LAPORAN KINERJA (LKj) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017
1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga
Laporan
Kinerja
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan Kinerja
tahunan
SKPD
disampaikan
oleh
Kepala
SKPD
kepada
Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan benruk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini dapat diselesaikan atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bantul, Februari 2017 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
Drs. Masharun, MM NIP. 19580703 198503 1 016
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
2
PENDAHULUAN................................................................................
4
A.
Latar Belakang..........................……………………………….....
4
B.
Gambaran Umum......................................................................
5
C.
Isu Strategis.....................……………………………..................
7
PERENCANAAN KINERJA...............................................................
10
A.
Rencana Strategis....................................................................
10
B.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016..................................................
18
C.
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran..................
20
AKUNTABILITAS KINERJA...............................................................
23
A.
Capaian Kinerja Organisasi.......................................................
23
B.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan....................................
39
C.
Capaian Kinerja Lainnya...........................................................
42
D.
Akuntabilitas Anggaran.............................................................
45
E.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.........................................
49
PENUTUP..........................................................................................
50
3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penilaian dan pelaporan kinerja dalam rangka menjamin pemerintahan
yang
akuntabel,
profesional, efisien dan
efektif,
peningkatan transparan,
pengawasan, pelaksanaan
tanggap,
kesetaraan,
berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
4
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan
penyusunan
Laporan
Kinerja
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Bantul Tahun 2016 adalah memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. B. Gambaran Umum 1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; 4) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
5
2. Sumber Daya Secara keseluruhan jumlah ASN Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2016 berjumlah 39 orang, secara lengkap gambaran kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.1. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki 6 (enam) tenaga honorer yang terdiri dari 3 (tiga) honorer laboratorium dan 3 (tiga) honorer kebersihan kantor, laboratorium serta taman dan lingkungan sekitar kantor. Dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki 2 (dua) gedung, yaitu gedung kantor dan gedung laboratorium pengujian kualitas lingkungan. Laboratorium lingkungan merupakan laboratorium pengujiaan yang kompeten untuk pengujian kualitas air. Pada tanggal 10 Juni 2015 telah diperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor sertifikat akreditasi LP-913-IDN. Lingkup parameter terakreditasi berjumlah 5 (lima) parameter untuk kualitas air. Guna menunjang operasional kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sampai dengan tahun 2016 telah memiliki 5 kendaraan roda empat serta 3 kendaraan roda dua.
6
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tingkat Pendidikan
Jumlah Laki-Laki
Jumlah Perempuan
0 4 10 1 2 1 0
0 2 13 2 4 0 0
Doktor (S3) Master (S2) Sarjana (S1) Diploma (D3/D4) SLTA SMP SD
3. Isu Strategis Fungsi lingkungan hidup telah mengalami penurunan. Hal ini tergambar dari berbagai bencana lingkungan hidup yang akhir-akhir ini terjadi seperti banjir, kekeringan, longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu strategis di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini menyebabkan secara alami, Kabupaten Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga potensi pencemaran air sungai di Kabupaten Bantul menjadi cenderung tinggi. Berdasarkan masyarakat
akibat
hasil
inventarisasi
adanya
dugaan
yang
didapat
pencemaran
dari
dan/atau
pengaduan perusakan
lingkungan hidup yang masuk, inventarisasi permasalahan lingkungan dari kecamatan dan dinas/instansi terkait, serta hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui bahwa isu-isu prioritas mengenai lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
7
1.
Kualitas air sungai Hasil pemantauan yang secara rutin dilakukan tiap tahunnya terhadap air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan kualitas air sungai. Penurunan tersebut ditandai dengan semakin tinggi konsentrasi parameter-parameter yang telah melampaui baku mutu atau konsentrasi parameter-parameter tersebut semakin menjauhi baku mutu air klas II dan semakin mendekati ambang batas untuk parameterparameter yang belum melampaui baku mutu selama dua tahun terakhir. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi penurunan kualitas air sungai pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014, dari 15 titik pantau, rata-rata 37,54% parameter yang diuji telah melampaui baku mutu dan pada tahun 2015 rata-rata 36,86% parameter yang diujikan melampaui baku mutu. Bahkan, baik pada tahun 2014 maupun 2015 parameter mikrobiologi yaitu fecal koli dan total koli di seluruh titik pantau (15 titik di 5 sungai) telah melebihi baku mutu.
2.
Kualitas udara ambient Kualitas udara ambient di Kabupaten Bantul sejak tahun 2014 hingga 2015 parameter Total Suspended Particulate (TSP) telah melampaui baku mutu yang dipersyaratkan dalam Keputusan Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002 dari sembilan parameter yang diujikan. Konsentrasi SO2 dan CO di udara ambient Kabupaten Bantul juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 hingga 2016. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah
8
bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran
udara
yang
umum
dihasilkan
dari
proses
pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NO x), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC). Sedangkan sumber utama pencemaran udara dari Pb berasal dari asap kendaraan
bermotor
yang
menggunakan
bahan
bakar
yang
mengandung timbal. Isu-isu tersebut diatas merupakan dampak negatif dari meningkatnya jumlah
penduduk,
meningkatnya
aktivitas
manusia,
dan
kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul beserta instansi terkait melakukan upaya agar lingkungan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya tidak terganggu. Upaya-upaya yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai peraturan-peraturan lingkungan hidup dan pentingnya menjaga lingkungan hidup, menyediakan prasarana dan sarana, dan rehabilitasi.
9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016- 2021, Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah “Bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang pengendalian dampak lingkungan”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang bersih, sehat, sejuk dan lestari yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi. Bersih artinya disini mengandung aspek estetika artinya disamping pengelolaan sampah, kotoran dan limbah secara benar namun juga indah dipandang mata. Sehat
artinya lingkungan yang bebas dari kuman dan sarang
penyakit. Sejuk artinya suatu kondisi yang dipengaruhi oleh banyaknya pepohonan rindang yang tumbuh terpelihara dimana-mana. Lestari artinya tetap terjaga alam sebagai daya tampung dan daya dukung makhluk hidup khususnya masyarakat Bantul. Proaktif memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul akan lebih aktif dan responsiif dalam menjawab kondisi, tantangan dan permasalahan lingkungan hidup.
