koto sebesar 102. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

9.404

8.585

17.989

rasio jenis kelamin 110

11.821

11.055

22.876

5.707

4.832

14.727 7.646

Penduduk No

Kecamatan Laki-laki

1

Sungai Rumbai

2

Koto Besar

3

Asam Jujuhan

4

Koto Baru

5

Koto Salak

6

Tiumang

7

Padang Laweh

8

Sitiung

9

Timpeh

10

Pulau Punjung

11

IX Koto

Perempuan

Jumlah

Luas wilayah

Kepadatan Penduduk

47,63

377,68

107

488,19

46,86

10.539

118

257,72

40,89

14.069

28.796

105

251,35

114,57

7.430

15.076

103

464,39

32,46

5.729

5.365

11.094

107

129,18

85,88

2.835

2.533

5.368

112

59,76

89,83

11.817

11.202

23.019

105

87,68

262,53

6.928

6.532

13.460

106

237,93

56,57

18.570

17.291

35.861

107

482,5

74,32

3.708

3.636

7.344

102

454,8

16,15

92.530

191.422

107

2.961,13

64,64

98.892 Jumlah Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010 di atas, Kecamatan Sungai Rumbai dengan luas wilayah terkecil, namun memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 377 orang/km2, 2 kecamatan lainnya yang tergolong relatif padat dibandingkan kecamatan lain yaitu kecamatan Sitiung dengan 262 jiwa/km, diikuti oleh kecamatan Koto Baru dengan 114 jiwa/km. sedangkan jumlah penduduk terbanyak ada di kecamatan Pulau Punjung dengan 35.861 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk paling sedikit ada di kecamatan Padang Laweh. Digolongkan kepada suku, maka Dharmasraya memiliki beragam suku dan budaya yaitu berasal dari minang, jawa dan juga batak


II -8

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup: a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, b. Fokus kesejahteraan sosial, c. Fokus seni budaya dan olah raga. 2.1.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah, dimana adanya perubahan nilai PDRB setiap tahunnya menggambarkan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2012, nilai PDRB berdasarkan harga berlaku (ADHB) Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,45 triyun, naik menjadi 3,94 trilyun di tahun 2013. Sebagaimana tahun sebelumnya, sektor pertanian masih menjadi primadona yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan sektor selain sektor pertanian bergerak sedikit lebih cepat dibandingkan sektor pertanian Dilihat dari subsektor pembentuk nilai PDRB di sektor pertanian, sub sektor perkebunan lebih berkembang pesat dibandingkan sub sektor lainnya , yaitu tumbuh sekitar 8,45%. Namun disisi lain, sub sektor tanaman pangan & hortikultura belum menunjukkan perubahan yang baik, dan menunjukkan adanya pertumbuhan yang bernilai negatif sekitar -1,30%. Kurang bergairahnya subsektor ini disebabkan adanya alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan lain seperti menjadi lahan kebun maupun untuk perumahan. Hal ini sangat disayangkan mengingat kapasitas sawah yang dialiri oleh irigasi batang jauh cukup lebih luas dibandingkan dengan ketersediaan lahan sawah yang ada. Atau dengan kata lain masyarakat pemilik sawah lebih tertarik untuk menanam tanaman kebun (karet, sawit, kakao) dibandingkan dengan padi, selain itu di beberapa wilayah juga ditemui sawah yang letaknya lebih tinggi dari irigasi yang tersedia. Selain sektor pertanian, 3 (tiga) sektor lain yang cukup berdampak besar dalam menentukan nilai PDRB (diatas 10%) adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dengan nilai kontribusi sebesar 11,67%, 11,59% dan 16,42%, ketiga sektor ini memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu di atas 6%, ini menggambarkan bahwa investasi daerah juga telah berkembang dengan baik.


II -9

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.6 Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2013 Nilai (Milyar Rp) PDRB

Perubahan (%)

2010

2011*

2012**

2013**

2012**

2013**

Atas Dasar Harga Berlaku

2 677.79

3 067.92

3 448.62

3 942.07

12.41

14.31

Atas Dasar Harga Konstan

1 158.56

1 234.38

1 316.14

1 402.40

6.62

6.55

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya * Angka diperbaiki ** Angka sementara

Melihat adanya pertumbuhan negatif pada sub sektor tanaman pangan, ke depan akan menjadi perhatian dan prioritas utama daerah dan harus mampu mengatasi permasalahan utama penyebab turunnya nilai PDRB di sub sektor ini. Karena perhatian untuk subsektor ini tidaklah sedikit, mengingat adanya cetak sawah yang sudah terealisasi 1000 ha, bantuan alat, maupun bantuan benih yang sudah diberikan kepada masyarakat, hal ini perlu dievaluasi kembali permasalahan maupun kendala yang dihadapi di lapangan. Adanya upaya pemerintah untuk merevitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Sekarang sudah terbit PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain aturan tersebut, pengaturan dan pelaksanaan penataan ruang juga perlu dipertimbangkan


II -10


Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB ADHK Tahun 2012 – 2013 Kabupaten Dharmasraya No

LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan

Kontribusi

2010

2013

2010

2013

5,50

5,93

35,37

33,48

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan penggalian

11,21

3,41

6,24

6,06

3.

Industri pengolahan

4,99

5,25

5,72

5,45

4.

Listrik dan air

3,51

5,44

1,04

0,96

5.

Bangunan

7,62

9,01

13,68

14,29

6.

Perdagangan, hotel dan restoran

6,89

6,56

12,76

13,34

7.

Angkutan dan komunikasi

5,62

8,07

6,87

7,24

8.

Keu, persewaan & jasa perusahaan

10,06

6,93

4,14

4,27

9.

Jasa-jasa

6,33

7,31

14,18

14,90

6,51

6,55

100,00

100,00

Total

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

Pada tabel 2.7 terlihat adanya perubahan kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB dari tahun 2010 ke tahun 2013, hal ini menggambarkan perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. dibandingkan dengan tahun 2010 dan tahun 2013, ada 4 sektor yang mengalami penurunan kontribusi PDRB, yaitu sektor pertanian sebesar -1,03. Hal serupa juga terjadi pada 3 sektor lainnya, yaitu sektor pertambangan, sektor industri, serta sektor listrik dan air bersih. Sedangkan 4 sektor lainnya memiliki sedikit peningkatan kontribusi terhadap PDRB berkisar antara 0,09 % sampai dengan 0,53%.

b. Laju Inflasi Dalam analisa angka inflasi, dalam hal ini angka inflasi yag digunakan adalah angka inflasi kota Padang sebagai ibukota provinsi dan angka ini digunakan oleh kab/kota sebagai acuan inflasi provinsi secara keseluruhan, meskipun angka ini secara umum belum dapat mewakili kecenderungan kejadian inflasi sebenarnya kab/kota di Sumatera Barat. Digunakannya angka inflasi kota padang karena belum adanya perhitungan angka inflasi di Kabupaten Dharasraya. Triwulan IV tahun 2013 tercatat angka inflasi sebesar 10,87% (yoy) angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh adanya kenaikan kenaikan harga LPG 12 kg dan tarif tegangan listrik (TTL) yang berdampak pada kenaikan barang hasil industri, selain itu juga tingginya aktivitas menjelang pilpres 2014 dan masih adanya lanjutan lonjakan harga bulan Ramadhan berpotensi meningkatkan inflasi lebih lanjut. Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia , memasuki triwulan I tahun 2014 inflasi sudah agak mereda dan berada pada 8,63% (yoy).


II -11

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.8 Nilai Inflasi Year on Year Kota Padang Tahun 2011 - 2013 NO

URAIAN INFLASI

2010

2011

2012*

2013*

Rata-Rata Inflasi (%)

3,05

5,37

4,16

10,87

5,86

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Saat ini Kabupaten Dharmasraya sudah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Derah (TPID) Kabupaten Dharmasraya, maka banyak hal yang perlu diakukan untuk mengendalikan inflasi daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga, diantaranya upaya terebut dengan mengadakan pasar murah terutama pada hari besar atau disaat adanya lonjakan harga kebutuhan pokok, perlunya optimalisasi dan pemanatauan harga juga perlu dilakukan. c. PDRB Per Kapita PDRB perkapita sebagai salah satu indikator uintuk menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah, namun belum sepenuhnya dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya. faktor lain yang menentukan kesejahteraan penduduk adalah tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan (GINI rasio) dan iklim investasi yang digambarkan oleh angka ICOR (GINI Rasio dan ICOR belum diperoleh dari BPS). Tabel 2.9 PDRB Perkapita dan PDRB Regional Per Kapita Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Dharmasraya Tahun

PDRB (Rp. Juta)

Jumlah penduduk (jiwa)

PDRB Perkapita (Rupiah)

Perubahan (%)

Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)

Perubahan (%)

2009

2.346.484,20

188.965

12.417.559,87

9,74

11.811.441,54

9,70

2010

2.677.790,01

191.489

13.984.040,91

12,62

13.330.464,79

12,64

2011

3.067.927,06

197.497

15.534.043,86

11,08

14.824.753,20

11,25

2012*

3.448.616,12

198.614

17.363.409,02

11,78

16.558.630,01

11,70

11,53

18.464.297,50

11,51

**

2013 3.942.077,70 203.556 19.366.059,95 Sumber : PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 - 2013 * Angka diperbaiki ** Angka sementara

Dilihat dari tabel 2.9 di atas, peningkatan nilai PDRB juga diikuti oleh naiknya pendapatan perkapita penduduk dari tahun ke tahun, jika tahun 2010 hanya sebesar Rp 12,4 juta, maka di tahun 2013 pendapatan perkapita penduduk telah mencapai Rp 19,36 juta. Dari tahun 2010 hingga tahun 2013, tingginya pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan rata-rata Sumbar, diharapkan beberapa tahun ke depan Dharmasraya dapat mencapai rata-rata pendapatan perkapita Sumbar yang saat ini berada pada angk 22 juta.


II -12

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang tercermin pada pendidikan, kesehatan, pertanahan, dan ketenagakerjaan yang merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah. a. Pendidikan Bidang pendidkan merupakan komponen utama dalam perhitungan indek pembangunan manusia (IPM), dari 4 (empat) indikator pembentuk nilai IPM, 2 (dua) diantaranya merupakan indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan proporsi penduduk yang dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2012 No

Indikator

2011

2012

1

Angka Harapan Hidup (tahun)

66,25

66,50

2

Angka Melek Huruf (persen)

97,27

97,29

3

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000/bulan)

8,24

8,24

610,06

612,72

69,89

70,25

4

IPM Dharmasraya Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2013

Selain AMH dan rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) juga dipandang sebagai ukuran dalam melihat perkembangan bidang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah di suatu jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan usia sekolah, sedangkan APM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah dari murid usia sekolah yang bersesuaian. Berdasarkan tabel di bawah, nilai APK mengalami fluktuasi yang cukup besar sebagaimana dapat dilihat pada tabel bawah ini. Tabel 2.11 APM dan APK Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013 Tingkat Pendidikan

APK 2011*

APM

2012*

2013

2011*

2012*

2013

SD/MI

103,99

110,38

139,66

94,75

98

123

SMP/MTs

79,13

73,52

92,31

59,12

60,28

73,34

SMA/MA

69,13

52,5

66,41

44,14

40,68

52,66

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Dharmasraya Tahun 2013 * : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2012 dan 2013


II -13


Gambar 2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dharmasraya 2011 s/d 2013 140,00 123,2 120,00 100,00

97,59

94,75

73,34

80,00 60,28

59,12

60,00

44,14

52,66 40,68

40,00 20,00 0,00 2011

2012 SD/MI

SMP/MTs

2013 SMA/MA/SMK

Gambar 2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dharmasraya 2011 s/d 2013 160,00 139,66 140,00 120,00

110,38

103,99

92,31

100,00 80,00

79,13 69,13

73,52

66,41 52,5

60,00 40,00 20,00 0,00 2011

2012 SD/MI

SMP/MTs

2013 SMA/MA/SMK

b. Kesehatan Kesehatan adalah salah satu hak dasar masyarakat. Namun, pemenuhan hak dasar tersebut kadang dihadapkan pada berbagai macam persoalan baik secara teknis maupun non teknis. Adapun indikator kinerja kesehatan secara makro dapat dilihat dari AKHB, Angka usia harapan hidup, dan Persentase balita gizi buruk.


II -14

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kondisi kesehatan masyarakat Dharmasraya secara umum terlihat dari kondisi fasilitas kesehatan yang ada selama ini dianggap cukup berhasil menunjukkan kinerjanya, ini dapat dilihat dari semakin tingginya angka Usia Harapan Hidup (UHH), pada tahun 2012 berada pada angka 66,5 tahun. Angka kelahiran bayi pada tahun 2012 mencapai 3027 orang dengan jumlah Bayi Berat badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 3,6% dengan jumlah gizi buruk sebanyak 82 orang. Untuk tahun 2013 angka kelahiran bayi naik menjadi sebanyak 3761 orang dengan jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurun sebanyak 2,6% serta angka bayi gizi buruk juga mengalami penurunan yang yaitu sebanyak 53 orang. Tabel 2.12 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Tahun

Bayi Lahir

BBLR

Gizi Buruk

2011 2012 2013

3 581 3 027 3 761

2,5% 3,6% 2,6%

717 82 53

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, yang dinyatakan dengan angka kematian anak bayi per 1000 kelahiran hidup. Millenium Development Goals (MDGs) menetapkan nilai normatif AKABA, yaitu sangat tinggi dengan nilai >140, tinggi dengan nilai 71 – 140, sedang dengan nilai 20 – 70 dan rendah dengan nilai < 20. Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Kabupaten Dharmasraya pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah pada tahun 2011 berjumlah 11 orang dengan angka kematian anak balita per 1000 kelahiran hidup 3,1, tahun 2012 berjumlah 4 orang dengan angka kematian anak balita per 1000 kelahiran hidup 1,3 dan pada tahun 2013 berjumlah 9 orang dengan angka kematian anak balita per 1000 kelahiran hidup 2. Tabel 2.13 Angka Kematian Bayi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013 2011 Akaba

2012 11

2013 4

9

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013

Jika dilihat pada nilai normatif yang ditetapkan dalam MDGs, AKABA pada 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Dharmasraya dikategorikan rendah yaitu < 20. Selain itu penanganan gizi buruk di Kabupaten Dharmasraya belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari capaian persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan masih rendah yaitu sebesar 4,6% pada tahun 2011, sementara pada tahun 2012 sebesar 3,4% dan tahun 2013.


II -15


Dilihat dari derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan usia harapan hidup pada tahun 2011 adalah 71,12, meningkat pada tahun 2012 menjadi 71,48. Sementara pada tahun 2013 menjadi 71,20. c. Ketenagakerjaan Dilihat dari perkembangan jumlah angkatan kerja, baik dilihat dari jumlah angkatan kerja maupun jumlah angkatan kerja yang bekerja menunjukkan adanya peningkatan jumlah, namun jika dilihat dari persentasenya, maka rasio penduduk yang bekerja sedikit mengalami penurunan, yaitu 96%,10 di tahun 2010 menjadi 93,79% di tahun 2012. Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas (angkatan kerja) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2012 angkatan kerja - Bekerja

Jumlah 2010

2011

2012

2010

2011

2012

87.419

84.777

90.370

96,10

93,35

93,79

3.544

6.039

5.985

3,90

6,65

6,21

90.963

90.816

96.355

100

100

100

- Pengangguran Jumlah

Persentase

Sumber: Dharmasraya Dalam Angk Tahun 2013

Adapun penduduk yang tergolong angkatan kerja tersebut di atas, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 63,62. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,42 diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 12,18%. Tabel 2.15 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 No

Lapangan Usaha/

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Persentase

39.250

18.241

57.491

63,62

1

Pertanian

2

Industri Pengolahan

1.442

709

2.151

2,38

3

Perdag, Hotel dan Restoran

3.404

7.820

11.224

12,42

4

Jasa-jasa

5.725

5.284

11.009

12,18

5

Transportasi & Komunikasi

1.346

111

1.457

1,61

6

Lainnya

6.238

800

7.038

7,79

57.405

32.965

90.370

100

Jumlah Sumber: Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013


II -16

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya d. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kecenderungan menurun, jika pada tahun 2009 terdapat 11,14% penduduk miskin, pada tahun 2012 sudah berkurang menjadi 8,91 %. Hal ini menunjukkan sudah adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya. Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 – 2013

Tahun

2009 2010 2011 2012

Jumlah Penduduk (Jiwa) 186.355 191.422 197.599 198.614

Persentase Angka Kemiskinan**) (%)

Angka Kemiskinan*) (Jiwa)

Dharmasraya

Sumatera Barat

20.760 20.300 19.600 17.700

11,14 10,60 9,92 8,91

9,54 9,54 8,19 8,00

Nasional

11,66

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2013, data diolah Catatan: *) Penentuan “Angka Kemiskinan” mengacu pada definisi kemiskinan menurut BPS (kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya **) Persentase Angka Kemiskinan dihitung dari “Jumlah Penduduk Miskin” tahun bersangkutan dibagi “Total Jumlah Penduduk” pada tahun bersangkutan!kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari).

Namun angka kemiskinan 8,91% tersebut, dibandingkan dengan angka kemiskinan pada level provinsi Sumatera Barat sebesar 8% maupun angka ini relatif lebih tinggi, namun secara nasional sebesar 11,66%, maka angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya lebih rendah. Melihat kepada kondisi perkembangan perekonomian yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan ratarata Sumbar serta potensi ekonomi daerah yang dimiliki, maka besar peluang Dharmasraya untuk lebih mampu dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut ke dalam persentase yang lebih kecil 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Dengan terlaksananya Pekan Olahraga Tingkat Provinsi (Porprov) yang diadakan tahun 2014 dimana Dharmasraya merupakan tuan rumah dari kegiatan tersebut, diharapkan hal ini dapat memacu masyarakat untuk lebih mencintai olahraga disamping sudah tersedianya sarana yang cukup memadai. Dari berbagai cabang olahraga ada beberapa cabang yang sudah melekat di masyarakat Dharmasraya sebelum adanya Pekan olahraga ini seperti bersepeda, futsal dan sepakbola. Kedepan dengan adanya event ini, cabangcabang olahraga lain diharapkan berkembang juga di masyarakat sehingga akan menumbuhkan bibit-bibit atlet yang profesional. Begitu juga halnya dengan bidang seni dan budaya, dimana masyarakat Dharmasraya yang multikultural telah memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam seperti adanya kesenian Randai, Reog Ponorogo, Kuda Lumping,


II -17

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Wayang Kulit dan budaya lokal lainnya. Kedepan diharapkan potensi-potensi budaya seperti ini terus berkembang sehingga bisa menjadi ikon Dharmasraya. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Keberhasilan dalam pendidikan ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan produktivitas daerah. Pelayanan pendidikan oleh pemerintah daerah diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi: a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Gambaran lengkap mengenai APS di Kabupaten Dharmasraya per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:


II -18

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 No

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

1

SD/MI

1.1

Jumlah murid usia 7-12 tahun

27.833

27.833

23,893

1.2

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

27.638

24,487

19,894

1.3

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

99,30

98.74

120,10

2

SMP/MTs

2.1


6.799

6.840

5,496

2.2


10,327

10,707

10,194

2.3

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS

65,83

63,88

53,91

3

SMA/MA

3.1


5.035

5.035

6,266

3.2


9,217

9,044

9,435

3.3

Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA

54,69

55,68

66,42

Sumber:Dinas Pendidikan dan Olah Raga dan BPS Kabupaten Dharmasraya

b) Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu 2011-2013 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 rasio ketersedian sekolah mencapai 76,40 sekolah per 10.000 penduduk, meningkat dibanding tahun 2012 yang mencapai 55,48 sekolah per 10.000 penduduk. Tabel 2.18 Rasio Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Usia Sekolah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013 No

Jenjang Pendidikan

1

SD/MI

1.1

Jumlah Sekolah

1.2 1.3

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 7-12

2

SMP/MTs

2.1

Jumlah Sekolah

2.2


2011

2012

2013

147

147

152

26.496

26,496

19,894

55,48

55,48

76,40

31

31

46

6,799

6,840

10,194


II -19

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya No

Jenjang Pendidikan

2.3

Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 13-15

3

SMA/MA

3.1

Jumlah Sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 13-15

3.2 3.3

2011

2012

2013

45,59

45,32

45,12

12

12

25

5,035

5,063

9,435

23,83

23,70

26,49


c) Rasio Guru Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2013 ketersediaan guru di Kabupaten Dharmasraya untuk jenjang SD/MI mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 49 orang guru, menjadi 1.963 orang. Sementara guru di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dengan capaian jumlah guru SMP 960 guru dan SMA sebanyak 794 guru. Perkembangan jumlah guru ini juga sejalan dengan perkembangan jumlah murid di tiap jenjangnya. Jumlah murid di jenjang SD/MI mengalami penurunan pada tahun 2013. Sementara murid di SMP dan SMA pada tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Dharmasraya per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 20112013. Tabel 2.19 Rasio Guru Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013 No

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

1

SD/MI

1.1

Jumlah Guru

1.921

1.914

1.963

1.2

Jumlah Murid

27.833

27.833

23,893

1.3

Rasio Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid

69,01

69,01

72,27

2

SMP/MTs

2.1

Jumlah Guru

610

614

960

2.2

Jumlah Murid

6.799

6.840

5,496

2.3


89,72

90,31

174,68

3

SMA/MA/Kejuruan


II -20

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya No

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

3.1

Jumlah Guru

498

510

794

3.2

Jumlah Murid

5.035

5.035

6,266

3.3


98,91

101,30

126,72


d) Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini/TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Saat ini berbagai bidang ilmu pendidikan berkembang sangat pesat. Keadaan itu membuka wawasan baru dalam memahami dan mengubah cara mendidik anak. Pelaksanaan PAUD/TK baru menjangkau sebagian kecil masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah siswa TK/RA yang baru mencapai sebesar 38,12% pada tahun 2013. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi capaian PAUD di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2011-2013. Tabel 2.20 Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013 No 1.1 1.2 1.3

Uraian Jumlah Siswa TK/RA (Jiwa) Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun (jiwa) Persentase (%)

2011

2012

2013

4.821

4.461

4.194

n/a

8.574

11.002

-

52,03

38,12


e) Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Dharmasraya cukup rendah, untuk tingkat SD dan SMA tidak mencapai 1 %, Sementara untuk tingkat SMP angka putus sekolah mencapai 4,50 %


II -21

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.21 Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013 No 1

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

SD/MI

1.1

Jumlah siswa Putus Sekolah (Jiwa)

163

156

50

1.2

Jumlah seluruh siswa (Jiwa)

27.833

27.833

23893

1.3

Angka Putus Sekolah (Persentase)

0,59

0,56

0,21

2

SMP/MTs

2.1


584

506

247

2.2


6.799

6.840

5496

2.3


8,59

7,40

4,49

3

SMA/MA/SMK

3.1


586

458

11

3.2


5.035

5.035

6266

3.3


11,64

9,10

0,18


b. Kesehatan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.


II -22


Pada tahun 2011 terdapat 230 Posyandu. Pada tahun 2012 terjadi penambahan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sitiung II (7 unit), Koto Besar, Sungai Rumbai dan Silago (masing-masing 2 unit), Sitiung I dan Timpeh bertambah masing-masing 1 unit sehingga jumlah Posyandu di tahun 2012 menjadi 244 unit. Pada tahun 2013 tidak ada penambahan Posyandu. Dari seluruh jumlah Posyandu yang ada pada tahun 2012, posyandu yang aktif berjumlah 152 unit dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 190 unit. Tabel 2.22 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013 No

Uraian

1

Jumlah posyandu

2 3

Jumlah balita Rasio

2011

2012

2013

230

244

244

19.604 1:85

17.410 1:71

20,927 1:86

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya Tahun 2014

Dari perbandingan jumlah balita terhadap posyandu yang ada dari tahun 2011 sampai dengan 2013 masih mengalami kekurangan. Dimana ratarata untuk satu posyandu melayani 70 sampai dengan 86 balita. b) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Persatuan Penduduk Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu perseribu penduduk tahun 2013 sebesar 1:2.950 terjadi peningkatan pembangunan sarana faskes untuk melayani penduduk. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu tahun 20112013.


II -23

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.23 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013 No.

Uraian

2011

2012

2013

1

Jumlah Puskesmas

12

12

13

2

Jumlah Poliklinik

12

12

13

3

Jumlah Pustu

43

43

43

Jumlah 1-3

67

67

69

Jumlah Penduduk

197.599

198.614

203.556

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

1:2949

1:2964

1:2950

Jumlah Kecamatan

11

11

11

Rasio Puskesmas per Kecamatan

1:1

1:1

1:1

4

5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

c) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Di Kabupaten Dharmasraya hanya terdapat 1 rumah yang melayani seluruh penduduk Kabupaten dengan melihat rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya seharusnya sudah menambah jumlah rumah sakit. Tabel 2.24 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013 No.

Uraian

1

Jumlah Rumah Sakit Daerah

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio

2011

2012

2013

1

1

1

197.599

198.614

203.556

1 : 197,599

1 : 198.614

1 : 203.556


d) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2013 satu dokter melayani 2.866 penduduk. Sehingga masih perlu penambahan tenaga medis. Berikut adalah gambaran secara


II -24

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu tahun 2011 - 2013: Tabel 2.25 Jumlah Dokter di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2013 No

Uraian

2011

2012

2013

91

84

71

2. Jumlah Penduduk

197.599

198.614

203.556

Rasio dokter 3. terhadap penduduk

1 : 2.171

1 : 2.364

1 : 2.866

1. Jumlah Dokter


e) Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisasi jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Jumlah ibu bersalin pada tahun 2013 mencapai 4.184 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 3.595 orang atau sekitar 85.9 %. f)

Jumlah Balita Gizi Baik Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan. Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Dharmasraya. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk terus mengalami penurunan dari 0,47 % pada tahun 2012 menjadi 0,25 % pada tahun 2013. hal ini diikuti dengan meningkatnya balita gizi baik dengan capaian sebesar 99,74 % dari seluruh jumlah balita yang ada di Kabupaten Dharmasraya, pada tahun 2013 balita gizi buruk mengalami penurunan dari 82 balita menjadi 53 balita. Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2011-2013.


II -25

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.26 Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013 No. 1. 2. 3. 4.

Uraian

2011

2012

2013

19.503

17.328

20.874

101

82

53

19.604

17.410

20,927

a) Gizi Baik

99.48

99.52

99.74

b) Gizi Buruk

0,51

0,47

0,25

Jumlah Balita Gizi Baik Jumlah Balita Gizi Buruk Jumlah Balita seluruhnya Persentase :


c. Pekerjaan Umum Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan menyebabkan sulitnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yang sering kita alami adalah banjir yang disebabkan tidak seimbangnya volume air dengan kapasitas dan fungsi sungai serta drainase. Hal ini juga yang terjadi pada kondisi jaringan transportasi dimana kapasitasnya tidak lagi mampu menampung pergerakan barang dan manusia secara ideal. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2011 mencapai 46,60% dan pada tahun 2013 kondisi tersebut turun sebesar 34,46% menjadi 19,06%.Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2013.


II -26

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.27 Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2013 Tahun No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.

Uraian Kondisi Baik(km) Kondisi Rusak Ringan (km) Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan Proporsi Kondisi Baik (%) Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%) Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)

2011

2012

2013

632,28 227,98 496,02 1.356,28 46,60

658,60 215,07 306,17 1.181,84 55,72

225,46 559,96 250.30 1.181,24 19,06

16,75

18,21

47,34

36,58

25,92

21,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

b)

Proporsi Jumlah Jembatan Mengenai proporsi jembatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2013. Panjang total jembatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah sepanjang 2.833,10 Km dengan jumlah jembatan sepanjang 215 buah. Kabupaten Dharmasraya masih sangat membutuhkan jembatan rangka baja seperti di daerah Pulai Kecamatan Sitiung dimana jembatan yang ada saat ini dalam kondisi rusak.

d. Penataan Ruang Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 – 2031. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya “Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya”. Dalam Perda tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui 1) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat ; 2) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat; 3) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat; 4) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan sebagai suatu kegiatan komplementer; 5) Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan; 6) Pengembangan Kabupaten


II -27

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat; 7) Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata; 8) Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari; 9) Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dan 10) Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan posisi Kabupaten Dharmasraya diperbatasan Provinsi Sumatera Barat, maka kegiatan pencegahan (preventif) kriminalitas ditingkatkan melalui titik-titik pencegahan bahaya kriminalitas. Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, terdapat beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa yang akan dating yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan kawasan rawan bencana dan kawasan budidaya. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam Perda ini seluruh kegiatan pembangunan diarahkan sesuai dengan arahan dalam pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Begitu juga halnya dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana air bersih, telekomunikasi, listrik, sistem persampahan, serta sarana prasarana lainnya mengacu kepada struktur ruang yang telah tertuang di dalam dokumen RTRW. Berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM) tentang penataan ruang, ada 3 (tiga) aspek yang menjadi titik fokus yag harus diselesaikan yaitu : 1. Perencanaan tata ruang, dimana lebih kepada penyusunan dokumen rencana tata ruang beserta turunannya, seperti, RTRW, RDTR, RTRK, RTBL dan turunan lainnya 2. Pemanfaatan ruang, fokus terhadappemberian izin terhadap pemanfaatan ruang setelah dokumen dilegal formalkan. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang fokus terhadap kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, koordinasi dan fasilitasi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Dari ketiga tuntutan SPM di atas, khusus untuk Kabupaten Dharmasraya baru pada tahap tataran penyusunan tata ruang. Setelah penyusunan rencana tata ruang secara hierarki kawasan-kawasan strategis yang ada perlu disusun rencana turunannya (rencana detail tata ruang / RDTR) seperti kawasan Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru, Gunung Medan, Koto Agung, dengan kedalaman zoning regulation sehingga penataan bangunan di daerah yang dianggap cepat tumbuh bisa terkendali. Untuk tahun 2014 sedang disusun RDTR untuk kawasan Pulau Punjung. Disamping itu untuk terwujudnya pengendalian ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, perlu dilakukan sosialisasi terhadap perda dimaksud. e. Perencanaan Pembangunan


II -28


Sebaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ada 3 dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah, yaitu RPJPD untuk perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk perencanaan jangka menengah serta RKPD untuk perencanaan tahunan. Tabel 2.28 Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2013 No.

Indikator/Data

2012 Ada

Ketersediaan Dokumen RPJPD yang 1 Telah Ditetapkan Dengan Perda Ketersediaan Dokumen RPJMD yang 2 V Telah Ditetapkan Dengan Perda Ketersediaan Dokumen RKPD yang V 3 Telah Ditetapkan Dengan Perbup Sumber: Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

2013 Tidak

Ada

Tidak

V

-

V

-

V

-

-

V

-

Dari 3 (tiga) dokumen perencanaan daerah, hanya RPJPD yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya atau belum diperdakan meskipun sudah disusun sejak tahun 2012, karena masih menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, penyusunan dokumen rencana strategis (renstra) SKPD dan Rencanan kerja (Renja) SKPD juga bagian dokumen perencanaan daerah untuk tingkat SKPD yang juga diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku. f.

Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berada pada jalur Lintas Sumatera yang merupakan jalur penghubung utama antar kota dan antar provinsi baik orang maupun barang. Sebagai pendukung kelancaran arus orang dan barang, tercatat adanya berbagai kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan tercatat sebanyak 31.698 kendaraan dengan rincian mobil milik pribadi sebanyak 34.477 unit, mobil umum 515 unit dan kendaraan roda dua 29.774 unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan umum 515 unit yang terdiri dari 19 unit mikrobus, 39 unit pick up, 242 unit light truck dan 215 unit truk. Cakupan pelayanan transportasi darat meliputi jaringan jalan. Sarana yang tersedia pada jaringan jalan adalah terminal dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Sektor transportasi berhubungan erat dengan sektor ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Kondisi saat ini pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan stándar perawatan dan pemeliharaan


II -29

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya prasarana dan sarana transportasi, terutama transportasi jalan. Begitu pula untuk pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi yang baru ataupun peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi yang ada. Kabupaten Dharmasraya dilayani oleh bermacam jenis moda angkutan penumpang dan barang yang beroperasi. Pergerakan penumpang di dalam wilayah kabupaten saat ini didominasi oleh moda angkutan darat. Pengguna angkutan umum masih memiliki porsentase terbesar yaitu kurang dari dua pertiga total pergerakan, diikuti pengguna kendaraan pribadi hampir. Dari berbagai jenis angkutan umum yang digunakan oleh pelaku perjalanan, yang mendominasi adalah bus sedang, sedangkan untuk kendaraan pribadi dinominasi oleh pengguna mini bus/van. Apalagi Dharmasraya menghubungkan antar provinsi Jambi dan Riau sehingga jalur yang dilewati oleh kendaraan yang lalu lalang diantara 3 provinsi tersebut. Selain moda transportasi, sarana transportasi terminal yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya hanya berupa terminal bayangan (tempat parkir sementara) seperti terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai. Terminal ini melayani angkutan umum baik angkutan umum dalam kota maupun angkutan umum dalam propinsi. Selain jaringan transportasi darat, di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat sitem transportasi sungai. Sungai Batanghari merupakan salah satu sungai yang masih dimanfaatkan masyarakat setempat untuk transportasi disamping sungai – sungai kecil yang lain. Jaringan transportasi angkutan sungai, darat dan penyeberangan (ASDP) merupakan salah satu bagian dari pada transportasi darat. Pengembangan jaringan transportasi sungai kemungkinan dapat dikembangkan karena di Kabupaten Dharmasraya terdapat Sungai Batanghari yang melintas dari Barat ke Timur (Tenggara). Di Kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa dermaga angkutan sungai namun kurang terpelihara. Pengembangan angkutan sungai memiliki banyak permasalahan, seperti debit air, sedimentasi, lebar sungai, sehingga hanya dapat melayani antar desa saja. Penggunaan moda transportasi melalui sungai lainnya bersifat tanpa pengaturan. Melihat luasan dan kondisi yang ada sampai saat ini, aliran sungai kemungkinan besar masih dapat dimanfaatkan untuk angkutan sungai beberapa ruas di Kabupaten Dharmasraya. Ponton atau rakit penyeberangan angkutan sungai di Kabupaten Dharmasraya masih aktif melayani lintasan penyeberangan baik orang maupun barang di Sungai Batanghari. Alur Sungai Batanghari yang merupakan salah satu alur angkutan sungai yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat di Wilayah Kabupaten Dharmasraya dalam menunjang mobilitas sosio ekonomi.


II -30

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya g. Lingkungan Hidup Kawasan Lindung yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Taman Nasional, cagar alam, hutan suaka alam, hutan lindung dan cagar budaya. Luas Taman Nasional berdasarkan data WWF Indonesia dalah seluas 3.537,63 Ha sedangkan luas cagar alam seluas 1.853,73 Ha. Hutan Suaka Alam yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan berdasarkan data Dinas Kehutanan memiliki luas 5.410,00 Ha dan hutan lindung yang terdapat di 5 (lima) Kecamatan berdasarkan data WWF Indonesia memiliki luas sebanyak 11.937,24 Ha dan luas Cagar Budaya yang berada pada 3 (tiga) lokasi memiliki luas sebanyak 914,31 Ha. Sementara itu energi CO2 yang dipakai selama tahun 2013 di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 29.379,49 ton per tahun. Sektor yang menggunakan emisi CO2 terbanyak adalah transportasi yaitu sebesar 28.501,46 ton pertahun. Hal ini diakibatkan karena Kabupaten Dharmasraya merupakan jalan lintas sumatera yang menghubungkan berbagai Propinsi sehingga banyak mobil-mobil yang melewati jalan lintas ini. Emisi CO2 perkapita pada tahun 2013 adalah sebesar 15,76 persen pertahun. Untuk tingkat pencemaran tanah, pada tahun 2013 tercatat tanah seluas 5.826 Ha telah tercemar. Sementara untuk pencemaran air tercatat seluas 1.452 Ha telah tercemar seperti di Sungai Batang Hari, Batang Piruko, Batang Palangko, Batang Siat dan Batang Mimpi. Persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. Sistem pengelolaan sampah menurut sumber sampah di Kabupaten Dharmasraya yaitu sampah rumah tangga pada umumnya dikelola sendiri oleh penduduk dengan cara dibakar dan ditimbun pada lahanlahan kosong yang ada pada lingkungan rumah masing-masing, bahkan masih ada penduduk yang banyak membuang sampah langsung ke sungai-sungai yang dekat dengan lingkungan permukimannya. Sedangkan untuk sampah pasar dikelola oleh pengelola masing-masing pasar dan kemudian diangkut dengan truk sampah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya. Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki 117 unit tempat pembuangan sampah meningkat dari tahun 2012 yang hanya memiliki 52 unit dengan daya tampung TPS sebesar 5,91 ton. Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya yaitu baru dalam pengangkutan sampah pasar. Daerah pelayanan pengelolaan sampah saat ini di Kabupaten Dharmasraya yaitu pasar Sungai Rumbai, pasar Koto Baru, pasar Sungai Dareh, pasar Pulau Punjung, areal rumah makan Umega dan sekitarnya, serta daerah pemukiman di Sitiung, sekitar Kantor Bupati, depan RSUD, Perumnas Sikabau, Perumnas Gung Sari, Gunung Medan, Perumnas ONP Sungai Dareh. Tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Dharmasraya ini masih sangat rendah atau baru 5% dari produksi sampah penduduk. Sampah permukiman pada


II -31

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya umumnya dikelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibakar, ditimbun bahkan ada yang membuang sampah ke sungai. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdapat pada area pasar dan perumahan. TPS terdapat pada 6 lokasi yaitu Koto Nan IV Dibawah, Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru. Pengelolaan sampah oleh nagari dilakukan di Nagari Sungai Rumbai melayani kawasan pasar, pertokoan dan kawasan perumahan. Dengan fasilitas satu unit truk bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 2 becak untuk menganggut sampah pasar dan sampah perumahan penduduk. Sampah pasar diangkut 2 kali dalam seminggu atau pada hari- hari pasar (Jumat dan Minggu) pada TPS yang berada di kawasan perdagangan dan sampah rumah tangga diangkut 4 kali dalam seminggu. Tempat pembuangan sampah terdapat di Jorong Sungai Kemuning. Tempat pembuangan ini masih bersifat sementara karena merupakan lahan penduduk yang berupa jurang. Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Dharmasraya terdapat di Kecamatan Sitiung (Sitiung Limo Rambuso) seluas 5 ha. Saat ini TPA Sitiung Limo Rambuso baru menampung sampah-sampah yang bersumber dari sampah pasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Pulau Punjung, Pasar Sitiung, Pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai) dan beberapa kawasan perumahan. Pengoperasian TPA ini dirancang dengan menggunakan metode sanitary landfill, tetapi pada pelaksanaannya saat ini masih menggunakan sistem open dumping. Peralatan yang ada di TPA saat ini berupa mini buldozer sebanyak 1 unit, tetapi saat ini tidak beroperasi karena kondisi rusak. TPA ini juga dilengkapi dengan timbangan sampah, dan workshop. Kondisi sarana dan prasarana TPA ini masih sangat kurang. TPA ini belum dilengkapi dengan jalan lingkungan di lokasi TPA, dan jalan masuk TPA masih berupa jalan tanah. Tabel 2.29 Kondisi Pelayanan Persampahan s/d Tahun 2013 No

Uraian

Satuan

Kondisi Eksisting (Tahun 2013)

1

Jumlah penduduk

(jiwa)

201.601

2

Jumlah penduduk dilayani

(jiwa)

11.571

3

% penduduk terlayani

(%)

17

4

Volume Sampah Kota Kecil

(l/org/hari)

1,8

5

Volume sampah

(m³/tahun)

125.764,25

6 7 8

Volume Sampah Daerah Pelayanan Pengolahan 3R Daerah Pelayanan Pengurangan Sampah 3R

(m³/tahun) % (m³/tahun)

6.288,21 5.030,57

9

Volume Sampah Terangkut

(m³/tahun)

10

Volume Sampah Terangkut

(m³/hari)

11

Pengumpulan

12

Penampungan Sementara

Gerobak Bak Sampah

13,78

1 m³

0

0.5 m³

21


II -32


No

Uraian Transfer Depo

Kondisi Eksisting (Tahun 2013)

100 m³

1

6 m³

8

Mini truk

2 m³

0

Dump truk/truk

6 m³

1

6 m³

2

1 buah

1

Kontainer 13

Satuan

Pengangkutan

Arm roll truk Buldozer

Sumber: Perda No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk untuk beberapa tahun mendatang cara pengelolaan diatas tidak memungkinkan lagi karena sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi. Maka dari itu cara pembuangan sampah untuk masa yang akan datang diarahkan pengelolaan sampah domestik (rumah tangga, sekolah, kantor) sebaiknya diterapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, dimana masyarakat mengelola sampah sendiri atau yang lebih dikenal saat ini dengan konsep 3R (reduce, reuse dan recycle), artinya mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sedangkan untuk sampah dari sarana kesehatan (RSU, Puskesmas dan Pustu) perlu dilakukan pemisahan sampah medis dengan sampah domestik. Adapun Tingkat pelayanan pengelolaan limbah hingga akhir tahun 2012 masih sangat rendah. Sesuai dengan data MDGs Kabupaten Dharmasraya tahun 2012, masih ditemui rumah tangga yang menggunakan WC bersama sebesar 17%, menggunakan WC Umum sebesar 4,30%, dan terdapat 17,90% rumah tangga yang tidak memiliki WC. Selain itu Kondisi prasarana pengelolaan limbah juga masih sangat kurang. Dimana Kabupaten Dharmasraya belum mempunyai unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sistem penyaluran air limbah. Sementara itu, jumlah rumah yang memiliki septic tank baru sekitar 6.336 KK, cubluk sekitar 17.559 KK. Pada tahun 2007 sebenarnya telah dibangun pengelolaan air limbah terpusat di Nagari Koto Baru untuk sekitar 20 KK, namun sayangnya sampai saat ini tidak ada data yang pasti mengenai perkembangannya. Kondisi sarana dan prasarana permukiman hingga akhir tahun 2010 sudah memadai walau masih banyak yang harus diperhatikan. Berdasarkan data Susenas 2006-2009, pada tahun 2009 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur terlindung adalah sebesar 62,4 %, sumur tak terlindung 13,3 %, dan rumah tangga yang mengkonsumsi air sungai sebesar 4,8%. Dilihat dari aspek air sehat, sebagian besar rumah tangga mempunyai jarak sumber air minum ketempat penampungan kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter (68,90%) atau sesuai dengan syarat minimal untuk dikategorikan sebagai sumber air minum sehat. Namun masih ada 16,10%, suatu angka yang cukup


II -33

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya besar, yang jaraknya kurang dari 10 meter. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terlindung di Kabupaten Dharmasraya masih sangat sedikit. Terlihat bahwa hanya 52,11 persen penduduk yang memiliki akses terhadap air minum terlindung. Angka ini naik dari tahun 2008 yang hanya sebesar 50,88 persen rumah tangga yang mengakses air minum terlindung. Kondisi ini memerlukan perhatian dan perbaikan dimasa akan datang. Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. h. Pertanahan Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gencarnya program nasional untuk mengeluarkan sertifikat tanah memiliki dampak yang cukup positif, hal ini terlihat dari bertambahnya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya sebanyak 51.057 sertifikat di tahun 2012, hal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah sertifikat ang dikerluarkan tahun 2011 sebanyak 2.247 sertifikat i.

Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa tahun terakhir menunjukan fluktuasi terutama dari tahun 2011 sampai tahun 2013, dimana pada tahun 2011 akte kelahiran yang dikeluarkan berjumlah 8.433 menjadi 4.542 akte pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 turun menjadi 4.542 akte. Dan proporsi penduduk yang pernah kawin tahun 2013 di Kabupaten Dharmasraya tercatat sebanyak 48.065 perempuan (BPS Kabupaten Dharmasraya dalam DDA tahun 2014).

j.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Angkatan kerja perempuan tahun 2013 berjumlah 35.524 jiwa, yang bekerja sebanyak 32.965 orang. Tingginya partsipasi kerja kaum perempuan tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja dengan ijazah SMA atau lebih tinggi hanya berjumlah 1.167 orang. Berdasarkan lapangan usaha, mayoritas perempuan yang bekerja adalah di sektor pertanian yaitu berjumlah 18.241 orang, selanjutnya di sektor perdagangan, hotel dan restoran berjumlah 7.820 orang, sektor jasa-jasa berjumlah 5.284 dan sisanya di sektor lainnya.


II -34

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Uniknya, dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dari total jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 sebanyak 4.021 orang, 2.433 orang diantaranya adalah perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, 1.970 orang diantaranya adalah berpendidikan sarjana (D1 – S3). Dari sisi perlindungan anak, ada permasalahan yang cukup menghawatirkan, yakni cukup tingginya perkawinan usia dini (<16 tahun), pada tahun 2013 sebanyak 6.500 anak perempuan (BPS Kabupaten Dharmasraya dalam DDA tahun 2014). k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sarana dan prasarana KB dan KS di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun 2013 adalah 17 (tujuh belas) buah klinik keluarga berencana (KKB) dan 52 (lima puluh dua) pos pelayanan keluarga berencana desa (PPKBD). Realisasi KB berjumlah 29.729 atau 78,96% dari 37.891 jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Dharmasraya. Tabel 2.30 Bananya peserta KB dan jenis alat kontrasepsi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2013 Jenis Kontrasepsi

2011

2012

2013

IUD

138

310

560

Implant

830

1.304

2.105

31

149

56

201

684

290

Suntik

2809

3378

2208

Pil

1361

1346

1235

5.370

7.171

6.454

MO Kondom

Jumlah

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2012 - 2014

Berdasarkan tabel di atas, alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik, selain itu juga banyak pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan pil KB l. Sosial Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang


II -35

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Salah satu upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi PMKS, yaitu dengan mendirikan sarana sosial, sehingga PMKS dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Pada tahun 2012 penanganan PMKS fakir miskin di Kabupaten Dharmasraya baru 0,35% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,57%. Sementara jika dilihat dari data PMKS anak terlantar yang sudah tertangani pada tahun 2012 adalah 3,68% dan tahun 2013 hanya 1,05%. Untuk lebih jelasnya perkembangan penanganan PMKS di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.31 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2013 Jumlah PMKS FM Jumlah PMKS FM Penanganan PMKS Tahun yang Tertangani yang Ada FM (%) 2012

830

238.224

0,35

2013

643

113.740

0,57

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

Tabel 2.32 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2013 Jumlah PMKS Anak Jumlah PMKS Anak Penanganan PMKS Tahun Terlantar yang Terlantar yang Ada Anak Terlantar (%) Tertangani 2012

610

16.577

3,68

2013

238

22.592

1,05

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

m. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Koperasi Koperasi di Kabupaten Dharmasraya cukup memiliki peran penting dalam perekonmian masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang bergabung ke daam koperasi, terutama KUD yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya koperasi harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak. Koperasi di Kabupaten Dharmasraya juga telah mengukir berbagai prestasi baik provini maupun tingkat nasional.


II -36

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Sampai tahun 2013, koperasi di Kabupaten Dharasraya sudah tercatat sebanyak 183 unit, namun masih ada beberapa diantaranya tergolong pada koerasi tidak aktif. Dilihat dari jumlah, KUD di tahun 2012 sebanyak 49 unit dengan jumlah anggota lebih 20 ribu orang, sebagian besar KUD ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Tabel 2.33 Jenis Koperasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 s/d 2012 Jenis Koperasi 2008 2009 2010 2011 2012 KUD Jumlah Anggota Non KUD Jumlah Anggota Jumlah Koperasi total anggota

44

48

48

49

49

21.790

21.281

21.071

20.125

20.125

102

111

119

127

130

12.072

12.184

12.232

8.923

9.605

148

159

167

176

179

30.713

30.886

33.143

32.309

32.357

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013

-

UMKM Pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi isu sentral dalam program pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistim perekonomian dimana kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan ekonominya juga berada dibawah pengendalian dan pengawasan anggota masyarakat. Berdasarkan pengertian ekonomi kerakyatan tersebut diatas, maka diharapkan adanya peningkatan peran dari usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan individu wirausaha dalam kegiatan ekonomi.

n. Penanaman Modal Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi/penanaman modal. Kegiatan penanaman modal menghasilkan proyek investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh suatu daerah. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.


II -37

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam pembangunan investasi di Kabupaten Dharmasraya diarahkan untuk tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemerataan pembangunan daerah. o. Kebudayaan Dengan penduduk yang multi etnis & heterogenitas masyarakat yang cukup tinggi serta keragaman seni & budaya memberi nilai lebih khsususnya di sektor wisata. Keragaman seni dan budaya ini apabila dikembangkan akan mampu maupun nilai jual di sektor wisata seperti pelaksanaan pentas budaya yang menampilkan seni budaya tradisional seperti Randai, Saluang, Rabab, Silat, Kuda Lumping, Wayang, ketoprak, Calung, Reog serta Angklung dan lain-lain. Saat ini banyak terdapat organisasi-organisasi Kesenian Tradisional, yang paling banyak adalah kesenian Talempong, pada tahun 2012 ini tercatat 38 organisasi. Selain itu terdapat pula kesenian Randai sebanyak 17 organisasi. Selain itu terdapat pula organisasi kesenian non Tradisional seperti Salawat dulang, Rebana, band, drama, tari, vokal grup dan lain-lainya. Pada tahun 2013 tercatat kesenian Salawat Dulang berjumlah 19 organisasi, Organisasi seni tari menempati peringkat kedua dengan jumlah 16 organisasi. p. Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan pengembangan Pembangunan Bidang Kepemudaan di Kabupaten Dharmasraya, mempunyai permasalahan yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, masih banyaknya pengangguran, perilaku menyimpang dan kurangnya kesadaran sosial dikalangan Pemuda. Untuk itu perlu di tingkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepemudaan, memperkecil angka kemiskinan, pengangguran, penyimpangan perilaku dan meningkatkan kesadaran sosial dikalangan Pemuda dan Provinsi Sumatera Barat kedepan dapat menjadi rujukan bagi kabupaten lain dalam pembangunan bidang kepemudaan. Pembinaan dan pengembangan pembangunan Olahraga rekreasi, prestasi maupun Olahraga masyarakat pada saat ini diharapkan dapat lebih meningkat seiring dengan telah dibangunnya sarana olahraga yang memadai yaitu tempat pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) tahun 2014. q. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Tahun 2015 adalah tahun politik, dimana Pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan untuk memilih Pemimpin Darah periode 5 tahun kedepan. Strategis dan saratnya tugas memelihara kesatuan dan persatuan yang diemban Badan Kesbangpol. Maka kapasitas dan peran Badan Kesbangpol harus terus menerus ditingkatkan dalam menghadapi situasi, kondisi, permasalahan dan resiko yang dihadapi dimasa mendatang. Menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2015, Badan Kesbangpol dan Linmas lebih cermat dalam mengantisipasi melalui pemantauan dan sosialisasi undang-undang politik kepada masyarakat.


II -38

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kesbangpol dan Linmas ditekankan dapat menjalin hubungan baik dengan mitra kerja secara berkesinambungan terutama kepada KPU dan aparat keamanan di daerah. r. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui polisi pamong praja, Linmas dan pos siskamling. Perhatian pemerintah daerah dalam pelayanan publik sangat tinggi, terbukti dengan pelayanan perizinan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terpadu satu pintu pada institusi Badan Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa (BP2MPBJ), untuk meningkatkan iklim investasi, saat ini Kabupaten Dharmasraya juga telah memiliki sistem informasi yang disebut dengan SPIPISE. s. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan masyarakat di suatu daerah sampai ketingkat perseorangan, baik dilihat dari segi jumlah maupun mutunya. Selain ketersediaan pangan, indikator ketahanan pangan yaitu mengenai regulasi ketahanan pangan. Pada tahun 2013, regulasi tentang ketahanan pangan ini belum ada. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya tim SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi). Demikian juga halnya dengan tingkat ketersediaan cadangan pangan dan akses pangan pokok baru tercapai 14,88% dari target yang hendak dicapai. Selain itu realisasi ketersediaan pangan berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) maka angka kecukupan protein (AKP) baru tercapai 20 persen. Dilihat berdasarkan cakupan P-LDPM (penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat) dari 52 nagari yang ditargetkan, baru terealisasi pada 6 nagari. t.

Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Membangun masyarakat dan desa salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Hingga saat ini kepengurusan PKK sudah terbentuk dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat nagari. Program kegiatan PKK sudah menjadi tradisi setiap tahunnya, hal ini ditandai adannya kegiatan PKK setiap nagari maupun kecamatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sedangkan untuk


II -39

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pelaksanaan jambore PKK ditingkat kabupaten dan provinsi sudah dilaksanakan setiap tahun. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Nagari juga dapat ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kondisinya mengalami peningkatan, yaitu dari 36 LSM pada tahun 2009 menjadi 40 LSM pada tahun 2010, namun di tahun 2013 hanya terdapat 5 LSM yang aktif. u. Statistik Pentingnya ketersediaan data dasar sebagai ukuran dalam pengambilan kebijakan serta sebagai alat dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sangatlah penting, baik dari segi ketersediaan data begitu juga dengan sisi akurasinya. Hingga saat ini terealisasi dalam bentuk kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Dharmasraya Dalam Angka (DDA) dan penyusunan produk domestik bruto daerah (PDRB) setiap tahunnya, kedua dokumen tersebut tetap disusun oleh BPS, selain kedua dokumen tersebut juga disusun kecamatan dalam angka yang diharapkan dapat menyediakan data statistik secara menyeluruh untuk 11 (sebelas) kecamatan. v. Komunikasi dan Informasi Jaringan Telepon yang ada di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh PT. Telkom. Saat ini terdapat 3 unit kantor Telkom yaitu Kantor Telkom Sungai Dareh, Kantor Telkom Gunung Medan dan Kantor Telkom Koto Baru. Yang saat ini kapasitas terpasangnya masih belum banyak terpakai. Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Dharmasraya masih sedikit, karena belum seluruh kecamatan mendapat pelayanan jaringan telepon. Sarana Telekomunikasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya berupa warung telekomunikasi (wartel) dan jaringan telepon seluler. Saat ini sudah ada jaringan telepon kabel yang dikelola oleh PT. Telkom dan jaringan telepon cellular di Kabupaten Dharmasraya. Karena sudah ada lembaga/institusi yang berwenang dalam pengelolaannya, maka sistem jaringan telepon yang dibuat didasarkan pada konsep ruang pengembangan yang direncanakan. Karena pada dasarnya kebutuhan akan jaringan telepon ini lebih didasarkan atas perkembangan atau permintaan konsumen dan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Saat ini terdapat jaringan transmisi Primer berupa jaringan fiber optik sepanjang jalur Lintas Sumatera. Stasiun Telepon Otomat terdapat di Sungai Dareh, Sitiung, Gunung Medan, Koto Baru, dan Sungai Rumbai. Saat ini terdapat rumah kabel sebanyak 6 unit. Untuk lebih jelasnya lokasi dan kapasitas rumah kabel dapat dilihat pada Tabel 2.34.


II -40

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.34 Lokasi Dan Kapasitas Rumah Kabel No 1

2

Kecamatan Pulau Punjung

Koto Baru

Lokasi Rumah Kabel - RK A Pulau Punjung

Kapasitas

Terpakai

1000 SST

70%

-

RK B Sungai Dareh RK A Simpang Lapangan Koto Baru

400 SST

70%

300 SST

70%

RK B Sebrang Tiruko RK Simpang Pulau Punjung

400 SST

70%

1000 SST

65%

RK Sungai Rumbai

300 SST

70%

-

3

Simpang Pulau Punjung

-

4

Sungai Rumbai

-

Sumber : Kantor Telkom Cabang Sungai Dareh.

Dimasa yang akan datang diperkirakan kebutuhan sambungan terrestrial masih dapat dipenuhi dari kondisi yang telah ada sehingga penambahan SST sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat. Saat ini jaringan sekunder telah ada pada kiri-kanan jalur Lintas Sumatera sejauh 300m dari jalan Lintas tersebut. Permintaan saat ini untuk jaringan terrestrial akan dikembangkan sesuai dengan permintaan terutama pada kawasan-kawasan pemukiman baru. Jika sudah mencapai permintaan 50 pelanggan maka jaringan telekomunikasi dapat dibangun atau disalurkan ke kawasan tersebut. Jaringan nirkabel dilayani oleh beberapa provider yang telah mendirikan BTSBTS yang umumnya berada pada jalan Lintas Sumatera. Jarak antar BTS minimum 15 km dan masa yang aklan datang perlu dilakukan pengoperasian BTS bersama antar provider. Adapun daerah yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi baik jaringan kabel maupun telepon celluler seperti daerah Lubuk Besar, Lubuk Labu, Aur Jaya dan lain-lain. 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan a) Pertanian Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang selalu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pembangunan ekonomi saat ini, dimana kontribusi sektor pertanian paling besar terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya. Komoditi pertanian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan.


II -41

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 1. Pertanian Tanaman Pangan Sektor pertanian tanaman pangan yang dominan di Kabupaten Dharmasraya adalah tanaman padi. Produksi padi tahun 2013 yaitu 54.943 ton yang terdiri dari padi sawah 54.645 ton dan padi ladang 792 ton dengan total luas sawah 8.964 ha dan luas panen 12.843 ha. Produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 19.287 ton dengan produktivitas 4.34 ton/ha. Dilihat berdasarkan perkembangan produksi padi dari tahun 2009 – 2013 menunjukkan pertambahan yang sangat berarti yaitu sebesar 13,07%. Sementara dilihat berdasarkan produktivitas padi di Kabupaten Dharmasraya pada 5 tahun terakhir (2009 – 2013) mengalami penurunan sebesar 0,28 ton/ha. Pada tahun 2013 produktifitas padi sebesar 4,33 ton/ha, sedangkan pada tahun 2009 hanya 4,60 ton/ha. Sementara luas sawah yang ada di Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 yaitu 8.964 ha, sedangkan luas sawah tahun 2009 hanya 9.015 ha. Secara umum jenis pengairan sawah di Kabupaten Dharmasraya adalah irigasi teknis yang didukung dengan irigasi yang cukup besar yaitu Irigasi Batang Hari yang saat ini seluas 5.706 ha. Sedangkan sumber pengairan lainnya yaitu irigasi non PU/desa, irigasi ½ teknis, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan. Meningkatnya produksi padi tidak terlepas dari adanya jaringan irigasi sebagai sumber pengairan sawah masyarakat. Untuk lebih jelasnya luas sawah, produksi dan jenis sawah serta perkembangan produksi dan peningkatan luas areal sawah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.35. Tabel 2.35 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Total No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Sungai Rumbai Asam Jujuhan Koto Besar Koto Baru Koto Salak Padang Laweh Tiumang Sitiung Timpeh Pulau Punjung IX Koto Kab. Dharmasraya

Luas Panen (Ha)

Produktivitas (Ton/Ha)

Produksi (Ton)

0 54 250 1268 1461 843 267 443 688 2323 1246

0 4,23 3,11 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43

0 228 776 5504 6342 3659 1159 19287 2987 10084 5409

12.843

4,32

55436

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)


II -42

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dilihat berdasarkan perkembangan luas, produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 - 2013 mengalami fluktuatif meskipun 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 Perekembangan Produksi Komoditi Padi Luas Sawah (Ha)

Produksi Padi (Ha)


No

Tahun

1 2 3 4

2009 2010 2011 2012

9015 9278 9285 7264

49028 58047 50711 57683

4,74 4,48 3,55 4,26

5

2013

8964

55436

4,32


2. Tanaman Palawija Jenis palawija yang banyak ditanam adalah jagung dan ubi kayu. Pada tahun 2013 roduksi jagung terbesar terdapat di Kecamatan Koto Salak sebanyak 999 ton, dan tanaman ubi kayu sebanyak 1,676 ton yang terdapat di Kecamatan Tiumang. Sedangkan tanaman palawija yang belum dioptimalkan dalam pengusahaanya adalah tanaman kacang hijau, kacang panjang, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2013, produksi dari tanaman palawijaya ini masih rendah. Jika dilihat dari perkembangan produksi tanaman palawija di Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 – 2013, secara umum terjadi fluktuatif Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 2.37.


II -43

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.37 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Palawija di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Jagung No

Kecamatan

Luas Panen (Ha)

Rata-rata Produksi (Ton/Ha)

Kedelai Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton

Kacang Hijau

Kacang Tanah


Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton


Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton


Produksi (Ton

1

Sungai Rumbai

4

6.09

24

-

4

1.51

6

1

1.00

1

2

Koto Besar

6

6.09

37

-

14

1.51

21

2

1.00

2

3

Asam Jujuhan

1

6.09

6

7

2

1.51

3

3

1.00

3

4

Koto Baru

-

-

1

1.51

2

-

5

Koto Salak

-

6

Tiumang

7

Padang Laweh

8

Sitiung

9

Timpeh

10

Pulau Punjung

-

11

IX Koto 2013

3 256

6.09 6.09

18 1,559

26

2012

798

9.39

7,495

2011

1,021

6.43

2010

632

5,41

2009

770

5,52

4253

1

6.90

164

6.09

999

-

3

1.51

5

27

6.09

164

-

23

1.51

35

1

6.09

6

-

9

1.51

14

50

6.09

305

1

6.90

7

13

1.51

20

-

24

1.00

24

1

1.00

1 -

2

1.00

2

-

-

-

5

1.51

8

1.45

38

8 82

1.51 1.51

12 124

5 14

1.00 1.00

5 14

57

5

86

85

25

278

15

5

10

6,562

58

3.61

763

93

8.64

1,117

7

3.76

96

3421,15

88

1,40

122,8

79

1,2

98,1

17

1,31

22,3

73

1 ,52

111

80

1,4

108

25

1,21

4253



II -44


Lanjutan Tabel 2.37

No

Kecamatan

Kacang Panjang Rata-rata Produksi Produksi (Ton) (Ton/Ha)

Luas Panen (Ha)

Luas Panen (Ha)

Ubi Kayu Rata-rata Produksi (Ton/Ha)

Ubi Jalar Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)


Produksi (Ton)

1

Sungai Rumbai

4

-

3

41.91

126

4

18.70

75

2

Koto Besar

12

-

22

41.91

922

7

18.70

131

3

Asam Jujuhan

3

-

21

41.91

880

1

18.70

19

4

Koto Baru

-

1

18.70

19

5

Koto Salak

17

-

21

41.91

880

18.70

-

6

Tiumang

15

-

40

41.91

1,676

18.70

131

7

Padang Laweh

1

-

1

41.91

42

-

8

Sitiung

14

-

-

-

9

Timpeh

-

-

-

10

Pulau Punjung

11

IX Koto

-

7

20

-

5

41.91

210

3

18.70

56

7

-

8

41.91

335

121

41.91

5,071

23

18.70

430

-

2013

93

2012

96

49

398

121

113

1,611

25

37

271

2011

105

2.59

411

132

12.18

2,025

21

6.71

219

2010

63

2,43

153

111

17,6

1953

16

10,0

160

2009

73

2,51

183

154

18,4

2833

34

10,5

358



II -45

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 3. Tanaman Hortikultura Tanaman hortikultura yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Tanaman sayuran yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya antara lain cabe, terung dan ketimun. Diantara tanaman sayuran yang ada, cabe merupakan tanaman yang diusahakan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya kecuali di Kecamatan Timpeh dan Kecamatan IX Koto. Berdasarkan data tahun 2013. Dilihat berdasarkan data tahun 2009 – 2013 produksi masing-masing sayuran ini tidak tetap, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan. Buah-buahan yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya yaitu durian, jeruk, pisang, pepaya, duku, dan rambutan. Produksi buah-buahan yang terbesar tahun 2013 adalah durian yaitu 2326 ton dan pisang sebanyak 1006 ton. Untuk lebih jelasnya luas dan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.38 dan Tabel 2.39.


II -46

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.38 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Cabe No

Kecamatan

Luas Panen (Ha)

Terung


Produks i (Ton)

Luas Panen (Ha)


Ketimun Produks i (Ton)

Luas Panen (Ha)

1

Sungai Rumbai

2

Koto Besar

3

Asam Jujuhan

4

Koto Baru

1

-

5

Koto Salak

8

-

1

6

Tiumang

4

-

6

7

Padang Laweh

1

-

8

Sitiung

8

-

9

Timpeh

10

Pulau Punjung

7

-

14

5

11

IX Koto

4

-

6

1

43

14

24

-

2

-

10

5

-

1

2


Produksi (Ton)

1

3

-

2013

57

2012

54

89

2011

66

2010

72

521

51

52

1.96

176

43

2.92

259

2,49

179,4

26

3,7

96,2

7

4,5

31,5

21

4,0

85

10

4,5

45

2009 62 2,50 155 Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)


394

II -47


Tabel 2.39 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-Buahan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Durian No

Jeruk Siam

Kecamatan

Luas Panen (pohon)

1

Sungai Rumbai

161

22.98

3.7

2

Koto Besar

161

131.68

21.2

3

Asam Jujuhan

4

Koto Baru

5,050

150.00

5

Koto Salak

5,928

6

Tiumang

7

Padang Laweh

8

Sitiung

9

Timpeh

10

Pulau Punjung

11

IX Koto

Produktivitas (kg)

Produksi (ton)

Luas Panen (pohon)

Produktivitas (kg)

61

11.48

Pisang Produksi (ton)

0.7

Luas Panen (pohon)

Produktivitas (kg)

Produksi (ton)

1,089

5.05

5.5

16

50.00

0.8

88

9.09

0.8

5,180

10.04

52.0

2,104

4.18

8.8

757.5

278

28.42

7.9

5,477

10.50

57.5

149.88

888.5

725

10.07

7.3

1,790

38.32

68.6

1,469

149.97

220.3

48

79.17

3.8

7,849

48.90

383.8

1,822

73.66

134.2

518

53.67

27.8

2,767

34.37

95.1

155

151.61

23.5

8,200

21.83

179.0

1,132

9.19

10.4

2,500

24.80

62.0

735

6.67

4.9

1,590

145.91

232.0

11,500

40.00

460.0

7,028

36.99

260.0

534

85.21

45.5

6,404

27.80

178.0

3,165

34.94

110.6

2013

16,870

137.90

2,326

35,430

27.64

979

33,224

30.28

1,006

2012

48,730

26.45

1,289

41,965

13.01

546

36,160

27.82

1,006

2011

33,866

136.79

4,633

65,193

25.82

1,684

36,160

27.82

1,006

2010

5.647,00

1,40

7.890,00

9.563,00

0,16

1.531,35

9.453,00

0,16

672,44

2009

3.878,00

1,00

3.878,00

8.306,00

0,06

495,00

4.575,00

0,06

296,00



II -48


Lanjutan Tabel 2.39 Pepaya No

Duku

Kecamatan

Luas Panen (pohon)

1

Sungai Rumbai

61

11.48

2

Koto Besar

3

Asam Jujuhan

4

Produktivitas (kg)

Produksi (ton)

Luas Panen (pohon)

Rambutan

Produktivitas (kg)

Produksi (ton)

Luas Panen (pohon)

Produktivitas (kg)

Produksi (ton)

0.7

155

14.19

2.2

63

11.11

0.7

327

49.85

16.3

60

41.67

2.5

16

50.00

0.8

5,180

10.04

52.0

Koto Baru

278

28.42

7.9

11,610

49.99

580.4

180

100.00

18.0

5

Koto Salak

725

10.07

7.3

11,975

50.03

599.1

30

100.00

3.0

6

Tiumang

48

79.17

3.8

8,535

134.96

1,151.9

320

99.38

31.8

7

Padang Laweh

518

53.67

27.8

5,104

67.05

342.2

91

50.55

4.6

8

Sitiung

8,200

21.83

179.0

80

135.00

10.8

122

100.00

12.2

9

Timpeh

2,500

24.80

62.0

10

Pulau Punjung

11,500

40.00

460.0

700

135.00

94.5

550

100.00

55.0

11

IX Koto

6,404

27.80

178.0

1,069

62.77

67.1

1,572

53.31

83.8

2013

35,430

27.64

979

39,555

72.42

2,865

2,988

70.82

212

2012

4,092

41.35

169

76,759

41.64

3,196

5,135

52.74

271

2011

4,269

39.28

168

69,919

21.46

1,500

3,881

68.95

268

2010

1.031,00

0,74

768,00

1.710,00

0,38

655,00

450,00

1,75

789,00

2009

23,00

19,30

444,00

826,00

1,00

826,00

2.171,00

0,17

379,00



II -49

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 4. Perkebunan Terdapat 3 komoditi utama perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Dharmasraya, yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Selain itu juga terdapat perkebunan rakyat berupa kelapa, kopi, pinang dan lada. Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar (inti) dan perkebunan rakyat pola PIR, serta swadaya murni masyarakat. Perkebunan karet dikelola oleh masyarakat yang dibangun melalui P3RSB dan TCSDP, sedangkan kakao banyak diusahakan oleh masyarakat dengan pola pekarangan. Salah satu potensi yang belum tergali dari sektor perkebunan adalah pembentukan pertanian multi-kultur yang dapat menopang ekonomi masyarakat apabila komoditi utamanya mengalami penurunan harga. Pola pertanian multikultur yang dapat dikembangkan salah satunya adalah intergrasi perkebunan dengan ternak besar (sapi, kerbau, dan domba), dengan memanfaatkan pakan hijau di bawah tanaman perkebunan (kelapa sawit dan karet). Produksi komoditi perkebunan setiap tahunnya cenderung meningkat terutama kelapa sawit, karet, coklat dan pinang. Keadaan ini didorong oleh investasi swasta dan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan komoditas ini. Untuk perkebunan sawit dan karet terdiri dari perkebunan swasta nasional dan perkebunan rakyat. Komoditi perkebunan umumnya merupakan komoditi ekspor, sehingga peningkatan produksi mengakibatkan peningkatan ekspor. Berdasarkan data tahun 2013, dari 7 jenis tanaman perkebunan rakyat yang tercatat, komoditi yang mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi adalah kelapa sawit, dan karet. Saat ini terdapat 11 perusahaan swasta dan pabrik pengolahan sawit di Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.40, Tabel 2.41 dan Tabel 2.42.


II -50

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.40 Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Besar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 – 2013 No 1

Jenis Pengusahaan

Produksi (Ton)

Swasta Murni - Tanaman Belum Menghasilkan - Tanaman Menghasilkan

2

Luas (Ha)

3,639 38,801

637,299

20,575

297,583

2013

63,015

934,882

2012

59,375

1,039,520

2011

60,375

1,098,881

2010

60.375

845.074

2009

68.340

1.230.772

Realisasi Kebun Inti - Tanaman Belum Menghasilkan - Tanaman Menghasilkan

3

Ralisasi Plasma - Tanaman Menghasilkan



II -51

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.41 Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 – 2013 Kelapa Sawit No

Kecamatan

1

Sungai Rumbai

Luas Produktif (Ha)

Luas Belum Produktif (Ha)

585.00

56.00

Luas Tidak Produ ktif (Ha) -

Total Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Karet Produktivitas (Ton/Ha)

Luas Produktif (Ha)


Luas Tidak Produktif (Ha)

Total Luas (Ha)

Produksi (Ton)

641.00

6,998.23

2,840.00

767.50

394.50

2,840.00

3,826.76

5,775.80

69,967.99

4,792.00

624.50

611.00

4,792.00

5,886.97

3,397.70

3,215.68

3,929.00

927.00

545.00 -

3,929.00

3,972.21

468.53

4,821.52

2,773.50

628.75

2,773.50

2,925.37

2,747.50

3,241.53


2

Koto Besar

5,131.50

644.30 -

3

Asam Jujuhan

2,785.50

612.20 -

4

Koto Baru

358.00

110.53 -

5

Koto Salak

1,061.00

350.00

6

Tiumang

1,539.25

55.75

7

Padang Laweh

2,302.00

20.50

2.75 -

1,411.00

16,928.40

2,747.50

669.75

1,597.75

16,993.29

937.00

192.50

16.50

937.00

984.67

2,322.50

36,844.70

955.50

172.00

8.50 -

955.50

915.05

3,105.64

31,784.78

1,686.00

231.25

1,686.00

1,964.74

1,705.00

1,803.02

8

Sitiung

2,737.00

368.64 -

9

Timpeh

6,387.00

766.00

7,153.00

79,613.45

1,705.00

146.25

3,236.00

33,997.53

5,371.00

1,195.00

74.00

5,371.00

5,565.51

973.00

12,790.00

2,938.00

633.00

21.00

2,938.00

3,791.00

30,081.92

313,955.57

30,674.50

6,187.50

1,670.50

30,674.50

34,876.83

30,763.00 29,501.00

5,941.00 6,871.00

1,699.50 1,987.00

30,763.00 29,501.00

10

Pulau Punjung

3,056.00

180.00 -

11

IX Koto

876.50

96.50

26,818.75

3,260.42

27,184.75 26,381.25

3,111.44 3,327.44

25.152,00

4.158,36

29.310,36

408.054,03

13,92

28.544,00

7.693,00

2.033,50

38.270,50

28.237,98

0,99

28.453,00

7.468,00

7.468,00

434.952,00

15,29

28.453,00

7.468,00

2.181,00

38.102,00

33.055,00

1,16

2.75

2013 2012 2011 2010 2009

-

30,296.19 29,708.69



II -52

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Lanjutan Tabel 2.41 Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 – 2013 Kelapa No

Kecamatan

1

Sungai Rumbai

Luas Produktif (Ha)



Cengkeh Total Luas (Ha)

Produk si (Ton)


Luas Produkti f (Ha)

28.50

4.50

33.00

30.44

1.00

2

Koto Besar

49.00

7.00

Asam Jujuhan

43.50

56.00

6.00

47.07

1.00

Koto Baru

70.50

6.50

Total Luas (Ha)

Produk si (Ton)

1.00

2.00

0.15

4.00

5.00

0.19

3.00 -

4.00

0.63 -

49.50

44.33

77.00

60.31

1.00 1.00 -

1.00 -

Koto Salak

73.50

8.00

1.00

82.50

79.77

6

Tiumang

35.75

5.00

2.75

43.50

36.70

7

Padang Laweh

54.25

7.00

4.25

65.50

29.02

8

Sitiung

125.50

15.50

8.50

149.50

119.00

1.50

0.50

1.00

3.00

1.02

9

Timpeh

83.00

11.00

6.00

100.00

78.17

1.50 -

0.50 -

1.00

3.00

0.52 -

173.00

5.00

2.00

180.00

139.30

1.50

1.50

-

1.50 22.00

2.51

-

11

IX Koto 2013 2012 2011 2010 2009

116.00 852.50

4.00 79.50

1.00 25.50

121.00 957.50

848.25 850.75

80.25 84.75

26.50 22.00

38,403.50 38,359.00

844,00

91,50

24,00

959,50

600,02

844,00

91,00

32,00

967,00

815,00

1.00 -

-

-

Pulau Punjung

1.00 -

-

5

10


-

4


-

3

Luas Belum Produktif (Ha) -

-

-

-

108.00 772.11

-

6.00

3.00

1.50 13.00

0,71

6,00

2,00

14,00

22,00

0,78

0,13

0,97

7,00

2,00

13,00

22,00

2,00

0,29



II -53

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Lanjutan Tabel 2.41 Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 – 2013 No

Kecamatan

Luas Produktif (Ha)


Kopi Luas Tidak Total Produktif Luas (Ha) (Ha)

Produksi (Ton)


Luas Produktif (Ha)


Lada Luas Tidak Total Produktif Luas (Ha) (Ha)

Produksi (Ton)

1

Sungai Rumbai

30.25

-

-

30.25

29.64

-

-

-

-

-

2

Koto Besar

47.75

0.50

-

48.25

43.40

1.50

-

0.50

2.00

0.72

3

Asam Jujuhan

42.50

5.00

1.00

48.50

36.83

1.50

-

-

1.50

0.72

4

Koto Baru

25.50

3.00

-

28.50

22.63

-

-

-

-

-

5

Koto Salak

40.50

2.50

-

43.00

42.56

-

-

-

-

-

6

Tiumang

10.25

2.00

1.50

13.75

11.21

1.00

-

-

1.00

0.52

7

Padang Laweh

10.75

1.50

1.50

13.75

9.00

-

-

-

-

-

8

Sitiung

14.00

0.25

-

14.25

11.92

1.00

-

-

1.00

-

9

Timpeh

33.00

0.25

-

33.25

27.90

-

-

-

-

-

10

Pulau Punjung

69.50

0.50

4.25

74.25

35.23

0.50

0.50

-

1.00

0.15

11

IX Koto

104.50

0.50

6.25

111.25

82.00

-

-

-

-

-

2013

428.50

16.00

14.50

459.00

5.50

0.50

0.50

6.50

2.11

2012

429.50

17.00

14.50

38,403.50

5.50

0.50

0.50

6.50

2011

424.00

22.50

14.50

38,359.00

5.00

1.50

1.50

8.00

352.32


2010

423,00

21,50

14,50

459,00

369,36

0,87

5,00

1,50

1,50

8,00

3,80

0,76

2009

433,00

18,50

15,50

467,00

470,00

1,09

5,00

1,50

1,50

8,00

8,00

1,60



II -54

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Lanjutan Tabel 2.41 Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 – 2013 Kakao No

Kecamatan

Luas Produktif (Ha)


Pinang

Total Luas (Ha)

Produksi (Ton)


Luas Produktif (Ha)


Total Luas (Ha)

Produksi (Ton)

1

Sungai Rumbai

101.60

43.00

101.60

90.66

6.00

-

6.00

0.35

2

Koto Besar

137.15

101.23

137.15

138.32

1.00

1.00

2.00

0.54

3

Asam Jujuhan

39.00

9.75

39.00

34.14

0.90

0.75

1.65

0.51

4

Koto Baru

89.00

63.00

89.00

79.83

1.00

6.25

7.25

0.72

5

Koto Salak

90.00

75.28

90.00

89.74

3.50

10.25

13.75

1.47

6

Tiumang

45.40

9.30

45.40

33.35

1.25

1.00

2.25

1.66

7

Padang Laweh

47.00

6.75

47.00

47.92

1.50

0.50

2.00

1.09

8

Sitiung

206.50

104.72

206.50

239.86

6.25

4.00

10.25

2.85

9

Timpeh

91.25

35.75

91.25

90.75

6.25

2.00

8.25

3.60


10

Pulau Punjung

102.85

80.00

102.85

90.95

5.25

2.00

7.25

2.91

11

IX Koto

213.75

243.25

213.75

189.00

3.25

1.50

4.75

1.73

2013

1,163.50

772.03

1,163.50

1,124.52

36.15

29.25

65.40

17.43

2012

1,128.29

777.02

1,128.29

27.25

24.25

38,403.50

2011

912.17

866.46

912.17

27.25

24.25

38,359.00

2010

652,27

1.041,01

1.693,28

603,65

0,93

17,50

30,25

47,75

11,66

0,67

2009

619,27

776,08

1.395,35

2.124,00

3,43

14,50

22,50

37,00

9,00

0,00



II -55

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.42 Luas Kebun Kelapa Sawit Perusahaan Swasta dan Pabrik Pengolahan Hasil Sawit di Kabupaten Dharmasraya Luas No

Nama Perusahaan

1

PT. TKA (Tidar Kerinci Agung)

2

PT. Incasi Raya

3

PT. Tranco Pratama

4

Pabrik/Unit Pengolahan Kapasitas Pabrik Pengolahan/ Bulan (Ton/Jam)

Jenis Bahan Baku

Jenis Produk Yang Dihasilkan

Batu Kangkung

60

TBS

CPO

7.000,00

Pangian

45

TBS

CPO

Sitiung IV SP V

60

TBS

CPO

80

TBS

CPO

45

TBS

CPO

Inti (Ha)

Plasma (Ha)

Jumlah (Ha)

13.272,00

1.081,00

14.353,00

7.000,00

Alamat

399,30

5.396,00

5.795,30

PT. SAK (Sumbar Andalan Kencana)

6.783,44

6.000,00

12.783,44

5

PT. SMP (Silago Makmur Plantation)

6.545,80

1.600,00

8.145,80

Sitiung IV

6

PT. SAK Sei. Aye

1.990,00

1.990,00

SP V

7

PT. Bina Pratama

650,00

8.249,90

Sitiung IV

8

PT. AWB (Andalas Wahana Berjaya)

1.000,00

1.000,00

Gunung Medan

9

PT. Agro Palma

600,00

600,00

10

PT. Palma Abadi Sejahtera

1.560,00

1.560,00

11

PT. DL (Dharmasraya Lestarindo)

7.599,90

Koto Padang



II -56


Skala pemasaran komoditi perkebunan ini cukup luas, karena di Kabupaten Dharmasraya ini belum terdapat tempat pengolahan karet. Karet yang telah disadap di bawa ke Padang dan diolah lebih lajut. Sedangkan untuk kelapa sawit lokasi dan skala pemasarannya cukup luas. Setelah kelapa sawit dipanen kemudian dibawa ke pabrik pengolahan setengah jadi yang ada kemudian diolah menjadi CPO. Sedangkan pemasaran karet pada umumnya dari petani dijual ke pedagang perantara kemudian dari pedagang perantara di jual pabrik dan dari petani ke tempat pelelangan baru dibawa ke pabrik. Dari perkembangan komoditi utama tersebut terlihat bahwa luas tanam perkebunan semakin meningkat dari tahun ke tahun baik yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun masyarakat. Dari satu sisi hal tersebut merupakan perkembangan investasi bidang perkebunan yang positif, tetapi disisi lain terjadi alih fungsi lahan terutama kawasan lindung dan sawah irigasi teknis. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian dalam pengembangan komoditi tersebut agar tidak merugikan investasi besar yang telah ditanam (irigasi) dan keseimbangan ekologis (kawasan lindung). Perkembangan produksi komoditi utama akan membawa dampak ikutan (forward linkage) yaitu terpenuhinya skala produksi untuk pendirian pabrikpabrik pengolahan komoditi tersebut sehingga sektor pertanian dan industri akan mempunyai keterkaitan erat dalam pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya.

