RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL - RPL)

PT. JALADRI KARTIKA PAKCI Jalan Danau Sunter Selatan Blok M2 No. 7, Kota Administrasi Jakarta Utara

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL - RPL) KEGIATAN REKLAMASI PULAU I BAGIAN BARAT SELUAS 202,5 HA

DI KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA-PROV DKI JAKARTA

TAHUN 2015

RKL-RPL Kegiatan Reklamasi Pulai I Bagian Barat Luas 202,5 Ha

KATA PENGANTAR PT Jaladri Kartika Pakci merupakan salah satu perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk melakukan reklamasi Pulau I bagian Barat seluas 202,5 Ha. Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1292/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dan diperpanjang dengan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 541/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas Nama PT Jaladri Kartika Pakci. Berkenaan dengan pelaksanaan reklamasi, PT Jaladri Kartika Pakci diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan kajian lingkungan dalam bentuk Studi Analisis Mengenai Lingkungan Hidup yang pada akhirnya mendapatkan Izin Lingkungan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dki Jakarta. Peraturan Menteri LH No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL dimana diklasifikasikan bahwa rencana kegiatan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas areal >25 ha atau volume materai urug >500.000 m3 atau panjang reklamasi 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai) wajib dilengkapi Amdal. Berdasarkan pada keharusan yang termuat dalam surat persetujuan reklamasi dari Gubernur DKI jakarta dan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 05 tahun 2012 maka PT Jaladri Kartika Pakci melakukan studi Amdal. Penyusunan Amdal ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selesainya dokumen Amdal (ANDAL dan RKL-RPL) ini dengan harapan, dokumen ini dapat menjadi pedoman meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi kegiatan.

Jakarta, Maret 2015 PT. JALADRI KARTIKA PAKCI

ARIESMAN WIDJAYA Direktur Utama

PT. JALADRI KARTIKA PAKCI

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................................................ii DAFTAR TABEL...............................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................................................iii BAB I. PENDAHULUAN................................................................................................................... 1 1.1. LATAR BELAKANG .................................................................................................................. 1 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKL-RPL .................................................................... 4 1.3. MANFAAT PENYUSUNAN RKL – RPL ...................................................................................... 5 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Manfaat Bagi Pemrakarsa Kegiatan ....................................................................... 5 Manfaat Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait ......................................... 5 Manfaat Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak ................................................. 6

1.4. PERNYATAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN ............................................................................... 6 1.5. IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (IZIN PPLH) ...................... 7 BAB II. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ............................................................... 8 BAB III. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ............................................................ 22 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................................ 37


ii


DAFTAR TABEL Tabel 1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ............................................... 8 Tabel 2. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ............................................ 22

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kawasan Reklamasi Pantura ....................................................................................... 2 Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan.................................................................................................... 3 Gambar 3. Struktur Organisasi PT Jaladri Kartika Pakci ................................................................ 7 Gambar 4. Peta Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup .............................................................. 21 Gambar 5. Peta Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup .............................................................. 36


iii


BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah DKI dalam rangka penataan wilayah pantai utara Jakarta berencana untuk mereklamasi perairan pantai dengan membentuk pulau-pulau baru yang terpisah dari daratan Jakarta (Gambar 1). Selain untuk mendapatkan lahan daratan, reklamasi ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi banjir Rob di bagian utara Jakarta. Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2012 pasal 103 ayat (1) menegaskan bahwa pengembangan kawasan pantura harus menjamin: a. terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut; b. pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum; c. kepentingan perikehidupan nelayan; d. kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah; e. kepentingan dan terselenggaranya kegiatan pertahanan keamanan negara; f. terselenggaranya pengembangan sistem prasarana sumber daya air secara terpadu; g. tidak memberikan tambahan resiko banjir di daerah hulunya baik akibat rob, kenaikan permukaan laut/sungai; dan h. terselenggara/berfungsinya objek/instalasi/fasilitas vital di kawasan Pantura dengan memperhatikan aspek-aspek ekologis lingkungan. Salah satu pulau pada kawasan reklamasi pantura adalah Pulau I dengan luas 405 ha. Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Pergub DKI Jakarta No. 121 tahun 2012 pulau I masuk pada sub kawasan tengah dimana sub kawasan ini dikembangkan dengan fungsi utama sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa skala internasional, pusat pariwisata dan kawasan perumahan horizontal dan vertikal. Untuk kegiatan reklamasi Pulau I ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah memberikan izin prinsip kepada PT. Jaladri Kartika Pakci untuk mereklamasi pulau seluas 202,5 ha di bagian barat Pulau I. Izin tersebut berdasarkan pada Surat Nomor 1292/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I dan kemudian diperbaharui dengan Surat Nomor 541/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 hal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas nama PT. Jaladri Kartika Pakci. Sedangkan reklamasi di bagian timur diberikan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol dengan luas yang sama (Gambar 2). Berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Kemudian pasal 23 ayat (1) poin a UU yang sama menjelaskan kegiatan yang berdampak penting diantaranya adalah pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Berkenaan dengan itu, rencana kegiatan reklamasi pulau I Bagian Barat seluas 202,5 ha termasuk kegiatan yang mengubah bentang alam (dari kondisi perairan menjadi darat) sehingga wajib dilengkapi dengan Amdal.