10
Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021, bidang lingkungan hidup ada pada misi 4 “Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana”. Mengacu pada misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah: 1) Melaksanakan
kegiatan
sekretariat
secara
profesional
dan
meningkatkan kualitas pelayanan. 2) Melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan. 3) Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam. 4) Melaksanakan penaatan hukum dan pengembangan kapasitas.
2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
11
1) Tujuan Misi 1 Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh kapasitas aparatur serta prasarana dan sarana yang memadai dengan sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung profesionalisme kinerja instansi 2) Tujuan Misi 2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran
lingkungan
dengan
sasaran:
Penurunan
beban
pencemaran lingkungan hidup 3) Tujuan Misi 3 Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumber daya alam dengan sasaran: Peningkatan luasan tutupan lahan 4) Tujuan Misi 4 Meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta ketaatan masyarakat untuk
perlindungan
lingkungan
dengan
sasaran:
Peningkatan
pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah NO. (1) 1
TUJUAN (2) Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh kapasitas aparatur serta prasarana dan sarana yang memadai
SASARAN (3) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung profesionalisme kinerja instansi
INDIKATOR KINERJA (4)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
(5)
(6)
3
4
(7)
(8)
5 (9)
6 (10)
1. Nilai AKIP
74
75
76
77
78
79
2. Nilai IKM
80
82
84
86
88
90
3. Nilai Evaluasi Kinerja
78
79
80
81
82
83
12
2
3
4
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran lingkungan Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumber daya alam
Meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta ketaatan masyarakat untuk perlindungan lingkungan
Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup
Peningkatan konsentrasi DO di Sungai Winongo Penurunan konsentrasi SO2 di udara ambien
Peningkatan luasan tutupan lahan
Penambahan 0,5 Ha 1 Ha luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) 2 Penambahan 250 m luasan RTHTaman di 7 Kecamatan Jumlah kelompok 130 133 pengelola sampah
Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat Jumlah Sekolah berperan aktif Adiwiyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7,25
7,30
7,35
7,40
7,45
7,50
36
35
34
33
32
31
1 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha
250 2 m
250 m
250 2 m
250 2 m
136
139
142
145
96
116
136
156
56
76
2
3. Strategi dan Kebijakan a. Strategi Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsipprinsip: 13
1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; 2) Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; 3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; 4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. b. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: 1) Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. 2) Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; 3) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional
berdasarkan
strategi
yang
dipilih
dengan
mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan
untuk
mencapai sasaran; dan 4) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas
dan
fungsi
14
Perangkat
Daerah
agar
tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan
dan
melanggar kepentingan umum. Melihat Visi, misi serta tujuan yang akan dicapai melalui sasaransasaran, maka dirumuskan beberapa strategi dan kebijakan berdasarkan misi sebagai berikut : Strategi dan Kebijakan pada Misi Pertama “Melaksanakan
kegiatan
sekretariat
secara
profesional
dan
meningkatkan kualitas pelayanan” Strategi yang ditempuh
adalah peningkatan kualitas sarana dan
prasarana serta SDM yang ada. Kebijakan untuk mewujudkan misi pertama antara lain : a) Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan pegawai, optimalisasi anggaran serta sarana prasarana yang dimiliki b) Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui pelatihan, seminar dan bimbingan teknis Bidang Lingkungan Hidup c) Meningkatkan sarana dan prasarana SDM pengolah data
Strategi dan Kebijakan pada Misi kedua “Melaksanakan
pengendalian
pencemaran
dan
lingkungan” Strategi yang ditempuh adalah : a) Mengupayakan pencegahan pencemaran air serta udara b) Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha Kebijakan untuk mewujudkan misi kedua antara lain :
15
dokumen
a) Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan b) Meningkatkan
pengawasan
dan
pembinaan
terhadap
pelaku
usaha/kegiatan
Strategi dan Kebijakan pada Misi ketiga “Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam” Strategi yang ditempuh adalah : a) Mengupayakan konservasi lahan b) Meningkatkan luasan tutupan lahan Kebijakan untuk mewujudkan misi ketiga antara lain : a) Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha (penambang) b) Penanaman bibit tanaman serta penambahan luasan ruang terbuka hijau Strategi dan Kebijakan pada Misi keempat “Melaksanakan penaatan hukum dan pengembangan kapasitas” Strategi yang ditempuh adalah : a) Pemberdayaan kelompok pemerhati lingkungan b) Mengupayakan penegakan hukum Kebijakan untuk mewujudkan misi ketiga antara lain : a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan b) Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R Hubungan antara Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
16
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : “Bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang pengendalian dampak lingkungan”. MISI 1 : Melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan disiplin Tersedianya sarana Peningkatan kualitas 1. Meningkatkan kinerja aparatur yang dan prasarana sarana dan organisasi melalui pendaya didukung oleh perkantoran untuk prasarana, serta gunaan pegawai, kapasitas aparatur mendukung SDM yang ada optimalisasi anggaran serta serta prasarana dan profesionalisme sarana prasarana yg dimiliki sarana yang kinerja instansi 2. Meningkatkan pengetahuan memadai pegawai melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis bidang lingkungan hidup 3. Meningkatkan sarana dan prasarana SDM pengolah data Misi 2 : Melaksanakan Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran lingkung
pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan Sasaran
Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup
Strategi 1. Mengupayakan pencegahan pencemaran air dan udara 2. Mewujudkan lingkungan yg bersih dan sehat 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha
Kebijakan 1. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan
MISI 3
: Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mengupayakan Peningkatan luasan 1. Meningkatkan 1. Mengupayakan terwujudnya tutupan lahan pengetahuan pelaku usaha konservasi lahan konservasi dan (penambang) Mengupayakan pelestarian sumber 2. Penanaman bibit tanaman konservasi lahan daya alam serta penambahan luasan ruang terbuka hijau 2. Meningkatkan luasan tutupan lahan MISI 4