5. Peternakan Jenis peternakan yang banyak terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing), dan unggas (ayam dan itik). Diantara jenis ternak besar yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2013, yang banyak populasinya adalah sapi yaitu 26,759 ekor, sedangkan populasi kerbau hanya 3,476 ekor, dan kambing sebanyak 15,620 ekor. Jika dilihat dari data per kecamatan, populasi sapi paling banyak terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 5,574 ekor dan Kecamatan Koto Timpeh sebanyak 5,290 ekor, sedangkan populasi kerbau terbesar terdapat di Kecamatan IX Koto. Untuk kambing populasi terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 3,488 ekor. Berdasarkan data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan, berbeda dengan populasi unggas (ayam) sangat menurun drastis dari tahun 2009 - 2013. Hal ini merupakan salah satu dampak dari wabah flu burung sehingga banyak ternak ayam yang mati atau dimusnahkan.


II -57

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Populasi ayam buras terbesar terdapat di Kecamatan Timpeh yaitu 1,227 ekor. Untuk ayam petelur hanya terdapat di Kecamatan Sitiung dengan total populasi 4,613 ekor dan ayam pedaging banyak terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 5,574 ekor. Populasi itik terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 820 ekor. Untuk lebih jelasnya produksi ternak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.43 dan Tabel 2.44.


II -58

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.44 Populasi, Pemotongan dan Produksi Daging Ternak Besar dan Ternak Kecil di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

Sapi N0

Kecamatan

Populasi (Ekor)

Kerbau Populasi (Ekor)

Kambing

Pemotongan (Ekor)

Produksi Daging (Kg)

Pemotongan (Ekor)


Populasi (Ekor)

Pemotongan (Ekor)


247

690

166,980

5

-

-

951

334

7,394

3,531

167

40,414

57

-

-

1,310

-

-

965

96

23,232

19

4

891

1,181

115

2,546

1

Sungai Rumbai

2

Koto Besar

3

Asam Jujuhan

4

Koto Baru

1,405

266

64,372

404

66

14,706

1,272

162

3,586

5

Koto Salak

1,954

86

20,812

518

18

4,011

1,086

156

3,453

6

Tiumang

2,070

334

80,828

6

19

4,233

1,527

281

6,221

7

Padang Laweh

1,434

34

8,228

1

-

-

760

38

841

8

Sitiung

5,574

372

90,024

757

-

-

1,666

18

398

9

Timpeh

5,290

151

36,542

104

27

6,016

1,253

38

841

10

Pulau Punjung

3,777

877

212,234

652

12

2,674

3,488

48

1,063

11

IX Koto

512

62

15,004

953

21

4,679

1,126

76

1,682

2013

26,759 31,449

3,135 2,432

758,670 583,680

3,476 4,881

167

37,210 23,252

15,620 15,040

1,266 1,043

28,025 10,555

2012

116

-

2011 2010

36.293

2.542

1.367.709

7.143

135

28.930

11.804

1.375

115

2009

32.552

1.577

315.400

6.257

28

8.400

11.247

172

162



II -59


Tabel 2.45 Populasi dan Produksi Unggas di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Ayam Kampung No

Kecamatan

1

Sungai Rumbai

2

Populasi (Ekor)

Ayam Pedaging

Ayam Petelur

Produksi Telor (Kg)

Populasi (Ekor)

Produksi Telor (Kg)

Populasi (Ekor)

Itik Populasi (Ekor)

Produksi Telor (Kg)

93

-

154

-

247

615

-

Koto Besar

936

155

2,595

-

3,531

167

59

3

Asam Jujuhan

244

-

721

-

965

93

-

4

Koto Baru

202

-

1,203

-

1,405

231

-

5

Koto Salak

318

575

1,636

-

1,954

71

202

6

Tiumang

363

-

1,707

-

2,070

141

-

7

Padang Laweh

325

326

1,109

-

1,434

34

-

8

Sitiung

961

-

4,613

-

5,574

357

-

9

Timpeh

1,227

-

4,063

-

5,290

149

-

10

Pulau Punjung

1,010

-

2,767

-

3,777

820

-

11

IX Koto

129

44

383

-

512

50

56

2013

5,808

1,100

20,951

26,759

2,728

317

2012

104,191

57,049

26,793

453,347

20,100

110,349

2010

67.637

28.408

24.500

158.760

477.640

16.763

78.451

2009

91.719

-

342.200

26.999

-

14.602

4.275

2011



II -60

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya b) Kehutanan Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Kekritisan lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.961 Ha (atau 1,98% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar. Tabel 2.46 Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya

No 1 2 3 4 5 6

Lahan Kritis Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis Tubuh Air Luas Total

Luas (Ha) 226401 51129 17301 4062 1897 1809 302.599

(%) 74,82 16,90 5,72 1,34 0,63 0,60 100,00

Sumber : BPDAS Batanghari Jambi , 2011 dalam Laporan RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.

Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan dimana tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 2,74 persen sedangkan pada tahun 2013 sebesar 2,70 persen. c) Energi dan Sumber Daya Mineral Selain sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan potensi lain yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah pertambangan. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi yang menurun dibanding tahun sebelumnya terhadap PDRB, tahun 2012 sumbangan yang diberikan sektor ini sebesar 6,34 persen dan tahun 2013 ini mencapai 6,06 persen. Selain itu jumlah produksi Batubara juga menurun pada tahun 2013 ini yaitu sebesar 902.801,13 ton, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 1.081.377,44 ton. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki. Sedangkan potensi tambang yang potensial dikembangkan dan sudah mulai dieksploitasi dalam jumlah besar adalah :  Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan Produksi Tahun 2009 : 449.780,25 MT  Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA


II -61

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 

  

Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA Bijih Besi yang sudah diekploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh) Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Pd. Laweh)

d) Pariwisata Dalam dunia kepariwisataan di Dharmasraya, berdasarkan data dan informasi objek wisata yang ada sangat terbatas. Objek wisata alam yang terdapat di Dharmasraya sebanyak 39 buah. Kabupaten Dharmasraya memiliki situs cagar budaya yang terletak di 5 (lima) lokasi, benda cagar budaya sebanyak 5 buah, bangunan cagar budaya sebanyak 10 buah. Dalam hal fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Dharmasraya terdapat 9 hotel non bintang yang terdiri dari 186 kamar. Hotel tersebut tersebar di 4 (empat) Kecamatan di sepanjang jalan Lintas Sumatera.

e)

Kelautan dan Perikanan Perikanan yang banyak diusahakan masyarakat Kabupaten Dharmasraya adalah perikanan budidaya melalui budidaya kolam, budidaya sawah dan budidaya keramba. Dilihat dari produksi, produksi ikan terbesar di Kabupaten Dharmasraya adalah ikan budidaya kolam. Dilihat dari produksi ikan budidaya kolam dari tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan, begitu juga produksi ikan budidaya sawah dan budidaya keramba/sungai. Kegiatan budidaya ikan terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, keramba, mina padi, jaring tancap dan keramba jaring apung. Budidaya ikan yang paling banyak diusahakan penduduk yaitu kolam air tenang dan keramba. Usaha perikanan kolam air tenang terdapat diseluruh kecamatan, dan usaha ikan keramba banyak terdapat di Kecamatan IX Koto. Usaha budidaya ikan karamba jaring apung banyak dikembangkan di Kecamatan Pulau Punjung. Kegiatan perikanan jaring tancap tangkap di Kabupaten Dharmasraya banyak terdapat di Kecamatan Sitiung.


II -62

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.47 Jenis Ikan dan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 No

Jenis Ikan

Total (Ton)

1

Ikan mas

4,347

2

Ikan Nila

6,624

3

Ikan Lele

3,019

4

Ikan Gurami

5

Ikan Patin

6

Ikan Air Tawar Lainnya Jumah

130 3,391 80 17,591

Sumber : Disnakan Kab. Dharmasraya Tahun 2014

Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2012 sebesar 2,35 persen menjadi 2,32 persen pada tahun 2013. f) Perdagangan Kontribusi subsektor perdagangan besar dan eceran memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 12,18 persen pada tahun 2012 dan sebesar 12,31 persen pada tahun 2013. Nilai ekspor dihitung berdasarkan jumlah barang dan jasa yang keluar dari wilayah kabupaten Dharmasraya. Dengan kata lain ekspor yang dimaksud adalah antar kabupaten, antar provinsi. Selama tahun 2011 – 2013, nilai ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impornya sehingga menghasilkan ekspor neto yang positif. Saat ini pasar di Dharmasraya berjumlah 28 buah, namun belum ada pasar yang representatif sebagai pasar kabupaten, namun pasar yang ada hanya pasar nagari, sehingga perlu ditingkatkan statusnya menjadi pasar yang representatif. Termasuk pasar agropolitan di Koto Padang yang belum beroperasi secara optimal hingga saat ini. g) Perindustrian Industri di Kabupaten Dharmasraya terbagi menjadi industri atau kegiatan usaha skala besar/menengah dan industri atau kegiatan usaha skala kecil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.48.


II -63


Tabel 2.48 Jumlah Industri atau Kegiatan Usaha Skala Menengah/Besar Kabupaten Dharmasraya No

Nama Industri

Kapasitas Produksi ( Ton/Jam ) Terpasang Senyatanya

Jenis Industri

1 2 3 4 5

PT. Incasi Raya Pangian PT. Kerinci Agung PT. Silago Makmur Plantation PT. Sumber Andalas Kencana PT. Dharmasraya Lestarindo

Minyak Sawit Minyak Sawit Minyak Sawit Minyak Sawit Minyak Sawit

50 75 80 65 70

45 75 80 60 40

6

PT. Bina Pratama Sakato Jaya

Minyak Sawit

80

60

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Tabel 2.49 Jumlah Industri atau Kegiatan Usaha Skala Kecil Kabupaten Dharmasraya No

Nama Industri

Jenis Industri

Kapasitas Industri Terpasang

Senyatanya

Keterangan

1 2 3 4

Furnitur dari kayu Batu bara dari Tanah Liat / Keramik Industri Roti dan sejenisnya Indutri Kerupuk dan sejenisnya

Perabot Bata Roti Kerupuk

30.190 34.282.200 1.852.568 1.038.036

22.997 26.394.000 1.477.852 788.920

Buah Buah Buah Bungkus

5

Industri Tempe

Tempe

7.842.380

6.176.600

Bungkus

6 7 8 9

Industri Tahu Kedelai Pengolahan dan Pengawetan Daging Industri Kontruksi Industri Kontruksi

Tahu Daging Bakso Holobrik / Batako Polongan

399.313 78.000 1.295.320 11.143

307.164 60.000 996.400 8.565

Papan Kg Buah Buah

10

Industri Wadah dari Kayu

Bak Truk

39.000

30.000

Buah

Ayaman

61.230

47.100

Set

Perahu Batik Tanah Like Konveksi

47.000 1.482 17.550

36.000 1.140 13.500

Buah Potong Helai

31.701

24.685

Buah

850.311

639.780

Buah

12 13 14

Industri Ayam-ayaman dari Rotan dan Bambu Industri Kapal / Perahu Industri Batik Industri Pakaian jadi dari Tekstil

15

Industri Pengerjaan Logam

pandai Besi

16

Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan selain Kecap dan Tempe

Keripik Tempe

11

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 industri skala kecil lebih dominan dibanding industri skala kecil, hal ini terlihat jelas dari jumlah industri yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010. Jika dilihat dari nilai tambah yang dibentuk sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku naik dari 190,01 milyar rupiah pada tahun 2012 naik menjadi 214,73 milyar rupiah pada tahun 2013. Berdasarkan harga konstan 2000 nilai tambah sektor ini naik dari 84,94 milyar rupiah pada tahun 2012 menjadi 89,40 milyar rupiah pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada industri pengolahan menengah/besar lainnya.


II -64

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terhadap PDRB menurun dari sisi persentase, kontribusi tahun 2013 sektor industri menyumbang sebesar 5,45 persen berbanding dengan tahun 2012 yaitu sebesar 5,51 persen. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Pengeluaran rumah tangga merupakan pos pengeluaran terbesar dalam penyerapan nilai tambah. Selama tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan atau kenaikan sebesar Rp 269.505 dibandingkan dengan tahun 2012, atau mengalami kenaikan sebesar 15,18 persen, persentase kenaikan ini leboh besar dibandingkan dengan persentase kenaikan tahun-tahun sebelumnya. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.50 dibawah. Tabel 2.50 PDRB Berdasarkan Penggunaan ADHB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2013

Urusan/ Indikator Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta)

2010 1.426.994

Tahun 2011 2012 1.635.468

1.775.727

2013 2.045.232

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2012 – 2013.

Jika dibandingkan terhadap struktur perekonomian secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen penggunaan PDRB yang paling dominan. Nilai konsumsi rumah tangga sebesar 2.045.232,34 juta pada tahun 2013 menyerap 51,88 persen dari total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Dharmasraya, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.


II -65


Tabel 2.51 Komposisi penggunaan PDRB ADHB Tahun 2011 s/d 2013 (Persen) Kabupaten Dharmasraya No 1 2 3 4 5 6

Jenis Pengeluaran/Konsumsi Konsumsi rumah tangga Konsumsi lembaga swasta nirlaba Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentuakan Modal Bruto Perubahan stock Net Ekspor Barang dan Jasa PDRB

2011 53,31 1,04 12,19 24,88 -0,79 9,36 100,00

2012* 51,49 1,02 12,38 26,55 -0,42 8,98 100,00

2013** 51,88 1,08 12,51 26,75 -0,14 7,95 100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013.

a. Nilai Tukar Petani indeks nilai tukar petani (NTP) sebesar 101,02 persen pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kesejahteraan petani pada tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2012 sebagai tahun dasar. Dari nilai NTP petani Kabupaten Dharmasraya pada dasarnya sudah mampu mencukupi kebutuhan faktor produksi pertanian dan konsumsi sehari-hari dari hasil usaha petani.

No 1 2 3

Tabel 2.52 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Dharmasraya tahun 2012-2013 Uraian 2012 2013 Indeks harga yang diterima petani (it) 105,11 103,52 Indeks harga yang dibayar petani (ib) 102,99 102,56 Nilai Tukar Petani (NTP) 101,95 101,02

Sumber : Nilai Tukar Petani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

Tabel diatas menunjukan bahwa Nilai Tukar Petani di Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 yaitu 101,02 persen, turun sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 101,95 persen atau memiliki selisih sebesar 0,91 persen. 2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a. Perhubungan Pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional Wilayah II). Ruas jalan negara di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 62,50 Km yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang – Kota Muaro Bungo dan kota-kota di wilayah bagian selatan Sumatera Barat. Sedangkan ruas jalan propinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer dan kelas IIIA yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Ruas jalan Propinsi di Kabupaten Dharmasraya


II -66

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sepanjang 83,50 Km dengan kondisi sedang ruas jalan propinsi ini yaitu ruas Sikabau – Simpang III Koto Baru, ruas Simpang III Koto Baru – Tanjung Simalidu, Junction – Koto Baru dan junction – Batas Sangir. Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Dharmasraya ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data saat ini panjang jalan kabupaten yaitu 1.035,72 Km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 622,23 Km, kondisi sedang sepanjang 148,38 Km, dan kondisi rusak sepanjang 156,91 Km serta rusak berat sepanjang 108,20 Km.

Tabel 2.53 Ruas Jalan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Panjang Ruas (KM)

Lebar

Permukaan Jalan Tipe

Kondisi

Aspal Aspal Aspal

Baik Baik Baik

A. Jalan Nasional N.051 N.052 N.053

Batas Kab. Sijunjung Sungai dareh Junction Total Jalan Nasional B. Jalan Provinsi

No Ruas P.010 P.011 P.021 P.054

Nama Pangkal Ruas

Sikabu Simp. III Koto Baru Junction Junction Total Jalan provinsi

Sungai Dareh Junction Batas Kota

Nama Ujung Ruas Simp. II Koto Baru Tj. Simaladu Koto Baru Batas Sangir

13,20 28,00 21,30 62,50 Panjang Ruas (KM)

7 7 7

Lebar

29,00 21,00 5,20 28,30 83,50

3,50 3,50 3,50 3,50

Permukaan Jalan Tipe Aspal Aspal Aspal Aspal

Kondisi Rusah Baik Baik Baik

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dharmasraya Tahun 2013.

b. Fasilitas Bank dan Non Bank Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabangcabangnya. Seperti terlihat pada tabel :


II -67

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 2.54 Jumlah dan Daftar Nama BANK Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Dharmasraya No

1

2

3

4

5 6

Kecamatan

Pulau Punjung

Nama BANK

Jumlah (unit)

Alamat

BRI Unit Pulau Punjung

1

Pulau Punjung

BRI Syariah Pulau Punjung

1

Pulau Punjung

BANK Nagari Cabang Pl. Punjung

1

Pulau Punjung

BANK Nagari Syariah

1

Pulau Punjung

BANK Danamon Simpan Pinjam

1

Pulau Punjung

BANK Syariah Mandiri KCP Pl. Punjung

1

Pulau Punjung

Bank Mega Cabang Pl. Punjung

1

Pulau Punjung

BANK Mandiri Mitra Usaha

1

Pulau Punjung

BANK Sampoerna Sahabat UKM KCP Pl. Punjung

1

Pulau Punjung

BPR Pulau Punjung

1

Pulau Punjung

BTPN KCP. Pulau Punjung

1

Pulau Punjung

BMT Al Islah

1

Sikabau

BRI Unit Koto Gadang

1

Koto Agung

BANK Mandiri Mitra Usaha

1

Blok B

BRI Unit Koto Baru

1

Koto Baru

BRI Cabang Dharmasraya

1

Koto Baru

BNI 46 KCP. Koto Baru

1

Koto Baru

BANK Danamon Simpan Pinjam

1

Koto Baru

BANK Nagari Cabang Koto Baru

1

Koto Baru

BANK Sampoerna Sahabat UKMKCP. Koto Baru

1

Koto Baru

BTPN KCP. Koto Baru

1

Koto Baru

SWAMITRA BUKOPIN

1

Koto Baru

BPR Dharma Nagari Koto Baru

1

Koto Baru

BPR LPN Tarantang

1

Koto Baru

BANK Nagari Capem Sei. Rumbai

1

Sungai Rumbai

BRI Unit Sei. Rumbai

1

Sungai Rumbai

BANK Mandiri Cab. Sei. Rumbai

1

Sungai Rumbai

BPR LPN Sei. Rumbai

1

Sungai Rumbai

BPR Gebu Minang Sei. Rumbai

1

Sungai Rumbai

BRI Unit Koto Gadang

1

Koto Besar

BRI Unit Ampalu Raya

1

Koto Salak

BMT Al Islah

1

Pulau Mainan

Sitiung

Koto Baru

Sungai Rumbai

Koto Besar Koto Salak

Jumlah

32

Sumber : Dinas Kopperindag dan UMKM kabupaten Dharmasraya Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya hanya 6 (enam) kecamatan yang memiliki bank, yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru,


II -68

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Sungai Rumbai, Koto Besar, Koto Salak. Dan dari 6 (enam) kecamatan tersebut Kecamatan Pulau Punjung merupakan kecamatan yang paling banyak memilki bank yaitu sebanyak 12 unit dan Bank yang paling banyak beroperasi adalah BRI. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan jasa perbankan pada kawasankawasan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya. Dimasa yang akan datang fungsi perbankan diharapkan tidak hanya sebagai sarana ekonomi yang dibutuhkan masyarakat tetapi sebaliknya diharapkan kehadiran sarana perbankan pada kawasankawasan yang belum berkembang akan dapat memicu percepatan perkembangan kawasankawasan tersebut yang umumnya berada di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Koto Salak. 2.2.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah per-SKPD, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup: 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2015. 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 dan kinerja pembangunan daerah 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


II -69

Tabel 2.55 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Dharmasraya

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015

1

2

3

4

1

01

01

1

01

01

1

01

01

15

16

Bidang Pendidikan Program Pemerataan, Sarana prasarana dan Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (Program Pendidikan Anak Usia Dini)

ProgramPemerataan dan Mutu pelayanan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)

Tingkat ketercapaian pemerataan pelayanan

15%

Realisasi RKPD 2013

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=10/4

SKPD Penanggung Jawab 12

17

21%

22%

15

68%

44%

81%

75% Disdikpora

75

40

55

25

45

65

79

68 Disdikpora

APM PAUD

70

35

45

44

97

55

70

60 Disdikpora

Jumlah Lembaga PAUD

10

20

20

5

25

10

35

20 Disdikpora

jumlah tenaga pendidik PAUD yang berkualifikasi

90

35

50

18

36

75

53

25 Disdikpora

Jumlah PAUD Percontohan

2

1

3

9

300

3

3

3 Disdikpora

26%

24%

27%

22

APK SD/MI

107,2

101,21

APM SD/MI

99,1

92,42

25

30

30

1

1

18

10

Tingkat keterlaksanaan pemerataan dan pelayanan pendidikan

jumlah pustaka 01

Target RKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Program / Realisasi Capaian Tingkat Capaian Kegiatan Tingkat Program Dan Realisasi Target Realisasi (%) RKPD Tahun Kegiatan s/d s/d Tahun 2014 2014 Tahun 2014 (%)

APK PAUD

Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD/MI

01

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah ruang kelas baru (RKB) SD/MI

1

Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2012

81

98%

25%

22% Disdikpora

101,82 113,75

111

102,54

103

100 Disdikpora

96,32 109,94

113

98,5

98

98 Disdikpora

13

43

25

10

10 Disdikpora

2

2

100

2

0

0 Disdikpora

12

21

175

14

5

25 Disdikpora

82

15

15 Disdikpora

16

22

26

APK SMP/MTs

75.402

71,0532

72.474

92,09

73.924

75

75 Disdikpora

APM SMP/MTs

78,4

61,79

65,4

81,96

70,25

72

72 Disdikpora

APK SMA/MA/SMK

92

71,43

82,5

79,6

88,75

85

86 Disdikpora

APM SMA/MA/SMK

70

47,78

55,15

61,08

65,5

65

66 Disdikpora

Jumlah ruang kelas baru (RKB) SMP/MTs

6

20

10

15

8

8

8 Disdikpora

Jumlah unit sekolah SMP/MTs

2

2

4

1 unit

3

1

1 Disdikpora

Jumlah unit sekolah SMA/MA/SMK

6

2

4

2 unit

6

1

1 Disdikpora

Jumlah sekolah unggulan

3

1

2

1 unit

2

1

1 Disdikpora

Program Peningkatan Akses dan Mutu pendidikan menengah (Program Pendidikan Menengah)


23

II - 70


Kode

1

01

01

18

Program Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan informal (Program Pendidikan Non Formal/ Informal)



Tingkat akses dan kualitas PNFI

24

Angka Buta Aksara

1

1

01

01

01

01

19

20

19

9

SKPD Penanggung Jawab

47%

100

58

60 Disdikpora

9%

1892

2266

85 Disdikpora

2

4

50 Disdikpora

31

32

75 Disdikpora

180

2

3

2 buah

-

32

26

28

17

61%

660

609

625 orang

107 orang

17%

640

650

60 Disdikpora

106,25

27

55

62 Disdikpora

11

16

17

2

2

2 Unit

2 unit

100

2

2

60 Disdikpora

Jumlah Kekhususan Layanan

0

1

1 Org

1 orang

100

1

1

55 Disdikpora

Jumlah Tenaga Pendidik SLB

2

1

2 Org

4 orang

200

2

5

62 Disdikpora

90

20

54

56 Disdikpora

72

85 Disdikpora

20

Jumlah Kelompok Guru

pemberdayaan guru komite sekolah***

Realisasi RKPD 2013

Jumlah Sekolah SLB

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

pelaksanaan sertifikasi pendidik

19

43

Program Peningkatan akses dan kualitas pendidikan luar biasa



1934

Jumlah Sarana PKBM

Jumlah Tenaga Pendidik dan Pengelolah PNFI


1986

1865

Jumlah Kelompok Belajar Paket A, B dan C


16

19

18

72

1

72 buah

67 buah

93

72

Jumlah Tenaga Pendidik (guru) yang telah bersertifikat Pendidik

1 keg./ 430

21

1 keg./ 320

1 keg/947 org

100

1 keg./ 360

1328

65 Disdikpora

Jumlah Tenaga Pendidik (guru) yang telah berkualifikasi Pendidikan SI

126

72

150 orang

1486 orang

100

150

1708

75 Disdikpora

Jumlah Guru Komite

1280

1 keg./ 210

1240 Org

938 org

76

1260

1265

90 Disdikpora

17

300

150 Org

183 org

122

12

152

95 Disdikpora

Jumlah Sekolah yang Terakreditasi

40

1240

150 Buah

172 Buah

115

30

180

75 Disdikpora

Jumlah Pengawas yang Berkualifikasi S2

10

6

10 Org

7 org

70

10

10

75 Disdikpora

peningkatan kualifikasi pendidikan guru ke jenjang Jumlah Kepala Sekolah yang Berkualifikasi SI s1 dan Bersetifikat Pendidik


II - 71

Kode

1

01

01

22



Program Peningkatan Kualitas Manajemen pengelolaan pendidikan (Program manajemen pelayanan pendidikan)

Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan

20

01

23

1

16

20

0

0

15

70 Disdikpora

6

8

2

1

1

70 Disdikpora

01

01

24

18

1

18

18

198

195

195

195

100

198

198

100

Disdikpora

jumlah siswa penerima bantuan beasiswa

1800

2400

2243 orang

3267 orang

146

2000

2505

85

Disdikpora

18

18

18

27

27

60 Disdikpora

2

2

2

3

7

65 Disdikpora

BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01

15

Program Pengembangan & Keserasian kebijakan Pemuda

01

19

20

20

8

20

20

60 Disdikpora

jumlah pengurus OSIS

1

1

60

1

60

85 Disdikpora

Jumlah siswa peserta paskibraka

1

1

80

1

80

90 Disdikpora

20

22

0

0

10

10

100

Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga Jumlah cabang olahraga yang dibina

1

18


jumlah sekolah yang melaksanakan pesantren Ramadhan

Jumlah kelompok usaha produktif

1

Realisasi RKPD 2013

Peningkatan Kapasitas / Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan Menengah

Pemberian beasiswa kepada keluarga miskin untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA

1


Peningkatan Peran Serta Masyarakat Membangunan Pendidikan

Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan (Pelaksanaan Pesantren Ramadhan)

1



Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan

1



01

21

24

24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

18

22

22

22

60

Disdikpora

50

52 Disdikpora

Jumlah lapangan olahraga sekolah

12

6

8

8

100

10

24

60 Disdikpora

Jumlah lapangan olahraga masyarakat

12

22

22

22

100

10

54

50 Disdikpora

Jumlah peralatan olahraga sekolah

26

4

4

4

100

22

30

60 Disdikpora


II - 72


Kode


Jumlah peralatan olahraga masyarakat 1

18

01

22

Program Pembangunan Kepemudaan jumlah pemuda produktif

1

18

01

23

Program pembangunan olahraga dan kesehatan jumlah kegiatan olahraga siswa jumlah kegiatan olahraga masyarakat

1 1

02 02

01 15 16

DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

21

Program Penyehatan Lingkungan (Program Pengembangan Lingkungan Sehat) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

33

34

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase ketersediaan obat dan vaksin 100% penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah unit kerja mendapat sertifikat ISO 9001:2008 Persentase puskesmas rawatan yang mampu PONED 100% menurunnya resiko / efek samping penggunaan bahan kimia berbahaya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Peningkatan sanitasi dasar masyarakat



Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target RKPD Tahun 2013


Realisasi RKPD 2013

4


4

4

20 Disdikpora

0

4

8

8 Disdikpora

0

23

60

38 Disdikpora

4

4

4

23

15

23

23

15

23

25

6 4

4 2

6 2

6 5

100

85

90

100

111%

100

100%

36.2

80

100

125%

90

DinKes DinKes DinKes

3

0

3

0

0%

3

DinKes

10

30

10

30

300%

10

DinKes

20

40

30

57

190%

20

DinKes

85

75

80

74

93%

85

DinKes

85

73,29

81

77,98

96%

83

DinKes

0 22

23 100 250

6 2

Disdikpora 5 9

90 Disdikpora 70 Disdikpora

DinKes menurunnya angka kematian ibu (AKI) 100,000 KH menurunnya angka kematian balita (AKABA) 1000 KH % angka keberhasilan pengobatan TB (succes Rate) % angka kesembuhan TB Jumlah kasis TB per 100.000 Pddk Prevelensi HIV/AIDS pada populasi dewasa

102

231,3

102

266

261%

102

32

26,4

32

24

75%

32

85

85

85

95,7

113%

85

DinKes

85 70 <0.5

0 51,6 0

60 40 0.2

93,2 58,2 <0,2

155% 146%

85 70 0.2

DinKes DinKes

% angka kesakitan diare % angka kesakitan pneomonia pada balita

10 60

69,3 15,7

10 60

45,8 13,8

458% 23%

10 60

DinKes DinKes

Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 Pddk angka kesakitan malaria per 1.000 pddk Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase Jorong terkena kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani <24 jam Persentase puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM (SE,deteksi dini, KIE dan tata laksana)

93

22

90

100

111%

93

DinKes

186 95

0,5 86,4

183 95

16,5 90,2

9% 95%

184 95

DinKes DinKes

100

100

100

100

100%

100

DinKes

79

100

62

0%

71

DinKes

100

100

90

111%

95

DinKes

persentase terlaksananya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra


100

II - 73



72

Persentase posyandu mandiri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Persentase ketersediaan data profil kesehatan Tugas Teknis Lainnya Jumlah unit kerja yang mengembangkan sistem informasi kesehatan Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu Tersusunnya keuangan sesuai dengan prosedur Sistem Akuntansi Keuangan (SAI)


Kode

35

36

37

1.02.02. 1.02. 1.02.1.02.02.19. 1.02.1.02.02.19.01. 1.02.1.02.02.24. 1.02.1.02.02.24.16. 1.02.1.02.02.26.

1.02.1.02.02.26.04. 1.02.1.02.02.26.18. 1.02.1.02.02.26.19. 1.02.1.02.02.26.21. 1.02.1.02.02.26.23.

Program Pengelolaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat




Realisasi RKPD 2013

35

65

67,9

104%

70

DinKes

60 100

62,3 100

50 100

77,8 100

156% 100%

55 100

DinKes DinKes

15

12

12

12

100%

14

DinKes

90

75

80

80

100%

85

DinKes

100

80

90

90

100%

100

DinKes

Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

100

80

90

90

100%

100

DinKes

Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS tepat waktu, jumlah dan sasaran

100

100

100

100

100%

100

DinKes

Persentase rumah tangga yang menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

DinKes

Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi

80

85

70

70

100%

75

DinKes

Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

80

65

70

70

100%

75

DinKes

100%

99,9%

100%

100%

100%

100%

100%

450

428

428

100%

450

0

1 unit

1 unit

100,0%

0

100% 2 paket

1 paket 2 paket 1 paket

1 paket 1 paket 0

1 paket 1 paket 0

100,0% 100,0% 0

1 paket 100% 0

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100,0%

1 tahun

5 tahun

1 tahun

1 tahun

100,0%

100%

4 tahun

80%

5 tahun

1 tahun

1 tahun

100,0%

100%

4 tahun

80%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi Masyarakat sadar akan pentingnya hidup sehat sadar hidup sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan rujukan pasien miskin dan tidak mampu Terlayaninya rujukan pasien miskin dan tidak mampu Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan mebeleur rumah sakit Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Meningkatnya jumlah pasien rawat inap Meningkatnya pelayanan RSUD Tersedianya obat-obat rumah sakit Tersedianya mebeluer di RS Meningkatnya proses kesembuhan pasien

1.02.1.02.02.27.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.27.01. 1.02.1.02.02.27.17.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit



Terpeliharanya gedung RS Terjaminnya kualitas alat kesehatan


1328

1 unit

0 1 paket 1 paket

0 4 tahun

80%

II - 74

Kode

1.02.1.02.02.28. 1.02.1.02.02.28.06. 1.20.

1.20.1.02.02.17. 1.20.1.02.02.17.38.

1.06.01. 1.03. 1.03.1.06.01.28.


Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan sistem pelaporan dan dokumen rumah sakit BLUD


Terlayaninya pengobatan bagi pasien rujukan

Tersusunnya pelaporan dan dokumen menuju RS BLUD (Tata kelola, SPM, RSB, …)

1.05. 1.05.1.06.01.16. 1.05.1.06.01.16.05. 1.06. 1.06.1.06.01.23.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.23.05. 1.06.1.06.01.23.09. 1.06.1.06.01.23.10. 1.06.1.06.01.23.11. 1.06.1.06.01.23.13. 1.06.1.06.01.23.16.

Penetapan RPJPD Penyusunan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Penyusunan MP3ED Midterm Review RPJMD

1.06.1.06.01.24.

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Draenase tersusunnya dokumen perencanaan sanitasi dan Sanitasi Perkotaan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Fasilitasi pelaksanaan program perumahan

1.06.1.06.01.24.01. 1.06.1.06.01.24.02. 1.06.1.06.01.29. 1.06.1.06.01.29.02. 1.06.1.06.01.29.05. 1.06.1.06.01.29.07. 1.20.

1.20.1.06.01.45. 1.20.1.06.01.45.06.


5 tahun

4 dok


Realisasi RKPD 2013

12 tahun

12 tahun

4

4

0


100,0%

12 bulan

100%

4 tahun

4


80%

4

100%

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEKERJAAN UMUM Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS) PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1.03.1.06.01.28.08.


Program Pengembangan Data/ Informasi Penyusunan Profil Kabupaten Dharmasraya Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Daerah Penyusunan Renstra SAD

fasilitasi pelaksanaan air minum

46 lokasi

17 lokasi

0

ditetapkannya perda RPJPD tersusunnya dokumen RKPD terlaksananya Musrenbang RKPD Peraturan Bupati tentang RKPD Tersusunya dokumen MP3ED Tersusunnya dokumen midterm review RPJMD

Tersusunya profil kabupaten Tersusunya DDA dan PDRB

5 dok 5 paket 5 Perbup 1 dok 1 dok

3 dok 4435 unit

275 unit

1 dok 10 dok

4 dok

tersusunnya dokumen renstra SAD

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan tersusunnya KUA/PPAS dan KUA/PPAS Anggaran Daerah perubahan


2 dok 2 paket 2 Perbup

0

20 dok

8 dok

17 lokasi

0

100% 23 lokasi

0

0 1 perda 1 dok 1 paket 1 Perbup 0 1 dok 0 1 dok

1 dok 1 paket 1 Perbup 1 dok 1 dok

0 100% 100% 100% 100% 100%

0 2 dok

2 dok

100% 1 dok

250 unit

0

0 1 dok

392 unit

1 perda 1 dok 1paket 1 Perbup

23 lokasi

100%

1 dok

100%

1 dok 1 paket 1 Perbup 0 1 dok 0 1 dok

100% 100% 100% 100% 100%

3 dok

15,04% 1053 unit

100%

812 unit

0 1 dok 2 dok

1 dok 2 dok

100% 100% 2 dok

0 1 dok 2 dok

0 1 dok

1 dok

100%

0

4 dok

4 dok

100% 4 dok

33,35%

100% 100% 0

4 dok

0

100%

II - 75


Kode

1 07

02

1

07 15


Program Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

5

1




Realisasi RKPD 2013

5

5

0

0

5

0

0

0 0

1

0

0

0

0

0

5 0 0

20% 0 0

1

1


- Terminal Angkutan Darat - Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Kendaraan Angkutan Daerah Tertinggal - Terminal angkutan Barang - Parkir Terpadu Optimalisasi Pelayanan Lalu Lintas

1 2

5 2

5 1 2

0 0 1

0 0 50%

5 1 2

- Rambu-rambu di jalan Kabupaten - POS TPR - Terminal Barang

50 2 2

47 2 0

50 2 2

36

72%

50 2 2

- Penyuluhan Sopir Angkutan - Pengendalian ddisiplin Pengoperasian angkutan Umum di Jalan Raya - Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan di Jalan Raya - Pemilihan Sopir/Juru mudi awak angkutan umum teladan

20 10

0 5

30 5

20 10

100

60

100

100

3

0

1 1

1

0 0 0 0

50 5 5 5 1

47 0 5 5

50 5 5 5 1

2 10

2 10

2 10

2

100%

2 10

2

2

1 52

1 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

1 0

100% 0%

120

0

0

0

0%

0

0

0%

11

0

11

0

0%

11

0

0%

Peningkatan pelayanan Angkutan

17

3

pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan

18

pengendalian dan pengamanan lalu lintas

19

1


Dinas Perhubungan, Komonikasi, Informasi, Pariwisata dan Budaya BIDANG PERHUBUNGAN Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan - Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan

16


25 15

- Dermaga DED SISI darat DED SISI udara AMDAL bandar Udara terkendalinya keamanan lalu lintas - rambu-rambu - marka - pagar pengaman jalan - APILL (traffic light) - terpelihara rambu-rambu lalu lintas dan traffic light - alat pengujian bermotor/PKB - Inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalu lintas dan angkutan

1

100%

1 1

50 5 5 1

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa - website berbasis database - pembinaan dan pengembangan nagari informasi/cyber - fasilitas penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KIMP - memudahkan masyarakat dalam mengakses komunikasi dan informatika


II - 76


Kode

17

18

19

1

25 15

17



- pelatihan SDM bidang infastruktur, komunikasi dan informasi - pelatihan SDM Infastruktur, komunikasi dan informasi bagi anak sekolah - sosialisasi dan penerapan open source software

42





Realisasi RKPD 2013

0

42

0

0%

42

0

0%

20

0

20

0

0%

20

0

0%

42

0

42

0

0%

42

42

100%

- sosialisasi layanan pengaduan masyarakat

700

0

700

0

0%

700

0

0%

penyebarluasan Informasi bersifat pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat

11

0

9

0

0%

10

0

0%

- database Sistem Informasi - Pelayanan dan sistem informasi bagi masyarakat - penyediaan informasi pengolahan data dan publikasi informasi publik jaringan teknologi informasi dan komunikasi

1 5

1 5

1 5

1 0

100% 0%

1 5

1 0

100% 0%

12

12

12

0

0%

12

0

0%

12

12

12

0

0%

12

0

0%

Pelaksanaan pemilihan uda uni duta wisata Dharmasraya Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata Dukungan Event Adventure Motor Bike Dharmasraya Dukungan Event Tour de Singkarak Rencana Pembangunan Potensi Objek Wisata (RIPPOW) Dukungan Event Buru Babi se-Sumbar Dukungan Event Off Road Dharmasraya Dukungan Event Pacu Jalur Pulai Dukungan Event Reog dan Kuda Kepang (Subar, Riau, Jambi) Dukungan Event Randai se-Sumbar Rehabilitasi Rumah Gadang di Tugu Koto Salak

1

1

1

0

0%

1

0

0%

1

1

1

1

100%

1

0

0%

1

0

1

1

100%

0

0

0%

1 1

1 0

1 1

1 0

100% 0%

1 0

1 0

100% 0%

1 1 1 1

0 1 0 0

1 1 1 1

1 0 1 0

100% 0% 100% 0%

0 1 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

1 1

0 0

1 1

0 0

0% 0%

0

0 0

0% 0%

Pelaksanaan Promosi Pariwsata Nusantara

1

0

1

1

100%

1

0

0%

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

1

1

0

0

0

0

0%


Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerja sama Informasi dan Media massa

program peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi publik

PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

0%


II - 77


Kode

18

1.06.01. 08 01 1 8 15



Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA/RIPPARDA)

1

Perencanaan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Dan Rintisan Nagari Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Sampah


BADAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Persampahan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

28

29



Realisasi RKPD 2013

0

0

0

0

0

0%

1

0

0

0

0

0

0%

5

0

0

0

0

0

0%

6

0

1

2

100

4

6

60%

BLH

1

1

2

1

50

3

5

90%

BLH

1

1

PU PU

Cakupan Perusahaan yang telah memiliki sistem pengolahan limbah

8

8

6

8

117%

7

23

92%

BLH

Cakupan Perusahaan yang melakukan pengelolaan pengendalian pencemaran udara

8

8

6

8

133%

7

23

92%

BLH

3

1

2

8

400%

2

11

84%

BLH

9

4

9

9

100%

9

22

133%

BLH

35

44

25

69

276%

30

143

79%

BLH

2

0

1

0

0

0

0

0

BLH

40%

44

33

69

200%

50

163

163%

BLH

2

0

0

0

0

0

0

0

BLH

-

-

-

-

-

1

-

-

RSUD

Cakupan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan hidup

13

0

10

13

130%

10

23

87%

BLH

Cakupan pemulihan daerah berfungsi lindung (waduk, situ, rawa)

1

0

0

0

0

1

0

0

BLH

Cakupan inventarisasi kerusakan sumber daya lahan untuk memproduksi Biomassa

1

0

1

1

100%

1

2

75%

BLH

5

2

4

4

100%

4

10

100%

BLH

9

10

13

17

110%

13

40

70%

BLH

Cakupan kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk peningkatan kualitas lingkungan Cakupan kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan Cakupan regulasi daerah bidang lingkungan hidup Cakupan pemahaman stakesholder dalam pengelolaan lingkungan hidup Penetapan kelas air sungai Cakupan sarana pengolah limbah B3 rumah sakit

27


Program Pengembangan Destinas pariwisata

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Persampahan Cakupan Operasional Pengolahan Persampahan Cakupan Pelayanan Persampahan 26


Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Cakupan data dan informasi kualitas lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan sumber daya alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Cakupan kualitas emisi sumber tidak bergerak kegiatan dan atau usaha


II - 78

Kode

30





Cakupan sekolah yang berwawasan lingkungan

3

Cakupan penataan kota untuk pencapaian adipura

1

Sinkronisasi pengelolaan DAS Batang Hari

10

01




Realisasi RKPD 2013

1

3

6

200%

3

10

60%

BLH

-

1

1

100%

1

2

40%

BLH

1

-

1

1

100%

1

2

40%

BLH

1

4

1

1

100%

1

6

70%

BLH

1

0

1

1

100%

1

2

75%

BLH

Program Penataan Lingkungan Hidup

Cakupan sosialisasi program dan kegiatan lingkungan hidup Cakupan Fasilitasi Pembentukan KOMDA 1


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan penerbiatan KK,KTP, Kelahiran dan Akte Kematian

Pelatihan Pengfelola Tenaga SIAK

Akte 100 % untuk KK dan KTP tahun 2015 dan 90 % Untuk akte kelahiran dan 70 % untuk Akte Kematian 2020 Peningkatan kualitas SDM, terlatih 22 orang 23 orang 60 Pengelola SIAK %

Telah 100 %

dilaksnakan 70%

Sedang dalam proses 70% dengan dengan Pusdiklat Depdagri 15 % Telah dilaksanakan 60% 100 %

70%

100% 100%

100%

80%

100%

70% 70%

70%

70%

100%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Impelmentasi Sistim Administrasi Kependudukan (Membangun Ubdating dan Pemeliharaan).

10 ribu, KK, 1000 KTP, Akte Kelaharian 10.750 Telah dan Buku Register 215 dilaksanakan 100 % 80 %

Impelmentasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kualitas Pelayanan dan Pemliharaan Telah berjalan Telah dilaksnakan 70 70% Peralatan/Pelayanan Prima dan Pemeliharaan dan % perlatan.. pemesangan alat sesuai dengan rencana 70 %

70%

70%

Penetapan KTP Berbasis NIK

Peningkatan Pelayanan

100%

70% 70%

Fasilitasi Sidang Pengadilan Negeri bagi Anak Umur 1 Tahan ke atas.

Anak Umur atas 1 tahun/Terlaksana sidang pengadilan


Sudah 100% dlaksnak 100 % 40 % Telah dilaksanakan 80 % dengan rensstra 60 %

40%

100%

40%

80%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

II - 79


Kode





Realisasi RKPD 2013


1

13

1

13

15

1

13

15

01

Kegiatan Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Terlaksananya pemberian bantuan transport PSM dan TKSK

63 org

63 org

63 org

63 org

100

63 org

63 org

100

1

13

15

06

Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya pengiriman peserta keterampilan ke panti

40 org

40 org

40 org

40 org

100

40 org

40 org

100

1

13

15

09

Kegiatan Pengembangan Keluarga Binaan Sosial Terlaksananya pembinaan keluarga sosial fakir 14 nag / 2 kec (KBS) Fakir Miskin miskin

1750 kk

1750 kk

1750 kk

100

1

13

16

1

13

16

04

Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat

30 org

30 org

15 org

50

1

13

16

10

Terlaksananya bantuan untuk orang/mayat terlantar dan korban bencana

25 org

25 kejadian

98 kejadian

392

25 kejadian

25 kejadian

100

1

13

16

12

Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lansia

20

20

100

1

13

18

1

13

18

20 org

20 org

100

20 org

20 org

100

1

13

21

1

13

21

1 keg

1 keg

100

1

14

1

14

14

1

14

16

1

14

16

35 org

35 org

100

1

14

16

500 pencaker

100

1

14

17

1

14

17

5 kasus

100


DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

9 kasus

Terciptanya jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 02

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Terciptanya jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terciptanya kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

1 keg

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan putus sekolah `

8 pkt

32 org

01

Kegiatan Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja

Terlaksananya penyaluran penempatan tenaga kerja

50 pencaker

1 keg

1 keg

1 keg

100

02

Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Tersedianya data informasi pasar kerja dan bursa kerja

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

100 500 pencaker

15 kasus

1 pkt

1 pkt

1 pkt

100

15

Kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat BIDANG KETENAGAKERJAAN ProgramPeningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

48 org (3 pkt) 48 org (3 pkt)

100

Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan 02

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian hubungan industrial


5 kasus

II - 80


Kode



Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2012 1 pkt



Realisasi RKPD 2013

50 prsh

50 prsh

100

Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kegiatan Persidangan /pertemuan (LKS Tripartite, Tim Dteksi Dini, Dewan Pengupahan)

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

1 pkt

Terlaksananya pertemuan antar LKS tripartit, tim deteksi dini dan pengupahan

4 kali

1 pkt

1 pkt

100

Kegiatan Pembentukan LKS Tripartit

Terbentuknya tim LKS tripartit Dharmasraya

1 pkt

1 pkt

1 pkt

100

Program Perluasan Kesempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKL dan AKAD

Terlaksananya penempatan tenaga kerja lokal dan antar kerja antar daerah

40 org

25 org

16 org

65

1 upt

1 upt

1 upt

2 upt

1 upt

1 upt

2 mou

2 prop

2 upt

1

14

17

05

1

14

17

16

1

14

17

27

1

14

24

1

14

24

2

08

2

08

16

2

08

16

03

Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan Sarana sosial dan ekonomi di Kawasan ekonomi di kawasan transmigrasi Transmigrasi

2 upt

2

08

16

06

Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

2

08

16

08

Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku Terjalinnya kerjasama dalam pembinaan dan sektor dalam rangka pengembangan Wilayah transmigrasi dengan daerah asal Transmigrasi

1

15

01

01


35 prsh

35 prsh

100

100

1 upt

1 upt

100

1 upt

100

1 upt

1 upt

100

2 upt

100

2 prop

2 prop

100


BIDANG TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Dinas Kopperindag & UMKM Koperasi dan UKM Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM Penyusunan kebijakan pengembangan UMKM

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi

Sosialisasi regulasi terkait pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Fasilitasi pengembangan Koperasi dan UMKM

Terlaksananya pembinaan masyarakat transmigrasi

Tingkat Iklim Usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM Jumlah Perda / Perbup tentang pembedayaan koperasi dan UMKM Jumlah pengawas,pengurus dan pengelola koperasi terlatih

Jumlah masyarakat dan pelaku UMKM memahami tentang perkoperasian dan kewirausahaan

Jumlah usaha koperasi dan UMKM yang meningkat

2 dokumen/thn

0

0

0

210 koperasi 300 UMKM

30

60

0

0

100

0

200 anggota koperasi

0

0

0

400 UMKM

0

0

110 koperasi

0

500 UMKM

60

0%

0

0

0 Kopperindag

0%

0

0

0 Kopperindag

0%

100

0

0 Kopperindag

0%

0

0

0 Kopperindag

0

0%

0

0

0 Kopperindag

15

0

0%

15

0

0 Kopperindag

100

0

0%

100

0

0 Kopperindag 0 Kopperindag

Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Pelatihan manajemen pengelola koperasi/KUD

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum Pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing Cakupan kualitas manajemen pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi

Pelatihan kewirausahaan

Jumlah UMKM yang memiliki semangat wirausaha, legalitas usaha dan tertib pembukuan UMKM


17 LKM

0

5

0

0%

5

0

0 Kopperindag

206 koperasi

36

40

40

100%

50

50

100% Kopperindag

75 UMKM

15

15

0

0%

15

15

0 Kopperindag

Kopperindag

II - 81

Kode







Realisasi RKPD 2013

SKPD Penanggung Jawab Kopperindag

Program Pengembangan sistem pendukung usaha koperasi dan UMKM Memfasilitasi Peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM yang mempunyai jaringan kerjasama

Program peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi dan kelembagaan UMKM lainnya

Tingkat kualitas, kinerja manajemen koperasi dan pengembalian dana bergulir

Penetapan dan penyelesaian administrasi pembubaran koperasi yang tidak aktif Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi yang berprestasi Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Jumlah koperasi tidak bisa aktif yang dapat dibenahi/dibubarkan Jumlah koperasi berkualitas/ berprestasi

45 koperasi

0

15

15

100%

15

15

100% Kopperindag

82 koperasi

15

25

25

100%

15

15

100% Kopperindag

Jumlah koperasi yang sehat

75 koperasi

55

15

25

0%

25

25

0 Melalui Dana Provinsi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan koperasi Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian

Jumlah koperasi yang aktif

99 koperasi

104

0

0

0%

15

15

0 Kopperindag

0

40

0

0%

40

40

0 Kopperindag

Pengembangan dan pemberdayaan Dekopinda

Jumlah anggota koperasi yang memahami 206 koperasi perkoperasian Cakupan peranan Dekopinda terhadap koperasi 30 koperasi

0

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag

Pengembangan koperasi berbasis komoditi,jasa dan usaha warung serba ada (waserda)

Jumlaha koperasi berbasis komoditi,jasa dan usaha warung serba ada (waserda)

0

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag

Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

Persentase pengembalian pinjaman

90,8

100

27,48

27,48%

100

100

100% Kopperindag

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Melalui Koperasi

Jumlah koperasi yang melaksanakan pemasaran

Jumlah UMKM yang mendapatkan perkuatan modal dari BUMN/Swasta/ Perbankan

280 UMKM

120

60

73

122%

50

50

100% Kopperindag

Kopperindag

6 koperasi

400 %

Kopperindag

Koperasi yang melakukan pemasaran

2 koperasi

0

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag

Bidang Industri

Kopperindag

Program Pengembangan Industri Kecil dan Pelaku Usaha Kerajinan Menengah (IKM) Pembinaan dan pelatihan pengrajin bordir dan Jumlah pelaku usaha kerajinan sulaman

Kopperindag

Fasilitasi dan pelatihan dasar bagi pengrajin batik tanah liat Fasilitasi dan pelatihan lanjutan bagi pengrajin batik tanah liat Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pembinaan kemampuan teknologi industri kerajinan Pelatihan dan praktek pengolahan pangan berbasis coklat Pengolahan pengembangan kemasan/packing produk

Jumlah pengrajin batik tanah liat

Pelaku IKM yang menggunakan teknologi tepat guna Cakupan Nilai tambah produk industri


31 IKM

0

15 IKM

15

0

16

-

0%

0%

15

0

15

0

100% Kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena terlambatnya DPA perubahan keluar 0 Kopperindag

Kopperindag 65 IKM

35

0

-

0%

0 Kopperindag

II - 82

Kode



Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan mesin peralatan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Pengolahan industri makanan yang berbahan baku ikan Fasilitasi dan dukungan alih teknologi tepat guna pada produk Ikm Pengembangan teknologi tepat guna pada IKM

Jumlah bantuan mesin peralatan

Program Pengembangan klaster industri unggulan Bimbingan dan pelatihan permodalan bagi keluarga miskin dalam bidang IKM Dukungan dan fasilitasi akses permodalan bagi IKM potensial Fasilitasi dan dukungan perluasan terhadap terhadap akses pasar untuk produk IKM Program Pengembangan sentra industri potensial Pelatihan dan pembinaan industri hasil kerajinan cenderamata Study Kelayakan Penetapan Kawasan Industri dan Kajian Kompetensi Inti Daerah Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Program Peningkatan Iklim Usaha Industri

Pelaku IKM industri Unggulan

Penyusunan Data based industri IKM dan besar Pembinaan dan operasional dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda)

Jumlah Data base industri IKM dan besar



45 bh

0

Jumlah IKM berbasis teknologi

55 IKM

25

Jumlah IKM yang menggunakan teknologi tepat guna

45 IKM

0

Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan permodalan Cakupan Perluasan pasar produk IKM



Realisasi RKPD 2013 0

0%

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag

0

0

0%

15

15

100% Kopperindag

20

20

20

Cakupan kawasan sentra industri

50 IKM

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag

85 IKM

25

0

0%

25

0

0 Kopperindag

Kopperindag 15 IKM

15

0

0

0%

3 unit/thn

0

1

0

0%

Kopperindag

1

1

1

100%

Kopperindag

15

15

100% Kopperindag

Kopperindag

Tingkat usaha produk IKM

cakupan promosi produk daerah

100% Kopperindag

Kopperindag

Jumlah sentra industri potensial Jumlah IKM cenderamata


5 bh

1

1

1

100%

1

1

100% Kopperindag

13 keg

4

2

2

100%

2

2

100% Kopperindag

Kopperindag

Perdagangan

Kopperindag

Program Peningkatan efisiensi dan daya saing perdagangan pada internal wilayah maupun pada eksternal wilayah Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengawasan Dalam Rangka Tertib Ukur Alat - Alat UTTP Pengawasan Distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengawasan Distributor Pupuk Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan Barang Strategis Lainnya

Tingkat efisiensi barang beredar dan daya saing perdagangan

Cakupan distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK Cakupan pasar yang harga sembako dan barang strategis lainnya yang terkendali

11 kec

11

0

0

0%

11

11 kec

4

11

11

100%

11

Penyempurnaan Perangkat, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan ( Partisipasi Pameran Produk Daerah)

CAkupan penerimaan dari retribusi pasar

100 %

0

0

0

0,00%

Cakupan promosi produk daerah

18 keg

4

2

2

100%

Cakupan barang yang mempunyai nilai terjamin

11 kec

4

4

4

100%

4

4

100% Kopperindag Kopperindag


0 Kopperindag 11

100% Hal ini disebabkan terlambatnya DPA perubahan tahun 2013 keluar 0 Kopperindag

2

2

100% Kopperindag

II - 83


Kode

Pemantauan dan Pelaporan Data Informasi Sarana Distribusi Perdagangan Penyelenggaraan Operasi Pasar


Cakupan informasi sarana distribusi perdagangan Cakupan masyarakat tidak mampu yang kebutuhan sembakonya dapat terpenuhi Petani dan pedagang komoditi coklat

Program Pengembangan komoditi perdagangan yang berbasis knowledge based product Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Mutu Komoditi Jumlah petani dan pedagang komoditi coklat Perdagangan di Tingkat Petani Produsen dan Pedagang Pengumpul untuk Komoditi Coklat

1

19

02

1

19

1

19

02

05

Program Peningkatan sarana dan prasarana pasar Pengembangan Pasar Nagari dan Serikat (Pendamping DAK) Program Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan dan aparatur pemerintah Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Kaki Lima

Kios dan los pasar yang permanen

Program peningkatan kompetensi SDM UMKM dan aparatur Pembina UMKM Peningkatan kewirausahaan UMKM

Pelaku UMKM terlatih

Program peningkatan Peranan Koperasi dalam perekonomian daerah Fasilitasi Pengembangan Koperasi berbasis komoditi Program peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil menengah Pelatihan Manajemen UMKM

Koperasi berbasis komoditi

Jumlah kios dan los pasar yang permanen





Realisasi RKPD 2013

11 kec

0

4

0

0%

10 kec

11

5

0

0%

0 Kopperindag

4

Kopperindag Kopperindag

20 org

0

0

0

0%

0

0

Jumlah UMKM terlatih

Jumlah koperasi berbasis komoditi

34 psr

17

10

7

143%

7

7

100% Kopperindag Kopperindag

4 kec

4

0

4

0%

4

4

Kopperindag Kopperindag

40 UMKM

0

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag Kopperindag

1 koperasi

0

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag Kopperindag

UMKM tertib manajemen Jumlah UMKM yang tertib manajemen

0 Kopperindag

Kopperindag

PKL yang tertib

Cakupan penertiban dan pembinaan PKL


40 UMKM

0

0

0

0%

0

0

0 Kopperindag

Kantor Satpol PP Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

48%

29%

Peningkatan Kemampuan, Fisik dan Mental Personil Satpol PP Jumlah Personil Diksar

30

13

2

2

Jumlah Personil Diklan

30

4

4

1

Jumlah Personil PPNS

15

1

3

1

77%

29%

Satpol PP

100%

4

15

Satpol PP

25%

4

5

Satpol PP

33%

2

2

Satpol PP Satpol PP

1

19

1

19

02

15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Persentase Wilayah yang ditangani

Satpol PP

29%

Pelatihan personil Linmas

520

0

150

0

0

Satpol PP

200

116

150

116

0% 116

0

Jumlah Personil THL

116

116

Satpol PP

Jumlah Patroli rutin

228

48

16

33%

24

2

Satpol PP Satpol PP

1

19

1

19

02

16

Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Jumlah Kasus yang tertangani

Satpol PP

18

Pelatihan Kesamaptaan Personil Satpol PP

250

Jumlah THL

200

Jumlah Personil PNS

60

Jumlah Kasus

50

50

30

60%

50

0

Satpol PP

116

150

30

35

116

116

116

116

Satpol PP

30

86%

30

30

20

Satpol PP

8

40%

20

0

Satpol PP Satpol PP


II - 84


Kode

1

1

19

19

1

19

02

20

03

Program pemberantasan penyakit masyarakat

BPBD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pelatihan Tenaga SAR PelatihanTenaga DAMKAR Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gladi Posko dan Gladi Lapangan




Persentase Penyelesaian Kasus Pekat



Realisasi RKPD 2013

SKPD Penanggung Jawab Satpol PP

100

Jumlah Perda yang ditegakkan

20

12

5

42%

8

5

Satpol PP

Jumlah Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat Jumlah Operasi Penertiban Pegawai dan Pelajar Jumlah Kasus Pekat

280

48

27

56%

48

7

Satpol PP

64

12

17

142%

48

2

Satpol PP

40

18

9

50%

5

0

Satpol PP

Jumlah Kasus PSK

66

10

4

40%

0

Satpol PP

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda

197

30

8

27%

0

Satpol PP

BPBD Tertanganinya Kejadian Kebakaran Secara Dini di Kabupaten Dharmasraya

15500%

0%

100%

99%

99%

0%

99%

1% BPBD BPBD

Terbentuknya satu tim SAR yang andal dan tanggap darurat Terbentuknya satu tim DAMKAR yang andal dan tanggap darurat Tersedianya peta dan data kawasan resiko bencanaKabupaten Dharmasraya Meningkatnya Kerjasama dan Koordinasi antar SKPD yang terkait dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya.

140

28

40

28

70%

40

96

0,685714286 BPBD

110

27

40

0

0

40

67

0,609090909 BPBD

8

0

0

0

0

3

3

0,375 BPBD

90%

0%

100%

77%

77%

90%

1,67

1,855555556 BPBD

Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terlatihnya 50 personil yang cepat, Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam penanggulangan bencana yang berasal dari SKPD-SKPD terkait Dalam penanggulangan Bencana Di Kabupaten Dharmasraya.

185

0

0

0

0

50

50

0,27027027 BPBD

Sosialisai Peran Serta Masyarkat Dalam Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Kesadaran dan wawasan Masyarakat, serta meningkatnya kepedulian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

150

0

0

0

0

30

30

0,2 BPBD

200

0

0

0

0

40

40

0,2 BPBD

7

0

0

0

0

3

3

0,428571429 BPBD

6

0

0

0

0

6

6

1 BPBD

7

0

0

0

0

0

0

0 BPBD

200

0

0

0

0

200

200

1 BPBD

4

0

0

0

0

4

4

1 BPBD

Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah

Bertambahnya Wawasan siswa/pelajar tentang kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah di Kabupaten Dharmasraya. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Terbantunya Perbaikan Rumah masyarakat Bencana Alam yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Dharmasraya. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan tanggap Terdapatnya informasi dan data - data Darurat dilapangan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Terlaksananya kegiatan - kegiatan mitigasi Pengurungan Resiko Bencana bencana Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Bertambahannya wawasan masyarakat tentang Masyarakat di kabupaten informasi bencana alam Tsunami dan gempa Pembentukan Desa Tangguh/Nagari Tangguh

Terdapatnya Nagari-Nagari yang siap atau Tanggap bencana


II - 85

Kode


Operasional SATLAK PB

1

20

03





60


0

Realisasi RKPD 2013

1


87%

87%

60

60,8691


1,014485 BPBD

BPBD

Program peningkatan mitigasi bencana dan pengelolaan pasca bencana Pengadaan sarana penanggulangan bencana alam

Terlaksananya pengadaan Posko siaga bencana, water treatmen, perlengkapan selam

50%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

100% BPBD

Pengadaan sarana penanggulangan bencana kebakaran

Terlaksanannya pengadaan hidran - hidran air untuk penanggulangan kebakaran

60%

0%

0%

0%

0%

60%

60%

100% BPBD

Pembangunan Bak Penampungan Air

Terlaksananya pembangunan bak penampung air untuk pemadaman kebakaran

50%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

100% BPBD

Pembangunan Infra Struktur Permukiman Rawan bencana Pengadaan Perlengkapan Evakuasi

Terlqaksananya perbaikan infra struktur permukiman rawan bencana Terlaksananya pengadaan perahu karet,tenda pleton, mobil rescuer, motor trail, tandu, tenda posko, tenda keluarga, tenda regu, ambulance lapangan, mobil perlengkapan SAR

50%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

100% BPBD

65%

0%

0%

0%

0%

65%

65%

100% BPBD

Pengadaan Perlengkapan komunikasi Radio

Telaksananya pengadaan Alat Komunikasi radio di setiap nagari dan kecamatan untuk informasi bencana

85%

0%

0%

0%

0%

85%

85%

100% BPBD

Sekretariat Daerah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah Koordinasi Bidang Perekonomian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Penyusunan Standar Satuan Harga

Setda Rapat Koordinasi dan Pameran

Rapat 40 Kali dan Rapat Pameran 8 Kali 10 danKali Pameran Rapat 2 Kali 8 Kali dan Rapat Pameran 17 Kali 2 Kali dan Pameran 120% 2 Kali, Rapat Fasilitasi 8 Kali dan Pameran Rapat Pameran 84Kali Jenis 2 dan Kali Pameran 2 Kali

1 Setda Setda

Standar Belanja Aparatur Standar Satuan Harga

10 Dokumen 10 Dokumen

1 Setda 1 Setda

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Rapat Koordinasi Alam Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Rapat koordinasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2 Dokumen/ Tahun 2 Dokumen/ Tahun

2 Dokumen/ Tahun 2 Dokumen/ Tahun 2 Dokumen/ Tahun 2 Dokumen/ Tahun

100% 2 Dokumen/ Tahun 2 Dokumen/ Tahun 100% 2 Dokumen/ Tahun 2 Dokumen/ Tahun

Setda 50 Kali

10 Kali

5 Kali

5 Kali

100% 5 Kali

5 Kali

1 Setda

50 Kali

7 Kali

7 Kali

Rapat 9 Kali

140% 7 Kali

7 Kali

1 Setda

Setda

Program Pengembangan Penanaman Modal pengawasan barang-barang bersubsidi

Tim KP3 dan Rapat Koordinasi

Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan pengumpulan up-dating dan analisa data capaian Rapat Koordinasi Evaluasi dan peninjauan target kinerja program lapangan


5 Tim/ 30 kali Rapat 1 Tim, 6 Kali rapat

1 Tim, 6 Kali rapat 1 Tim, 3 Kali rapat, pengawasan 80% 1 lapangan Tim, 10 Kali 12 rapat, Kali 1 Tim,pengawasan 10 Kali rapatlapangan

1 Setda Setda

80 Kali rapat

16 kali Rapat

16 kali Rapat

21 kali Rapat, Koordinasi150% Propinsi 16 kali 9 Kali Rapat

16 kali Rapat

1 Setda

II - 86

Kode







Realisasi RKPD 2013

Setda

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari Pemberian stimulan pembangunan desa Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan 1

20

05


Pelaksanaan pembangunan nagari oleh OMS Pelaksanaan pembangunan fisik di SKPD

1500 OMS 433 OMS Setda 50 Kali Rapat dan - 75 Kunjungan lapangan 10 Kali Rapat dan 10 15 KaliKunjungan Rapat danLapangan 22 Kunjungan 130% 10Lapangan Kali Rapat dan 10 15 KaliKunjungan Rapat danLapangan 15 Kunjungan Lapangan 1 Setda

DPPKD Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pajak Daerah dan Retribusi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Informasi Pengelolaan keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah

DPPKD Tersusunnya Perda tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan UU 28 Th 2009 tersusunnya Perda APBD Tepat waktu

22

16

1

1

100

2

19

1 DPPKD

5

2

1

1

1

1

4

1 DPPKD

Tersusunnya Perda APBD Perubahan Tepat waktu Terlaksanannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tercapainya Target Retribusi 100%

5

2

1

1

1

1

4

1 DPPKD

100%

30%

50%

50%

100%

20%

100%

100% DPPKD

100%

40%

20%

20%

100%

20%

80%

100% DPPKD

Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Pelayanan Keuangan SKPD

100%

40%

20%

20%

100%

20%

80%

100% DPPKD

Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB

Pemahaman Masyarakat Tehadap Pajak,Retribusi dan PBB Data Pajak dan Retribusi Daerah

100%

20%

40%

30%

75%

20%

70%

100% DPPKD

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100% DPPKD

100%

30%

65%

65%

100%

0%

95%

100% DPPKD

Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB

Terlaksanannya Penataan Ulang Objek Pajak PBB Terlaksananya Rapat Koordinasi bulanan

100%

40%

20%

20%

100%

20%

80%

100% DPPKD

Monitoring Pelaksanaan Belanja PPKD Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Terlaksanannya Pelayanan Belanja PPKD tercapainya Target Pajak 100%

100% 100%

40% 40%

20% 20%

20% 20%

100% 100%

20% 20%

80% 80%

100% DPPKD 100% DPPKD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

Terealisasinya capainan PBB di atas 100%

100%

40%

20%

20%

100%

0%

60%

100% DPPKD

Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Sistem Gaji Persiapan Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah Terlaksananya Pengalihan PBB jadi Pajak Daerah Tahun 2014 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD Terlaksananya Sistem Aplikasi Pajak Daerah

100%

40%

20%

20%

100%

20%

80%

100% DPPKD

100%

20%

80%

75%

94%

0%

95%

100% DPPKD

100%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

100% DPPKD

Uji Petik PAD

Tersedianya Data Intensif Retribusi Daerah

100%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

100% DPPKD

Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Terlaksananya tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah

100%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

100% DPPKD

Uji Petik Pos Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penataan Ulang Objek Pajak PBB

Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

DPPKD Tersusunnya Perbup Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran


2

1

0

0

10

4

2

2

100%

0

1

1 DPPKD

2

8

1 DPPKD

II - 87

Kode




Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Tersusunnya Lap. Keuangan Secara Cepat dan Tepat denngan SIPKD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Penetapan Perbup Pertanggungjawaban APBD Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Tepat waktu APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Perbup Pertanggungjawaban APBD tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tepat waktu APBD 1

20

11




Realisasi RKPD 2013


5

2

1

1

100%

1

4

1 DPPKD

5

2

1

1

100%

1

4

1 DPPKD

5

2

1

1

100%

1

4

1 DPPKD

Inspektorat Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Tingkat penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur tertangani, pengendalian Internal Pemerintah di seluruh SKPD tercukupi, Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

100 LHP

100 LHP

100 LHP

90 LHP

Tersedianya laporan hasil pengawasan

12 LHP

12 LHP

12 LHP

5 LHP

12 Kali

12 Kali

12 Kali

Tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan 12 Kali dan kasus PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Tertindakalnjutinya temuan hasil pengawasan 3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Pelaksanaan Rakorwas dan gelar pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interna

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/pemeriksaan rutin Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pemeriksaan khusus dilingkungan pemerintah daerah Review laporan keuangan dan kinerja

Inspektorat 0,96 100 LHP

0,4167

100 LHP

0,5 10 LHP

83% Inspektorat

1 12 Kali

12 Kali

1 Inspektorat

1 3 Kali

3 Kali

1 Inspektorat Inspektorat

5 Laporan Tersedianya laporan triwulan dan tahunan 12 LHP Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan kasus PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Tersedianya hasil Review Laporan Keuangan Dokumen

5 Laporan 12 LHP 1

Dokumen

5 Laporan 12 LHP 1 1 Dokumen

5 Laporan 10 LHP 1 Dokumen

1 5 Laporan 0,8333 10 LHP 1 1 Dokumen

-

-

- 8 Dokumen

10 Laporan

28 Laporan

2,8 10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

100% 10 Laporan

5 Laporan 10 LHP 1

Tersedianya LHE LAKIP SKPD

Monitoring program dan kegiatan SKPD

Tersedianya laporan hasil monitoring

Monitoring program dan kegiatan SKPD

Program Peningkatan Profesionaisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa

Dokumen 12 Laporan

10 Laporan

12 Laporan

10 Laporan

50% Inspektorat

10 Dokumen

Inspektorat 83% Inspektorat

Laporan 10 Laporan

Terlaksananya monitoring program dan kegiatan SKPD

1. Tingkat penngelolaan jabatan fungsional pemeriksa sesuai penjenjangan.

Inspektorat 25 Orang

Teraksananya peningkatan kuaitas SDM Pengawasan

Inspektorat Inspektorat 83% Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

2. Tingkat profesionalisme Aparat Pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pemeriksa

1 Inspektorat 83% Inspektorat 1 Inspektorat

8 dokumen

16 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1 Inspektorat

24 Orang

24 Orang

20 Orang

83% 26 Orang

26 Orang

100% Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat


II - 88


Kode






Realisasi RKPD 2013

Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan

1

20

14


Tersedianya dokuemn (PKPT)

100% Dokumen Dokumen

100% 1 Dokumen

1 Dokumen

100% 1 Dokumen

Inspektorat 100% Inspektorat

100%

Kecamatan Sitiung Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1

1.01. 01.