1


Gambar 1. Kawasan Reklamasi Pantura PT. JALADRI KARTIKA PAKCI

2


106°47'20"

106°48'0"

106°48'40"

106°49'20"

106

6°2'40"

106°46'40"

6°3'20"

T E L U K J A K A R TA

5 0

10

6°4'0"

Kr. Pasir

Kr. Tenggalam 5 15

Kr. Pipa 6°4'40"

5 10

6°5'20"

8

5

Î 2

2

2

Pantai Mutiara

Penjaringan

5

6°6'0"

Pelabuhan Muara Baru

6°6'40"

0

10

Kr. Lamta


Dampak-dampak penting yang mungkin timbul oleh kegiatan reklamasi Pulau I Bagian Barat telah diperkirakan dan dievaluasi dalam Studi ANDAL. Studi ANDAL juga telah memberikan arahan bentuk-bentuk pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak-dampak tersebut. Untuk lebih menjabarkan rekomendasi tersebut maka diperlukan dokumen RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen RKLRPL ini berisikan rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak-dampak yang akan timbul baik melalui pendekatan teknologi, ekonomi maupun institusi. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan tentang instansi-instansi yang dapat menjadi pengawas atau pelaporan dan umpan balik dari kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan bagi kegiatan Reklamasi Pulau I. Penyusunan dokumen RKL-RPL ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Lampiran III.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKL-RPL Maksud penyusunan RKL-RPL adalah untuk menyusun dan merancang program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan Reklamasi Pulau I Bagian Barat di Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tahap pra-reklamasi, tahap reklamasi sampai tahap pasca reklamasi. Bentuk pengelolaan yang dimaksud mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan yaitu: 

Mencegah dampak (avoidance), yaitu bahwa suatu dampak dapat dicegah dengan merancang, dari awal, kegiatan yang berwawasan lingkungan.



Meminimalkan dampak (minimization), yaitu bahwa jika suatu dampak tidak dapat dicegah, dampak tersebut dapat ditekan besaran dan/atau sebarannya.



Pengendalian dan/atau kompensasi dampak (mitigation and/or compensation), yaitu bahwa jika suatu dampak tidak dapat dicegah dan tidak dapat diminimalisasi, dampak tersebut dapat dikendalikan dengan pendekatan teknologi dan/atau pengelolaan yang baik atau dengan pemberian kompensasi kepada mereka yang terkena dampak tersebut.

Selengkapnya maksud penyusunan Dokumen RKL-RPL ini adalah: 

Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan Reklamasi Pulau I Bagian Barat.



Menginventarisasi kelembagaan atau institusi yang dapat berperan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup baik sebagai pengawas maupun sebagai umpan balik.



Menginventarisasi jenis-jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) yang diperlukan dalam rangka Reklamasi Pulau I Bagian Barat.

Tujuan Penyusunan RKL-RPL adalah: 

Terkelola dan terpantaunya dampak-dampak yang mungkin timbul dari kegiatan Reklamasi Pulau I Bagian Barat.


4




Terlindunginya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di sekitar rencana kegiatan dari dampak negatif maupun pemborosan.



Tercapainya efisiensi pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan Reklamasi Pulau I Bagian Barat.



Terdeteksinya permasalahan lingkungan (dampak lingkungan) yang mungkin belum dibahas dalam ANDAL.



Terdeteksinya kecenderungan perubahan lingkungan yang mungkin mencapai atau mendekati kondisi kritis.



Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak terkait, baik instansi terkait maupun masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan.