: Melaksanakan penaatan hukum dan pengembangan kapasitas Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan Meningkatkan Peningkatan 1. Meningkatkan kesadaran 1. Pemberdayaan pengetahuan, pengetahuan, masyarakat untuk menjaga kelompok kesadaran serta pemahaman serta lingkungan pemerhati ketaatan masyarakat kepatuhan semua 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan untuk perlindungan pihak agar dapat sampah berbasis lingkungan berperan aktif dalam masyarakat dengan prinsip 2. Mengupayakan upaya perlindungan 3R penegakan dan pengelolaan hukum lingkungan hidup
17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sasaran strategis BLH Kabupaten Bantul disesuaikan dengan permasalahan utama (strategic issued) terkait lingkungan hidup yang tengah dihadapi di Kabupaten Bantul. Permasalahan lingkungan hidup sangat kompleks dan berbasis keilmuanteknik (engineering basis). Ukuran dari kondisi atau status lingkungan hidup diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis tekonologi lainnya, misalnya citra satelit. Pemahaman dari hasil pengukuran parameter kimia dan mikrobiologi dari bahan pencemar udara dan air serta besaran konsentrasinya memerlukan latar belakang teknis yang memadai sehingga sedikit menyulitkan bagi masyarakat awam. Ukuran atau indikator ini sangat berbeda dengan keilmuan ekonomi dan sosial yang relatif lebih mudah dipahami. Selain itu, indikator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu berdasarkan masing-masing parameter bahan pencemar sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi kualitas udara maupun air secara utuh dan menyeluruh. Disisi lain sangat dibutuhkan penilaian kondisi lingkungan hidup (dalam hal ini kualitas air dan kualitas air sungai) di suatu wilayah pada periode tertentu bertambah baik atau sebaliknya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu ukuran yang dapat menyederhanakan kompleksitas dan dapat merangkum ukuran-ukuran parsial. Salah satu cara yang umumnya digunakan adalah menggunakan indeks. 18
Indeks kualitas lingkungan hidup yang merupakan aggregat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan pada dasarnya memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu mendukung pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan; serta mempermudah komunikasi dengan publik. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu dalam menentukan skala prioritas baik dipandang dari sisi isu atau tema maupun lokus untuk dilakukannya aksi. Prioritas tersebut disesuaikan dengan derajat permasalahannya yang diindikasikan angka indeks. Selain itu, indeks yang cukup komprehensif dengan parameter yang memadai akan memiliki aspek ketelusuran
sehingga
dapat
membantu
mengidentifikasikan
sumber
permasalahan. Misalnya dalam hal indeks yang mewakili kualitas air dapat ditelusuri hingga sumber pencemarnya dapat diidentifikasi. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Melalui indeks, semua pihak memiliki ukuran yang sama sehingga dapat dilihat tingkat pencapaian baik untuk kecenderungan berhasil atau sebaliknya. Dengan begitu, indeks dapat menjadi alat penggerak bagi keterlibatan publik. Adapun perjanjian kinerja BLH Kabupaten Bantul adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Perencanaan Kinerja 2016 No. 1 2 3
Sasaran Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup Peningkatan luasan tutupan lahan Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
19
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan Volume sampah yang tertangani (m³)
Target 32 55 27,5 420.000
Perjanjian kinerja BLH Kabupaten Bantul tahun 2016 telah mencakup indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat). Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan. Isu hijau dalam perjanjian kinerja BLH Kabupaten Bantul tahun 2016 diakomodir dalam indikator kinerja “Indeks Tutupan Lahan”, sedangkan isu coklat diakomodir dalam indikator kinerja “Indeks Kualitas Air”, “Indeks Kualitas Udara”, dan “Volume sampah yang tertangani (m³).”
C. Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Dalam upaya mencapai 4 target Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja, BLH Kabupaten Bantul melaksanakan program dan kegiatan pendukungnya. Adapun program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut disajikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pengelolaan Prokasih/Superkasih pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Indeks Kualitas Udara (IKUd) 2
Peningkatan luasan tutupan lahan
Indeks Tutupan Lahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
20
Penilaian langit biru Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
No
Sasaran Strategis
3
Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Indikator Kinerja
Volume sampah yang tertangani
Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pembuatan Taman Hijau Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Penyusunan laporan periodik per bulan sampah harian Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Pengawasan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Penilaian Kota Sehat/Adipura Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pemberdayaan Kampung Hijau Pemberdayaan Pondok pesantren berwawasan lingkungan
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Secara umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2016 – 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran
strategis
yang
telah
ditetapkan
akan
dilakukan
dengan
membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja. Capaian Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada tahun 2016 disajikan dalam Tabel 3.1. Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja BLH Kabupaten Bantul Tahun 2016 Indikator No Sasaran Target Realisasi Prosentase Kinerja 1 Penurunan beban Indeks 32 34 106,25 pencemaran Kualitas Air lingkungan hidup Indeks 55 7,15 13,00 Kualitas Udara 2 Peningkatan Indeks 27,5 27,54 100,00 luasan tutupan Tutupan lahan Lahan 3 Peningkatan Volume 420.000 420.000 100,00 pengetahuan, sampah yang pemahaman serta tertangani kepatuhan semua (m³) pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
1. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kualitas Air Berdasarkan perjanjian kinerja BLH Kabupaten Bantul Tahun 2016, terlihat bahwa pencapaian target indeks kualitas air digunakan sebagai tolak
22
ukur kinerja BLH Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas air, yaitu terjadinya pencemaran air sungai. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukkan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Gubenur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghitungan indeks kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel; 2) Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E. Coli dan Total Coliform; 3) Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0% - 100% (terbaik – terburuk) jumlah sampel dengan nilai PIj > 1, menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 (terburuk – terbaik). Pada prinsipnya nilai PIj > 1 mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku peruntukan air j, dalam hal ini mutu air kelas II. 23
Adapun
rumus
perhitungan
indeks
pencemaran
(PIj)
dilakukan
sebagaimana tercantum pada Rumus 1.