03

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

02

Pelaksanaan Musrenbang

Presentase usulan proyek yang akan dilaksanakan dan presentase peserta Murenbang

90%

82,67

90%

96,24

100%

80%

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

90%

8,06

90%

74,73

100%

80%

Penerapan Penunjang KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP)

90%

60,81

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Sitiung

Inspektorat 1

20

15

Kecamatan Koto Baru Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

20 16

18

20 16 20 16

18 18

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Terlaksananya Musrembang Kecamatan Meningkatnya Pengawasan dan Pembangunan

1.2015

59

Program optimalisasi pelayanan Publik

Optimalisasi Pelayanan Administrasi terpadu

80%

1.2015

59

Pelaksanaan /penyelengara Pelayanan Administrasi terpadu

Terlaksana Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN)

80%

1

16

20

02 04

23

100%

87,50

87,50

87,50

100,00

87,50

87,50

87,50 Kecamatan Koto Baru

100% 100%

75,00 100

75,00 100

75,00 100

100,00 100

75,00 100

75,00 100

75,00 Kecamatan Koto Baru 100,00 Kecamatan Koto Baru

100

0

0

0

80


0

0

0

0

80


0

Kecamatan Sungai Rumbai Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Penataan Administrasi Kependudukan 1

Tersedianya Data Kependudukan Yang Baik

Kegiatan Penunjang Penerapan KTP Berbasis NIK Terekamnya data Penduduk Melalui Nasional (e-KTP) e-KTP


100%

95%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai

II - 89




Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

100%

1

Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa

Terlaksananya Musrembang Kecamatan

2

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya Pengawasan dan Pembangunan


Kode

1

20

17

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Nagari

18

Realisasi RKPD 2013

75%

91%

86%

94%

100%

87%

87%

100%

71%

82%

92%

112%

100%

88%

88%

100%

80%

100%

80%

80%

100%

87%

87%

SKPD Penanggung Jawab Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai

8

4

4

100

4

16

0,8 Kec. IX Koto

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

5

2

1

1

100

1

4

0,8 Kec. IX Koto

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

5

2

1

1

100

1

4

0,8 Kec. IX Koto

100

26

15

12

80

20

58

0,58 Kec. IX Koto

Kecamatan Timpeh Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Penataan Administrasi Kependudukan Perapan KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1


20

Jumlah Monitoring Pembangunan 20


Kecamatan IX Koto Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

1


20

19

20

16

18

20

16

18

Tersedianya SDM yang handal

Kec Timpeh

Terlaksananya pelatihan formal Tersedianya Data Base kependudukan yang Akurat Terlaksanaya pendataan pendududk secara online

2 org 9202

9197

100

9202

9197

100

Kec Timpeh Kec Timpeh 100

100

100 Kec Timpeh

Kec Timpeh

Meningkatnya Pastisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Terlaksananya Musyawarah pembangunan desa Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan

1 kegiatan

1 kegiatan

100 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Kec Timpeh

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100 4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Kec Timpeh

Kecamatan Koto Salak Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Terlaksananya Musrembang Kecamatan


50%

50,00

33,33

35,42

35,42

100,00

40,83

36,53 Kecamatan Koto Salak

100%

100,00

66,67

70,83

70,83

100,00

81,67

73,06 Kecamatan Koto Salak

II - 90


Kode

1

20

20




100%

95%


Realisasi RKPD 2013

64%

100%


Kecamatan Asam Jujuhan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatakan Kualitas Layanan data Kependudukan yang lengkap dan akurat Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan yang adil dan Pembangunan Melalui Media Musrembang Merata serta berkelanjutan disetiap Nagari

156%

82%

100%

122% Kec. Asam Jujuhan Kec. Asam Jujuhan

Terpenuhinya Quota Usulan Aspirsai Masyarakat Melalui Musrambang Tingkat Kecamatan tahun 2013 Terlaksananya Aspirasi Masyarakat yang telah diusulkan melalui Musrembang 1

20

21

Kec. Asam Jujuhan Kec. Asam Jujuhan

Kecamatan Koto Besar Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Penataan Administrasi Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan Yang Baik

1

20


21

100%

95%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

100%

75%

91%

90%

99%

100%

88%

88%

Kegiatan Penunjang Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Terekamnya data Penduduk Melalui e-KTP Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa

Terlaksananya Musrembang Kecamatan

100%

71%

82%

100%

122%

100%

90%

90%

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya Pengawasan dan Pembangunan

100%

80%

100%

80%

80%

100%

87%

87%

100%

99,58%

Kec. Koto Besar Kec. Koto Besar Kec. Koto Besar Kec. Koto Besar Kec. Koto Besar

Kecamatan Padang Laweh Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan 1

Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

100%

1

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

100%

94%

100%

99,36%

99%

100%

100%

100%

2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100%

14%

90%

68,05%

76%

100%

100%

100%


100%

II - 91

Kode

1

20

24







Realisasi RKPD 2013


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Peningkatan kompetensi Aparatur aparatur Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

1046

Orientasi CPNS Pelamar umum

1046 545

Diklat teknis tugas dan fungsi PNS (diklat untuk camat dan seknag dll)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Penyusunan formasi PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumlah CPNS umum yang mengikuti orientasi Pra Tugas Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan Jumlah formasi sesuai kebutuhan Jumlah Entry Data dan Update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat PNS

65,1 13,5

13

10,66

236

190

156

82,11%

200

236

194

82,20%

110

100

82

82,00%

241 51,5

49,4

37,06

56,93% BKD

220

612

58,51% BKD

190

584

55,83% BKD

115

307

56,33% BKD

142,1

BKD 58,96% BKD

82,00% 12,9

40,5

81,98% 50,1

1010

220

240

197

82,08%

200

617

61,09% BKD

700 1010

200 210

120 220

98 180

81,67% 81,82%

130 230

428 620

61,14% BKD 61,39% BKD

Pembangunan/pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

Jumlah PNS yang terdapat dapat dalam pengembangan dan pembangunan SAPK Online

1010

210

220

180

81,82%

230

620

BKD 61,39% BKD

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan

1020

210

200

164

82,00%

210

584

BKD 57,25% BKD

Pelaksanaan pengiriman ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg/karis, karsu, KPE, NIP dan Taspen

Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/ Karsu, taperum dan pemberian bantuan pensiun Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh hak dan penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala Jumlah PNS yang mendapatkan piagam penghargaan Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin Jumlah pejabat struktural/ fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan

304

74

50

41

82,00%

80

195

BKD 64,14% BKD

580

100

100

82

82,00%

110

292

50,34% BKD

1060

250

200

164

82,00%

210

624

58,87% BKD

960

150

200

164

82,00%

210

524

54,58% BKD

150

37

30

25

83,33%

25

87

58,00% BKD

275

60

70

57

81,43%

50

167

60,73% BKD

53

15

8

7

87,50%

10

32

60,38% BKD

303

73

60

49

81,67%

70

192

63,37% BKD

50

10

10

8

80,00%

10

28

56,00% BKD

1056

236

220

180

81,82%

200

616

58,33% BKD

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Evaluasi kinerja pejabat struktural/fungsional

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas pelajar ikatan dinas program SI, S2, S3 Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun Pelaksanaan Baperjakat Pelantikan sumpah dan janji PNS

Jumlah pegawai yang mengurus SKPP Pengabdian dan SK Pensiun Penyusunan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengangkatan jabatan Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah


II - 92

Kode




Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Jumlah Pelamar calon praja IPDN yang praja IPDN dan orientasi calon praja IPDN mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN Program Pendidikan Kedinasan Diklat kepemimpinan tingkat II, III dan IV Pendidikan dan Pelatihan teknis Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

24

01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1. Pembangunan data base informasi kearsipan 2. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah


45

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 64,7 Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja


215

13,8

50

13,1

Realisasi RKPD 2013


41

82,00%

30

11

83,97% 12,8


286

635,56% BKD

37,6

BKD 58,11% BKD

480

120

80

66

82,50%

120

306

63,75% BKD

2140

440

450

369

82,00%

400

1209

56,50% BKD BKD

Sistem administrasi Kearsipan

20 SKPD

20 SKPD

20 SKPD

Data base informasi kearsipan

10 SKPD

10 SKPD

10 SKPD

Pengelolaan arsip SKPD

10 SKPD

10 SKPD

10 SKPD

52 OR

102 or

52 or

100 dok

75 dok

10 dok

24 hr/bulan

24 hr/bulan

24 hr/bulan

146 or

259 or

80 or

Terdata dan tertatanya dokumen/arsip daerah PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEARSIPAN 1.Kajian sistem administrasi Kearsipan pengelola kearsipan SKPD Terlaksananya bimtek kearsipan bagi tenaga pengelola arsip SKPD 2.Pengadaan sarana pengolahan dan Depo arsip dan perpustakaan penyimpanan arsip 3.Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam Dokumen Arsip penting bentuk informatika Terlaksananya Penduplikatan arsip pejabat daerah dan arsip penting lainnya. BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Layanan Perpustakaan Keliling membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Terlaksananya kunjungan mobil perpustakaan keliling terhadap pos layanan perpustakaan keliling 2.Pengembangan Minat dan Budaya Baca Minat dan Budaya Baca berkembangnya minat dan budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat 3.Suvervisi, pembinaan dan stimulasi pada Pengelola Perpustakaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 4.Perencanaan dan penyusunan program budaya Data Base Informasi Kepustakaan baca 5.Pelaksanaan Kordinasi Pengembangan Forum Komunikasi lembaga/Organisasi Kepustakaan Kepustakaan 6.Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Data Base Bahan Bacaan


30 sekolah

10 dok 225 or 22,000 eks

II - 93

Kode

2

01

01

2.01.





5 3




Realisasi RKPD 2013

2

1

1

100,00%

1

4,00

80,00%

0

1

1

100,00%

1

2,00

66,67%

2

0

1

0

0,00%

1

1

50,00%

- Pembuatan JUT - Pembuatan Embung - Pengadaan mesin pencacah jerami Pendataan Ubinan Statistik Pertanian Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Dampingan Sarana dan Prasarana Pertanian/PSP/irigasi) Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi Serangan OPT

40 8 2 5

7 6 0 2

30 11 1 1

22 11 0 1

73,33% 100,00% 0,00% 100,00%

18 6 1 1

47 23 1 4

117,50% 287,50% 50,00% 80,00%

5

2

1

1

100,00%

1

4

80,00%

5

2

1

1

100,00%

1

4

80,00%

5

2

1

0

0,00%

1

3

60,00%

Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida

5

2

1

0

0,00%

1

3

60,00%

Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pola Partisipatif

40

0

1

0

0,00%

21

21

52,50%

Promosi atas hasil produksi pertanian (Penas Tani)

2

0

1

0

0,00%

1

1

50,00%

Pengembangan Jamur Tiram

3

0

1

0

0,00%

1

1

33,33%

Pengembangan Agribisnis Holtikultura

2

2

1

0

0,00%

0

2

100,00%

Kegiatan Lapangan Agribisnis Cabe

5

1

1

0

0,00%

0

1

20,00%

Fasilitasi Pengembangan Buah-buahan

2

0

1

0

0,00%

1

1

50,00%

Pengembangan Bawang Merah

2

0

1

0

0,00%

1

1

50,00%

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian) Murenbang Tanaman Pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Tanaman Pangan


Peningkatan mutu dan keamanan pangan ( DAK )

Program Pengembangan Agribisnis Pertanian

2

01

03

Dinas Peternakan dan Perikanan Bidang Pertanian Program penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/ peternakan/ perkebunan Pembangunan Pos IB Pembangunan kandang Percontohan Pembangunan Rumah Kompos Pembangunan HPT Pembangunan Sumber-sumber Air (ITD, Embung dll) Pembangunan Pabrik Pakan Mini


11 / 11

5 / 11

5 / 11

0/11

6 9 110 16

0 0 20 3

0 0 20 3

0 0 10 3

4

0

0

0

0% 8 / 11 0 0 50 100 0

2 2 20 3

1 / 11 1 1 20 3

99,98331387 50 50 100 100

1

1

100

II - 94

Kode


Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan secara Berkelanjutan





Realisasi RKPD 2013


Penigkatan Mutu Genetik Ternak

Pengadaan Bibit Ternak Pengadaan Nitrogen Cair Pengadaan Sarana Prasarana IB dan TE Pengadaan Bahan Material Peternakaan Monitoring dan Evaluasi IB dan TE Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif

4000 2000 1 1 1 3

4000 2000 1 1 1 3

10300 6500 1 1 1 3

257,5 325 100 100 100 100

4000 2000 1 1 1 3

4000 2000 1 1 1 3

100 100 100 100 100 100

7 3 2 3

1 0 0 0

1 0 0 0

1 2 3 1

100 0 0 0

2 1 1 1

2 1 1 1

100 100 100 100

3

3

3

3

100

3

3

100

2000 3000 2500 500 200 50

2000 3000 3000 0 200 50

2000 3000 3000 0 200 50

1000 1000 1000 0 100 30

50 33,33 33,33 0 50 60

2000 3000 3000 500 200 50

2000 3000 3000 500 200 50

100 100 100 0 100 100

200 200 200 100 50 50 300

200 200 200 100 0 0 300

200 200 200 100 0 0 300

75 200 200 100 0 0 300

37,5 100 100 100 0 0 300

200 200 200 100 50 50 300

200 200 200 100 50 50 300

100 100 100 100

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

100 100

Pembangunan Puskeswan Opersional Cek Point Peningkatan sarana dan Prasarana Cek Point

1 1 1

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

2 1 1

2 1 1

Pengadaan /pembelian BAH dan HBAH Survellnce BAH dan HBAH Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Gunung Medan Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH - Bangunan RPH - Peralatan RPH - Kendaraan Operasional

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

100 100 100

0 0 1

0 1 0

0 1 0

1 1 1

1 1 0

0 0 2

0 0 2

0 100

Pembibitan Ternaak - Sapi bali/PO - Kambing - Unggas - Non Unggas (Puyuh) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan Kesmavet


Berkurangnya serangan penyakit hewan menular (PHM), Penyakit Hewan Menular Zoonosis (PHMZ) dan Cemaran pada BAH dan HBAH Pengadaan Obat-Obatan, Bahan Kimia dan Bahan Material Peternakan Vaksinasi PHM dan PHMZ - Rabies - SE - Jembrana - Afian Influenza (AI) Desinfeksi Insektisida dan Deesinfektan Eliminasi HPR Survellance PHM dan PHMZ - Rabies - Jembrana - Brucellosis - Penyakit Parassit Gastrointestinal - Penyaakit Surra - Infectius Bovin Rhinitrachitis (IB) Penanggulangan penyakit Gangguaan Repoduksi Operasional Puskeswan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan


6 6 6

100

II - 95

Kode







Realisasi RKPD 2013


Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Kawasan Sapi Bali Kawaasaan Sapi PO Kawasan Kerbau Kawasan Kambing Kawasan Unggas Lokal Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak Peningkatan Pelayanan pemasaran produk peternakan unggulan daerah

38 13 6 11 7 6

2 0 2 1 1 6

2 0 2 1 1 6

5 2 2 2 3 6

250 0 100 200 300 100

3 1 2 2 1 6

2 1 2 1 1 6

66,66666667 100 100 50 100 100

100

75

75

75

100

100

100

100

Pembangunan Pagar keliling pasar argopolitan

1

0

0

0

0

1

1

100

Pembangunan mess penjaga pasar Pembangunan Loss tambatan ternak Pembangunan tempat turun naik ternak Pembangunan tempat timbangan ternak Pembangunan rumah singgah pedagang pasar

2 1 1 0 1

0 2 1 1 1

0 2 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 1 1 0 1

1 2 1 0 1

50 200 100 0 100

Pembangunan Palanta Pembangunan kios hasil peternakan pembangunan tempat penumpukan kotoran ternak Pembangunan saluran buang limbah ternak

1 2 1

1 3 1

1 2 1

0 0 0

0 0 0

1 2 1

1 2 1

100 100 100

1

1

1

0

0

1

1

100

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Terbentuknya kelompok organisasi peternakan Pertanian dan Kelembagaan Petani

0

1

1

0

0

0

1

0

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan sistem agribisnis melalui penerapan pola usaha berbasis kelembagaan dan SDM Pelaku Usaha Pertanian

5

3

3

0

0

3

3

100

Program Peningkatan Pensejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan

Program Peningkatan Pemamfaatan Potensi Pembangunan Pertanian dan Pengambangan Kemitraan Infestasi

Peningkatan investasi di sektor peternakan

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengadaan peralatan pengolahan hasil produk perikanan Pembangunan etalase hasil produk perikanan

3

2

2

1

50

3

2

66,66666667

1

2

2

2

100

1

1

100

Pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan Pembangunan dan rehabilitasi pasar ikan higienis Pengadaan sarana pemasaran produk perikanan berjalan

1

2

2

0

0

2

2

100

3

2

2

2

100

1

1

100

3

3

1

33,33

3

1

33,33333333

Peningkatan dan pengembangan unit industri pengolahan berskala SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan) Peningkatan mutu olahan UKM berlabel (PIRT, IUP, Sertifikat HALAL, dll)

5

2

2

0

3

3

100

10

12

12

0

0

10

10

100

1

100

1

1

100

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Program Peningkatan Promosi Infestasi

Terlaksananya festival peternakan (Livestock expo)


80 milyar

20 milyar

5

5

20 milyar

1

20 milyar

133,4 40 milyar

0

1

35 milyar

87,5

II - 96

Kode



Bidang Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Air Tawar

Peningkatan Produksi ikan Konsumsi

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Peningkatan luas kolam Budidaya lele kolam Terpal Budidaya ikan Jaring apung Penignkatan Produksi Benih Ikan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan





Realisasi RKPD 2013


35300

18959

18959

17583

92,74

29250

25315

86,54700855

23,37 20 2 2000000

25,56 50 1 1500000

25,56 50 1 1500000

22,945 44 0 2000000

89,77 88 0 133,33

35,5 10 1 1700000

25,56 10 1 2000000

72 100 100 117,6470588

6

200

4

4

100

4 1

100 100 0

2 0

2 0

100 0

1

100 100 10 100

1

1 10 5

100 100 100

100 0 0

2

2

100 0

Peningkatan sarana balai benih ikan Tarantang 5

3

Peningkatan Sarana Produksi UPR Pembangunan Unit Pelayanan Perikanan

1

1

5 0

20

3 4

4 1

Pelestarian sumberdaya perairan

Peningkatan teknologi penangkapan ikan Berkurangnya penangkapan secara ilegal Terpeliharanya kelestarian perairan umum Pembangunan KKP Adat Budidaya ikan saluran Irigasi 2 03 01 2.01. 2.01.2.02.01.19.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.2.02.01.19.03. 2.01.2.02.01.19.04.

Peningkatan kemampuan lembaga petani Pengawalan Revitalisasi Perkebunan

Jumlah kelompomk tani yang dibina 2 klp Jumlah petani yang terkawal untuk direvitalisasi 5 paket

2.01.2.02.01.19.05.

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT) Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi hasil Perkebunan. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Operasional Pengelolaan Laboratorium Tanah dan Daun Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan

Jumlah petani yang terlatih

1

1 20

72

4

10 5 0

2

20 4

4

2 0

2 0

3

1 3

1 3

180

60

60

100%

5

0

1 0

2 100% 6 120%

100%

2.01.2.02.01.19.10. 2.01.2.02.01.21. 2.01.2.02.01.21.09. 2.01.2.02.01.22. 2.01.2.02.01.22.09. 2.01.2.02.01.22.16.

900 orang

30

270 30%

100%

Banyaknya sarana dan prasarana untuk pasar lelang

1 unit

Jumlah paket alat laboratorium yang terbeli

1 unit

1

Jumlah pelaksanaan rapat fasilitasi

30 kali

6

1

1

1 100% 100%

1 100% 6

6

6

18 60%

1 1

7 3 75%

1

3 75%

100% 2.01.2.02.01.23. 2.01.2.02.01.23.09. 2.01.2.02.01.23.12.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pemeliharaan Kebun Enteres Karet Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)

Luas kebun entres yang dipelihara Jumlah kegiatan yang didampingi

3 ha 4 paket

3 1

3 1

3 1

Jumlah kegiatan PSP yang didampingi

4 paket

1

1

1

Luas jalan yang terbangun

80 km

100%

2

100% 2.01.2.02.01.23.13. 2.01.2.02.01.23.15.

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping PSP) Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Pola Partisipatif)

100% 8

23

23

50

81 101,25%

10

25 125%

100% 2.01.2.02.01.23.20.

Pembinaan dan monitoring kebun biji karet blok penghasil tinggi/ BPT (Biji Karet Bermutu)

Luas pembuatan kebun benih karet bermutu

20 ha

10

5

5 100%


II - 97

Kode

2.01.2.02.01.23.21.


Pendampingan kegiatan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP)


Jumlah kegiatan yang didampingi

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 5 paket

Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2012 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target RKPD Tahun 2013 1


Realisasi RKPD 2013 1

1

3 60%

11

11 100%

24

24 100%

0

0 0%

0

0 0%

17

17 100%

1

3 60%

1

3 100%

1 0

3 100% 0 0%

1

3 150%

1000

12000 240%


100% 2.02. 2.02.2.02.01.15. 2.02.2.02.01.15.08. 2.02.2.02.01.15.12. 2.02.2.02.01.15.16.

BIDANG KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan pengujian dan pengendalian Terpantaunya peredaran hasil hutan peredaran hasil hutan Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan pada Terlaksananya pembinaan terhadap industri IUPHHK kehutanan Inventarisasi penggunaan kawasan hutan

11 Kecamatan

11

11

11

24 perusahaan 11 Kecamatan

24

24

24

100% 100% 0

0

0 0%

2.02.2.02.01.15.17. 2.02.2.02.01.15.18.

2.02.2.02.01.16. 2.02.2.02.01.16.20.

Pengelolaan dan pengendaliah hasil hutan bukan kayu. Pengendalian dan pengawasan industri pengolahan kayu lanjutan (IPKL) dan izin penenaman kayu terdaftar (IPKT) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan One Bilion Indonesian Tree (OBIT)

Terlaksananya pengolahan dan pengendalian HHBK Terlaksananya pembinaan terhadap industri kehutanan

5 jenis

0

0

0 0%

17 perusahaan

17

12

8 66,67%

Terlaksananya penanaman OBIT

5 Kecamatan

1

1

1 100%

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan (DAK dan Pendamping DAK 2013) Pendukung DAK Kehutanan 2013 Penyusunan Rancangan Teknis dan Pembuatan Hutan Tanaman Rakyat (DAK Tahun 2013)

Tersedianya sapras pengamanan dan penyuluh 3 paket kehutanan

2.02.2.02.01.16.32.

Penyusunan Rancangan dan Pembuatan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA) DAK Kehutanan Tahun 2013

Jumlah dokumen Rantek yang disusun dan luas 2 dokumen UPSA yang tertanam

2.02.2.02.01.16.33.

Penyusunan Rancangan Teknis dan Pembuatan Tanaman Turus Jalan (DAK Kehutanan Tahun 2013) Penyusunan Rancangan Teknis dan Pembuatan Sumur Resapan (DAK Kehutanan Tahun 2013)

Jumlah buku rantek turus jalan yang dibuat dan 5000 batang luas turus jalan yang tertanam

Penyusunan Rancangan Teknis dan Pembuatan Embung (DAK Kehutanan Tahun 2013)

Jumlah dokumen rantek dan bangunan embung 3 unit yang dibangun

2.02.2.02.01.16.28.

2.02.2.02.01.16.30. 2.02.2.02.01.16.31.

dapat mendukung kegiatan DAK

3 paket 50 ha

1

1

1

1 0

1 100

1 0

1

1

1

1000

10000

10000

0

1

1

0

1

1

100% 100%

100%

2.02.2.02.01.16.34.

100% Jumlah dokumen rantek dan dan sumur resapan yang dibangun

12 buah

5

6 50%

3

4

100% 2.02.2.02.01.16.35.

1

100% 2.02.2.02.01.17. 2.02.2.02.01.17.01 2.02.2.02.01.17.05. 2.02.2.02.01.17.08.

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan (sumber dana dari DBH)

% Pantauan titik hotspot

11 Kecamatan

10

11

11

11

11 100%

100% Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan 15 kali

3

1

1

1

5

0

100% cakupan operasi / patroli Pengamanan Hutan


11 Kecamatan

8

11

11

11 100%

100%

II - 98

Kode

2

03

01





65

70

35

50

75

80

1 88 211 493 85

1 288 691 1.613 72

4 188 451 1.053 74

2 94 226 527 74

50 50 50 50 100

138 331 773 80

3 426 1.022 2.386 85

Cakupan jaringan Listrik a. Jaringan Listrik Tegangan menengah (JTM)

27.091

1.081

-

36.189

>100

27.091

64.361

- Dinas ESDM 64.361 Dinas ESDM

b. Gardu/Trafo Distribusi c. Jaringan Listrik Tegangan Rendah(JTR)

4 17.729

2 3.088

5.980

14 39.522

>100 >100

4 17.729

20 60.339

20 Dinas ESDM 60.339 Dinas ESDM

PETI di Kab.Dharmasraya Jumlah titik PETI Jumlah penambang PETI lokal Jumlah penambang PETI luar Cakupan Pelayanan Kelistrikan

80 Dinas ESDM

3 426 1.022 2.386 85

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

Dinas ESDM 100 -

-

1

1

100 -

100 1

100 Dinas ESDM 1 Dinas ESDM

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1 Dinas ESDM Dinas ESDM - Dinas ESDM - Dinas ESDM - Dinas ESDM Dinas ESDM

1

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

3.498 69 1

3.234 24 -

3.258 24 -

624 -

99 -

3.378 49 1

6.612 73 1

150 2

1

1 2

1 3

100 >100

150 2

150 1 6

150 Dinas ESDM 1 Dinas ESDM 6 Dinas ESDM

cakupan wilayah pertambangan yang terpetakan Jumlah Bahan Galian Jumlah Potensi Tambang Lokasi Potensi Jumlah IUP

75

55

65

65

100

70

75

75 Dinas ESDM

15 8 9 54

13 6 8 23

13 6 9 34

13 6 9 34

100 100 100 100

14 7 9 40

27 13 17 63

27 13 17 63

Penyediaan data dan peta geologi dan SDM

70

55

60

30

50

65

70

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM 70 Dinas ESDM

Data Geologi Data SDM Data Air Tanah Data Potensi Rawan Bencana Peta Geologi dan SDM

6 6 10 2 6

4 5 8 4

5 6 9 5

3 3 5 2

60 50 56 40

5 6 10 1 5

9 11 18 1 9

9 11 18 1 9

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Penyediaan Data Potensi Energi Daerah a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro c. Pembangkit Biogas Pelaksanaan Study Kelayakan Potensi Energi Daerah a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro c. Pembangkit Biogas Cakupan pemeliharaan dan Perawatan Penerangan Jalan Umum a. PJU Stang b. PJU Tiang c. Lampu Towert Cakupan operasional dan perawatan PLTS a. PLTS Tersebar b. PLTS Terpusat Pelaksanaan Perijinan Usaha Ketenagalistrikan

Program pemetaan dan inventarisasi Geologi dan SDM

80

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi RKPD 2013

Peningkatan jumlah Pembangkit Listrik Alternatif a. Solar Home System b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat

Program Pemetaan Wilayah Pertambangan



DINAS ESDM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pengawasan dan penertiban kegiatan Cakupan pengawasan dan penertiban PETI rakyat yang berpotensi merusak lingkungan di Kab.Dharmasraya

Program Pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan



100

- Dinas ESDM - Dinas ESDM - Dinas ESDM Dinas ESDM 6.612 73 1 -

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

II - 99

Kode


Progam pengelolaan dan pengendalian usaha pertambangan

Program Pemanfaatan dan Pengembangan Migas


Peta Geohidrologi Peta Potensi Daerah Rawan Bencana Cakupan Pengelolaan dan pengendalian Usaha Pertambangan Jumlah pengawasan produksi, iuran tetap,royalti serta pajak pemilik IUP Operasi Produksi Jumlah pengawasan teknis pertambangan dan K3 lingkungan IUP ekplorasi dan IUP Operasi produksi Jumlah pengawasan kegiatan reklamasi IUP Operasi Produksi Cakupan Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi Cakupan Pemantauan Pelaksanaan Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi a. SPBU b. APMS c. Agen Mita/Gas d. Pangkalan Mita/Depot Gas e. Industri f. Transportasi (pertambangan, perkebunan dan kehutanan) Cakupan Sosialisasi BBM, LPG dan bahan pelumas a. Aparatur (Camat, Wali Nagari) b. Pemuka masyarakat c. Pelaku usaha




1 2 75




Realisasi RKPD 2013

60

65

-

-

65

54

23

34

54

23

2 60


100

1 70

1 75

- Dinas ESDM 1 Dinas ESDM 75 Dinas ESDM

34

100

40

63

63 Dinas ESDM

34

34

100

40

63

63 Dinas ESDM

1

2

2

100

2

3

3 Dinas ESDM

32

32

32

100

44

60

60 Dinas ESDM

Dinas ESDM 8 1 5 43 12 500

6 1 4 43 10 -

7 1 5 43 10 300

7 1 5 43 7 -

100 100 100 100 70 -

8 1 5 43 11 400

21 3 14 129 28 400

21 3 14 129 28 400

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

29 11 60

63 11 60

29 11 60

30 11 60

103 100 100

29 11 60

122 33 180

122 Dinas ESDM 33 Dinas ESDM 180 Dinas ESDM

II - 100

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan a) Tingkat ketersediaan PAUD di Kabupaten Dharmasraya sudah cukup besar namun secara kualitas lembaga yang memiliki tata kelola yang baik. b) Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih rendah, dilihat dari APK dan APM lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, dan Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, dan Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi relatif rendah, baik melanjutkan ke jenjang SMP maupun ke jenjang SMA. c) Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah masih rendah, ditunjukkan APK dan APM lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, dan angka putus sekolah relatif tinggi,. d) Rendahnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1, dan sedikitnya jumlah guru yang memperoleh sertifikasi profesi. 2. Kesehatan a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana prasarana Pelayanan Obstetric dan Neonatal Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstektri Neonatus Esensial Dasar (PONED) dalam penanganan persalinan; belum optimalnya sistem rujukan dari bidan ke PONED dan dari PONED ke PONEK dalam penanganan persalinan; kurangnya dokter umum dan dokter spesialis yang membantu proses persalinan yang mengalami kegawatdaruratan; pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan persalinan masih kurang; masih banyak ibu hamil yang mengalami anemia sehingga memicu terjadinya kegawatdaruratan. b. Tingginya angka kematian bayi. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan serta kemampuan petugas dalam penanganan neonatus komplikasi. c. Terdapatnya kasus HIV/AIDs, TB, DBD/cikungunya, Diare, dan Penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi). Hal ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat populasi kunci/resiko tinggi masih kurang tentang HIV/AIDS, Perilaku masyarakat hidup bersih masih kurang, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hygiene dan sanitasi; Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum optimal oleh masyarakat.


II - 101

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya d. Belum adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan dalam rangka untuk penurunan AKI, AKB, pemberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TB, DBD, Diare serta penyakit PD3I. e. Meningkatnya jumlah penyakit tidak menular, dalam hal ini hipertensi, jantung, DM, stroke dan kanker hal ini disebabkan karena pola konsumsi masyarakat yang cenderung berubah dan masyarakat resiko tinggi masih kurang kesadarannya dalam pemeriksaan dini penyakit-penyakit tidak menular f. Masih kurangnya pelayanan pada balita. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi orang tua untuk hadir ke posyandu dalam rangka deteksi tumbuh kembang anak dan monitoring tumbuh kembang anak. g. Masih terdapatnya kasus gizi buruk. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI, masih kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif dan masih tingginya angka kemiskinan penduduk. 3. Pekerjaan Umum a. Berkurangnya jalan dalam kondisi baik dan banyak mengalami rusak ringan b. Kapasitas jalan yang kurang memadai akibat tinggi volume lalu lintas sehingga perlu peningkatan kapasitas jalan c. Masih banyaknya kondisi jembatan yang rusak dan masih adanya jembatan dengan konstruksi kayu d. Masih rendahnya saluran drainase dalam kondisi baik, sehingga menyebabkan terjadinya genangan. e. Masih rendahnya pengelolaan sampah. 4. Penataan Ruang a. Masih banyaknya kawasan strategis yang belum dilengkapi dokumen perencanaan tata ruang. b. Belum optimalnya pengelolaan perijinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang. c. Implementasi Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya belum efektif. Hal ini terbukti meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 5. Perumahan Rakyat a. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan. b. Masih terdapat rumah tidak layak huni. c. Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh. d. Belum kurangnya ketersediaan jaringan air bersih


II - 102

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 6. Perencanaan Pembangunan a. Belum optimalnya penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah baik data dari SKPD dan BPS. b. Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas para perencana di masingmasing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Belum semua dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD. d. Belum semua dokumen perencanaan yang diwajibkan Pemerintah Pusat dapat dipenuhi, mencakup perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, bidang ekonomi, prasarana wilayah dan sumberdaya alam, dan daerah rawan bencana. e. Perbedaan data perencanaan yang dikeluarkan oleh SKPD dengan data yang ada di BPS. 7. Perhubungan a. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana LLAJ untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. b. Belum adanya sarana angkutan umum baik perkotaan maupun pernagarian. Hal ini ditandai belum semua wilayah tersedia jaringan transportasi umum, transportasi massal, terminal penumpang umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. c. Rendahnya minat masyarakat menggunakan moda angkutan umum, sebagian besar disebabkan oleh kemudahan kredit kendaraan bermotor. d. Masih rendahnya tingkat keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas, diikuti rendahnya kesadaran lalu lintas pengguna jalan. e. Belum optimalnya sarana dan prasarana kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 8. Lingkungan Hidup a. Terjadinya pencamaran air sungai akibat adanya aktifitas penambangan liar. b. Meningkatnya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, sebagian diantaranya belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). c. Rendahnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. d. Kurangnya pemantauan rutin kualitas air sungai e. Masih rendahnya sosialisasi tentang peraturan terkait dengan lingkungan hidup f. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan


II - 103

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 9. Pertanahan a. Sistem pendaftaran tanah dan pelayanan administrasi pertanahan belum optimal, dengan kualitas pelayanan yang masih rendah akibat kurangnya sosialisasi pengurusan akte tanah. b. Belum efektifnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai administrasi pertanahan. c. Masih adanya konflik-konflik sengketa pertanahan di masyarakat, disebabkan status tanah yang tidak jelas. d. Belum optimalnya sistem informasi pertanahan dalam penyebarluasan dan edukasi penyelesaian administrasi pertanahan. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil. b. Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, disebabkan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Masih kurangnya kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial yang semestinya sudah menyeluruh pada semua SKPD. b. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan. c. Belum optimalnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan belum tersedianya SOP, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Belum senergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB. b. Masih tingginya PUS yang memiliki istri dengan usia dibawah 20 tahun. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. c. Masih terbatasnya kelembagaan kelompok bina keluarga. d. Kurangnya optimalnya kelembagaan dalam tumbuh kembang balita e. Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 13. Sosial a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum terlaksana secara menyeluruh. b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial, baik panti maupun diluar panti.


II - 104

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya c. Belum optimalnya penyediaan jaminan sosial dan pembinaan terhadap anak terlantar. d. Belum optimalnya penanganan dan pembinaan terhadap penyandang cacat. e. Belum optimalnya penananganan dan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba). f. Belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. g. Masih rendah peran pemerintah dan lembaga swasta dalam pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 14. Ketenagakerjaan a. Masih banyaknya jumlah pengangguran b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah, c. Masih rendahnya kesempatan kerja. d. Masih sedikitnya jumlah BLK. Tahun 2013 BLK milik pemerintah sebanyak 1 BLK dan milik swasta sebanyak 0 unit. 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah belum kondusif b. Rendahnya semangat kewirausahaan, dan rendahnya daya saing produk UMKM dalam hal kualitas produk yang rata-rata kurang bagus, dan harga yang kurang kompetitif, dan pemasaran produk masih sebatas local area, belum mampu melakukan pemasaran keluar daerah. c. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama sarana pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku, dan sarana teknologi produksi. d. Masih lemahnya kelembagaan koperasi terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). e. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi mengenai manajemen pengelolaan koperasi. f. Kurang berkembangnya usaha simpan pinjam pada koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota. 16. Penanaman Modal a. Belum optimalnya promosi terhadap potensi dan peluang investasi daerah, baik dalam penyediaan media promosi, kerjasama promosi, maupun strategi pemasaran investasi, serta belum terpadunya sistem informasi penanaman modal Kabupaten Dharmasraya dengan pusat dan provinsi.


II - 105

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya b. Masih rendahnya iklim investasi dan realisasi investasi, belum optimalnya pelayanan perijinan usaha melalui elektronik (SPIPISE). c. Terbatasnya sarana dan prasarana daerah penunjang investasi daerah untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Dharmasraya.

17. Kebudayaan a. Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan kekayaan budaya, terutama benda-benda cagar budaya. b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian keragaman budaya daerah, disebabkan keterbatasan sarana dan jumlah pertunjukan seni budaya. 18. Pemuda dan Olah Raga a. Belum sinergisnya kebijakan dalam pembinaan pemuda dan prestasi olahraga. b. Belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda, disebabkan rendahnya kapasitas keterampilan usaha. c. Belum optimalnya pencegahan peredaran narkoba dan penanganan penyalahgunaan narkoba. d. Masih rendahnya peran organisasi olahraga dalam pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi. e. Terbatasnya SDM dalam rangka pemasyarakatan olahraga, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga. f. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat yang berdampak pada rendahnya partisipasi politik dalam pemilu. b. Pengembangan wawasan kebangsaan di kelompok masyarakat masih belum optimal. c. Masih tingginya kejadian gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. d. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. e. Belum optimalnya pembinaan organisasi masyarakat sipil. f. Bertambahnya Penyakit Masyarakat (Pekat) yang mengganggu kenyamanan masyarakat.


II - 106

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Belum optimalnya koordinasi masalah perencanaan dan penganggaran dengan DPRD seperti terlambatnya usulan pokok-pokok pikiran DPRD kedalam dokumen perencanaan b. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi daerah belum optimal. c. Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masih kurangnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. d. Terbatasnya sarana prasarana teknologi informasi di SKPD dan pemerintah nagari/kelurahan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. e. Belum optimalnya kerjasama antar pemerintah daerah dan kerjasama dalam daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumberdaya alam. f. Belum tersusunnya beberapa regulasi daerah yang menjadi kebutuhan daerah dalam merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis. g. Kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel belum optimal, disebabkan keterbatasan peralatan kerja dan kapasitas SDM. 21. Ketahanan Pangan a. Masih rendahnya keragaman pangan yang menggunakan bahan biji berlemak/berminyak, b. Rendahnya ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, c. Kurang meratanya konsumsi bahan pangan utama, terutama bahanbahan pangan yang ketersediaannya tergantung pada lokasi geografis. 22. Pemberdayaan masyarakat a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat nagari belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu untuk melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. b. Belum terwujudnya secara optimal pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat nagari, hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelomok usaha ekonomi produktif masih rendah dan kapasitas dalam pengembangan usaha ekonomi produktif masih rendah. c. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan belum berjalan secara optimal, hanya elit-elit nagari yang selalu berperan dalam setiap tahapan pembangunan serta peran dan akses peremuan dalam setiap tahapan pembangunan belum sesuai harapan.


II - 107

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya d. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan administrasi nagari, dan pengelolaan keuangan dana alokasi nagari. e. Banyaknya masyarakat miskin dibnagarian yang masih tinggal pada rumah tidak layak huni dan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

23. Statistik a. Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah, belum mampu mengakomodir kebutuhan data untuk kepentingan perencanaan maupun kepentingan lainnya. b. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. c. Masih kurangnya ketersediaan data dan masih rendahnya akurasi data 24. Kearsipan a. Pengelolaan arsip secara baku belum sepenuhnya diaplikasikan oleh SKPD, disebabkan sedikitnya cakupan SDM yang mendapatkan pelatihan kearsipan b. Masih rendahnya cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, disebabkan terbatasnya kuantitas arsiparis. c. Masih belum optimalnya pemanfaat media elektronik dalam rangka preservasi kearsipan, hal ini terlihat dari penyimpanan (pengalihmediaan) arsip dalam media elektronik masih belum dilakukan. 25. Komunikasi dan Informasi a. Belum optimalnya pemanfaatan website pemerintah daerah b. Terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah dalam menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologi informasi. c. Belum meratanya ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi 26. Perpustakaan a. Masih rendahnya minat baca masyarakat disebabkan belum terbentuknya budaya membaca di Kabupaten Dharmasraya, b. Masih sedikitnya koleksi buku baru di perpustakaan. c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan, yaitu masih belum diterapkannya Information and Communication Technology (ICT).


II - 108

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya d. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan, disebabkan kesadaran masyarakat untuk menjaga koleksi perpustakaan dengan baik. B. Urusan Kewenangan Pilihan 1. Pertanian a. Terdapatnya alih fungsi lahan pertanian lahan basah b. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani (NTP<100). c. Adanya pertumbuhan ekonomi negative pada subsector tanaman pangan d. Relatif rendahnya harga komoditi pertanian di tingkat petani khususnya komoditi perkebunan e. Lemahnya penguasaan teknologi pertanian dan peternakan dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga masih banyak petani dan peternak yang melaksanakan praktek usahanya secara tradisional f. Masih tingginya pelaku usaha peternakan ruminansia yang menempatkannya sebagai usaha sambilan atau tabungan, sehingga tidak banyak berperan baik dalam peningkatan perputaran ekonomi, pilihan berusaha, maupun dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat. 2. Kehutanan a. Masih terdapatnya lahan kritis. b. Masih adanya kasus illegal logging c. Belum optimalnya operasional UPTD KPHP d. Pemanfaatan kawasan hutan produksi kurang optimal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat nagari di sekitar hutan. e. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan 3. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Masih terdapat pengelola usaha pertambangan dan penggalian bahan tambang yang kurang menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan. b. Masih adanya usaha pertambangan tidak memiliki ijin usaha, yang berpotensi merusak lingkungan. c. Masih adanya keluarga yang belum dapat mengakses listrik d. Tingginya tingkat penggunaan energi listrik dan bahan bakar minyak disebabkan kesadaran yang rendah. 4. Pariwisata a. Belum adanya dokumen perencanaan pengembangan pariwisata b. Belum terdatanya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Dharmasraya c. Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata. d. Terbatasnya sarana prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalah dibandingkan obyek wisata di kabupaten/kota lain.


II - 109

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya e. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata 5. Kelautan dan Perikanan a. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana perikanan (cetak kolam baru) dan pasar ikan higienis b. Rendahnya daya saing produk perikanan, disebabkan penanganan dan pengolahan pasca panen yang masih sederhana. c. Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan menjadi sentrasentra produksi budidaya. d. Masih kurangnya konsumsi ikan perkapita, disebabkan keterbatasan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam mengkonsumsi ikan, serta faktor tingginya angka kemiskinan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap hasil perikanan. 6. Perdagangan a. Secara umum pasar yang ada belum representatif b. Daya saing produk lokal masih kurang. c. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata. d. Belum terdatanya jumlah pedagang kaki lima. e. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional 7. Industri a. Masih banyaknya industri kecil dan menengah belum memiliki legalitas usaha, sehingga belum dapat mengembangkan kemitraan usaha. b. Daya saing produk industri kecil dan menengah masih rendah dibandingkan produk sejenis dari luar daerah yang disebabkan penggunaan teknologi industri dan standarisari mutu. c. Belum optimalnya perkembangan sentra-sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan peningkatan produktivitas, termasuk industri-industri kreatif. 8. Ketransmigrasian a. Kurangnya sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi yang baru 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Isu Strategis Pembangunan Daerah Pada tahun 2015 secara nasional, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan mengacu pada permasalahan-permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk dapat menjawab atau menyelesaikan


II - 110

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berbagai masalah dan tantangan yang masih banyak dihadapi oleh pemerintah maka diperlukan langkah identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut: 1.

Kenaikan harga BBM dan Gas Rencana kebijakan Pemerintah Pusat dalam menaikan harga BBM dan harga gas untuk mengurangi beban APBN yang berasal dari subsidi.

2.

Angka kemiskinan Lambatnya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Masih adanya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya merupakan permasalahan lintas sektor yang memerlukan upaya penanganan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui berbagai program pembangunan.

3.

Pengangguran Masih adanya pengangguran di Kabupaten Dharmasraya. Pengurangan pengangguran menjadi upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat Angka Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2013 yaitu di atas 71 tahun, namun masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

5.

Kurikulum pendidikan Sulitnya mengaplikasikan kurikulum pendidikan 2013 di tingkat sekolah

6.

Pemilihan kepala daerah Pada tahun 2015 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak (Provinsi dan kabupaten/kota).

7.

Masa transisi RPJMD Provinsi dan Kabupaten Setelah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah, akan diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

8.

Terbatasnya UKM/IKM dalam mengakses permodalan perbankan

9.

Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan Masih terdapatnya jalan-jalan kecamatan dan jalan lingkungan dengan kondisi jalan tanah dan tingginya volume jalan lintas Sumatera sehingga menyebabkan kerusakan jalan dalam yang relative singkat.


II - 111

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 10. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelaksanaan ASN Tata kelola pemerintahan, tergambarkan dari status audit keuangan oleh BPK. Pada tahun 2013, Kabupaten Dharmasraya memperoleh status audit keuangan BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dalam peningkatan status audit BPK ini adalah berkaitan dengan pengelolaan asset daerah, baik aset yang bersifat tetap maupun aset tidak tetap. Tata kelola pemerintahan juga menjadi prioritas nasional ke-1 yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2009-2014. Amanat reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah juga tertuang dalam PermenPAN Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; dan Permen-PAN Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; serta Permen-PAN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Secara jelas dalam Permen-PAN Nomor 20 Tahun 2010 disebutkan bahwa sasaran reformasi birokrasi yaitu: (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2)Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 11. Undang-undang Desa Telah diberlakukannya Undang-undang Desa yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa/nagari seperti wacana penganggaran untuk pemerintah desa/nagari 1 Milyar/desa. 12. Menurunnya kualitas lingkungan Penyebab pencemaran lingkungan di Kabupaten Dharmasraya adalah banyaknya usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Kabupaten Dharmasraya juga terkenal sebagai daerah yang memiliki tingkat penggunaan pestisida yang sangat tinggi dalam kegiatan produksi pertanian. Keadaan tersebut berdampak pada perubahan fisik lingkungan di wilayah aliran sungai. Kabupaten Dharmasraya menjadi wilayah yang berpotensi terjadinya bencana, meliputi rawan bencana banjir yaitu di Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh. Isu lingkungan menjadi isu global dan nasional sebagaimana tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG’s) tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan, sekaligus menjadi prioritas nasional ke-9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Berdasarkan permalasahan di atas, secara lengkap dapat ditabulasikan ke dalam tabel 2.56 sehingga dapat ditentukan juga faktor penentu keberhasilan dari tiap-tiap permasalahan yang sedang dihadapi sebagai berikut : Tabel 2.56 Permasalahan Pembangunan Daerah


II - 112

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya PERMASALAHAN/ KENDALA 1. Pendidikan a) Masih rendahnya angka rata-rata lama bersekolah (8,24 tahun - 2012) b) Secara kuantitas ketersediaan PAUD di Kabupaten Dharmasraya sudah mencukupi namun secara kualitas masih rendah c) Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih rendah, dilihat dari APK dan APM lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, dan Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, dan Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi relatif rendah, baik melanjutkan ke jenjang SMP maupun ke jenjang SMA. d) Pengawas sekolah belum maksimal melaksanakan fungsinya e) Masih kurangnya mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan

2. Kesehatan a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan

b. masih tingginya angka kematian bayi dan Balita

c) masih tingginya jumlah penyakit menular (HIV/AIDs, TB, DBD/cikungunya, Diare, dan Penyakit PD3I-Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi).

STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Sosialisasi pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan Melakukan supervisi Dinas Pendidikan perlu pelatihan manajemen PAUD, penambahan tenaga pengajar PAUD, dan meningkatkan kualitas guru perbaikan dan penambahan USB, RKB dan sosialisasi wajib belajar

Meningkatkan fungsi pengawas sekolah - pemberian beasiswa yang sesuai dengan jenjang akademiknya serta penambahan jumlah guru yang memiliki sertifikasi - Meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan meningkatkan fungsi MGMP - Peningkatan sarana/prasarana sekolah seperti : labor, pustaka, dll

- peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil - Melatih tenaga di Puskesmas dan Pustu tentang PONED (Pelayanan Obstektri Neonatus Esensial Dasar) - Penambahan tenaga medis - peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak - Peningkatan peran Posyandu dan Dasawisma - Pencegahan narkoba - Sosialisasi PHBS - Meningkatkan UCI-universal child imunisation membuat regulasi tentang pelayanan kesehatan

d.Belum adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan dalam rangka untuk penurunan AKI, AKB, pemberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TB, DBD, Diare serta penyakit PD3I. g.Masih terdapatnya kasus gizi buruk - percepatan penanganan kasus gizi buruk dan sosialisasi ASI Ekslusif, dan pemberian bantuan ransum bagi masyarakat miskin - pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah h. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan i. Masih belum optimalnya pengawasan kualitas air isi ulang

Melakukan pemantauan secara rutin


II - 113


PERMASALAHAN/ KENDALA 3. Pekerjaan Umum a. Belum optimalnya akses infrastruktur jalan ke nagari b. Berkurangnya jalan dalam kondisi baik b. Masih terdapatnya jembatan dengan kondisi rusak dan masih adanya jembatan konstruksi kayu c. Masih terdapatnya daerah rawan banjir e. Masih rendahnya pengelolaan sampah a. masih kurangnya infrastruktur serta penataan gedung pemerintah b. masih terdapatnya saluran irigasi yang mengalami kerusakan

4. Penataan Ruang a. kurangnya pemahaman penataan ruang

stakeholders

terhadap

5. Perumahan Rakyat a. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan. b. Masih terdapat rumah tidak layak huni. c. Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh.

d. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih 6. Perencanaan Pembangunan a. Belum optimalnya penyediaan perencanaan pembangunan daerah

data

pendukung

b. Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas para perencana di masing-masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Belum lengkapnya intsrumen perencanaan dan kurangnya konsistensi alur perencanaan sampai ke tingkat SKPD d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan e. Kurangnya koordinasi lintas bidang dan lintas wilayah

7. Perhubungan a. Kurangnya ketersediaan prasarana perhubungan b. Kurangnya layanan angkutan umum

dan

fasilitas

c. Masih rendahnya tingkat keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas, diikuti rendahnya kesadaran lalu lintas pengguna jalan.

STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Pembukaan jalan baru dan peningkatan kelas jalan (pengaspalan) perbaikan jalan secara berkala dan perlunya pengaturan tonase kendaraan perbaikan dan pembangunan jembatan Pembangunan dan perbaikan drainase dan sosialisasi tanggap bencana Pembangunan dan perbaikan saranaprasarana persampahan Pembangunan dan perbaikan gedung kantor Perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi

sosialisasi perda RTRW dan penyusunan dokumen turunannya Dkilat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (PPNS)

penyediaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan fasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya penanganan lingkungan kawasan kumuh melalui peningakatan kualitas drainase dan sanitasi penambahan jaringan layanan air bersih

perlunya komitmen SKPD dalam penyediaan data perencanaan secara akurat serta perlunya validasi data secara bersama Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah Penetapan perda RPJPD Verifikasi, pengesahan dan penetapan Renstra dan renja SKPD Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Penguatan koordinasi SKPD dan pihak terkait

Peningkatan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan layanan angkutan umum Sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas


II - 114


PERMASALAHAN/ KENDALA 8. Lingkungan Hidup a. masih terdapatnya pencemaran air sungai pencemaran lingkungan

STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

dan - Penertiban, pengawasan serta pengendalian sumber pencemaran - Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) b. Rendahnya ketersediaan data dan informasi lingkungan Sosialisasi tentang status lingkungan hidup hidup yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. c. Kurangnya pemantauan rutin kualitas air sungai pemeriksaan rutin kualitas air secara berkala d. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan

optimalisasi dan penambahan bank sampah

9. Pertanahan a. Masih terdapatnya konflik pertanahan b. Berlum optimalnya pendataan dan penataan aset tanah milik pemerintah daerah c. Masih belum jelasnya bata batas wilayah, kecamatan dan nagari

Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan Pendataan dan penataan tanah milik pemerintah daerah Melakukan pemetaan

10. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil b. Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, disebabkan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Masih terdapatnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga b. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Terjadinya penyimpangan perilaku seks usia remaja Masih tingginya PUS dibawah usia 20 tahun

13. Sosial a. Belum optimalnya penanganan masalah sosial di masyarakat seperti : fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat, dan penyandang penyakit sosial b. Kurangnya pengetahuan petugas pendamping PMKS dalam pendataan masalah sosial 14. Ketenagakerjaan a. Masih banyaknya jumlah pengangguran b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah, c. Masih rendahnya kesempatan kerja. d. Belum optimalnya fungsi BLK

melakukan pencatatan keliling sosialisasi pelayanan dan pencatatan kependudukan

Fasilitasi pengembangan pelayanan terpadu terhadap kekerasan dalam rumah tangga Peningkatan peran serta perempuan dalam proses perempuan

Peningkatan pemahaman bahaya seks bebas Sosialisasi kesehatan reproduksi

Peningkatan penanganan masalah sosial seperti : pelatihan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha dan bantuan sosial lainnya Pelatihan petugas pendamping PMKS

pelatihan padat karya pada bidang yang banyak menyerap tenaga kerja, fasilitasi pasar tenaga kerja

peningkatan fungsi BLK

15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


II - 115


PERMASALAHAN/ KENDALA Belum kundusifnya iklim usaha yang mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Masih lemahnya tata kelola kelembagaan koperasi

pelatihan pengurus koperasi dalam peningkatan manajemen usaha dan keuangan evaluasi koperasi tidak aktif

16. Penanaman Modal a. Belum optimalnya promosi terhadap potensi dan peluang investasi daerah c. Terbatasnya sarana dan prasarana daerah penunjang investasi daerah untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Dharmasraya. 17. Kebudayaan Belum optimalnya pemeliharaan, perlindungan kekayaan budaya keragaman budaya daerah

STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN sosialisasi dan fasilitasi permodalan UMKM pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi pemasaran produk UMKM meningkatkan promosi hasil produk UMKM

pendataan investasi dan optimalisasi media promosi investasi daerah

pengelolaan dan - peningkatan pemeliharaan serta pengelolaan serta pelestarian benda cagar budaya - peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya daerah

18. Pemuda dan Olah Raga Masih rendahnya peran organisasi olahraga pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi

dalam

Kurang aktifnya peran pemuda di dalam masyarakat

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat b. belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan di kelompok masyarakat c. Masih tingginya kejadian gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat d. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Belum optimalnya koordinasi antar stakehoder dalam pemerintahan b. belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah c. Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masih kurangnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. d. Terbatasnya sarana prasarana teknologi informasi di SKPD dan pemerintah nagari/kelurahan untuk menunjang

optimalisasi peran KONI pemberian reward dan pembinaan terhadap atlit berprestasi - pelatihan kewirausahaan kapada pemuda - peningatan peran pemuda dalam pembangunan - pembinaan organisasi pemuda

pendidikan politik kepada masyarakat seminar dan pelatihan wawasan kebangsaan optimalisasi peran Kominda revitalisasi Poskamling

peningkatan komunikasi yang intensif antar stakeholders dalam pemerintah pendataan dan regulasi yang jelas terhadap sumber pendapatan Bimbingan teknis pengawasan dan peningakatan kapasitas fungsional pengawasan penyediaan akses informasi yang dapat diakses oleh masyarakat


II - 116


PERMASALAHAN/ KENDALA kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


e. Belum tersusunnya beberapa regulasi daerah yang menjadi kebutuhan daerah dalam merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis. f. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

evaluasi kebijakan tentang perundangundangan daerah

g. kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

penambahan formasi

21. Ketahanan Pangan a. Rendahnya ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, b. Masih kurangnya keragaman pangan c. Masih lemahnya koordinasi SKPD lingkup ketahanan pangan d. Kurangnya peran penyuluh pertanian dalam pembinaan kelompok tani

22. Pemberdayaan masyarakat Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga nagari dan organisasi kemasyarakatan 23. Statistik Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. 24. Kearsipan Belum optimalnya pengelolaan arsip

25. Komunikasi dan Informasi Belum optimalnya pemanfaatan website pemerintah daerah kurangnya ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi 26. Perpustakaan a. Masih rendahnya minat baca masyarakat

b. Masih rendahnya koleksi buku baru di perpustakaan. c. Belum adanya teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan

Diklat di setiap jenjang kepangkatan kepegawaian

optimalisasi lembaga ketahanan pangan Pengembangan keragaman pangan di masyarakat Meningkatkan koordinasi SKPD lingkup ketahanan pangan Meningkatkan peran penyuluh pertanian

Optimalisasi fungsi lembaga nagari dan organisasi kemasyarakatan

pemetaan dan penyediaan data dasar pembangunan daerah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara SKPD terkait dengan BPS sehingga persepsi penyusunan data dapat disamakan

penertiban arsip daerah pelatihan dan pembinaan kearsipan Pembangunan depo arsip

penyediaan website daerah/SKPD pelatihan aparatur pengelola website

sosialisasi pentingnya membaca penataan perpustakaan daerah yang representatif penambahan jumlah dan jenis bahan bacaan Penyediaan teknologi informasi pelayanan kepustakaan

B. Urusan Kewenangan Pilihan 1. Pertanian


II - 117


PERMASALAHAN/ KENDALA a. Terdapatnya alih fungsi lahan pertanian (lahan basah)

b. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani (NTP<100). c. rendahnya harga komoditi pertanian di tingkat petani khususnya komoditi perkebunan d. kurangnya pemahaman petani dalam penerapan teknologi pertanian

2. Kehutanan a. Masih terdapatnya lahan kritis. b. Masih adanya kasus illegal logging c. Belum optimalnya operasional UPTD KPHP d. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan 3. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Masih terdapat pengelola usaha pertambangan dan penggalian bahan tambang yang kurang menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan. b. Masih adanya usaha pertambangan tidak memiliki ijin usaha c. Masih adanya rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik d. kurangnya kesadaran masyarakat akan hemat energi 4. Pariwisata a. Belum adanya dokumen perencanaan pengembangan pariwisata b. Belum terdatanya jumlah kunjungan wisata c. Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata d. Terbatasnya sarana prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalah dibandingkan obyek wisata di kabupaten/kota lain e. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata 5. Kelautan dan Perikanan a. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan b. Rendahnya daya saing produk perikanan c. Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan menjadi sentra-sentra produksi budidaya d. Masih kurangnya konsumsi ikan perkapita 6. Perdagangan a. Masih adanya pasar yang ada belum representatif b. Masih terdapatnya produk kadaluarsa yang beredar c. Belum terdatanya jumlah pedagang kaki lima. d. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional e. Belum optimalnya pengelolaan pasar lelang karet dan pasar agropolitan yang ada

STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN sosialisasi Undang-undang 41/2009 dan sosialisasi tata ruang daerah penanggulangan alih fungsi lahan peningkatan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan penyediaan bibit unggul optimalisasi peran pemerintah dan koperasi dalam pengendalian harga penerapan teknologi tepat guna secara intensif serta diversifikasi dan intensifikasi pertanian pelatihan manajemen usaha peternakan

Reboisasi penagakan hukum Peningkatan fungsi UPTD KPHP penegakan hukum

sosialisasi dan penegarasan aturan terkait

penambahan jaringan sosialisasi hemat energi

penyusunan RIPDA dan pengembangan pariwisata daerah promosi potensi pariwisata pembangunan infrastruktur penunjang kepariwisataan komitmen bersama bidang kepariwisataan

bantuan bibit dengan harga terjangkau serta bantuan pakan, pembangunan pasar ikan higienis pembinaan pasca panen peikanan komitmen bersama sertapenyusunan masterplan tentang perikanan sosialisasi gemarikan (gemar makan ikan)

pembangunan pasar yang representatif optimalisasi pengawasan pasar pendataan dan pembinaan pedagang kali lima pembangunan los dan kios pada pasar tradisional Meningkatkan fungsi pasar lelang dan pasar agropolitan


II - 118


PERMASALAHAN/ KENDALA 7. Industri a. Masih banyaknya industri kecil dan menengah belum memiliki legalitas usaha b. Daya saing produk industri kecil dan menengah masih rendah dibandingkan produk sejenis dari luar daerah yang disebabkan penggunaan teknologi industri dan standarisari mutu. 8.


sosialisasi peraturan perundang-undangan terntang perizinan usaha promosi dan peningkatan kualiats produk usaha

Ketransmigrasian (tidak ada kawasan binaan transmigrasi)


II - 119


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 dan diserasikan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2015 dan juga RKP Tahun 2015. Sehingga arah pembangunan perekonomian Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan kebijakan ekonomi provinsi dan nasional. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDDRB. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. 1.

Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Evaluasi hasil perumusan masalah pembangunan daerah merupakan input utama dalam membuat kerangka ekonomi daerah disamping data lain seperti hasil analisis ekonomi dan kerangka keuangan daerah serta evaluasi capaian prioritas kinerja RPJMD. Hasil perumusan masalah dievaluasi untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kaitan indikator ekonomi makro dimasa lalu dengan tujuan pembangunan dan hubungannya dengan kerangka ekonomi makro dimasa datang. Berbagai faktor penghambat dan penunjang permasalahan pembangunan daerah dievaluasi serta dilihat hubungannya dengan capaian kinerja ekonomi daerah.

2.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dengan gambaran permasalahan pembangunan daerah dan informasi kinerja pembangunan tahun lalu maka dapat dibuat gambaran kondisi ekonomi tahun lalu dan tahun berjalan. Suatu gambaran kondisi ekonomi


III - 1

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus dapat menunjukkan kaitan yang rasional antar-indikator kinerja makro ekonomi seperti tingkat PDRB, inflasi, pengangguran, investasi, kemiskinan, dan lain-lain. Dengan penggambaran dalam suatu deskripsi yang baik maka dapat dilihat benang merah antara permalasahan yang melingkupi pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan indikator makro ekonomi daerah yang diharapkan. Secara umum perkembangan indikator perkembangan perekonomian dari tahun 2010 s/d tahun 2013 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi namun di tahun 2013 sedikit mengalami perlambatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah : Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2013

6,65% 6,60% 6,55% 6,50% 6,45% Pertumbuhan Ekonomi

2010 6,51%

2011 6,54%

2012 6,62%

2013 6,55%

Gambar 3.2 PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2013 4.000.000 3.500.000

Nilai PDRB

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000

2010

2011

2012

2013

ADHB

2.677.790

3.067.927

3.448.616

3.942.078

ADHK

1.158.558

1.234.376

1.316.136

1.402.405


.

III - 2

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dilihat dari struktur PDRB, sektor pertanian masih memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 36,08% (ADHK), sedangkan pertumbuhan tertinggi ada pada sektor bangunan sebesar 9,01%.

TABEL 3.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012-2013 No

Indikator Makro

1 1.

2 PDRB (Harga Berlaku)

2.

PDRB (Harga Konstan)

3.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu Tingkat Inflasi

4.

5. 6.

7.

Satuan

Realisasi 2012

Bertambah/ Berkurang

2013

3 Jutaan Rupiah Jutaan Rupiah persen

4 3.448.616,12

5 3.942.077,70

6 493.461,58

1.316.135,71

1.402.405,44

86.269,73

12,41

14,31

1,90

persen

6,62

6,55

-0,07

persen

6,71

4,16 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB)

10,87

Pertanian

persen

33,75

33,48

-0,26

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan

persen

6,34

6,06

-0,28

persen

5,51

5,45

-0,06

Listrik dan air

persen

0,98

0,96

-0,02

Bangunan

persen

13,99

14,29

0,30

Perdagangan, hotel dan restoran Angkutan dan komunikasi

persen

13,21

13,34

0,13

persen

7,03

7,24

0,21

Keu, persewaan & jasa perusahaan Jasa-jasa

persen

4,30

4,27

-0,03

persen

14,89

14,90

0,01

10.

Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) Pengeluaran Konsumsi persen 79,36 79,25 Rumahtangga Pengeluaran Konsumsi persen 1,57 1,64 Lembaga Swasta Nirlaba Pengeluaran Konsumsi persen 19,08 19,11 Pemerintah Besaran ICOR indeks 7,63 N/A (Incremental Capital Output Ratio) Jumlah Penduduk Miskin jiwa 17.700 N/A

11.

Tingkat Pengangguran

12.

Pendapatan Perkapita

13.

Nilai Tukar Petani (NTP)

9.

persen

6,21

-0,11 0,08 0,03

-6,21

17.363.409

19.366.060

2.002.651

101,95

101,02

-0,93

persen

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2014

Berdasarkan hasil perkembangan yang ada dari tahun 2012 ke tahun 2013, sub sektor tanaman pangan merupakan satu-satunya subsektor yang mengalami


III - 3

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan negatif pada sub sektor tanaman pangan juga pernah terjadi pada tahun 2011. Berdasarkan analisa data pada BAB II, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan produksi padi, sehingga ke depannya berbagai kebijakan dan kegiatan perlu dilakukan untuk menanggulangi hal ini agar tidak terulang lagi . Pentingnya mempertahankan existensi sub sektor tanaman pangan megingat Dharmasraya memiliki irigasi Batanghari yang mampu mengairi sawah seluas 18 ribu Ha, jauh melebihi luas sawah yang ada di Dharmasraya saat ini seluas 7.984 Ha. Kurangnya minat masyarakat untuk serius dalam menggeluti sub sektor ini juga menjadi penyebab kurang berkembangnya tanaman pangan sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Tabel 3.2 Ekonomi Makro Kondisi Tahun 2012 s/d 2013 Kabupaten Dharmasraya NO

LAPANGAN USAHA

NILAI PDRB 2012*

2013**

KONTRIBUSI 2012*

2013**

PERTUMBUHAN 2012*

2013**

PDRB ADHB 1.

Pertanian

1.163.786,66

1.319.999,45

33,75%

33,48%

8,71%

Tanaman Pangan & Holtikultura

182.548,00

199.390,29

5,29%

5,06%

10,98%

13,42% 9,23%

Tanaman Perkebunan

690.763,71

794.231,06

20,03%

20,15%

5,64%

14,98%

Peternakan

115.056,38

128.632,92

3,34%

3,26%

15,92%

11,80%

Kehutanan

94.519,45

106.350,56

2,74%

2,70%

10,39%

12,52%

Perikanan

80.899,12

91.394,62

2,35%

2,32%

20,34%

12,97%

2.


218.472,95

238.756,57

6,34%

6,06%

12,95%

9,28%

3.

Industri pengolahan

190.013,29

214.728,18

5,51%

5,45%

12,28%

13,01%

4.

Listrik dan air

33.812,72

38.026,39

0,98%

0,96%

9,61%

12,46%

5.

Bangunan

482.626,58

563.412,52

13,99%

14,29%

15,42%

16,74%

6.


455.463,31

525.807,02

13,21%

13,34%

13,87%

15,44%

7. 8.

Angkutan dan komunikasi Keu, persewaan & jasa perusahaan

242.541,96

285.515,79

7,03%

7,24%

13,58%

17,72%

148.302,50

168.295,24

4,30%

4,27%

16,78%

13,48%

9.

Jasa-jasa

513.596,15

587.536,54

14,89%

14,90%

15,35%

14,40%

3.448.616,12

3.942.077,70

100%

100%

12,41%

14,31%

477.546,74

505.867,15

36,28%

36,07%

5,19%

5,93%

79.617,39

78.582,36

6,05%

5,60%

6,01%

-1,30%

Total PDRB ADHB PDRB ADHK 1.

Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura Tanaman Perkebunan

288.855,27

313.263,54

21,95%

22,34%

3,70%

8,45%

Peternakan

40.548,33

41.403,90

3,08%

2,95%

7,62%

2,11%

Kehutanan

36.862,18

39.516,26

2,80%

2,82%

4,71%

7,20%

Perikanan

31.663,57

33.101,09

2,41%

2,36%

15,43%

4,54%

2.


82.024,45

84.818,74

6,23%

6,05%

7,85%

3,41%

3.

Industri pengolahan

84.940,33

89.399,70

6,45%

6,37%

6,44%

5,25%

4.

Listrik dan air

12.184,19

12.847,53

0,93%

0,92%

6,76%

5,44%

5.

Bangunan

150.091,73

163.615,00

11,40%

11,67%

7,56%

9,01%

6.


152.501,59

162.503,22

11,59%

11,59%

6,75%

6,56%

7. 8.

Angkutan dan komunikasi Keu, persewaan & jasa perusahaan

83.990,79

90.765,97

6,38%

6,47%

8,21%

8,07%

9.

Jasa-jasa Total PDRB ADHK

58.238,98

62.275,05

4,42%

4,44%

8,93%

6,93%

214.616,91

230.313,08

16,31%

16,42%

7,49%

7,31%

1.316.135,71

1.402.405,44

100%

100%

6,62%

6,55%

Sumber : PDRB Kab. Dharmasraya Tahun 2013 dan Hasil Olahan 2014

Dalam menganalisa perkembangan sektor pada PDRB, serta peluang perkembangnya ke depan digunakan 2 (dua) alat analisa sebagai berikut :


III - 4


Analisis Location Quotien (kuosien lokasi/LQ) Analisis LQ merupakan alat analisis yang paling sering digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi basis atau sektor yang memiliki keuntungan ekonomi di daerah, adapun hasil perhitungan LQ sektor PDRB ADHK Kabupaten Dharmasraya terhadap PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Nilai LQ Kabupaten Dharmasraya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 No 1.

LAPANGAN USAHA

PDRB Prov. Sumbar

Indeks LQ

505.867,15

10.273.538,83

1,64

78.582,36 313.263,54

5.090.021,72 2.612.679,03

0,52 4,00

peternakan

41.403,90

811.493,82

1,70

kehutanan

39.516,26

557.579,50

2,36

perikanan

33.101,09

1.201.764,76

0,92

84.818,74

1.329.338,68

2,13

non migas

27.127,37

234.239,23

3,86

penggalian

57.691,37

1.095.099,45

1,76

pertanian tanaman pangan & holtikultura tanaman perkebunan

2.

PDRB Dharmasraya

pertambangan dan penggalian

3.

industri pengolahan

89.399,70

5.466.098,18

0,55

4.

listrik dan air

12.847,53

501.318,47

0,86

bangunan

163.615,00

2.644.992,02

2,06

perdagangan, hotel dan restoran

162.503,22

8.604.161,40

0,63

angkutan dan komunikasi

90.765,97

7.353.516,23

0,41

keu, persewaan & jasa perusahaan jasa-jasa

62.275,05

2.369.668,75

0,88

230.313,08

8.097.603,02 1.316.135,71

0,95

5. 6. 7. 8. 9.

TOTAL

1.316.135,71

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan LQ di atas, maka terdapat 3 sektor basis, yaitu sektor pertanian, sektor pertambagan dan galian, serta sektor bangunan. Pada sektor pertanian, subsektor yang sangat dominan ada pada subsektor tanaman perkebunan dengan nilai lq 4,00, selanjutnya diikuti oleh subsektor kehutanan dan subsektor peternakan dengan indeks LQ masing-masing 2,36 dan 1,70. Berbagai kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sudah memperlihatkan sangat berkembangnya peternakan, terutama untuk komoditi sapi melalui integrasi sapi sawit, hal ini juga didukung oleh adanya pasar ternak, mulai tahun 2014 ini juga sudah tersedia Rumah Potong Hewan (RPH) di Koto Padang. Bukan hanya pemerintah, swasta pun juga ikut andil dalam pengembangan peternakan, baik perbankan, maupun perusahaan. pihak perbankan melalui pengucuran pinjaman KUPS dan KKPE yang dipandang juga berhasil menambah populasi sapi di Dharmasraya.

Analsis Shift Share (SSA)


III - 5

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah. Berdasarkan data PDRB tahun 2010 s/d tahun 2013, maka hasil perhitungan analisis shift share adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Nilai Shift Share PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 si

SKi

S

SK

Klasifikasi

1. Pertanian

Lapangan Usaha

10%

37%

8%

24%

Maju Cepat Tumbuh

2. Pertambangan dan Penggalian

26%

6%

5%

3%

Maju Cepat Tumbuh

3. Industri Pengolahan

10%

6%

6%

13%

Berkembang Cepat

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

11%

1%

19%

1%

Relatif Tertinggal

5. Bangunan/Konstruksi

14%

11%

9%

5%

Maju Cepat Tumbuh

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

13%

12%

8%

18%

Berkembang Cepat

7. Pengangkutan dan Komunikasi

13%

6%

6%

14%

Berkembang Cepat

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh

17%

4%

4%

5%

Berkembang Cepat

9. Jasa-jasa

13%

16%

4%

2%

Maju Cepat Tumbuh

Sumber : Hasil analisis Bappeda, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka perkembangan sektor PDRB dapat diklarifikasi menjadi 3 jenis yaitu : 1) Maju cepat tumbuh, terdiri dari 4 sektor yaitu, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan/konstruksi dan sektor jasajasa 2) Berkembang cepat, sektor yang termasuk kepada kelompok berkemban cepat yaitu Industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan retoran, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor keruangan, persewaan dan jasa perusahaan 3) Relatif tertinggal. Dibandingkan dngan sektor lain, sektor listrik, gas dan air relatif bergerak lamban, hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan sektor yang jauh ebih rendah dibandingkan dengan 8 sektor lainnya. Atau dengan kata lain sektor ini agak sulit untuk dikembangkan. Berdasarkan perhitungan analisis LQ maupun analisis SSA, maka sektor listrik dan air bersih merupakan sektor yang belum berkembang dan tidak menguntungkan dalam perekonomian, namun pada sektor bangunan, meskipun tidak tergolong pada sektor basis, namun sektor ini masih bisa berkembang dan


III - 6

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2013 tercatat sebagai sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi, dan sektor ini juga tergolong pada sektor yang memiliki kontribusi di urutan ketiga. Untuk memperkirakan kondisi perekonomian makro tahun 2014 (tahun berjalan), maka perbandingan antara target RPJMD tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.5 Proyeksi indikator makro perekonomian tahun 2014 Indikator PDRB ADHB Pertumbuhan PDRB ADHB PDRB ADHK Pertumbuhan PDRB ADHB Penduduk

Satuan Rp Juta % Rp juta % jiwa

Kondisi Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

3.942.078

4.527.538

14,31%

14,85

1.402.405

1.494.787

6,55%

6,59

203.556

208.129

Pertumbuhan Penduduk

%

2,49

2,25

PDRB perkapita ADHB

Rp

19.366.060

21.595.738

Pertumbuhan PDRB perkapita

%

11,53

11,51

Melihat kepada struktur PDRB tahun 2013, struktur perekonomian tahun 2014 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2013, namun beberapa permasalahan pembangunan perekonomian seperti rendahnya pertumbuhan sub sektor tanaman pangan perlu mendapat khusus.

3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun Rencana Data dan informasi yang diolah pada tahap sebelumnya digunakan sebagai input utama untuk menghasilkan gambaran tentang tantangan dan prospek ekonomi tahun rencana. Suatu tantangan dan prospek ekonomi berisi isu atau peluang/tantangan dari lingkungan eksternal baik dari daerah lain, nasional, maupun internasional yang secara langsung. Antisipasi atas berbagai tantangan dan prospek ekonomi tahun rencana adalah poin utama berikutnya pada bagian ini. Mulai diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 diharapkan membawa dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, maka untuk memulai menghadapinya perlu berbagai persiapan yang lebih matang, diantaranya memperkuat UMKM, penguatan kelembagaan koperasi serta meningkatkan daya saing produk lokal. Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara anggota ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 250 juta dari 600 juta penduduk ASEAN atau 40% dari total penduduk ASEAN. Melihat kepada besarnya potensi pasar yang dimiliki Indonesia diharapkan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan


III - 7

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ekonomi nasional. Bebasnya arus keluar-masuk barang dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan sesama negara ASEAN, salah satunya melalui penghapusan tarif, sehingga tarif bea masuk barang sudah 0%, dilihat dari produk utama dari indonesia yang juga produk unggulan daerah adalah karet dan kakao, dimana ekpor karet dilakukan ke negara singapura sedangan kakao diekspor ke malaysia, filipina, thailand dan singapura. Untuk CPO sebagai hasil olahan dari kelapa sawit saat ini sebagian besar pangsa pasarnya masih ke negara Eropa dan Amerika. masih berfluktuasinya harga komoditi ekspor, terutama harga karet yang masih berada pada harga yang relatif rendah, maka hal ini sedikit mengkhawatirkan mengingat sudah berlangsung sejak semester pertama tahun 2014. Jika hal ini berlanjut agak lebih lama, maka komoditi karet ini secara berangsur akan digantikan oleh komoditi yang memiliki nilai komparatif yang agak stabil, seperti kelapa sawit. Lahirnya kebijakan strategis dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), begitupun dokumen sejenis di tingkat provinsi dalam bentuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat (MP3ESB) Tahun 20122025. Maka diharapkan kedua dokumen tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi terutama komoditi utama, terutama karet dan kelapa sawit. Ditinjau dari komoditi utama yang dihasilkan, baik pada MP3EI khususnya koridor ekonomi Sumatera, maupun pada MP3ESB, Dharmasraya merupakan daerah penghasil komoditi utama yang sama.

4.

Arah kebijakan Ekonomi Daerah Merunut kepada 3 (tiga) poin bahasan sebelumnya yaitu permasalahan yang sedang dihadapi, kondisi ekonomi daerah serta tantangan dan prospek ekonomi tahun rencana, maka arah kebiajkan ekonomi daerah diarahkan untuk : -

Pengembangan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB dan banyak menyerap tenaga kerja Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat

arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


III - 8

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. 1.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi: a. kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumbersumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai target yang telah ditentukan. b. Peningakatan penerimaan pajak daerah dan optimalisasi retribusi daerah, c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah d. Peningkatan dana perimbangan dari dana alokasi umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pembaharuan data daerah oleh pusat e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/ bukan pajak g. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta Gambaran realisasi dan proyeksi pendapatan Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

daerah

Kabupaten

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pendapatan Daerah


III - 9

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s.d Tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya Realisasi

Kode Rekening 4.. 4.1. 4.1.1

Uraian PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah1) 1)

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

512.122.442.828

595.137.456.697

704.837.701.512

735.445.547.237

6,96%

5,91%

7,88%

10,68%

37.513.224.637

32.902.332.260

56.894.095.948

78.572.708.948

6.342.371.583

6.846.731.838

12.893.600.000

14.523.400.000

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

10.690.683.513

12.229.401.811

28.642.552.000

28.399.365.000

4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah YangSah

4.777.943.948

5.618.214.642

7.477.943.948

7.477.943.948

15.702.225.593

8.207.983.969

7.880.000.000

28.172.000.000

4.2.

DANAPERIMBANGAN

417.947.507.976

482.875.326.556

548.237.899.164

552.067.131.889

4.2.1

30.096.431.976

27.939.498.556

26.964.015.164

30.793.247.889

4.2.2

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

351.295.616.000

400.374.128.000

450.393.254.000

450.393.254.000

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

36.555.460.000

54.561.700.000

70.880.630.000

70.880.630.000

56.661.710.215

79.359.797.881

99.705.706.400

104.805.706.400

-

1.883.418.650

11.722.557.400

11.722.557.400

-

-

-

-

22.356.956.215

26.810.898.000

28.518.918.000

33.618.918.000

34.304.754.000

43.740.254.000

59.464.231.000

59.464.231.000

-

6.925.227.231

-

-

4.1.4

4.3. 4.3.1

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah

4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.3.5

Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya hasil audit, dan analisis Bappeda

2.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.


III - 10

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengantisipasimelalui kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Adapun kebijakan dalam hal pembiayaan adalah sebagai berikut : a. Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014 sebagai sumber penerimaan APBD pada tahun anggaran 2015 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, namun dalam perhitungan Silpa tahun 2014 belum diproyeksi berapa besarannya b. Silpa tahun 2014 diupayakan menurun seiring semakin efektifnya penggunaan anggaran c. Membentuk dana cadangan

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, proyeksi/target tahun 2015 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel 3.6 berikut : Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya Kode Rekening

Realisasi Uraian

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

6..

PEMBIAYAAN DAERAH

57.329.201.179

14.486.777.418

17.070.131.335

-

6.1.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

71.740.201.183

30.961.777.414

17.070.131.335

-

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

71.740.201.183

30.961.777.414

7.070.131.335

-

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

-

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.5 6.1.6

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

6.2.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

-

6.2.2

3.336.000.000

6.2.3

Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

11.075.000.004

11.074.999.996

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

6.3.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.400.000.000

-

-

-

-

-

-

14.411.000.004

30.600.363.790

16.474.999.996

53.266.978.274

-



III - 11

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 3. Arah Kebijakan Belanja Daerah arah kebijakan belanja Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun anggaran 2015. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan pemerintah nagari, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat termasuk BLUD yang akan terbentuk, dan juga pendampingan DAK serta pendampingan kegiatan Pusat dan provinsi yang berada di kabupaten Dharmasraya b. Membelanjakan dana bagi hasil sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan terkait c. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 d. Mendukung program dan kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional serta agenda provinsi dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2012 dan tahun 2013 serta proyeksi realisasi tahun 2014, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, maka struktur belanja APBD tahun 2015 dapat dituangkan dalam tabel 3.7 berikut: Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 S.D Tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya Kode Rekening

Realisasi Uraian

2012

Proyeksi 2013

2014

2015

5..

BELANJADAERAH

538.851.280.217

556.357.255.841

721.907.832.847

997.752.013.652

5.1.

Belanja Tidak Langsung

287.427.073.213

278.241.254.756

349.864.607.928

374.853.483.420

5.1.1

Belanja pegawai

250.838.608.949

273.158.637.933

312.251.912.928

-

5.1.2

Belanja bunga

2.097.481.956

703.743.183

-

-

5.1.3

Belanja subsidi

-

-

-

-

5.1.4

Belanja hibah

17.553.500.000

-

6.439.000.000


III - 12

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kode Rekening

Realisasi Uraian

2012

5.1.5

Belanja bantuan sosial

5.1.6

5.1.7

Proyeksi 2013

2014

2015

420.000.000

3.764.305.000

1.747.500.000

-

Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa

16.517.363.308

-

-

-

-

-

29.126.195.000

-

5.1.8

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan partai politik Belanja tidak terduga

119.000

614.568.640

300.000.000

-

5.2.

