(RENJA) RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO Jl. RAYA DRINGU NO. 81
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2016 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang. Usulan program dam kegiatan yang diusulkan telah disesuaikan dengan tugas pokon dan fungsi Badan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam peraturan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Rencana kerja tahun 2016 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan diwujudkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu periode tahun 2013-2018. Rencana kerja (RENJA) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2016 visi dan misi strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Diharapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dapat digunakan sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo tahun 2016.
Probolinggo,
Juni 2015
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO
Ir. ANGGIT HERMANUADI, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19610127 198603 1 009
BAB I PENDAHULUAN I.1.
Latar Belakang Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun
2016
merupakan
pelaksanaan
tahun
Ketiga
dari
Rencana
Strategis
BadanLingkungan Hidup Kabupaten Karimun tahun 2013-2018. Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah sebagai penjabaran rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka mengengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Proses penyusunan rencana kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat
melalui
forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan perencanaan
daerah yang
pada
disusun
tahun berdasar
sebelumnya. pada
Sebagai
aspirasi,
dokumen
rencana
kerja
menjabarkan rencana strategis menjadi rencana operasional SKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai rencana operasional SKPD, rencana kerja nantinya akan menadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD I.2.
Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2016
Badan Lingkungan Hidup adalah: - Undang-undang Dasar 1945; - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya; - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah; - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Retribusi dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Probolinggo; - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2002 tentang AMDAL; - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Probolinggo; - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 - Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 ; - Keputusan
Bupati
Probolinggo
Nomor
718
Tahun
2009
tentang
Pembentukan Komisi Pengarah UKL dan UPL Kabupaten Probolinggo; - Keputusan
Bupati
Probolinggo
Nomor
719
Tahun
2009
tentang
Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Probolinggo; - Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 050/892/426.12/2015 Tentang Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 I.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai
pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2016 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup.
I.4.
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tujuan dan Sasaran D. Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja SKPD C. Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
Lampiran-lampiran
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
II.1.
Analisis Kinerja Pelayanan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar namun pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup tetap harus dilaksanakan dengan seluruh indikator bidang lingkungan hidup yang sebelumnya merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar (SPM). Oleh karena itu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo berupaya meningkatkan pelayanan di bidang lingkungan hidup terhadap masyarakat sehingga dapat menjamin akses dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Adapun Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Terdiri dari 4 pelayanan antara lain pencegahan pencemaran sumber daya air, pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan informasi dan status kerusakan lahan akibat produksi biomassa dan pelayanan tindak lanjut pengaduan terhadap perusakan lingkungan. Adapun pelaksanaan pelayanan minimal tetap berdasarkan pedoman SPM Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2008 dan No. 20 tahun 2008 disebutkan Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air Dalam rangka menerapkan pelayanan pencegahan pencemaran air, dilakukan kegiatan pengujian kualitas air. Dengan diperolehnya hasil kualitas air, nantinya dapat dipakai sebagai rekomendasi atau titik tolak dalam
pelaksanaan
suatu
program/kegiatan
selanjutnya.
Adapun
indikator dari pelayanan pencegahan pencemaran air yaitu Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Dengan cara perhitungan sebagai berikut:
Prosentase (%) jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air =
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
X 100 %
b. Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dilakukan dengan
cara
menerima
laporan
rutin
dari
perusahaan-
perusahaan/kegiatan usaha yang telah terinventarisir atau terdaftar yang berpotensi mencemari udara. Indikator pelayanan ini yaitu Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Dengan cara perhitungan sebagai berikut:
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara =
X 100 %
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi
c. Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk Produksi Biomassa Informasi penetapan status kerusakan lahan akibat adanya produksi biomassa perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan pencemaran dan pengrusakan
lingkungan hidup. Kerusakan lahan
dapat diakibatkan oleh sifat alami tanah itu sendiri ataupun akibat dari kegiatan manusia yang menjadikan lahan sebagai media untuk porduksi biomassa dan berakibat menjadi terganggunya fungsi tanah dan tidak dapat berfungsi secara normal. Indikator pelayanan ini yaitu Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan, dengan cara penghitungan sebagai berikut:
Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status = kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan
Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
X 100 %
d. Pelayanan tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan kegiatan/usaha industri yang semakin meningkat, dirasa perlu adanya peran pemerintah sebagai fasilitator ataupun mediator untuk menjadi penengah dan turut menyelesaikan ketika
terjadi
kasus
pelanggaran
pencemaran
atau
pengrusakan
lingkungan hidup. Indikator dari pelayanan ini adalah
Jumlah
pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan
hidup
yang
ditindaklanjuti.
Adapun
cara
penghitungan sebagai berikut:
Prosentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
II.2.