...............................................Rumus 1 Keterangan: (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij ((Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut: 1) Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ PIj ≤ 1,0 2) Tercemar ringan jika 1,0 < PIj ≤ 5,0 3) Tercemar sedang jika 5,0 PIj ≤ 10,0 4) Tercemar berat jika PIj > 10,0.
Selanjutnya, dilakukan perhitungan Prosentase pemenuhan mutu air (P) dengan menggunakan Rumus 2.
...........................Rumus 2 Keterangan: a = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Memenuhi”. b = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Ringan”. c = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Sedang”. d = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Berat”. Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu air.
Langkah selanjutnya adalah menghitung Nilai Indeks per mutu Air (I) dengan menggunakan Rumus 3. ...............................Rumus 3 Keterangan: Bobot Nilai Indeks sudah ditentukan untuk masing-masing status mutu air yaitu 70 untuk “Memenuhi”, 50 untuk “Cemar Ringan”, 30 untuk “Cemar Sedang” dan 10 untuk “Cemar Berat”. Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu sehingga didapat nilai indeks per mutu Air.
Langkah terakhir adalah menghitung Indeks Kualitas Air dengan menggunakan Rumus 4. 24
IKA = Ii + Ij + Ik + Im.........................................................................Rumus 4 Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Udara Ii = Nilai Indeks untuk status mutu “Memenuhi” Ij = Nilai Indeks untuk status mutu “ Cemar Ringan” Ik = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Sedang” Im = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Berat”
Pada tahun 2016 pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Opak, Bedog, Code dan Gajahwong. Pemantauan dilakukan pada 3 lokasi sampling (mewakili hulu, tengah dan hilir sungai) untuk masing-masing sungai sehingga ada 15 sampel (data) kualitas air sungai.
Gambar 3.1 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga secara alami Kabupaten Bantul merupakan
daerah
hilir
dari
Daerah
Aliran
Sungai
(DAS).
Hal
ini
menyebabkan potensi pencemaran air sungai di Kabupaten Bantul menjadi cenderung tinggi. Hasil pemantauan yang secara rutin dilakukan tiap tahunnya
25
terhadap air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan kualitas air sungai. Penurunan tersebut ditandai dengan semakin tinggi konsentrasi parameter-parameter yang telah melampaui baku mutu atau konsentrasi parameter-parameter tersebut semakin menjauhi baku mutu air klas II dan semakin mendekati ambang batas untuk parameter-parameter yang belum melampaui baku mutu selama dua tahun terakhir. Dari hasil pemantauan pada tahun 2015 diketahui bahwa 20% titik pantau mengalami pencemaran ringan, 60% mengalami pencemaran sedang dan 20% mengalami pencemaran berat dibandingkan baku mutu klas II. Parameter-parameter
tersebut
meliputi
parameter
kimia
anorganik,
mikrobiologi, dan kimia organik. Hasil pemantauan pada tahun 2016 ditampilkan pada Grafik 3.1.
Status Mutu Air Sungai di Kab. Bantul Tahun 2016 0% 7% 27% Memenuhi Ringan Sedang
Berat 66%
Grafik 3.1 Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016
26
Jika dibandingkan dengan kualitas air di kota dan kabupaten lain di Daerah Istimwea Yogyakarta, kualitas air Kabupaten Bantul memang relatif rendah, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Bantul yang terletask di hlilir DAS. Sekalipun belum dapat memenuhi baku mutu air klas II sebagaimana peruntukannya, namun kualitas air sungai di Kabupaten Bantul dari tahun ketahun terus menunjukkan
adanya
perbaikan.
Hal
ini
ditunjukkan
dengan
terus
meningkatnya Indeks Kualitas Air sejak tahun 2014 hingga 2016 sebagaimana digambarkan pada Grafik 3.2 Tabel 3.2 Indeks Kualitas Air Kabupaten di DIY No. Kab./Kota Indeks Kualitas Air 1 Kota Yogyakarta* 50,00 2 Gunungkidul* 68,00 3 Kulonprogo* 50,00 4 Sleman* 41,00 5 Bantul* 16,67 6 Bantul** 34 Sumber: P3E Jawa (2015), BLH Kab. Bantul (2016) Ket: *data 2014; **data 2016
Indeks Kualitas Air Sungai 40,00 35,00
34,00
30,00
30,00
25,00 20,00 15,00
16,67
10,00 5,00 0,00 2014
2015
2016
Grafik 3.2 Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul
27
Indeks kualitas air telah mencapai target ditetapkan dengan pencapaian sebesar 106,25%. Walaupun nilai pencapaian kualitas air sungai ini terhitung sangat tinggi, namun sebenarnya kualitas air sungai di Kabupaten Bantul adalah paling buruk jika dibanding kualitas air sungai di kabupaten-kabupaten lain di wilayah DIY. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat letak Kabupaten Bantul yang berada di bagian hilir DIY sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu. Walaupun demikian, tercapainya indikator Indeks Kualitas Air telah menunjukkan bahwa BLH Kabupaten Bantul telah memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kualitas Udara
Pencapaian target indeks kualitas air digunakan sebagai tolak ukur kinerja BLH Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas udara ambien, yaitu terjadinya pencemaran udara. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara ambien dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. 28
Langkah-langkah perhitungan Indeks Kualitas Udara relatif lebih singkat daripada perhitungan Indeks Kualitas Air. Begitu pula parameter yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kualitas Udara lebih sedikit dibanding parameter yang diguankan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air. Parameter yang digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Udara hanyalah 2 parameter yaitu SO2 dan NO2. Adapun penghitungan indeks kualitas udara diawali dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Udara Model EU (Ieu) dengan menggunakan Rumus 5.