Belanja Langsung

251.424.207.004

278.116.001.085

372.043.224.919

622.898.530

5.2.1

Belanja pegawai

27.298.741.416

31.360.230.631

29.011.690.800

-

5.2.2

Belanja barang dan jasa

79.706.391.140

89.631.458.145

139.769.060.449

-

5.2.3

Belanja modal

144.419.074.448

157.124.312.309

203.262.473.670

-

surplus/ defisit

(26.728.837.389)

38.780.200.856

(17.070.131.335)

(262.306.466.415)


Lebih lengkap maka ringkasan realisasi APBD tahun 2012 dan 2013 serta proyeksi 2014 dan 2015 dapat dilihat dalam tabel 3.8 berikut : Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 S.D Tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya Realisasi

Kode Rekening

Uraian

4..

PENDAPATAN DAERAH

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1

Hasil Pajak Daerah 1) 1)

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.4

4.2. 4.2.1

DANA PERIMBANGAN

4.2.2

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

512.122.442.828

595.137.456.697

704.837.701.512

735.445.547.237

6,96%

5,91%

7,88%

10,68%

37.513.224.637

32.902.332.260

56.894.095.948

78.572.708.948

6.342.371.583

6.846.731.838

12.893.600.000

14.523.400.000

10.690.683.513

12.229.401.811

28.642.552.000

28.399.365.000

4.777.943.948

5.618.214.642

7.477.943.948

7.477.943.948

15.702.225.593

8.207.983.969

7.880.000.000

28.172.000.000

417.947.507.976

482.875.326.556

548.237.899.164

552.067.131.889

30.096.431.976

27.939.498.556

26.964.015.164

30.793.247.889

351.295.616.000

400.374.128.000

450.393.254.000

450.393.254.000

36.555.460.000

54.561.700.000

70.880.630.000

70.880.630.000

56.661.710.215

79.359.797.881

99.705.706.400

104.805.706.400

-

1.883.418.650

11.722.557.400

11.722.557.400

-

-

22.356.956.215

26.810.898.000

28.518.918.000

33.618.918.000


III - 13

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kode Rekening 4.3.4 4.3.5

Realisasi Uraian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2012

Proyeksi 2013

2014

2015

34.304.754.000

43.740.254.000

59.464.231.000

59.464.231.000

-

6.925.227.231

-

-

5..

BELANJA DAERAH

538.851.280.217

556.357.255.841

721.907.832.847

997.752.013.652

5.1.

Belanja Tidak Langsung

287.427.073.213

278.241.254.756

349.864.607.928

374.853.483.420

250.838.608.949

273.158.637.933

312.251.912.928

-

2.097.481.956

703.743.183

-

-

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.2

Belanja Bunga

5.1.3

Belanja Subsidi

5.1.4

Belanja Hibah

5.1.5 5.1.6

5.1.7

5.1.8 5.2.

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

-

-

-

17.553.500.000

-

6.439.000.000

420.000.000

3.764.305.000

1.747.500.000

-

16.517.363.308

-

-

-

-

29.126.195.000

-

119.000

614.568.640

300.000.000

-

Belanja Langsung

251.424.207.004

278.116.001.085

372.043.224.919

622.898.530.232

5.2.1

Belanja Pegawai

27.298.741.416

31.360.230.631

29.011.690.800

-

5.2.2

Belanja Barang Dan Jasa

79.706.391.140

89.631.458.145

139.769.060.449

-

5.2.3

Belanja Modal

144.419.074.448

157.124.312.309

203.262.473.670

-

(26.728.837.389)

38.780.200.856

(17.070.131.335)

(262.306.466.415)

SURPLUS/ DEFISIT 6..

PEMBIAYAAN DAERAH

57.329.201.179

14.486.777.418

17.070.131.335

-

6.1.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

71.740.201.183

30.961.777.414

17.070.131.335

-

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

71.740.201.183

30.961.777.414

17.070.131.335

-

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

-

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.5 6.1.6

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

6.2.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2 6.2.3

Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

6.3.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.411.000.004

16.474.999.996

-

-

-

-

-

-

3.336.000.000

5.400.000.000

-

-

11.075.000.004

11.074.999.996

-

-

-

-

-

-

30.600.363.790

53.266.978.274

-

(262.306.466.415)


III - 14


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Pada dasarnya prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi korelasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah di tahun rencana. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya mempertimbangkan beberapa hal seperti penelaahan atau tinjauan terhadap kebijakan pemerintah baik kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Sumatera Barat, maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta evaluasi RKPD tahun lalu, dan hasil evaluasi perumusan permasalahan pembangunan daerah.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah, diperlukan sinergitas antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah pada setiap tahapan perencanaan yang menjadi landasan ideal dalam mempercepat proses terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan untuk semua (development for all) dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015 telah disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2010 – 2015, dimana dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya dimaksud telah menyebutkan visi, misi, tujuan, sasaran, agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya 5 tahun ke depan. Selain itu, RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 telah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dengan menyelaraskan terhadap RKP Tahun 2015 yang relevan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada hasil evaluasi terhadap RKPD tahun 2013 dan tahun berjalan 2014, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 yang merupakan tahun kelima masa RPJMD Kabupaten Dharmasaya Tahun 2010-2015 atau merupakan tahun terakhir pelaksanaan


IV - 1

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya RPJMD, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 tetap mengacu kepada Visi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada tahun 2015”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Dharmasraya dalam periode 5 (lima) tahun ke depan akan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumberdaya untuk mewujudkan masyarakat Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera dalam bingkai tata pemerintahan dan pelayanan publik yang adil dan demokratis. Berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tersebut, disusunlah Misi Pembangunan Daerah untuk mewujudkan visi dimaksud, yaitu: Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai “warga Dharmasraya”. Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan paham teknologi Misi 3 : Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tujuan dan sasaran pada Misi I RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 yaitu meletakan pondasi pembangunan Dharmasraya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sasaran pembangunan untuk mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai ‘warga Dharmasrayat dalam bingkai NKRI. Tujuan dan sasaran pada Misi II RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan, dan meletakan landasan awal untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai barometer pendidikan regional, dengan sasaran pembangunan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau dan membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan dan sasaran pada Misi III RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan; memperkuat kapasitas lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat; memeratakan Pembangunan di Seluruh Wilayah Dharmasraya, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan berwibawa, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, mengembangkan pembangunan daerah yang


IV - 2

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan menguntungkan daerah. Sasaran pembangunan masing-masing tujuan di atas untuk meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum serta pemantapan peranserta ormas dan partai politik, terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan, terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara merata, menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional, terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi dan terjaminnya keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya hubungan visi, tujuan, sasaran, agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Agenda dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015 MISI

TUJUAN

MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai “warga Dharmasraya”

Meletakan pondasi pembangunan Dharmasraya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

MISI 2 : Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. 3. Meletakan landasan awal untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai barometer pendidikan regional.

SASARAN Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai ‘warga Dharmasrayat dalam bingkai NKRI Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau.

AGENDA Meningkatkan penerapan ajaran agama dan budaya daerah dalam kehidupan bernagari.

PRIORITAS 1. Peningkatan pendidikan dan penerapan ajaran agama serta budaya daerah

2. Meningkatan derajat kesehatan masyarakat Membangun sumberdaya manusia berkualitas dan menguasai IPTEK

Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan.


3. Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan serta menguasai IPTEK

IV - 3

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015 MISI MISI 3 : Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat.

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. 2. Memperkuat kapasitas lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat. 3. Memeratakan Pembangunan di Seluruh Wilayah Dharmasraya

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum serta pemantapan peranserta ormas dan partai politik.

4. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan berwibawa. 5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. 6. Mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan perundangundangan yang berlaku Tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup

7. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan menguntungkan daerah.

AGENDA

PRIORITAS

Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

4. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Perbaikan dan perluasan kapasitas serta jangkauan infrastruktur pendukung pembangunan

5. Pemerataan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat

Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan

Terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara merata.

Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional. Terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi Terjaminnya keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik dengan dukungan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

6. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik,

7. Pengelolaan terpadu sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah 8.

Mengembangkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Perluasan akses dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 9. Peningkatan ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin. 10. Pengembangan pertanian yang maju dan agroindustri.

11. Pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK meningkatkan daya saing daerah

Sumber : Perda No.1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015


IV - 4


4.2

PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pada tahun 2015 bangsa Indonesia akan memasuki fase tahap ketiga pembangunan lima tahun kedepan, seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Dalam tahap ini (berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM kedua) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Daya saing tersebut akan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Tentunya daya saing yang tinggi ini akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, yaitu sebagai berikut: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

IV - 5

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 3. Bidang Sarana dan Prasarana 4. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup 5. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Bidang Politik 7. Bidang Pertahanan dan Keamanan 8. Bidang Hukum dan Aparatur 9. Bidang Pemb Wilayah dan Tata Ruang Pada tahun 2015, tema pembangunan nasional yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah “Kelanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam RKP Tahun 2015 yaitu 1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga. 2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu. 3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005 -2025 yaitu : memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Pada RKP 2015 ditetapkan 5 (lima) arah pembangunan, yaitu : 1. Menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam 2. Mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan bakuReformasi birokrasi dan tata kelola: 3. Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Pendidikan; 4. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. 5. Berkeadilan: pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan. Kata Kunci : Reformasi Pembangunan Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan


IV - 6

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam RKP 2015 terdapat dua koridor ekonomi yang paling berkembang di Provinsi Sumatera Barat, yakni perikanan dan perkebunan terutama pada komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao. Akan tetapi, produk yang dihasilkan belum dapat memberikan nilai tambah yang lebih sehingga dibutuhkan suatu pengembangan industri unggulan bagi hasil perkebunan. Untuk mengembangkan industri unggulan tersebut, dibutuhkan peningkatan infrastruktur penunjang eknomi rakyat dan konektivitas wilayah yang memadai serta peningkatan pada kualitas sumber daya manusia. Selain potensi yang dimiliki, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki kendala yaitu wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapsiagaan dan rencana penanggulangan terhadap bencana alam. Pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Padang sebagai PKN dan Bukittinggi, Pariaman, Sawahlunto, Muara Siberut serta Solok sebagai PKW. Berdasarkan RKP 2015, kebijakan nasional yang terkait dengan Kabupaten Dharmasraya yaitu pengembangan koridor ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yaitu terkait dengan pengembangan komoditi unggulan kelapa sawit, karet, dan batubara. 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015. Penyusunan prioritas dengan memperhatiakan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDG’s, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, berwawasan lingkungan, pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta korelasi dengan isu strategis daerah. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, sebagai berikut:


IV - 7

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah No.

Prioritas Pembangunan RPJMD

Prioritas Pembangunan RKPD

1.

Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat

Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat

2.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan Pengembangan industri olahan dan perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan iklim investasi Pengembangan kawasan wisata alam Percepatan penururan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan Pengembangan industri olahan dan perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan iklim investasi Pengembangan kawasan wisata alam Percepatan penururan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap : A. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2010-2015 yang belum tercapai; B. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2015; C. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015. Adapun program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2015 telah dijabarkan secara utuh dalam dokumen RPJMD sehingga kemudian perlu disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya yang telah dibahas dan disepakati dalam MUSRENBANG RKPD hingga penetapannya dengan Peraturan Bupati. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya yang akan dijadikan arah dalam pengembangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.


IV - 8


Tabel 4.3 Persandingan Antara Program Prioritas Berdasarkan RPJMD dan RKPD 2015 No.

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD 2010-2015)

Prioritas Pembanguan Daerah (RKPD 2015)

1.

Peningkatan pendidikan dan penerapan ajaran agama serta budaya daerah

1.

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan serta menguasai IPTEK; (No.2)

2.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

2.

Peningkatan pendidikan dan penerapan ajaran agama dan budaya daerah; (No.1)

3.

Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan serta menguasai IPTEK

3.

Meningkatkan Masyarakat;

4.

Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

4.

Pengembangan pertanian yang maju dan agroindustri;

5.

Pemerataan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat

5.

Peningkatan Ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin;

6.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, Pengelolaan terpadu sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah

6.

Perluasan akses dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian masyarakat;

8.

Perluasan akses dan koperasi dan UMKM.

pemberdayaan

8.

Pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;

9.

Peningkatan ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin.

9.

Pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK meningkatkan daya saing daerah;

7.

7.

Derajat

Kesehatan

10. Pengembangan pertanian yang maju dan agroindustri.

10. Pengelolaan terpadu sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah;

11. Pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK meningkatkan daya saing daerah

11. Penyelenggaraan pemerintahan bersih dan baik. (No.3)

yang

Sumber : Perda No.1 Tahun 2011 dan Hasil Analisis Bappeda Tahun 2014


IV - 9


Adapun isu strategis daerah tahun 2015 yang dapat mempengaruhi kebijakan maupun kondisi daerah yang berpengaruh terhadap perencanaan daerah tahun 2015 yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 Masa transisi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tingginya aktivitas eksploitasi sumber daya alam Penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Diberlakukannya Undang-Undang Desa Penerapan Kurikulum tahun 2013 Penerapan Pelaksanaan Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan Masih kurangnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan Pencapaian WTP Belum stabilnya harga komoditi pangan dan perkebunan Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hutan Belum optimalnya pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya 14. Belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal 15. Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata 16. Belum optimalnya pengelolaan kelompok marginal Berdasarkan program dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan diatas, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 disusun dengan tema :

“Dengan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan menguasai IPTEK kita wujudkan Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada Tahun 2015”


IV - 10


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa rencana program dan kegiatan prioritas daerah dirangkum dalam tabel yang memberikan informasi program dan kegiatan setiap SKPD beserta pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Dharmasraya. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2013 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini, tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana penganggaran pada tahun 2015 direncanakan untuk Belanja Langsung sebesar Rp 742.758.014.232 anggaran tersebut adalah total kebutuhan dana dari seluruh SKPD. Secara rinci pada tabel berikut :


v -1

TABEL 5.1 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2015 BERDASARKAN SKPD

NO

1

SKPD

URUSAN/ PROGRAM

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp) 3.511.892.300

2

Dinas Kesehatan

RSUD

4.776.435.000

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.734.500.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Dinas PU

11,99

45.215.278.850

7,26

241.053.361.438

38,70

220.600.000

35.000.000

72.205.844.550

7.171.807.850 443.296.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

140.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

275.000.000

37.185.175.000

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.964.395.438

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.943.216.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur Bidang Pekerjaan Umum Bidang Lingkungan Hidup

74.700.944.550

505.000.000

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Bidang Kesehatan

13,08

72.810.543.700

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3

81.447.913.000

50.000.000

Bidang Pemuda dan Olah Raga

Bidang Kesehatan

%

299.042.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur Bidang Pendidikan

PAGU INDIKATIF SKPD

50.000.000

226.745.750.000 3.350.000.000


Va - 1

NO 5

6

SKPD Bappeda

BKD

URUSAN/ PROGRAM Program pelayanan administrasi perkantoran

850.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

785.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur

15.750.000

DPPKD

PAGU INDIKATIF SKPD

%

7.844.510.000

1,26

5.734.800.000

0,92

4.672.157.403

0,75

50.100.000

Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perumahan

104.230.000 91.410.000

Bidang Penataan Ruang

3.025.000.000

Bidang Perencanaan Pembangunan

2.368.020.000

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

450.000.000

Bidang Statistik

105.000.000


656.800.000


123.000.000

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 7

PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp)

4.955.000.000


774.721.800 133.740.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50.000.000

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.655.695.603

58.000.000


Va - 2

NO 8

SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya

URUSAN/ PROGRAM Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp) 1.007.628.030

Bidang Pariwisata 9

BLH

10

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil


Dinas Sosnakertrans

285.131.000

Dinas Koperindag dan UMKM

3.866.600.000

0,62

5.444.566.645

0,87

50.000.000

2.180.852.250 1.026.187.100 154.351.000

50.000.000

1.933.050.000

527.000.000


743.000.000

20.000.000

1.150.600.000 795.000.000 631.000.000

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

0,51

36.040.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

12

3.163.588.100

3.910.000.000


Bidang Sosial Bidang Tenaga Kerja Bidang Transmigrasi

0,41

11.154.500.000


11

2.552.023.250

400.000.000


Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

3,07

2.415.000.000

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur Bidang Lingkungan Hidup

19.094.376.030

50.000.000

Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Kebudayaan

%

157.248.000

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bidang Perhubungan

PAGU INDIKATIF SKPD

441.537.750 93.374.000

7.654.895

2.472.000.000

Bidang Perindustrian

735.000.000

Bidang Perdagangan

1.695.000.000


Va - 3

NO 13

SKPD Kantor Satpol PP

URUSAN/ PROGRAM Program pelayanan administrasi perkantoran

15

Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat

BPBD

1.886.323.000


99.302.000


75.000.000

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 14


703.244.050

29.500.000

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

635.000.000

1.172.898.500

DPRD

17

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

18

Sekda

1.412.700.050

0,23

8.661.012.500

1,39

28.977.216.200

4,65

25.500.000

4.577.750.000 2.500.000.000 300.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.765.800.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

-

4.126.000.000

200.000.000

992.975.000 243.258.000

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Ketahanan Pangan

350.000.000

Bidang Pertanahan

390.000.000

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0,50

84.864.000


16

3.120.625.000

44.956.000


Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bidang Perumahan Bidang Perencanaan Pembangunan

%

1.060.000.000



PAGU INDIKATIF SKPD

185.000.000

5.505.000.000


Va - 4

NO

19

SKPD

Sekretariat DPRD

URUSAN/ PROGRAM


Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Statistik Bidang Komunikasi dan Informatika

5.049.739.200


9.007.666.100


2.247.320.100


115.830.000

20

Inspektorat Daerah

60.000.000 3.795.000.000

21

BP2MPBJ

2,95

3.180.392.676

0,51

3.704.500.000

0,59

6.912.780.200

625.639.888


170.162.000

2.384.590.788


731.750.000


194.000.000


12.000.000


30.000.000

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

18.349.596.400

66.000.000


Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

%

314.444.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

PAGU INDIKATIF SKPD

2.016.750.000

Bidang Penanaman Modal Daerah


720.000.000

Va - 5

NO 22

SKPD BPML2NPPKB

URUSAN/ PROGRAM Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

408.691.000

20.000.000

Bidang Pemberdayaan Perempuan

1.275.000.000

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

191.486.250

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

937.000.000 216.500.000


395.984.850

Dinas Peternakan dan Perikanan

14.002.988.975

2,25

16.075.576.000

2,58

5.986.267.500

0,96

25.000.000

13.380.143.125 1.051.700.000 99.376.000

50.000.000

Bidang Pertanian

12.767.500.000

Bidang Kehutanan

2.107.000.000


484.967.500


156.300.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bidang Pertanian Bidang Kelautan dan Perikanan

0,23

201.861.000


26

1.435.538.250

30.000.000

Bidang Kearsipan Bidang Pendidikan


0,96

60.552.000


25

5.971.298.485

3.534.000.000


Bidang Pertanian

%

637.247.235


24

PAGU INDIKATIF SKPD

96.360.250


Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23


40.000.000

2.005.000.000 3.300.000.000


Va - 6

NO

27

SKPD

BKP3

URUSAN/ PROGRAM



554.091.280


177.020.000


28

Dinas ESDM

29

30


Kecamatan Sitiung

335.522.000 4.762.066.000


2.826.533.500


80.459.000


50.000.000

Kecamatan Koto Baru

5.853.699.280

0,94

6.883.992.500

1,11

534.647.500

0,09

377.518.000

0,06

498.588.000

0,08

3.927.000.000


326.540.000


180.000.000


10.000.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18.107.500


31

%

25.000.000

Bidang Ketahanan Pangan Bidang Pertanian

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

PAGU INDIKATIF SKPD

300.238.000

27.280.000


5.000.000


45.000.000


419.016.000 29.572.000


5.000.000


45.000.000


Va - 7

NO

SKPD

32

Kecamatan Sei. Rumbai

33

34

35

36

Kecamatan IX Koto

Kecamatan Timpeh

Kecamatan Koto Salak

Kecamatan Asam Jujuhan

URUSAN/ PROGRAM



263.195.500

7.000.000


45.000.000

203.663.750


23.762.000


10.000.000


45.000.000


343.705.000


96.360.000


10.000.000


31.500.000


350.175.500


27.203.000


15.000.000


14.797.500


191.782.025


116.280.000


15.000.000


45.000.000


%

386.744.000

0,06

282.425.750

0,05

481.565.000

0,08

407.176.000

0,07

368.062.025

0,06

71.548.500



PAGU INDIKATIF SKPD

Va - 8

NO 37

38

39

SKPD Kecamatan Koto Besar

Kecamatan Padang Laweh

Kecamatan Tiumang

URUSAN/ PROGRAM



264.156.375


55.900.000


19.980.000


45.000.000


226.264.500


20.276.000


25.000.000


45.000.000


340.362.000


57.342.000


12.000.000


45.000.000 622.898.530.232


PAGU INDIKATIF SKPD

%

385.036.375

0,06

316.540.500

0,05

454.704.000

0,07

622.898.530.232

100,00

Va - 9

TABEL 5.2 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2015 BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO

A.

SKPD

URUSAN

PAGU INDIKATIF SKPD (Rp)

Wajib 1 Pendidikan

PAGU INDIKATIF (Rp)

499.681.067.526 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

72.810.543.700

- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

216.500.000

2 Kesehatan

- Dinas Kesehatan - RSUD

3 Pekerjaan Umum

73.027.043.700

72.205.844.550 37.185.175.000

109.391.019.550

- Dinas PU - Bappeda

226.745.750.000 104.230.000

226.849.980.000

4 Perumahan 4 Perumahan

- Dinas PU - Bappeda - BPBD

91.410.000 2.500.000.000

2.591.410.000

5 Penataan Ruang

- Bappeda

3.025.000.000

3.025.000.000

6 Perencanaan Pembangunan

- Bappeda - BPBD - Sekda

2.368.020.000 300.000.000 992.975.000

3.660.995.000

7 Perhubungan

- Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya

2.415.000.000

2.415.000.000

8 Lingkungan Hidup

- Dinas PU - BLH - Sekda

3.350.000.000 2.180.852.250 243.258.000

5.774.110.250

9 Pertanahan

- Sekda

390.000.000

390.000.000

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

- Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

1.933.050.000

1.933.050.000

11 Pemberdayaan Perempuan

- BPML2NPPKB

1.275.000.000

1.275.000.000

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- BPML2NPPKB

637.247.235

637.247.235

13 Sosial

- Dinas Sosnakertrans - Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat

14 Tenaga Kerja

- Dinas Sosnakertrans

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Dinas Koperindag dan UMKM

16 Penanaman Modal Daerah

- BP2MPBJ - Sekda


1.150.600.000 0

1.150.600.000

795.000.000

795.000.000

2.472.000.000

2.472.000.000

720.000.000 350.000.000

1.070.000.000

Va - 10

NO

SKPD

URUSAN

17 Kebudayaan


PAGU INDIKATIF (Rp)

11.154.500.000

11.154.500.000

- Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya - BPML2NPPKB

-

18 Pemuda dan Olahraga

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

4.776.435.000

4.776.435.000

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Kantor Satpol PP

1.060.000.000

11.777.750.000

- Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat - BPBD - Sekda 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21 Ketahanan Pangan

Bappeda

BKD DPPKD Sekda Sekretariat DPRD Inspektorat Daerah BP2MPBJ BPML2NPPKB

- BKP3 - Sekda

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -

Sekda BPML2NPPKB Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung Kecamatan Koto Baru Kecamatan Sei. Rumbai Kecamatan IX Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Tiumang

635.000.000 4.577.750.000 5.505.000.000 450.000.000

25.424.555.791

4.955.000.000 3.655.695.603 5.049.739.200 6.912.780.200 2.384.590.788 2.016.750.000 335.522.000 185.000.000

520.522.000

314.444.000

4.272.849.000

3.534.000.000 18.107.500 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 31.500.000 14.797.500 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

23 Statistik

- Bappeda - Sekda

105.000.000 60.000.000

165.000.000

24 Kearsipan

- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

937.000.000

937.000.000

25 Komunikasi dan Informatika


400.000.000

4.195.000.000

- Sekda - Sekretariat DPRD


3.795.000.000 -

Va - 11

NO B

SKPD

URUSAN


Pilihan

PAGU INDIKATIF (Rp) 49.219.709.125

1 Pertanian

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura - Dinas Kehutanan dan Perkebunan

13.380.143.125

32.914.709.125

12.767.500.000

- Dinas Peternakan dan Perikanan - BKP3

2.005.000.000 4.762.066.000

2 Kehutanan

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.107.000.000

2.107.000.000

3 Energi dan Sumber Daya Mineral

- Dinas ESDM

3.927.000.000

3.927.000.000

4 Pariwisata


3.910.000.000

3.910.000.000

5 Kelautan dan Perikanan

- Dinas Peternakan dan Perikanan

3.300.000.000

3.300.000.000

6 Perdagangan


1.695.000.000

1.695.000.000

7 Perindustrian


735.000.000

735.000.000

8 Transmigrasi

- Dinas Sosnakertrans

631.000.000

631.000.000

Wajib Pilihan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

499.681.067.526 49.219.709.125 50.987.475.836

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

283.580.000

Jumlah


20.960.362.850

1.673.334.895 93.000.000

622.898.530.232

Va - 12

TABEL 5.3 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2015 BERDASARKAN SKPD NO

SKPD

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2 3

Dinas Kesehatan RSUD

4 5

BTL (Rp)

BL SKPD (Rp)

TOTAL BELANJA (Rp)

%

211.497.593.600

81.447.913.000

292.945.506.600

29,36

26.939.112.634 13.100.975.487

74.700.944.550 45.215.278.850

101.640.057.184 58.316.254.337

10,19 5,84

Dinas PU

3.434.881.835

241.053.361.438

244.488.243.273

24,50

Bappeda

1.572.348.634

7.844.510.000

9.416.858.634

0,94

6

BKD

3.619.628.360

5.734.800.000

9.354.428.360

0,94

7

DPPKD

55.329.540.075

4.672.157.403

60.001.697.478

6,01

8

2.516.822.279

19.094.376.030

21.611.198.309

2,17

9

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya BLH

1.555.400.485

2.552.023.250

4.107.423.735

0,41

10

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

2.413.713.834

3.163.588.100

5.577.301.934

0,56

11

Dinas Sosnakertrans

2.436.850.396

3.866.600.000

6.303.450.396

0,63

12

Dinas Koperindag dan UMKM

2.019.096.743

5.444.566.645

7.463.663.388

0,75

13 14

1.556.802.552 655.240.772

3.120.625.000 1.412.700.050

4.677.427.552 2.067.940.822

0,47 0,21

15 16 17 18 19 20

Kantor Satpol PP Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat BPBD PPKD DPRD Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekda Sekretariat DPRD

762.966.047 5.080.612.971 500.408.092 5.201.560.210 2.143.882.396

8.661.012.500

28.977.216.200 18.349.596.400

9.423.978.547 5.080.612.971 500.408.092 34.178.776.410 20.493.478.796

0,94 0,00 0,51 0,05 3,43 2,05

21

Inspektorat Daerah

1.634.157.178

3.180.392.676

4.814.549.854

0,48

22

BP2MPBJ

1.279.121.097

3.704.500.000

4.983.621.097

0,50

23

BPML2NPPKB

2.346.225.333

5.971.298.485

8.317.523.818

0,83

24

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

710.551.787

1.435.538.250

2.146.090.037

0,22

25

2.052.096.035

14.002.988.975

16.055.085.010

1,61

26

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5.824.121.391

16.075.576.000

21.899.697.391

2,19

27

Dinas Peternakan dan Perikanan

3.099.934.373

5.986.267.500

9.086.201.873

0,91

28

BKP3

4.152.694.296

5.853.699.280

10.006.393.576

1,00

29 30

Dinas ESDM Kecamatan Pulau Punjung

1.728.713.404 1.060.864.010

6.883.992.500 534.647.500

8.612.705.904 1.595.511.510

0,86 0,16

31

Kecamatan Sitiung

852.856.566

377.518.000

1.230.374.566

0,12

32

Kecamatan Koto Baru

805.840.196

498.588.000

1.304.428.196

0,13

33

Kecamatan Sei. Rumbai

1.049.451.496

386.744.000

1.436.195.496

0,14

34 35 36

Kecamatan IX Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Salak

930.402.907 798.961.025 997.826.808

282.425.750 481.565.000 407.176.000

1.212.828.657 1.280.526.025 1.405.002.808

0,12 0,13 0,14

37


38

Kecamatan Koto Besar

39 40

529.977.174

368.062.025

898.039.199

0,09

1.103.825.530

385.036.375

1.488.861.905

0,15


636.742.565

316.540.500

953.283.065

0,10

Kecamatan Tiumang

921.682.847

454.704.000

1.376.386.847

0,14

374.853.483.420

622.898.530.232

997.752.013.652

Jumlah


100,00

Va - 13

TABEL5.4 RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 SKPD

:

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015

SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

0

00 1

01

01

01


0

00 1

01

01

02


0

00 1

01

01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur

1 1

01 01 1

01

01

15

1

01 1

01

01

1

01 1

01

1

01 1

01

1

01 1

1

KELUARAN URAIAN TARGET 5

6

HASIL URAIAN

TARGET

7

8

SUMBER DANA APBD KAB. 9

APBD PROP

APBN

10

11

LOKASI 12

3.511.892.300

299.042.000

50.000.000

BIDANG PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

72.810.543.700 5.174.579.000

27.747.101.000 3.280.600.000

16.230.500.000 500.000.000

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

13.487.498.000

16.156.501.000

8.235.000.000

01

17

14.923.340.000

22.440.000.000

17 01

Program Pendidikan Menengah Pembangunan SMA Boarding School Kab. Dharmasraya

39.816.500.000

01

9.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

01

01

01 1

01

1

01 1

1

1

Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

lanjutan pembangunan SMA Unggul

Terlaksananya Lanjuttan pembangunan SMA Unggul Kab. Dharmasraya

17 01 Sharing Pembangunan SMA Unggul (Boarding School)


Dana Sharing SMA Boarding School

Tersedianya dana sharing untuk bangunan SMA Boarding School

1 unit

Tersedianya dana sharing untuk bangunan SMA Boarding School

1 unit

-

01

17 01 Pembangunan SMK Pertambangan


Pembangunan unit sekolah baru SMK

Terlaksananya pembangunan unit sekolah baru SMK

1 unit

Tersedianya unit sekolah baru SMK

1 unit

-

01

01

17 03 Penambahan Ruang Kelas Baru SMA


Pembangunan Ruang Kelas Baru

Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

6 lokal

Terwujudnya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

6 lokal

01 1

01

01

17 03 penambahan ruang kelas SMA Peningkatan Kualitas lengkap dengan mobiler Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Pembangunan ruang kelas baru (RKB)

Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD

6 lokal

Tersedianya ruang kelas baru SD

6 lokal

01 1

01

01

Peningkatan Kualitas 17 03 Penambahan Ruang Kelas Baru SMP,SMA dan SMK (DAK Pendidikan Dan Kebudayaan 2015) Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Ruang Kelas Baru SMP,SMA dan SMK

Terlaksananya penambahan Ruang Kelas Baru SMP,SMA dan SMK


1 paket

20 Lokal

Terwujudnya Lanjuttan pembangunan SMA Unggul Kab. Dharmasraya

Terwujudnya RKB SMP,SMA dan SMK

1 paket

20 Lokal

-

840.000.000

3.000.000.000

Koto padang Kec. Koto Baru

Sitiung

840.000.000

-

Dharmasraya

SMA SeKab.Dharmasraya

Pulau Punjung

SMP,SMA dan SMK di kab. Dharmasraya

V - 2................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4


6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8


APBD PROP

APBN

10

11

12

1

01 1

01

01

17 03 Pembangunan Ruang Kelas baru SMK


Pembangunan Ruang Kelas Baru

Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK

7 lokal

Terwujudnya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK

7 lokal

1

01 1

01

01

17 03 Pembangunan Ruang Kelas baru SMA


Pembangunan ruang kelas baru SMA

Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SMA

14 lokal

Tersedianya ruang kelas baru SMA

14 lokal

-

SMKN 1 Koto Baru, SMKN 1 Pulau Punjung, SMKN 1 Sungai rumbai, SMKN 2 Pulau Punjung Dharmasraya

1

01 1

01

01

17 03 Pembangunan Ruang Kelas baru SMK


Pembangunan ruang kelas baru SMK

Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SMK

6 lokal

Tersedianya ruang kelas baru SMK

6 lokal

-

Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto

1

01 1

01

01

17 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMA


Pembangunan Laboratorium SMA


6 unit


6 unit

1.539.000.000

Koto Salak ,IX Koto,SMA Boarding

1

01 1

01

01

17 05 Pembangunan Laboratorium dan Praktikum Sekolah (DAK 2015)



Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium dan Praktikum Sekolah

10 unit

Terwujudnya Pembangunan Ruang Laboratorium dan Praktikum Sekolah

10 unit

2.700.000.000

SMP

1

01 1

01

01

17 08 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula


Lanjutan Pembangunan Terlaksananya Aula SMAN 1 Sitiung Lanjutan Pembangunan Aula/Ruang Serba Guna SMAN 1 Sitiung

1 unit

TerwujudnyaLanjuta n Pembangunan Aula/Ruang Serba Guna SMAN 1 Sitiung

1 unit

1.000.000.000

SMAN 1 Sitiung

1

01 1

01

01

17 11 Pembangunan Ruang Ibadah


Pembangunan Perpustakaan Sekolah

6 unit

Terwujudnya Pembangunan Perpustakaan Sekolah

6 unit

1.500.000.000

SMP Dharmasraya

1

01 1

01

01

17 12 pembangunan perpustakaan sekolah (DAK 2015)


Pembangunan tempat Ibadah SLTA

1

01 1

01

01

17 14 Pembangunan Sanitasi sekolah Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Pembangunan sanitasi Terlaksananya sekolah pembangunan sanitasi sekolah

4 paket

Terbangunnya sanitasi sekolah

4 paket

-

Dharmasraya

1

01 1

01

01

17 15 Pembangunan Sanitasi sekolah Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Pembangunan sanitasi Terlaksananya sekolah pembangunan sanitasi sekolah

4 paket

Terbangunnya sanitasi sekolah

4 paket

-

Dharmasraya


Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah

2 Paket

2 Paket

980.000.000

LOKASI

1.600.000.000

300.000.000

SMP,SMA,SMK

V - 3................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4


6

HASIL URAIAN

1

01 1

01

01

17 18 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa


SMA dan SMK

1

01 1

01

01

17 19 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 (DAK 2015)


Pengadaan Buku Kurikulum 2013 bagi siswa SMP,SMA dan SMK

Terlaksananya Pengadaan Buku Kurikulum 2013 bagi siswa SMP,SMA dan SMK

1

01 1

01

01

17 44 Rehabilitasi Sedang/ Berat ruang kelas Sekolah (DAK 2015)


Rehabilitasi Ruang Kelas

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1

01 1

01

01

17 44 Rehabilitasi Sedang/ Berat ruang kelas Sekolah


Rehab berat dan Sedang SMA

1

01 1

01

01

17 58 Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Peningkatan Kualitas guru SD,SMP,SMA dan SMK Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Guru SD,SMP,SMA,SMK ,Wakil Kurikulum dan Kepala Sekolah

Lahir dan terlaksananya kurikulum 2013 di Kabupaten Dharmasraya

1 paket

1

01 1

01

01

17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan berprestasi


Siswa SLTA dari keluarga miskin

Tersalurkannya beasiswa bagi siswa SLTA dari keluaraga miskin

400 SLTP+250 SLTA

1

01 1

01

01

17 62 Beasiswa Rangsangan siswa Berprestasi (Siswa SMP/SMA)


Tersalurkannya beasiswa rangsangan siswa berprestasi

Tersalurkannya beasiswa rangsangan siswa berprestasi SMP/SMA

8 peraih HUN terbaik+ 43 juara umum+6 Orang SMA Insan Cendikia

1

01 1

01

01

17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA


Anak putus sekolah tk. SMA

Terselenggaranya Paket C Setara SMA

9 kelompok Menurunnya angka lanjutan(180 putus sekolah setara 0rang) SMA

1

01 1

01

01

17 72 Lomba Olympiade Science (OSN) dan Mata Pelajaran SMP, SMA, SMK


Pelaksanaan OSN bagi Terlaksananya siswa SMP, SMA K lomba OSN bagi siswa SMP, SMA dan

1

01 1

01

01

17 73 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US tingkat SLTP/ SLTA


Siswa tingkat SLTP/SLTA se Kab. Dharmasraya


6 Paket

8

LOKASI 12

SMP, SMA, SMK di Kab. Dharmasraya

15 Ruang

5 paket

Tersalurkannya beasiswa rangsangan siswa berprestasi SMP?SMA

11

975.000.000

Tewujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Tersedianya beasiswa bagi siswa SLTA dari keluaraga miskin

APBN

10

SMP, SMA, SMK di Kab. Dharmasraya

15 Ruang

Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya

APBD PROP

2.000.000.000

3 Paket

6150 org

9

3.000.000.000

Terlaksananya Pengadaan Buku Kurikulum 2013 bagi siswa SMP,SMA dan SMK

2 keg.

SUMBER DANA APBD KAB.

6 Paket

3 Paket

5 paket

Tersedianya siswa terbaik yang mampu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi

TARGET

7

1 paket

SMA/SMK

3.000.000.000

SMA

450.000.000

1.500.000.000

3.000.000.000

650 siswa

487.500.000

360.000.000

8 peraih HUN terbaik+ 43 juara umum+6 Orang SMA Insan Cendikia

250.000.000

44%

125.000.000

3.000.000.000

Dharmasraya

Dharmasraya

Dharmasraya + SMA Unggul di Luar Kabupaten

300.000.000

Dharmasraya

Terpilihnya siswa 3 keg terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional

350.000.000

SMP, SMA, di Kab. Dharmasraya

Tersedianya siswa yang berkualitas yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi

910.000.000

SLTP/SLTA di Kab. Dharmasraya

6150 org

V - 4................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4


6

1

01 1

01

01

17 74 Pembangunan pagar sekolah SMA


Pembangunan pagar keliling SMKN 2 Pulau Punjung dan SMKN 1 Koto Baru,SMA Boarding

1

01 1

01

01

17 75 Pembangunan Kantor Sekolah


Pembangunan Kantor Sekolah

1

01 1

01

01

17 76 Pembuatan MCK Sekolah


MCK Sekolah SMP,SMA,SMK

1

01 1

01

01

17 77 Lomba Kreativitas siswa (LKS) SMK (Prog. Nasional)


Pelaksanaan LKS SMK TerlaksananyaLKS 1 keg. bagi siswa SMK

1

01 1

01

01

17 78 Anggaran Pendidikan Universal Peningkatan Kualitas SMA/SMK Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

SMA dan SMK

1

01 1

01

01

17 79 Pembangunan Rumah Dinas SMP

Pembangunan Rumah Dinas SMP 2 IX Koto



HASIL URAIAN

TARGET

7

8


APBD PROP

APBN

10

11

1.900.000.000

Terlaksananya Pembangunan Kantor Sekolah

6 unit

25 paket

3127

Tersedianya Mebeulair Sekolah

LOKASI 12

Pulau Punjung

6 unit

1.860.000.000

SMP,SMA, SMK

25 paket

2.000.000.000

SMP,SMA,SMK

Terpilihnya siswa 1 keg terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional

150.000.000

3127

SMK di Kab. Dharmasraya

1.313.340.000

250.000.000

SMA dan SMK

SMPN 2 IX Koto

V - 5................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4



SMA dan SMK

6

1

01 1

01

01

17 80 Sharing anggaran revitalisasi SMA dan SMK

1

01 1

01

01

17 81 Bantuan operasional Akademi komunitas

Siswa tamatan SLTA Kab. Dharmasraya

Tersedianya tenaga yang mampu berkompetisi menciptakan lapangan kerja

1 paket

1

01 1

01

01

17 82 Operasional SMA Boarding Scholl

Siswa SMA

Lahirnya sekolah dengan layanan unggul tk. SMA di Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SMA

1 paket

1

01 1

01

01

17 83 Pembelajaran Karakter SLTP/SLTA

Siswa SMP,SMA, dan SMK

Terciptanya Pembelajaran Karakter

1

01 1

01

01

17 84 Pelatihan Manajemen BOS SMA dan SMK

Terlaksananya Pelatihan Manajemen BOS SMA dan SMK bagi Pengelola BOS



HASIL URAIAN 7

2 Paket

9 Sekolah

TARGET 8


APBD PROP

APBN

10

11

LOKASI 12

2 Paket

300.000.000

2.000.000.000

SMK

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya

1 paket

600.000.000

10.000.000.000

Dharmasraya

Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya

1 paket

2.000.000.000

Meningkatnya Kualitas karakter siswa SLTP dan SLTA


9 Sekolah

225.000.000

1.500.000.000

Koto padang Kec. Koto Baru

Dharmasraya

75.000.000

V - 6................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

1

01 1

01

01

1

01 1

01

01

17 85 Pembangunan mushallah sekolah 17 86 Pembuatan paving blok


6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8


Mushallah SMP

1 unit

100.000.000

Mushallah SMP

1 unit

100.000.000

1 unit

100.000.000

1 unit

100.000.000

17 87 pembangunan pagar sekolah SMP 17 88 Pembangunan gedung UKS dan OSIS

APBD PROP

APBN

10

11

LOKASI 12

SMP 1 sungai rumbai SMP 1 sungai rumbai SMP 1 sungai rumbai SMP 1 sungai rumbai

1

01 1

01

01

1

01 1

01

01

1

01 1

01

01

18

Program Pendidikan Non Formal

2.467.709.500

180.000.000

2.000.000.000

1

01 1

01

01

19

Program Pendidikan Luar Biasa

180.000.000

28.800.000

-

1

01 1

01

01

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4.571.311.200

565.000.000

222.000.000

1

01 1

01

01

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.112.946.000

-

-

1

18 1

01

01

4.776.435.000

-

-

1

18 1

01

01

15

BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

650.000.000

-

-

1

18 1

01

01

16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

694.627.500

-

-

1

18 1

01

01

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.141.807.500

-

-

1

18 1

01

01

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2.290.000.000

-

-

81.447.913.000

27.747.101.000

16.230.500.000

Jumlah


Dharmasraya

Malaysia

V - 7................

SKPD

:

1.02.01 DINAS KESEHATAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015 3

SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN TARGET 5 6

0

00 1

02

01

01


0

00 1

02

01

02


0

00 1

02

01

05

0

00 1

02

01

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

0

00 1

02

01

05 04 Pelatihan Manajemen puskesmas

Anak putus sekolah tk. Terselenggaranya SMP Paket B setara SMP

0

00 1

02

01

05 05 Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD)

Kepala puskesmas dan tatausaha puskesmas

0

00 1

02

01

06

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9

SUMBER DANA APBD PROP 10

LOKASI

APBN 11

12

1.734.500.000 505.000.000

Anak putus sekolah setingkat SD

Terselenggaranya Paket A setara SD

Terlaksananya pelayanan yang berkualitas dan bermutu di pelayanan gawat darurat

220.600.000

-

50%

25.000.000

-

Dharmasraya

Menurunnya angka 67% putus sekolah setara SMP Meningkatnya mutu 75% pelayanan yang optimal di puskesmas rawatan

45.600.000

-

Puskesmas seKabupaten Dharmasraya Puskesmas seKabupaten Dharmasraya

1 kelompok Menurunnya angka Tamat + 1 putus sekolah setara kelompok Baru ( SD 20 orang ) 6 klp lanjutan (120 orang) 6 Puskesmas

-

150.000.000

35.000.000

-

-

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0

00 1

02

01

06 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program

Petugas puskesmas

1 1

02 02 1

02

01

16

1

02 1

02

01

16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Peningkatan Derajat Dipuskesmas dan Jaringannya Kesehatan Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin)

Meningkatkan Jangkauan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1

02 1

02

01

16 03 Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

1

02 1

02

01

16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba Tenaga Kesehatan Berprestasi dan Puskesmas Teladan)


Terlaksananya 12 Puskesmas koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Dinkes & Puskesmas

Peningkatan kinerja

100%

BIDANG KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat

35.000.000

72.205.844.550 40.335.194.650

698.500.000 -

38.130.000.000 -

13 lokasi

Meningkatnya mutu pelayanan dan kinerja tenaga kesehatan

90%

120.880.900

Meningkatkan kualitas Tersedianya sarana dan mutu pelayanan dan prasarana di kesehatan puskesmas dan jaringannya

3 puskesmas dan 4 poskesri

Terpenuhinya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya

80%

40.000.000.000

-

Puskesmas dan Poskesri

Puskesmas dan tenaga kesehatan

13 puskesmas

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi

100%

35.000.000

-

Puskesmas


Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil

Dinas Kesehatan

Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan yang berkualitas di puskesmas

-

SMKN 1 Koto Baru, SMKN 1 Pulau Punjung, SMKN 1 Sungai rumbai, SMKN 2 Pulau Punjung

V - 23 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

SASARAN KEGIATAN Meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menurunkan AKI, AKB dan AKABA

KELUARAN URAIAN TARGET Meningkatkan akses 6 puskesmas mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menurunkan AKI, AKB dan AKABA

HASIL URAIAN Menurunnya angka kematian AKI, AKB dan AKABA

TARGET 50%

APBD KAB. 45.788.250

SUMBER DANA APBD PROP

LOKASI

APBN

1

02 1

02

01

16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (pelayanan dokter spesialis)

1

02 1

02

01

16 16 Penjaringan Kesehatan Jiwa


Menurunkan kasus kejiwaan dengan pelacakan lebih awal

Menurunkan kasus kejiwaan dengan pelacakan lebih awal

1700 jiwa

Telah menurunnya kasus kejiwaan

75%

1

02 1

02

01

16 17 Peningkatan mutu pelayanan petugas puskesmas


Meningkatkan kinerja petugas dalam memberikan pelayanan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menurunkan AKI, AKB dan AKABA

13 puskesmas

Menurunnya angka kematian AKI, AKB dan AKABA

80%

60.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01

16 18 Peningkatan kesehatan masyarakat (sikat gigi masal)


Meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut

Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut

Meningkatnya mutu dan prilaku hidup bersih masyarakat

30%

30.525.500

Puskesmas

1

02 1

02

01

16 19 Pelatihan petugas program kesehatan kerja


Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pekerja sehingga sehingga dapat meningkatkan produktifitas

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pelayanan kesehatan

13 puskesmas


70%

30.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01

16 20 Pelatihan tenaga kesehatan gigi


Meningkatkan derajat kesehatan gigi masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan gigi masyarakat

13 puskesmas


70%

-

Puskesmas

1

02 1

02

01

16 21 Pelatihan tenaga laboratorium


Meningkatkan dan keterampilan petugas laboratorium dalam melakukan pemeriksaan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pelayanan kesehatan

12 puskesmas


75%

13.000.000

1

02 1

02

01

17

1

02 1

02

01

1

02 1

02

01

17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (pengawasan dan pembinaan sarana distribusi obat, pangan dan bahan berbahaya)

1

02 1

02

01

Peningkatan Derajat 17 02 Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan obat, pangan dan bahan Kesehatan Masyarakat berbahaya (pemeriksaan dan monitoring penyalahgunaan Napza)

Program pengawasan obat dan makanan Peningkatan Derajat 17 01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat dibidang Obat Kesehatan Masyarakat dan Makanan (sosialisai, pembinaan dan monitoring kesehatan dan keamanan jajan pangan anak sekolah)


- 0

260.000.000 Meningkatkan pengamanan jajan anak sekolah dari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat

Sekolah mempunyai tenaga monitoring keamanan pangan jajan anak sekolah

Meningkatkan pengamanan terhadap distribusi obat, pangan dan bahan berbahaya

Terlaksananya 20 Sarana pengawasan dan distribusi pembinaan sarana distribusi obat, pangan dan bahan berbahaya

Terpantaunya kasus penyalahgunaan Napza pada siswa SLTA, karyawan dan pengunjung kafe

Terlaksananya pemeriksaan dan monitoring penyalahgunaan Napza


26 SD dabn 13 Puskesmas

10 SLTA dan Kafe

Jumlah tenaga monitoring keamanan PJAS

15%

Puskesmas

Puskesmas

Dinas Kesehatan

-

-

63.000.000

Dinas Kesehatan

terbinanya sarana 35% distribusi obat, pangan dan bahan berbahaya

40.000.000

Sekolah

SLTA dan kafe 40% diperiksa dan dimonitor dari penyalahgunaan Napza

75.000.000

Sekolah

V - 24 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN Diamankannya makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat

KELUARAN URAIAN TARGET Pemeriksaan sampel 48 item makanan dan minuman

HASIL URAIAN TARGET Jumlah makanan dan 48 item minuman yang diperiksa


Meningkatnya pengetahuan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan tentang kesehatan dan keamanan pangan yang diproduksi

Terlaksananya Pelatihan Penyuluhan IKeamanan Pangan (PKP)

20 P-IRT

produsen P-IRT 65% mendapatkan sertifikat P-IRT

Meningkatkan Terlatihnya PPNS pengawasan terhadap penegakkan regulasi keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat

3 Orang

tertaihnya PPNS

1

02 1

02

01

17 02 Kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri (Pemeriksaan sampel makanan dan minuman)

1

02 1

02

01

17 02 Kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri (Pelatihan Penyuluhan IKeamanan Pangan (PKP))

1

02 1

02

01

17 04 Peningkatan penyidikan dan penegakan Peningkatan Derajat hukum dibidang obat dan makanan Kesehatan Masyarakat

1

02 1

02

01

19

80%

APBD KAB. 50.000.000

LOKASI Sekolah

-

Dinas Kesehatan


Masyarakat

tersedianya peralatan dan media Promosi Kesehatan serta terlaksananya pendistribusian media promosi kesehatan

100%

meningkatnya 10% pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan

1.560.000.000 260.000.000

20 spot

meningkatnya 10% pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

80.000.000

Meningkatnya Peran 65% Serta Masyarakat dalam rangka PHBS Meningkatnya Peran 45% Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga

500.000.000

1

02 1

02

01

1

02 1

02

01

19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Masyarakat

terlaksananya penyuluhan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat melalui radio spot

1

02 1

02

01

19 05 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka survey PHBS


Rumah tangga

Terlaksananya 75% kegiatan survey PHBS

1

02 1

02

01

19 06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga


Masyarakat Nagari

Terlaksananya kegiatan Nagari Siaga

1

02 1

02

01

19 08 Pelatihan pengembangan media promosi bagi petugas promosi kesehatan

Petugas Kesehatan

terlaksananya 26 orang pelatihan pengembangan media promosi bagi petugas promosi kesehatan

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas promosi kesehatan dalam pengembangan media promosi kesehatan

80%

85.000.000

1

02 1

02

01

19 09 Promosi kesehatan terintegrasi

Lintas Program

terlaksanannya 4 program keterpaduan program kesehatan terintegrasi

meningkatnya pengetahuan petugas lintas program dalam pelaksanaan keterpaduan program

15%

-


APBN

32.000.000

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

55%


-

50.000.000

-

50.000.000

400.000.000

V - 25 ................

NO REKENING 1

1

02 1

02 1

02

02

01

01

PROGRAM / KEGIATAN


19 10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan strata Posyandu Mandiri

SASARAN KEGIATAN Meningkatnya strata Posyandu Mandiri

KELUARAN URAIAN TARGET Terlaksanya kegiatan 55% pengembangan Posyandu

HASIL URAIAN TARGET Meningkatnya Peran 45% Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan Posyandu

Terlaksanya kegiatan pengembangan Poskesri dan Poskestren

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan Pokesri dan Poskestren

19 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan strata Poskesri dan Poskestren Mandiri

Meningkatnya strata Poskesri dan Poskestren

Meningkatnya Peran Terlaksanya kegiatan 55% Serta Masyarakat pengembangan dalam pengembangan Kelompok Dasa Wisma kelompok Dasa Wisma

1

02 1

02

01

19 12 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan Kelompok Dasa Wisma

1

02 1

02

01

19 13 Pelatihan dan penertipan perijinan bidang kesehatan

1

02 1

02

01

19 14 Advokasi dan membuat jejaring program Peningkatan Derajat kesehatan Kesehatan Masyarakat

1

02 1

02

01

19 15 Sosialisasi kawasan bebas asap rokok

1

02 1

02

01

20

1

02 1

02

01

20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi (gangguan akibat kekurangan yodium)


1

02 1

02

01

20 06 Pertemuan LP/LS


Pengelola Program Kesehatan

Terlaksanaya Pertemuan LP/LS



Meningkatnya persentase penertipan perijinan bidang kesehatan DPRD dan 10 SKPD terkait DPRD dan 10 SKPD terkait

55%


APBD KAB.

8 jenis Peningkatan ketertiban perizinan bidang semua jenis perizinan kesehatan di bidang kesehatan

adanya dukungan program dari stakeholder terlaksananya sosialisasi kawasan bebas asap rokok

70%

100%

45%

-

-

60%

bertambahnya kegiatan 25% program pola hidup sehat terasedianya kawasan 5% bebas asap rokok

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

150.000.000

-

85.000.000

415.000.000 Terlaksananya survei GAKY

1

02 1

02

01

20 09 Survei TBABS


Anak Baru Masuk Sekolah

Terlaksananya survei TBABS

1

02 1

02

01

20 10 Pelatihan Kader


Anak Baru Masuk Sekolah

Terlaksananya pelatihan kader

11 Kec / 3300 sampel 20 org

Tersedianya Peta GAKY dan Menurunnya Prevalensi GAKY Didapatkan Kebijakan

LOKASI

-

Meningkatnya Peran 45% Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan Kelompok Dasa Wisma

Terlaksananya kegiatan penertipan perizinan

APBN

-

11 Kec

20 org

-

50.000.000

175.000.000

11 Kecamatan

-

153 SD/MI

dalam penaggulangan masalah gizi dan terbentuknya PERDA yang dapat menunjang usaha perbaikan gizi masyarakat

Siswa kelas 1 Didapatkannya data dari 153 SD/MI status gizi Anak Baru Masuk Sekolah 100 org Terlatihnya kader dalam penentuan Status Gizi dan menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita serta terbentuknya kelompok kader motivator ASI dan konselor ASI di setiap kecamatan

153 SD/MI

90.000.000

100 org

150.000.000

50.000.000

153 SD/MI

153 SD/MI

-


V - 26 ................

NO REKENING 1

02 1

02

01

1

02 1

02

01

PROGRAM / KEGIATAN


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Peningkatan Derajat Sehat Kesehatan Masyarakat

SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN TARGET

HASIL URAIAN

TARGET

21


Penduduk yang memeiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

Dilaksanakannya kegiatan pemicuan untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang berkualitas

APBD KAB. 180.000.000

79%

Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas dan menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan

79%

30.000.000

Masyarakat yang Dilaksanakannya 75% Menggunakan Jamban kegiatan pemicuan untuk meningkatkan akses terhadap jamban sehat

Meningkatnya akses masyarakat terhadap jamban sehat dan menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan

75%

-

SUMBER DANA APBD PROP -

APBN 500.000.000

LOKASI

Dinas Kesehatan

1

02 1

02

01

21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Penduduk dikabupaten Dharmasraya

Dilaksanakannya 80% Memorandum Program sebagai kelanjutan kegiatan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota

Meningkatnya 80% keakuratan dan ke "up to date" an kelengkapan data dan informasi pembangunan kesehatan

-

Dinas Kesehatan

1

02 1

02

01

21 05 Peningkatan sanitasi dasar masyarakat

Rumah masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya

Dilaksanakannya kegiatan Inspeksi Sanitasi terhadap Rumah masyarakat

82%

Meningkatnya Sanitasi 82% Dasar (STBM) khususnya cakupan Rumah Sehat dan menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan

-

500.000.000 Dinas Kesehatan

TPS masyarakat yang Dilaksanakannya 76% ada di Kabupaten kegiatan Inspeksi Dharmasraya Sanitasi terhadap TPS masyarakat

Meningkatnya Sanitasi 76% Dasar (STBM) khususnya cakupan TPS memenuhi syarat kesehatan dan menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan

-

SPAL masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya

Dilaksanakannya kegiatan Inspeksi Sanitasi terhadap SPAL masyarakat

75%

Meningkatnya Sanitasi 75% Dasar (STBM) khususnya cakupan SPAL memenuhi syarat kesehatan dan menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan

-

TTU yang ada di Kabupaten Dharmasraya

Dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap TTU di Kabupaten Dharmasraya

82%

Meningkatnya kualitas TTU dan menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan

82%

-

TPM yang ada di Kabupaten Dharmasraya

Dilaksanakannya 72% kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap TPM di Kab. Dharmasraya

Meningkatnya kualitas TPM dan menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan

72%

-



V - 27 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN Masyarakat dan Kabupaten

KELUARAN URAIAN TARGET Dilaksanakannya 7 kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Tatanan dalam Kabupaten Sehat

HASIL URAIAN TARGET Meningkatnya jumlah 7 Kecamatan yang mempunyai Forum & melaksanakan Kecamatan/Kawasan Sehat

APBD KAB. 150.000.000

1

02 1

02

01

21 06 Pelaksanaan Kab/kota sehat

1

02 1

02

01

22

1

02 1

02

01

22 01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk


Menekan penyebaran Terlaksananya 13 UPTD penyakit menular yang foging/pengasapan Puskesmas disebabkan oleh pada rumah penduduk vektor

Terbasminya vektor penyebab penyakit menular di masyarakat

80%

22.500.000

1

02 1

02

01

22 05 Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular


Menurunnya angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit menular sesuai target MDGs

Terlaksananya 13 UPTD kegiatan deteksi dini Puskesmas penyakit menular di masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit dengan faktor resiko

Terjaring dan terdeteksi secara dini penyakit menular dan faktor resiko pada masyarakat

80%

87.000.000

1

02 1

02

01

22 08 Peningkatan Imunisasi


Menurunya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian balita (AKABA) yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai dengan target MDGs

Terlaksananya 7 antigen imunisasi pada masyarakat untuk mencegah penyakit menular yang dapat di cegah dengan imunisasi

Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

90%

335.000.000

1

02 1

02

01

22 09 Peningkatan surveilans Epidemiologi dan Peningkatan Derajat penanggulangan wabah Kesehatan Masyarakat

Puskesmas dan kelompok masyarakat yang berpotensi penyakit menular dan tidak menular

Terlaksananya 14 UPTD kegiatan deteksi dini penyakit menular/tidak menular dalam rangka pengendalian penyakit dan faktor resiko

Terjaring dan terdeteksi secara dini penyakit menular/tidak menular dan faktor resiko pada masyarakat dan tertanggulangi semua penyakit menular/tidak menular yang terdeteksi

85% dan 100 %

175.000.000

1

02 1

02

01

22 13 Penanggulangan Kasus KLB


Penduduk yang terserang KLB sehingga tidak terjadi penyebaran pada masyarakat

Terlaksananya 13 UPTD kegiatan deteksi dini penyakit dan penanggulangan bencana di masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit dengan faktor resiko dan daerah potensial bencana

Terjaring dan terdeteksi secara dini penyakit potensial KLB pada masyarakat dan terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat di daerah rawan bencana

100%

189.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


1.231.500.000



LOKASI

APBN

Bappeda

-

-

Jorong, Dinkes

Jorong, Puskesmas

V - 28 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN Meningkatkan pelayanan kesehatan haji dan pelayanan kesehatan dalam kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada situasi-situasi atau hari-hari khusus

KELUARAN URAIAN TARGET Terlaksananya 4 kelompok dan pembekalan, 4 posko pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jemaah haji dan terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi-situasi atau hari-hari khusus

HASIL URAIAN Meningkatnya kemampuan operasional petugas dalam pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jemaah haji dan terpantaunya kondisi kesehatan masyarakat pada situasi atau hari khusus

TARGET 80% dan 100 %

APBD KAB. 187.000.000


LOKASI

APBN

Jorong, Padang, Dinkes

1

02 1

02

01

22 14 Pelayanan Kesehatan Matra

1

02 1

02

01

22 16 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular


Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

Terlaksananya 13 UPTD kegiatan deteksi dini Puskesmas penyakit tidak menular di masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit dengan faktor resiko

Terjaring dan terdeteksi secara dini penyakit tidak menular dan faktor resiko pada masyarakat

80%

65.000.000

Jorong, Dinkes

1

02 1

02

01

22 22 Pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang


Masyarakat yang berpotensi tertular penyakit bersumber binatang dan tidak berdampak kecacatan dan kematian

Terlaksananya kegiatan deteksi dini penyakit menular berbasis binatang di masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit dan faktor resiko

Terjaring dan terdeteksi secara dini penyakit menular berbasis binatang pada masyarakat

80%

75.000.000

Jorong, Dinkes

1

02 1

02

01

23


1

02 1

02

01

23 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Yankes


Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jarinngannya

Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

1

02 1

02

01

23 07 Standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan (ISO 9001:2008)


Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Tercapainya pelayanan 3 Puskesmas maksimal di puskesmas

1

02 1

02

01

23 08 Jasa Pelayanan


Jasa pelayanan kesehatan

Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan di UPTD kesehatan

1

02 1

02

01

24 11 Pelayanan sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing)


Atlit yang berpotensi di masing-masing cabang Olahraga

Terpantaunya atlit- atlit 10 Cabor berprestasi di Kab. Dharmasraya untuk di proyeksikan ke tingkat Nasional

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

13 UPTD Puskesmas

11.604.149.900


12 puskesmas

Meningkatnyapengetah uanpetugas dan pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai pelayanan kesehatan masyarakat

50%

35.525.500

Menjadikan puskesmas berstandar ISO

3%

800.000.000

13 Puskesmas Peningkatan pelayanan dan Labkesda publik

Tersedianya atlit- atlit berprestasi di Kab. Dharmasraya untuk di proyeksikan ke tingkat Nasional

90%

-

-

10.500.000.000

90% Rp 268.624.400

Dharmasraya

V - 29 ................

NO REKENING

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015 Program Pengadaan, Peningkatan Peningkatan Derajat dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

1

02 1

02

01

25

1

02 1

02

01

25 01 Pembangunan puskesmas


KELUARAN URAIAN TARGET

Pagar Puskesmas dan Terlaksananya Puskesmas Pratama Pembangunan pagar Sungai Rumbai puskesmas dan pembangunan puskesmas Pratama

HASIL URAIAN

TARGET

APBN 37.075.000.000

LOKASI

Peningkatan pelayanan 25% publik

26.000.000.000

Lanjutan Ruang rawat Terlaksananya 1 Pkt Puskesmas pembangunan selasar puskesmas Pembangunan Pustu Terlaksananya 1 Pkt pembangunan pustu kampung baru


400.000.000

Koto Baru


350.000.000

Kampung Baru

02 1

02

01

25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu


1

02 1

02

01

25 03 Pembangunan Poskesri


Peningkatan pelayanan publik

Terlaksananya 9 unit pembangunan poskesri


1

02 1

02

01

25 04 Pengadaan puskesmas keliling



1

02 1

02

01

25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


Peralatan medis dan non medis Puskesmas & jaringannya

Terlaksananya 2 Unit pengadaan puskesmas keliling Terlaksananya 1 Paket pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1

02 1

02

01

25 21 Rehabalitasi sedang/berat puskesmas pembantu


Pustu Yang Rusak

Terlaksananya rehab pustu

1

02 1

02

01

25 24 Rehabalitasi sedang/berat puskesmas


Puskesmas yang rusak

1

02 1

02

01

25 25 Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Dinas Dokter dan Para medis


Puskesmas Sungai Rumbai plus,Tiumang, Koto Baru dan Sungai Limau

1

02 1

02

01

28


1

02 1

02

01

28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu (JKN)



5 Pkt

1

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatam

APBD KAB. -

3.000.000.000

Marga jaya, padang tarok, Aur jaya, sialang, parit tarajak, ranah baru, sei langkok, Sungai Betung, Ampang kuranji/lubuk agam


850.000.000

Puskesmas Sialang, Sungai Limau


1.500.000.000

7 unit


1.925.000.000

Banai, tabek penyebrangan, Marga makmur, Banjar makmur, Tabek maju, Ampang kuranji, Koto Tinggi

Terlaksananya rehab puskesmas

3 Unit


1.800.000.000

Puskesmas Sungai Rumbai, Timpeh, Silago

Terlaksanannya pembangunnan dan rehabilitasi rumah dinas dokter dan para medis

9 unit


1.250.000.000 Sungai rumbani , tiumang, sungai Limau dan Koto Baru

15.080.000.000

Masyarakat kurang mampu


Padang Laweh, Sungai Limau, sungai rumbai dan Timpeh

Terlaksananya Kemitraan Jaminan Kesehatan Bagi Pasien kurang Mampu

Masyarakat Masyarakat Kurang Kurang Mampu Mampu mendapat kabupaten Jaminan Kesehatan Dharmasraya

100%

100.000.000

105.000.000

15.000.000.000

V - 30 ................

NO REKENING 1

02 1

02

01

PROGRAM / KEGIATAN

28 09 Kemitraan bidan dan dukun


SASARAN KELUARAN KEGIATAN URAIAN TARGET Dukun yang menolong terlaksananya 2 Kecamatan persalinan dan bidan Kemitraan Bidan dan di jorong Dukun

HASIL URAIAN a. terbentuknya MOU Kemitraan Bidan dan dukun

TARGET 2 Kecamatan

APBD KAB.

SUMBER DANA APBD PROP 20.000.000

APBN 25.000.000

80.000.000

80.000.000

95.000.000

85.000.000

LOKASI Jorong

b.Terbentuknya kerjasama Bidan dan Dukun c. Meningkatnya persalinan dengan tenaga kesehatan d. Menurunnya angka Kematian Ibu dan bayi 1

02 1

02

01

28 11 Pelatihan APN (Asuhan Pelayanan Kebidanan)


Dokter dan bidan

Terlaksananya Pelatihan APN

13 Pusk / 35 orang

a. tersedianya tenaga 13 Pusk / 35 terlatih APN dalam orang pelayanan persalinan di puskesmas dan jajarannya

80.000.000

b. Menurunkan angka kematian Ibu c. Menurunkan angka kematian bayi 1

02 1

02

01

30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


-

1

02 1

02

01

30 10 Puskesmas melaksanakan konseling usia lanjut


Kelompok lansia, kader lansia

terlaksananya 13 Puskesmas konseling usia lanjut di puskesmas

menurunnya angka kesakitan pada lansia dan mewujudkan lansia yang produktif

30%

20.000.000

30.000.000

Kabupaten Dhrmasraya

1

02 1

02

01

30 11 Kelompok usia lanjut melaksanakan senam lansia


Kelompok lansia, Posyandu lansia

terlaksananya senam 126 kelompok usia lanjut di kelompok

50%

40.000.000

30.000.000


1

02 1

02

01

30 13 Skirining Kesehatan pra lansia


Kelompok lansia, Posyandu lansia

terlaksananya skirining kes. Pra usia lanjut

Meningkatnya pelaksanaan senam lansia dan terwujudnya usia lanjut yang mandiri Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

40%

35.000.000

25.000.000


65.000.000

90.000.000

40%

1

02 1

02

01

32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1

02 1

02

01

32 04 Audit maternal perenatal (AMP) dan pelacakan kasus resiko tinggi pada maternal prenatal

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

120.000.000

Kasus kematian dan resiko tinggi Ibu & Anak, Tenaga Kesehatan, Ibu Bersalin & Dukun


Terlaksananya Audit Maternal Perinatal & Kasus Resiko Tinggi pada Ibu & Bayi

Seluruh Kasus a.terlaksananya Kematian Ibu & pembahasan analitik Bayi mengenai kasus kebidanan dan Perinatal/Neonatal secara teratur berkesinambungan dalam wilayah Kabupaten/Kota

Seluruh Kasus Kematian Ibu & Bayi

35.000.000

Jorong

V - 31 ................

NO REKENING 1

02 1

02

01

PROGRAM / KEGIATAN

32 05 Pelatihan SDIDTK ( Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang)


SASARAN KEGIATAN 13 Puskesmas / 39 orang tenaga kesehatan

KELUARAN HASIL URAIAN TARGET URAIAN Terlaksananya 13 Pusk/ 39 org a. Terwujudnya pelatihan SDIDTK Nakes Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan tumbuh kembang anak

TARGET 13 Pusk/ 39 org Nakes

APBD KAB.


LOKASI

APBN

Jorong

b. menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi dan anak 1

02 1

02

01

32 06 Revieuw P4K dan kelas Ibu Hamil


13 Puskesmas / 39 orang tenaga kesehatan

Terlaksananya review P4 K dan kelas Ibu hamil

13 Pusk/ 39 org a. Terbentuk kembali Nakes komitmen 12 puskesmas (tenaga kesehatan ) dalam pelaksanaan Stiker P4 K dan Kelas Ibu Hamil

13 Pusk/ 39 org Nakes

30.000.000

Jorong

b. Menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi 1

1

02 1

02 1

02

02

01

01

32 07 ANC /Ante natal Care berkualitas

32 08 Pelatihan puskesmas PONED



Tenaga kesehatan Puskesmas yang melayani KIA

Dokter dan bidan

Terlaksananya ANC berkualitas

Terlaksanya pelatihan PONED

12 Puskesmas a. Terwujudnya peningkatan kinerja tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC untuk masyarakat

4 Pusk / 12 orang

b. Menurunkan angka kematian Ibu c. Menurunkan angka kematian bayi a. Tersedianya tenaga terlatih PONED dalam pelayanan di Puskesmas PONED

12 Puskesmas

60.000.000

4 Pusk / 12 orang

60.000.000

60.000.000

b. Menurunkan angka kematian Ibu c. Mernurunkan angka kematian Bayi

1

02 1

02

01

33

Program Pengembangan Data / Informasi Kesehatan


1

02 1

02

01

33 01 Monitoring dan evaluasi SIK Infokes Online

1

02 1

02

01

34

1

02 1

02

01

34 01 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah (TK s.d SLTA)

1

02 1

02

01

Peningkatan Derajat 34 02 Pembinaan sekolah sehat & kader kesehatan di sekolah (dokter kecil, KKR Kesehatan Masyarakat & kader kesehatan lainnya)


40.000.000

Petugas SIK

Terlaksananya monitoring dan evaluasi SIK

13 Puskesmas Tersedianya data yang akurat sebagai media pendukung dalam pengambilan kebijakan

10%

Program kesehatan anak usia sekolah Peningkatan Derajat dan remaja Kesehatan Masyarakat Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat


Terlaksananya 356 sekolah penjaringan anak baru masuk sekolah

Meningkat nya status kesehatan Anak baru masuk sekolah

Terlaksananya pembinaan sekolah sehat

Terpetakannya sekolah 5 kec/ sehat dan kader UKS kesehatan di sekolah

sekolah

13pusk / 356 sekolah

TP

-

40.000.000

15.000.000

Anak baru masuk sekolah (TK/RA, SD/MI,SMP/MTS, SMA/SMK/MA) Sekolah (TK-SLTA), Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja

-

Dinas kesehatan & puskesmas

438.500.000

175.000.000

133.750.000

75.000.000

Kabupaten Dharmasraya

105.750.000

15.000.000


V - 32 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN Puskesmas, Sekolah dan siswa

KELUARAN URAIAN TARGET Terlaksanaya 13 Pusk /35 pembentukan & sekolah pembinaan puskesmas PKPR serta peer Konselor

HASIL URAIAN TARGET Terbentuk puskesmas 13 Pusk /35 PKPR dan didapatkan sekolah jumlah peer konselon yang menjalankan program PKPR


siswa SLTP& SLTA

terlaksananya pelatihan konseling bagi konselor sebaya

35 sekolah (SLTP,SLTA)

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan konselor sebaya tentang program PKPR

13 nagari

Terdeteksinya permasalahan yang ada pada remaja di luar sekolah dan dikarang taruna

1

02 1

02

01

34 03 Pembentukan & Pembinaan Sekolah PKPR & Peer Konselor (Konselor Sebaya) dan Puskesmas PKPR

1

02 1

02

01

34 04 Pelatihan peningkatan kemampuan konseling bagi konselor sebaya

1

02 1

02

01

34 05 Perluasan pelayanan PKPR bagi remaja Peningkatan Derajat luar sekolah dan karang taruna serta Kesehatan Masyarakat pembinaan Peer Konselor

1

02 1

02

01

35

1

02 1

02

01

1

02 1

02

01

1

02 1

02

1

02 1

1

remaja luar sekolah & Terlaksananya karang taruna pelayanan PKPR luar sekolah dan dikarang taruna

APBD KAB. 15.000.000

13 pusk / 35 sekolah

30%


APBN 35.000.000

60.000.000

20.000.000

60.000.000

30.000.000

-

-

LOKASI Kabupaten Dharmasraya

Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 35 01 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sungai Dareh 35 02 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sialang


Lancarnya operasional 1 Tahun puskesmas


50%

60.000.000

Puskesmas




50%

60.000.000

Puskesmas

01

35 03 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Silago




50%

85.000.000

Puskesmas

02

01

35 04 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sitiung I




50%

85.000.000

Puskesmas

02 1

02

01




50%

60.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01

35 05 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Gunung Medan 35 06 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Timpeh




50%

85.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01




50%

85.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01




50%

85.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01

35 07 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Padang Laweh 35 08 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Koto Baru 35 09 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sitiung II




50%

60.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01




50%

100.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01




50%

40.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01




50%

80.000.000

Puskesmas

1

02 1

02

01

35 10 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sungai Rumbai 35 11 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Koto Besar 35 12 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sungai Limau 35 13 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Tiumang




50%

80.000.000

Puskesmas

1.365.000.000


V - 33 ................

NO REKENING 1

02 1

02

01

1

02 1

02

01

PROGRAM / KEGIATAN

35 14 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Labkesda 35 15 Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Instalansi Gudang Farmasi


SASARAN KEGIATAN Peningkatan pelayanan publik

KELUARAN URAIAN TARGET Lancarnya operasional 1 Tahun Labkesda

HASIL URAIAN Peningkatan pelayanan publik


Lancarnya operasional 1 Tahun Instalasi gudang farmasi


JUMLAH


TARGET 50%

APBD KAB. 250.000.000

50%

150.000.000

74.700.944.550


APBN

LOKASI Puskesmas

Puskesmas

698.500.000

38.130.000.000

V - 34 ................

SKPD

:

1.02.02 RSUD

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

0

00 1

02

02

01


0

00 1

02

02

02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

0

00 1

02

02

03

0

00 1

02

02

0

00 1

02

02

05

1 1

02 02 1

02

02

19

1

02 1

02

02

1

02 1

02

02

19 06 Pembuatan Plang Rumah Sakit

1

02 1

02

02

23

1

02 1

02

02

1

02 1

02

02

23 08 Penyusunan dan persiapan Akreitasi RS Versi 2012

1

02 1

02

02

26

1

02 1

02

02

26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Karyawan RSUD

KELUARAN URAIAN 5

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

TARGET 6

234 stel

HASIL URAIAN 7

Terlaksananya keseragaman pakaian

TARGET

APBD KAB.

8

9

100%


BIDANG KESEHATAN Program Promosi Kesehatan & Peningkatan Derajat Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 23 07 Penyusunan sistem pelaporan dan dokumen rumah sakit BLUD

Media Promosi dan Terlaksananya media Informasi Sadar Hidup penyuluhan promosi dan Sehat informasi sadar hidup sehat

100%

Tersedianya media penyuluhan promosi dan informasi sadar hidup sehat

75%

Plang Merk Rumah Sakit

100%

Terbuatnya plang merk rumah sakit

60%

Terlaksananya pengadaan plang merk rumah sakit

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pelaporan PPK-BLUD yang terintegrasi dengan sistem komputerise Akreditasi RS Versi 2012

1

02 1

02

02

26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

1

02 1

02

02

26 20 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah

12

-

-

443.296.000

-

-

140.000.000

-

-

140.000.000

RSUD RSUD

275.000.000

-

-

37.185.175.000

2.600.000.000

-

155.000.000

-

-

75.000.000

RSUD

RSUD

80.000.000

RSUD

-

-

Terlaksananya sistim pelaporan dan rumah sakit BLUD

100%

Tersedianya sistim pelaporan dan rumah sakit BLUD

60%

241.675.000

RSUD

Terlaksananya akreditasi versi 2012

100%

Terakreditasinya RS Versi 2012

100%

120.000.000

RSUD

Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan sederhana rumah sakit Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Terlaksananya pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit obat-obatan dan bahan laboratorium Ambulance Terlaksananya pelayanan ambulan


11

7.171.807.850

35.043.500.000

Alat-alat Kesehatan sederhana Rumah Sakit Alat Kesehatan Rumah Sakit

LOKASI

APBN

10

361.675.000

Program Pengadaan, Peningkatan Peningkatan Derajat Sarana & Prasarana Rumah Kesehatan Masyarakat Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


2.600.000.000

-

100%

Tersedianya alat kesehatan sederhana rumah sakit

80%

400.000.000

RSUD

100%

Tersedianya Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Terlayaninya kebutuhan obat-obatan dan pemeriksaan pasien rumah sakit Terlayaninya pasien rujukan RSUD Sungai Dareh

80%

500.000.000

RSUD

90%

4.323.500.000

RSUD

100%

1 Paket

100%

-

RSUD

V - 35 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

TARGET

HASIL URAIAN

TARGET

APBD KAB.