1.3. MANFAAT PENYUSUNAN RKL-RPL 1.3.1. Manfaat Bagi Pemrakarsa Kegiatan Manfaat bagi PT. Jaladri Kartika Pakci selaku Pemrakarsa adalah: 

Sebagai sarana untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mungkin dapat disebabkan oleh kegiatan Reklamasi Pulau I Bagian Barat, melalui tindakan yang jelas dan sistematis melalui berbagai pendekatan pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dijadikan sebagai langkah-langkah aktif dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.



Melindungi rencana kegiatan dari komplain atau sengketa lingkungan yang sebenarnya bukan disebabkan oleh rencana kegiatan.



Sebagai sarana evaluasi terhadap efektifitas rencana dan rancangan teknis pengelolaan lingkungan hidup.



Sebagai indikator dini adanya perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki.



Sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama pemantauan lingkungan didalam maupun disekitar lokasi kegiatan dengan pihak pemerintah daerah.



Pedoman bagi perencanaan kegiatan pada skala detail dan teknis.



Pedoman bagi perencanaan pemantauan lingkungan setempat.

1.3.2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait selaku pemantau pengelolaan dampak penting, adalah: 

Membuat upaya sinergi bagi seluruh kegiatan pembangunan di wilayahnya.



Mewujudkan kegiatan penataan pantai utara Jakarta yang berwawasan lingkungan.


5




Berguna untuk menunjang tanggungjawab pemantauan lingkungan bagi instansi terkait yang melakukan pengawasan mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan.



Sebagai sarana umpan balik bagi Pemerintah DKI dan instansi terkait dalam usaha memperbaiki kualitas lingkungan dan sumberdaya alam.



Pedoman untuk melaksanakan kerjasama pemantauan lingkungan di dalam tapak kegiatan maupun di sekitarnya.



Pedoman untuk melaksanakan pengawasan saat kegiatan sedang dijalankan.

1.3.3. Manfaat Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Manfaat bagi masyarakat terkena dampak, adalah: 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan dampak-dampak positif yang dapat dinikmati oleh masyarakat terdekat dengan kegiatan.



Terlindunginya masyarakat dari dampak-dampak negatif.



Sebagai pedoman untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memperbaiki kualitas dan kelestarian lingkungan.



Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan pengawasan dalam mengoptimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan yang direncanakan.

1.4. PERNYATAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT. Jaladri Kartika Pakci selaku pemrakarsa memiliki komitmen untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan. Secara periodik PT. Jaladri Kartika Pakci akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan direncanakan. Selanjutnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini akan dilaporkan setiap semester kepada instansi yang berwenang. Hal ini adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan relevan dengan kebijakan lingkungan, seperti: 

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat (1) bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.



Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan.

Pedoman

Struktur organisasi yang didalamnya ada penanggung jawab pengelolaan LH dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.


6


Gambar 3. Struktur Organisasi PT Jaladri Kartika Pakci

1.5. IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (IZIN PPLH) Izin PPLH yang akan di proses adalah : 1). Izin Pengerukan dari Kementerian Perhubungan RI 2). Izin Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk STP biofilter dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta


7


BAB II. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Tabel 1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.

I I.A 1

Dampak Lingkungan yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaksana

Instansi Pengawas

Instansi Penerima Laporan

PENGELOLAAN DAMPAK PENTING Tahap Pra Reklamasi Perubahan persepsi masyarakat

Penetapan lokasi Pulau I

Jumlah masyarakat yang memberikan persepsi terhadap Reklamasi Pulau I

 Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar (Kelurahan Ancol) dan masyarakat nelayan yang berkepentigan dengan perairan Pulau I serta stake holder lainnya.  Melakukan koordinasi dengan instansi dan perusahaan-perusahaan yang terkena pengaruh / dampak oleh kegiatan reklamasi Pulau I.  Membentuk forum komunikasi dan koordinasi yang anggotanya terdiri dari Pemrakarsa, wakil masyarakat terkena dampak, pihak ketiga yang mempunyai kepentingan, Pelabuhan sunda kelapa dan pejabat kelurahan dan Kecamatan. Forum ini akan membahas setiap permasalahan yang timbul selama reklamasi berlangsung.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol


 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakut  Masyarakat nelayan yang berpusat di PPS Nizam Zahman  Instansi pemerintah terkait dan perusahaanperusahaan terkena dampak

Sebelum kegiatan reklamasi dimulai

PT. Jaladri Kartika Pakci

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta

 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta

 Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

 KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara


 Kantor Kecamatan Pademangan

 Walikota Jakarta Utara

 Kantor Kelurahan Ancol  Kantor PT Mora Telematika Indonesia

 Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 3 (tiga) bulan sekali

8


No.