...............................................................................Rumus 5 Keterangan : p1 = nilai rata-rata konsentrasi SO2 dari seluruh titik pantau p2 = nilai rata-rata konsentrasi NO2 dari seluruh titik pantau Ieu adalah Indeks Udara Model EU (Ieu) yang digunakan dalam Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu “Common Information to European Air”. Indeks ini dikalkulasi untuk rata-rata per-jam, harian dan tahunan. Nilai referensi EU untuk parameter NO2 adalah 40 µg/m3 rata-rata pertahun dan SO2 adalah 20 µg/m3 rata-rata pertahun.
Selanjutnya, dilakukan penghitungan Indeks Kualitas Udara dengan melakukan normalisasi terhadap nilai Indeks Udara Model EU (Ieu) menggunakan Rumus 6. IKU = 100-((50/0,9) x(Ieu-0,1)).............................................................Rumus 6 Keterangan: IKU = Indeks Kualitas Udara Ieu = Indeks Udara Model EU (Ieu)
Pemantauan udara ambient dilakukan di 6 (enam) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan berdekatan dengan industri sebagaimana ditunjukkan
29
pada Gambar 3.2. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di lokasilokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor yaitu di perempatan Klodran, perempatan Madukismo, perempatan Jejeran, perempatan Ketandan, depan Brimob, dan pertigaan Pasar Piyungan.
Gambar 3.2 Peta Pengambilan Sampel Udara
Kualitas udara ambient di Kabupaten Bantul sejak tahun 2014 hingga 2016 parameter Total Suspended Particulate (TSP) telah melampaui baku mutu yang dipersyaratkan dalam Keputusan Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002 dari sembilan parameter yang diujikan. Konsentrasi SO 2 dan CO di udara ambient Kabupaten Bantul juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 hingga 2016. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. 30
Pemantauan kualitas udara dilaksanakan secara periodik dalam satu tahun dengan parameter-parameter yang dipantau meliputi :Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Karbon Monooksida (CO), Ozon (O3), TSP, PM 10, PM 2,5 dan Timbal (Pb). Pemantauan kualitas udara ambient yang dilakukan BLH Bantul seperti terlihat pada Gambar 2.17. Baku mutu udara ambient yang digunakan adalah baku mutu udara ambient yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 tahun 2002.
Gambar 3.3 Pemantauan kualitas udara di Perempatan Klodran Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas udara ambient Kabupaten Bantul masih relatif baik. Dari 8 parameter yang diuji, hanya parameter TSP saja yang telah melampaui baku mutu. Hasil pemantauan kualitas udara ditampilkan pada Grafik 3.3 hingga Grafik 3.6.
31
Konsentrasi CO 12.000 10.183,33
10.000 8.000
6334,83
6.000
4.000 2.000
1203,67
0
6,62 2013
2014
2015
2016
CO (µg/Nm³)
Grafik 3.3 Konsentrasi CO di udara ambien
Konsentrasi Pb 1,20
1,14
1,00
0,96
0,80 0,60 0,47
0,40 0,20
Pb (µg/Nm³)
0,16
0,00 2013
2014
2015
2016
Grafik 3.4 Konsentrasi Pb di udara ambient
32
Konsentrasi TSP 600,00 550,00
500,00
483,67 426,83
400,00 300,00
200,00 100,00
78,67
0,00 2013
2014
2015
Baku mutu
2016
TSP (µg/Nm³)
Grafik 3.5 Konsentrasi TSP di udara ambient
Kualitas Udara Ambien 120 100 80 60 40 20 0 2013
2014
2015
SO₂ (µg/Nm³)
NO₂ (µg/Nm³)
PM10 (µg/Nm³)
PM2.5 (µg/Nm³)
2016 O₃ (µg/Nm³)
Grafik 3.6 Kualitas Udara Ambient berdasarkan parameter SO2, NO2, O3, PM10 dan PM2.5
Sekalipun masih relatif memenuhi baku mutu, namun secara keseluruhan kualitas udara ambien Kabupaten Bantul semakin menurun. Terlebih lagi jika ditinjau
berdasarkan Indeks Kualitas Udara
yang diukur berdasarkan
konsentrasi SO2 dan NO2 dengan baku mutu dan metode perhitungan yang
33
diadaptasi
dari Indeks Udara Model European Union. Adanya perbedaan
standar baku mutu (Indeks Udara Model EU - European Union) yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara dengan baku mutu udara ambien dalam Kep. Gub. DIY No. 153 Th 2002 sehingga sekalipun kualitas udara ambien masih memenuhi baku mutu namun dalam perhitungan indeksnya menjadi sangat rendah. Konsentrasi kedua parameter ini di udara ambien Kabupaten Bantul terus menunjukkan kenaikan sehingga Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul juga ikut turun, sebagaimana ditampilkan pada Grafik 3.7.
Indeks Kualitas Udara 80,00
72,44
60,00 43,54
40,00 20,00
7,15
0,00 2014
2015
2016
Indeks Kualitas Udara
Grafik 3.7 Indeks Kualitas Udara
Indeks kualitas udara di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan, bahkan mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas
udara
adalah
bertambahnya
jumlah
penduduk.
Semakin
bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri 34
bergerak secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NO x), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC). Sedangkan sumber utama pencemaran udara dari Pb berasal dari asap kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar yang mengandung timbal. Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul justru semakin menurun. Terlebih lagi RTH Kabupaten Bantul sebesar 3,38% masih sangat jauh dari luas RTH ideal yaitu sebesar 30% (Bappeda Kab. Bantul, 2015).