LOKASI

APBN

1

02 1

02

02

26 21 Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit (Hospital Furniture )

Mobiler gedung baru

Terlaksananya pengadaan mobiler gedung baru RSUD

100%

Tersedianyanya pengadaan mobiler untuk menunjang kegiatan pelayanan gedung baru RSUD

60%

2.500.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 23 Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit (Makan & Minum Pasien)

Bahan logistik dan bahan makan pasien

Terlaksananya pengadaan bahan logistik rumah sakit

100%

Tersedianya pengadaan bahan logistik rumah sakit

75%

900.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 24 Pengadaan Bahan-Bahan Habis Pakai Rumah Sakit

Bahan-bahan Habis Pakai rumah sakit

100%

Tersedianya bahan habis pakai rumah sakit

85%

1.500.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 25 Pembangunan baru rumah dinas (Direktur, dokter spesialis)

Rumah Dinas

Terlaksananya pengadaan bahan habis pakai rumah sakit Terlaksananya pembangunan baru rumah dinas

100%

Tersedianya perumahan dinas

75%

2.200.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

Pagar RSUD

2.000.000.000

RSUD

02

02

75%

750.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

Terpeliharanya Keamanan RSUD Kelancaran Akses Masuk ke RSUD Keamanan dan kenamanan pengunjung RSUD

80%

02 1

Terlaksananya pemindahan pagar RSUD Terlaksananya pembuatan Jalan RSUD jalan masuk RSUD Parkir kendaraan roda 2 Terlaksananya pembuatan parkir roda 2

100%

1

26 26 Pemindahan Pagar Rumah Sakit samping dan belakang 26 27 Pembuatan Jalan Masuk RSUD 2 jalur 26 28 Pembuatan Tempat Parkir kendaraan roda 2

60%

250.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 29 Perbaikan Selasar dan pagar pembatas ruangan

100%

kelancaran pelaksanaan keperawatan yang optimal

80%

1.500.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 30 Pembangunan Gedung VIP

100%

3.700.000.000

RSUD

02 1

02

02

26 31 Pembangunan Baru Gedung Loundri, CSSR dan Workshop

Terbangunanya gedung baru VIP sebanyak 20 kamar Terbangunanya Baru Gedung Loundri, CSSR dan Workshop

100%

1

Terlaksananya Selasar dan pagar pembatas ruangan perbaikan selasar dan pembuatan pagar pembatas ruangan Terlaksananyapembangunan Gedung rumah sakit baru gedung rumah sakit (VIP 20 kamar) Pembangunan Baru Terlaksananya Pembangunan Gedung Loundri, Baru Gedung Loundri, CSSR CSSR dan Workshop dan Workshop

65%

500.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 32 Rehabiitasi Kamar Mayat

Kamar Mayat

100%

150.000.000

RSUD

02 1

02

02

26 33 Pembelian Lemari Es untuk Mayat

60%

800.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 34 Rehabilitasi Gedung Poliklinik

Lemari Es untuk penyimpan mayat Gedung Poliklinik

80%

3.000.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 36 Pengolahan Limbah Cair (IPAL)

IPAL

75%

2.400.000.000

600.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 37 Pembangunan Landscape dan Handscape

Jalan dan taman

Terlaksananya Pembangunan Landscape dan Handscape

100%

Terehabnya gedung kamar masyat RSUD Ketersediaan Lemari Es untuk penyimpan mayat Tersedianya rehabilitasi gedung oliklinik menjadi bertingkat 3 Ketersediaan tempat pengolahan limbah cair (IPAL) Tersedianya akses jalan dan taman di RSUD

80%

1

Tersedianya Kamar mayat di RSUD Tersedianya lemari es untuk penyimpan mayat Terlaksananya rehabilitasi gedung poliklinik menjadi bertingkat 3 Terlaksananya pengolahan limbah cair (IPAL)

40%

5.000.000.000

2.000.000.000

RSUD

1

02 1

02

02

26 38 Pengadaan Sumur dalam, menara air, dan instalasi air

Sumur, menara air dan Terlaksananya pengadaan instalasi air sumur dalam, menara air dan instalasi air

100%

Tersedianya pengadaan sumur dalam, menara air dan instalasi air

80%

500.000.000

1

02 1

02

02

27

1

02 1

02

02

27 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

100% 100%

100%

100% 100%

100%


1.085.000.000

Gedung rumah sakit


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit

100%

Terpeliharanya gedung rumah sakit secara rutin/berkala sehingga menimbulkan kenyamanan dalam bekerja

80%

1.000.000.000

RSUD

-

-

RSUD

V - 36 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

02 1

02

02

27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alatalat Kesehatan Rumah Sakit

1

02 1

02

02

28

1

02 1

02

02

28 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


SASARAN KEGIATAN

Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

KELUARAN URAIAN

TARGET

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

100%

HASIL URAIAN

Terpemeliharanya secara rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

TARGET

80%


APBD KAB.


540.000.000

Pengobatan lanjutan pasien

Terlaksananya tenaga dokter spesialis untuk pelayanan pengobatan lanjutan

JUMLAH


100%

Tersedianya tenaga dokter spesialis untuk pelayanan pengobatan lanjutan

80%

LOKASI

APBN

85.000.000

RSUD

-

-

540.000.000

45.215.278.850

RSUD

2.600.000.000

0

V - 37 ................

SKPD

:

1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM

NO REKENING


SASARAN KEGIATAN

2

3

4

1

0

00 1

01

01

01


0

00 1

03

02

02


0

00 1

03

02

02 01 Pembanguan Rumah Jabatan

00 1

03

02

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

5

6

7

8

9

10

11

LOKASI 12

1.964.395.438

8.943.216.000

1 paket

Tersedianya Rumah Dinas Camat di Koto Salak

tersedianya sarana dan Terpasangnya Paving prasarana aparatur Blok Kantor Camat Koto Baru

1 paket

Tersedianya halaman kantor camat yang lebih tertata dengan baik

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Gedung Serba Guna tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur pembangunan pagar Kantor Camat tersedianya sarana dan Terpasangnya Paving prasarana aparatur Blok dan terlaksananya pembangunan pagar Kantor Camat

1 paket

Tersedianya Gedung Serba Guna untuk Nagari Meningkatnya keamanan Kantor Camat

1 paket

Meningkatnya keamanan Kantor Camat

Lanjutan Gor Mini

tersedianya sarana dan Terlaksananya lanjutan prasarana aparatur pembangunan Gor Mini

1 paket

tersedianya sarana olah raga di Koto Beringin I

Pos Jaga Pintu Masuk Puncak Mikrowef

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur pembangunan Pos Jaga Pintu Masuk Puncak Mikrowef tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur pembangunan Studio Mini tersedianya sarana dan Terlaksananya Bedah prasarana aparatur Rumah

1 paket

tersedianya sarana dan prasarana keamanan

1 paket

Studio Mini

1 paket

tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat

Gedung Pertemuan Petani

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur pembangunan Gedung Pertemuan Petani

1 paket

350.000.000

Siguntur I

Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Alahan Nan Tigo

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Alahan Nan Tigo

1 paket

tersedianya Gedung Pertemuan untuk kegiatan pertanian di Siguntur I Tersedianya Gedung Serba Guna Nagari Alahan Nan Tigo

350.000.000

Asam Jujuhan

Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Lubuk Besar

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Lubuk Besar tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Gedung Serbaguna Nagari Tanjung Alam

1 paket

Tersedianya Gedung Serba Guna Nagari Lubuk Besar

500.000.000

Asam Jujuhan

1 paket

Tersedianya Gedung Serbaguna Nagari Tanjung Alam

250.000.000

Asam Jujuhan

Pembangunan Gedung Serba Guna Pagar Kantor Camat

Pagar dan Peralatan Kantor Camat & Paving Blok

Studio Mini

Bedah Rumah

Pembangunan Gedung Serbaguna Nagari Tanjung Alam

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Rumah Dinas Camat


1 paket

0,34

7.690.000.000

Pembangunan rumah jabatan/dinas

02 03 Pembangunan Gedung Kantor Paving Blok Kantor Camat Koto Baru

Gedung kantor dan rumah dinas

800.000.000

1 Pkt

Pembangunan Rumah Dinas Camat

0

KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

500.000.000

-

- Pulau Punjung

Koto salak

500.000.000

8.310.000.000 100.000.000

800.000.000

7.690.000.000 Jor. Seb Piruko Timur

Koto Padang

250.000.000

Koto Beringin I

Bunga Tanjung

100.000.000

Koto Agung Kiri

800.000.000

1.000.000.000

Sungai Duo

V - 38 ................

NO REKENING PROGRAM / KEGIATAN


KELUARAN SASARAN KEGIATAN

URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI

Pembangunan Pagar dan GPU Kantor Camat

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Pagar dan GPU Kantor Camat

1 paket

meningkatnya keamanan di Kantor Camat

650.000.000

Asam Jujuhan

Paping blok halaman ktr camat koto salak

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur pembangunan Paping blok halaman ktr camat koto salak

1 paket

Tersedianya halaman kantor camat yang lebih tertata dengan baik di kecamatan koto salak

100.000.000

Koto Salak

Pagar Kantor Camat Koto Salak

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur pembangunan Pagar Kantor Camat Koto Salak tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan GPU Kecamatan

1 paket

Tersedianya halaman kantor camat yang lebih tertata dengan baik

500.000.000

1 paket

Tersedianya GPU untuk mendukung kegiatan masyarakat di Kecamatan Koto Salak

500.000.000

Pembangunan Gedung Pertemuan Umum

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Gedung Pertemuan Umum

1 paket

tersedianya Gedung Pertemuan Umum

350.000.000

Pembangunan Gedung Serba Guna

tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan Gedung Serba Guna tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan gedung Kantor Inspektorat tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan GPU Timpeh tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan gedung Kantor ESDM tersedianya sarana dan Terlaksananya prasarana aparatur Pembangunan workshop alkal tersedianya sarana dan Terlaksananya Lanjutan prasarana aparatur Pembangunan Kantor PU

1 paket

Pembangunan Gedung Serba Guna

1 paket

tersedianya gedung kantor untuk inspektorat

1 paket

tersedianya gedung pertemuan di Kecamatan Timpeh tersedianya gedung kantor untuk ESDM

Pembangunan GPU Kecamatan

Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Lanjutan GPU Timpeh

Pembangunan Gedung Kantor ESDM Pembangunan Workshop Alkal

Lanjutan Pembangunan Kantor PU

0

00 1

03

02

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0

00 1

01

01

05

1 1

03 03 1

03

02

15

1

03 1

03

02

1 paket

1 paket

tersedianya gedung workshop alkal

1 Paket

Tersedianya gedung kantor PU

300.000.000

Lanjutan Aspal Jalan TiumangSei. Langkok

2.700.000.000

60.000.000

540.000.000

300.000.000

2.700.000.000

50.000.000

450.000.000

Timpeh

3.600.000.000

133.216.000


BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15 03 Pembangunan Jalan

300.000.000

50.000.000

Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Sepanjang 289.855 Km Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten


Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai

5 km

Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 29.86% Menjadi 35% di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 10% menjadi 100%

226.745.750.000 193.495.000.000

431.350.000.000 390.000.000.000

428.637.000.000 330.000.000.000

0,8910465

147.595.000.000

390.000.000.000

130.000.000.000

1

5.500.000.000

Tiumang

V - 39 ................


Lanjutan Aspal Jalan Sei. Langkok-Harapan Mulya

Lanjutan Aspal Jalan SipangkurBlok E

Jalan Pasar Lagan Jaya I - Sei. Langkok

Jalan Aspal Sei. Langkok - Karya Harapan

Jalan Aspal Poros Banjar Makmur

Rehab Jalan Aspal Koto Hilalang I

Jalan Apal Hotmix Sei. Limau Batas Jambi

Jalan Aspal Hotmix Sinamar Blok D

Jalan Aspal Hotmix Alahan Nan Tigo - Sungai Limau

Jalan Aspal Hotmix Lubuk Besar Kantor Camat

Pengerasan Jalan Tanjung Alam Sungai Alam

Hotmix Jalan Puskesmas Kantor Camat Sei. Limau

Pengerasan Jalan Sungai Papo Lubuk Kapa

Hotmix Jalan Lingkar Sungai Limau

Pelebaran Jalan Sei Dareh Junction (Koto Baru) N.016



Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten


URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI

Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai

6 km

Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 25% menjadi 81%

1

6.600.000.000

Tiumang


1 km


1

1.100.000.000

Tiumang


1,5 km


1

1.650.000.000

Tumang


2 km


1

2.200.000.000

Tumang


2 km


1

2.200.000.000

Tumang


1 km


1

900.000.000

Tumang


2,5 km


1

2.750.000.000

Asam Jujuhan


15 km


1

16.500.000.000

Asam Jujuhan


4 km


1

4.400.000.000

Asam Jujuhan


15 km


1

16.500.000.000

Asam Jujuhan


5 km


1

750.000.000

Asam Jujuhan


2 km


1

2.200.000.000

Asam Jujuhan


10 km


1

1.000.000.000

Asam Jujuhan


2 km


1

2.200.000.000

Asam Jujuhan


1


20.000.000.000 Koto Baru

V - 40 ................




URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI

Peningkatan Jalan SikabauSimpang Koto Baru (P.010)

Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten


2 Km


1

10.000.000.000

Sikabau-koto baru

Peningkatan Jalan Koto Baru Tanjung Simalidu (P.011)



4 Km


1

10.000.000.000

Koto BaruSimalidu

Peningkatan Jalan Koto Baru Junction (P.012)

Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Terselenggaranya


3,2 Km


1

10.000.000.000

Koto Baru



1

20.000.000.000 Sungai Rumbai



1

40.000.000.000 Sitiung



1

50.000.000.000 Pulau Punjung

Pembangunan dan Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

Pelebaran Jalan Junction (Koto Baru) - Batas Provinsi Jambi N.017 Pelebaran Jalan Sei Dareh Junction (Sikabau dan Gunung Medan) N.016 Pelebaran Jalan Batas Kab. Dharmasraya - Sei Dareh (Pusat Ibukota Kabupaten) N.015 Pembukaan Jalan Baru dari Pinang Gadang

Pembukaan Jalan Baru Rimbo Sam - SMP

Perbaikan Jalan dari Batas Ke Silago

Pengaspalan Jalan dari Banai ke Padang Hilalang

Aspal Jalan Simpang Lurus Sitiung V Blok C Aur Jaya Pengerasan Jalan Tambulun Buyiah Ke Lubuk Talaok Pengaspalan Jalan dari Moreng ke Pakani

Aspal Jalan Ampang Kuranji ke Siraho

Pengaspalan Jalan Lingkar Silago



1 pkt


1

30.000.000

Koto Baru


2 km


1

60.000.000

Koto Baru


10 km


1

11.000.000.000

IX Koto


12 km


1

13.200.000.000

IX Koto

Tersedianya Jalan Kabupaten yang Tersedianya Jalan

3 Km

Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% Meningkatnya Kondisi

2

3.900.000.000

Sitiung V

Kabupaten yang Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai

1 km

Jalan Mantap dari 0% Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% menjadi 100%

1 1

100.000.000 1.100.000.000

IX Koto IX Koto


3 km


1

3.300.000.000

IX Koto


0,5 km


1

550.000.000

IX Koto

V - 41 ................




URAIAN

Jalan Strategis Provinsi AmpaluParik Rantang



Jalan Jucntion - Abai

Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Terselenggaranya


Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

Kabupaten yang memadai

Hotmix Ktr Camat-PirukoSmpang Pulai

Pembukaan Jalan Lingkar Smpg 3 Piruko Utara-SMP 2

Jalan Lingkar SD Tanah Lapang

Pembukaan jalan baru & Pengerasan

Aspal Hot mix Blok C-Batu Rijal

Aspal Hotmix Kayu Aro

Aspal Hotmix Sopan Jaya

Pengerasan Jalan Jati Makmur

Pengerasan Jalan Kayu Aro

Pengaspalan jalan Jr. Padang Rampak Pengaspalan Jalan Jorong Simalidu


HASIL TARGET

70 km

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP


1

350.000.000.000


1

10.000.000.000

APBN

LOKASI


0,5 km


1

550.000.000

Sitiung


3 km


1

450.000.000

Sitiung


1 km


1

300.000.000

Sitiung


2 km


1

200.000.000

Sitiung


2 km


1

2.200.000.000

Padang Laweh


800 m


1

880.000.000

Padang Laweh


2 km


1

2.200.000.000

Padang Laweh


800 m


1

200.000.000

Padang Laweh


1,2 km


1

300.000.000

Padang Laweh

Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai Tersedianya Jalan

1,5 km

Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% menjadi 100% Kondisi Meningkatnya

1

1.650.000.000

Koto Salak

1

1.650.000.000

Koto Salak

1,5 km

Jalan Mantap dari 0% menjadi 100%

V - 42 ................


Pelebaran Jalan dan aspal Hotmix dari Koto salak ke Ampalu Perkerasan Jalan Jr, P.Mainan,Sungai Klukup, Lubuk Lesung dan Jr. Sungai Lembur Pengaspalan Jalan Antar Nagari Simalidu Pulau Mainan

Pengaspalan Jalan Lingkar Dusun Simalidu

Pembukaan Jalan baru Jr. Kampung Baru Pengaspalan jalan dari Padang Sari ke Koto Tebing Pembukaan jalan dari SKB ke Sungai Belit

Peningkatan Mutu Jalan Jr. Koto Sikabau

Pembukaan Jalan baru dari Jalan PB ke Jalan Lintas

Pembukaan Jalan Baru ke Pemukiman Jr. Sido Mulyo Pembukaan dan pengerasan jalan dari batas Sungai Kambut s /d SDN 01 Pulau Punjung Pengerasan jalan Nili Indah

Lanjutan Simpang 3 Kelapa – Simpang 3 Blok A Sitiung IV Aspal Hot Mix Jalan Poros II Koto Ranah Pengaspalan Jalan Lingkar Nagari dari Simpang Azizkhan Koto Besar - Simpang Ida Lubuk Karya Simpang IV Blok B Sit. IV – Simp. III Blok A Sit. IV

Pengerasan Jalan dari Kantor Camat Menuju Jorong Koto Laweh



Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten


URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD PROP

APBD KAB.

APBN

LOKASI


2,5 km


1

2.750.000.000

Koto Salak


3 km


1

750.000.000

Koto Salak


1,5 km


1

1.650.000.000

Koto Salak


2 km


1

2.200.000.000

Koto Salak

Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai

600 m

Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% menjadi 100% Kondisi Meningkatnya Jalan Mantap dari 0% menjadi 100% Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% menjadi 100%

1


500 m


2 km

Pulau Punjung

1

2.200.000.000

Pulau Punjung

1

-

Pulau Punjung


1

300.000.000

Pulau Punjung

300 m


1

-

Pulau Punjung

Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai

700 m

Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% menjadi 100% Kondisi Meningkatnya Jalan Mantap dari 0% menjadi 100%

1

-

Pulau Punjung

1

-

Pulau Punjung


700 m


1

175.000.000

Pulau Punjung

Tersedianya Jalan Kabupaten yang Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai

1 km

Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% menjadi 100% Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap dari 0% menjadi 100%

1

1.100.000.000

Koto Besar

1

1.100.000.000

Koto Besar

1

1.100.000.000

Koto Besar

7 km

450 m

1 km

1 km


1 km


1

1.100.000.000

Koto Besar


1 Pkt


1

150.000.000

Koto Besar

V - 43 ................


Pembangunan Jalan Terobosan Baru Koto Gadang

Aspal Hotmix dari belakang Kantor Camat Menuju Pasar Sungai Rumbai Pembukaan Jalan Baru (Rumah Malik) s/d Jalan Kurnia Koto Salak Pembukaan Jalan Baru Simp. PLN Sungai Rumbai Timur ke Kurnia Koto Salak Cahaya Murni – Kodrat

Pembukaan Jalan Tembus dari Jorong Koto Mulya - Cahaya murni Jalan Kodrat – Kurnia Koto Salak

Pembukaan Jalan Baru dan Pengerasan Jorong Kampung Baru Kelanjutan Pengaspalan Jalan poros sp. Tabek - Pdng Laweh

Aspal Hotmix Jln. Poros Jr. Bukit subur Ke Jr. Bukit Jaya

Lanjutan SP 6 - SP 8

jalan aspal antara beringin sakti marga makmur

Jalan Aspal Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur Pembukaan Jalan dari Sarana Baru ke Makam Dusun I Marga Makmur pembukaan dan pengerasan jalan Koto Tangah

Pengerasan Jalan Pinang Makmur



Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten


URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI


100 m


1

50.000.000

Koto Besar


500 m


1

550.000.000

Sungai Rumbai


1 km


1

150.000.000

Sungai Rumbai


1 km


1

150.000.000

Sungai Rumbai


1 km


1

1.100.000.000

Sungai Rumbai


1 km


1

150.000.000

Sungai Rumbai


1.5 km


1

1.650.000.000

Sungai Rumbai


1 km


1

200.000.000

Sungai Rumbai


1 km


1

1.000.000.000

Timpeh


1,5 km


1

1.650.000.000

Timpeh


1 km


1

1.100.000.000

Timpeh


2 km


1

2.200.000.000

Timpeh


1.5 Km


2

1.650.000.000

Timpeh


2 km


1

200.000.000

Timpeh


700 m


1

150.000.000

Timpeh


400 m


1

200.000.000

Timpeh

V - 44 ................


Pengaspalan jalan Tabek Maju

Pengaspalan Jalan Jorong Tabek Jaya

Pengaspalan jalan Dsn 5 sampai Dusun Pinang Jaya

Pengaspalan jalan Dsn 5 sampai Dusun Pinang Jaya

Rehab JalanDurian Simpai – Ampang Kuranji – Silago

Lanjutan Pembangunan Jalan Kantor Camat Padang Laweh

Lanjutan Pembangunan Jalan Kantor Camat Padang Laweh



Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

Aspal lapen Pembuaan jalan baru Pembuaan jalan baru

1

03 1

03

02

15 05 Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Bukit Harapan

Pembangunan Jembatan Gantung Sipangkur Lagan Jaya I

Lanjutan Jembatan Nagari Tanjung Alam

Pembangunan Jembatan Nagari Lubuk Besar

Jembatan Sungai Dareh (Sungai Batanghari)

Pembangunan Jembatan Batang momong Lubuk Karak

Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya Sebanyak 26 Unit Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten


URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI


2 km


1

2.200.000.000

Timpeh


2 km


1

2.200.000.000

Timpeh


1,5 km


1

1.650.000.000

Timpeh

Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

1,5 km


1

1.650.000.000

Timpeh

2 Km


1

1.800.000.000

IX Koto

1,1 km


1

1.100.000.000

Timpeh

1,1 km


1

1.100.000.000

Timpeh

jembatan gantung seberang piruko dan koto padang

2 unit

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai

250.000.000 200.000.000 200.000.000

Meningkatnya Kondisi Jembatan Permanen dari …% menjadi …..% di Kabupaten Dharmasraya

0,925

45.900.000.000

Pulau Punjung Pulau Punjung Koto Baru

-

200.000.000.000

10 m

Meningkatnya Kondisi Jembatan Mantap dari 0% menjadi 100%

1

800.000.000

Tiumang

Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai

200 m


1

200.000.000

Tumang


70 m


1

5.000.000.000

Asam Jujuhan


60 m


1

4.000.000.000

Asam Jujuhan

Meningkatnya Kondisi Jembatan Permanen dari 0% menjadi 100%

1


1

Tersedianya Jembatan Yang Memadai


85 m

200.000.000.000 Pulau Punjung

5.100.000.000

IX Koto

V - 45 ................


Pembuatan Jembatan Gantung Koto Kuok

Pembangunan Jembatan Permanen Pulai

Pembangunan Jembatan ke Kantor Camat Silago

Lanjutan Jembatan Simpang Abai – Koto Salak

Lanjutan Jembatan Tanjung Alam Sei. Limau

Lanjutan Jembatan Bonjol

Pembangunan Jembatan Simalidu

Pembukaan Jalan Beringin Sakti Kampung Surau

Pembangunan Jembatan Kampung Surau

1

03 1

03

02

1

03 1

03

02

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong



Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

Drainase Jalan Lingkar Pasar Koto Baru Jorong Pasar Koto Baru Drainase Jalan Asoy Jorong Pasar Koto Baru

Drainase Jorong Harapan Mulya II

APBD PROP

APBN

LOKASI


80 m


1

5.100.000.000

IX Koto


180 m


1

9.000.000.000

Sitiung



1

800.000.000

IX Koto



1

5.000.000.000

Koto Salak



1

5.000.000.000

Asam Jujuhan



1

4.000.000.000

Koto Besar



2

800.000.000

Koto Salak


1

300.000.000

Timpeh Kampung Surau


3


12 Km


16

Drainase Kubang Jameno Jorong Ampang Kuranji

APBD KAB.

800.000.000

Pulau Punjung

10.393.750.000

3.350.000.000

550.000.000

10.393.750.000

3.350.000.000

550.000.000

Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman dan Pasar di Kabupaten Dharmasraya

Terlaksananya 18043.9 M' Berkurangnya daerah pembangunan saluran yang digenangi air drainase

0,4

Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Ampang Kuranji Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pasar Koto Baru Meningkatkan Kualitas Lingkungan Jorong Pasar Koto Baru

Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman

141 m

Berkurangnya daerah yang digenangi air

0,4

75.000.000

Kecamatan Koto Baru

Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman dan pasar

754 m


0,4

400.000.000

Kecamatan Koto Baru

Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman dan pasar

283 m


0,4

150.000.000

Kecamatan Koto Baru

Meningkatkan Kualitas Tersedianya Saluran Lingkungan Pembuangan di daerah permukiman Jorong permukiman Harapan Mulya II

188 m


0,4

100.000.000

Kecamatan Tiumang


V - 46 ................


Drainase Jorong Teluk Sikai

Drainase Jorong Taratak

Drainase Jalan Lingkar Jorong Ganting

Plat Dwiker Jorong Sopan Jaya

Plat Dwiker (Kantor Camat) Padang Laweh Jorong Batang Tabek Drainase Jorong Batang Tabek

Drainase Jorong Sopan Jaya

Drainase + Gorong-gorong Jorong Bumi Raya

Drainase Jalan Jorong Moyo Luhur

Plat Dwiker Jorong Muaro Sopan

Plat Dwiker Jorong Batang Tabek

Plat Dwiker Jorong Koto Lamo

Pembangunan Drainase Nagari Tanjung Alam

Pembangunan Drainase Jorong Lubuk Besar

Drainase Jalan Lingkar Jorong Lubuk Beringin

Pembangunan Drainase Jalan Poros Pakan senayan



Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Teluk Sikai Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Taratak Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Ganting Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Sopan Jaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Batang Tabek Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Batang Tabek Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Sopan Jaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Bumi Raya Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Moyo Luhur Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Muaro Sopan Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Batang Tabek Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Koto Lamo Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Nagari Tanjung Alam Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Lubuk Besar Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Lubuk Beringin Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pakan Sinayan


HASIL URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI

URAIAN

TARGET


1.320 m


0,4

700.000.000

Kecamatan Sitiung


943 m


0,4

500.000.000

Kecamatan Sitiung


471 m


0,4

250.000.000

Kecamatan Sitiung


1 Unit


0,4

80.000.000



1 Unit


0,4

80.000.000



113 m


0,4

60.000.000



566 m


0,4

300.000.000



283 m


0,4

150.000.000



566 m


0,4

300.000.000



2 Unit


0,4

300.000.000



1 Unit


0,4

300.000.000



1 Unit


0,4

300.000.000



660 m


0,4

350.000.000



754 m


0,4

400.000.000



471 m


0,4

250.000.000



188 m


0,4

100.000.000


V - 47 ................


Pembangunan Dranase Jr, P.Mainan, Sungai Klukup, Lubuk Lesung dan Jr. Sungai Lembur Dranase Pengendalian Banjir dan Box Cover Jorong Pintu Agung Drainase Jorong Padang Tengah III

Drainase Jorong Padang Tengah II

Drainase Jorong Sungai Sangkir

Drainase Jalan Lingkar Jorong Batang Tabek

Pembangunan Drainase jalan Simpang Rumah Nuan Jorong Sungai Sangkir Drainase Jorong Sungai Kilangan

Pembuatan Drainase Jalan Jorong Bukit Barangan

Pembangunan Drainase dari Tesco ke Sawah Jorong Kubang Panjang Pembangunan Drainase Jalan Jorong Muaro Momong

Pembangunan Gorong-Gorong Jorong Muaro Momong

Pembangunan Drainase dari Tesco ke Sawah Jorong Kubang Panjang Drainase Jalan Jorong Muaro Mou

Pembangunan Gorong-gorong ke Pasir Putih Jr. Sungai Nili

DAM Tebing belakang SDN 13 Pulau Punjung Jr. Simpang pogang



Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Nagari Pulau Mainan Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pintu Agung Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Padang Tengah III Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Padang Tengah II Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Sungai Sangkir Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Batang Tabek Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Sungai Sangkir Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Sungai Kilangan Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Bukit Barangan Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Kubang Panjang Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Muaro Momong Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Muaro Momong Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Kubang Panjang Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Muaro Mou Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Sungai Nili Tersedianya DAM pengaman tebing SDN 13 Pulau Punjung


HASIL URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI

URAIAN

TARGET


1.037 m


0,4

550.000.000



283 m


0,4

150.000.000



188 m


0,4

100.000.000



188 m


0,4

100.000.000



141 m


0,4

75.000.000



742 m


0,4

393.750.000



367 m


0,4

195.000.000



377 m


0,4

200.000.000



735 m


0,4

390.000.000



1.509 m


0,4


283 m


0,4


94 m


0,4


1.509 m


0,4


1.509 m


0,4

800.000.000



50 m


0,4

45.000.000



377 m


0,4

200.000.000


800.000.000


150.000.000 Kecamatan Pulau Punjung

50.000.000


800.000.000


V - 48 ................




URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBN

LOKASI

drainaseJr. Simpang pogang

Tersedianya DAM Tersedianya Saluran pengaman tebing SDN Pembuangan di daerah 13 Pulau Punjung permukiman

377 m


0,4

Drainase Jalan tengah kiri/kanan Jorong Sungai Kambut II

Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Sungai Kambut II Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pasar Pulau Punjung Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Nagari Koto Tinggi Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Balai Tangah Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Kodrat Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Kurnia Selatan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pasar Lama Sungai Rumbai


330 m


0,4

175.000.000


Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah pasar Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman

377 m


0,4

200.000.000


188 m


0,4

100.000.000

Kecamatan Koto Besar


330 m


0,4

175.000.000

Kecamatan Sungai Rumbai


471 m


0,4

250.000.000



754 m


0,4

Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah pasar

377 m


0,4

200.000.000


Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Nagari Sungai Rumbai Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Nagari Sungai Rumbai Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Nagari Kurnia Selatan Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Bukit Jaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Trimulya I Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pinang Makmur Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pinang Makmur Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pinang Jaya


471 m


0,4

250.000.000



471 m


0,4

250.000.000



94 m


0,4

50.000.000



141 m


0,4

75.000.000

Kecamatan Timpeh


141 m


0,4

75.000.000

Kecamatan Timpeh


471 m


0,4

250.000.000

Kecamatan Timpeh


283 m


0,4

150.000.000

Kecamatan Timpeh


566 m


0,4

300.000.000

Kecamatan Timpeh

Drainase utama tengan pasar baru Pulau Punjung Jorong Pulau Punjung Drainase Jalan Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi

Pembangunan Drainase Jorong Balai Tangah

Rabat Beton + Drainase Jorong Kodrat

Drainase Seluruh Jorong Kurnia Selatan

Pembuatan Drainase Jalan Pasar Lama Nagari Sungai Rumbai Pembuatan Drainase Simpang Telkom - Ruko H. Darus Nagari Sungai Rumbai Pembangunan Drainase Jalan Pset Nagari Sungai Rumbai

Pembuatan Polongan 2 Titik Jorong Koto Mulia Nagari Kurnia Selatan Drainase RT 08 Jorong Bukit Jaya

Drainase Jorong Trimulya I

Drainase jalan Poros Jorong Pinang Makmur

Drainase Dsn II Jorong Pinang Makmur

Drainase Jorong Pinang Jaya


200.000.000

APBD PROP


400.000.000 Kecamatan Sungai Rumbai

V - 49 ................


Drainase Jorong Tabek Maju

Drainase Jorong Tabek Jaya

Drainase kantor Wali Jorong Pinang Makmur

Drainase jalan Jorong Tabek Jaya

Drainase puskesmas Jorong Pinang Makmur

1

03 1

1 03 1

03

03

02

Program Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa Serta Jaringan Pengairan Lainnya 02 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Detail Engineering Design ( DED ) Irigasi Kabupaten DED / Data Base inventarisasi irigasi Kabupaten



Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Tabek Maju Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Tabek Jaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pinang Makmur Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Tabek Jaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan permukiman Jorong Pinang Makmur

HASIL

DED Air Gemuruh ( Embung )

DED Batang Sinamar ( Irigasi )

DED Batang Pangian ( Irigasi)

Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik

03

APBD KAB.

LOKASI

APBN


94 m


0,4

50.000.000

Kecamatan Timpeh


566 m


0,4

300.000.000

Kecamatan Timpeh


188 m


0,4

100.000.000

Kecamatan Timpeh


566 m


0,4

300.000.000


377 m


0,4

200.000.000

300.000.000

Kecamatan Timpeh

Kecamatan Timpeh

11.175.000.000

33.000.000.000

74.500.000.000

500.000.000

-

-

-

-

Tersedianya data perencanaan 1 Dok Prc

200.000.000

-

1 Dok Prc

100.000.000

-

1 Dok Prc

100.000.000

-

1 Dok Prc

100.000.000

-

Tersedianya data perencanaan Tersedianya data perencanaan Tersedianya data perencanaan

Perencanaan Pembangunan Normalisasi Saluran Sungai 1 03 1

TARGET

APBD PROP

TARGET

24

URAIAN

SUMBER DANA

URAIAN

800.000.000

02 24 05 DED Batang Timpeh ( Sungai )

DED Batang Nabuan ( Sungai )

DED Batang Siat ( Sungai )

DED Batang Piruko ( Sungai )

DED Batang Momong ( Sungai )

DED Batang Asam ( Sungai )

Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik


Tersedianya data perencanaan

100.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

-

1 Dok Prc Tersedianya data perencanaan 1 Dok Prc Tersedianya data perencanaan 1 Dok Prc Tersedianya data perencanaan 1 Dok Prc Tersedianya data perencanaan 1 Dok Prc Tersedianya data perencanaan 1 Dok Prc

V - 50 ................



DED Batang Plank0 ( Sungai )

DED Batang Nili ( Sungai )

1

03 1

03

02

24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ampang Ranah (Sungai Dareh) 15 Ha

Sei. Jernih / Macang (Sei. Kilangan) 25 Ha

Ampang Kamang (Sei. Kilangan) 25 Ha

Bugah Kecil (Banai) 72 Ha

Timbulun Buyieh (Banai) 30 Ha

Lubuk Talaok (Banai) 25 Ha

Batang Siraho (Siraho) 50 Ha

Batang Manggih (Banai) 20 Ha


URAIAN

Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik Tersedianya Design, untuk pelaksanaan Fisik


Jaringan Irigasi yang rusak Meningkatkan fungsi jarigan irigasi

Tersedianya sarana irigasi yang optimal Lancarnya suplay air ke petak sawah

HASIL TARGET


24 pkt 200 M

Meningkatkan fungsi jarigan irigasi

Lancarnya suplay air ke petak sawah

250 M



150 M



300 M



350 M



250 M



500 M



300 M


200 M

Rawang Laweh (Timpeh) 457 Ha



270 M

Sungai Ngalau (Timpeh) 50 Ha

Batang Timpeh Usau (Timpeh) 200 Ha

Sei. Ambacang (Timpeh) 40 ha

Sei. Durian (Siluluk) 45 Ha

Air Gemuruh (Siguntur) 60 Ha

Sei. Koto tuo (Koto Tuo) 35 Ha



150 M



150 M



150 M



350 M



300 M



500 M



300 M



APBD KAB.

APBD PROP

LOKASI

APBN

100.000.000

-

100.000.000

-

1 Dok Prc


Sarana Baru ( Timpeh) 58 Ha

SUMBER DANA TARGET

1 Dok Prc

Sungai Talang/Mudik Singgolan (Amp. Kuranji Silago) 35 Ha

Sei. Pinang I (Timpeh) 102 Ha

URAIAN


200 M

Menguatnya fungsi jaringan irigasi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi

0,8

5.075.000.000

-

-

200.000.000

Timpeh

100% -

-

250.000.000

Sei. Kilangan

100% -

-

150.000.000

Sei. Kilangan

100% -

-

300.000.000

Banai

100% -

-

350.000.000

Banai

100% -

-

-

-

250.000.000

Banai

100% 500.000.000

Siraho

100% -

-

-

-

300.000.000

Banai

100% 200.000.000

Silago

100% -

-

-

-

275.000.000

Timpeh

100% 150.000.000

Timpeh

100% -

-

-

-

150.000.000

Timpeh

100% 150.000.000

Timpeh

100% -

-

350.000.000

Timpeh

100% -

-

-

-

300.000.000

Timpeh

100% 500.000.000

Siluluk

100% -

-

-

-

300.000.000

Siguntur

100% 200.000.000

Koto Tuo

100% -

-

V - 51 ................


Sei. Bungin

1

03 1

03

02

24 14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai



TARGET



200 M

Sungai

Terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan normalisasi saluran sungai Terpeliharanya keamanan bantaran alur tebing sungai

11 Pkt

Batang Hari Sungai Dareh terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai Pengendalian banjir Sungai batang Hari Pulai

terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai

Sungai batang Mimpi Sikabau terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai Sungai Palangko - Piruko (Sit. V Bukit Mindawa)

terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai

Sungai Batang Timpeh terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai Sungai Nabuan (Abai Siat) terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai Sungai Batang Jujuhan (Sinamar)

Sungai batang Momong Nag. Silago Lubuk karak

Sungai Batang Siat (Lubuk Harto, Koto Salak)

Sungai Batang Sabilah (Lubuk Karak)

Batang Pangean (kampung Surau)

HASIL

URAIAN

terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai


1 Sungai

Terpeliharanya keamanan bantaran alur tebing sungai

1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai


1 Sungai

URAIAN

Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Tebing sungai tidak lagi tergerus oleh banjir

Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir

SUMBER DANA TARGET

APBD PROP

APBD KAB.

LOKASI

APBN

200.000.000

Koto Besar

100%

1

2.500.000.000

33.000.000.000

74.500.000.000

-

1.000.000.000

10.000.000.000

Sei Dareh

-

1.000.000.000

5.000.000.000

Pulai

500.000.000

1.000.000.000

-

-

1.000.000.000

7.500.000.000

Koto Baru

-

1.000.000.000

15.000.000.000

Timpeh

400.000.000

1.000.000.000

10.000.000.000

Abai Siat

400.000.000

10.000.000.000

-

Sinamar

500.000.000

10.000.000.000

-

Lubuk Karak

400.000.000

2.000.000.000

10.000.000.000

Koto Salak

300.000.000

1.000.000.000

8.000.000.000

Lubuk Karak

-

1.000.000.000

5.000.000.000

Kampung Surau

100%

100%

Sikabau

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

V - 52 ................


Sungai Batang Nili (Kamp. Surau)

Sungai Batang Mimpi (Gunung Medan)

Pembangunan Sarana Air Baku Lubuk Bulang 1

03 1

03

02

24 18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sei. Sawahan (Timpeh) 30 Ha

Empang Samsi (Beringin sakti) 32 Ha Ranah Tabek (Trimulya Timpeh) 85 Ha Batang Mimpi (Sungai Dareh) 295 Ha Sei. Kamang Mani

Sei. Lubuk Agung (Koto Tuo) 65 Ha Bawah Koto (Sei. Dareh) 17 Ha

Sawah Dangkek / Sei. Tolu (Sei. Lansek) 120 Ha Sei. Murai (Sitiung) 35 ha

Sijawi - jawi (Siguntur) 112 Ha

rawang Tikuluk Tingga (Sitiung) 52 Ha Tarok Jaya (Seberang Piruko) 12 ha Suka Tani (Sialang Gaung) 15 Ha Telaga Biru (Koto Ranah) 25 ha

Sungai lamak (Lubuk Bulang) 102 Ha Anak Timpeh Usau (Beringin Sakti) 65 Ha



terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai terjaminnya keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai Persediaan sumber air baku Jaringan Irigasi yang rusak Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi


URAIAN

HASIL TARGET


1 Sungai


1 Sungai

Terbangunnya sumber air baku Tersedianya sarana irigasi yang optimal Lancarnya suplay air ke petak sawah

URAIAN

Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir Meningkatkan keamanan tebing sungai/ Pengendalian Banjir

1 unit

Terbangunnya sumber air baku

24 pkt

Menguatnya fungsi jaringan irigasi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi

150 M


150 M


100 M


200 M


100 M


150 M


100 M


100 M


100 M


150 M


150 M


150 M


100 M


200 M


200 M


100 M

SUMBER DANA TARGET

APBD PROP

APBD KAB.

LOKASI

APBN

-

1.000.000.000

-

Kampung Surau

-

1.000.000.000

-

Gunung Medan

1.000.000.000

4.000.000.000

100%

100%

100% 0,8

2.300.000.000

-

Lubuk Bulang

-

150.000.000

Timpeh

100% -

-

150.000.000

Timpeh

100% -

-

-

-

100.000.000

Timpeh

100% 200.000.000

Sei. Dareh

100% -

-

-

-

100.000.000

Sei. Dareh

100% 150.000.000

Sitiung

100% -

-

-

-

100.000.000

Sei. Dareh

100% 100.000.000

Pulau Punjung

100% -

-

100.000.000

Sitiung

100% -

-

150.000.000

Siguntur

100% -

-

150.000.000

Sitiung

100% -

-

-

-

150.000.000

Koto Baru

100% 100.000.000

Pulau Punjung

100% -

-

-

-

200.000.000

Pulau Punjung

100% 200.000.000

Pulau Punjung

100% -

-

-

-

100.000.000

Timpeh

100%

V - 53 ................


Sawah Baru (Timpeh) 35 Ha

1 03 1

03

1 03 1

03

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 02 26 01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Kegiatan Embung Embung Koto Padang

1

03 1

03

02

1

03 1

03

02

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 27 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Air Bersih

Pembangunan Jaringan SPAM Sungai Duo

Optimalisasi Jaringan SPAM WTP Koto Besar

Pembangunan Jaringan SPAM Batang Mimpi

Pembangunan SPAM IKK Koto Baru

03

02

27 20 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi + penunjang)

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

1 03 1 1 03 1

03 03

Terpeliharanya tingkat kefungsian Jaringan Irigasi

HASIL

URAIAN

TARGET


100 M

URAIAN

Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi

SUMBER DANA TARGET

Terjaminan penyimpanan air dalam waduk Terjaminan penyimpanan air dalam waduk

Tersedianya cadangan air

02 28 Program Pengendalian Banjir 02 28 12 Kajian UKL/UPL Pengendalian Banjir Batang Timpeh Kab. Dharmasraya

Terpenuhinya Terlaksananya kebutuhan air bersih pembangunan sarana masyarakat perdesaan air bersih di lokasi sasaran Terpenuhinya Terlaksananya kebutuhan air bersih pembangunan sarana masyarakat perdesaan air bersih di lokasi sasaran Terpenuhinya Terlaksananya kebutuhan air bersih pembangunan sarana masyarakat perdesaan air bersih di lokasi sasaran Terpenuhinya Terlaksananya kebutuhan air bersih pembangunan sarana masyarakat perdesaan air bersih di lokasi sasaran Terpenuhinya Terlaksananya kebutuhan air bersih pembangunan sarana masyarakat perdesaan air bersih di lokasi sasaran Terpenuhinya Terlaksananya kebutuhan air bersih pembangunan sarana masyarakat perdesaan air bersih di lokasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sanitasi masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan sanitasi masyarakat

-

1.200.000.000

4.000.000.000

8.000.000.000

1.200.000.000

4.000.000.000

8.000.000.000


-

Koto Baru 600.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000 Sei. Dareh

600.000.000

-

4.000.000.000

3.700.000.000

250.000.000

10.000.000.000

2.700.000.000

250.000.000

10.000.000.000

1 paket

Tersedianya sarana air bersih masyarakat

1 unit

1 paket


1 unit

500.000.000

sungai Limau

1 paket


1 unit

200.000.000

Sitiung

1 paket


1 unit

1.000.000.000

1 paket


1 unit

1 paket


1 unit

Terlaksananya Program …. Lokasi Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tersedianya sanitasi 1 Paket yang layak bagi masyarakat


Timpeh -

Meningkatkan Sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat

Padang Hilalang

Koto Besar

1.000.000.000

Koto Baru

10.000.000.000

1.000.000.000

1

Pulau Punjung

250.000.000

-

1.000.000.000


LOKASI

APBN

100.000.000

Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi Meningkatkan hasil produksi pertanian / Padi

Tersedianya cadangan air

APBD PROP

APBD KAB.

100%

27

Pembangunan Sarana Sumber Air Bersih Nagari Sungai Limau

03 1


02 26

Embung KotoRanah

1


-

-

600.000.000 600.000.000

-

1 Dok Prc

V - 54 ................


1

03 1

03

02

1

03 1

03

02

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan



URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

30

Kawasan permukiman perdesaan

Pembangunan Rigit Beton

Tersedianya infrastruktur pedesaan

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Terbangunnya jalan lingkungan

Rigit Beton dari lintas menuju Koto Balai


Tersedianya jalan lingkungan

300 M

Rigit Beton Jalan Samping Irigasi



1 Km

Pembangunan Jalan Rigit Beton ke Tambulun Ibai



2 Km

Pembangunan Jalan Rigit Beton



5 km

Pembangunan Rigit Beton



Rigid Beton Jalan Kantor KUA Tiumang



Rigit Beton



Rigit Beton Jalan Ke Makam



Rigit Beton



5 Km

Lanjutan Rigit Beton Lilisan Koto



120 M

Rigit Beton jalan menuju Ponton Jr Siguntur II



1 Km

Rabat Beton



2 Km

Rigit Beton



1.2 km

Rigit Beton



800 m

Rigit Beton Nagari Tanjung Alam



600 m

Rigit Beton Jalan Lubuk Baru ke Batu Kangkung



4 Km

Rigit Beton Jalan ke Kantor Wali Nagari Lubuk Besar



5 x 4 Km

Rigit Beton Jorong Sungai Papo Nagari Alahan Nan Tigo



4 x 3 Km


Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan 100 M

Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

6.782.000.000

150.000.000

5.587.000.000

6.782.000.000

150.000.000

5.587.000.000

LOKASI

100%

60.000.000

Sialang Gaung

100%

50.000.000

Jor. Koto Lintas

100%

150.000.000

Koto Baru

Lubuk Mansagu

11 kec

Sei Kalang I

Koto Lamo

Harapan Mulya I

Koto Hilalang II

100%

750.000.000

100%

35.000.000

100%

Piruko Selatan

315.000.000

Koto

Siluluk

150.000.000

135.000.000

Sopan Jaya

100%

15.000.000

100%

350.000.000

Jati Makmur

100%

350.000.000

Titian Akau

100%

35.000.000

315.000.000

100%

40.000.000

360.000.000 Lubuk Baru-Batu Kangkung

100%

35.000.000

315.000.000

100%

25.000.000

225.000.000

V - 55 ................




URAIAN

HASIL TARGET

Pembangunan Rigit Beton Nagari Pulau Mainan



4 Km

Rabat Beton Jalan



3 Km

Rigid Beton Jalan Sungai Kambut Bawah



1000 m

Rigid beton jalan Tj.Limau Pulau Punjung



280 m

Rigid Beton Jalan Jorong



1000 m

Rigid Beton jalan Baru



1.200 m

Rigid Beton Jalan Lingkar



1.200 m

Rigid Beton belakang Prabu bangunan ke jalan Baru



800 m

Rigid Beton dari Jln.belakang Wisma Agung ke rumah Ijus



900 m

Rigid Beton Jln.Ranah ke arah Koto Gadang



Rigit Beton Jalan Lingkar Jorong Balai Timur



1.1 Km

Rigit Beton Jalan Lingkar tepi Koto Mudik



1.5 Km

Rigit Beton Jln Musholla Nurul Jannah



150 m

Rigit Beton Jalan Pasar Lama



200 m

Pembangunan Rigit Beton Jalan Samping Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai Rabat Beton Jorong Hidayah



60 m



800 m

Rigit beton jln. Poros RT 05



1200 M

Cor Beton Jln. RT 13



350 M

Rigit beton



3 Km

Rigit beton jalan lingkar Trimulya II



800 M

Rigit beton menuju Kuburan



600 M


URAIAN

Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI

100%

705.000.000

100%

-

100%

297.000.000

Jr.Koto Lamo

100%

150.000.000

Jr.Pulau Punjung

100%

297.000.000

Jr.Koto Lamo

100%

900.000.000

Jt.Tabek Pematang

100%

500.000.000

Jr.Parit Tarajak

100%

300.000.000

Jr.Lambau

100%

3.000.000

100%

30.000.000

100%

15.000.000

100%

200.000.000

100%

50.000.000

100%

200.000.000

100%

15.000.000

135.000.000

100%

15.000.000

135.000.000

100%

20.000.000

180.000.000

Bangun argo

100%

10.000.000

90.000.000

Bukit Tujuh

100%

20.000.000

180.000.000

Trimulya I

100%

200.000.000

Trimulya II

100%

50.000.000

Trimulya III

27.000.000

Jr.Lambau

Jr.Ranah

135.000.000

V - 56 ................


1 1

08 08 1

03

02

07 08 1

03

02

03

02

1

08 1

03

02

URAIAN

HASIL TARGET



1 Km

Rigit Beton



1 Km

Rigit Beton Panyubarangan



1 Km

Rigit beton Jalan tembus jalur mati



1800 M

Rigit beton



200 M

Rigit beton



1000 M

Rigit beton



2500 M

Rigit beton Dsn I, II dan III



3000 M

Jalan lingkar ( Rigit Beton )



1000 M

rigit beton jalan lingkar dusun I



1000 M

rigit beton dusun I, II, III



300 M

Pembangunan Rabat Beton Jorong Rahmad dan Jorong Hidayah



2 Km

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

URAIAN

Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan Tersedianya jalan lingkungan poros perdesaan

SUMBER DANA TARGET

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 24 05 Penataan RTH

Kawasan Permukiman dan pasar

Tersedianya Pagar Pembatas di TPA Ragusa Tersedianya Tanah Timbunan pelapis sampah TPA Ragusa Tersedianya Dokumen Master Plan Persampahan di Kabupaten Dharmasraya

Terlaksananya Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA Pagar Pembatas Pengaman di Kawasan TPA Terlaksananya penimbunan TPA (sanitary landfill) Dokumen Master Plan Persampahan

Sukajadi

100%

25.000.000

225.000.000

Sukajadi

100%

25.000.000

225.000.000

Panyubarangan

100%

300.000.000

100%

15.000.000

135.000.000

Tabek Maju

100%

25.000.000

225.000.000

Pinang Makmur

100%

30.000.000

270.000.000

Pinang Jaya

100%

100.000.000

900.000.000

Tabek Jaya

100%

30.000.000

270.000.000

Pinang Jaya

100%

30.000.000

270.000.000

Pinang jaya

100%

300.000.000


3.000.000.000 -

-

600.000.000

-

-

Pagar Kawat sepanjang 320 M' menjadi 250 M'

0,6

250.000.000

1 Paket

Terkelolanya Timbunan Persampahan

0,6

50.000.000

1

300.000.000

1

Sungai Rumbai

3.350.000.000 600.000.000

200 M'

Terlaksananya Penataan RTH

Tabek Jaya

250.000.000

0,7

1 paket

sei bulian

100%

Terkelolanya Timbunan Persampahan

1 Buah Dokumen

LOKASI

APBN

270.000.000

19 unit

1 Dok

APBD PROP

30.000.000

24

Tersebar di beberapa Penyediaan RTH Yang kecamatan Memadai

APBD KAB.

100%

15

Pengadaan tanah timbunan pelapis sampah TPA (sanitary landfill) Penyusunan masterplan persampahan Kab. Dharmasraya

08 1


Rigit beton Suka jadi

Lanjutan Pembangunan Pagar TPA Sitiung V Ragusa

1


2.750.000.000

3.000.000.000

-

2.750.000.000

3.000.000.000

-

V - 57 ................


03

02

HASIL TARGET

Tersedianya Sarana dan Prasarana pemeliharaan taman Tersedianya Ruang Terbuka Hijau

Pembangunan Landscape RSUD

Tersedianya RTH di Kawasan RSUD Tersedianya RTH di Kawasan Rumah Dinas Bupati Tersedianya RTH di Kawasan Kantor Bupati

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Tersedianya Ruang Terbuka Hijau

1 Paket

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau

1 Unit

LOKASI


Terlaksanya pembangunan RTH Terlaksanya pembangunan RTH

1

-

1

1.000.000.000

Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung

1 Paket

Terlaksanya pembangunan RTH

1

500.000.000


Terlaksanya pembangunan RTH Terlaksanya pembangunan Gapura

1

-

1

-

Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan IX Koto

1 Paket

Pembangunan RTH Koto Padang

Tersedianya RTH di kawasan dimaksud Tersedianya RTH di kawasan dimaksud Tersedianya RTH di kawasan dimaksud Tersedianya Trotoar Pejalan Kaki di Nagari Alahan Nan Tigo

Tersedianya Taman

1 Paket

Tersedianya Taman

1 Paket

Tersedianya Taman

1 Paket

Tersedianya Trotoar Pejalan Kaki

1 Paket

1 Paket

Terlaksanya pembangunan RTH Terlaksanya pembangunan RTH Terlaksanya pembangunan RTH Terlaksanya pembangunan trotoar pejalan kaki

Terlaksananya Bedah Rumah JUMLAH


APBN

1.000.000.000

1 Paket

0,75

APBD PROP

APBD KAB.

1

1 Paket

Terlaksananya pemeliharaan RTH di Kab. Dharmasraya Terlaksanya pembangunan RTH

SUMBER DANA TARGET


Tersedianya RTH di Tersedianya Ruang Kawasan Jalan Utama Terbuka Hijau Tersedianya Gapura Tersedianya Gapura Kecamatan di Kawasan Kecamatan IX Koto

BIDANG PERUMAHAN 15 03 Bedah Rumah

URAIAN

250.000.000

Pembangunan Median Jalan Utama Depan Kantor Bupati Pembangunan Gapura Kecamatan IX Koto

Pembangunan RTH Simpang Silago Pembangunan RTH Pasar Lama Pulau Punjung Pembangunan Trotoar Pendakian Jalan Sei Papo Nagari Alahan Nan Tigo

1

URAIAN

Terpeliharanya RTH di Kabupaten Dharmasraya Tersedianya RTH di Kawasan Kantor DPRD

Lanjutan Pagar Kantor Bupati

0 0


Pengadaan Mobil Pick-Up Operasional Penyiraman dan Perawatan Taman Pembangunan Landscape Kantor DPRD

Pembangunan Landscape Rumah Dinas Bupati

1 1


1

1.000.000.000

Koto Padang

1.000.000.000

Pulau Punjung

1.000.000.000

Pulau Punjung

-


50.000.000 50.000.000

-

1.000.000.000 1.000.000.000

241.053.361.438

435.150.000.000

436.327.000.000

V - 58 ................

SKPD

:

1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KELUARAN

SUMBER DANA

HASIL

0

00 1

01

01

01


850.000.000

0

00 1

01

01

02


785.000.000

0

00 1

02

02

03


0

00 1

02

02

03 05 Pengadaian Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu

0

00 1

01

01

05

1

03

1

03 1

06

01

25

1

03 1

06

01

1

04

1 1

04 1 04 1

06 06

01 01

BIDANG PERUMAHAN 15 Program Pengembangan Perumahan 15 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1

05

1 1

05 1 05 1

06 06

01 01

BIDANG PENATAAN RUANG 15 Program Perencanaan Tata Ruang 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1

05 1

06

01

15 10 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

1

05 1

06

01

15 16 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR

15.750.000 Karyawan Bappeda

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

35 stel

Terlaksananya keseragaman pakaian


100%

LOKASI 12

-

-

Bappeda

15.750.000

Bappeda

50.100.000

104.230.000

BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 25 05 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air

104.230.000 Koordinasi TKK PAMSIMAS

Pelaksanaan Program PAMSIMAS

-

104.230.000

91.410.000 Dokumen Laporan Pelaksanaan dan Data serta Informasi Penanganan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berkurangnya jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2209 unit

-

91.410.000 91.410.000

-

3.025.000.000 975.000.000 800.000.000

-

-

-

Tersedianya rencana terperinci 2 dok kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Dharmasraya

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan materi teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Koto Baru dengan peta skala1:5000

Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya

Terlaksananya Koordinasi 1 tahun BKPRD Kabupaten dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Dharmasraya

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan materi teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Koto Baru dengan peta skala 1 : 5000

75.000.000

Kawasan Pulau Punjung

Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung

Terwujudnya Perda yang mengatur tentang RDTR dan peraturan zonasi

Perda RDTR dan Zoning Regulation kawasan Pulau Punjung

100.000.000

Kawasan Pulau Punjung


1 perda

Kawasan Koto Baru

V - 59 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1 1

05 1 05 1

06 06

01 01

16 Program Pemanfataan Ruang 16 05 Survey dan Pemetaan

1

05 1

06

01

16 10 Pengadaan Peta Citra Satelit

1

06

1

06 1

06

01

15

1

06 1

06

01

15 06 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

06 1

06

01

19

1

06 1

06

01

19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

1

06 1

06

01

21

1

06 1

06

01

1

06 1

06

01


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

URAIAN

Kawasan Perumahan Terpetakannya kondisi dan 1 dok dan Permukiman data perumahan dan permukiman yang relevan dan signifikan

Tersedianya data dasar yang relevan dan up to date dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman

Kawasan Perumahan Data dan informasi geospatial dan Permukiman dasar dan tematik

Tersedianya peta digital seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya

1 paket

21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

penyusunan database perencanaan pembangunan

1 dok

untuk mengukur indikator 1 tahun kinerja pemerintah daerah

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Buku Putih 1 dokumen dan Buku Strategi Sanitasi Perkotaan 1 Dokumen

Meningkatnya ketersediaan informasi dan data pembangunan sanitasi pemukiman 76%

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

83.020.000

1 dok 150.000.000 1 paket

1

06 1

06

01

21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1

06 1

06

01

21 10 Penetapan RKPD

Dokumen RKPD

1

06 1

06

01

21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah Studi tingkat kepusan masyarakat terhadap pembangunan daerah

1

06 1

06

01

21 14 Evaluasi RPJMD 2010-2015

1

06 1

06

01

21 15 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)


-

350.000.000

21 07 Penetapan RPJMD 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD

21 16 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah

LOKASI

APBN

1.500.000.000

1.280.000.000 Penyusunan Rancangan RPJMD kabupaten Dharmasraya Tahun 20152020 terlaksananya Konsultasi publik, Forum SKPD dan Musrenbang RPJMD Prose penetapan perda Dokumen RKPD Tahun 2015

01 01

01

-

83.020.000

06 06

06

APBD PROP

2.050.000.000 550.000.000

200.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD

APBD KAB.

2.368.020.000

06 1 06 1

06 1

TARGET

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/ Informasi

1 1

1

SUMBER DANA

HASIL TARGET

1 Perda Draf RKPD Tahun 2015

mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan daerah

60.000.000 180.000.000 150.000.000

15.000.000 150.000.000

50.000.000

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2010-2015

-

Penyusunan LKPJ Bupati periode 2010-2015

1 dok

pelatihan penyusunan dokumen perencanaan

seluruh SKPD

175.000.000

V - 60 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

SUMBER DANA

HASIL TARGET

URAIAN

22

TARGET

APBD KAB.

1

06 1

06

01

1

06 1

06

01

1

06 1

06

01

22 05 Penyusunan Tabel Input Output Daerah

1

06 1

06

01

22 10 Penyusunan Produk Unggulan Daerah

1

06 1

06

01

22 11 Fasilitasi RAD-PG

1 1

06 1 06 1

06 06

01 01

23 Program Perencanaan Sosial Budaya 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1

06 1

06

01

23 05 Penyusunan Buku Evaluasi Pencapaian Millenium Development Goals (MDG's)

Tersedianya buku Evaluasi Pencapaian MDG's

1 dok

75.000.000

1

06 1

06

01

23 06 Evaluasi SPKD 2010-2015

Tersedianya dokumen SPKD

1 dok

150.000.000

1

20

1

20 1

06

01

1

20 1

06

01

1

23

1

23 1

06

01

1

23 1

06

01

1

06 1

06

01

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 18 Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 18 06 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah

380.000.000

-

450.000.000

-

-

450.000.000

-

-

105.000.000

-

-

105.000.000

-

-

50.000.000

Tersedianya dokumen tabel input output Kabupaten Dharmasraya Terlaksananya penyusunan produk unggulan daerah berdasarkan kearifan lokal

1 dok

Tersedianya informasi data dasar perekonomian daerah

165.000.000

terfasilitasi Tim RAD-PG

1 tahun

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Koordinasi Percepatan Pencapaian Milenium Developmnet Goals (MDGs), Koordinasi Percepatan Ketertinggalan Daerah

65.000.000

100.000.000

Sinkronisasi program dan kegiatan lingkup sosial budaya

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 2015 serta KUA & PPAS 2016

Dokumen KUA & PPAS

15

425.000.000 200.000.000

450.000.000

50.000.000 Terlaksananya penyusunan dan analisa ICOR dan GINI Rasio 2010-2014

JUMLAH


-

Peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi bidang ekonomi

BIDANG STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 15 05 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) 22 11 Penyusunan ICOR dn GINI Rasio

-

1 tahun

LOKASI

APBN

-

Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang perencanaan ekonomi

1 dok

APBD PROP

2 dok

55.000.000

7.844.510.000

-

-

V - 61 ................

SKPD

:

1.07.02. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMONUKASI, INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

0

00 1

01

01

01


0

00 1

01

01

02


0

00 1

07

02

05

0

00 1

07

02

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

1 1

07 07 1

07

02

15

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

1

KELUARAN

NO REKENING

07 1

07

02

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

HASIL

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

5

6

7

8

9

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 16 01 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

LOKASI

APBN

12

11

1.007.628.030

157.248.000

50.000.000

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

BIDANG PERHUBUNGAN Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 15 10 Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu


-

50.000.000

Tersedianya pelataran parkir Terlaksananya terpadu pada kawasan pembangunan areal parkir pasar di Kabupaten Dharmasraya

3 unit

Tertatanya areal parkir pada kawasan pasar di Kabupaten Dharmasraya

25%

-

-

2.415.000.000

-

4.500.000.000

375.000.000

-

Kec sitiungkec sungai rumbai-kec IX Koto

375.000.000

16

100.000.000 Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominfo Parbud

Terpeliharanya peralatan pengujian kendaraan bermotor

Berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas

Terlaksananya penyuluhan 40 orang Adanya pemahaman para bagi para juru mudi angkutan juru mudi tentang tugas umum dan tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang

20%

50.000.000

17 05 Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan/ pengamanan jalan raya saat hari besar

Terlaksananya pengamanan 1 paket/ 5 Terjaganya keamanan jalan raya pada hari hari pos dan kenyamanan bagi besar dan insidentil/ poskotis pengguna jalan raya hari hari besar

85%

150.000.000

17 09 Optimalisasi pelayanan lalu lintas pada seluruh jaringan jalan yang ada 17 14 Sosialisasi Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya

Meningkatnya ketertiban angkutan umum di kabupaten Dharmasraya Meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi pelajar SLTA/Sederajat di kabupaten Dharmasraya

Terlaksananya pengawasan angkutan umum di jalan raya

30%

195.000.000

Meningkatkan pemahaman pelajar (SMA/Sederajat)di kabupaten Dharmasraya

70 orang Meningkatnya pemahaman para pelajar (SMA/Sederajat) tentang tata tertib berlalu lintas di jalan raya

40%

45.000.000

17 15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Motivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi

Meningkatkan pengetahuan sopir

30 orang Meningkatkan pengetahuan sopir angkutan umum

40%

50.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 17 01 Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1 unit

Optimalisasi peralatan pengujian kendaraan bermotor yang siap pakai pada UPKB

80%


Kab.Dharmasr aya

100.000.000

590.000.000

Terciptanya ketertiban umum di jalan raya

-

-

17

48 kali

-

-

-

0

Kabupaten Dharmasraya -


V - 62 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

Tersedianya pelataran parkir Terlaksananya terpadu pada kawasan Pembangunan areal parkir pasar di kabupaten dharmasraya

HASIL TARGET 3 unit

URAIAN Tertatanya areal parkir di kawasan pasar di kabupaten Dharmasraya

TARGET 25%


APBD KAB.

LOKASI

APBN

1

07 1

07

02

17 18 Pelayanan Pengalihan Disiplin Satuan tugas Pengawasan Jalan Raya

1

07 1

07

02

18

1

07 1

07

02

18 01 Pembangunan Gedung Terminal

Tersedianya terminal bus di Lahan siap bangun untuk Kabupaten Dharmasraya terminal

5 Ha

Tersedia nya lahan siap bangun untuk terminal bus dalam rangka pelayanan transportasi darat

15%

1

07 1

07

02

18 05 Pengadaan Mobil Derek

Tersedianya alat pelayanan Tersedianya mobil derek di terhadap Pengguna Jasa Kabupaten Dharmasraya Jalan Raya

1 unit

Meningkatnya pelayanan terhadap pengguna jasa di jalan raya

20%

100.000.000

1.000.000.000 Kab. Dharmasraya

1

07 1

07

02

18 06 Pengadaan Moda Angkutan Darat Anak Sekolah /Bus Sekolah

Tersedianya angkutan pelajar di Kabupaten Dharmasraya

Tersedianya Bus Sekolah

3 unit

Meningkatnya aksesibiltas transportasi bagi pelajar

30%

160.000.000

1.600.000.000 Kab. Dharmasraya

1

07 1

07

02

18 08 Pengadaan ponton penyeberangan angkutan Sungai dan Dermaga

Tersedianya angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Dharmasraya

adanya fasilitas transportasi penyeberangan sungai bagi masyarakat

Lancarnya akses transportasi Sungai Batanghari bagi masyarakat

65%

90.000.000

900.000.000 Siluluk dan Tiumang Siluluk dan Tiumang Siluluk dan Tiumang

1

07 1

07

02

19

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

1

07 1

07

1

07 1

07

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 19 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

850.000.000

2 Paket

500.000.000

250.000.000

-

3.500.000.000

0

-

Kab. Dharmasraya

1.000.000.000

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten Dharmasraya

Pengadaan dan 50 unit Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas yang cukup sebagaipedoman bagi pengguna jasa angkutan jalan

75%

50.000.000

500.000.000 11 Kecamatan

19 02 Pengadaan marka jalan

Tersedianya Marka Jalan Strategis Kabupaten Dharmasraya

Terlaksananya pembuatan marka jalan

Tersedianya marka jalan yang cukup sebagai pedoman bagi pengguna jasa angkutan jalan

30%

150.000.000

- kecamatan Pulau Punjung

02

19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan

Meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada kawasan yang rawan kecelakaan

Terlaksananya pembuatan pagar pengaman jalan

02

21

1

07 1

07

02

1

07 1

07

02

Program Rahabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas 21 01 Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh

21 02 Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.

2,5 Km'

300 M'

Tersedianya pagar pengaman jalan di tempat yang rawan kecelakaan lalu lintas

40%

250.000.000 Terpeliharanya Traffic Light yang ada di Kabupaten Dharmasraya

Terlaksananya pemeliharaan traffic light

terpeliharanya rambu-rambu terlaksananya pemeliharaan lalu lintas di kabupaten rutin rambu-rambu lalu lintas dharmasraya


500.000.000 Kabupaten Dharmasraya

50.000.000

-

-

5 unit

Meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan di persimpangan jalan raya yang ada di Kabupaten Dharmasraya

70%

200.000.000

- Kec sungai rumbai-kec Koto barukecamatan pulau punjungKec sitiung

1 paket

Meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan di Kabupaten Dharmasraya

80%

50.000.000

- 11 Kecamatan

V - 63 ................

NO REKENING

1

25

1

25 1

07

02

PROGRAM / KEGIATAN

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

25 1

07

02

1

25 1

07

02

15 21 Pembuatan website berbasis database

1

25 1

07

02

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 17 03 Pelatihan SDM bidang infrastruktur, komunikasi dan informasi (bagi masyarakat dan sekolah)

1

25 1

07

02

1

25 1

07

02

17 05 Sosialisasi dan penerapan open source soft ware

1

25 1

07

02

20

25 1

07

02

20 01 Peningkatan Kemampuan Database Sistem Informasi

1

25 1

07

02

21

07

02

URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

TARGET

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi informasi/tokoh masyarakat nagari

Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya komunikasi dan informasi tokoh masyarakat nagari

Tersedianya Website Pemda Dharmasraya

Terlaksananya pembuatan website dharmasraya

104 Orang meningkatnya pemahaman masyarakat nagari tentang perlunya tekhnologi komunikasi dan informasi/meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi

APBD KAB.


LOKASI

APBN

400.000.000

-

-

200.000.000

-

-

2 Paket

Meningkatnya ketersediaan media komunikasi dan Informasi antara pemerintah daerah masyarakat

30%

50.000.000

75%

150.000.000

100.000.000 Program Fasilitasi Meningkatnya pengetahuan Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM Bidang pelajar dalam menggunakan untuk siswa dalam Komunikasi dan Informasi perangkat lunak yang legal memahami penggunaan dan gratis ( LINUX ) perangkat lunak (LINUX) Meningkatnya pengetahuan Terlaksananya sosialisasi Aparatur Pemerintah dalam dan Penerapan Free Open penerapan sistem dan Source Software operasi aplikasi legal

80 Orang Meningkatnya kemampuan siswa dalam penggunaan perangkat LINUX

30%

50.000.000

60 Orang Meningkatnya kemampuan aparatur pemda dalam penerapan sistem operasi dan aplikasi legal

30%

50.000.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Publik

1

25 1


15

1

1


50.000.000 Ketersediaan data pokok daerah pada website dharmasraya

Terlaksananya pelayanan server dan entri data dalam rangka operasional website

3 Orang

Tersedianya data pokok daerah pada Website Dharmasraya

85%

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informasi

21 03 Pengadaan SMS Gateway Pengadaun Masyarakat


Terlaksananya pengadaan perangkat sms gateway

1 Pkt

Tersedianya perangkat sms gateway pengaduan masyarakat di Kab.Dharmasraya

85%

-

-

-

-

50.000.000

50.000.000 Penyediaan perangkat sms gateway


50.000.000


-


V - 64 ................

NO REKENING 1 1

17 17 1

07

02

PROGRAM / KEGIATAN

15

BIDANG KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Pembangunan Balai- Balai Adat dan Rehab Rumah Gadang Kecamatan Sitiung Pelatihan Adat Istiadat Minangkabau, Ninik Mamak, dan Kesenian Anak Nagari Pengadaan alat Kesenian Gamelan, Alat Orkes, Rebana, dan Kesenian Kuda Lumping Pengadaan Pakaian Adat, Seni Karawitan, Reog dan Randai



URAIAN

Terfasilitasinya Balai Adat dan Rumah Gadang Kaum

HASIL TARGET

Fasilitasi Balai Adat dan terehabnya Rumah Gadang Kaum Mencerdaskan Para Pelaku Meningkatkan SDM Adat, Ninik Mamak dan Anak Nagari Terfasilitasinya Alat Fasilitasi Alat Kesenian Kesenian

9 Paket

Terfasilitasinya Pakaian Adat Tradisional Daerah

4 Paket

Fasilitasi Pakaian Adat

5 Paket

5 Paket

URAIAN

TARGET

SUMBER DANA APBD PROP 11.154.500.000 8.019.500.000 -

APBD KAB.

Adanya Pembangunan dan Rehab Balai Adat dan Rumah Gadang Meningkatnya SDM

100%

750.000.000

100%

149.500.000

Adanya Alat Kesenian yg dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan Adanya Pakaian Adat yang dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan

100%

420.000.000

100%

425.000.000

Renovasi Rumah Adat Kec. Sitiung

Terenovasinya Rumah Adat Terlaksananya Renovasi Rumah Adat

1 Paket

Terciptanya Pembaharuan terhadap Rumah Adat

100%

700.000.000

Pemugaran Pagar Makam

Terciptanya Pemugaran Pagar

Terlaksanaya Pemugaran Pagar

1 Paket

Terciptanya Pemugaran Baru

100%

20.000.000

Pengadaan Pakaian Ninik Mamak dan Bundo Kanduang



1 Paket

Adanya Pakaian Adat yang dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan

100%

30.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Wayang Kulit, Kuda Kepang, Randai, dan Lain-lain

Terfasilitasinya Alat Kesenian

Fasilitasi Alat Kesenian

4 Paket

Adanya Alat Kesenian yg dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan

100%

215.000.000

Pembinaan Adat Istiadat bagi Ninik Mamak dan Bundo kanduang

Mencerdaskan Para Pelaku Meningkatkan SDM Adat, Ninik Mamak dan Anak Nagari

1 Paket

Meningkatnya SDM

100%

80.000.000

Pengadaan Pakaian adat dan kesenian



3 Paket


100%

150.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Reog, Randai, dan lain-lain



6 Paket

100%

230.000.000

Pembangunan dan Rehab Rumah adat

Terfasilitasinya Pembangunan dan Rehab Rumah Adat Terfasilitasinya Alat Musik Tradisional

Fasilitasi Pembangunan dan Rehab Rumah Adat

2 Paket

Adanya Alat Kesenian yg dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan Adanya Pembangunan dan Rehab Rumah Adar

100%

425.000.000

Fasilitasi Alat Musik Tradisional

2 Paket

Adanya Alat Musik Tradisional

100%

235.000.000

Pengadaan Pakaian Kesenian

Terfasilitasinya Pakaian Kesenian

Fasilitasi Pakaian Kesenian

4 Paket

Adanya Pakaian Kesenian sebagai Penunjang kegiatan

100%

190.000.000

Pembangunan Balai Adat

Terfasilitasinya Balai Adat

Fasilitasi Balai Adat

1 Paket

Adanya Pembangunan Balai Adat

100%

400.000.000

Pengadaan Peralatan Tradisional

Terfasilitasinya Peralatan Tradisional

Fasilitasi Peralatan Tradisional

1 Paket

Adanya Peralatan Tradisional

100%

100.000.000

Pengadaan Alat Musik Tradisional


LOKASI

APBN -

Sitiung, Kab.Dharmasr aya Sitiung, Kab.Dharmasr aya Sitiung, Kab.Dharmasr aya Sitiung, Kab.Dharmasr aya Sitiung, Kab.Dharmasr aya Sitiung, Kab.Dharmasr aya Sungai Rumbai, Kab.Dharmasr aya Sungai Rumbai, Kab.Dharmasr aya Sungai Rumbai, Kab.Dharmasr aya Koto Salak, Kab.Dharmasr aya Koto Salak, Kab.Dharmasr aya Koto Salak, Kab.Dharmasr aya Padang Laweh, Kab.Dharmasr aya Padang Laweh, Kab.Dharmasr aya Padang Laweh, Kab.Dharmasr aya IX Koto, Kab.Dharmasr aya

V - 65 ................

NO REKENING

KELUARAN

HASIL

1 Paket


100%


Mencerdaskan Para Pelaku Meningkatkan SDM Adat

1 Paket

Meningkatnya SDM

100%

50.000.000

Rehab Rumah Adat

Terfasilitasinya Rumah Adat Pembaharuan kembali terhadap rumah adat

2 Paket

Adanya Pembangunan Rumah Adat

100%

400.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional



2 Paket


100%

450.000.000

Pengadaan Pakaian Ninik Mamak se- Kecamatan

Terfasilitanya Pakaian Adat


1 Paket


100%

70.000.000




1 Paket


100%

800.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Gamelan dan Talempong



2 Paket

100%

60.000.000

Pengadaan Pakaian Seragam Anggota Silek Pangian, Canaang dan Rabana Pembangunan Balai Adat (Balenong)



3 Paket

100%

30.000.000



1 Paket

Adanya Alat Kesenian yg dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan Adanya Pakaian Kesenian sebagai Penunjang kegiatan Adanya Pembangunan Balai Adat

100%

400.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Talempong



1 Paket


100%

30.000.000




1 Paket


100%

250.000.000

3 Paket


100%

70.000.000

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

Pengadaan Pakaian Kebesaran Ninik Mamak

Terfasilitanya Pakaian Adat

Pengadaan Dana Pelatihan Tradisional Randai

Pengadaan Paralatan Kesenian Canang, Kuda Kepang, dan Aalat Perlengkapan Randai


URAIAN Fasilitasi Pakaian Adat

TARGET


URAIAN

TARGET

APBD KAB.

Pengadaan Pakaian Kesenian Randai



1 Paket

Adanya Pakaian Kesenian sebagai Penunjang kegiatan

100%

150.000.000

Pembuatan Pagar, Rangkiang Rumah Gadang dan Perbaikan Rumah Panjang

Terfasilitasinya Pembuatan, Fasilitasi Pagar, Rangkiang perbaikan dan Rumah Gadang dan Pembangunan Perbaikan Rumah Panjang

3 Paket

Adanya Pagar, Rangkiang Rumah Gadang dan Perbaikan Rumah Panjang

100%

400.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Drum Band dan Alat Kesenian Tambur Tasa

2 Paket


100%

70.000.000


1 Paket

Adanya Rumah gadang yang sudah terehab dengan baik

100%

250.000.000

Rehab Rumah Gadang

Terfasilitasinya Rumah Gadang


Fasilitasi Alat Kesenian Fasilitas Rumah Gadang

APBN

LOKASI

IX Koto, Kab.Dharmasr aya IX Koto, Kab.Dharmasr aya IX Koto, Kab.Dharmasr aya Asam Jujuhan, Kab.Dharmasr aya Asam Jujuhan, Kab.Dharmasr aya Asam Jujuhan, Kab.Dharmasr aya Tiumang, Kab.Dharmasr aya Tiumang, Kab.Dharmasr aya Tiumang, Kab.Dharmasr aya Koto Baru, Kab. Dharmasraya Koto Baru, Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya Koto Besar, Kab. Dharmasraya Koto Besar, Kab. Dharmasraya

V - 66 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

TARGET

Pembangunan gedung budaya

Pembuatan pendopo makan nenek susu tunggal

1 1

17 1 17 1

07 07

02 02

17

Program Pengembangan kerjasama kekayaan Budaya 01 Pengembangan Kesenian dan 17 Kebudayaan Daerah

17 1

07

02

Terfasilitasinya Pakaian Kesenian terlestarikan nya budaya akulturasi di kabupaten dharmasraya

3.135.000.000 terlaksananya pengadaan pakaian tradisional

1 paket

Tersedianya pakaian tradisional adat Minangkabau dan Jawa.