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti =
X 100 % Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu tahun
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Isu-isu strategis yang tercantum dalam dokumen RKPD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016 antara lain: 1. Perubahan struktur kelembagaan pada Kementerian Lingkungan Hidup 2. Masih rendahnya cakupan layanan di bidang lingkungan hidup 3. Adanya target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 4. Rendahnya persentase kondisi infrastruktur jalan yang berkeselamatan 5. Adanya pembangunan perkantoran pemerintah daerah di Kraksaan 6. Terbitnya peraturan perudang-undangan baru (UU ASN, UU Desa) 7. Masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo 8. Adanya potensi investor sektor industri 9. Meningkathya alih fungsi lahan 10. Semakin rendahnya ketersediaan energi terbaharukan 11. Meningkatnya volume limbah B3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasar pada pandangan, harapan dan permasalahan terkini yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu “Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional” Kemudian dari tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran yang nantinya akan diusung dalam periode 2015-2019. Adapun peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Tahun 2015 – 2019 antara lain: 1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran,
pengelolaan
DAS,
keanekaragaman
hayati
serta
pengendalian perubahan iklim 2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan , menyediakan hutan untuk kegiatan sosial ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species. 3. Memelihara kualitas lingkungan hiduo, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, antara lain: 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indicator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,568,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan. 2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan
LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport. 3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta eberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan,
dengan
indikator
kinerja
derajat
keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain). Dari tujuan pembangunan dan sasaran yang akan dicapai Tahun 20152019, dapat dijabarkan tahapan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2016 yaitu Perbaikan lingkungan secara nyata di 15 DAS guna mendorong peningkatan IKLH dan ketahanan air, untuk : tutupan hutan, BOD-COD- Ecoli, udara. Setidaknya 229 KPH mulai diintervensi secara langsung berdasarkan RPHJP, untuk mendorong produksi kayu, HHBK, dan jasa lingkungan air. 20 taman nasional sudah memiliki pusat sanctuary sebagai dasar peningkatan populasi 25 spesies terancam punah. Penyiapan modal sosial untuk peningkatan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat III.2.
Tujuan dan Sasaran renja SKPD Dalam melaksanakan amanah undang-undang no. 32 tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mendukung salah satu misi pembangunan kabupaten probolinggo yaitu optimalisasi sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2013 - 2018 adalah: “Terwujudnya Fungsi Lingkungan Hidup di Kabupaten Probolinggo yang lestari, berkualitas dan berkelanjutan” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo menurunkan menjadi 2 misi, antara lain: 1. Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan serta penegakan hukum dibidang lingkungan hidup ;
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi dan pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung ; Tujuan rencana kerja disusun untuk menjabarkan lebih lanjut visi dan misi yang disusun secara lebih detail, realistis dan dilengkapi oleh sasaran yang terukur dan dapat dicapai pada periode yang direncanakan. Tujuan rencana kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, antara lain: 1. Tujuan 1 : Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Sasaran : Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam 2. Tujuan 2 : Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup Sasaran : a. Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup b. Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan 3. Tujuan 3 : Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sasaran : a. Meningkatnya jumlah, kompetensi dan profesionalisme personil dan kelembagaan dibidang lingkungan hidup b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 4. Tujuan 4 : Pengembangan sistem informasi dan pelayanan lingkungan hidup Sasaran : Tersedianya data yang akurat dan fasilitas layanan informasi mengenai kondisi dan status lingkungan hidup 5. Tujuan 5 : Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup
Sasaran : a. Bertambahnya fasilitas dan cakupan layanan pengelolaan kebersihan dan persampahan b. Bertambahnya jumlah luasan ruang terbuka hijau dan cakupan layanan PJU III.3.
Program dan Kegiatan Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo
akan melaksanakan 11 program sebagai berikut: 1. Pelayanan administrasi perkantoran; 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9. Program Pengembangan Kapasitas pengelolaan
SDA dan lingkungan
hidup 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Fasum Bagi Masyarakat 11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau Dari 10 program diatas, diturunkan menjadi 39 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 3. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 8. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 9. peningkatan pengelolaan barang milik daerah 10. Operasional TPS dan TPA
11. Penyediaan
Sarana
dan
Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
dan
Pertamanan 12. Pembinaan dan Operasional Pelayanan Persampahan 13. Penunjang Gerakan masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (Gema "Sajadah") 14. Pembinaan dan Pemantauan AMDAL, UKL, UPL 15. Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien 16. Penunjang Operasional perijinan bidang LH 17. Kajian Status Kerusakan Lahan Akibat Produksi Biomassa 18. Penyusunan RAD Pengurangan Emisi Gas Ruang Kaca 19. Penunjang PAKLIM (Program Advis Kebijakan Unutk Lingkungan dan Perubahan Iklim) 20. Pembinaan kelembagaan pengelola LH 21. Penunjang program adipura 22. Operasional UPT Laboratorium Lingkungan 23. Penyusunan SLHD dan MIH 24. Perlindungan Sumber Daya Air 25. Pelestarian Flora dan Fauna 26. Pemeliharaan Tanaman Penghijauan dan Taman Kota 27. Pembangunan Taman Kota 28. penunjang program pembangunan kota hijau (P2KH) 29. Pemeliharaan trotoar dan median jalan Kraksaan 30. Pembinaan Adiwiyata 31. Pengendalian Pencemaran 32. Pembinaan Eko Pesantren 33. Penyelenggaraan lomba-lomba bidang lingkungan hidup pada masyarakat dan dunia usaha 34. Penunjang peringatan hari-hari besar LH 35. Penyusunan kajian pengelolaan lingkungan hidup dan SDA 36. Pengembangan Lampu PJU, Sorot dan Hias 37. Meterisasi PJU 38. Pengembangan Lampu PJU Tenaga Surya 39. Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja petani tembakau dalam pembuatan pupuk organik
BAB IV PENUTUP Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka perwujudan good governance dan lebih memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas
pertanggungjawaban
kinerja
pelaksanaan
instansi tugas
pemerintah
pokok
dan
sebagai fungsinya
wujud serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan, maka diperlukan penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2016 ini diharapkan menjadi acuan dan arahan pelaksanaan program kegiatan.
Probolinggo,
Juni 2015 BUPATI
KABUPATEN PROBOLINGGO
Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE.