3. Indikator Kinerja Utama: Indeks Tutupan Lahan Indeks Tutupan Lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan daibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan yang dimaskud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain. Ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju 35
penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul justru semakin menurun. Terlebih lagi RTH Kabupaten Bantul sebesar 3,38% masih sangat jauh dari luas RTH ideal yaitu sebesar 30%. Kabupaten Bantul memiliki kawasan hutan negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6 ha (19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih belum memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 %).
Tabel 3.3 Luas Tutupan Lahan tahun 2015 Jenis Tutupan Vegetasi ha Hutan - Suaka Margasatwa
km²
11.4
0.114
- Hutan Lindung
1,041.2
10.412
Kawasan lindung - RTH (Bappeda) - Mangrove
1,714.70 5.5
17.15 0.06
Luas tutupan lahan
27.728
Penambahan tutupan lahan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan dan lahan kritis telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan yang, sehingga lahan kritis berubah menjadi lahan yang lebih produktif. Penambahan tutupan layan dilakukan melalui Kegiatan penanaman tanaman buah (alpukat, sirsak, durian, kelengkeng dan rambutan) di lahan kritis Dusun Nawungan Desa Selopamioro Imogiri seluas 35 hektar, penanaman tanaman buah
(jambu biji, sirsak, mangga, srikaya dan
durian) di lahan kritis Desa Seloharjo Pundong seluas 7 hektar, dan Desa Dlingo Kec. Dlingo seluas 4 hektar. 36
Tabel 3.4 Penambahan Tutupan Lahan Jenis Tutupan Vegetasi
ha
km²
Imogiri
35
0.35
Pundong
7
0.07
4 0.2 2 48.2
0.04 0.002 0.02 0.482
Kelerengan > 40%
Dlingo Sekitar danau/waduk/mata air Sempadan pantai Total penambahan
Dengan penambahan sebesar 0,482 km 2 maka luas tutupan lahan di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 menjadi seluas 28,21 km2 atau 5,57% dari seluruh wilayah Kabupaten Bantul, sehingga nilai Indeks Tutupan Lahannya adalah sebesar 27,50. Hal ini menunjukkan bahwa target capaian IKU Indeks Tutupan Lahan terpenuhi 100%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IKU Indeks Tutupan lahan antara lain adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan; serta adanya komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi BLH Kabupaten Bantul. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya lahan yang dapat ditanamani ataupun dijadikan RTH-taman (Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga karena lahan kritis bekas tambang biasanya merupakan tanah hak milik pribadi sehingga BLH tidak dapat melakukan penanaman di lokasi tersebut; dan bantuan bibit yang seyogyanya diperuntukkan untuk penghijauan sempadan sungai ditanam di pekarangan rumah oleh masyarakat.
4. Indikator Kinerja Utama: Volume Sampah yang Tertangani Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah, dengan cara setempat, cara komunal, dan pengolahan sampah mandiri. 37
Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu akhir. Layanan sampah terpusat yang cukup besar berada di wilayah kecamatan yang termasuk kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Bantul, Banguntapan,
Sewon,
dan
Kasihan.Sedangkan
Kecamatan
Dlingo
sepenuhnya belum terlayani oleh layanan sampah terpusat.Berdasarkan jumlah volume terangkut, volume terkecil yaitu sampah dari TPS di pasar. Sejak tahun 2013 melalui kegiatan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan telah dilaksanakan pengomposan sampah pasar dimana kompos yang dihasilkan dibagikan secara gratis kepada kelompok tani. Dari kegiatan ini diharapkan sampah pasar yang ada dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik, dan untuk kedepannya kegiatan ini akan berlanjut ke pasar-pasar tradisional yang lain terutama untuk pasar yang berlokasi di ibukota kecamatan. Tabel 3.5 Lokasi Pengomposan Sampah Pasar No. 1 2 3 4 5
Tahun 2013 Pasar Imogiri -
2014 Pasar Imogiri Pasar Jejeran Pasar Niten Pasar Piyungan -
2015 Pasar Imogiri Pasar Jejeran Pasar Niten Pasar Piyungan Pasar Pijenan
2016 Pasar Imogiri Pasar Ngipik Pasar Niten Pasar Piyungan Pasar Pijenen
Adanya komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi BLH, serta kesadaran sekolah dan pondok pesantren dalam pengelolaan lingkungan merupakan faktor pendorong tercapainya IKU ini. Selain itu, banyaknya 38
kelompok masyarakat pengelola sampah juga ikut andil dalam pencapaian target. Hingga akhir Desember 2016 telah terbentuk 132 kelompok
Sampah (m³)
pengelola sampah yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul.
500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 -
63.341,10
73.641,00
410.238,10
420.000,00
DPU BLH dan Masyarakat
2015
2016 Tahun
Grafik 3.8 Volume sampah yang tertangani
B. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Keberhasilan pencapaian kinerja BLH Kabupaten Bantul pada tahun 2016 didukung oleh pencapaian kinerja program pada tingkat eselon III dan pencapaian kinerja kegiatan pada tingkat eselon IV. Pencapaian kinerja program disajikan pada Tabel 3.6 dan pencapaian kinerja kegiatan disajikan pada Tabel 3.7.