1

11 Paket Berkembangnya Kesenian dan Budaya Lokal

100%

60.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Alat Orkes, Rebana, dan Kesenian Kuda Lumping


Fasilitas Alat Kesenian

5 Paket

Adanya Alat Kesenian yang dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan

100%

820.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Wayang Kulit, Kuda Kepang, Randai dan Lain-lain


Fasilitas Alat Kesenian

4 Paket

Adanya Alat Kesenian yang dibutuhkan sebagai Penunjang Kegiatan

100%

215.000.000

Pengadaan Pakaian Adat dan Kesenian



3 Paket


100%

150.000.000

Pengadaan Alat Musik Tradisional

Terfasilitasinya Alat Musik Tradisional

Fasilitasi Alat Musik Tradisional

2 Paket

Adanya Alat Musik Tradisional

100%

235.000.000



4 Paket

Adanya Pakaian Kesenian Sebagai Penunjang Kegiatan

100%

Terfasilitasinya Peralatan Tradisional

Fasilitasi Peralatan Tradisional

1 Paket

Adanya PeralatanTradisional

100%

100.000.000

Terfasilitasinya Lomba Festival Budaya Daerah

Terlaksananya fasilitasi Penyelenggaraan festifal budaya daerah

11 Paket Adanya Peran Serta masyarakat dan juarajuara mewakili propinsi

100%

100.000.000

Memperkenalkan Seni Budaya daerah ke Tk Nasional Propinsi dan Kabupaten Terciptanya Pembaharuan terhadap Rumah Adat

100%

120.000.000

100%

700.000.000

Terciptanya Pemugaran Baru

100%

20.000.000

17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah/ Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Koto Besar, Kab. Dharmasraya

Dukungan Event Tk Nasional Propinsi dan Kabupaten

Terfasilitasinya event Tk Terlaksananya event Tk Nasional dan Kab di Bidang Nasional dan Kab di Bidang Seni Budaya Seni Budaya

3 Event

Renovasi Rumah Adat Kec. Sitiung

terenovasinya Rumah Adat

Terlaksananya Renovasi Rumah Adat

1 Paket

Pemugaran Pagar Makam

Terciptanya Pemugaran Pagar

Terlaksananya Pemugaran Pagar

1 Paket


Koto Baru, Kab. Dharmasraya -

-

-

Terfasilitasinya Pertunjukan terbentuknya Pertunjukan Seni Kab.Dharmasraya dan Seni dan budaya Daerah Budaya Daerah

Pengadaan Peralatan Tradisional

LOKASI

APBN

50.000.000

Pertunjukan Seni Budaya Lokal

Pengadaan Pakaian Kesenian

1


APBD KAB.

Kab. Dharmasraya

Sitiung, Kab. Dharmasraya Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya Kota Salak, Kab. Dharmasraya Padang Laweh, Kab. Dharmasraya

190.000.000 Padang Laweh, Kab. Dharmasraya IX Koto, Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya Jakarta, Propinsi dan Kabupaten Sitiung, Kab. Dharmasraya Sitiung, Kab. Dharmasraya

V - 67 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN Pembangunan dan Rehap Rumah Gadang



Terfasilitasinya Pembangunan dan Rehap Rumah Adat


URAIAN

HASIL TARGET 2 Paket

Fasilitasi Pembangunan dan Rehap Rumah Adat

URAIAN Adanya Pembangunan dan Rehap Rumah Adat

TARGET 100%


APBD KAB.

APBN

LOKASI

Koto Salak, Kab. Dharmasraya

V - 68 ................

NO REKENING 2

04

2

04 1

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

TARGET

BIDANG PARIWISATA 07

02

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2

04 1

07

02

16 01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (sejarah)

2

04 1

07

02

16 03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

2

04 1

07

02

2

04 1

07

2

04 1

07

APBD KAB.


LOKASI

APBN

3.910.000.000

-

-

2.050.000.000

-

-

Tersedianya objek wisata unggulan dan rintisan nagari wisata Tersedianya Fasilitas Objek Wisata Unggulan

Fasilitasi Objek Wisata Unggulan

1 Paket

Terfasilitasi Objek Wisata Unggulan

100%

1.000.000.000

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

5 Paket

Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Unggulan

100%

250.000.000

16 09 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA/RIPPARDA)

Terarahnya Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Terlaksananya Penyusunan RIPPDA

100%

250.000.000

−

02

16 10 Pembangunan dan pengembangan potensi objek wisata alam (Outbond Objek Wisata Alam)

Tersedianya Wisata Ekspedisi


1 Paket

Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana

100%

300.000.000

−

02

16 11 Pengembangan Objek Wisata Pinggir Batang Hari dan Pembenahan Objek Wisata Timbulun

Tersedianya Wisata Ekspedisi


1 Paket 1 Paket

Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pariwisata

100%

Terpromosikannya Terpilihnya Uda Uni Kepariwisataan Daerah Dharmasraya untuk melalui Uda Uni Duta Wisata Perwakilan di Provinsi

1 Paket

Tersedianya 1 Pasang Uda Uni sebagai Duta Wisata Kabupaten Dharmasraya Terpromosinya Objek Wisata ke tingkat Nasional

100%

150.000.000

−

Kab

100%

250.000.000

−

Prov Sumbar

Terpromosinya Objek Wisata ke Mancanegara

100%

400.000.000

−

Luar daerah

Terpromosinya Objek Wisata dan Meningkatnya SDM 2000 Buah Terpromosinya Kepariwisataan Kabupaten 8 Paket Terciptanya Multi Efek Ekonomi Masyarakat

100%

100.000.000

−

Luar daerah

100%

50.000.000

−

Luar daerah

100%

500.000.000

−

Luar daerah

40 orang Terpromosinya Objek Wisata dan Meningkatnya SDM

100%

85.000.000

−

Luar daerah

325.000.000

−

Luar daerah

Program Pengembangan Promosi pariwisata 18 01 Pemilihan Uni Uda Duta Wisata Tingkat Dharmasraya

1 dokumen Adanya Dokumen perencanaan Kepariwisataan Daerah

2

04 1

07

02

2

04 1

07

02

2

04 1

07

02

18 03 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Mempromosikan Pariwisata Keikutsertaan dalam Kabupaten ke Tingkat poromosi pariwisata provinsi, Nasional nasional, dan internasional

5 paket

2

04 1

07

02

18 04 Promosi pariwisata internasional

Mempromosikan Pariwisata meningkatkan Kunjungan Internasional

2 Paket

2

04 1

07

02

Mencerdaskan para pelaku wisatawan

meningkatkan SDM

1 Paket

2

04 1

07

02

18 05 Publikasi dan Penyuluhan Masyarakat tentang Sadar Wisata dan Sapta Pesona 18 06 Pembuatan Kantong Wisata dan Leaflet

Terpromosinya Kepariwisataan Kabupaten

meningkatkan Kunjungan

2

04 1

07

02

18 07 Fasilitas dan Dukungan Event Promosi Kepariwisataan Daerah

Terfasilitasinya event-event Pariwisata dan Budaya

2

04 1

07

02

18 08 Pengembangan SDM di bidang pariwisata

Mencerdaskan para pelaku wisatawan

Terlaksananya Dukungan event Kepariwisataan Daerah meningkatkan SDM

2

04 1

07

02

18 09 Dukungan Event Tour d' Singkarak

Terpromosinya Kepariwisataan Kabupaten

250.000.000

750.000.000

1.860.000.000

1 paket

19.094.376.030


Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Baru (timbulun dan barang siang)

500.000.000

18

dukungan untuk pelaksanaan tour de singkarak

Kec. Sitiung, Kec. Pulau Punjung Kec. Sitiung, Kec. Pulau Punjung Kab

-

-

-

4.500.000.000

V - 69 ................

:

SKPD

1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP KELUARAN

HASIL

SUMBER DANA

LOKASI

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

00

1

01

01

01


285.131.000

0

00

1

01

01

02


36.040.000

0

00

1

01

01

05


50.000.000

1 1

08 08

1

08

01

15

1

08

1

08

01

15

02

1

08

1

08

01

15

14

1

08

1

08

01

16

1

08

1

08

01

16

03

1

08

1

08

01

16

1

08

1

08

01

16

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)

Pelayanan sarana dan prasarana persampahan

Terlaksananya pengadaan sarana persampahan

1 paket

Kelompok masyarakat peduli sampah

Terlaksananya pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat

Pemantauan kualitas lingkungan (air permukaan dan udara)

Informasi Kualitas Air dan Udara

Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai dan udara ambient

04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Pengawasan Terlaksananya pengawasan 9 Tersedianya data 10 pengelolaan lingkungan pengelolaan LH perusahaan perusahaan pengelolaan LH perusahaan perusahaan hidup kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan

06

Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional Melalui Program PROPER

Pengawasan Terlaksananya pengawasan 2 kecamatan Meningkatnya pengelolaan pengelolaan limbah B3 pengelolaan LB3 usaha kecil LB3 usaha kecil pada kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan limbah B3

Pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah

Tersedianya sarana persampahan

2.180.852.250

1.047.000.000

2.037.000.000

205.000.000

-

1.440.000.000

3 kecamatan

160.000.000

2 kecamatan Terbentuknya kelompok peduli sampah

4 kelompok

45.000.000

-

876.605.000

314.500.000

18 titik Tersedianya data kualitas pantau air sungai dan udara ambient sungai dan 7 Kab Dharmasraya titik pantau udara ambient

1 laporan

63.000.000

20.000.000

- Kabupaten Dharmasraya

130.595.000

35.000.000

- Kabupaten Dharmasraya (PT. Incasi Raya Pangian, PT SMP, PT SAK, PT Bina Pratama, PT TKA, PT DL, PT SLN, KUD Sinamar, PT Transco Pratama,)

45.000.000

12.500.000

- Kabupaten Dharmasraya (Kecamatn Koto Baru dan Sungai Rumbai)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


12

30%

Kabupaten Dharmasraya (Kecamatan Tiumang, Asam jujuhan dll) - Kabupaten Dharmasraya (Nagari IV Koto, Nagari Gunung Selasih, Nagari Gunung Medan, Nagari Sungai Duo)

1.440.000.000

150.000.000

V -69 ................

PROGRAM / KEGIATAN

NO REKENING


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

SUMBER DANA APBD KAB.

APBD PROP

LOKASI

URAIAN

TARGET

APBN

2 kegiatan

Tersedianya regulasi daerah tentang pengelolaan lingkungan

1 Perda, 1 Perbub dan 1 SOP

245.470.000

-

- Kabupaten Dharmasraya (1 Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1 Perbup UPT Laboratorium Lingkungan dan 1 SOP Izin Lingkungan)

30%

22.500.000

-


80%

90.540.000

30.000.000

2 Kegiatan

24.000.000

17.000.000

75.500.000

-

-

-

150.000.000

180.000.000

200.000.000

-

1

08

1

08

01

16

12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Perda/Perbub /SOP tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1

08

1

08

01

16

19

Sosialisasi kebijakan lingkungan hidup

Pemahaman Terlaksananya sosialisasi stakesholder terkait peraturan LH kepada terhadap peraturan stakesholder terkait perundanga-undangan lingkungan hidup pada masyarakat

4 Kecamatan

Meningkatnya pemahaman stakesholder terhadap pengelolaan LH

1

08

1

08

01

16

20

Pendukung operasional laboratorium

1 Tahun

Meningkatnya pelayanan lab

08

1

08

01

16

21

Pengembangan kajian mutu lingkungan hidup

Operasional UPT Labling BLH Kelas air sungai dalam kabupaten

Tersedianya operasional lab

1

Terlaksananya kajian mutu kelas air

2 kegiatan

Terlaksananya kajian mutu kelas air

1

08

1

08

01

16

22

Inventarisasi dan pembinaan adm lingkungan kegiatan dan/atau usaha

Kegiatan/usaha yang Terlaksananya inventarisasi 1 Kegiatan memiliki izin lingkungan dan pembinaan kepada kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan

Meningkatnya kegiatan yang mengurus izin lingkungan

30 Usaha

1

08

1

08

01

16

23

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium (DAK)

Pelayanan sarana dan Prasarana Laboratorium untuk peningkatan kualitas lingkungan

Meningkatnya kemampuan laboratorium dalam analisis

1 Paket

1

08

1

08

01

16

24

Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih

Terinfromasikannya TerlaksananyaKegiatan11 Kegiatan-kegiatan kegiatan gerakan Sumbar Kecamatan gerakan Sumbar Bersih Bersih

Meningkatnya Peran serta 11 masyarakat dalam dukungan Kecamatan kegiatan Sumbar Bersih

1

08

1

08

01

17

311.666.000

340.000.000

422.000.000

1

08

1

08

01

17

17

Terlaksananya penanaman 1 kegiatan pohon pada catchment area

Meningkatnya daya dukung 1 catchment area kecamatan

75.000.000

150.000.000


1

08

1

08

01

17

18

Rehabilitasi lahan kritis daerah tangkapan sungai

Terlaksananya penanaman 1 kegiatan pohon pada catchment area

Meningkatnya daya dukung 1 catchment area kecamatan

75.000.000

150.000.000


1

08

1

08

01

17

19

Fasilitasi koordinasi sekretariat bersama pengelolaan DAS Batanghari

Pemulihan daerah tangkapan sungai (catchment area) Pemulihan daerah tangkapan sungai (catchment area) Pengelolaan DAS Batang Hari

Terlaksananya DAS Batanghari

Meningkatnya daya dukung 1 Kegiatan DAS Batanghari

99.500.000

25.000.000


1

08

1

08

01

17

20

Monitroing dan Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Terpenuhinya Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Terlaksananya inventarisasi, 1 Paket monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Meningkatnya Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) yang berbasis lingkungan

1 Paket

15.000.000

15.000.000


1

08

1

08

01

17

21

Infentarisasi perusakan SDA dan lahan

Area kritis

Terlaksananya kegiatan infentarisasi perusakan SDA dan lahan kritis

Meningkatnya kepedulian perusahaan dalam pelestarian SDA dan lahan

2 Perusahaan

47.166.000

-

Program Perlindungan dan Konservasi SDA Rehabilitasi lahan kritis daerah tangkapan sungai


Terlaksananya penyusunan regulasi daerah tentang pengelolaan lingkungan

HASIL TARGET

Terlaksananya pengadaan sarana laboratorium

1 paket

rehabilitasi 1 kegiatan

1 kegiatan

- Kabupaten Dharmasraya - Kabupaten Dharmasraya (Batang Piruko dan Batang Siat)


11 Kecamatan Kabupaten Dharmasraya

- Kabupaten Dharmasraya (PT BRM dan PT AWB)

V -70 ................

PROGRAM / KEGIATAN

NO REKENING 1

08

1

08

01

19

1

08

1

08

01

19

08

1

08

1

08

01

19

09

1

08

1

08

01

19

1

08

1

08

01

1

08

1

08

1

08

1

1

08

1

1

08

1 1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Inventarisasi kerusakan sumber daya lahan untuk memproduksi biomassa


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

243.875.000

85.000.000

- Kabupaten Dharmasraya (Kecamatan Timpeh dan Sungai Rumbai) - Kabupaten Dharmasraya (Buku Data dan Analisis SLHD)

Data kerusakan sumber Terlaksananya Inventarisasi daya lahan untuk kerusakan sumber daya memproduksi biomassa lahan untuk memproduksi biomassa

2 Kecamatan

Tersedianya data kerusakan lahan

1 Laporan

25.000.000

35.000.000

Penyusunan data status lingkungan hidup daerah

Data status lingkungan Terlaksananya penyusunan hidup Kabupaten SLHD tahun 2015 Dhamasraya tahun 2015

1 Kegiatan

Tersedianya data status lingkungan tahun 2015

1 Laporan

105.375.000

-

10

Penyusunan status keanekaragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya

Data kajian tutupan vegetasi di Kabupaten Dharmasraya

19

11

Fasilitasi penyusunan Data Menuju Indonesia Hijau

Data Menuju Indonesia Terlaksananya penyusunan Hijau tahun 2015 data MIH tahun 2015

01

19

12

Fasilitasi penyusunan Data Menuju Indonesia Hijau

08

01

20

08

01

20

08

1

08

01

20

09

08

1

08

01

25

08

1

08

01

25

02

1

08

1

08

01

25

1

08

1

08

01

1

08

1

08

01

Tersedianya data KEHATI

1 Laporan

50.000.000

15.000.000

- Kabupaten Dharmasraya (Buku KEHATI)

1 Kegiatan

Tersedianya data MIH

1 Laporan

50.000.000

35.000.000

Data laporan SPM 2014 Terlaksananya penyusunan data

1 Kegiatan

Tersusunnya laporan SPM

1 Laporan

13.500.000

-

- Kabupaten Dharmasraya (Buku MIH) - Kabupaten Dharmasraya (Laporan SPM)

90.125.000

75.000.000

-

Data kualitas emisi sumber tidak bergerak dan kualitas udara ambient kegiatan dan/atau usaha

Terlaksananya analisa emisi sumber tidak bergerak kegiatan

9 Usaha

Tersedianya data emisi sumber tidak bergerak kegiatan

70.125.000

50.000.000

- Kabupaten Dharmasraya (PT. Incasi Raya Pangian, PT SMP, PT SAK, PT Bina Pratama, PT TKA, PT DL, PT SLN, KUD Sinamar, PT Transco Pratama)

Pemakai bahan perusak ozon pada bengkel servis peralatan pendingin

Terinventarisasinya / 1 Paket terindentifikasi jumlah pemakai pada bengkel servis peralatan pendingin

Tersedianya data jumlah 1 Paket pemakai pada bengkel servis peralatan pendingin

20.000.000

25.000.000


453.581.250

232.500.000

Pembinaan sekolah Adiwiyata

Sekolah berwawasan lingkungan

Terlaksananya pembinaan sekolah berwawasan lingkungan

1 Kegiatan

Meningkatnya pemahaman nuansa lingkungan pada sekolah

3 Sekolah

105.875.000

17.500.000

04

Dharmasraya menuju Adipura

Penataan kota untuk pencapaian adipura

Terfasilitasinya koordinasi pencapaian Adipura

1 Kegiatan

Tercapainya penghargaan Adipura

1 Kecamatan

243.021.250

45.000.000

25

05

Workshop program dan kegiatan lingkungan hidup

Terlaksananya sosialisasi program dan kegiatan BLH tahun 2015

1 Kegiatan

Tersosialisasinya hasil kegiatan BLH kepada masyarakat

1 Kecamatan

25.185.000

50.000.000


25

06

Tindak lanjut pengaduan masyarakat dan penegakan hukum

Sosialisasi program dan kegiatan lingkungan hidup kepada masyarakat Tindaklanjut pengaduan masyarakat dan penegakan hukum

Terfasilitasinya pengaduan masyarakat

1 Kegiatan

Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan lingkungan oleh masyarakat

1 Kegiatan

49.500.000

100.000.000


Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengukuran emisi sumber tidak bergerak dan udara ambient di sekitar industri

Peningkatan Program Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Terlaksananya kajian KEHATI 1 Kegiatan

LOKASI APBN

1 Laporan

Program Penataan Lingkungan Hidup


25.000.000 25.000.000 Kabupaten Dharmasraya (SD 20 Sitiung, SD 12 Koto Baru, dan SMP 2 Pulau Punjung) - Kecamatan Pulau Punjung

V -71 ................

PROGRAM / KEGIATAN

NO REKENING 1

08

1

08

01

25

07

Penyusunan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

Jumlah penerapan Terlaksananya penyusunan KLHS terhadap KLHS terhadap Dokumen dokumen perencanaan Perencanaan

JUMLAH


HASIL TARGET 1 Paket

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

Tersusunnya dokumen KLHS 1 Paket untuk perencanaan

APBD KAB.

APBD PROP

30.000.000

20.000.000

2.552.023.250

1.047.000.000

LOKASI APBN - Kabupaten Dharmasraya

2.037.000.000

V -72 ................

SKPD

:

1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SASARAN KEGIATAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


0

00 1 01 01 02


0

00 1 01 01 05


BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 1 10 01 15 03 Implementasi Sistim SIAK

01 15 15 Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK 01 15 16 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 01 15 17 Pengadaan Informasi Administrasi Kependudukan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Masyarakat dan Aparatur

01 15 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan/ Sosialisasi Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 01 15 14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

10 1 10

1

10 1 10

1

10 1 10

1

1

1

10 1 10

10 1 10

10 1 10

10 1 10

10 1 10

1.933.050.000

Masyarakat Wajib KTP Masyarakat Wajib KTP

10 1 10

1

1.933.050.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

11

12

50.000.000

Blangko Dokumen

01 15 03 Implementasi Sistim SIAK

10

154.351.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10 1 10

LOKASI

APBN

1.026.187.100

10

1

1



00 1 01 01 01

1

HASIL

PROGRAM / KEGIATAN

0

1

KELUARAN

NO REKENING

01 15 18 Pencatatan Keliling (Dokumen) Kependudukan (KK, Akte, KTP)


01 15 19 Penataan Penduduk Rentan


Pelayanan Dokumen Peningkatan Pelayanan Masyarakat/ Aparatur

60% 70%

Penduduk Rentan Profil Perkembangan Kependudukan

01 15 26 Pelatihan Pengelola SIAK

Pengelola SIAK

Jumlah


Blongko KK dan KTP Elektronik Peningkatan pelayanan dokumen

60% 60%

-

-

-

247.850.000

DISDUKCAPIL

338.000.000

DISDUKCAPIL

185.000.000

DISDUKCAPIL

315.000.000

DISDUKCAPIL

227.200.000

DISDUKCAPIL

86.000.000

DISDUKCAPIL

109.000.000

DISDUKCAPIL

Tersedia Informasi

70%

Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang dokumen

40%

Tertatanya NIK

70%

Tertibnya administrsi Kependudukan

70%

Tertatanya Akte Kematian

70%

Terwujudnya SPM

70%

Pembangunan SIAK

70%

Terwujudnya On Line SIAK Ke Kecamatan

60%

Terlaksananya informasi lebih cepat dan tepat sasaran

70%

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Administrasi Kependudukan

Pendekatan Pelayanan

70%

Terwujudnya Pendekatan Pelayanan

60%

150.000.000

DISDUKCAPIL

Penataan Penduduk Rentan

70%

Tertitibnya Penduduuk rentan

70%

50.000.000

DISDUKCAPIL

130.000.000

DISDUKCAPIL

95.000.000

DISDUKCAPIL

Masyarakat

01 15 22 Penyusunan Profil Dinas Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Blangko Dokumen

-

70%

Penyediaan Informasi tentang Dinas

70%

Buku Profil Perkemabangan Kependudukan

30%

Pengelola SIAK

70%

Tersedianya SDM tenaga Pengelola SIAK Kabupaten dan Kecamatan

40%

3.163.588.100

-

-

V - 73 ................

SKPD

:

1.13.02. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

KELUARAN

PRIORITAS RKPD TAHUN SASARAN KEGIATAN 2015

3

4

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

5

6

7

8

9

10

11

0

00

1

01

01 01


527.000.000

0

00

1

01

01 02


743.000.000

0

00

1

01

01 05


1 1

13 13

1

13

02

15

1

13

1

13

02

15

01 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.

1

13

1

13

02

15

1

13

1

13

02

1

13

1

13

1

13

1

13

LOKASI

12

20.000.000

BIDANG SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1.150.600.000 455.000.000

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin

25.000.000 -

72.000.000 -

Keluarga Miskin

Terfasilitasinya peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial melalui pemberian transportasi

63 org

Peningkatan kemampuan petugas dalam penyediaan data PMKS dan PSKS

90%

177.500.000

Dharmasraya

03 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Keluarga Miskin

Terlaksananya kegiatan peningkatan keterampilan bagi keluarga miskin

50 KK

Peningkatan keterampilan bagi keluarga FM

20%

70.000.000

Padang Laweh dan Tiuamng

15

05 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi PMKS

Keluarga Miskin

Terlaksananya pengiriman peserta pelatihan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)

40 Org

Peningkatan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

20%

27.500.000

Padang Panjang Lubuk Alung

02

15

06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

Keluarga Miskin

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi keluarga miskin

10 KK

Peningkatan ekonomi/ pendapatan keluarga miskin

20%

95.000.000

Padang Laweh dan Tiuamng

02

15

07 Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (KUBE)

Keluarga Miskin

Terlaksananya pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin

1750 KK

Peningkatan Usaha Ekonomi keluarga FM

20%

85.000.000

Koto Besar, Pulau Punjung, Padang Laweh dan Tiumang


V - 74 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


KELUARAN

URAIAN

HASIL

TARGET

URAIAN

SUMBER DANA

TARGET

APBD KAB. 245.000.000

APBD PROP

LOKASI APBN

1

13

1

13

02

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

13

1

13

02

16 03

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS

Masyarakat

Terlaksananya kegiatan konseling bagi keluarga yang bermasalah

10 kasus

Terbantunya solusi pemecahan masalah

80%

25.000.000

1

13

1

13

02

16 04

Pelatihan Keterampilam dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.

Anak Terlantar, anak jalanan dan anak cacat

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat

30 org

Peningkatan keterampilan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat

20%

70.000.000

Dharmasraya

1

13

1

13

02

16

Lokasi Bencana

Terleselenggaranya Bantuan untuk

31 Org

Kegiatan Penanganan Korban

31 Org

100.000.000

Dharmasraya

1

13

1

13

02

16

Korban Bencana Alam dan bencana sosial

Terlaksananya kegiatan evakuasi korban bencana

80%

50.000.000

Dharmasraya

1

13

1

13

02

19

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1

13

1

13

02

19

03 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

Panti Asuhan

Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional dan Perlengkapan Panti Asuhan

1

13

1

13

02

19

04 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo.

Panti Asuhan

Terlaksananya Diklat bagi pengelola dan penghuni panti

1

13

1

13

02

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

13

1

13

02

21 02

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

10 Penanganan Masalahmasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. 15 Evakuasi Korban Bencana

6 kejadian/ kasus Terevakuasinya para korban bencana

85.000.000

4 Panti Asuhan

20 org

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Panti

Meningkatnya kualitas panti


Terlaksananya 1 keg Pembentukan Forum kerjasama PSM,TKSK, KT dan LK2S

Meningkatnya manajemen Forum Kerjasama PSM,TKSK, KT dan LK2S

-

25.000.000

-

-

4 Panti Asuhan

50.000.000

Dharmasraya

20%

35.000.000

Dharmasraya

200.000.000

Orsos

25.000.000

40%

40.000.000

-

-

Dharmasraya

V - 75 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


KELUARAN

URAIAN Terlaksananya penilaian Orsos, PSM, PSM dan KUBE

HASIL

TARGET 4 Paket

URAIAN Terkirimnya peserta penilaian Orsos, KT, PSM dan KUBE Berprestasi

SUMBER DANA

TARGET 1 Keg

APBD KAB. 80.000.000

APBD PROP

LOKASI APBN

1

13

1

13

02

21 03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

PSM, KT, Orsos

1

13

1

13

02

21 05

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat melalui Organisasi Sosial

Orsos

Terlaksananya Workshop pengurus orsos

1 Keg

Meningkatnya peran aktif masyarakat melalui orsos

60%

35.000.000

1

13

1

13

02

21 06

Penyuluhan Sosial Keliling

Masyarakat

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial kegiatan

2 keg

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS dan PSKS

50%

45.000.000

-

1

13

1

13

02

22

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

165.600.000

-

1

13

1

13

02

22

01 Jaminan Sosial untuk Lanjut Usia

Lanjut Usia

Terlaksananya pemberian jadup untuk lansia terlantar

20 org

Meningkatnya taraf hidup bagi lanjut usia terlantar

20%

1

13

1

13

02

22

02 Jaminan Sosial untuk Penyandang Cacat

Penca

Terlaksananya pemberian jadup untuk Orang Dengan Kecacatan Berat

40 org

Meningkatnya taraf hidup bagi Orang Dengan Kecacatan Berat

20%

82.800.000

72.000.000

1

13

1

13

02

22

03 Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui PKH

Penca

Terlaksanya pemberian bantuan bersyarat untuk RTSM

1885

Meningkatnya taraf hidup bagi RTSM

20%

150.000.000

3.357.000.000

1 1

14 14

1

13

02

15

1

14

1

13

02

18

BIDANG TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

11 Kegiatan Penyuluhan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial


Terlaksananya Penyuluhan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial

20 Prsh

Jumlah perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial

20 Prsh

Dharmasraya

82.800.000

795.000.000 45.000.000

Meningkatnya perusahaan yang membentuk dan memiliki sarana Hubungan Industrial

Dharmasraya

Padang Laweh

72.000.000

-

235.000.000 150.000.000

185.000.000 100.000.000

50.000.000

50.000.000

Dharmasraya

Dharmasraya

IX Koto, Pl. Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Koto Besar

V - 76 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


KELUARAN

URAIAN Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian PHI

1

14

1

13

02

18

12 Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Meningkatnya kualitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1

14

1

13

02

18

13 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Peruaturan Peruahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Pengusaha dan Tenaga Kerja khususnya dalan menyusun PK, PP dan PKB.

1

14

1

13

02

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

14

1

13

02

16

01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Meningkatnya Pelayanan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Terlayani keperluan pencari kerja dengan baik

1

14

1

13

02

16

02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Meningkatnya Pelayanan penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Terlaksananya penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1

14

1

13

02

16

03 Kegiatan Fasilitasi, Penyaluran dan Penetapan Tenaga Kerja

Meningkatnya Terlaksananya Pelayanan Penempatan fasilitasi Tenaga Kerja penempatan Tenaga Kerja

1

14

1

13

02

16

04 Sosialisasi Wajib Lapor Lowongan di Perusahaan

Meningkatnya Terhimpunnya kesadaran Perusahaan sejumlah lowongan melaporkan lowongan di perusahaan pekerjaan

Terlaksananya Bimtek Penyusunan PK, PP dan PKB

HASIL

SUMBER DANA

TARGET 5 Prsh

URAIAN Jumlah Kasus PHI yang terselesaikan

TARGET 5 Kasus

20 Prsh

Jumlah perusahaan yang membuat dan Mengajukan PK, PP, dan PKB

20 Prsh

APBD KAB. 45.000.000

265.000.000


600 Pencaker

50 Pencaker

APBD PROP 50.000.000

LOKASI APBN

50.000.000

50.000.000

-

-

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan AK. I s/d AK. V bagi Pencari Kerja

600 Pencaker

75.000.000

Kecamatan/nagari Kab.Dharmasraya

Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan

50 Pencaker

60.000.000


Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan

50 Pencaker

60.000.000


70.000.000


Terlaksananya kegiatan sosialisasi

V - 77 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


KELUARAN

URAIAN

HASIL

TARGET

URAIAN

SUMBER DANA

TARGET

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

APBD KAB. 485.000.000

APBD PROP

APBN

1

14

1

13

02

17

1

14

1

13

02

17

04 Sosialisasi berbagai Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Pengusaha dan Tenaga Kerja khususnya di bidang ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi UndangUndang dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan

25 Prsh

Jumlah Norma KK yang diterapkan/dilaksa nakan

2 Norma

50.000.000

Kab.Dharmasraya

1

14

1

13

02

17

05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Meningkatnya pelaksanaan Normanorma Ketenagakerjaan di tempat kerja (Perusahaan)

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan KK di Perusahaan

35 Prsh

Jumlah Norma KK yang diterapkan/dilaksa nakan

35 Prsh

100.000.000

Kab.Dharmasraya

1

14

1

13

02

17

09 Kegiatan Pendataan Peusahaan

Meningkatnya Jumlah data perusahaan yang beroperasi di Kab. Dharmasraaya

Terlaksananya Pendataan perusahaanperusahaan baru

50 Prsh

Jumlah Perusahaan terdata

50 Prsh

50.000.000

Kab.Dharmasraya

1

14

1

13

02

17

10 Kegiatan Pertemuan LKS Tripartit Kab. Dharmasraya

Maningkatnya Koordinasi dan Komunikasi antar anggota LKS Tripartit

Terlaksananya Pertemuan LKS Tripartit

4 kali

4 kali

100.000.000

1

14

1

13

02

17

11 Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

Meningkatnya pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian objek K3 di Perusahaan

50 unit

75.000.000


25 Prsh

Jumlah Pertemuan LKS Tripartit

Jumlah objek K3 yang di riksa/uji

85.000.000

LOKASI

85.000.000

50.000.000

Kab.Dharmasraya

Kab.Dharmasraya

V - 78 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

1

14

1

13

02

17

12 Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja

Meningkatnya Pembinaan dan Penyuluhan terhadap P2K3, LKS Bipartir dan Koperasi Pekerja di Perusahaan

URAIAN Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja

TARGET 20 Prsh

1

14

1

13

02

17

13 Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja rentan Penyakit akibat kerja (PAK)

Meningkatnya Pengawasan dan penerapan norma kesehatan kerja dan lingkungan kerja

Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja di perusahaan

1

14

1

13

02

17

14 Pengawasan dan Pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Meningkatnya pengawasan dan Pencegahan Tenaga Kerja anak

Terlaksananya pengawasan pekerja anak dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

2 2

08 08

1

13

02

15

2

08

1

13

02

15

02 Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Propinsi/kabupaten pengirim transmigran

2

08

1

13

02

15

03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

UPT Pdg. Hilalang Sp.1 Tersedianya &2 prasarana dan sarana sosial ekonomi

2

08

1

13

02

15

06 Pembinaan masyarakat transmigrasi dan lingkungan transmigrasi

UPT Pdg. Hilalang Sp.1 Terbinanya & 2 dan masyarakat masyarakat sekitar transmigran di 2 UPT

SUMBER DANA

URAIAN Jumlah P2K3, LKS Bipatrit dan Koperasi Pekerja

TARGET 20 Prsh

APBD KAB. 75.000.000

5 Prsh

Jumlah Tenaga Kerja yang menderita Penyakit Akibat Kerja (PAK)

35 Orang

35.000.000

10 Prsh

Jumlah Tenaga Kerja yang ditarik

10 orang

BIDANG TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

APBD PROP

JUMLAH


2 MOU

Terlaksananya MOU yang dibuat

2MOU

2 UPT

Terbangunannya fasilitas pendukung sosial ekonomi

1 UPT

2 UPT/ 763 KK

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigran di 2 UPT

2 UPT/ 763 KK

APBN Kab.Dharmasraya

50.000.000

35.000.000

631.000.000 631.000.000

Tersedianya MOU antara daerah pengirim dengan daerah penerima

LOKASI

-

Kab.Dharmasraya

35.000.000

76.274.372.000 76.274.372.000

Dinas Sosnakertrans Kab. Dharmasraya

168.000.000

339.000.000

-

38.136.186.000

124.000.000

3.866.600.000

Kab.Dharmasraya

Pdg. Hilalang

Pdg. Hilalang

260.000.000

76.531.372.000

V - 79 ................

SKPD

:

1.15.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

0

00

1 01

01

01


0

00

1 01

01

02


0

00

1 01

01

05


1

15

1

15

1 15

01

15

1

15

1 15

01

15

1

15

1 15

01

15

1

15

1 15

01

15

1

15

1 15

01

15

06 Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi

1

15

1 15

01

15

08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah


1

15

1 15

01

16

1

15

1 15

01

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

1

1

15

15

1 15

1 15

01

01

16

16

BIDANG KOPERASI dan USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan iklim Koperasi Yang Kondusif 01 Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah (UMKM) 02 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah/ Sosialisasi regulasi terkait pemberdayaan UMKM 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD, Pelatihan Simpan Pinjam Konvensional bagi Pengelola KSP/USP, Pelatihan Koperasi

KELUARAN URAIAN 5

HASIL TARGET 6

URAIAN 7

SUMBER DANA TARGET 8

APBD KAB. 9

APBD PROP 10

LOKASI

APBN 11

12

441.537.750

93.374.000

7.654.895

P.5

Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi

Tersedianya perda/perbub tentang pemberdayaan UMKM Terlaksananya regulasi terkait pemberdayaan UMKM


Terlaksananya fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tersedianya pengawas, pengurus dan pengelola koperasi terlatih Terlaksananya fasilitasi pengembangan UMKM

1 dokumen Jumlah Perda / Perbup tentang pembedayaan UMKM 200 UMKM Jumlah masyarakat dan pelaku UMKM memahami tentang kewirausahaan

2.472.000.000

900.000.000

-

642.000.000

-

-

1 dokumen

200.000.000

Kab.Dharmasraya

200 UMKM

45.000.000

Kab.Dharmasraya

5 LKM

300.000.000

Kab.Dharmasraya

60 koperasi Jumlah pengawas,pengurus 60 koperasi dan pengelola koperasi terlatih

22.000.000

Kab.Dharmasraya

120 UMKM Jumlah usaha UMKM yang meningkat

75.000.000

Kab.Dharmasraya

5 LKM

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum

120 UMKM

160.000.000

Meningkatnya dukungan sistem informasi dan jaringan kerjasama bagi pengembangan UMKM

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

200 UMKM Jumlah UMKM yang mendapatkan perkuatan modal dari BUMN/ Swasta/ Perbankan

50 UMKM

Berkembangnya kewirusahaan dan daya saing pelaku UMKM

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan

80 UMKM

jumlah UMKM yang memiliki semangat wirausaha, legalitas usaha dan tertib pembukuan UMKM

45 UMKM

Cakupan kualitas manajemen pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi

80 org /koperasi

Berkembangnya daya Terlaksananya pelatihan saing pengurus koperasi manajemen pengelola koperasi/Kud


80 org /koperasi

40.000.000

-

-

√ 4 Kec. Induk

50.000.000

√ 4 Kec. Induk

70.000.000 Kab. Dharmasraya

V - 80 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

15

1 15

01

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1

15

1 15

01

17

13 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

1

15

1 15

01

18

1

15

1 15

01

18

1

15

1 15

01

18

1

15

1 15

01

18

1

15

1 15

01

18

1

1

1

15

15

15

1 15

1 15

1 15

01

01

01

18

18

18


SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya dukungan sistem informasi dan jaringan kerjasama bagi pengembangan UMKM

04 Sosialisasi prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian (Sosialisasi UU No. 17 tahun 2012 )

Meningkatnya kualitas manajemen koperasi

05 Pembinaan, Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi


1 15

01

19

15 koperasi

40.000.000

-

30 koperasi Jumlah koperasi yang sehat

15 koperasi

50.000.000

-

15 koperasi Cakupan peranan Dekopinda terhadap koperasi

15 koperasi

65.000.000

Meningkatnya jasa, dan usaha warung serba ada (waserda) Terlaksanya pengembalian dana bergulir

3 koperasi Jumlah koperasi jasa dan usaha warung serba ada (waserda) 100% Persentase pengembalian pinjaman

3 koperasi

15.000.000

100%

40.000.000

Tersedianya tambahan permodalan untuk pelaku UMKM

250 UMKM Persentase pengembalian pinjaman

100%

Pengembalian dana bergulir pemerintah

15

15 koperasi Jumlah koperasi yang aktif

Program Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan aparatur pembina UMKMK 05 Peningkatan kewirausahaan UMKM

√

Meningkatnya pemberdayaan dekopinda terhadap koperasi

19 Penambahan permodalan dana bergulir APBD

1

Koperasi aktif meningkat

100.000.000




Kab. Dharmasraya

Kab. Dharmasraya

15 koperasi

√

Kab. Dharmasraya

√

Kab. Dharmasraya

√

Kab. Dharmasraya

√

Kab. Dharmasraya

√

Kab. Dharmasraya

√

Kab. Dharmasraya

√

Kab. Dharmasraya

80.000.000

1.000.000.000

75.000.000


Kab. Dharmasraya

30 koperasi Jumlah koperasi berkualitas/ 15 koperasi berprestasi

16 Pengembangan dan pemberdayaan Dekopinda

18 Pengelolaan dana bergulir bagi UMKM

-

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi yang berprestasi

20.000.000

18

-

√

60 koperasi Meningkatnya koperasi aktif/ 15 koperasi yang melaksanakan RAT

01

-

-

40.000.000

Terlaksananya RAT koperasi

1 15

19

80 org /koperasi


15

01

Jumlah masyarakat dan pelaku UMKM memahami tentang perkoperasian dan kewirausahaan

Terlaksananya pembenahan 20 koperasi Jumlah koperasi tidak bisa dan pembubaran koperasi aktif yang dapat dibubarkan non aktif

1

1 15

80 org /koperasi

LOKASI

APBN -

Dharmasraya



15

APBD PROP

40.000.000

14 Pembenahan/Penetapan dan penyelesaian administrasi pembubaran koperasi yang tidak aktif 15 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi

17 Pengembangan jasa dan usaha warung serba ada (waserda)

1

Terlaksananya sosialiasasi prinsip-prinsip perkoperasian (Sosialisasi UU No. 17 tahun 2012)

Koperasi Simpan Pinjam Terlaksananya pembinaan dan Usaha Simpan dan penilaian kesehatan Pinjam KSP/USP Koperasi

18

18

50 UMKM

APBD KAB. 40.000.000


01

01

200 UMKM Jumlah UMKM yang mendapatkan perkuatan modal dari BUMN/ Swasta/ Perbankan

SUMBER DANA TARGET

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Kelembagaan Koperasi 11 Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

1 15

1 15

URAIAN

1.450.000.000

15

15

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

HASIL TARGET

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1

1

KELUARAN URAIAN

Tersedianya UMKM terlatih

30 UMKM

Jumlah UMKM terlatih

30 UMKM

75.000.000

-

√

-

Kab. Dharmasraya

V - 81 ................

NO REKENING 1

15

1 15

01

20

1

15

1 15

01

20

1

15

1 15

01

20

1

15

1 15

01

21

1

15

1 15

01

21

2 2

06 06

1 15

01

15

2

06

1 15

01

15

2

06

1 15

01

15

2

06

1 15

01

2

06

1 15

2

06

1 15

KELUARAN URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

Berkembangnya daya Meningkatnya koperasi saing pengurus koperasi berbasis komoditi

1 koperasi Jumlah koperasi berbasis komoditi

1 koperasi


70 UMKM

40 UMKM

Terlaksananya pelatihan manajemen UMKM

Jumlah UMKM yang tertib manajemen

Program Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM 01 Penggembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM

BIDANG PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Keamanan Perdagangan 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

APBD KAB. 105.000.000

Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi

1 koperasi Jumlah revitalisasi pasar melalui koperasi

LOKASI

APBN -

-

30.000.000 √

Kab. Dharmasraya

√

Kab. Dharmasraya

75.000.000

-

UMKM

APBD PROP

1 koperasi

900.000.000

-


1.695.000.000 140.000.000

1.000.000.000 -

3.500.000.000 -

11 kec


11 kec

55.000.000

√

Kab. Dharmasraya

08 Pelaksanaan Tertib Ukur melalui Tera Ulang Alat ( UTTP )

Meningkatkan Perlindungan terhadap para pengguna produk (konsumen), pelaku usaha (produsen)

Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan Dalam Rangka Tertib Ukur Alat Alat UTTP

11 kec


11 kec

55.000.000

√

Kab. Dharmasraya

15

09 Pengawasan Distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengawasan Distributor Pupuk

Distributor / Pengecer Pupuk

Terlaksananya Pengawasan Distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengawasan Distributor Pupuk

11 kec

Cakupan distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK

11 kec

30.000.000

√

Kab. Dharmasraya

01

19

01

19

Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan 01 Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

1 15

01

18

2

06

1 15

01

18

1 15

06 Pelatihan manajemen UMKM

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

06

06

Program peningkatan Peran Koperasi dalam Perekonomian Daerah 05 Fasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditi


Meningkatkan Perlindungan terhadap para pengguna produk (konsumen), pelaku usaha (produsen)

2

2

PROGRAM / KEGIATAN

01

18

30.000.000

Menciptakan ketertiban Terlaksananya Pendataan, para pedagang kaki lima Penertiban dan Pembinaan Kaki Lima

4 kec

Cakupan penertiban dan pembinaan PKL

4 kec

06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan (Pertisipasi pameran produk daerah)

30.000.000

1.175.000.000

Meningkatkan Penggunaan Pembangunan Pasarpasar yang ada di kecamatan Meningkatkan Penggunaan produk daerah


Meningkatnya penerimaan retribusi pasar

Terlaksananya pameran produk daerah

100%

Cakupan penerimaan dari retribusi pasar

2 kegiatan Cakupan promosi produk daerah

-

√

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 01 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

-

100%

Kab. Dharmasraya

-

-

90.000.000 Pl.Punjung, Sitiung, Kt.baru, S. Rumbai, Padlaw, Silago

2 kegiatan

500.000.000

Pl.Punjung, Sitiung, Kt.baru, S. Rumbai, Padlaw, Silago

V - 82 ................

NO REKENING 2

2

2

2

06

06

06

06

1 15

1 15

1 15

1 15

01

01

01

01

18

18

18

18

2

06

1 15

01

22

2

06

1 15

01

22

2 2

07 07

1 15

01

16

2

07

1 15

01

16

2

07

1 15

01

19

2

07

1 15

01

19

2

2

07

07

1 15

1 15

01

01

19

20

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN

HASIL

URAIAN Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan Barang Strategis Lainnya

TARGET 11 kec

10 Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan Barang Strategis Lainnya

Pedagang di pasar

13 Pemantauan dan Pelaporan Data Informasi Sarana Distribusi Perdagangan

Meningkatkan Penggunaan produk daerah

Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan Data Informasi Sarana Distribusi Perdagangan

11 kec

14 Penyelenggaraan Operasi Pasar


Terlaksananya Operasi Pasar

11 kec


Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas dan mutu komoditi perdagangan di tingkat petani produsen dan pedagang pengumpul untuk komoditi coklat

20 org

15 Fasilitasi peningkatan kualitas dan mutu komoditi perdagangan di tingkat petani produsen dan pedagang pengumpul untuk komoditi coklat

Program peningkatan sarana dan Prasarana pasar 01 Pengembangan Pasar Nagari dan Serikat (Pendamping DAK)

BIDANG PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 07 Pembinaan dan pelatihan pengrajin bordir dan sulaman

SUMBER DANA

URAIAN Cakupan pasar yang harga sembako dan barang strategis lainnya yang terkendali

TARGET 11 kec

Cakupan informasi sarana distribusi perdagangan

11 kec

06 Study kelayakan penetapan kawasan industri dan kajian kompetensi inti daerah

APBD PROP


Cakupan masyarakat tidak mampu yang kebutuhan sembakonya dapat terpenuhi Jumlah petani dan pedagang komoditi coklat

11 kec


20 org

25.000.000

Kab. Dharmasraya

350.000.000 Tersedianya sarana Meningkatkan Pembangunan Pasar-pasar yang ada di kecamatan 7 unit perdagangan pasar

Jumlah kios dan los pasar yang permanen

7 unit

350.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

Tumbuhkembangya industri kecil menengah

Terlaksananya pelatihan bordir dan sulaman

15 IKM

Jumlah pelaku usaha kerajinan bordir dan sulaman

Seluruh jenis Industri

IKM Pangan

Program Peningkatan Iklim Usaha Industri


Tersedinya sarana informasi bag IKM

1 unit

Tersedinya road map industri Kabupaten Dharmasraya

1 unit

3.500.000.000

15 IKM

40.000.000

-

-

25 IKM Kab. Dharmasraya

120.000.000

P.9

3.500.000.000

Pasar Grosir Nagari Sei. Rumbai, Los Pasar Nagari Abai Siat, Los Pasar Nagari Koto Gadang, Rehab Los Pasar Nagari Ampalu, Los Pasar Nagari Sei. Limau, Los Pasar Nagari Sinamar, Los Pasar Nagari Lb. Besar, Los Pasar Nagari Alahan Nan Tigo. Pasar koto ranah kec. koto besar, abai siat- koto besar, sialang gaung sitiung

735.000.000 40.000.000

P.9

LOKASI

APBN

Pl.Punjung, Sitiung, Kt.baru, S. Rumbai, Padlaw, Silago

Program Pengembangan Sentrasentra industri potensial 02 Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat diakses masyarakat

APBD KAB. 30.000.000


1 unit


1 unit

-

-

60.000.000 Kab. Dharmasraya 60.000.000 √

305.000.000

Kab. Dharmasraya

-

-

V - 83 ................

NO REKENING 2

2

07

07

1 15

1 15

01

01

20

20

2

07

1 15

01

25

2

07

1 15

01

24

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN Jumlah Data base industri IKM dan besar

Meningkatnya kemampuan teknologi pelaku UMKM

Tersedianya produk dengan kemasan yang sesuai dengan diservikasi produk

10 IKM

Cakupan Nilai tambah produk industri

10 IKM

01 Pemutakhiran data base bidang industri

Seluruh jenis Industri

02 Pembinaan dan operasional dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda)

IKM Pangan

Program pengembang Teknologi Tepat Guna 01 Pengolahan Pengembangan/ Kemasan Packing Produk

KELUARAN URAIAN TARGET Tersedianya data based 1 dokumen industri IKM dan besar tahun 2015 Terlaksananya pameran dan 2 kali operasional Dekranasda kegiatan (dalam dan luar daerah)

cakupan promosi produk daerah

TARGET 1 dokumen

2 kali kegiatan

APBD KAB. 55.000.000

APBD PROP

APBN

√

√

√

Dharmasraya

-

-

30.000.000 √

2

07

1 15

01

25

02 Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan mesin dan peralatan

Mesin dan peralatan industri serta IKM yang menggunakannya

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi bantuan mesin

25 unit

Jumlah bantuan mesin peralatan

25 unit

40.000.000

2

07

1 15

01

25

03 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi


Terlaksananya penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

20 IKM


20 IKM

80.000.000

2

07

1 15

01

25

04 Pelatihan diservikasi produk berbahan baku ikan


Terlaksananya pelatihan diversifikasi produk berbahan baku ikan

20 IKM


20 IKM

80.000.000

20 IKM, 6 unit alat pengasapan ikan

2

07

1 15

01

25

05 Fasilitasi dan dukungan alih teknologi tepat guna pada produk IKM


Terlaksananya fasilitasi dan dukungan alih teknologi tepat guna pada produk IKM

20 IKM

Jumlah IKM yang menggunakan Teknologi tepat guna

20 IKM

40.000.000

1 IKM (Pelatihan alinstan)


Dharmasraya

250.000.000

270.000.000

JUMLAH

LOKASI

5.444.566.645

Kab. Dharmasraya

Kec. Pulau punjung, sitiung, S. Rumbai, Koto Baru, Koto Besar, Koto Salak Kec. Pulau punjung, sitiung, S. Rumbai, Koto Baru, Koto Besar, Koto Salak

1.900.000.000

Kec. Pulau punjung, sitiung, S. Rumbai, Koto Baru, Koto Besar, Koto Salak Kec. Pulau punjung, sitiung, S. Rumbai, Koto Baru, Koto Besar, Koto Salak 3.500.000.000

V - 84 ................

SKPD

:

1.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KELUARAN

HASIL

SUMBER DANA

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

00

1

01

01

01


703.244.050

0

00

1

01

01

02


44.956.000

0

00

1

01

01

05


29.500.000

1

19

1

19

1

19

01

17

1

19

1

19

01

17

1

19

1

19

01

17

04 Rapat koordinasi KOMINDA

1

19

1

19

01

17

06 Penyuluhan tentang penanganan masalah Peningkatan Pemahaman dan Muspida, SKPD, tokoh Jumlah orang paham tentang kerukunan umat beragama Pengamalan Nilai Agama dan agama dan ninik Penanganan Masalah Kerukunan Budaya Dalam Penanggulangan mamak Umat Beragama Penyakit Masyarakat

1

19

1

19

01

18

1

19

1

19

01

18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1

19

1

19

01

18

1

19

1

19

01

18

1

19

1

19

01

20

1

19

1

19

01

20

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Peningkatan Pemahaman dan Muspida, KOMINDA dalam Kehidupan Beragama Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

dan

operasional Peningkatan Pemahaman dan Muspida, KOMINDA Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

200 orang

Jumlah orang paham tentang Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama

P.1

-

-

150.000.000

-

-

-

-

-

-

200 orang

-

Terlaksananya koordinasi dan operasional 6 kasusKOMINDA Lancarnya koordinasi dan operasional 6 kasus KOMINDA 150.000.000

Generasi muda, tokoh Terlaksananya seminar, talk masyarakat, show, diskusi peningkatan Ormas/LSM wawasan kebangsaan

Aparatur, Bundo kandung, tokoh masyarakat P.1

Terlaksananya Cerdas Empat Pilar Kebangsaan

Cermat

Generasi muda, tokoh Jumlah generasi muda ikut masyarakat, pelatihan wawasan bela negara Ormas/LSM

200 orang


200 orang

2 (dua) kegiatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang semangat wawasan kebangsaan

100%

-


50.000.000

1 kegiatan Jumlah orang paham empat pilar kebangsaan

150 orang

65.000.000

300 orang

300 orang

100.000.000

Jumlah generasi muda ikut pelatihan wawasan bela negara

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ Peningkatan Pemahaman dan Tokoh masyarakat, penggunaan minuman keras dan narkoba Pengamalan Nilai Agama dan generasi muda, Budaya Dalam Penanggulangan Ormas/LSM Penyakit Masyarakat

12

635.000.000

215.000.000

04 Forum Dialog Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan bagi masyarakat Kab. Dharmasraya 05 Seminar generasi muda tentang bela negara


LOKASI

120.000.000

Jumlah orang paham tentang bahaya penggunaan miras dan narkoba

500 orang

Jumlah orang paham 500 orang tentang bahaya penggunaan miras dan narkoba

60.000.000

V - 85 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

10 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah Peningkatan Pemahaman dan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, Pengamalan Nilai Agama dan keamanan, ketertiban dan HAM Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

KELUARAN URAIAN

HASIL TARGET

Jumlah kasus yang dimediasi dan 6 kasus fasilitasi penanganan masalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak azazi manusia

URAIAN

1

19

1

19

01

20

1

19

1

19

01

21

1

19

1

19

01

21

07 Pembinaan administrasi partai politik

1

19

1

19

01

21

10 Seminar, talk show, diskusi peningkatan Peningkatan Pemahaman dan Pengurus dan pendidikan politik Pengamalan Nilai Agama dan anggota partai politik Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Jumlah orang paham berpolitik masyarakat

500 orang

Jumlah orang paham berpolitik masyarakat

1

19

1

19

01

21

11 Pendataan dan pembinaan organisasi Peningkatan Pemahaman dan Pengurus dan kemasyarakatan, organisasi profesi dan Pengamalan Nilai Agama dan anggota partai politik lembaga swadaya masyarakat Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang terbina

50%

Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang terbina

1

19

1

19

01

21

12 Rapat koordinasi legislatif dan eksekutif

Jumlah rapat koordinasi legislatif dan eksekutif

3 kali

Jumlah rapat koordinasi legislatif dan eksekutif

SUMBER DANA TARGET

Jumlah kasus yang 6 kasus dimediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak azazi manusia

APBD KAB.

APBD PROP

60.000.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat

150.000.000

Peningkatan Pemahaman dan Pengurus dan Pengamalan Nilai Agama dan anggota partai politik Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peningkatan Pemahaman dan Pengurus dan Pengamalan Nilai Agama dan anggota partai politik Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

-

-

50.000.000 Fasilitasi administrasi bantuan partai12politik Partai Politik Terlaksananya dan tersalurnya12dana Partai bantuan Politik partai politik

JUMLAH


LOKASI

APBN

500 orang

50.000.000

1

50.000.000

3 kali

-

1.412.700.050

-

-

V - 86 ................

SKPD

:

1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

KELUARAN

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

5

6

7

8

9

10

11

0

00

1

01

01

01


0

00

1

01

01

02


99.302.000

0

00

1

01

01

05


75.000.000

1

19

1

19

1

19

02

15

1

19

1

19

02

15 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Bertambahnya kemampuan personil Linmas dalam membantu penyelenggaraan ketertiban di tingkat nagari

1

19

1

19

02

15 04 Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari kegiatan masyarakt


Meningkatnya rasa keamanan Terlaksananya Patroli Rutin dan kenyamanan masyarakat Satpol PP dalam memantau kegiatan masyarakat guna penyelenggaraan keamanan dan ketertiban

1

19

1

19

02

15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan


Meningkatnya Keamanan dan Terlaksananya pengamanan Kenyamanan dan ketertiban hari besar nasional dan umum pada hari besar kegiatan pemerintah nasional dan kegiatan pemerintah lainnya

1

19

1

19

02

16

1

19

1

19

02

1

19

1

19

02

1

19

1

19

02

12

1.886.323.000

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 01 Pengawasan Pengendalian dan 16 Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

LOKASI

1.060.000.000

-

-

690.000.000

Terlaksananya pelatihan personil Linmas di tingkat Nagari


Terjalinnya Koordinasi sesama Polisi Pamong Praja tingkat provinsi

Terikutinya kegiatan penyambutan HUT Satpol PP tingkat provinsi

16 03 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan


Pelatihan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya Pelatihan/ Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan

16 04 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah


Terlatihnya personil khusus satpol PP

Terlaksananya pelatihan beladiri bagi personil khusus Satpol PP


1084 personil

Jumlah personi Linmas yang terlatih

1084 personil

350.000.000

3x/hari

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1098 kali

190.000.000

0

3 kegiatan Jumlah Personil Pengamanan Hari Besar Nasional

140 personil

150.000.000

0

120.000.000

-

1 kali

Jumlah personi mengikuti kegiatan penyambutan HUT Satpol PP

40 personil

Terciptanya Personil Penegak Perda yang mengetahui Hukum dan Peraturan Perundangan 40 personil Jumlah personi mengikuti pelatihan beladiri

-

70.000.000

-

40 personil

50.000.000

V - 87 ................

NO REKENING 1

19

1

19

02

1

19

1

19

02

PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 20 09 Kegiatan Operasi Penertiban Pekat,Perda,Kept.Bupati,IMB dan DMJ


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

20


Operasi Penertiban Perda

Jumlah


Terlaksananya Operasi Penegakan Perda di Kabupaten Dharmasraya

180 kali

Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda

48 Kasus

APBD PROP APBD KAB. 250.000.000 -

LOKASI

APBN -

250.000.000

3.120.625.000

V - 88 ................

SKPD

:

1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9

0

00

1

01

01

01


0

00

1

01

01

02


84.864.000

0

00

1

01

01

05


25.500.000

1

19

1

19

1

19

03

15

1

19

1

19

03

15

1

19

1

19

03

1

19

1

19

1

19

1

1

19

1

19


LOKASI

APBN 11

12

1.172.898.500

05

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

1

Terkendalinya keamanan masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran

Terlaksananya pembayaran biaya honor dan operasional petugas pemadam kebakaran serta pakaian kerja lapangan BPBD 40 pkt honor BPK,365 oh lauk pauk, 4960 ltr BBM 24 paket dokumentasi, 264 oh perjalanan dinas

40 org

15

09

Operasional SATLAK PB

1

Berkuranganya Potensi/dampak bencana di kab. Dharmasraya

Terlaksanana penanggulangan dan penanganan darurat bencana di kabupaten Dharmasraya

50 Orang yang terdiri dari SKPDSKPD yang terkait dalam Penanggulang an bencanan.

03

15

10

Pelatihan Tim SAR

2

Tersedianya tenaga SAR yang terlatih

Terlaksananya pelatihan tenaga SAR untuk penangulangan bencana alam

40 Orang

19

03

15

11

PelatihanTenaga DAMKAR

2

Tersedianya tenaga DAMKAR yang terlatih

1

19

03

15

12

Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)

2

Terbentuknya Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana di Kab Dharmasraya.

Terlaksananya pelatihan 40 Orang tenaga DAMKAR untuk penangulangan bencana kebakaran Terlaksanaya Pelatihan Tim 50 Orang Reaksi Cepat PB yang yang terdiri berisikan Personil-personil dari dari SKPDSKPD-SKPD yang terkait SKPD yang dalam Penanggulangan terkait dalam Bencana di Kabupaten Penanggulang Dharmasraya. an bencanan.

1

19

03

15

13

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan tanggap Darurat


Terlaksanannya koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat

-

-

4.577.750.000

4.350.000.000

4.257.000.000

1.542.750.000

250.000.000

Tertanganinya Kejadian Kebakaran Secara Dini di Kabupaten Dharmasraya

60%

200.000.000


60%

400.000.000

Terbentuknya satu tim SAR yang andal dan tanggap darurat

63%

246.375.000

Terlaksananya pelatihan tenaga DAMKAR untuk penangulangan bencana kebakaran Terlatihnya 50 personil yang cepat, Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam penanggulangan bencana yang berasal dari SKPD-SKPD terkait Dalam penanggulangan Bencana Di Kabupaten Dharmasraya.

63%

246.375.000

80%

200.000.000

60%

250.000.000

6 kali/100 org Terdapatnya informasi dan data - data dilapangan

-

-

250.000.000

V - 89 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

19

1

19

03

22

1

19

1

19

03

22

06

1

19

1

19

03

22

07

1

19

1

19

03

22

1

19

1

19

03

1

19

1

19

1

19

1

1

19

1


Program Pencegahan Dini dan Peanggulangan Korban Bencana Alam Gladi Posko dan Gladi Lapangan

SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

TARGET

HASIL URAIAN

TARGET

APBD KAB. 778.000.000

SUMBER DANA APBD PROP 1.950.000.000

APBN 500.000.000

350.000.000

500.000.000


LOKASI

Adanya persamaan persepsi antara SKPDSKPD yang terkait penanggulangan bencana saat diposko dan dilapangan pada saat tanggap darurat bencana

Terlaksananya kegiatan gladi SKPD-SKPD Meningkatnya kerjasama dan posko dan gladi lapangan yang terlibat koordinasi antar SKPD yang terhadap SKPD-SKPD yang dalam terkait dalam penanggulangan terkait dalam Penanggulangan penanggulang bencana di Kabupaten Bencana di Kabupaten an bencana Dharmasraya Dharmasraya

80%

178.000.000

Sosialisasi Peran Serta Masyarkat Dalam Penanggulangan Bencana

Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya.

Terdapatnya penyampaian 52 Wali Informasi tentang Peran serta Nagari dan 11 masyarakat dalam Camat se penanggulangan bencana Kabupaten melalui Wali nagari dan Camat Dharmasraya. Se Kabupaten Dharmasraya

Meningkatnya Kesadaran dan wawasan Masyarakat, serta meningkatnya kepedulian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

80%

50.000.000

-

-


08

Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah

Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang Kesiapsiagaan bencana di sekolah dalam Kabupaten Dharmasraya.

Terdapatnya penyampaian Informasi tentang Kesiapsiagaan bencana disekolah Se Kabupaten Dharmasraya

Perwakilan Siswa/Pelajar SMA se Kabupaten Dharmasraya

Bertambahnya Wawasan siswa/pelajar tentang kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah di Kabupaten Dharmasraya.

80%

50.000.000

-

-


22

09

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengurungan Resiko Bencana

4

Adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)

Terlaksananya kegiatan kegiatan mitigasi bencana

80%

100.000.000

100.000.000

-


03

22

10

Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat di kabupaten

3

Adanya pelatihan/simulasi bagi masyarakat

200.000.000

500.000.000

-


03

22

11

Pembentukan Desa Tangguh/Nagari Tangguh

4

Adanya Desa/ Nagari yang siap menghadapi bencana

Bertambahannya wawasan masyarakat tentang informasi bencana alam sunami dan gempa Terdapatnya Nagari-Nagari yang siap atau Tanggap bencana

80%

19

Pembentukan Forum Terdapatnya Pengurangan Resiko Bencana Forum PRB di (Forum PRB) setiap Kecamatan Terdapatnya pelatihan / 200 orang simulasi bencana sunami dan gempa untuk masyarkat di kabupaten Pembentukan Desa /Nagari 4 Nagari Tangguh di kab Dharmasraya Rawan Bencana

80%

200.000.000

1.000.000.000

-

Nag. Timpeh, Tiumang, Gn Selasih, Tabek Penyebrangan

1

19

03

23

2.257.000.000

2.150.000.000

3.757.000.000

19

1

19

03

23

01

1

19

1

19

03

23

02

1

19

1

19

03

23

1

19

1

19

03

23

Program peningkatan mitigasi bencana dan pengelolaan pasca bencana Pengadaan sarana penanggulangan bencana alam

Tersedianya perlalatan penanggulangan bencana

Terdapatnya posko siaga bencana , water treatmen, perlengkapan selam

Tedapatnya 4 Terlaksananya pengadaan buah posko Posko siaga bencana, water siaga, 1 unit treatmen, perlengkapan selam water treatmen, 3 set perlengkapan selam

50%

225.000.000

350.000.000

Pengadaan sarana penanggulangan bencana kebakaran

Tersedianya perlalatan penanggulangan bencana kebakaran

Adanya Hidran - Hidran air untuk pemadaman kebakaran di kecamatan

Terdapatnya Terlaksanannya pengadaan 11 hidran hidran - hidran air untuk kebakaran penanggulangan kebakaran

50%

500.000.000

700.000.000

03

Pembangunan Bak Penampungan Air

Tersedianya Bak Adanya Bak Penampungan Air 4 unit Bak Terlaksananya pembangunan Penampungan Air Untuk di Kecamatan Penampungan bak penampung air untuk Pemadaman kebakaran air pemadaman kebakaran

50%

200.000.000

04

Pembangunan Infra Struktur Permukiman Pasca bencana (tanggap darurat)

Terdapatnya infra struktur permukiman rawan bencana

50%

500.000.000


Adanya perbaikan infra struktur permukiman rawan bencana

1 Paket

Terlaksananya perbaikan infra struktur permukiman rawan bencana

-

1.000.000.000

-

1.000.000.000

-

1.000.000.000

V - 90 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

19

1

19

03

23

05

Tersedianya perlengkapan untuk evakuasi korban bencana

Tersedianya perlengkapan untuk evakuasi korban bencana

1

19

1

19

03

23

06

Tersedianya Sarana dan Prasarana Radio untuk masing-masing Nagari dan kecamatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Radio untuk masing-masing Nagari dan kecamatan

1 1

04 04

1

19

03

18

1

04

1

19

03

18

1

04

1

19

03

19

1

04

1

19

03

19

1

06

1

06

1

19

03

25

1

06

1

19

03

25

01

BIDANG PERUMAHAN Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

3

KELUARAN URAIAN TARGET Terdapatnya perahu Terdapatnya 1 karet,tenda pleton, mobil buah perahu rescuer, motor trail, tandu, karet, 2 buah tenda posko, tenda keluarga, tenda pleton, tenda regu, ambulance 1 unit mobil lapangan, mobil perlengkapan rescuer, 1 SAR buah motor trail, 2 buah tandu, 1 buah tenda posko, 5 buah tenda keluarga,5 buah tenda regu, 1unit ambulance lapangan, 1 unit mobil perlengkapan SAR

HASIL URAIAN Terdapatnya 1 buah perahu karet, 2 buah tenda pleton, 1 unit mobil rescuer, 1 buah motor trail, 2 buah tandu, 1 buah tenda posko, 5 buah tenda keluarga,5 buah tenda regu, 1unit ambulance lapangan, 1 unit mobil perlengkapan SAR

Adanya peralatan Komunikasi Radio HT, Radio Mobile Station, radio Home base station

Telaksananya pengadaan Alat Komunikasi radio di setiap nagari dan kecamatan untuk informasi bencana

Terlaksananya Tertanggulanginya perbaikan Rehabiltasi dan Rumah masyarakat yang perbaikan Rumah rusak Akibat Bencana Alam. Akibat bencana Alam di Kabupaten Dharmasraya

15 unit Radio HT, 3 unit Radio Mobile Station, 3 unit Radio Home Base Station

1 Paket

Terbantunya Perbaikan Rumah masyarakat yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Dharmasraya.

TARGET 65%

65%

60%

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran

Terlaksananya pengadaan mobil Damkar untuk penanggulangan becana kebakaran di kab. Dharmasraya

Bertambahnya unit mobil pemadam kebakaran

1 Unit

Tersedianya unit mobil pemadam kebakaran yang siap siaga dalam penanggulanga bencana kebakaran

63%

Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Terdapatnya Dokumen data dan informasi tentang kawasan resiko bencana

Terlaksananya kegiatan pemetaan dan pembuatan peta resiko bencana Kabupaten Dharmasraya

JUMLAH


1 dokumen data dan peta resiko bencana

Tersedianya peta dan data kawasan resiko bencanaKabupaten Dharmasraya

80%

APBN 1.757.000.000

100.000.000

-

2.500.000.000 1.000.000.000

1.500.000.000 -

-

1.000.000.000

1.500.000.000 1


75.000.000

1.500.000.000

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 05

APBD KAB. 757.000.000

-

LOKASI

-

1.500.000.000

0

1.500.000.000

0 Kabupaten Dharmasraya

1.500.000.000

1.500.000.000

300.000.000

150.000.000

-

300.000.000

150.000.000

-

300.000.000

150.000.000

8.661.012.500

6.000.000.000

4.257.000.000

V - 91 ................

SKPD

:

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH KELUARAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

5

6

7

8

9

10

11

0

00 1

20

03

01


7.765.800.000

0

00 1

20

03

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4.126.000.000

0

00 1

20

03

05


0

00 1

20

03

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

06

1

06 1

20

03

16

1

06 1

20

03

16 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga

1

06 1

20

03

17

1

06 1

20

03

1

06 1

20

03

17 07 Fasilitasi percepatan penyelesaian Peningkatan Kualitas tapal batas administrasi antar-daerah Pelayanan Publik

Jelasnya titik batas Ditandatanganinya BA Kabupaten Dharmasraya kesepakatan tentang titik batas dengan kabupaten tetangga Kab. Dharmasraya dengan Kab. Solok dan Solsel

Terpasangnya patok batas 15 patok Kab. Dharmasraya dengan Kab. Solok dan Solsel

1

06 1

20

03

17 08 Fasilitasi penetapan batas antar nagari

Jelasnya titik ordinat batas antar nagari

titik ordinat batas antar nagari

1

06 1

20

03

21

1

06 1

20

03

1

06 1

20

03

12

200.000.000

Terlaksananya pendidikan dan 1 tahun pelatihan

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 17 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

LOKASI


Dunia usaha/lembaga

Terlaksananya keikutsertaan dunia usaha/lembaga dalam pembangunan daerah


Koordinasi penyelesaian masalah batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten di propinsi tetangga

Terlaksananya koordinasi masalah perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten di Provinsi tetangga

40% Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dalam keikutsertaan pembangunan daerah

30%

992.975.000

-

-

50.000.000

-

-

-

-

-

-

50.000.000

405.000.000


6 kali

Ditanda tanganinya BA kesepakatan titik ordinat antar nagari

tercapainya kesepakatan penyelesaian batas antar provinsi

2 kab

135.000.000

15 nagari

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 11 Koordinasi Penyusunan LAKIP Daerah


Meningkatnya kinerja Tersusunnya Buku LAKIP organisasi perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya

1 Paket

Tersedianya Buku LAKIP Kabupaten Dharmasraya

21 12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)


Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2014

Tersedianya buku LKPJ

85 buku

Lancarnya pelaporan 1 tahun kinerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati


Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan Bupati

Tersedianya buku LKPJ akhir masa jabatan

85 buku

Lancarnya pelaporan kinerja akhir masa jabatan

250.000.000

20.000.000

537.975.000


Bag. Umum & Perlengkapan

200.000.000

100%

1 tahun

120.000.000

Pulau Punjung

75.000.000

100.000.000

V - 92 ................

NO REKENING 1

06 1

20

03

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

21 15 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan


Penyusunan LPPD dan IKK Tersedianya buku LPPD dan tahun 2014 IKK

55 buku

Lancarnya pelaporan 55 buku kinerja Pemerintah Daerah

60.000.000


Penyusunan LPPD akhir masa jabatan

55 buku

Lancarnya pelaporan kinerja akhir masa jabatan

80.000.000

Meningkatnya kinerja Tersusunnya Dokumen organisasi perangkat daerah Penetapan Kinerja dan RKT Kabupaten pelayan terpadu di Tersusunnya petunjuk teknis kecamatan Paten

2 Paket

Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja dan RKT Kabupaten Tersusunnya petunjuk teknis Paten dan terlaksananya Paten

1

06 1

20

03

21 16 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan RKT Kabupaten


1

06 1

20

03

21 18 Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan


1 1

08 08 1

20

03

17

1

08 1

20

03

1

08 1

20

1

08 1

1

08 1

1

15

1

Tersedianya buku LPPD akhir masa jabatan

dukomen

55 buku

100%

1 tahun

Pulau Punjung

22.975.000

Pulau Punjung

243.258.000 243.258.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengelolaan Konservasi SDA

Terjalinnya kerjasama terhadap 10 kali pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan baik

Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

100%

50.000.000

03

17 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA


Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

12 kali

Perumusan pengelolaan dan pengendalian Sumber Daya Alam

100%

50.000.000

20

03

17 16 Monitoring Pelaksanaan Reklamasi Daerah Pertambangan


4 kegiatan

63.258.000

03

17 17 Penyusunan Profil Sumber Daya Alam


Terwujudnya reklamasi daerah lingkungan pertambangan Tersedianya data-data Sumber Daya Alam Kabupaten

100%

20

Reklamasi daerah pertambangan lingkungan masyarakat Buku Profil Sumber Daya Alam

Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Terlaksananya kegiatan reklamasi daerah pertambangan Terbitnya buku profil Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten

1 Dokumen

80.000.000

15 1

20

03

15

1

15 1

20

03

1

15 1

20

03

15 13 Monitoring dan pengendalian inflasi daerah

1 1

21 21 1

20

03

16

1

21 1

20

03

1

21 1

20

03

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Penanaman Modal 15 12 Koordinasi Bidang Perekonomian

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan 16 01 Pengawasan barang-barang bersubsidi

16 02 Koordinasi pembangunan pertanian

Rapat koordinasi bidang perekonomian dan pelaksanaan pameran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Terlaksananya rapat koordinasi 2 pameran, 10 dan percepatan kali rapat program/kegiatan bidang perekonomian Terlaksananya monitoring dan 14 kali pemantauan gerakan inflasi daerah

Terwujudnya rumusan kebijakan bidang perekonomian Pemda Dharmasraya Terkendalinya stabilitas harga pasar dan tingkat inflasi

-

-

350.000.000

-

-

350.000.000

-

-

-

-

100%

300.000.000

80%

50.000.000


Rapat koordinasi pupuk Terkoordinirnya pengawasan bersubsidi dan pengawasan barang-barang bersubsidi lapangan

1 tahun

Rapat koordinasi percepatan Terlaksananya koordinasi 12 kali pembangunan pertanian pembangunan bidang pertanian


LOKASI

APBN

80.000.000

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 17 08 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

1 Dokumen

APBD PROP

Tercapainya penyaluran barang-barang bersubsidi tepat sasaran

100%

100.000.000

Terwujudnya pembangunan bidang pertanian yang berkesinambungan

100%

85.000.000

V - 93 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


URUSAN PERTANAHAN Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Peningkatan Kualitas pertanahan Pelayanan Publik


URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

1 1

09 09 1

20

03

1

09 1

20

03

1

09 1

20

03

1

09 1

20

03

1

19

1

19 1

20

03

1

19 1

20

03

1

19 1

20

03

17 20 Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ

Peningkatan Qari Qariah se Kab Pemahaman dan Dharmasraya. Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terfasilitasinya pengiriman Qori- 90 Orang Qori'ah ke MTQ Nasinal Tingkat Provinsi Sumbar XXXVI

Qori-Qori'ah yang berprestasi di Tingkat Provinsi

1

19 1

20

03

17 21 Fasilitasi Haji

Peningkatan Jemaah haji Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji

Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji Kabupaten Dharmasrya

1

19 1

20

03

17 22 Koordinasi Bidang Kesra

Peningkatan Lembaga/Organisasi Terlaksananya rapat koordinasi 1 paket Pemahaman dan Keagamaan dan Masyarakat bidang keagamaan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

1

19 1

20

03

17 23 Pelatihan DA'i

Peningkatan Da'I terlatih Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

1

19 1

20

03

17 24 Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Besar Peningkatan Umat Islam Kab. Islam Pemahaman dan Dharmasraya Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

SUMBER DANA TARGET

390.000.000 390.000.000

17

17 02 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan 17 03 Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 13 Pembinanaan Imam Gharin Khatib , Guru Ponpes dan guru TPQ/TPSQ

APBD KAB.

Tertibnya masalah pertanahan di Kab. Dharmasraya Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab Dharmasraya

Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Pertanahan

Tanah milik Pemda

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah

Peningkatan Petugas Keagamaan Masjid Terbantunya Imam, Gharim, Pemahaman dan dan Guru Pondok Pesantren Khatib, Bilal, Guru Pondok Pengamalan Nilai Pesantren, Guru TPQ/TPSQ Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat


Da'I terlatih

1 tahun

Tercapainya kesepakatan penyelesaian masalah pertanahan

30 persil

Tersedianya Sertifikat Aset 50 sertifikat Tanah Pemkab Dharmasraya Teselesaikannya sengketa 5 kasus tanah milik Pemda

1185 orang

120 Orang

11 Kecamatan

5 Paket

APBD PROP

LOKASI

APBN

-

-

5.505.000.000

-

-

4.430.000.000

-

-

15.000.000

Peningkatan kesejahteraan 1185 orang Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes, dan Guru TPQ/TPSQ

250.000.000

125.000.000

2.900.000.000

Dharmasraya

15 Orang

900.000.000

Dharmasraya

120 Orang

200.000.000

Dharmasraya

45.000.000

Dharmasraya

50.000.000

Dharmasraya

150.000.000

Dharmasraya

terpantaunya pelaksanaan 12 kali program/kegiatan bidang keagamaan

V - 94 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

1

19 1

20

03

17 25 Koordinasi dan fasilitasi Peningkatan TP UKS Kabupaten, penyelenggaraan serta pembinaan Pemahaman dan Kecamatan dan Pelaksana UKS tingkat Kabupaten Dharmasraya Pengamalan Nilai Sekolah Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Adanya TP UKS Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Sekolah yang terbina

11 Tim Kab. Dan 11 Tim Kec

1

19 1

20

03

17 28 Fasilitasi Bantuan Dana Hibah

Terlaksananya Bantuan Dana Hibah di Kabupaten Dharmasraya

11 Kecamatan Terfasilitasinya Bantuan Dana Hibah kepada kelompok Masyarakat/ Perorangan

1

19 1

20

03

37

1

19 1

20

03

1

19 1

20

03

17 02 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Peningkatan petugas penyelenggaraan Pemahaman dan jenazah. Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Meningkatnya kemampuan petugas penyelenggaraan Jenazah.

1

19 1

20

03

17 03 Pembinaan Pondok Al Quran

Meningkatnya Kualitas qari dan 60 Orang qariah di Kabupatren Dharmasraya.

Tersedianya Qari-qariah yang terlatih melalui kegiatan Pembinaan Pondok Al Quran

60 Orang

1

19 1

20

03

17 04 Pembinaan Lomba Lembaga Didikan Peningkatan LDS se Kab.Dharmasraya Subuh Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Meningkatnya Kualitas LDS di 1 TPA LDS Kabupatren Dharmasraya. Teladan dari 11 TPA LDS

Tersedianya Lembaga Didikan subuh yang berprestasi.