I.B

TAHAP REKLAMASI

1

Penurunan kualitas udara

Sumber Dampak

Mobilisasi alat dan material reklamasi


Kualitas udara ambient menurut Pergub DKI Jakarta No. 551 tahun 2001 dengan parameter : debu, NOx, CO, HC


 Penggunaan kendaraan yang telah lulus KIR dan Uji Emisis Kendaraan  Menutup bak truk pengangkut material dengan terpal.  Membersihkan jalan yang kotor (berdebu) akibat dari ceceran yang jatuh dari kendaraan pengangkut material reklamasi (top soil).



 Kendaraan pengangkut material

Selama pengangkutan material reklamasi

 Jalur pengangkuta n material reklamasi yaitu Jl Lodan



Instansi Pengawas


 Mewajibkan kepada sopir pengangkut agar membatasi kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Penurunan kualitas air laut

Pengerukan sand key

Kadar TSS di perairan tidak melebihi 20 mg/l

 Untuk mengurangi kekeruhan / TSS yang jatuh dari over flow maka Hopper barge dilengkapi dengan anti turbidity overflow system (ATOS).  Melengkapi areal lokasi yang sedang dikeruk dengan silt screen. Dengan maksud untuk mengisolasi sebaran TSS yang ditimbulkan oleh kegiatan


Area pembangunan tanggul dan dumping area

Selama tahap pembangunan tanggul









 Kantor Kelurahan Ancol

2


 Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara

 Dinas Perhubung-an Provinsi DKI Jakarta

Pelaporan :

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta

 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta

 Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI

6 (enam) bulan sekali

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi

9


No.


Sumber Dampak






pengerukan.

Instansi Pengawas Jakarta

 Kapal yang digunakan harus laik laut  Setiap pergerakan kapal harus mendapat izin dari KSOP Sunda Kelapa  Selama kegiatan harus stand bye pada CH 16 VHF Telephony

 Sebelum melakukan kegiatan harus menyelesaikan Perizinan yang terkait dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

DKI Jakarta






 Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala dan menyampaikan hasil akhir sounding ke KSOP Sunda Kelapa



 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta

Pelaporan :

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara

 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta


 Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol 3

Perubahan pola gelombang

Pembangunan tanggul


Tidak adanya sedimentasi akibat pelabatan pengaruh gelombang

 Apabila terjadi sedimentasi akibat perlambatan arus maka maka dilakukan pengerukan. Volume dan tata cara pengerukan pengerukan akan dikaji nanti setelah ada indikasi pendangkalan perairan.  Berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dalam hal kemungkinan terjadinya sedimentasi.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Perairan sekitar Pulau I

Selama kegiatan reklamasi


10


No.

4


Gangguan utilitas

Sumber Dampak

Pengerukan sandkey



Terselesaikannya pemindahan jalur utilitas (kabel laut) tanpa merugikan pemilikutilitas


 Berkoordinasi dengan pemilik / pengelola utilitas sebelum pengerukan sandkey.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol


Area reklamasi Pulau I


Sebelum kegiatan pembangunan tanggul dimulai



Instansi Pengawas


 Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta  KSOP Klas III Sunda Kelapa


 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Kantor PT Mora Telematika Indonesia


 Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

11


No.

5

Dampak Lingkungan yang Dikelola Gangguan terhadap biota laut

Sumber Dampak

Pengerukan sandkey dan pengurugan serta dampak turunan dari kualitas air laut

Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks keanekaragaman tidak kurang dari 1,5


 Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer (kualitas air laut).  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Area reklamasi Pulau I

Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Selama kegiatan pembangunan tanggul dan pengurugan


Instansi Pengawas





 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan

 Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta 6

Terbukanya kesempatan kerja

Penerimaan tenaga kerja reklamasi

Jumlah persentase tenaga kerja lokal yang terserap selama kegiatan reklamasi.

 Melakukan koordinasi dengan Kantor Kelurahan Ancol dan sekitar dalam setiap penerimaan tenaga kerja  Memprioritaskan masyarakat lokal (Kelurahan Ancol) yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga terja konstruksi.  Mewajibkan kontraktor pelaksana untuk memberikan Jamsostek kepada para pekerja.


