BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH
RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2016
Badan Lingkungan Hidup
BAB I PENDAHULUAN
Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja BLH Tahun 2016
Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Tiap-tiap SKPD wajib menyusun rencana kerja termasuk BLH Kota Prabumulih yang didalamnya menjabarkan tupoksi BLH dan diselaraskan dengan visi dan misi BLH dan Pemerintah Kota Prabumulih. 1.2 Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BLH Tahun 2016
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3.
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara;
4.
Undang-undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional 5.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008.
6.
Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Badan Lingkungan Hidup
7.
Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih
Nomor ….. Tahun 20... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 20142018. 17. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tentang Rencana Strategis BLH tahun 2015-2018 ( sebagai perubahan dari Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tentang Rencana Strategis Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2014-2018).
Badan Lingkungan Hidup
1.3 Maksud dan Tujuan Sehubungan dengan diatas, rancangan renja BLH merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLH Kota Prabumulih pada tahun yang direncanakan yaitu tahun 2016 sesuai dengan tupoksinya. 1.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Tabel 5 Identifikasi Kebijakan Nasional
No
Kebijakan Nasional
Sumber
Keterangan
1
2
3
4
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kementrian Persampahan
Lingkungan Hidup
2
Program
Perlindungan
dan
Konservasi
Sumber Daya Alam 3
Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
4
Program
pengendalian
perusakan LH
pencemaran
dan
Badan Lingkungan Hidup
1.5. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup Tujuan : meningkatkan kualitas manajemen perkantoran Sasaran : 1. terwujudnya organisasi perangkat pemerintahan Badan Lingkungan Hidup yang efektif dan efisien 2. terpenuhinya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan SKPD 3. terwujudnya perbaikan kesejahteraan aparatur Tujuan dan Sasaran Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Tujuan : meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan bernilai tambah Sasaran : 1. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan 2. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan dan pelestarian l lingkungan hidup 4. Meningkatnya kualitas sumber daya alam 5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 6. Meningkatnya kualitas aparatur 7. terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) dengan pembuatan taman kota dan penghijauan 8. terlaksananya pemberian sanksi terhadap pelanggar atau pencemar lingkungan 9. terkendali dan terawasinya
jumlah usaha dan/atau kegiatan yang beresiko
menimbulkan pencemaran lingkungan
Badan Lingkungan Hidup
1.6. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : Tabel. 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Penjelasan
1
2
3
terwujudnya organisasi perangkat pemerintahan BLH yang efektif dan efisien
2
1
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
2
Prosentase sarana dan prasarana yang memadai
3 terpenuhinya kinerja aparatur
akuntabilitas 4
3
Terpenuhinya penunjang pengelolaan persampahan
5
6
4
Terwujudnya peningkatan
Prosentase Laporan Keuangan dan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai regulasi Prosentase jumlah pegawai yang ikut diklat/bimtek prosentase penyediaan pakaian hari-hari tertentu bagi pegawai Prosentase jumlah sarpras penunjang pengelolaan persampahan Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan
7
Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan
8
Prosentase jumlah pengaduan akibat dugaan adanya pencemaran (Prosentase terawasinya sumber daya alam dari tindakan ilegal) Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan adminstratif dan teknis pada pencemaran air
kualitas lingkungan hidup
9
Badan Lingkungan Hidup
10
11
12
5
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Meningkatnya kualitas sumber daya alam
Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin TPS LB-3
13
dalam pengelolaan lingkungan hidup
6
Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan adminstratif dan teknis pada pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak) Prosentase penurunan emisi gas rumah kaca di sektor limbah
Prosentase sekolah Adiwiyata 14
Prosentase jumlah kelompok (masyarakat) yang tahu mengenai peraturan pengelolaan lingkungan hidup
15
- Prosentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau - Prosentase jumlah sungai yang terpantau dan terkendali - Prosentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (Prosentase Luas lahan yang direhabilitasi)
Badan Lingkungan Hidup
1.1
Rencana Kinerja Tahun 2016
Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah di susun Rencana Kinerja Tahunan 2016 pada Tabel 7 sebagai berikut: Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencaa Kinerja Tahunan (RKT) untuk mewujudkan sasaran pembangunan, BLH menrencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2016. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2016 dan Prakiraan Maju 2017 pada tabel 8 :
Badan Lingkungan Hidup
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan gambaran dan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2015. Dalam lingkungan global yang dinamis sejalan dengan kemajuan IPTEK, untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diperlukan fleksibelitas dan kerja keras guna tercapai sasaran yang diinginkan untuk memajukan Kota Prabumulih. Keberhasilan rencana tersebut tentunya tergantung dari kesiapan aparatur Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih serta dukungan dan komitmen sepenuhnya dari pimpinan pemerintah kota prabumulih.
Prabumulih,
Februari 2016
KEPALA BADAN
Ir. DWI KORYANA PEMBINA NIP. 196601131993032004
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
0
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Jl. Jend. Sudirman Km 12 Komplek Perkantoran Pemerintah Lt 8 PRABUMULIH (SUMATERA SELATAN)
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH NOMOR : 100 /
/ KPTS / BLH / 2016
TENTANG RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2016 KEPALA BADAN,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja BLH yang merupakan dokumen resmi dalam perencanaan kegiatan anggaran BLH Tahun 2016, maka perlu disusun Rencana Kerja BLH Kota Prabumulih Tahun 2016 b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja BLH Tahun 2016 sebagaimana yang telah dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BLH Kota Prabumulih.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor4113); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahunh 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih; 8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018. 9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2016
KESATU
: Rencana Kerja BLH Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Renja BLH adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-BLH Tahun 2016
KEDUA
:
Rencana kerja BLH Kota Prabumulih Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BLH Kota Prabumulih ini.
KETIGA
:
Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-BLH dan mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal, 2016 Kepala Badan,
Ir. DWI KORYANA Pembina NIP. 196601131993032004