1 LDS

1

20

1

20 1

20

03

1

20 1

20

03

Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 17 01 Safari Ramadhan Kabupaten Dharmasraya

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 16 01 Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

Peningkatan Kelompok Masyarakat / Pemahaman dan Perorangan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terbinanya TP UKS dan Meningkatnya partisipasi sekolah dibidang UKS

70%

235 Proposal

APBD PROP

APBD KAB. 85.000.000

Dharmasraya

100.000.000

Dharmasraya

1.075.000.000 Peningkatan Jamaah Masjid se Pemahaman dan Kabupaten Dharmasraya Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peningkatan Qari-Qariah Pemahaman dan Kab.Dharmasraya. Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananhya Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Dharmasraya

52 Nagari

55 Orang

Terbangunnya komunikasi dua arah antara pemda dan masyarakat

Tersedianya petugas penyelenggaraan jenazah yang terampil.

52 Masjid

55 Orang

-

Dharmasraya

-

Dharmasraya

-

Dharmasraya

75.000.000

Dharmasraya

1.835.000.000


Terlaksananya dialog/diskusi antara pemerintah dengan masyarakat.

1 kali

Terhimpunnya informasi mengenai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat melalui sebuah audiensi/dialog

60%

-

1.000.000.000

5.049.739.200


LOKASI

APBN

45.000.000

-

-

-

-

Dharmasraya

V - 95 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


1

20 1

20

03

16 03 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

1

20 1

20

03

16 04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

1

20 1

20

03

16 05 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

1

20 1

20

03

16 06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Peningkatan Kualitas dan Pemerintah Daerah lainnya Pelayanan Publik

1

20 1

20

03

17

1

20 1

20

03

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 01 Penyusunan analisa standar Belanja

1

20 1

20

03

1

20 1

20

1

20 1

1


URAIAN

Koordinasi Pemerintah Daerah dengan unsur Muspida Koordinasi antar sesama Pejabat Pemerintah Daerah dengan Pimpinan SKPD Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Masyarakat, Dinas/Instansi

HASIL TARGET 12 kali

12 kali

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

Terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemda dengan Muspida Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar sesama pejabat Pemda

APBD KAB.

Terlaksananya kunjungan kerja 1 tahun KADA dan WAKADA

Terpantaunya kegiatan pembangunan

100%

450.000.000

Dharmasraya

Terlaksananya koordinasi 1 tahun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya

100%

1.000.000.000

Dharmasraya

2 dokumen

17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Buku Standar Satuan Harga Tersedianya Standar Satuan Harga kebutuhan Pemda Dharmasraya

2 dokumen

03

17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

Penghapusan dan Pelelangan barang milik daerah di SKPD

10 SKPD

20

03

17

20 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah

Pengamanan, Pemeliharaan Terlaksananya Pengamanan, dan Pendayagunaan Aset Pemeliharaan dan Pemkab Dharmasraya Pendayagunaan Aset Pemkab Dharmasraya

1 paket

20 1

20

03

17

21 BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah

1

20 1

20

03

17

22 Penatausahaan Aset daerah

Pelaksanaan BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan Bulanan Aset SKPD

Terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi Aset Bulanan

1

20 1

20

03

17

23 Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah

Validasi data barang milik daerah

Terlaksananya validasi barang milik daerah

SKPD

1

20 1

20

03

19

1

20 1

20

03

Peningkatan Kualitas 19 04 Fasilitasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik APB dan Pedoman Umum pengelolaan keuangan nagari

persentase peningkatan pengelolaan manajen keuangan daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati 1 buah tentang APB-Nagari dokumen

Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang APB-Nagari

1

20 1

20

03

19 05 Monitoring Alokasi Dana Nagari dan pembinaan administrasi

cakupan pengelolaan manajemen keunagan nagari

Terlaksananya monitoring Alokasi Dana Nagari dan pembinaan administrasi

4 kali

Terpantaunya penggunaan 4 kali Alokasi Dana Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan

25.625.200

1

20 1

20

03

19 06 Penyusunan Draft Peraturan Daerah Peningkatan Kualitas tentang Pengelolaan Pemerintahan Pelayanan Publik Nagari

persentase peningkatan pengelolaan manajemen keuangan daerah

pembahasan perda tentang pemerintahan nagari

dokumen

terlaksananya 1 dokumen pembahasan perda tentang penyelenggaran pemerintahan nagari

60.000.000

Terlaksananya penghapusan dan pelelangan barang milik daerah di SKPD

Tersedianya pedoman belanja SKPD untuk efisiensi pelaksanaan program /kegiatan Tersedianya pedoman belanja SKPD untuk efisiensi pelaksanaan program /kegiatan Efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah

-

-

2 dokumen

41.470.000

Bagian Aset

2 dokumen

74.618.500

Bagian Aset

100%

150.000.000

Meningkatnya Pengamanan, Pemeliharaan dan Pendayagunaan Aset Pemkab Dharmasraya

100%

400.000.000

SKPD

Meningkatnya Kualitas Pengurus Barang

100%

150.000.000

SKPD

Terlaksananya penatausahaan aset daerah Tersedianya data barang milik daerah yang lebih akurat

100%

80.000.000

80%

100.000.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

140.625.200


LOKASI

40.000.000

Tersedianya Standar Belanja Apartur


APBN

300.000.000

996.088.500

Buku Standar Belanja Aparatur

APBD PROP

1 buah dokumen

Bagian Aset

-

-

55.000.000

V - 96 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 20 18 Pembinaan pemerintahan umum di kecamatan dan penilaian camat Teladan/berprestasi


URAIAN

HASIL TARGET

1

20 1

20

03

1

20 1

20

03

1

20 1

20

03

20 19 Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur

1 1

20 1 20 1

20 20

03 03

22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 22 03 Penataan Reformasi Birokrasi di Peningkatan Kualitas Meningkatnya kinerja Terlaksananya program Daerah Pelayanan Publik organisasi perangkat daerah Reformasi Birokrasi di daerah

1

20 1

20

03

22 04 Laporan Percepatan Pemberantasan Peningkatan Kualitas Korupsi Pelayanan Publik

1 1

20 1 20 1

20 20

03 03

25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 25 04 Fasilitasi/pembentukkan kerjasama Peningkatan Kualitas cakupan penyedian layanan Terlaksananya kerjasama antar antar daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik publik dalam penyedia layanan publik layanan publik

1

20 1

20

03

26

1

20 1

20

03

1

20 1

20

03

26 02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan


Terlaksananya Penyusunan Terlaksananya penyusunan dan Pengkajian terhadap dan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah produk hukum daerah

1

20 1

20

03

26 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan


Menciptakan instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah

Tersedianya program legislasi daerah

1

20 1

20

03

26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum

Terlaksananya sosiallisasi 2 Paket Perda kabupaten Dharmasraya

1

20 1

20

03

26 06 Penyuluhan Hukum


Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum

Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu

1

20 1

20

03

26 07 Sosialisasi Akasi Nasional HAM/Fasilitasi Aksi Nasional HAM


URAIAN

SUMBER DANA TARGET

20

APBD KAB. 120.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 26 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Publik

penilaian camat Teladan/berprestasi

1 kali

Terpilihnya camat teladan dan berprestasi di Kab. Dharmasraya

Meningkatnya pengetahuan Terlaksananya bimtek Legal aparatur dalam merumuskan Drafting bagi aparatur produk hukum Pemerintah Daerah

1 Paket

3 Paket

Pejabat Penyelenggara Negara

Terlaksananya kegiatan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara

1 Paket

3org camat berprestasi

70.000.000

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam merumuskan produk hukum daerah

20%

50.000.000

Meningkatnya capaian reformasi birokrasi di daerah Meningkatnya jumlah pejabat penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya

25%

500.000.000 350.000.000

20%

150.000.000

Terlaksananya kerjasama antar dalam penyedia layanan publik

Meningkatnya koordinasi Terlaksananya advokasi hukum 5 Paket dengan Pejabat bagi Pemda/Lembaga.Pejabat Penyelenggara Negara yang TUN yang membutuhkan terlibat permasalahan hukum

LOKASI

APBN

-

-

0

0 Pulau Punjung

Pulau Punjung

80.000.000 80.000.000

0

950.000.000

0

0 Pulau Punjung

0

100%

300.000.000

SETDA

10 Ranperda dan 15 Perbub 100%

250.000.000

SETDA

50.000.000

11 Kecamatan

Meningkatnya kemampuan masyarakat dan aparatur Pemda tentang Perda Kab. Dharmasraya

60%

100.000.000

11 Kecamatan

2 Paket

Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat dan aparatur Pemda

75%

100.000.000

11 Kecamatan

Meningkatnya penerapan Terlaksananya sosialisasi HAM 1 Paket nilai-nilai HAM dimasyarakat di Kabupaten Dharmasraya

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HAM

75%

65.000.000

Pulau Punjung


Terselesaikannya masalah hukum yang dihadapi oleh Pemda/Lembaga/Pejabat TUN

1 th

APBD PROP

10 Ranperda Tersusunnya produk dan 15 Perbub hukum daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku 1 Paket Terencananya pembahasan produk hukum daerah

V - 97 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


1

20 1

20

03

26 08 Pembinaan dan Pengawasan Produk Peningkatan Kualitas Hukum Nagari Pelayanan Publik

1

20 1

20

03

27

1

20 1

20

03

27 06 fasilitasi Pemekaran Jorong

1

20 1

20

03

27 07 Pembakuan Nama Rupa Bumi

1

20 1

20

03

27 08 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

1

20 1

20

03

31

1

20 1

20

03

1

20 1

20

03

32

1

20 1

20

03

32 12 Bantuan Bagi Siswa-Siswa Berprestasi

1

22

1

22 1

20

03

17

1

22 1

20

03

1

22 1

20

03

17 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan

1

22 1

20

03

18

1

22 1

20

03

18 03 Pembekalan Wali Nagari dalam bidang Manajemen Pemerintahan Nagari

KELUARAN SASARAN KEGIATAN Mendorong terciptanya produk hukum Nagari yang berkualitas dan efektif dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi

URAIAN

HASIL TARGET

Terlaksanannya pembinaan, 52 Nagari pengawasan dan evaluasi terhadap produk hukum Nagari

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

Tersusunnya produk hukumNagari sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

75%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program pengembangan manajemen pelayanan publik 31 01 Peningkatan etos kerja pelayanan keprotokolan KDH/ WKDH

APBD PROP

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

tertatanya wilayah administrasi nagari tersusunnya buku pembakuan nama rupabumi alami, buatan dan administrasi

terfasilitasi pemekaran jorong sesuai aturan Terlaksananya pemberian nama unsur rupa bumi seperti gunung, bukit, jalan, gedung, daerah sesuai nama lokal


Meningkatnya kinerja Terlaksananya penyusunan organisasi perangkat daerah Perbub tentang Uraian Tugas SKPD

jorong

Pemekaran jorong

Kab. Dharmasraya

Tersedianya Perbub tentang Uraian Tugas SKPD

75%

Pelayanan Keprotokolan Terselenggaranya kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala sesuai dengan system Daerah keprotokolan yang berlaku

Paket/ 1 Tahun

4 Perda

175.000.000

Tertibnya pelaksanaan acara Pemda

80%

Tersalurkannya beasiswa rangsangan siswa berprestasi

150 orang

-

-

200.000.000

440.000.000

Siswa Berprestasi

Dharmasraya

-

-

440.000.000

Dharmasraya

314.444.000

-

-

122.444.000

-

-


Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan nagari dalam bidang pengelolaan keuangan nagari

Terlaksananya rapat teknis 6 kali antar pemerintahan nagari serta koordinasi pembangunan lintas sektoral di nagari

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari

4 kali

12.444.000

-


Kegiatan pembangunan SKPD dan lembaga kemasyarakatan

Termonitornya pelaksanaan Rapat 14 kali kegiatan pembangunan sesuai dan 2 dengan schedule yang Dokumen ditetapkan

Meningkatnya keseuaian schedule pembangunan dalam meningkatkan kegiatan masyarakat

12 bulan

110.000.000

-

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

terlaksnanya Pembekalan pemerintah nagari di Kabupaten Dharmasraya


Terlaksananya pelatihan bagi wali nagari

156 orang

0

16.908.000

200.000.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

0

36.117.500

11 Kecamatan dibakukannya nama unsur rupabumi alami dan buatan sesuai nama lokal

1 Paket

LOKASI

APBN

85.000.000

228.025.500

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pendidik dan Tenaga Pendidik

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 17 04 Rapat Teknis dan Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan SKPD

APBD KAB.

Terlaksananya 156 orang pembekalan wali nagari dan perangkat nagaridalam bidang managemen pemerintahan nagari

192.000.000

-

92.000.000

-

-

V - 98 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


1

22 1

20

03

18 07 Kompetensi Wali Nagari se Kab.Dharmasraya

1 1

23 23 1

20

03

15

1

25 1

20

03

1

25

1

25 1

20

03

15

1

25 1

20

03

15 07 Perencanaan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pelayanan Publik

Operasional PPID dan Pembinaan Bakohumas

1

25 1

20

03

15 08 Pengadaan Media Dharmasraya, kalender Tahunan, Buku Agenda, leaflet dan brosur foto kegiatan

Aparatur Pemda, Walinagari Terbitnya Media Dharmasraya dan Masyarakat

URUSAN STATISTK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 15 05 Pengumpulan up-dating dan analisis Peningkatan Kualitas data capaian target kinerja program Pelayanan Publik dan kegiatan

Penilaian Wali Nagari dan sekretaris nagari yang berkompeten dan terampil

URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

Terlaksananya kompetensi wali 11 orang wali Terpilihnya Wali Nagari 3 orang Nagari dan sekretaris nagari nagari dan 11 dan sekretaris nagari yang wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya orang seknag berkompeten dan terampil dan 3 org seknag terbaik

APBD KAB.

APBD PROP

100.000.000

60.000.000 60.000.000 Kegiatan SKPD

Tersedianya buku laporan RFK 12 bulan Kabupaten

Terlaksananya monitoring kegiatan fisik dan keuangan SKPD

12 bulan

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Massa

-


12 edisi

-

60.000.000

Dharmasraya

-

3.250.000.000

1 Paket

-

-

3.795.000.000

Operasional PPID dan Pembinaan Bakohumas

LOKASI

APBN

-

-

-

400.000.000

Dharmasraya

Publikasi dan informasi melalui media dharmasraya, kalender 2014, buku kerja, Buku Photo Kegiatan Pemda

80%

250.000.000

Dharmasraya

Terbitnya kalender tahun 2016 1000 eks

1

25 1

20

03

15 10 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Media Cetak dan Elektronik/ Pengadaan Peningkatan Sarana informasi(Kran, Majalah,dll)


Jaringan Komunikasi Media Cetak dan Elektronik

1

25 1

20

03

15 11 Fasilitasi Mas Media Cetak dan elektronik


Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemda dengan Mass Media

1

25 1

20

03

17

1

25 1

20

03

1

25 1

20

03

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 17 03 Meningkatkan kompetensi SDM aparatur bidang keprotokolan


17 04 Peningkatan SDM Wartawan, Calon Wartawan dan Personil Humas


Terbitnya Buku Kerja( buku agenda) Terbitnya Buku Photo Kegiatan Pemda Tersedianya sarana informasi melalui 6 media harian dan 13 media mingguan serta media online

200 eks

Paket/ 1 Tahun

Meningkatnya publikasi kegiatan Pemda melalui media cetak dan online

80%

2.350.000.000

Dharmasraya

Terlaksananya peliputan dan pemberitaan oleh Mass Media

Paket/ 1 Tahun

Terpublikasinya kegiatan pemdakab di Mass Media

80%

250.000.000

Dharmasraya

200 eks

345.000.000

Bimtek keprotokolan bagi aparatur pemerintah terutama pembawa acara


Terlaksananya Bimtek Keprotokolan

1 kegiatan (55 Tercapainya aparatur yang org) handal dalam bidang keprotokolan terutama pembawa acara

60%

-

-

45.000.000

Dharmasraya

300.000.000

Dharmasraya

V - 99 ................

NO REKENING 1

25 1

20

03

1

25 1

20

03

PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 19 02 Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah



URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

19

APBD KAB. 200.000.000


Kepala Daerah/Wakil Kepala Terlaksananya Peliputan dan Daerah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah


3 Paket

adanya informasi melalui release berita kegiatan KDH/WKDH dan dokumentasi kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah

80%

APBD PROP -

LOKASI

APBN -

200.000.000

28.977.216.200

Dharmasraya

-

-

V - 100 ................

SKPD

:

1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


0

00 1 20

04

01


9.007.666.100

0

00 1 20

04

02


2.247.320.100

0

00 1 20

04

03

0

00 1 20

04

0

00 1 20

04

04

0

00 1 20

04

04 01 Pendidikan dan pelatihan formal

1 1

20 20 1 20

04

14

1

20 1 20

04

20 1 20

04


Perda Kabupaten

1

14 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 14 03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

1

20 1 20

04

14 05 Kegiatan Reses


1

20 1 20

04

1

20 1 20

1

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

LOKASI

APBN 11

12

115.830.000 Seragam kerja

Terlaksananya seragam kerja kantor

3 jenis pakaian

Tersedianya seragam kerja Anggota DPRD

100%

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

115.830.000

66.000.000

Pegawai Sekretariat DPRD Terlaksananya pendidikan & 12 kali pelatihan untuk pegawai bimtek Setwan

Meningkatnya pengetahuan di Sekretariat DPRD

100%

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

66.000.000

6.912.780.200 6.912.780.200

Terlaksananya pembahasan 8 kali Ranperda Terlaksananya rapat-rapat 56 hari alat kelengkapan Dewan

Meningkatnya jumlah produk hukum Meningkatnya peran DPRD dalam menyelesaikan masalah pemerintah & Masy.

90%

3.220.000.000

80%

261.690.500

Masyarakat pemilih / konstituen

Terlaksanaya reses DPRD

18 hari, 11 kecamatan

Terciptanya hubungan silaturahmi masyarakat pemilih dengan wakil rakyat

90%

953.550.700

14 06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Peningkatan Kualitas Anggota DPRD Pelayanan Publik

Proyek-proyek fisik pembangunan di Kabupaten

Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah

30 hari

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan proyek-proyek fisik & terjalinnya komunikasi dengan masyarakat

80%

320.563.000

04

Peningkatan Kualitas 14 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Pelayanan Publik

SDM Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya workshop/lokakarya/ diklat

4 kali

Meningkatnya pengetahuan Anggota DPRD

80%

1.713.746.100

20 1 20

04

14 09 Publikasi dan Informasi kegiatan DPRD


Anggota DPRD

Terlaksananya publikasi & informasi untuk Pimpinan & Anggota DPRD

11 kecamatan

Terciptanya publikasi & informasi untuk Pimpinan & Anggota DPRD

80%

308.229.900

20 1 20

04

14 10 Fasilitasi pembentukan staf ahli


Koordinasi penyelesaian masalah batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten di propinsi tetangga

Terlaksananya koordinasi masalah perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten di Provinsi tetangga

6 kali

tercapainya kesepakatan penyelesaian batas antar provinsi

2 kab

135.000.000

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

JUMLAH


18.349.596.400

-

-

-

-

-

V - 101 ................

SKPD

:

1.20.05. - DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KELUARAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

SUMBER DANA

HASIL

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

5

6

7

8

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

LOKASI

9

10

11

12

0

00 1

01

01

01


774.721.800

0

00 1

01

01

02


133.740.000

0

00 1

01

01

05


0

00 1

20

05

06

0

00 1

20

05

0

00 1

20

05

1

20

1

20 1

20

05

1

20 1

20

05

1

20 1

20

05

1

20 1

20

05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

50.000.000

58.000.000

Meningkatnya Pelaporan Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Semesteran Keuangan Daerah yang Baik dan Benar

06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 17 Program Peningkatan dan Pegembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya Lap. Keuangan Tepat waktu

2

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan DPPKD dapat di evaluasi

2

26.000.000

1

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan DPPKD dapat di evaluasi

1

32.000.000

-

-

-

-

3.655.695.603

3.655.695.603

Meningkatnya peraturan Tersusunya Perbup dan kebijakan daerah berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1

Adanya Pedoman Kebijakan Akuntansi

1

76.000.000

17 05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Meningkatnya peraturan Terpenuhinya Perda tentang dan kebijakan daerah Pajak dan Retribusi berkaitan dengan sistem berdasarkan UU 28 Th 2009 dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

4

Terpenuhinya Perda tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan UU 28 Th 2009

4

54.000.000

17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Meningkatnya peraturan Perda APBD dan kebijakan daerah berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1

tersusunnya Perda APBD Tepat waktu

1

390.000.000


V - 102 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

SUMBER DANA

HASIL TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

1

20 1

20

05

17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Meningkatnya peraturan Perda APBD Perubahan dan kebijakan daerah berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1

Tersusunnya Perda APBD Perubahan Tepat waktu

1

413.000.000

1

20 1

20

05

17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Meningkatnya peraturan Penetapan Perbup dan kebijakan daerah Pertanggungjawaban APBD berkaitan dengan sistem Tepat waktu dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1

Sebagai Bahan Evaluasi Pelaksanaan APBD

1

265.500.000

1

20 1

20

05

17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Meningkatnya peraturan Penetapan Perbup dan kebijakan daerah Pertanggungjawaban APBD berkaitan dengan sistem Tepat waktu dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1

Sebagai Bahan Evaluasi Kepala Daerah terhadap APBD

1

34.000.000

1

20 1

20

05

17 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

20 SKPD

460.000.000

1

20 1

20

05

17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah

1

20 1

20

05

17 24 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah

1

20 1

20

05

17 25 Uji Petik Retribusi Daerah (PAD)

1

20 1

20

05

17 26 Penata ulang Objek Pajak

1

20 1

20

05

17 27 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD PBB

1

20 1

20

05

17 28 Monitoring Pelaksanaan Belanja PPKD

1

20 1

20

05

17 29 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

1

20 1

20

05

17 30 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS

1

20 1

20

05

17 31 Sosialisasi PAD

1

20 1

20

05

17 33 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD

Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah Meningkatnya anggaran berpihak pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat

Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan pada SKPD Tercapainya Target Retribusi 100%

20 SKPD

Tersedianya Data Keuangan pada SKPD dengan cepat

20%

Realisasi Retribusi

20%

92.500.000


20%


20%

546.000.000

Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah Meningkatnya anggaran berpihak pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat

Data Intensif Retribusi Daerah

50%

Tersedianya Data Intensif Retribusi Daerah

Tertatanya Objek Pajak dan PBB

20%

Penyelesain Permasalahan Objek Pajak dan PBB

20%

150.000.000

Terlaksananya Rapat Koordinasi bulanan

20%

20%

78.500.000

Terlaksanannya Pelayanan Belanja PPKD

20%

Terbentuknya persamaan persepsi dalam penerimaan PAD Terlaksanannya Pelayanan Belanja PPKD

20%

77.025.603

Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah Meningkatnya anggaran berpihak pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat

tercapainya Target Pajak 100%

20%

tercapainya Target Pajak 100%

20%

415.000.000

Tersedianya Pelayanan Pengelolaan Sistem Gaji

20%

Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Sistem Gaji

20%

68.500.000

Pemahaman Terhadap Penerimaan PAD

80%

Peningkatan Terhadap PAD

80%

43.585.000

Adanya Sistem Aplikasi Pajak Daerah

50%

Terlaksananya Sistem Aplikasi Pajak Daerah

50%

325.000.000

Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah


100%

APBD PROP

APBN

LOKASI

26.000.000

V - 103 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

SUMBER DANA

HASIL TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

1

20 1

20

05

17 34 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Meningkatnya Pelaporan Tindak lanjut penyelesaian dan Pertanggungjawaban kerugian daerah Keuangan Daerah yang Baik dan Benar

50%

Terlaksananya tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah

50%

43.585.000

1

20 1

20

05

17 34 Penatausaahaan Belanja PPKD

Meningkatnya anggaran berpihak pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat

100%

Terlaksanya Penatausahaan PPKD

100%

97.500.000

Tersususnnya Data Penarima dana PPKD

JUMLAH


4.672.157.403

APBD PROP

-

LOKASI

APBN

-

V - 104 ................

SKPD

:

1.20.11 - INSPEKTORAT KABUPATEN KELUARAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

5

6

7

8

9

10

11

LOKASI 12

0

00

1 20

11 01

Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

625.639.888

-

-

0

00

1 20

11 02

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

Sarana dan

170.162.000

-

-

1

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSEDIAAN

2.384.590.788

-

-

1

20

1 20

11 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.784.960.555

-

-

1

20

1 20

Pengawasan Internal Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan & 11 20 01 Pelaksanaan Secara Berkala/ Pemeriksaan Rutin Publik yang Bebas KKN

Aparatur Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan

100 LHP

Penyelenggaran pemerintah yang efisien, efektif dan ekonomis

75 %

750.000.000

Dharmasraya

1

20

1 20

11 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan & Lingkungan Pemerintah Publik yang Bebas KKN Daerah/Pemeriksaan Kasus

Aparatur Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan

12 LHP


75 %

116.027.445

Dharmasraya

1

20

1 20

11 20 04 Penanganan Pemda

Aparatur Tersedinya Laporan Hasil Pengawasan

12 LHP


75 %

135.075.688

Dharmasraya

1

20

1 20

Dharmasraya

1 20

50 %

230.070.463

Dharmasraya

1

20

1 20

50 %

16.929.670

Dharmasraya

1

20

1 20

Berkurangnya hasil temuan Berkurangnya hasil temuan Meningkatnya mutu pelaporan Laporan Keuangan Pemda yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku

51.015.869

20

Lanjut Hasil Temuan 11 20 06 Tindak Pengawasan 11 20 07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Berkala Temuan Hasil 11 20 08 Evaluasi Pengawasan 11 20 09 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja

50 %

1

50 %

160.919.870

Dharmasraya

1

20

1 20

11 20 10 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan & Publik yang Bebas KKN

Aparatur Tersedianya laporan hasil 10 Laporan Berkurangnya monitoring pelaksanaan SKPD

kesalahan kegiatan

50 %

121.421.550

Dharmasraya

1

20

1 20

11 20 11 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan & Instansi Pemerintah Publik yang Bebas KKN

Aparatur Tersedianya SKPD

LAKIP 16 Dokumen Prosentase peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah

50 %

203.500.000

Dharmasraya

Khusus

di

Lingkungan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan & Publik yang Bebas KKN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintahan & yang Bebas KKN Pemerintahan & yang Bebas KKN Pemerintahan & yang Bebas KKN Pemerintahan & yang Bebas KKN


Aparatur Tertindaklanjuti temuan 12 Kali pengawasan Aparatur Pelaksanaan Rakorwas dan 3 Kali Gelar Pengawasan Aparatur Tersedianya Laporan 5 Laporan Triwulan dan Tahunan Aparatur Tersedianya Hasil Reviu 1 Dokumen Laporan Keuangan

LHE

V -105 ................

NO REKENING 1

20

1 20

11 21

1

20

1 20

11 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa

1

20

1 20

11 21 03

KELUARAN


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1

20

1 20

11 22

1

20

1 20

Program 11 22 03 Penyusunan Pemeriksaan Tahunan

568.518.198

Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan SDM Publik Pengawasan

Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pemeriksa

APBD KAB.

Peningkatan Pengawasan

Terlaksananya pelatihan 7 Kegiatan/25 Terlatihnya aparat 7 aparat pengawasan Orang pengawas yang terampil Kegiatan/2 dan berkemampuan 5 Orang auditor akan meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawas SDM Terlaksanya Sharing Informasi ke Daerah lain

25 Orang

tercapainya sharing 25 Orang informasi ke daerah lain

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

JUMLAH


1 Dokumen Tersusunnya PKPT dan terarahnya pengawasan

90 %

-

LOKASI

APBN -

334.780.985

Dharmasraya

233.737.213 Dharmasraya

31.112.035

Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengawasan yang Dokumen PKPT Publik Terencana Dengan Baik

APBD PROP

-

-

31.112.035

3.180.392.676

Dharmasraya

-

-

V -106 ................

SKPD

:

1.20.12 - BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA KELUARAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

HASIL


URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBN

5

6

7

8

9

11

LOKASI 12

0

00

1 20

12

01


731.750.000

-

-

0

00

1 20

12

02


194.000.000

-

-

0

00

1 20

12

03


12.000.000

-

-

0

00

1 20

12

05

30.000.000

-

-

0

00

1 20

12

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan formal aparatur

1

20

1

20

1 20

12

23

1

20

1 20

12

23

1

20

1 20

12

23

1

20

1 20

12

23

04 Monitoring dan Evaluasi Perizinan


1

20

1 20

12

23

05 Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Banchmarking


1

20

1 20

12

23

06 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)


1

20

1 20

12

23

07 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perizinan


URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 02 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Perizinan 03 Pengkajian dan Pengendalian Perizinan

Teriptanya suatu kapasitas sumber daya aparatur yang handal

Terlaksananya kursus, pelatihan dan Bimtek PNS

1 tahun

Meningkatnya pengetahuan aparatur

100%

30.000.000

BP2MPBJ

2.016.750.000

476.750.000


Terlaksananya sosialisasi / penyebaran informasi perizinan Terlaksananya pengkajian/penanganan masalah perizinan Terlaksananya monitoring dan evaluasi perizinan

Jumlah jenis Ijin yang disosialisasikan

10 Jenis

Jumlah warga masyarakat yang telah disosialisasi

400org

60.000.000

Sikabau

Jumlah Permasalahan yang dikaji/diselesaikan

5 Kasus

Persentase penyelesaian masalah perizinan

80%

90.000.000

Kab.Dharmasraya

Jumlah jenis ijin yang dimonitor dan dievaluasi

10 jenis

Persentase jumlah kegiatan masyarakat yang tidak berizin/melanggar izin

20%

51.750.000

Sikabau

Adanya peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan Terselenggaranya Pelatihan Tekhnis dan Penguatan Jaringan Sistem PTSP

Terlaksananya peningkatan pelayanan perizinan

1 kali

Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan perizinan

100%

100.000.000

Sikabau

JumlahTenaga Profesional Perizinan

6 Org

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

20%

30.000.000

Persentase cakupan layanan perizinan yang disertifikasi (ber-ISO)

100%

145.000.000

Tersedianya Kelembagaan Jumlah layanan Perizinan yang Perizinan yang bersertifikasi mendapat pendampingan (ISO) sistem manajemen mutu


10 Jenis

V - 107 ................

NO REKENING 1

20

1 20

12

31

1

20

1 20

12

31

1

20

1 20

12

31

1

20

1 20

12

1

20

1 20

1

20

1

PROGRAM / KEGIATAN Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 01 Operasional LPSE



HASIL

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

SUMBER DANA APBD PROP 1.490.000.000

LOKASI

APBN

APBD KAB.


Terlaksanannya proses lelang secara elektronik

Terlaksananya Operasional eProcurement

100%

Meningkatnya pelaksanaan eProcurement, sehingga penyerapan anggaran lebih efektif

100%

250.000.000

Sikabau

02 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu


Proses Lelang Terpadu

Koordinasi antar SKPD berkenaan masalah proses lelang

100%

Terlaksananya Proses lelang sesuai jadwal dan meningkatnya SILPA positif hasil tender sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan yang lain

100%

60.000.000

Sikabau

31

03 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)


unit layanan pengadaan

Beroperasinya Unit Layanan Pengadaan untuk penyelenggaraan proses lelang

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa sehingga proses lelang berlangsung aman dan sesuai prosedur

100%

750.000.000

Sikabau

12

31

04 Peningkatan SDM Penyelengara Peningkatan Kualitas dan Penyedia Barang/Jasa Pelayanan Publik

Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa

Tersedianya Sosialisasi, Pelatihan/Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4 Keg

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

100%

40.000.000

Sikabau

1 20

12

31

05 Peningkatan SDM Tim Pengelola Peningkatan Kualitas LPSE Pelayanan Publik

Terselenggaranya Peningkatan SDM Tim pengelola LPSE

Pelatihan, Bimtek, studi banding, Koordinasi dengan Pusat Provinsi dan kab/Kota

100%

meningkatnya SDM Tim Pengelola LPSE

10 orang

40.000.000

20

1 20

12

31

06 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)


Terselenggaranya Penguatan Teknis dan jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Penyediaan Peralatan serta Pemeliharaan Jaringan Sistem pengadaan Secara Elektronik serta tersedianya perangkat server dan jaringan yang mencukupi dan updtodate

1Pkt

Beroperasinya layanan SPSE dengan optimal didukung penambahan peralatan penguatan jaringan

100%

150.000.000

1

20

1 20

12

31

07 Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa


Terlselenggaranya Jumlah Permasalahan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselesaikan

Terselesaikannya permasalahan pengadaan barang/jasa

100%

200.000.000

1

20

1 20

12

24

1

20

1 20

12

24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik

10 kasus

50.000.000


Terlaksananya operasional Ditindaklanjutinya Pengaduan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Bidang (TPP) di Bidang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa


100%

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

100%

50.000.000

Sikabau

-

-

Sikabau

V - 108 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

1

16

1

16

1 20

12

15

1

16

1 20

12

15

06 Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Terselenggaranya Koordinasi dgn instansi vertikal dan Kerjasama dibidang PMDN/PMA

1

16

1 20

12

15

13 Penyelenggaraan promosi Investasi

Terselenggaranya Meningkatnya Investor keikutsertaan dlm promosi melakukan investasi di Kab. investasi tingkat nasional / Dharmasraya internasional serta tersedianya alat-alat promosi investasi

1

16

1 20

12

16

1

16

1 20

12

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 02 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

1

16

1 20

12

16

04 Pengembangan Sistem Informasi Peningkatan Kualitas Penanaman Modal Pelayanan Publik

1

16

1 20

12

16

05 Penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah

1

16

1 20

12

16

1

16

1 20

12

16

09 Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 10 Analisa dan Uji Kelayakan Perizinan

1

16

1 20

12

16

1

16

1 20

12

16

HASIL TARGET

URAIAN

TARGET

BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Informasi

SUMBER DANA APBD PROP 720.000.000 -

APBD KAB.

300.000.000

Koordinasi dengan Instansi vertikal (BKPM) dan Dunia Usaha serta terdapatnya kerja sama dengan dunia usaha (PMDN/PMA)

10x

Mengetahui Kebijakan Investasi atau RegulasiRegulasi dan Sistem Yang selalu up to date berkaitan dengan investasi dan Kerjasama dibidang Investasi dengan Dunia Usaha (PMDN/PMA)

50%

100.000.000

12 bulan

Tersedianya peluang kerja dan pendapatan masyarakat

100%

200.000.000

420.000.000



Terselenggaranya koordinasi dengan SKPD terkait

Rapat Tim Investasi dan Expose Perusahaan yang mengurus izin penanaman modal Terlaksananya Pelayanan Beroperasinya SPIPISE dan Penanaman Modal berbasis sitem baru yang selalu up to teknologi informasi date dari instansi vertikal (BKPM-RI) Tersedianya Data dan Penyusunan data investasi Informasi Penanaman Modal daerah

30x

Dikeluarkannya izin penanaman modal

60%

1 dok

-

-

-

-

-

10 Dok

50.000.000

Kab,Dharmasraya

Meningkatkan Kualitas Layanan Penanaman Modal

100%

60.000.000

Kab,Dharmasraya

Meningkatnya Cakupan Data dan Informasi potensi Investasi Jumlah Laporan yang disusun

100%

70.000.000

Kab,Dharmasraya

4 Bh

50.000.000

90%

70.000.000

Kab.Dharmasraya

Tersedianya laporan investasi daerah

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi


Terlaksananya analisis pembahasan dan uji kelayakan perizinan baru

Jumlah Permohonan Ijin/non ijin baru yang dianalisis/di uji kelayakannya

11 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Perizinan Terpadu


Tersedianya perbaikan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional perizinan

Jumlah peraturan perizinan yang disempurnakan

2 naskah

Persentase cakupan layanan perizinan yang disempurnakan

100%

40.000.000

Sikabau

13 Penyusunan Data Base Perizinan dan Sistem Informasi Perizinan


Tersedianya data base perizinan

Jumlah Jenis Database Perizinan

10 Jenis

Persentase cakupan database perizinan

100%

80.000.000

Sikabau

JUMLAH


4 Keg.

LOKASI

APBN

200 berkas Persentase jumlah ijin/non ijin yang diterbitkan

3.704.500.000

-

-

V - 109 ................

SKPD

:

1.20.13. - KECAMATAN PULAU PUNJUNG KELUARAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

HASIL


URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBN

5

6

7

8

9

11

LOKASI 12

0

00

1

01

01

01


326.540.000

Kec. Pulau Punjung

0

00

1

01

01

02


180.000.000

Kec. Pulau Punjung

0

00

1

01

01

05


10.000.000

Kec. Pulau Punjung

1

22

1

22

1

20

13

17

1

22

1

20

13

1

22

1

20

13

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

18.107.500 18.107.500

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatnya Monitoring dan Pengawasan

17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

JUMLAH


75%

Terlaksananya Musrembang

75%

11.925.000

Kec. Pulau Punjung

80%

Terlaksananya Monitorong dan Pengawasan

80%

6.182.500

Kec. Pulau Punjung

534.647.500

V - 110 ................

SKPD

:

1.20.14. - KECAMATAN SITIUNG

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9

0

00

1

01

01

01


300.238.000

0

00

1

01

01

02


27.280.000

0

00

1

01

01

05


1

22

1

22

1

20

14

1

22

1

20

14

1

22

1

20

14


APBN 11

LOKASI 12

5.000.000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

45.000.000 45.000.000

30.000.000 15.000.000

JUMLAH


377.518.000

V - 111 ................

SKPD

:

1.20.15. - KECAMATAN KOTO BARU

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

HASIL TARGET 6

URAIAN 7

TARGET 8

SUMBER DANA APBD PROP APBD KAB. 10 9

APBN 11

LOKASI 12

0

00

1

01

01

01


419.016.000

Kec. Koto Baru

0

00

1

01

01

02


29.572.000

Kec. Koto Baru

0

00

1

01

01

05


5.000.000

Kec. Koto Baru

1

22

1

22

1

20

15

17

1

22

1

20

15

1

22

1

20

15

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

45.000.000 45.000.000

30.000.000 15.000.000

JUMLAH


Kec. Koto Baru Kec. Koto Baru

498.588.000

V - 112 ................

SKPD

:

1.20.16. - KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KELUARAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

5

6

7

8

9

10

11

0

00

1

01

01

01


263.195.500

0

00

1

01

01

02


71.548.500

0

00

1

01

01

05


1

22

1

22

1

20

16

17

1

22

1

20

16

1

22

1

20

16

LOKASI 12

7.000.000


45.000.000 45.000.000

30.000.000 15.000.000

JUMLAH


386.744.000

V - 113 ................

SKPD

:

1.20.17. - KECAMATAN IX KOTO

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


APBN 11

LOKASI 12

0

00

1

01

01

01


203.663.750

Kec. IX Koto

0

00

1

01

01

02


23.762.000

Kec. IX Koto

0

00

1

01

01

05


10.000.000

Kec. IX Koto

1

22

1

22

1

20

17

1

22

1

20

17

1

22

1

20

17


45.000.000 45.000.000

JUMLAH


30.000.000

Kec. IX Koto

15.000.000

Kec. IX Koto

282.425.750

V - 114 ................

SKPD

:

1.20.18. - KECAMATAN TIMPEH

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


APBN 11

LOKASI 12

0

00

1

01

01

01


343.705.000

Kec. Timpeh

0

00

1

01

01

02


96.360.000

Kec. Timpeh

0

00

1

01

01

05


10.000.000

Kec. Timpeh

1

22

1

22

1

20

16

17

1

22

1

20

16

1

22

1

20

16

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

31.500.000 31.500.000

17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

JUMLAH


Terlaksananya Musyawarah pembangunan desa

1 keg

Lancarnya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

100%

16.500.000

Kec. Timpeh

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan

1 Thn

Lancarnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

100%

15.000.000

Kec. Timpeh

481.565.000

V - 115 ................

SKPD

:

1.20.19. - KECAMATAN KOTO SALAK

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

3

0

00

1

01

01

01


0

00

1

01

01

02


0

00

1

01

01

05


1

22

1

22

1

20

19

1

22

1

20

19

1

22

1

20

19


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kendaraan Dinas/ Operasional 100% dapat Berfungsi dengan Baik


Terjaganya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

100%


APBD KAB. 9

APBN 11

LOKASI 12

350.175.500

Kec. Koto Salak

27.203.000

Kec. Koto Salak

15.000.000

Kec. Koto Salak

14.797.500 14.797.500

JUMLAH


14.797.500

Kec. Koto Salak

-

Kec. Koto Salak

407.176.000

V - 116 ................

SKPD

:

1.20.20. - KECAMATAN ASAM JUJUHAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


APBN 11

LOKASI 12

0

00 1

01

01

01


191.782.025

Kec. Asam Jujuhan

0

00 1

01

01

02


116.280.000

Kec. Asam Jujuhan

0

00 1

01

01

05


15.000.000

Kec. Asam Jujuhan

1

22

1

22 1

20

20

1

22 1

20

20

1

22 1

20

20

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 02 Pelaksanaan musyawarah 17 pembangunan desa 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

45.000.000 45.000.000

30.000.000 15.000.000

JUMLAH


Kec. Asam Jujuhan Kec. Asam Jujuhan

368.062.025

V - 117 ................

SKPD

:

1.20.21. - KECAMATAN KOTO BESAR

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


0

00

1

01

01

01


264.156.375

0

00

1

01

01

02


55.900.000

0

00

1

01

01

05


19.980.000

1

22

1

22

1

20

21

1

22

1

20

21

1

22

1

20

21


APBN 11

LOKASI 12

45.000.000 45.000.000

30.000.000 15.000.000

JUMLAH


385.036.375

V - 118 ................

SKPD

:

1.20.22. - KECAMATAN PADANG LAWEH

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


APBN 11

LOKASI 12

0

00

1

01

01

01


226.264.500

Kec. Pdg Laweh

0

00

1

01

01

02


20.276.000

Kec. Pdg Laweh

0

00

1

01

01

05


25.000.000

Kec. Pdg Laweh

1

22

1

22

1

20

22

17

1

22

1

20

22

1

22

1

20

22


45.000.000 45.000.000

30.000.000 15.000.000

JUMLAH


Kec. Pdg Laweh Kec. Pdg Laweh

316.540.500

V - 119 ................

SKPD

:

1.20.23. - KECAMATAN TIUMANG

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


APBN 11

LOKASI 12

0

00

1

01

01

01


340.362.000

Kec. Tiumang

0

00

1

01

01

02


57.342.000

Kec. Tiumang

0

00

1

01

01

05


12.000.000

1

22

1

22

1

20

22

1

22

1

20

22

1

22

1

20

22


45.000.000 45.000.000

30.000.000 15.000.000

JUMLAH


Kec. Tiumang Kec. Tiumang

454.704.000

V - 120 ................

SKPD

:

1.20.24. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8


0

00

1 01

01

01


656.800.000

0

00

1 01

01

02


123.000.000

0

00 1 20

24

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

0

00 1 20

24

1

20

1 1

20 1 20 20 1 20

24 24

28 Program Pendidikan Kedinasan 28 01 Pendidikan dan pelatihan tekhnis

1

20 1 20

24

29

1

20 1 20

24

1

20 1 20

1 1

Penyediaan Pakaian Dinas bagi PNSD dan Tenaga Honorer

Tersediannya Pakaian dinas PNS dan Honorer

1 Paket

Meningkatnya disiplin aparatur

80%

BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah


24

29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi PNS Daerah


20 1 20

24

30

20 1 20

24

1

20 1 20

24

1

20 1 20

1

1

Terkirimnya PNS BKD untuk mengikuti Diklat Tekhnis dan Fungsional

Terlaksananya Pendidikan dan 1 tahun Pelatihan Teknis bagi PNS BKD

Tersedianya aparatur yang terlatih

90%

-

LOKASI

APBN 11

12

-

-

Dharmasraya

4.955.000.000

-

-

170.000.000 170.000.000

-

-

1.212.000.000

-

Dharmasraya

-

Terselenggara Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi PNS Terkirimnya PNS Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Diklat tekhnis sesuai dengan tugas dan fungsinya

Terlaksananya Pendidikan dan 1 paket Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNSD Terlaksananya pengiriman 1 tahun PNS Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Diklat tekhnis sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tersedianya CPNSD yang siap kerja

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS sesuai formasi

Terlaksananya seleksi 1 paket penerimaan CPNS dan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS sesuai formasi

Tersedianya CPNS Kabupaten Dharmasraya

100%

400.000.000

Dharmasraya

30 04 Penataan sistem administrasi kenaikan Peningkatan Kualitas pangkat otomatis PNS Pelayanan Publik

Terlaksananya pengurusan kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Dharmasraya

Tersedianya sistem 2 periode administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Lancarnya proses pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS

100%

65.000.000

Dharmasraya

24

30 05 Pembangunan / pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian


Tersedianya sistem pelayanan pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, peremajaan data PNS secara on Line

Terlaksananya sistem pelayanan pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, peremajaan data PNS secara on Line

1 tahun

PNS Kabupaten Dharmasraya

80%

57.000.000

Dharmasraya

20 1 20

24

30 06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS


Tersusunnya analisa jabatan dan beban kerja PNS

Terlaksananya penyusunan analisa jabatan dan beban kerja PNS

2 Paket

Tersedianya data analisa jabatan dan beban kerja PNS

100%

60.000.000

Dharmasraya

20 1 20

24

30 08 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi


Terfasilitasnya pemberian Terlaksananya pemberian 1 paket penghargaan bagi PNS yang penghargaan bagi penerima berprestasi tanda jasa satya lencana karya satya / PNS yang berprestasi

Tersedianya insentif/penghargaan bagi penerima tanda jasa satya lencana karya satya / PNS yang berprestasi

100%

32.000.000

Dharmasraya

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 30 02 Seleksi Penerimaan CPNS

Tersedianya aparatur yang terlatih

100%

1.100.000.000

Dharmasraya

90%

112.000.000

Dharmasraya

3.573.000.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


-

-

V - 121 ................

1

20 1 20

24

30 09 Proses Penanganan Kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

20 1 20

24

30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas PNS


1

20 1 20

24

30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN


1

20 1 20

24

30 17 Pelayanan SKPP, Pengabdian dan SK Peningkatan Kualitas Pensiun Pelayanan Publik

1

20 1 20

24

30 18 Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, Nip dan Taspen


1

20 1 20

24

30 19 Pemberian uang bantuan sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap


1

20 1 20

24

30 20 Pelantikan dan Sumpah janji PNS


1

20 1 20

24

30 22 Pelaksanaan Baperjakat

1

20 1 20

24

1

20 1 20

24

30 24 Pelaksanaan pengiriman ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

1

20 1 20

24

1

20 1 20

24

NO REKENING

1

20 1 20

24

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN Terprosesnya Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS

TARGET 1 paket

HASIL URAIAN Tuntasnya penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

TARGET 100%

SUMBER DANA APBD PROP APBD KAB. 19.000.000

LOKASI

APBN

Dharmasraya

1 Paket

Lancarnya pengurusan ujian dinas dan ujian Penyesuaian ijazah

80%

230.000.000

Dharmasraya

Tersedianya bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Terlaksananya Pelayanan SKPP, Pengabdian dan SK Pensiun Terlaksananya Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, Nip dan Taspen Tersedianya dana bantuan sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap

1 Paket

lancarnya penerimaan Calon Praja IPDN

100%

40.000.000

Dharmasraya

1 tahun

Lancarnya pengurusan administrasi kepegawaian PNS

100%

65.000.000

Dharmasraya

1 tahun

Lancarnya Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, NIP dan Taspen

100%

35.000.000

Dharmasraya

1 tahun

Meningkatnya motivasi kerja dan solidaritas aparatur

90%

790.000.000

Dharmasraya

Terlaksananya Pelantikan Pejabat Eselonering dan Sumpah janji CPNS menjadi PNS Terlaksananya rapat - rapat baperjakat Terpantaunya kinerja pejabat struktural dan fungsional

Terlaksannya Pelantikan dan Sumpah Janji PNS

10 Paket

Tersedianya PNS yang Loyal dalam bertugas

100%

23.000.000

Dharmasraya

Tersedianna Operasional baperjakat Terlaksananya pemantauan kinerja Pejabat struktural dan fungsional

1 tahun

Efektifnya pelaksanaan fungsi Baperjakat Lancarnya pelaksanaan evaluasi kinerja PNS

80%

7.000.000

Dharmasraya

100%

50.000.000

Dharmasraya


Terfasilitasinya pengiriman Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

Terlaksananya pengiriman PNS Peserta Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

1 angkatan

LancarnyaPengurusan administrasi kepegawaian

90%

25.000.000

Dharmasraya

30 25 Penyusunan formasi CPNS


Tersedianya daftar susunan formasi CPNS

1 paket

30.000.000

Dharmasraya


Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM II dan III

1 paket

Meningkatnya kesesuaian penerimaan CPNS dengan kebutuhan SKPD Pejabat Struktural Esselon II dan III

90%

30 26 Diklat Kepemimpinan TK, II,III dan IV

Informasi kebutuhan PNS yang akurat pada seluruh SKPD Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM II dan III

80%

1.600.000.000

Dharmasraya

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 30 23 Evaluasi kinerja pejabat struktural dan Peningkatan Kualitas fungsional Pelayanan Publik

30 27 Orientasi Calon PNS


Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNSD yang mengikuti tugas belajar dan Ikatan dinas Terlaksannya bantuan penyelengaraan penerimaan praja IPDN Terlaksananya Pelayanan SKPP, Pengabdian dan SK Pensiun Terlaksananya Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, Nip dan Taspen Terlaksananya Pemberian uang bantuan sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap

KELUARAN URAIAN Tersedianya operasional penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terlaksananya pengiriman PNS Peserta Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

1 tahun

Terlaksananya Diklat PIM IV Terlaksananya Diklat PIM IV bagi Pejabat struktural SKPD bagi Pejabat struktural SKPD

1 paket

Pejabat Struktural Esselon IV

Pelaksanaan orientasi dan pembekalan CPNS Daerah

1 Paket

Meningkatnya wawasan kepemerintahan Calon PNS Daerah

Jumlah


Terlaksananya orientasi dan pembekalan CPNS Daerah

Dharmasraya

80%

45.000.000

5.734.800.000

Dharmasraya

-

-

V - 122 ................

SKPD

:

1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH PRIORITAS RKPD PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015 2 3 1

NO REKENING

SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB.

SUMBER DANA APBD PROP 10 9

0

00

1 01

01

01


554.091.280

0

00

1 01

01

02


177.020.000

0

00

1 01

01

05


1 1

21 21

2 01

01

16

1

21

2 01

01

16

1

21

2 01

01

16

10 Pemantauan dan analisis Akses Pangan Pokok

1

21

2 01

01

16

1

21

2 01

01

1

21

2 01

1

21

1

21

2 2

BIDANG KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan (DANA TP) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)/ PDRP

12

25.000.000

335.522.000 335.522.000 1 Paket

Adanya Rumusan Kebijakan 1 Paket Untuk Mewaspadai Kondisi Pangan dan Gizi Masyarakat

25.000.000

Penyediaan informasi Terselenggaranya Akses harga dan aksesibilitas Pangan Pokok pangan

1 Unit

Tersedianya Akses Pangan 1 Unit Pokok Tk. Kabupaten

35.000.000

13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah/ Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan Pokok

Kelompok

13 Paket

Tersedianya Cadangan Pangan

65.000.000

16

34 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisa Ketersediaan Pangan

penyusunan buku NBM Terlaksananya Penyusunan 1 Buku Buku NBM

Terealisasinya Ketersediaan 1 Buku Pangan Kab. Dharmasraya Tahun 2013 berdasarkan NBM

31.665.000

01

16

36 Lumbung Pangan

penyediaan cadangan oangan di tingkat nagari/desa

Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan

4 Unit

Tersedianya Lumbung Pangan

4 Unit

80.000.000

2 01

01

16

50.000.000

Terlaksananya PPH

1 Unit

Lancarnya Operasional DKP Kab Tersedianya PPh

1 Unit

16

berfungsinya DKP kabupaten Kabupaten

1 Unit

01

37 Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 38 PPH

Berfungsinya DKP Kab

2 01

1 Unit

48.857.000

01 01

2 01

01

15

2

01

2 01

01

15

2

01

2 01

01

15

2

01

2 01

01

15

BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

LOKASI

APBN 11

penyusunan buku SKPG

Tersedianya Kebijakan Pemerintah untuk mencegah terjadinya Kerawanan Pangan

Terselenggaranya Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan

13 Paket

0

Klp.PLDPM, Kp. DMP

130.000.000

30.000.000

Kabupaten 490.122.000

300.000.000

143.963.000

160.000.000

Terlatihnya Kelompoktani Pelaku Agribisnis

40 OK

62.036.000

02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan pelaku agribisnis (Pendampingan Program GPPgerakan pensejahteraan petani)

Nagari yang menerima Terlaksananya Kegiatan program GPP Pendampingan GPP

20 Klp

Terbinanya Kelompok Pelaksanan GPP

20 Klp

120.000.000

07 SL- Agribisnis (diluar lokasi GPP)

Keltan potensial untuk buah naga, ayam broiler dan perikanan

2 Unit

Meningkatnya Pengetahuan 2 Unit Petani Pelaku Agribisnis

62.036.000


-

420.022.000 40 OK

Terlaksanya SL-Agribisnis

80.000.000 80.000.000

4.762.066.000

Teraksananya Pelatihan Petani Agribisnis

Petani

130.000.000 130.000.000

-

- Nagari

Kec. Pl. Punjung, Sitiung, Sei Rumbai,Koto baru, Koto Salak, Tiumang

V - 123 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KELUARAN KEGIATAN URAIAN TARGET kelompok tani pada Terlaksananya Demplot 2 Paket daerah sentra produksi Organik Farming

HASIL URAIAN TARGET Meningkatnya Kemampuan 2 Paket Usaha Tani dengan Pola Organik Farming

3 Klp

Mengertinya Petani dalam Pengembangan Jagung

5 Klp

Terfasilitasi 5 Klp teknologiPengembangan Buah-buahan Meningkatkan Pengetahuan 250 Org Petani

2

01

2 01

01

15

08 Demplot Organik Farming

2

01

2 01

01

15

10 Sekolah Lapang Pengembangan Jagung

kelompok tani pada Terlaksananya Sekolah daerah sentra produksi Lapang Pengembangan

2

01

2 01

01

15

11 Fasilitasi Pengembangan buahbuahan

Petani

2

01

2 01

01

15

12 Peningkatan SDM Petani

Petani

2

01

2 01

01

20

2

01

2 01

01

20

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 04 Peningkatan SDM & Pemberian Penghargaan kepada Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, THL-TBPP, Petani dan Penyuluh Swadaya

2

01

2 01

01

20

2

01

2 01

01

2

01

2 01

2

01

2

Jagung di Kelompok Tani Terlaksananya Pengembangan Buahbuahan Memberi Motivasi dan Penyuluhan kepada Petani

250 Org

SUMBER DANA APBD PROP APBD KAB. 40.000.000 -

3 Klp

-

83.077.000

40.000.000 Kt. Salak, Kt. Baru, Pl. Punjung

-

30.443.000

40.000.000 IX Koto, Pulau Punjung

135.950.000

30.443.000

40.000.000 IX Koto, Pulau Punjung

1.090.000.000

Penyuluh Pertanian

Terlaksananya Pemberian 5 Org Penghargaan kepada Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, THLTBPP, Petani dan Penyuluh Swadaya

Dapat Memberikan Penghargaan kepada Penyuluh Berprestasi

05 Pembinaan dan Peningkatan SDM Penyuluh THL-TBPP

THL

Terlaksananya Pembinaan 40 Org Penyuluh THL- TBPP

Meningkatnya Pengetahuan 40 Org THL-TBPP

20

06 Peningkatan Fungsi Tani dan BPP Kecamatan

Kelompok Tani

9 BPP

Meningkatnya Fungsi Tani dan BPP Kecamatan

01

20

07 Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan

optimalisasi dan pemantauan sistem LAKU

Terlaksanya Peningkatan Fungsi Tani dan Peranan BPP Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Supervisi PP

9 BPP

2 01

01

20

08 Workshop KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)

KTNA, penyuluh, pelaku usaha

01

2 01

01

20

10 Penyediaan Biaya Operasional BPP Kecamatan/ RDKK

2

01

2 01

01

20

16 Revitalisasi Kelembagaan Petani

2

01

2 01

01

20

17 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

2

01

2 01

01

20

2

01

2 01

01

2

01

2 01

01

216.159.000

60.000.000

-

55.500.000

Kabupaten

-

127.659.000

- Kabupaten

9 BPP

45.000.000

-

- Kecamatan

Meningkatnya Kelengkapan 9 BPP Administrasi Kelompok Tani dan Kinerja Penyuluh

22.000.000

-

Terlaksananya Penyebaran 1 Paket Teknologi Pertanian Terapan diantara Petani

Berkembangnya Teknologi Terapan ditingkat Petani

1 Paket

18.000.000

-

optimalisasi fungsi BPP

Terlaksanya Operasional BPP Kecamatan / RDKK

Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP

9 BPP

360.000.000

meningkatkan fungsi kelompok tani dan Gapoktan panduan PPL dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan

Terlaksananya Peningkatan 30 Klp Peranan Kelompok Tani

Terbinanya Peningkatan Peranan Kelompok

30 Klp

150.000.000

Terlaksananya Penyusunan 10 Paket Programa Penyuluh

Terprogramnya Programa Penyuluh

10 Paket

18 Temu Tugas Penyuluh THL-TBPP

THL

Terlaksanya Temu Tugas Penyuluh THL-TBPP

40 Org

20

19 Temu Teknis Penyuluh

Penyuluh

Terlaksananya Pelatihan bagi Penyuluh

1 Paket

Mengertinya Penyuluh 40 Org tentang Tugas dan Fungsinya Meningkatnya Pengetahuan 1 Paket Teknis Penyuluh

15

20 Studi Banding Penyuluh

Penyuluh

Terlaksananya Peningkatan 1 Paket Kapasitas Penyuluh


9 BPP

Peningkatan Pengetahuan Penyuluh

5 Org

LOKASI APBN 40.000.000 Kec. Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Pulau Punjung

1 Paket

- Kabupaten, 8 BPP

33.000.000

90.000.000

250.000.000

4 BPP (pelaksanaanya di BPP Koto Baru dan Sitiung) 60.000.000 BPP

Kabupaten, 11 Kecamatan

80.000.000

-

Pl.Punjung,IX Koto Silago,Sitiung,Timpeh ,Koto Baru,Padang Laweh,Koto Salak,Sungai Rumbai

Kabupaten

Kabupaten

-

Jawa Timur & Bali

V - 124 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

2

01

2 01

01

15

21 Denfarm Varietas Unggul Baru

2

01

1 21

01

25

2

01

1 21

01

25

Program Peningkatan Diversivifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 01 Lomba KWT (kelompok wanita tani) tingkat Kabupaten

2

01

1 21

01

25

2

01

1 21

01

2

01

1 21

2

01

2


SASARAN KEGIATAN Kelompok Tani

KELUARAN URAIAN TARGET Terlaksananya Denfarm 3 Paket Varietas Unggul Baru

HASIL URAIAN TARGET Meningkatnya Kemampuan 3 Paket Usaha Tani dengan Varietas Unggul Baru


271.044.000

KWT pelaksanan program pemanfaatan pekarangan

-

LOKASI

APBN - Nagari

-

Teraksananya Lomba KWT 1 Paket Tk. Kabupaten

Teraksananya Lomba KWT 1 Paket Tk. Kabupaten

58.470.000

03 Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan ( P2KP / KRPL )

fasilitasi KKN UND dan Terlaksananya Pembinaan 53 Unit pemanfaatan Pemanfaatan Pekarangan ( pekarangan P2KP/KRPL)

Meningkatnya Pemanfaatan 53 Unit Pekarangan

80.000.000

25

05 Lomba Cipta Menu AB3 Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Jambore PKK Tk.Provinsi

PKK Nagari

Terlaksananya Lomba Cipta Menu AB3

1 Paket

Tumbuh dan Berkembangnya Produk Olahan Pangan Lokal

1 Paket

86.000.000

01

25

06 Keamanan Pangan Segar

Kelompok Tani

Terlaksannya Keamanan Pangan Segar

1 Paket

Berkurangnya Pemakaian Zat-Zat Berbahaya pada Makanan

1 Paket

46.574.000

1 21

01

26

01

1 21

01

26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 02 Pembangunan Gedung BPP/ Rehab (DAK)

kec yang belum memiliki BPP

terlaksananya Pembangunan Gedung BPP untuk Menunjang Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Tergantinya Kerusakan Gedung BPP

6 Paket

Tersedianya Gedung BPP 6 Paket untuk Menunjang Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Tergantinya Kerusakan Gedung BPP

1.310.000.000

-

-

2

01

1 21

01

26

04 Pengadaan Mobiler BPP (DAK)

mobiler BPP

Tersedianya Mobiler di BPP 2 Paket

193.000.000

-

-

2

01

1 21

01

26

06 Kendaraan Roda 2 (DAK)

Penyuluhan

Tersedianya Kendaraan Roda 2 Untuk Penyuluh

10 Unit

185.000.000

2

01

1 21

01

26

07 Pagar BPP (Rehab + Pagar Lahan BPP ) (DAK)

Kecamatan

Terlaksanya Pengadaan 2 Paket Mobiler Terlaksananya 10 Unit Pengaadaan Kendaraan Roda 2 Terlaksananya 9 BPP Pembangunan Pagar BPP ( Rehab + Pagar Lahan BPP )

terpagarnya BPP dan Lahan Pekarangan BPP untuk Pengaman Kantor dan Kebun dari Gannguan TernaK

9 BPP

380.000.000

-

- Pl.Punjung, IX Koto, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Timpeh, Padang Laweh, Asam Jujuhan, Koto Besar

2

01

1 21

01

26

08 Terali BPP (DAK)

Kecamatan

Terlaksanya Pembuatan Terali BPP

2 Paket

Terpasangnya Terali Untuk 2 Paket Pengamanan Kantor

25.000.000

-

- Tiumang dan Sungai Rumbai

2

01

1 21

01

26

09 Tempat Parkir (DAK)

Kecamatan

Terlaksananya Pembuatan 1 Paket Tempat Parkir

40.000.000

-

- Tiumang dan Sungai Rumbai

2

01

1 21

01

26

10 GPS (DAK)

Kecamatan

Terlaksananya Pengadaan 4 Unit GPS

Tersedianya Tempat Parkir 1 Paket Untuk Kemanan Kendaraan Dinas Tersedianya Alat Ukur untuk 4 Unit Menentukan Titik Koordinat Lokasi Sawah dll

32.000.000

-

- Kab, Tiumang dan Sungai Rumbai, Asam Jujuhan

2

01

1 21

01

26

11 Gudang dan Lantai Jemur (DAK)

kelompok

Teraksananya 4 Unit Pembangunan Gudang dan Lantai Jemur

340.000.000

-

- Kecamatan

2.981.000.000


Tersedianya Gudang dan Lantai Jemur untuk Penyimpanan dan Peningkatan Kualitas Mutu Gabah

4 Unit

-

-

Nagari

-

-

-

Kecamatan

-

V - 125 ................

2

01

1 21

01

26

12 Alat Studio (DAK)

SASARAN KEGIATAN Kabupaten

2

01

1 21

01

26

13 Komputer (DAK)

Kabupaten

2

01

1 21

01

26

14 Rumah Petugas BPP dan Rehab (DAK)

Kabupaten

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


JUMLAH


KELUARAN URAIAN TARGET Terlaksanyan Pengadaan 1 Paket Alat-alat Studio

Terlaksananya Pembelian 3 unit Komputer Terlaksananya Pembuatan 9 Unit dan Perbaikan Rumah Dinas BPP

HASIL URAIAN TARGET Lancarnya Penyampaian 1 Paket Materi Training kepada Penyuluh dan Petani secara Visual Lancarnya Pekerjaan 3 unit Penyuluh Pertanian Terselenggarannya 9 Unit Pembuatan Rumah Dinas BPP dan Rehab Hingga Layak Huni


39.000.000

-

400.000.000

-

5.853.699.280

490.122.000

LOKASI

APBN

- Kabupaten

- Kab, Tiumang dan Sungai Rumbai - Pl.Punjung, IX Koto, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Timpeh, Padang Laweh, Asam Jujuhan, Koto Besar

300.000.000

V - 126 ................

SKPD

:

1.22.02 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KELUARAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

1

2

3

4

HASIL

SUMBER DANA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

APBN

5

6

7

8

9

10

11

0

00 1

01

01

01


0

00 1

01

01

02


96.360.250

0

00 1

01

01

05


20.000.000

1 1

11 11 1

22

02

17

1

11 1

22

02

1

11 1

22

02

1

11 1

22

1

11 1

1

1

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tidak kekerasan

LOKASI 12

408.691.000

1.275.000.000 360.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Tersedianya pengurus P2TP2A yang handal dalam menanganin kasus2 dan penyediaan data2

17 09 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Peningkatan Tenaga Kerja Wanita Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya sosialisasi Kabupaten Terciptanya tenaga kerja terhadap tenaga kerja wanita dan wanita yang mengetahui hak badan usaha yang dan tanggung jawabnya memperkerjakan wanita sebagi tenaga kerja

50.000.000

02

17 10 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah di bidang politik dan jabatan publik

Peningkatan Organisasi perempuan Pemahaman dan LSM, SKPD Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terwujudnya peraturan daerah tentang perempuan di jabatan politik

50 orang

40.000.000

22

02

17 11 Pelatihan kepemimpinan dan bimbingan manajemen usaha

Peningkatan Organisasi perempuan Pemahaman dan LSM, SKPD Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya bimbingan managemen kepada kelompok usaha perempuan

25 orang

11 1

22

02

17 12 Pengembangan kabupaten layak anak

Peningkatan Nagari Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksanaya pemenuhan hakhak dasar anak

1 kab, 1 kec, 5 nagari

11 1

22

02

17 13 Fasilitasi kegiatan forum anak

Peningkatan Organisasi forum anak Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat


11 Meningkatkan kinerja P2TP2A kecamata dalam melaksanakan tugas n

Peraturan daerah yang mendukung perempuan di jabatan publik dan politik baik di lingkup pemerintah maupun swasta

50%

-

-

75.000.000

35.000.000

Terwujudnya nagari kecamatan dan kabupaten layak anak

50.000.000

70.000.000

V - 127 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


Siswa, Guru, komite sekolah, dewan pendidikan, sekolah SKPD terkait

URAIAN Adanya penurunan kasus kekerasan terhadap anak

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

1

11 1

22

02

17 14 Semiloka pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan

1

11 1

22

02

18

1

11 1

22

02

1

11 1

22

02

19

1

11 1

22

02


1

11 1

22

02

19 04 Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdyaan perempuan dan perlindungan anak 19 09 Pembinaan peningkatan kemampuan dan kemandiriaan organisasi perempuan LSM/LSOM bidang pemberdyaan perempuan

1

11 1

22

02

19 10 Pembinaan P2WKSS (Peningkatan Pereanan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera)

Peningkatan Wanita usia 16-46 tahun Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Adanya nagari binaan P2WKSS dan kecamatan Sayang Ibu di Kab. Dharmasraya

11 nagari Terlaksananya pembinaan di 11 dan monitoring ke nagari kecamata P2WKSS n

50.000.000

1

11 1

22

02

19 11 Pembinaan KSI Kecamatan Sayang Ibu


Terbentuknya kecamatan Sayang Ibu

Terlaksananya pembinaan 11 kecamatan KSI

50.000.000

1

11 1

22

02

20

1

11 1

22

02


Diharapkan tumbuhnya mitra di Pengurus P2TP2A, kecamatan dan nagari seluruh nagari

1

11 1

22

02

20 01 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdyaan perempuan dan anak (P2TP2A) 20 02 Peningkatan SDM pengelola pelayanan dan pendampingan korban KDRT


1

11 1

22

02

20 03 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT


Program Peningkatan Kualiatas Anak dan Perlindungan Perempuan 18 08 Pembuatan dan penyusunan data perempuan dan anak secara terpilah



60 orang

50 bungkusTersedianya data perempuan dan data anak secara terpilah

725.000.000


Terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender

Terbentuknya pokja PUG SKP kecamatan

Meningkatnya kemampuan 1 tahun danketahanan organisasi perempuan LSM dan LSOM Bid. Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya kemampuan dan ketahan organisasi perempuan LSM dan LSOM Bid. Pemberdayaan Perempuan

Program Penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan (P2TP2)

-

-

-

-

-

125.000.000

100%

500.000.000

130.000.000


-

60.000.000

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan SKPD terkait, DPRD, LSM/LSOM organisasi perempuan Organisasi perempuan LSM/LSOM

LOKASI

APBN

40.000.000

60.000.000 Peningkatan SKPD terkait, kecamatan, Terlaksananya pengumpulan Pemahaman dan nagari data perempuan dan data anak Pengamalan Nilai Agama secara terpilah dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

APBD PROP

75.000.000

Pengurus P2TP2A, LSM

Meningkatnya SDM pengelola dalam melaksanakan pendampingan korban KDRT

Terlaksananya fasilitasi 11 kecamatan kegiatan P2TP2A serta terdatanya kasus KDRT Kabupaten Tersedianya SDM pengelola P2TP2A yang mewadai

Pengelola P2TP2A dan mitra P2TP2A

Terlaksananya pelatihan tentang Kecamatan Terlaksananya pencatatan pencatatan dan pelaporan kasus dan pelaporan kasus KDRT KDRT

30.000.000

25.000.000

V - 128 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 15 Program Keluarga Berencana 15 02 Pelayanan KIE (Advokasi KIE dan Pelayanan KB)


1

12

1 1

12 1 12 1

22 22

02 02

1

12 1

22

02

16

1

12 1

22

02

16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)


1

12 1

22

02

16 02 Temu kreatif remaja saka kencana


1 1

12 1 12 1

22 22

02 02

17 Program Pelayanan Kontrasepsi 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi

1

12 1

22

02

1

12 1

22

1

12 1

22

1

22

1

22 1

22

02

1

22 1

22

02



Lintas sektor terkait (Dinas kesehatan, PKK, TNI, IBI, Camat, KuA) dan Calon akseptor KB

URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

637.247.235

-

171.273.685 171.273.685

-

108.457.550

-

LOKASI

APBN 2.700.000.000 -

Terlaksananya Advokasi KIE pada lintas sektoral dan pelayanan KB di kab. Dharmasaraya

6200 Tercapainya PPM peserta KB orang baru dan terbinanya peserta akseptor KB aktif KB baru di kab. Dharmasr aya

100%

Terlakaksananya kegiatan sosialisasi tentang triad remaja

25 kelompok PIK remaja di sekolah

100%

53.164.400

Dharmasraya

Kelompok saka kencana di sekolah

Terlaksananya temu kreativitas saka kencana di Tk. Provinsi

10 Menurunya masalah kelompok kenakalan remaja di kab. saka dDharmasraya kencana

100%

55.293.150

Dharmasraya


calon aseptor

Tersedianya alat konytrasepsi di 6200 Tercapaianya PPM peserta gudang Kab. Dharmasraya orang KB baru dan terbinanya aseptor peserta KB aktif KB baru di kab. Dharmasr aya

100%

357.516.000 10.758.000

17 05 Orientasi kader KB dan KS


Kader KB (PPKBD dan sub. PPKBD) dan kader KS (BKL, BKR dan BKL)

Terlaksananya orientasi kader KB (PPKBD dan sub. PPKBD) dan kader KS (BKB, BKR dan BKL) di kab. Dharmasraya

697 kader Meningkatnya wawasan kader KB dan KB dan KS tentang program KS di kab. KB nasional Dharmasr aya

100%

186.000.000

Dharmasraya

02

17 06 Pembangunan gedung balai penyuluhan KB, pengadaan alat-alat kesehatan dan kendaraan roda 2 PLKB


PLKB dan puskesmas/Klinik KB

Terpenuhnya sarana dan prasarana pelayanan KB dan penyuluhan KB

1 gedung, Meningkatnya kinerja PLKB 3 balai, 10 serta capaian akseptor KB paket alat kesehatan

100%

150.000.000

1.350.000.000 Dharmasraya

02

17 07 Promosi KB


Masyarakat

Promosi elektronik/Baliho/Planfet Seluruh Menyebarluaskan informasi masyarak at

100%

10.758.000


Program Kesehatan Reproduksi Remaja

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 15 04 Pembinaan Nagari berprestasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)

Peningkatan Nagari Se Kabupaten Pemahaman dan Dharmasraya Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat


Terlaksananya pembinaan terhadap nagari dan terfasilitasinya kegiatan gotong royong

Terbinanya dan terlaksananya keg. PIK remaja di sekolah 10 SLTP/SLTA di kab. Dharmasraya

11 Terlaksananya kegiatan kecamata pembinaan nagari berprestasi n di Kab. Dharmasraya

52 nagari

Dharmasraya

-

-


3.534.000.000

-

-

1.213.000.000

-

-

90.000.000

52 Nagari

V - 129 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN



URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

SUMBER DANA TARGET

APBD KAB.

APBD PROP

LOKASI

APBN

1

22 1

22

02

15 05 Koordinasi, pembinaan lembaga pemberdayaan Peningkatan Pengurus DPD, DPC, masyarakat (LPM) dan koordinasi pembinaan Pemahaman dan dan LPM nagari se-Kab. kader-kader pemberdayaan masyarakat Pengamalan Nilai Agama Dharmasraya dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi LPM

52 nagari Meningkatkan SDM bagi se-kab. lembag pemberdayaan Dharmasr masyarkat (LPM) aya

100%

100.000.000

Dharmasraya

1

22 1

22

02

15 07 Monitoring dan Pembinaan ADM Nagari dan Lembaga-Lembaga Nagari


Tersedianya hasil yang memuaskan dari monitoring dan pembinaan terhadap ADM nagari dan lembaga nagari

52 nagari Tersedianya ADM lembagase-Kab. lembaga di nagari yang Dharmasr mewadai aya

50%

30.000.000

Dharmasraya

1

22 1

22

02

15 08 Pembinaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)

Peningkatan Sekolah dasar se-Kab. Pemahaman dan Dharmasraya Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksanya pemberian makanan 11 Terlaksananya kegiatan tambahan bagi anak sekolah kecamata pemberian makanan dasar di Kab. Dharmasraya n tambahan anak sekolah dasr se-Kab. Dharmasraya

24 sekolah dasr

750.000.000

Dharmasraya

1

22 1

22

02

15 09 Kegiatan penyusunan profil nagari

Peningkatan Penyusunan Profil Nagari Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Tersedianya data tentang nagari dan pembinaan administrasi program nasional pemberdayaan masyarkat desa

100%

150.000.000

Dharmasraya

1

22 1

22

02

15 10 Kegiatan koordinasi dan pembinaan serta penilaian kerapatan adat nagari (KAN) terbaik

Peningkatan Ninik Pemangku Adat Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terbinanya, dan terpacunya KAN 52 nagari Adanya KAN yang berprestasi untuk meningkatkan prestasi se-Kab. yang mewakili Kab. Ke TK Dharmasa Prov. raya

90%

13.000.000

Dharmasraya

1

22 1

22

02

15 11 Fasilitasi pelestarian dan pengembangan ABS- Peningkatan 374 ninik mamak SBK bagi lembaga adat Pemahaman dan penghulu suku Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Adanya pengembangan ABS52 nagari Memberikan informasi SBK bagi ninik mamak penghulu se-Kab. tentangABS-SBK dan suku Dharmasr pengetahuan ninik aya

50%

80.000.000

Dharmasraya

1

22 1

22

02

16

1

22 1

22

02

1

22 1

22

02

Bamus, LPM, KAN, MUI dan lembag nagari lainnya se-Kab. Dharmasraya

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 16 08 Pembinaan/pelatihan kewirausahaan kelompok Peningkatan Nagari se Kabupaten kerja kredit mikro Nagari (Pokja Nagari) Pemahaman dan Dharmasraya Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat 16 09 Pembinaan kelompok masyarakat pengguna tekhnologi tepat guna (TTG)

Peningkatan Masyareakat Pengguna Pemahaman dan TTG Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat


106.000.000 Terlaksananya pembinaan terhadap pokja KMN

17 Pokja

Terlaksananya admionistrasi pokja KMN

Terlaksananya pembinaan kelompok pengguna TTK

Masyarak Pembantu masyarakat at pengguna TTG dalam pengguna melakukan aktifitas TTG

-

-

18 Pokja nagari%

30.000.000

11 Kec.

26 Nagari

60.000.000

26 Nag

V - 130 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

22 1

22

02

16 12 Koordinasi pemberdayaan lembaga BP-SPAM

1

22 1

22

02

17

1

22 1

22

02

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 17 05 Penunjang administrasi proyek PNPM-MP

1

22 1

22

02

1

22 1

22

1

22 1

1

22 1




URAIAN Terlaksananya koordinasi terhadap lembaga BP-SPAM

HASIL TARGET

URAIAN

53 Lokasi Terpeliharanya sarana prasarana PAMSIMAS

SUMBER DANA TARGET 53 lokasi

APBD KAB.

APBD PROP

LOKASI

APBN

16.000.000

2.215.000.000

11 Nagari

-

-

Peningkatan Kelompok UPK dan Pemahaman dan pengguna jasa PNPM Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya administrasi kegiatan PNPM di Kab. Dharmasraya

11 Terlaksananya pembayaran Kecamata honor operasional ATK dan n lain sebagainya

260 jorong

1.000.000.000

260 jorong52 Nagari

17 06 Koordinasi Dewan Penyantun PKK

Peningkatan Kelompok UPK dan Pemahaman dan pengguna jasa PNPM Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya administrasi kegiatan PNPM di Kab. Dharmasraya

11 Terlaksanbanya rapat Kecamata koordinasi dewan penyantun n PKK

11 Kec.

1.000.000.000

11 Kec.

02

17 07 Rapat koordinasi dan pembinaan pokjanal posyandu

Peningkatan Pokjanal Posyandu Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya pembinaan posyandu

52 Nagari Terlaksananya rapat-rapat dan pembinaan pokjanal posyandu di nagari

11 Kec.

50.000.000

11 Kec.

22

02

17 12 Pelatihan Bamus Nagari Dalam Tata Cara Penyusunan Peraturan Nagari


Terlaksananya pembinaan 52 Nagari Meningkatkan kinerja Bamus terhadap Anggota Bamus nagari Nagari yang dapat meningkatkan kemajuan Nagari

100%

22

02

17 14 Pemetaan sosial masyarakat hukum adat


Terukurnya wilayah adat suatu nagari

50%

JUMLAH


Adanya wilayah adat suatu nagari

90.000.000

Dharmasraya

75.000.000

5.971.298.485

Dharmasraya

-

2.700.000.000

V - 131 ................