Kantor Kelurahan Ancol dan Basecamp

Setiap ada penerimaan tenaga kerja


 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota

 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air

12


No.


Sumber Dampak






 Menerapkan upah sesuai dengan ketentuan dan pasar yang berlaku.

Instansi Pengawas Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol

 Menerapkan aturan keselamatan kerja terhadap seluruh pekerja  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

 Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta 7

Perubahan persepsi masyarakat

Dampak turunan dari kesempatan kerja dan berusaha Dampak Primer dari:  Pembuatan tanggul  Pengurugan  Aktivitas tenaga kerja

Jumlah masyarakat yang memberikan persepsi positif terhadap kegiatan reklamasi

 Mengelola dampak primer.  Memberikan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar sebelum reklamasi dimulai.  Melakukan pendekatan yang persuasif terhadap tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul selama kegiatan reklamasi.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan



Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali








 Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali





13


No.

8

9

Dampak Lingkungan yang Dikelola Ganguan transportasi darat

Gangguan transportasi laut

Sumber Dampak





Pengangkutan alat dan material reklamasi melalui moda darat

Tingkat layanan (LOS) jalan dari Jalanraya Lodan hingga Pelabuhan Sunda Kelapa tidak melebihi kelas D

 Mengatur kedatangan dan keberangkatan mobil pengangkut yaitu mulai pukul 22:00 – 05:00. Penjadwalan ini dilakukan guna menghindari jam-jam sibuk di jalur pengangkutan material reklamasi (top soil)  Menempatkan petugas pengatur lalulintas di pintu masuk ke lokasi Pelabuhan Sunda Kelapa.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Jalur pengangkutan material reklamasi melalui darat yaitu Jl Lodan

Selama mobilisasi material reklamasi

Pengangkutan alat dan material reklamasi melalui moda laut dan pembangunan tanggul

Tidak adanya tabrakan kapal operasi dengan kapal-kapal nelayan, atau kapal lainnya

 Membuat rambu-rambu kerja di sekitar areal reklamasi  Bentuk dan jenis rambu dikoordinasikan dengan distrik navigasi yang membawahi perairan Pulau I.




 Berkoordinasi dengan KSOP Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol


Instansi Pengawas





 Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol


 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi

 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI


14


No.


Sumber Dampak






Instansi Pengawas Jakarta Utara Kantor Kecamatan Pademangan Kantor Kelurahan Ancol Dinas Perhubung-an DKI Jakarta KSOP Klas III Pelabuhan Sunda Kelapa

Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali





 



I.C

Tahap Pasca Reklamasi

1

Perubahan Pola Gelombang

Keberadaan lahan hasil rekl;amasi


 Apabila terjadi sedimentasi akibat perlambatan arus maka dilakukan pengerukan. Volume dan tata cara pengerukan akan dikaji nanti setelah ada indikasi pendangkalan perairan.  Berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dalam hal kemungkinan terjadinya sedimentasi  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol










 Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol

 Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara

15


No.


Sumber Dampak






Instansi Pengawas  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta

Instansi Penerima Laporan Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 KSOP Klas III Sunda Kelapa II II.A 1

PENGELOLAAN DAMPAK LAINNYA TAHAP REKLAMASI Penurunan kualitas air laut

Pengurugan / reklamasi


 Reklamasi dilakukan setelah tanggul baik Pulau I bagian barat maupun Pulau I bagian timur selesai dikerjakan.  Reklamasi dilakukan dengan metode rainbow dan pump booster, sehingga tidak mengakibatkan kekeruhan terhadap areal diluar lahan reklamasi  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Area reklamasi Pulau I

Selama tahap pengurugan / reklamasi


 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta


 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

16


No.

2


Perubahan pola arus

Sumber Dampak






Instansi Pengawas


Aktivitas tenaga kerja

Konsentrasi BOD5, COD, TSS, minyak dan lemak dalam air buangan limbah domestik.

 Menyediakan MCK yang memadai  MCK dilengkapi dengan STP yang menggunakan teknologi biofilter  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Area mess / basecamp tenaga kerja





Pembangunan tanggul


 Apabila terjadi sedimentasi akibat perlambatan arus maka dilakukan pengerukan. Volume dan tata cara pengerukan akan dikaji nanti setelah ada indikasi pendangkalan perairan.  Berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dalam hal kemungkinan terjadinya sedimentasi  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol







17


No.