39 39
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program No
Program
1
Program peningkatan pengendalian polusi
2
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3
4
1
2
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Indikator Kinerja Program Penurunan konsentrasi SO2 di udara ambien Peningkatan konsentrasi DO di sungai Winongo Jumlah Kelompok Pengelola Sampah
Satuan µg/m³
36
96,87
-69,08
mg/L
7,25
6,1
84,14
kelompok
130
132
101,54
sekolah
56
52
92,86
m²/tahun
0
0
0
Ha/tahun
0,5
0,05
10
Jumlah Sekolah Adiwiyata
Penambahan luasan RTH-Taman di 7 kecamatan (m²/tahun) Penambahan luasan (Ha) tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)
Target Realisasi Prosentase
Keterangan Warna Warna Prosentase Keterangan 0 s/d 50 Sangat Rendah 50.1 s/d 65 Rendah 65.1 s/d 75 Sedang 75.1 s/d 90 Tinggi 90.1 lebih Sangat Tinggi (sumber : Permendagri 54 / 2010)
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Kegiatan No 1
2
3
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penyusunan laporan periodik per bulan sampah harian
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
Jumlah alat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
jenis
Jumlah fasilitasi kelompok peduli sampah dan bintek daur ulang sampah dan pengomposan Jumlah laporan periodik per bulan sampah harian
kelompok
40
Laporan
3
3
% Capaian 100.00
10
30
300.00
1
1
100.00
Target
Capaian
No
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
Target
Capaian
4
Penilaian kota sehat/Adipura
Jumlah paket jasa petugas kebersihan Adipura
paket
10
10
% Capaian 100.00
5
Penilaian langit biru
Jumlah titik pantau kualitas udara ambien
titik
6
6
100.00
6
Pemantauan kualitas lingkungan
Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan di kawasan industri hasil tembakau
titik
3
3
100.00
7
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
Jumlah sosialisasi pengendalian kerusakan LH di wil. Pertambangan
kali
8
8
100.00
8
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti proper
perusahaan
7
6
85.71
9
Pengelolaan Prokasih/Superkasih
Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai
titik/lokasi
15
15
100.00
10
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Jumlah peringatan Hari LH
kali
3
3
100.00
Jumlah dokumen LH yang dievaluasi
dokumen
15
14
93.33
12
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Jumlah aduan terselesaikan
kasus
20
23
115.00
13
Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup
Jumlah laporan hasil uji laboratorium
laporan
10
93
930.00
14
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Jumlah sosialisasi ijin TPS LB3
sosialisasi
4
4
100.00
15
Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Lingkungan Hidup
Jumlah rancangan peraturan
peraturan
1
1
100.00
16
Pengawasan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi
usaha
10
36
360.00
17
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Jumlah workshop hasil pengujian kualitas tanah untuk produksi biomassa
kali
2
1
50.00
18
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
Jumlah alat biopori
unit
450
450
100.00
19
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Jumlah bibit tanaman langka
batang
20
20
100.00
20
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Jumlah kategori seleksi dan evaluasi kalpataru
kategori
4
20
500.00
11
41
No 21
22
23 24
25 26
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
% Capaian 100.00
Satuan
Target
Capaian
unit
120
120
Jumlah bibit mangrove
batang
5,000
5000
Jumlah usulan sekolah Adiwiyata DIY dan Nasional
sekolah
3
8
266.67
kali
3
3
100.00
kali
2
2
100.00
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Jumlah SPAH
Pemberdayaan Kampung Hijau Pemberdayaan pondok pesantren berwawasan lingkungan Pengujian Kadar Polusi limbah padat dan limbah cair
Jumlah evaluasi kampung hijau Jumlah evaluasi Pontren berwawasan lingkungan Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau
usaha
3
0
0.00
Pembuatan taman hijau
Jumlah Studi pertamanan
studi
1
1
100.00
C. Capaian Kinerja Lainnya 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kepuasan
masyarakat
merupakan
faktor
yang
sangat
dan
menentukan untuk mengukur keberhasilan suatu unit pelayanan karena masyarakat adalah konsumen dari produk/jasa yang dihasilkan. Pada sektor publik, konsumen pelayanan adalah masyarakat yang notabene merupakan stakeholder pelayanan publik itu sendiri. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kbijakan daerah di bidang lingkungan hidup telah melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 42
Survey IKM yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul sepanjang 2016 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di BLH Kabupaten Bantul secara umum mempunyai tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti dari 14 unsur pelayanan yang mendapatkan nilai rata-rata diatas nilai persepsi 2,5. Nilai IKM BLH Kabupaten Bantul setelah dikonversikan berapa pada interval 62,51 – 81,25, yaitu 80,147 sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja BLH Kabupaten Bantul adalah BAIK. Nilai IKM BLH Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.9.
Nilai IKM 80,15
81 80 78,43
79 78
76,95
77 76 75 2014
2015
2016
Grafik 3.9 Nilai IKM Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2. Prestasi Bidang Lingkungan Hidup Penghargaan yang diterima pada tahun 2016 dalam urusan Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 3.8.
43 43
Tabel 3.8 Data Penghargaan/Prestasi urusan lingkungan hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 No.