SKPD

:

1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN 3

1

PRIORITAS RKPD TAHUN SASARAN KEGIATAN 2015 2 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9


0

00

1 01

01 01


191.486.250

0

00

1 01

01 02


60.552.000

0

00

1 01

01 05


30.000.000

1 1

24 24 1 24

01 15

1

24 1 24

1

24 1 24

1

BIDANG KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 01 15 01 Pembangunan data base informasi Kearsipan


LOKASI

APBN 11

-

12

-

Meningkatnya mutu Tersedianya Daftar Pertelaan dan kualitas layanan di Arsip Statis SKPD yang akan bidang Kearsipan diserahkan ke Lembaga Kearsipan

10 SKPD

Jumlah dokumen yang direkrut /prioritas rekrut bagi SKPD yang memiliki arsip penting terbanyak

10 Dokumen

22.000.000

KPAD

01 15 06 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berkembangnya Kemampuan Sumber Daya aparatur di Bidang kearsipan

Terselenggaranya Sosialisasi Kearsipan terhadap Sekretaris Nagari seKabupaten Dharmasraya

52 Nagari

Cakupan Kualitas Pemahaman Pengelola Kearsipan di nagari tentang Standar Tata Kelola Kearsipan yang baku

52 orang

45.000.000

Kabupaten

24 1 24

01 15 08 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah

Terhimpunnya dokumen/ arsip pejabat ( Bupati, wakil Bupati, sekda, Anggota DPRD, dan arsip penting lainnya)

TerlaksananyaPenduplikatan arsip pejabat ( Bupati, wakil Bupati, sekda, Anggota DPRD, dan arsip penting lainnya)

100 dok

Jumlah Penduplikatan arsip pejabat ( Bupati, wakil Bupati, sekda, Anggota DPRD, dan arsip penting lainnya)

100 dok

55.000.000

Kabupaten

1

24 1 24

01 16

1

24 1 24

01 16 01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpan Arsip


Terpenuhinya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana di bidang Perpustakaan Arsip dan dokumentasi

Terlaksananya pembangunan Depo Arsip dan Gedung Layanan Perpustakaan

1

24 1 24

01 16 07 Seminar Penelusuran Sejarah Pemekaran Kabupaten Dharmasraya


Tersedianya Dokumen Sejarah Pemekaran Kabupaten Dharmasraya dll

Terselenggaranya seminar tentang Sejarah Pemekaran Kabupaten Dharmasraya


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

815.000.000

1 unit

50 orang

Tersedianya Depo Arsip dan Gedung Layanan Perpustakaan

Terbitnya buku sejarah pemekaran Kabupaten Dharmasraya

26 26

1 24

01 21

1

26

1 24

01 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan Peningkatan Kualitas membaca untuk mendorong Pendidikan Dan terwujudnya masyarakat pembelajar Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

750.000.000

Kabupaten

150 exs

65.000.000

Kabupaten

216.500.000 216.500.000

Peningkatan volume Terlaksananya layanan jumlah minat baca di perpustakaan keliling kalangan siswa, masyarakat, maupun aparatur pemerintahan


52 Pos

Jumlah pos layanan yang dikunjungi

-

2 unit

BIDANG PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 1

-

52 Pos

65.000.000

-

-

perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan taman baca

V - 132 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015 Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

SASARAN KEGIATAN Peningkatan volume jumlah budaya baca di kalangan pelajar, dan masyarakat umum

KELUARAN URAIAN Terselenggaranya lomce, foklor,karil, lomba menulis puisi dan lomba perpustakaan

1

26

1 24

01 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca

1

26

1 24

01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat


Berkembangnya daya saing komunitas forum komunikasi/lembaga kepustakaan

1

26

1 24

01 21 06 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan


Terlaksananya Terselenggaranya asosiasi kordinasi Pustakawan forum Ikatan Pustakawan dan pengelola Indonesia (IPI) perpustakaan di lingkungan pemerintah kabupaten Dharmasraya

1

26

1 24

01 21 07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca


Tersusunnya rancangan program dan kegiatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1

26

1 24

01 21 08 Pembangunan pustaka nagari

1

26

1 24

01 21 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya supervisi pembinaan dan stimulasi terhadap anggota forum komunikasi/lembaga kepustakaan

225 Org

Terlaksananya Terlaksananya Penyusunan Database monitoring,evaluasi dan bahan bacaan pelaporan kondisi bahan bacaan

Jumlah dokumen perencanaan Program dan Kagiatan Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

26,000 Eks

SUMBER DANA APBD KAB. APBD PROP 60.000.000

LOKASI

APBN

kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi

225 Org

25.000.000


30 Sekolah/TB M

50.000.000


10 Dokumen

10.000.000


1 unit

JUMLAH


Jumlah pengelola perpustakaan yang handal

30 Jumlah wadah koordinasi Sekolah/TB pustakawan se-Kabupaten M Dharmasraya

Terlaksananya penyusunan 10 Dokumen rancangan program dan kegiatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

pembangunan gedung pustaka nagari


HASIL TARGET URAIAN TARGET 146 orang Jumlah kegiatan lomba yang 6 kegiatan dilaksanakan

100.000.000

Tersedianya data base informasi koleksi bahan bacaan di Perpustakaan daerah

26,000 Eks

Kec. Koto Baru

6.500.000

1.435.538.250


-

-

V - 133 ................

SKPD

:

2.01.01. - DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PRIORITAS RKPD TAHUN PROGRAM / KEGIATAN 2015 2 3 1

NO REKENING

SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB.


0

00

1 01

01

01


395.984.850

0

00

1 01

01

02


201.861.000

0

00

1 01

01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 12 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

01 01 2 01

01

15

2

01 2 01

01

15

2

01 2 01

01

15

12 Pengadaan pupuk bersubsidi

pupuk subsidi

2

01 2 01

01

15

12 Pengadaan pupuk bersubsidi

pupuk subsidi

2

01 2 01

01

15

12 Penyediaan pupuk bersubsidi

pupuk subsidi

2

01 2 01

01

15

13 Pengembangan PUAP

Terlaksananya penyaluran dana PUAP

Terwujudnya Penyaluran dana PUAP

2

01 2 01

01

15

meningkatnya PSK petani 5 paket dalam pengelolaan iklim dan air irigasi

2

01 2 01

01

15

pupuk subsidi

01 2 01

01

15

2

01 2 01

01

15

2

01 2 01

01

15

2

01 2 01

01

15

1 Paket

1 Paket

12.757.000.000

650.000.000

400.000.000

43.750.000

100 Ton

700.000.000

200 Ton

400.000.000

2.500 ton

1.000.000.000

14 SL Iklim

- Kelompok tani pemakai air

15 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Tanaman Pangan (DAK)

Terlaksananya Terwujudnya Pembangunan 24 KM JUT,8 lancarnya Pengangkutan 24 KM JUT, pembangunan JUT, JUT ,Embung dan Unit Embung sarana dan prasarana 8 Unit Embung dan Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas hasil pertanian, dan Embung Kendaraan Dinas meningkatnya pendapatan Petani

2.975.500.000

SDM petani

terlaksananya SLPTT

300 SL

(Padi,Jagung,Kedelai)

40 SL

di tingkat Petani

50 SL 5 SL 1 Unit

Terlaksananya sarana penangkaran masyarakat miskin

Instalansi Pembibitan

18 Koodinasi gerakan terpadu pensejahteraan petani

12 nagari 20 Kelompok

Terlaksananya pembinaan, pertemuan, monev dan pelaporan

19 Pengembangan jagung di GPP

Terlaksananya SLPTT Jagung

Meningkatnya kualitas SDM petani jagung


1 paket

Tersalurnya Pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani

885.000.000

5.414.250.000

30.000.000

- SLPTT Padi Non Hibrida

2

terlaksananya tugas dan fungsi KP3

13.380.143.125

Tersedianya dana 11 Gapoktan penguatan modal pada Gapoktan termanfaatnya Air 5 paket secara efektif dan efisien untuk usaha pertanian

- SLPTT Jagung Hibrida - SLPTT Kedelai 16 Pengembangan Penangkar Tanaman Hias 17 Gerakkan Pensejahteraan Petani (GPP)

12

25.000.000

2 2

- SLPTT Padi Lahan Kering

LOKASI

APBN 11

Terlaksananya 9 Paket/ pegembangan usaha tani nagari produktif (bibit buah-buahan) 450 orang

330 org

0

0

0

pulau mainan kec.kt.salak simalidu kec.kt.salak nag.se - kec asam jujuhan

0

0

meningkatnya SDM 300 SL Petani dalam pengelolaan Padi 40 SL dan Palawija terwujudnya Sarana Penangkaran Meningkatnya kesejahteraan petani

Meningkatnya Bidang Usaha Petani

Meningkatnya produksi jagung

50 SL 5 SL 1 Unit

30.000.000

9 Paket/ nagari

3 Bidang Usaha

35.000.000

350.000.000

Koto Gadang kec.kt besar, Koto Gadang, Koto Laweh, Koto Tinggi, Koto Ranah, Bonjol, Abai Siat, Koto Besar

300.000.000

V - 134 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN 20 Fasilitasi Pengembangan Buahbuahan 20 Penas Tani

PRIORITAS RKPD TAHUN 2015 Meningkatnya luas pengembangan salak

SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

2

01 2 01

01

15

2

01 2 01

01

15

2

01 2 01

01

15

21 Data Base komoditi tanaman pangan dan hortikultura

data base lahan

terlaksananya pengumpulan database komoditi tanaman pangan dan hortikultura

2

01 2 01

01

15

22 - penyusunan regulasi Pangan berkelanjutan

pengukuran dan regulasi lahan pangan berkelanjutan

penyusunan Perda/perbup LP2B Kabupaten Dharmasraya

2

01 2 01

01

18

2

01 2 01

01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 15 Fasilitasi Alat Mesin Pertanian Pra Panen

2

01 2 01

01

18

2

01 2 01

01

18

2

01 2 01

01

18

2

01 2 01

01

18

2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

07 Pengembangan produk unggul lokal

2

01 2 01

01

19


2

01 2 01

01

19

Meningkatnya Produksi Salak

TARGET 25 Ha

SDM petugas dan petani terlaksananya Penas tani bagi petugas dan petani 1 Paket

1 dok

HASIL URAIAN Meningkatnya kesejahteraan petani meningkatnya pengetahuan petugas dan petani tersedianya data base komoditi tanaman pangan dan hortikultura kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan

TARGET

APBD KAB.


1 tahun

Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Alat Tanam

Terwujudnya Pengadaan alat Pengolahan tanah dan alat tanam

30 paket

Terfasilitasinya kelompok tani dengan alat pengolahan tanah dan alat tanam

30 Kelompok

16 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Terlaksananya Pengadaan Alat Pasca Panen

Terwujudnya Pengadaan alat Panen (10 unit Reaper dan 10 unit Combaign)

15 Unit

Terfasilitasinya Gapoktan dengan alat panen (10 unit Reaper dan 10 unit Combaign)

15 Gapoktan

17 Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Panen Wilayah Baru 18 Sosialisasi Padi Tanam Sabatang (SRI)

Terlaksananya Pengadaan RMU Terlaksananya Sosialisasi PTS

Terwujudnya Pengadaan RMU Terlatihnya petani dalam penerapan sistem PTS,dan tersebarnya informasi metoda PTS kepada petani dan masyarakat luas melalui FFD

19 Pembinaan dan Antisipasi serangan OPT

terlaksananya pembinaan Terwujudnya Pembinaan dan dan koordinasi antisipasi Koordinasi antisipasi serangan OPT serangan OPT

Terfasilitasinya Petani dengan RMU 35000 Orang Meningkatnya Pengetahuan Petani Tentang PTS

1 Paket

Menurunnya resiko kehilangan hasil akibat serangan OPT

6 Kelompok

200.000.000

1 Paket

175.000.500

2 Klp

Meningkatnya kesejahteraan petani

2 Klp

90.000.000

Berkembangnya usaha tani jamur tiram

4 Klp


4 Klp

225.000.000


Meningkatnya luas pengembangan Durian

Terlaksananya penanaman Durian di Pekarangan

01 2 01

01

19

08 Penyediaan Bibit buah-buahan unggul pekarangan

2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

09 Penyediaan Bibit buah-buahan unggul pekarangan 10 Pembinaan dan pengembangan komoditi hortikultura eksotis

Terlaksananya Pembibitan Salak

Terwujudnya Pembibitan Salak

2

01 2 01

01

19

11 Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan lahan dan air

Terlaksananya Bimtek GPS

Terlatihnya Petugas Penggunaan GPS

5.000 btg

Meningkatnya populasi Durian

(ubi kayu dari malang)


2 Orang

Meningkatnya SDM Petugas tentang penggunaan GPS

20.000.000

145.000.000

10.017.000.000

90.000.000 2 Klp 5.000 btg

4 Paket 1.000 Batang Tersedianya Bibit Salak

250.000.000 90.000.000

Berkembangnya usaha tani cabe kopay

2

1.050.000.000 Pulau Mainan kec.kt.salak, Nag.Sungai Limau kec.asam jujuhan

10.000.000

Meningkatnya luas pengembangan Cabe Kopay Meningkatnya luas pengembangan Jamur Tiram Berkembangnya usaha tani Bawang Merah


2.340.000.000

1.020.000.000

7.760.892.625

2 Klp

90.000.000

20.000.000

100%

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Berkembangnya usaha tani Bawang Merah

LOKASI

1 Paket

205.000.500

6 Paket

APBN 400.000.000

125.000.000

nag.tabek kec,timpeh 50.000.000 nag.tabek kec,timpeh

100.000.000

1.000 Batang 2 Orang

20.000.000

nag.tabek kec,timpeh

V - 135 ................

NO REKENING 2

01 2 01

01

19

PROGRAM / KEGIATAN 12 Peningkatan nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian

2

01 2 01

01

19

13 Cetak Sawah (dana TP-bansos)

2

01 2 01

01

19

14 Optimasi Lahan

2

01 2 01

01

19

15 Peningkatan kualitas lahan / pengapuran lahan persawahan

2

01 2 01

01

19

16 Pengembangan Metode Sri

2

01 2 01

01

19

17 Pengadaan Bibit padi sabatang

2

01 2 01

01

19

18 Pengadaan bibit tanaman pangan

2

01 2 01

01

19


KELUARAN URAIAN

SASARAN KEGIATAN Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan keripik tempe Penambahan Luas baku lahan Peningkatan Produksi

Terlaksananya Metode SRI

Terwujudnya Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan keripik tempe

TARGET

HASIL URAIAN

1 Paket

Meningkatnya Kualitas mutu produk olahan keripik tempe

1 Paket

Terlaksananya Cetak sawah baru Terlaksananya Optimasi Lahan (program optimalisasi lahan satu paket dalam program)

50 Ha

Meningkatnya produksi

150 Ton

500 Ha

Meningkatnya produksi

500 Ton

Terlatihnya petani dalam penerapan Teknologi Metode SRI

1.000 Ha

200 Ha

peluang untuk 2016- masa entry proposal 2015 sudah tutup) Terwujudnya Perbaikan JITUT Terwujudnya Pendataan Ubinan Statistik Pertanian

01 2 01

01

19

20 Rehab JITUT

01 2 01

01

19

21 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian

2

01 2 01

01

19

22 Pengembangan tanaman pangan SLPTT Padi Non Hibrida

Terlaksananya Rehab JITUT Terlaksananya Pendataan Ubinan Statistik Pertanian Terlaksananya SLPTT Padi Non Hibrida

2

01 2 01

01

19

23 Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Kedelei

Terlaksananya SLPTT Kedelei

Terwujudnya SLPTT Kedelei

2

01 2 01

01

19

24 Pengembangan SLPTT Padi Lahan Kering/Gogo

Terlaksananya SLPTT padi Lahan Kering/Gogo

Terwujudnya SLPTT Padi Lahan Kering/Gogog

20 SL

2

01 2 01

01

19

25 Musrenbang Tanaman Pangan

Terwujudnya Musrenbang Tanaman Pangan

1 paket

2

01 2 01

01

19

26 Pemberdayaan Penangkar Benih Padi

Terlaksananya Musrenbang Tanaman Pangan Terlaksananya Pembinaan Penangkaran Benih Padi

2

01 2 01

01

19

27 Pertemuan Koordinasi Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Tingkat Kabupaten

Terwujudnya Pertemuan Koordinasi Tingkat Kabupaten

2

01 2 01

01

19

28 Pelatihan kelompok tani

1.050.000.000 jr.simalidu kec.kt salak

1.000 Ton 10.000.000 kec.kt salak

2

01 2 01

01

19

29 Pertemuan koordinasi tingkat Kecamatan

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Pertemuan Koordinasi Tingkat Kecamatan

1 Tahun

terkoordinasinya pelaksanaan program Tingkat Kecamatan

2

01 2 01

01

19

30 Pencanangan Kegiatan Tanam atau Panen

Terlaksananya Pencanangan Kegiatan Pencanangan Tanam atau Panen

Terwujudnya Pelaksanaan Pencanangan Kegiatan Tanam atau Panen

1 Tahun

Terwujudnya Pengembangan penyuluhan

5 ton

500.000.000

2 Klp.

400.000.000

Nagari Sungai Limau kec.asam jujuhan nag.lb.besar kec. Asam jujuhan 1.500.000.000

1.500 Ha

Meningkatnya Produksi

1.500 Ha

1 Paket

Tersedianya Data Produksi Produk Pertanian Meningkatnya pengetahuan petani tentang SLPTT Padi Non Hibrida Meningkatnya pengetahuan petani tentang SLPTT Kedelei

1 Paket

71.335.625

250 SL

30.000.000

740.000.000

5 LL

15.000.000

740.000.000

20 SL

10.000.000

37.000.000

1 Tahun

24.089.375

15.000.000

350.000.000

250 SL

5 LL

Meningkatnya pengetahuan petani tentang SLPTT Padi Lahan Kering/Gogo Tersedianya Data Perencanaan

50 Ha

tesedinya Benih Padi Bersertifikat

150 ton

15.000.000

1 Tahun

terkoordinasinya pelaksanaan program Tingkat Kabupaten

1 Tahun

20.000.000

10 klp.


LOKASI APBN 25.000.000 nag.tabek kec,timpeh

2.000.000.000

1500 kg

2

Tersedianya Benih Padi bersertifikat di tingkat Petani


2.100.000.000 Meningkatnya Produksi

2

Terwujudnya SLPTT Padi Non Hibrida

APBD KAB.

100.000.000

(SRI)

19 Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

TARGET

100.000.000 1 Tahun

Nag. Tabek Kec.Timpeh

60.000.000

20.000.000

nag.tabek kec.timpeh

V - 136 ................

NO REKENING 2

01 2 01

01

19

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

TARGET

HASIL URAIAN

TARGET

APBD KAB.


APBN

31 Pembangunan Jalan Pertanian (JALAN USAHA TANI)

2

01 2 01

01

19

32 Pengerasan jalan usaha tani fajar

2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

33 Pengerasan jalan usaha tani jalur mati 34 Pengkrekelan Jalan Usaha Tani

2 km

100.000.000

2500 M

250.000.000

2000 M

200.000.000

Sei Bulian kec.Timpeh Sei Bulian Kec.timpeh Padukuan kec. Koto salak

225.000.000 2 km

2

01 2 01

01

19

35 Pengerasan Jalan Tanggul Irigasi

Jr.Tanjung Salilok 400.000.000 kec.pl.punjung

4.000 m 2

2

01 2 01

01 2 01

01

01

19

19

36 Jl.Usaha Tani Kelp Tani Tanjung Raya

2000 m

37 Jalan Usaha Tani Balik Parik

Jr.Padang Candi kec.pl.punjung

150.000.000 200.000.000

jr. kp.surau kec.pl/punjung

85.000.000 500.000.000

jr,pl.punjung jr.teluk sikai kec.sitiung Piruko Selatan kec.sitiung

5000 m 2 2

01 2 01 01 2 01

01 01

19 19

38 Jalan Usaha Tani 39 Pengerasan jalan usaha Tani

2

01 2 01

01

19

40 JUT jalan usaha Tani

2

01 2 01

01

19

41 Pengerasan jalan usaha Tani

2

01 2 01

01

19

42 Jalan Usaha Tani

2

01 2 01

01

19

1 paket 3 km 1 Km

300.000.000

2 Km

200.000.000

1500 m

300.000.000

1 Paket

100.000.000

01 2 01

01

19

44 Rehab JITUT Lahan Baru

2

01 2 01

01

19

45 pembukaan jalan usaha tani

Terlaksananya Rehab JITUT Lahan Baru

Terwujudnya Perbaikan JITUT Lahan Baru

1.000 Ha

Meningkatnya Produksi

1.000.000.000

1.000 Ha 100.000.000 1 km

2

01 2 01

01

19

46 pembukaan jalan usaha tani 100 m

2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

47 Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Pasar Baru 48 pembukaan jalan usaha tani

250.000.000

200.000.000 96.000.000 800 m

2

01 2 01

01

19

49 pembukaan jalan usaha tani

80.000.000 2000 m

2

2

01 2 01

01 2 01

01

01

19

19

Sungai Duo kec.sitiung jr.kt.lamo kec.padang laweh Marga Makmur kec.timpeh

43 Pengerasan jalan usaha Tani

2

50 Pembangunan Jalan Usaha Tani Rawang Taji

1 Km

60.000.000

6m x 20km

350.000.000

51 Pembukaan Jalan Usaha Tani


LOKASI Kec. Koto Baru, Kec. Koto Besar, Kec. Pulau PunjungKec.Ti mpeh

Trimulya I Panyubarangan Kec.Timpeh Nagari Kurnia Selatan Kec.Sungai Rumbai Ampalu Kec. Koto Salak Jr.Tabek Pematang kec.pl.punjung jr.batang tabek kec.pl.punjung

Jor. Koto Padang kec.koto baru jr.sinamar kec. Asam jujuhan

V - 137 ................

NO REKENING 2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

TARGET

HASIL URAIAN

TARGET

APBD KAB.


APBN

52 Pembukaan Jalan Usaha Tani

53 Pembangunan Embung/DAM Parit (DAK) 54 Pembangunan embung Air

55 Pembuatan Embung & Saluran Cacing Pl Dareh (DAK)

2

01 2 01

01

19

56 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian

2

01 2 01

01

19

57 Pengembangan cadangan pangan daerah (Dampingan Perluasan areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian)

2

01 2 01

01

19

58 Percetakan Sawah

2

01 2 01

01

19

59 Pengembangan Kawasan Agribisnis hortikultura

2

01 2 01

01

19

2

01 2 01

01

19

60 Pekan Daerah (PEDA) Tani Tingkat Prov. Sumatera Barat 61 Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

Terlaksananya Pendataan Ubinan Statistik Pertanian Terlaksananya Pembuatan SID dan dampingan Cetak sawah

Terwujudnya Pendataan Ubinan Statistik Pertanian

1 Paket

Terwujudnya data perencanaan cetak sawah

500 Ha

Terlaksananya terwujudnya Pengadaan bibit Pengadaan Bibit Duku duku dan Salak Terlaksananya Peda Tani Terwujudnya Pelaksanaan Peda Tani Terlaksananya Terwujudnya data Pembuatan SID dan perencanaan Pengelolaan dampingan Pengelolaan Air irigasi Air JUMLAH


Tersedianya Data Produksi Produk Pertanian Tersedianya dokumen perencanaan Cetak sawah

6m x 24 km

400.000.000

1 Unit

150.000.000

1 unit

250.000.000

1 Km

350.000.000

1 Paket

71.335.625

500 Ha

95.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

Tersedianya Bibit Duku

1 Paket

474.000.000

1 Paket

Penambahan Pengetahuan Petani Tersedianya dokumen perencanaan Air Irigasi

1 Paket

179.132.000

2.500 Ha

75.000.000

2.500 Ha

14.002.988.975

LOKASI nag.alahan nan tigo kec.asam jujuhan Sei Bulian kec.timpeh nag.sungai limau kec.asam jujuhan Jr Siguntur II kec.sitiung

Jor. Pandaleh kec. Kt.br

885.000.000

12.757.000.000

V - 138 ................

SKPD

:

2.01.03. - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB. 9

0

00

1 01

01

01


484.967.500

0

00

1 01

01

02


156.300.000

0

00

1 01

01

05


2 2

01 01 2

01

03

2

01 2

01

03

2

01 2

01

03

BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 15 06 Pembinaan kelompok peternakan

3 Klp

Peningkatan Kemampuan Lembaga Peternakan

Pengembangan sistem agribisnis melalui penerapan pola usaha berbasis kelembagaan

Terlaksanaya revitalisasi kelembagaan dalam penerapan pola usaha peternakan

3Klp

Terwujudnya pola usaha pembibitan, penggemukan dadn pembuntingan berbsis kelompok

3 Klp

01 2

01

03

21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (DAK)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

pengawasan lalu lintas ternak (cek point)

2

01 2

01

03

100

Terwujudnya pola usaha pembibitan, penggemukan dadn pembuntingan berbsis kelompok

2

03

berkembangnya usuha ternak di dharmasraya

3Klp

21

01

1 paket

Terlaksanaya revitalisasi kelembagaan dalam penerapan pola usaha peternakan

03

01 2

pembinaan dan Pembinaan terhadap peserta Monitoring usaha KKPE dan KUPS dan penerima peternakan bagi peserta bantuan peternalan lainnya KKPE dan KUPS serta pengelolaan ternak milik pemerintah daerah

Pengembangan sistem agribisnis melalui penerapan pola usaha berbasis kelembagaan

01

2

2.005.000.000 100.000.000

15 07 Peningkatan Kemampuan Lembaga Peternakan

01 2

21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

21 07 Pembangunan dan Operasional Puskeswan

LOKASI

APBN 11

12

40.000.000

15

2


12.689.000.000 300.000.000

100.000.000

Sungai Rumbai

100.000.000

Sungai Rumbai

300.000.000 Sungai Rumbai

480.000.000

Pengadaan obatobatan, vaksin,

1.981.030.000 100.000.000

473.125.000

740.000.000

Tersedianya Obat-obatan, vaksin, bahan kimia dan pencegahan penyakit hewan zoonosis Pembangunan Pos Cek Terlaksananya Pembangunan point Sungai Rumbai Pos Cek point Sungai Rumbai dan operasionalnya

4 Pkt

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

3Pkt

230.000.000

Sungai Rumbai

1 Unit

Terwujudnya pelasanaan cek point

50%

100.000.000

Sungai Rumbai

Pengadaan obatobatan, vaksin dan bahan kimia Peningkatan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Zoonosis (PHMZ)

Tersedianya Obat-obatan, vaksin dan bahan kimia

3 Pkt

3Pkt

30.000.000

Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Zoonosis (PHMZ)

9 Paket

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan Menurunnya angka kejadian PHM dan PHMZ

11 Lokasi

198.125.000

Operasional petugas pengawasan lalu lintas ternak dan BAH (Check Point) Pembangunan puskeswan

Terlaksananya Operasional pengawasan lalu lintas ternak dan BAH (Check Point)

100%

45.000.000


Terlaksananya Pembangunan puskeswan dan operasionalnya

1 Tahun

1 Unit

Terpantaunya arus lalu lintas ternak serta pengendalian PHM dan PHMZ Meningkatnya Pelayanan Paramedis Puskeswan

50%

150.000.000


0 Koto Salak

V - 139 ................

NO REKENING


Pembangunan dan Operasional Puskeswan

Pembangunan puskeswan

KELUARAN URAIAN Terlaksananya Pembangunan puskeswan

Pembangunan dan Operasional Puskeswan

Pembangunan puskeswan

Terlaksananya Pembangunan puskeswan

PROGRAM / KEGIATAN

2

01 2

01

03

2

01 2

01

03

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 22 03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat/ Penyebaran ternak Sapi Pada Kawasan Terpadu (GPP)

2

01 2

01

03

2

01 2

01

03

SASARAN KEGIATAN

TARGET 1 Unit

1 Unit

HASIL URAIAN Meningkatnya Pelayanan Paramedis Puskeswan Meningkatnya Pelayanan Paramedis Puskeswan

TARGET 50%


APBD KAB.

50%

22

APBN

LOKASI Kec. Koto Slak

740.000.000 Kec. Koto Slak

585.000.000

9.785.000.000

Penyebaran ternak Sapi Terlaksananya pengadaaan Pada Kawasan Terpadu sapi padaa kawasan terpadu (GPP)

5 klp

Tersedianya kelompok pembibitan sapi di kawasan terpadu

100%

22 11 Intensifikasi Pelaksanaan IB dan TE

Peningkatan produksi Terlaksananya peningkatan dan produktivitas ternak pelaksanaan IB/TE & INKA sapi/kerbau (Pengadaan N2 Cair, Bibit/Frozen semen, Sarana dan Prasarana IB dan TE, Bahan Material Peternakan dan Monitoring IB dan TE)

6 paket

Meningkatnya produksi sapi bibit berkualitas (SNI)

7000 ekor

223.000.000


22 12 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)

Peningkatan keamanan Tersedianya BAH dan HBAH Pangan Asal Hewan yang ASUH serta pengadaan yang ASUH sarana PAHASUH

11 Lokasi

Terkendalinya keamanan BAH dan HBAH

11 lokasi

175.000.000

Pasar di Kabupaten Dharmasraya

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)

Peningkatan keamanan Tersedianya BAH dan HBAH Pangan Asal Hewan yang ASUH yang ASUH

11 Lokasi


11 lokasi

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)

Peningkatan keamanan Tersedianya BAH dan HBAH Pangan Asal Hewan yang ASUH yang ASUH

11 Lokasi


11 lokasi

290.000.000 Pasar Tradisional

1 Unit

Terdistribusinya daing ke pasar-pasar

8 Pasar

250.000.000 RPH Gunung Medan

1 paket

Terwujudnya kebersihan lingkungan RPH

50%

200.000.000 RPH Gunung Medan

Pengadaan alat transportasi daging (DAK) Lanjutan Pembangunan RPH

Terlaksananya Pengadaan alat transportasi daging Terlaksananya Lanjutan Pembangunan RPH

0

1.282.905.000 333.000.000

Koto salak, Sitiung, koto baru, IX koto

20.000.000

2

01 2

01

03

22 13 Pelaksanaan embrio transfer (ET) di lokasi pembibitan ternak/ Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio

Peningkatan produksi Terlaksananya peningkatan dan produktivitas ternak pelaksanaan IB/TE & INKA sapi/kerbau (Pengadaan N2 Cair, Bibit/Frozen semen, Sarana dan Prasarana IB dan TE, Bahan Material Peternakan dan Monitoring IB dan TE)

6 paket

Meningkatnya produksi sapi bibit berkualitas (SNI)

2

01 2

01

03

22 14 Pengembangan Pembibitan Ternak

Peningkatan Terlaksananya pembibitan penyediaan bibit ternak ternak (Kambing, sapi Bali dan dan HPT PO), serta fasiltas penunjang

2 jenis

Tersedianya bibit ternak yang berkualitas

2

01 2

01

03

22 14 Pengembangan Pembibitan Ternak

Tersedianya bibit ternak yang berkualitas

01 2

01

03

22 15 Penyebaran Ternak Sapi (SPSS)

Terlaksananya pembibitan ternak (Kambing, sapi Bali dan PO) Terlaksananya pengadaaan sapi pada kawasan pedesaan

3 Komoditi

2

Peningkatan penyediaan bibit ternak dan HPT Peningkatan Populasi Ternak Sapi pada kawasan pedesaan

2 klp

Tersedianya kelompok peternakan sapi

100%

232.000.000

Sungai Rumbai, Koto Baru

2

01 2

01

03

22 16 Pengembangan Kawasan Ternak Kambing

Peningkatan populasi ternak kambing pada kawasan peternakan kambing

Terlaksananya pengadaaan ternak kambing pada kawasan peternakan kambing

1 klp

Tersedianya kelompok pembibitan sapi di kawasan terpadu

100%

112.905.000

Sitiung


7000 ekor

Pasar Tradisional

100.000.000

187.000.000

6 Komoditi

500.000.000

V - 140 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN Terlaksananya pengadaaan kambing lokal pada kawasan terpadu

TARGET 2 Klp

2

01 2

01

03

22 17 Peningkatan Populasi Ternak Kambing

Peningkatan populasi ternak kambing di daerah

2

01 2

01

03

22 17 Peningkatan Populasi Ternak Kambing/ Domba

2

01 2

01

03

22 18 Peningkatan Populasi Unggas Lokal

Pengembangan Ternak Terlaksananya pengadaan Kambing dan Domba ternak kambing dan domba kelompok Peningkatan populasi Terlaksananya pengadaaan ternak kambing di kambing lokal pada kawasan daerah terpadu

2

01 2

01

03

22 19 Peningkatan Populasi Ternak Sapi

Peningkatan populasi ternak sapi

2

01 2

01

03

22 20 Pengadaan dan Pendistribusian Pejantan Pemacek

Pengadaan Sapi Jantan Terlaksananya Pengadaan Pemacek Sapi Jantan pemacek

2

01 2

01

03

22 21 Pengembangan Kawasan Sapi Potong

Pembentukan dan pengembangan Kawasan Sapi Potong

Terlaksanaya pengadaan sapi potong di lokasi kawasan

4 klp

2

01 2

01

03

22 22 Pengembangan Budidaya Sapi Potong

Pembudidayaan Sapi Potong

Terlaksanaya pengadaan sapi potong di untuk pembudidaya

2

01 2

01

03

22 23 Pengembangan Kawasan Kerbau

2

01 2

01

03

22 24 Pengembangan Budidaya Kerbau

2

01 2

01

03

22 25 Pengembangan Budidaya Unggas Lokal

Pembentukan dan pengembangan Kawasan kerbau Pengembangan Budidaya Kerbau Pembudidayaan dan Pengembangan Budidaya Unggas Lokal

2

01 2

01

03

22 26 Pengembangan Budidaya Puyuh

Pengembangan Budidaya Puyuh

2

01 2

01

03

22 27 Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif

2

01 2

01

03

22 28 Pembibitan Sapi Potong

2

01 2

01

03

22 29 Integrasi Sapi dan Sawit

2

01 2

01

03

2

01 2

01

2

01 2

01

HASIL URAIAN Tersedianya kelompok peternakan kambing lokal

TARGET 100%

APBD KAB.


APBN

LOKASI Koto Besar, Asam Jujuhan

2 klp

Tersedianya kelompok peternakan kambing

100%

2 Klp

Tersedianya kelompok peternakan kambing lokal

100%

30.000.000

3 klp

Tersedianya kelompok pembudidaya ternak sapi

100%

330.000.000

Tersedianya pejantan pemacek diluar wilayah jangkauan IB Tersedianya kelompok peternakan sapi di kawasan sapi potong

100%

100.000.000 Asam Jujuhan

100%

1.240.000.000 IX Koto, Sitiung, Koto Besar

5 Klp

Tersedianya Pembudidaya sapi potong

100%

1.550.000.000 Koto salak, Koto Baru, Sitiung

Terlaksanaya pengadaan kerbau di lokasi kawasan

1 klp

Terbentuknya kawasan kerbau

100%

310.000.000 Pulau Punjung

Terlaksananya pengadaan kerbau Tersedianya peternakan unggas lokal

2 klp

Tersedianya kelompok pembudidaya kerbau Peningkatan produksi dan produktifitas unggas lokal

100%

620.000.000 Koto Baru, Koto salak 525.000.000 Sitiung, pulau Punjung

Tersedianya peternakan puyuh

1 klp

Peningkatan populasi, produksi dan produktifitas ternak puyuh

100%

300.000.000 Timpeh

Penguatan Sapi/Kerbau Terlaksananya kegiatan Betina Bunting penguatan sapi

3 klp

Terselamatkannya betina bunting dan terbentuknya kelompok calon pembibit

100%

600.000.000 Padang Laweh, Sitiung, Koto Baru

Pembibitan Sapi Potong Terlaksananya pembibitan sapi potong Pengembangan Tersedianya calon kelompok Integrasi Tanamanintegrasi sapi dan sawit Ruminansia (Integrasi Sapi dan Sawit)

2 klp

Tersedianya sapi bibit standar SNI Teroptimalkannya usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha peternakan

50%

620.000.000 Koto Baru, Padang Laweh 930.000.000 Koto Baru,Koto Besar, Timpeh

22 30 Penanaman dan Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas (Gerbang Patas)

Penanaman dan Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas (Gerbang Patas)

9 Klp

Tersedianya penambahan pakan ternak sapi unggul dan berkualitas

75%

03

22 31 Pengadaan Chooper Sawit

Pengadaan sarana dan Tersedianya Chooper prasara pengolahan pakan

11 unit

termanfaatkannya limbah pertanian dan perkebunan menjadi pakan ternak substitusi

75%

03

22 31 Pengadaan Chooper Sawit

Pengadaan sarana dan Tersedianya Chooper prasara pengolahan pakan

11 unit

termanfaatkannya limbah pertanian dan perkebunan menjadi pakan ternak substitusi

75%


Terlaksananya pengadaan ternak sapi

Tersedianya calon kelompok pengembang pakan ternak berkualitas

10 ekor

3 klp

3 klp

100%

75%

620.000.000 Padang Laweh, Koto Baru, IX koto, Sitiung Koto Besar, Asam Jujuhan

IX Koto, Asam Jujuhan, Timpeh

930.000.000 Koto Baru, Padang Laweh, Sitiung, PL Punjung

65.000.000

Tiumang, Koto Salak, Koto Besar, Sitiung, Padang Laweh, Koto Baru 200.000.000 Tiumang, Koto Salak, Koto Besar, Sitiung, Padang Laweh, Koto Baru

V - 141 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

TARGET

HASIL URAIAN

TARGET

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

APBD KAB. 840.000.000

2

01 2

01

03

23

2

01 2

01

03

23 01 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

melaksanakan survei pemetaan jaringan pemasaran produksi hasil peternakan

Terlaksananya survei pemetaan jaringan pemasaran produksi hasil peternakan

75%

Terciptanya jaringan bisnis pemasaran hasil peternakan Regional Sumbar, Riau, dan Jambi

75%

2

01 2

01

03

23 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana pasar produksi hasil peternakan

Terlaksananya pembangunan pagar pasar ternak, instalasi pengolahan daging segar dan kios sarana produksi peternakan.

3 Pkt

Berkembangnya kegiatan ekonomi di Pasar Ternak Agropolitan

3 Pkt

2

01 2

01

03

23 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana pasar produksi hasil peternakan

Terlaksananya pembangunan pagar pasar ternak, instalasi pengolahan daging segar dan kios sarana produksi peternakan.

3 Pkt

Berkembangnya kegiatan ekonomi di Pasar Ternak Agropolitan

3 Pkt

2

01 2

01

03

23 07 Promosi atas Hasil Peternakan Unggulan Daerah/ Pelaksanaan kontes ternak dan fasiltasinya (live stock expo)

Peningkatan persepsi publik terhadap produk peternakan unggulan daerah

terlaksananya kontes ternak tingkat kabupaten dan keiukutsertaan tingkat provinsi

2 even

meningkatnya motivasi masyarakat dalam dunia peternakan

80%

250.000.000

2

01 2

01

03

23 15 Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pemasaran produksi hasil peternakan

Terlaksananya operasional pasar ternak, pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian informasi pasar dan informasi bursa komoditi peternakan

1 pkt

Meningkatnya posisi tawar peternak dan meningkatnya transaksi jual beli produksi peternakan dan hasil olahannya

75%

200.000.000

2

01 2

01

03

23 16 Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan

Peningkatan Kerjasama permodalan dan pemasaran hasil produksi peternakan

Terlaksananya inventarisasi peluang, sosialisasi dan pemanfaatan CSR perusahaan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan CSR

1 Pkt

Meningkatnya volume dan kualitas CSR perusahaan untuk usaha peternakan

50%

40.000.000

Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan

Peningkatan Kerjasama permodalan dan pemasaran hasil produksi peternakan

Terlaksananya inventarisasi peluang, sosialisasi dan pemanfaatan CSR perusahaan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan CSR

1 Pkt

Meningkatnya volume dan kualitas CSR perusahaan untuk usaha peternakan

50%

2

01 2

01

03

23 17 Sosialisasi dan promosi Konsumsi daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)

peningkatan kesadaran msyarakat untuk mengkonsumsi daging higienis sesuai syariah

terlaksananya kampanye makan daging higienis sesuai syariah melalui pemasangan baliho, penerbitan brosur, pertemuan dan asesmen

5 pkt

meningkatnya kualitas konsumsi daging

50%

2

01 2

01

03

23 18 Pemberdayaan masyarakat dalam konsumsi daging higienis



5 pkt


50%

Pemberdayaan masyarakat dalam konsumsi daging higienis



5 pkt


50%



APBN 1.270.000.000

LOKASI

Sumbar, Riau, dan Jambi

250.000.000

Gunung Medan

500.000.000 Pasar Ternak Gunung Medan


400.000.000

100.000.000

125.000.000

20.000.000

V - 142 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

2

01 2

01

03

23 19 Fasilitasi Pengembangan penanganan dan pemasaran daging segar

2

01 2

01

03

27

2

01 2

01

03

2

01 2

01

03

27 02 Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

2

01 2

01

03

27 03 Perluasan Areal Peternakan

2

01 2

01

03

27 04 Pengadaan Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO)

2

05

2

05 2

01

03

2

05 2

01

03

2

05 2

01

03

16 04 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Perairan Umum

2

05 2

01

03

16 05 Restocking Perairan Umum

2

05 2

01

03

20

2

05 2

01

03

Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 27 01 Pengembangan Sumber Air Tanah Dangkal

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelauatan 16 03 Optimalisasi Pengelolaan Perairan Umum

Program Pengembangan Budidaya Ikan 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

2

05 2

05 2

01

01

03

03

SASARAN KEGIATAN Penyediaan sarana penanganan dan pemasaran daging segar

KELUARAN URAIAN Terlaksananya penyediaan peralatan penanganan dan pemasaran daging segar

TARGET 2 Pkt

HASIL URAIAN Meningkatnya higienitas dan jangkauan pemasaran daging segar.

TARGET 50%

Pengadaan pengembangan Irigasi Tanah Dangkal (ITD)

Tersedianya Irigasi Tanah Dangkal (ITD)

-

APBN 350.000.000

LOKASI

594.000.000

4 paket

Terpenuhinya kebutuhan minuman ternak terutama pada saat kemarau di lokasi padat ternak

100%

240.000.000 Tiumang, Timpeh, Pulau Punjung

Pengadaan Tersedianya embung pengembangan embung

30 unit

Terpenuhinya kebutuhan minuman ternak dilokasi pengembalaan ternak

100%

Pengadaan Kebun Tersedianya kebun HMT Hijauan makanan Ternak (HMT) Pengadaan sarana dan Tersedianya RPPO prasarana pengolahan limbah ternak

10 ha

Meningkatnya produksi HMT serta terpenuhinya kebutuhan HMT termanfaatkannya limbah ternak menjadi pupuk organik

100%

84.000.000 Pulau Punjung, IX Koto, Koto Besar, Sungai Rumbai, Sitiung, 70.000.000 Sitiung, Timpeh

75%

200.000.000 Sitiung, Koto Baru

2 unit

3.300.000.000

1.375.000.000

3.675.000.000

475.000.000

-

-

Pengelolaan perairan umum ramah lingkungan (peralatan tangkap nelayan )

Terlaksananya Pengadaan peralatan penangkapan ikan ramah lingkungan (Pancing, Jaring, perahu, dll)

2 Pkt

Terjaganya kelestarian ekosistem perairan umum

2 lokasi

150.000.000

Sitiung, Tiumang

Pengawasan dan pengendalian perairan umum melalui konservasi perairan adat Lubuk larangan yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat

Terlaksananya Penetapan kawasan konservasi perairan adat nagari serta sarana penunjang

2 Pkt

Terpeliharanya ikan endemik di perairan umum

2 Lokasi

200.000.000


Terlaksananya restocking benih ikan di perairan umum

5 lokasi

Terpeliharanya ikan endemik di perairan umum

75%

125.000.000


2.250.000.000 Tersedianya sarana dan prasaranan operasional BBI

1 pkt

Optimalisasi pelayanan di BBI

1 unit

Operasional BBI

Tersedianya sarana dan prasaranan operasional BBI

1 pkt

Optimalisasi pelayanan di BBI

1 unit

20 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK)

Peningkatan produksi melalui kelompok pembudidaya lele

Terlaksananya pengadaan sarana produksi perikanan

10 pkt

Meningkatnya produksi ikan konsumsi

10 Ton

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK)

Peningkatan produksi melalui kelompok pembudidaya lele

Terlaksananya pengadaan sarana produksi perikanan

10 pkt

Meningkatnya produksi ikan konsumsi

10 Ton

20 04 Pengembangan bantuan Induk Ikan Untuk UPR (DAK)


APBD KAB.

-

Operasional BBI

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 2


Pengadaan Calon Induk Terlaksananya pengadaan Ikan Unggul UPR calon induk ikan unggul UPR


4 Kelompok Tersedianya benih ikan unggul di UPR

1 juta ekor

250.000.000

-

1.475.000.000 Terantang

500.000.000 Terantang

200.000.000

Kabupaten Dhramasraya

300.000.000 Kabupaten Dhramasraya

25.000.000

Pulau punjung, Koto Baru

V - 143 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan bantuan Induk Ikan Untuk UPR (DAK)

2

05 2

01

03

10 pkt

Meningkatnya jumlah petani pembudidaya ikan

50 KK

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya

Pengembangan usaha Perikanan rakyat

Terlaksananya pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya

10 pkt

Meningkatnya jumlah petani pembudidaya ikan

50 KK

Pengembangan usaha perikanan berbasis wilayah

Terlaksananya cetak kolam baru

35 Ha

Meningkatnya luas kolam dan produksi ikan

03

20 06 Cetak Kolam

2

05 2

01

03

24

2

05 2

01

03

2

05 2

01

03

24 03 Pengembangan Kawasan Minapolitan (DAK)

2

05 2

01

03

24 04 Forum Pengembangan investasi dan Permodalan usaha

2

05 2

01

03

23

2

05 2

01

03

Program Pengembangan Kawasan budidaya laut, air payau dan air Tawar 24 02 Pengembangan Kawasan Minakera (DAK)

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 23 02 Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan (DAK) Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan

03

TARGET 1 juta ekor

Terlaksananya pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya

01

01

HASIL TARGET URAIAN 4 Kelompok Tersedianya benih ikan unggul di UPR

Pengembangan usaha Perikanan rakyat

05 2

05 2

KELUARAN URAIAN Pengadaan Calon Induk Terlaksananya pengadaan Ikan Unggul UPR calon induk ikan unggul UPR SASARAN KEGIATAN

20 05 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya

2

2


23 03 Optimalisasi pemasaran hasil perikanan (DAK)

Optimalisasi pemasaran hasil perikanan (DAK)

2

05 2

01

03

23 05 Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan

2

05 2

01

03

23 06 Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan

2

05 2

01

03

23 07 Fasilitasi Perizinan Poklahsar

2

05 2

01

03

23 08 Kampanye makan ikan

Kampanye makan ikan

75%


APBD KAB.

25.000.000

400.000.000

1.750.000.000

-

Meningkatkan luas lahan budidaya perikanan Melaksanakan pelatihan bgi peternak dan pembudi dayaikan

- Peningkatan lahan usaha budidaya di kebun rakyat

1 Paket

- Peningkatan pendapatan petani ikan

Terlaksananya operasional dan Pemeliharaan Alat berat

3 Paket

Melaksanakan forum invertasi, modal usaha dan pemasaran hasil perikanan

Terlaksananya peningkatan modal uasaha dan investasi

30%

-

Meningkatnya pertambahan luas kolam dan jumlah pembudidaya ikan

25 ha


Meningkatkan akses permodalan usaha

30%


Pembangunan bangsal dan peralatan pengolahan hasil produk perikanan Pembangunan bangsal dan peralatan pengolahan hasil produk perikanan Pengembangan pasar ikan tradisional

1 PKT

Peningkatan penjualan hasil perikanan (Ikan hidup, segar dan olahan)

Pengembangan pasar ikan tradisional

5 pkt

Terwujudnya pasar ikan di sentra produsi perikanan

5 unit

Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan asesmen good munifacturing praticis (GMP) Fasilitasi perizinan bagi kelompok pengolah (Poklah) Peningkatan konsumsi ikan masyarakat

Terlaksanya Pengadaan alat pengolahan Hasil Perikanan

1 PKT

50%

150.000.000

terbangunnya sarana dan prasarana perikanan yang representatif Pemberdayaan Poklah untuk mendapatkan perizinn

2 Poklah

Terwujudnya peningkatan produksi olahan hasil perikanan Terwujudnya pasar ikan di sentra produsi perikanan

2 bh%

250.000.000

5 poklah

75.000.000

50.000.000

Peningkatan konsumsi ikan masyarakat


-


Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan Peningkatan penjualan hasil perikanan (Ikan hidup, segar dan olahan)

5 pkt


1 Paket

575.000.000

1 PKT

LOKASI APBN 275.000.000 Pulau punjung, Koto Baru

Terwujudnya peningkatan produksi olahan hasil perikanan Terwujudnya peningkatan produksi olahan hasil perikanan Terwujudnya pasar ikan di sentra produsi perikanan

50%

1.375.000.000

800.000.000

50%

1.050.000.000

5 unit

15 jenis

terwujudnya izin bagi Poklah

Terlaksananya kampanye makan ikan

1 pkt%

Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat

50%

Terlaksananya kampanye makan ikan

1 pkt%

Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat

50%

2.200.000.000

400.000.000

700.000.000

75.000.000

V - 144 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN Kampanye makan ikan


SASARAN KEGIATAN Peningkatan konsumsi ikan masyarakat

KELUARAN URAIAN Terlaksananya kampanye makan ikan

2

05 2

01

03

23 09 Pembinaan kelompok pembudidaya ikan

Pengembangan jejaring Temu usaha pemasaran hasil produksi perikanan

2

05 2

01

03

23 10 Peningkatan Mutu Hasil Olahan Perikanan

asesmen good munifacturing praticis (GMP) asesmen good munifacturing praticis (GMP) Fasilitasi perizinan bagi kelompok pengolah (Poklah) Fasilitasi perizinan bagi kelompok pengolah (Poklah) Pengelolaan informasi harga pasar Pengelolaan informasi harga pasar

Peningkatan Mutu Hasil Olahan Perikanan 2

05 2

01

03

23 11 Fasilitasi Perizinan Poklahsar

Fasilitasi Perizinan Poklahsar

2

05 2

01

03

23 12 Peningkatan Pelayanan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Pelayanan Pemasaran Hasil Perikanan

2

05 2

01

03

TARGET 1 pkt%

HASIL URAIAN Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat

TARGET 50%

2 pkt

Terwujudnya jejaring pemasaran hasi perikanan

50%

pembinaan cara pengolahan ikan yang baik (GMP)

2 Poklah

2 bh

pembinaan cara pengolahan ikan yang baik (GMP)

2 Poklah

Pemberdayaan Poklah untuk mendapatkan perizinn

15 jenis

terwujudnya sertifiasi cara pengolahan ikan yang baik (GMP) terwujudnya sertifiasi cara pengolahan ikan yang baik (GMP) terwujudnya izin bagi Poklah

Pemberdayaan Poklah untuk mendapatkan perizinn

15 jenis

penghimpunan, pengolahan dan publikasi harga pasar

1 pkt

tersedianya informasi harga pasa hasil perikanan

52 minggu

penghimpunan, pengolahan dan publikasi harga pasar

1 pkt

tersedianya informasi harga pasa hasil perikanan

52 minggu

terwujudnya izin bagi Poklah


50%

Penguatan Kelembagaan Pemasaran Hasil Perikanan


2 pkt


50%

LOKASI

20.000.000

70.000.000

40.000.000

5 poklah

2 pkt

APBN 100.000.000

50.000.000

5 poklah




2 bh

23 13 Penguatan Kelembagaan Pemasaran Hasil Perikanan

JUMLAH

APBD KAB.

140.000.000

20.000.000

70.000.000

20.000.000

70.000.000

5.986.267.500

3.356.030.000

16.364.000.000

V - 145 ................

SKPD

:

2.02.01 - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

PRIORITAS RKPD TAHUN SASARAN KEGIATAN 2015 3 4

KELUARAN URAIAN 5

TARGET 6

HASIL URAIAN 7

TARGET 8

APBD KAB.


0

00

1 01

01

01


0

00

1 01

01

02


99.376.000

0

00

1 01

01

05


50.000.000

2 2

01 01 2 02

01

15

2

01 2 02

01

15

01

2

01 2 02

01

15

03

2

01 2 02

01

15

2

01 2 02

01

15

BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan dan pendampingan petani pelaku agribisnis tanaman perkebunan (pengendalian OPT)

APBN 11

LOKASI 12

1.051.700.000

Petani perkebunan

Terlaksananya pelatihan OPT

Peningkatan kemampuan lembaga petani


Terlaksananya pelatihan pada kelompok tani

3 Klp

06

Pengadaan alat pengendalian hama/penyakit tanaman


Terlaksananya pengdaan peralatan pengendalian hama dan penyakit

1 Paket

07

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya

Terlaksananya kegiatan penyaluran bibit dari Propinsi

2

01 2 02

01

15

08

2

01 2 02

01

15

15

Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Optimalisasi lahan

2

01 2 02

01

15

17

Pemeliharaan kebun entres karet

2

01 2 02

01

15

18

2

01 2 02

01

15

19

Pengembangan dan pembinaan nagari model pembangunan kakao bibit coklat

2

01 2 02

01

15

20

Inovasi teknologi kawasan model kakao

Terlaksananya penerapan teknologi pada kawasan model kakao

2

01 2 02

01

15

21

Pendataan potensi lahan karet

2

01 2 02

01

15

22

2

01 2 02

01

15

23

Fasilitasi pengembangan Bokar unit bersih Pembinaan monitoring kebun biji karet blok penghasil latek tinggi

Terlaksananya pendataan terhadap potensi karet yg ada di Kab.Dharmasraya Terlaksananya fasilitasi pengembangan bokar Terlaksananya pembinaan dan monitoring kebun karet blok penghasil latek tinggi

2

01 2 02

01

18

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN


Terlaksananya optimalisasi kebun masyarakat Terlaksananya pemeliharaan kebun entres karet Terlaksananya pembentukan nagari model kakao

180 Orang Jumlah petani terlatih

1 Paket

200 ha

3 Ha

Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya Jumlah peralatan yang tersedia Jumlah peningkatan kegiatan Propinsi

Luas peningkatan optimalisasi lahan Luas pemeliharaan kebun entres karet

Pondok 1 Cakupan peningkatan bh/100 Org pengembangan kakao petani

1 Paket

2 Unit 10 ha

Tersedianya data potensi yang akurat Jumlah Bokar yang tersedia Luas kebun benih yang dibina

1.425.000.000

8.520.000.000

909.000.000

380.000.000

770.000.000

180 Org

200.000.000

3 Klp

115.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

80.000.000

2 Klp

400.000.000

nag lb.besar kec.asam jujuhan

200 ha

3 Ha

420.000.000

P. Punjung (1 Ha), Sitiung III (3 Ha)

75.000.000

Pondok 1 bh/100 Org petani 500 batang

gunting Jumlah peralatan yang pangkas 25 tersedia bh/pisau okulasi 50 bh

12.767.500.000

200.000.000 9.000.000

gunting pangkas 25 bh/pisau okulasi 50 bh

150.000.000

1 Paket

30.000.000

2 Unit 10 ha

150.000.000 Sungai Rumbai S. Atang, (Kec P.LaweH)

30.000.000

4.117.500.000

775.000.000

200.000.000

V - 146 ................

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

2

01 2 02

01

18

08

Pengadaan alat panen sadap

2

01 2 02

01

18

12

Revitalisasi lahan kebun rakyat

2

01 2 02

01

18

13

2

01 2 02

01

18

14

Pengadaan Bantuan Pupuk bersubsidi Optimalisasi penggunaan bibit kelapa sawit bersertifikat

2

01 2 02

01

18

15


KELUARAN URAIAN Terlaksananya alat untuk panen sadap Terlaksananya revitalisasi kebun karet

HASIL URAIAN Jumlah alat panen sadap yang tersedia 5.000 Btg Jumlah peningkatan bibit karet/6.000 dan mangkok lateks bh mangkok

Terlaksananya penyaluran bibit sawit bersertifikat

18.750 Btg Jumlah bibit sawit bersertifikat yang tertanam

TARGET 1 Paket

Pengadaan bibit kelapa sawit

Pengadaan bibit kelapa sawit Pengadaan bibit kelapa sawit Pengadaan bibit kelapa sawit

Pengadaan bibit kelapa sawit 01 2 02

01

18

16

Pengadaan bibit unggul kelapa sawit dan karet Pengadaan bibit unggul kelapa sawit dan karet Pengadaan bibit unggul kelapa sawit dan karet Pengadaan bibit unggul kelapa sawit dan karet

2

01 2 02

01

19

2

01 2 02

01

19

01

2

01 2 02

01

19

01

2

01 2 02

01

19

01

2

01 2 02

01

19

2

01 2 02

01

19

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendamping Kegiatan Pembangun Sararana dan Prasarana Perkebunan)

APBD KAB.

5.000 Btg karet/6.000 bh mangkok 100 ton

Pengadaan bibit kelapa sawit

2

TARGET 1 Paket

675.000.000

15000

100.000.000

10 Kel

100.000.000

10 Kel

100.000.000

10 Kel

100.000.000

15 Ha

67.500.000

10.000 Btg

150.000.000

nag.kt besar

1 paket

250.000.000

Bonjol kec.kt.besar

1 paket

150.000.000

Koto Besar

18.000 batang

450.000.000

18.000 batang

450.000.000

Jr. Koto Beringin 1 dan 2 kec.asam jujuhan Nag.tanjung alam kec. Asam jujuhan

Terlaksananya pengawalan kegiatan Dirjen PSP (Optimasi lahan, perluasan areal, jl. Produksi)

1 Paket

Jumlah kegiatan PSP yang terkawal

1 Paket

200.000.000

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (pendamping Ditjenbun) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendampingan Kegiatan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)


Pengawalan kegiatan Dirjenbun (peremajaan, pengendalian hama) Terlaksanaya kegiatan pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan

1 Paket

Jumlah kegiatan Dirjenbun yang terkawal

1 Paket

200.000.000

1 Paket

Jumlah kegiatan P2HP yang terkawal

1 Paket

80.000.000

09

Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan

Perkebunan swasta

12 Kali

Jumlah fasilitasi yang terlaksana

12 Kali

75.000.000

10

Pengembangan tanaman karet rakyat

Terlaksananya rapat penentuan harga komoditi perkebunan dengan pihak swasta Terlaksananya penyaluran dan penanaman bibit karet


LOKASI

muaro sopan kec,padang laweh Kec. P.Lwh,Sitg,A.Jjhan,Ti umang,K.Slk,K.Bsr,S. Rumbai nag.tabek kec.timpeh

2.200.000.000

18.750 Btg


22.000 Jumlah bibit karet Btg/50 Ha berkualitas yang tertanam

APBN 200.000.000

100.000.000

555.000.000



22.000 Btg/50 Ha

Tabek kec.timpah Tabek kec.timpah Tabek kec.timpah Nagari Kurnia Koto Salak kec.sungai rumbai

270.000.000

270.000.000

-

Kec. P.Pj, P.Lwh,IX Kt,Sitg,A.Jjhan,Tiuma ng,K.Slk,K.Bsr,S.Rum bai

V - 147 ................

NO REKENING 2

01 2 02

01

30

2

01 2 02

01

30

PROGRAM / KEGIATAN

02


KELUARAN URAIAN

HASIL URAIAN


APBN 7.550.000.000

LOKASI

TARGET

APBD KAB. 7.186.000.000

APBD II 15 km/ APBN 30 km

2.000.000.000

Pengerasan jalan produksi Pengerasan jalan produksi Pembukaan jalan produksi padang tengah Pengkrekelan Jalan Produksi Padang Tengah II Jalan Produksi

10 km 1 paket 2,5 km

500.000.000 1.000.000.000 400.000.000

Koto Tinggi Koto Ranah padukuan kec.kt salak

300 M

100.000.000

padukuan kec.kt salak

500 m

250.000.000

Jr. Rimbo Air Dingin kec padang laweh

Pembangunann jalan produksi

5 km

PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SARANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN Pembangunan jalan produksi

jalan kebun masyarakat Terlaksanaya pembangunan jalan produksi dilokasi produksi perkebunan

TARGET

APBD II 15 Luas peningkatan jalan km/ APBN produksi 30 km

Jalan Usaha Tani Perkebunan 2

01 2 02

01

30

03

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna, Optimalisasi UPTD dan Laboratorium tanah dan daun

laboratorium tanah & Terlaksananya operasional daun 1 unit, dan UPTD dan pengadaan kelengakpan 1 unit laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan

1 Unit

Jumlah labor yang terkelola

2

01 2 02

01

30

04

Peremajaan kebun karet

Kebun masyarakat yang sudah tdk produktif/tua

500 ha

Jumlah tanaman karet yang teremajakan

2

01 2 02

01

30

05

penyediaan bibit karet untuk peremajaan Lahan Usaha I

2

01 2 02

01

30

06

Perluasan areal tanaman perkebunan (kakao, karet)

2

01 2 02

01

30

07

Perluasan areal tanaman perkebunan (kakao, karet)

2

01 2 02

01

30

08

Pengadaan bibit karet

Terlaksananya peremajaan terhadap tanaman karet tua

Terlaksananya perluasan areal perkebunan karet masyarakat Terlaksananya perluasan areal perkebunan karet masyarakat

550.000.000

2500 m

200.000.000

1 unit

450.000.000

500 ha

2 nagari

100 ha

Jumlah luas peningkatan areal perkebunan

100 ha

450.000.000

100 ha

Jumlah luas peningkatan areal perkebunan

100 ha

450.000.000

10.000 Batang

100.000.000

5.000 Btg

100.000.000


1 paket

150.000.000


1 Paket

500.000.000

Pengadaan bibit karet unggul

12.000 batang

276.000.000

Pengadaan bibit / pembuatan kebun nagari Pengadaan Bibit Bambu

6 Ha

200.000.000

1 Paket

25.000.000

Permintaan Bibit Jabon

1 Paket

35.000.000

150.000 batang

300.000.000

Pengadaan bibit kelapa sawit, karet, coklat dan buah-buahan


Nagari Kurnia Selatan KEC.SUNGAI RUMBAI

500.000.000

100.000.000

Pengadaan bibit karet unggul

Kec. Koto Baru, Kec. Koto Batu, Kec. Sitiung, Kec. Pulau Punjung Jr.Koto Tb.Tinggi kec kt besar Kecamatan Pulau Punjung

3.500.000.000 Sipangkur Kec.Tiumang

15000


3.000.000.000 Padukhan Kec. KT.Salak, KT.Ranah Kt Besar, A.Jujuhan

nag.tabek kec timpeh nag.kt.salak kec.koto salak Jr.Sei Kilangan kec.kt besar nag.kt tinggi kec.kt besar nag.siguntur kec.sitiung nag.tanjung alam kec. Asam jujuhan Koto Besar Jor. Sialang Gaung kec.koto baru Klp Tani Pulai kec. Sitiung nag se-kec. Asam jujuhan

V - 148 ................

NO REKENING 2

01 2 02

01

30

PROGRAM / KEGIATAN 09


Pembangunan kebun entres karet

2 2

02 02 2 02

01

15

BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Pengelolaan dan pengendalian hasil hutan bukan kayu

2

02 2 02

01

15

08

2

02 2 02

01

15

10

2

02 2 02

01

15

11

Pengendalian dan pengawasan pada IUIPHHK

2

02 2 02

01

15

12

Pemeliharaan batas kawasan hutan

2

02 2 02

01

15

13

Peningkatan Usaha Kehutanan/budidaya

2

02 2 02

01

16

2

02 2 02

01

16

09

2

02 2 02

01

16

10

Penyusunan rancangan teknis pembuatan tanaman hutan rakyat (DAK)

2

02 2 02

01

16

11

Pembuatan hutan kota

2

02 2 02

01

16

12

One Billion Indonesian Trees (OBIT)

2

02 2 02

01

16

14

Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP UPSA) (DAK Kehutanan)

2

02 2 02

01

16

15

2

02 2 02

01

16

2

02 2 02

01

16

KELUARAN URAIAN Terlaksananya pembangunan kebun entres karet

TARGET 2 Ha

HASIL URAIAN Luas kebun entres karet yang terbangun

TARGET

APBD KAB.

2 Ha

Kab. Dharmasraya

Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran hasil hutan Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian hasil hutan bukan kayu

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Penanaman bambu hitam disepanjang DAS Batang Hari

Cakupan pengendalian peredaran hasil hutan

11 Kec

120.000.000

1 Jenis

Cakupan pengelolaan hasil hutan bukan kayu

5 Jenis

35.000.000

11 Kec

Cakupan pengawasan industri kehutanan dan hutan hak

11 Kec

200.000.000

Terlaksananya pemeliharan pal batas kawasan hutan

20 Km

Cakupan luas pal batas yang dipelihara

20 Km

100.000.000

Terlaksananya peningkatan usaha kehutanan/budidaya

1 Paket

Cakupan peningkatan usaha kehutanan

1 Paket

150.000.000

1.515.000.000

rantek hutan rakyat

Terlaksananya penanaman bambu hitam pada DAS Batang Hari Terlaksananya penyusunan rancangan rantek dan pembuatan tanaman hutan rakyat Terlaksananya pembangunan hutan kota Terlaksananya penanaman pohon pohon disetiap bentang lahan masyarakat

Tersedianya buku rancangan UPSA sebanyak 5 buku

20 Km

Cakupan Panjang DAS 20 Km Batang Hari yang ditanami bambu hitam 1 dok/50 ha Cakupan peningkatan 1 dok/50 ha pembangunanhutan rakyat

1 Unit 10 ha

Jumlah hutan kota yang terbangun Jumlah peningkatan tanaman yang tertanam

LOKASI

-

4.150.000.000 -

4.150.000.000 400.000.000 Kec.Koto Baru

250.000.000

1 Unit

1.000.000.000

10 ha

100.000.000

Terlaksananya penyusunan rantek dan pembuatan UPSA

1 dok/50 ha Cakupan peningkatan pembangunan UPSA

5 Unit

100.000.000

Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP UPSA) (DAK Kehutanan)

Terlaksananya penyusunan rantek dan pembuatan UPSA

1 dok/50 ha Cakupan peningkatan pembangunan UPSA

5 Unit

100.000.000

16

Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan Tanaman Turus Jalan (DAK Kehutanan)

Terlaksananya penyusunan rantek dan penanaman turus jalan

1 dok/36 Km

Cakupan peningkatan tanaman pada turus jalan

1 dok/36 Km

120.000.000

17

Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan embung (DAK Kehutanan)

Terlaksananya penyusunan rantek dan pembangunan embung

1 dok/ 2 Unit

Cakupan jumlah embung yang terbangun

1 dok/ 2 Unit

200.000.000


250.000.000 250.000.000

11 Kec

Kec. P.Punjung, IX Terlaksananya pengendalian Koto, Sitiung, S.Rumbai dan pengawasan pada pada industri kehutanan dan hutan hak

APBN 150.000.000

2.107.000.000 355.000.000

Kab. Dharmasraya


V - 149 ................


2

02 2 02

01

16

18

Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan sumur resapan (DAK Kehutanan)

KELUARAN URAIAN Terlaksananya penyusunan rantek dan pembangunan embung

2

02 2 02

01

16

19

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan dan KPHP (DAK Kehutanan)

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyuluhan kehutanan dan kantor KPHP

2

02 2 02

01

16

20

Pendukung DAK Kehutanan

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

Terlaksananya kegiatan DAK Kehutanan

2

02 2 02

01

16

21

Pembuatan Kebun Bibit Rakyat

Bibit kehutanan

2

02 2 02

01

16

22

Pembuatan persemaian permanen

Persemaian kehutanan Terlaksananya pembangunan persemaian kehutanan secara permanen

2

02 2 02

01

17

2

02 2 02

01

17

01

2

02 2 02

01

17

05

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

Masyarakat sekitar kawasan hutan

2

02 2 02

01

17

06

Operasi pengamanan hutan dalam rangka pemberantasan illegal logging (Patroli Pengamanan Hutan)

Patroli pengamanan kawasan hutan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya pembuatan bibit tanaman kehutanan

TARGET 1 dok/ 6 Unit

1 Paket

1 Tahun

HASIL URAIAN Tersusunnya rantek dan terbangunnya sumur resapan Cakupan Jumlah peralatan yang tersedia

Cakupan Jumlah kegiatan DAK yang terlaksana

35Unit/875. Jumlah unit peningkatan 000 Btg KBR 1 Unit

Cakupan jumlah persemaian yang terbangun

TARGET 1 dok/ 6 Unit

APBD KAB. 20.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Tahun

125.000.000

JUMLAH


Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan Terlaksananya patroli dalam rangka pemberantasan beredarnya kayu illegal

11 Kec

3 Kali

11 Kec

Cakupan pemantauan titik hotspot

Jumlah pelaksanaan penyuluhan

Cakupan patroli pengamanan kawasan hutan

LOKASI

APBN

35 unit

1.750.000.000

1 Unit

1.000.000.000

237.000.000

Terlaksananya pemantauan hot spot untuk pencegahan kebakaran


11 Kec

22.000.000

3 Kali

90.000.000

11 Kec

125.000.000

16.075.576.000

-

-

1.675.000.000

12.670.000.000

V - 150 ................

SKPD

:

2.03.01. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2


SASARAN KEGIATAN 4

KELUARAN URAIAN 5

HASIL TARGET 6

URAIAN 7

TARGET 8


0

00

1 01

01

01


0

00

1 01

01

02


80.459.000

0

00

1 01

01

05


50.000.000

2

03

2

03

2 03

01

15

2

03

2 03

01

15

2

03

2 03

01

15

11 Monitoring dan Pengawasan Teknis dan K3 Lingkungan Pertambangan Batubara, Mineral dan Batuan

2

03

2 03

01

15

12 Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan

2

03

2 03

01

15

15 Monitoring dan pengawasan program CSR, konservasi, reklamasi dan pasca tambang

2

03

2 03

01

15

17 Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi PNBP Sektor Pertambangan

Pembayaran PNBP (iuran tetap dan royalti) pemilik IUP Operasi Produksi batubara dan bijih besi

2

03

2 03

01

15

18 Fasilitasi kelayakan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR), Izin Pertambangan Rakyat serta Izin Penunjang Uasaha Pertambangan

izin pertambangan rakyat Evaluasi kelayakan (IPR) di darat dan penerbitan izin dan pemohon disungai izin

LOKASI

APBN 11

12

2.826.533.500

BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Progam Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan 10 Monitoring dan Pengawasan Produksi dan Penjualan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya

3.927.000.000 300.000.000

Tersedianya data produksi dan penjualan batubara

18

Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak, hibah, iuran tetap dan royalti dari pemegang IUP Ekplorasi dan IUP operasi produksi

22 IUP

40.000.000

IUP Operasi Produksi batubara, mineral dan batuan

Terlaksananya kegiatan pengawasan teknis K3 dan lingkungan pada IUP operasi produksi batubara,mineral dan bahan

18

Terlaksananya kegiatan pertambangan yang baik dan benar sesuai kaedah "Good Mining Practice " pada IUP operasi produksi batubara mineral dan batuan

80%

35.000.000

1. Aparatur pemerintah (camat dan Wali Nagari) 2. Pemilik IUP

Terlaksananya Bintek Usaha Pertambangan terhadap pemegang IUP dan Aparatur Pemerintah

40

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pemegang IUP dan Aparatur Pemerintah tentang peraturan perundang undangan

80%

45.000.000

4 data/dokumen

50.000.000

Terlaksananya pengawasan program CSR, konservasi, reklamasi dan pasca tambang ke IUP opreasi produksi batubara dan mineral


Meningkatnya kesamaan data penyetoran PNBP dari Kabupaten Dharmasraya dengan kementerian ESDM dan Keuangan

3 IUP operasi Tersedianya data dan produksi dokumen program CSR, konservasi, reklamasi dan pasca tambang

8 kali

Terlaksananya monev dan rekonsiliasi bukti setoran pembayaran PNBP (iuran tetap dan royalti) dengan kementerian ESDM dan Keuangan

4 laporaan

105.000.000

70

Terlaksananya penerbitan IUP,IPR, sertaizin kegiatan penunjang usaha pertambangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

70

25.000.000

-

-

V - 151 ................

NO REKENING 2

03

2 03

01

16

2

03

2 03

01

16

2

03

2 03

01

18

2

03

2 03

01

18

2

03

2 03

01

19

2

03

2 03

01

19

2

03

2 03

01

19

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM 01 Pengawasan pemakaian airtanah

04 Inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya mineral logam

2 03

01

19

05 Pemetaan Hidrogeologi

2

03

2 03

01

19

06 Pemetaan Daerah Potensi Rawan Bencana Geologi

2 03

01

19

2

03

2 03

01

19

2

03

2 03

01

19

KELUARAN URAIAN

Tersedianya data titik kegiatan PETI

Program Pemetaan Wilayah Pertambangan 01 Pembinaan dan pengawasan eksplorasi mineral logam dan batubara

03

03

SASARAN KEGIATAN

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan yang Berpotensi Merusak Lingkungan 05 Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan tanpa izin (PETI)

2

2


HASIL TARGET

4 Kec

URAIAN

Berkurangnya kegiatan PETI dan kerusakan lingkungan

TARGET

4 Kecamatan

Tertib administrasi dan meningkatnya penerapan teknis eksplorasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4 IUP Eksplorasi

Terwujudnya Pelaksanaan Eksplorasi dan Pelaporan yang Baik secara teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

4 IUP Eksplorasi

Meningkatnya Masyarakat Yang Mengajukan Perizin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

Peta Potensi Mineral Logam, Kualitas dan Sebaran 1 Kecamatan

Bertambahnya Data dan Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam Bertambahnya Data dan Peta Potensi Air Tanah Kec. Pulau Punjung, Kec. Bertambahnya Data dan Timpeh dan Kec. Sitiung Peta Potensi Rawan Bencana Geologi

11 Kec

1 1 3

Bertambahnya Jumlah Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

Tersedianya Data dan Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam Tersedianya Data dan Peta Potensi Air Tanah Tersedianya Data dan Peta Potensi Rawan Bencana Geologi

11 Kec

02 Pengawasan dan evaluasai pendistribusian BBM dan Gas

Monitoring terhadap distribusi MIGAS di Kabupaten Dharmasraya


Kegiatan Sosialisasi pengawasan, pendistribusian dan penggunaan Migas

1

Terlaksananya Sosialisasi tentang Pengawasan, Pendistribusian dan penggunaan Migas

-

-

-

-

-

65.000.000 1 1

50.000.000 80.000.000

3

42.000.000 1

Tersedianya Minyak Tanah di Pangkalan

43

Terdistribusinya Minyak Tanah ke Masyarakat

43

Tersedianya LPG di Pangkalan Tersedianya Bensin, Solar dan Pertamax di SPBU

43

43

Tersedianya Pertamx dan Solar dengan harga keekonomian

1

Terdistribusinya LPG ke Masyarakat Terdistribusinya Bensin, Solar dan Pertamax ke Masyarakat Terdistribusinya Bensin, Solar dan Pertamax ke Masyarakat

7

-

50.000.000

67.000.000

Sosialisasi tentang kebijakan migas di Kabupaten Dharmasraya

-

60.000.000

245.000.000 Pemakai air tanah yang bersifat komersil (menengah ke bawah)

LOKASI

APBN

100.000.000

60.000.000

Program Pemanfaatan dan Pengembangan Migas 01 Sosialisasi MIGAS


7

1

25.000.000

Se-Kabupaten Dharmasraya

Se-Kabupaten Dharmasraya Se-Kabupaten Dharmasraya Sungai Betung

V - 152 ................

NO REKENING 2

03

2 03

01

17

2

03

2 03

01

17

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN KEGIATAN

KELUARAN URAIAN

HASIL TARGET

URAIAN

TARGET

Program Pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan 03 Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan

2

03

2 03

01

17

04 Pengawasan, Pemeliharaan dan pemeliharaan PJU

2

03

2 03

01

17

05 Monitoring dan Evaluasi Operasi Ketenagalistrikan

Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Dharmasraya

Beroperasi, terawasi, terpeliharanya PJU yang ada di Kabupaten Dharmasraya Terlaksananya pembinaan pengawasan ketenagalistrikan serta operasi PLTS di Kabupaten Dharmasraya

JUMLAH


Pembangunan Jaringan Listrik (jaringan, PJU, permasalahan lainnya)

SUMBER DANA APBD PROP APBN APBD KAB. 3.155.000.000 - #########

10 kms

Terpasang Jaringan Listrik

10

1.000.000.000

Pengadaan dan Pembangunan Jaringa Listrik

40


40

425.000.000

Pengadaan dan Pembanguan Jaringa Listrik

400 ms


400

75.000.000

Pengadaan dan Pembanguan Jaringa Listrik

1500 ms


Data Potensi Energi Daerah

1

Penambahan PJU dan tiang listrik

1

Perbaikan dan Perawatan PJU

450

Study kelayakan potensi energi daerah Terpasang PJU

Kontinuitas pelayanan PJU

1.500

50.000.000

1

100.000.000

450

200.000.000

Izin Operasi Ketenagalistrikan

3

Terbitnya Izin Operasi Ketenagalistrikan

3 buah

Perbaikan PLTS

1

Kontinuitas pelayanan PLTS

1 unit

######### Tersebar di Kab. Dharmasraya

Simpang Empat Kurnia Koto Salak, Sungai Rumbai Jalan Lingkar Popes Umuquro, Kec. Koto Baru Sipangkur ke Kantor Camat tiumang

385.000.000

1

LOKASI

Tersebar di Kab. Dharmasraya 1- Muaro momong dan lubuk bulang, pulau punjung 2jorong piruko-sitiung 3 jorong puau mainnankoto salak 4 - abai siat- koto besar

20.000.000

1.000.000.000

6.883.992.500

-

-

V - 153 ................

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015

Recommend Documents