Nama Orang /Kelompok/Organisasi
Nama Penghargaan
Pemberi Penghargaan
Tahun Penghargaan
KLHK
2016
1
Kabupaten Bantul
Sertifikat Adipura
2
Setya Wahyu Purnama, S.Hut, MT
Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan
BLH DIY
2016
3
Suwardi, S.Pd
Kalpataru kategori Pembina Lingkungan
BLH DIY
2016
4
Setya Wahyu Purnama, S.Hut, MT
Kehati Awards Kategori Pendorong Lestari Kehati
BLH DIY
2016
5
PP. Aswaja Lintang Songo
Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan
BLH DIY
2016
6
Bank Sampah Karang Asri (Karang Asri, Karang Tengah, Imogiri)
Bank Sampah Lanjut
BLH DIY
2016
7
Bank Sampah Gardu Action (Mancingan, Parangtritis, Kretek)
Bank Sampah Pemula
BLH DIY
2016
8
SMAN 1 Bantul
Adiwiyata Jenjang SMA/MA
BLH DIY
2016
9
MtsN Bantul Kota
Adiwiyata Jenjang SMP/MTs
BLH DIY
2016
10
SDN Trirenggo
Adiwiyata Jenjang SD/MI
BLH DIY
2016
11
SMKN 1 Sewon
Adiwiyata Jenjang SMK
BLH DIY
2016
12
Dusun Nogosari (Bulus Wetan, Sumberagung, Jetis)
Kampung Hijau
BLH DIY
2016
13
SMPN 1 Pandak
Sekolah Adiwiyata Mandiri
KLHK
2016
14
SMAN 2 Bantul
Sekolah Adiwiyata Nasional
KLHK
2016
15
SMPN 3 Banguntapan
Sekolah Adiwiyata Nasional
KLHK
2016
16
SDN Ngrukeman
Sekolah Adiwiyata Nasional
KLHK
2016
44
D. Akuntabilitas Anggaran Upaya mencapai target kinerja BLH Kabupaten Bantul didukung dengan tersedianya anggaran. BLH Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2016 memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup dengan rencana dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja BLH Kabupaten Bantul Keuangan No 1
2
3
Sasaran Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup
Peningkatan luasan tutupan lahan
Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKUd) Indeks Tutupan Lahan
Volume sampah yang tertangani
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
282.400.000 222.648.997
% Realisasi 78,84
326.150.000 301.333.430
92,39
70.320.000 38.125.000
74,95 81,11
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
538.401.347 530.970.350
98,62
331.468.800 319.521.300
96,40
152.200.000 148.800.000
97,77
45
Pagu
Realisasi
52.703.220 30.925.000
961.550.000 924.579.500
96,16
58.925.000
77,47
45.649.000
Adapun rincian anggaran kegiatan yang digunakan dalam pencapaian target kinerja BLH Kabupaten Bantul per sasarannya adalah sebagai berikut: 1. Sasaran: Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan Hidup Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKUd)
Satuan indeks
indeks
Target 32
55
Program
Anggaran
Kegiatan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
288.400.000
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pengelolaan Prokasih/Superkasih pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penilaian langit biru
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi
320.150.000
Pemantauan Kualitas Lingkungan
70.320.000
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Rp
%
Anggaran 10.875.000
Realisasi 4.599.630
Target 100
Realisasi 42.3
90.875.000
72.882.975
100
80.2
16.675.000
16.174.380
84.75
82.21
145.025.000
112.802.552
100
77.78
18.950.000
16.189.460
86.33
73.76
76.150.000
54.619.820
108.55
77.86
250.000.000
246.713.610
100
98.69
70.320.000
52.703.220
100
74.95
Faktor utama penyebab rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan adalah adanya SK PMK No. 125 Th 2016 tentang penundaan DAU sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
46
2. Sasaran: Peningkatan Luasan Tutupan Lahan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan luasan tutupan lahan
Indeks Tutupan Lahan
Satuan angka
Target 27,5
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Anggaran
Kegiatan
38.125.000
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
961.550.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pembuatan Taman Hijau
58.925.000
47
Rp
%
Anggaran 38.125.000
Realisasi 30.925.000
Target 100
Realisasi 81.11
38.925.000
38.925.000
81.22
81.22
307.825.000
303.810.000
100
98.7
341.800.000
321.791.000
100
94.15
215.075.000
214.578.500
104.37
104.13
57.925.000
45.475.000
100
78.51
58.925.000
45.649.000
100
77.47
3. Sasaran: Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman serta Kepatuhan Semua Pihak Agar Dapat Berperan Aktif Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sasaran Strategis Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Indikator Kinerja Volume sampah yang tertangani
Rp Satuan m³
Target 420.000
Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Anggaran 529.787.800
377.318.800
156.200.000
Warna
Prosentase
Keterangan
0 s/d 50
Sangat Rendah
50.1 s/d 65
Rendah
65.1 s/d 75
Sedang
75.1 s/d 90
Tinggi
90.1 lebih
Sangat Tinggi
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Penyusunan laporan periodik per bulan sampah harian Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Pengawasan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Penilaian Kota Sehat/Adipura Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pemberdayaan Kampung Hijau Pemberdayaan Pondok pesantren berwawasan lingkungan
Keterangan Warna
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
48
%
Kegiatan Anggaran
Realisasi
Target
Realisasi
307.361.347
301.830.350
102.88
101.03
9.810.000
9.810.000
100
100
221.230.000
219.330.000
100
99.14
14.580.000
14.575.000
59.32
59.3
41.190.000
35.090.000
100
85.19
52.930.000
52.730.000
87.81
87.48
24.200.000
24.200.000
100
100
198.568.800 107.890.000
192.926.300 105.540.000
87.45 96.43
84.96 94.32
23.910.000 20.400.000
23.410.000 19.850.000
100 100
97.91 97.3
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat efisiensi anggaran yang mendukung capaian kinerja BLH Kabupaten Bantul pada tahun 2016 berkisar antara 2,23 hingga 21,16. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran yang dicapai BLH Kabupaten Bantul dalam mencapai target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.10. Tabel 3.10 Efisiensi penggunaan sumbaer daya No 1
2 3
Sasaran Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup Peningkatan luasan tutupan lahan Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
% Capaian Kinerja (>=100%) 106.25
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Tutupan Lahan Volume sampah yang tertangani
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
78.84
21.16
100
94.57
5.43
100
97.77
2.23
Jika dilihat dari tingkat efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar terjadi pada IKU “Indeks Kualitas Air”
yaitu sebesar 21,16.
Sedangkan efisiensi terkecil terjadi pada IKU “Volume Sampah yang Tertangani” yaitu sebesar 2,23.
49
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi BLH Kabupaten Bantul yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 indikator kinerja utama, diketahui bahwa: IKU 1 – Indeks Kualitas Air dengan capaian 106,25% termasuk kriteria sangat tinggi; IKU 2 – Indeks Kualitas Udara dengan capaian 7,15% termasuk kriteria sangat rendah; IKU 3 – Indeks Tutupan Lahan dan IKU 4 Volume Sampah yang Tertangani dengan capaian 100% termasuk kriteria sangat tinggi. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016, disimpulkan bahwa pencapaian kinerja BLH Kabupaten Bantul pada tahun 2016 adalah 75% kriteria Sangat Tinggi dan 25% kriteria Sangat Rendah. Dengan demikian masih diperlukan perhatian dan penetapan strategi pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.
50 51