3


Peningkatan volume sampah

Sumber Dampak




Tidak adanya timbulan sampah dari pekerja


 Sampah dari kapal dikelola sesuai dengan protokol Marpol 73/78 Annex IV dan V  Membuat tempat penampungan sampah sementara (TPS) di mess / basecamp. Sampah yang terkumpul kemudian di kirim ke TPA. Pengangkutan ke TPA dilakukan maksimal 2 hari sekali dengan bekoordinasi dengan pengurus lingkungan setempat.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol


Kapal dan mess / basecamp.





Instansi Pengawas


 Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta  KSOP Klas III Sunda Kelapa


 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta


18


No.


Sumber Dampak






Instansi Pengawas


4

Timbulan Limbah B3

Pengoperasian alat berat

Semua limbah B3 terkelola dengan baik

 Limbah B3 dari kapal seperti oily bilge water, used oil, dirty oil dikelola sesuai dengan Marpol 73 dan Marpol 78.  Limbah B3 dari alat berat seperti oli dikumpulkan dalam drum-drum kosong dan kemudian dikirim ke pengumpul oli bekas yang sudah berizin.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Kapal dan area reklamasi

Tiga bulan sekali

PT. Jaladri Kartika Pakci yang dikoordinasi kan dengan awak kapal dan kontraktor alat berat

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol


5

Terbukanya kesempatan berusaha


Jumlah masyarakat yang menjadi rekanan dalam kegiatan reklamasi

 Memprioritaskan masyarakat lokal (Kelurahan Ancol) yang memenuhi kualifikasi sebagai rekanan dalam penyediaan alat dan material reklamasi.  Memprioritaskan masyarakat nelayan setempat dalam memasok kebutuhan ikan untuk makan para pekerja.  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol

Kantor Kelurahan Ancol dan Basecamp

Setiap ada pengadaan jasa mobilisasi alat dan material reklamasi


 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM DKI Jakarta

 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota


19


No.

II.B 1


Sumber Dampak

TAHAP PASCA REKLAMASI Perubahan Pola Keberadaan Arus lahan hasil rekl;amasi





 Apabila terjadi sedimentasi akibat perlambatan arus maka maka dilakukan pengerukan. Volume dan tata cara pengerukan pengerukan akan dikaji nanti setelah ada indikasi pendangkalan perairan.  Berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dalam hal kemungkinan terjadinya sedimentasi  Berkoordinasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol







Instansi Pengawas


 KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol

Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.i DKI Jakarta  KSOP Klas III Sunda Kelapa


20



BAB III. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Tabel 2. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Dampak Lingkungan yang Dipantau No.

I I.A 1

Jenis Dampak yang Timbul

Indikator/ Parameter

Sumber Dampak

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Pengumpulan & Analisis Data

Lokasi Pemantauan

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu dan Frekwensi

Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan

PEMANTAUAN DAMPAK PENTING TAHAP PRA REKLAMASI Perubahan persepsi masyarakat

Jumlah masyarakat yang memberikan persepsi terhadap Reklamasi Pulau I

Penetapan lokasi Pulau I

Pengumpulan Data  Penyebaran kuesioner.  Wawancara terstruktur terhadap tokoh masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menilai presentase masyarakat yang memberikan persepsi positif atau negatif.

 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakut  Masyarakat nelayan yang berpusat di PPS Nizam Zahman  Instansi pemerintah terkaitdan perusahaanperusahaan terkena dampak

Enam bulan sekali






 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Kantor PT Mora Telematika Indonesia


 Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 3 (tiga) bulan sekali

22

RKL-RPL Kegiatan Reklamasi Pulai I Bagian Barat Luas 202,5 Ha Dampak Lingkungan yang Dipantau No.

I.B 1



Sumber Dampak

Kualitas udara ambient menurut Pergub 551/2001 dengan parameter : debu, SO2, NOx, CO, Pb



Lokasi Pemantauan


Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan


TAHAP REKLAMASI Penurunan kualitas udara

Pengumpulan Data : Pengambilan sampel udara ambien dengan hi-vol sampler dan tabung reagen untuk dianalisis di laboratorium. Analisis Data : Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.

 1 (satu) titik di Pinggir jalan dekat Musium Bahari jalur pengangkuta n material reklamasi (top soil)  1 (satu) titik di lokasi pemukiman sebagai

Enam bulan sekali


 Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2




Pengerukan sandkey

Pengumpulan Data  Pengumpulan data dilakukan dengan metode sampling terhadap kualitas air laut.  Hasil sampling kemudian dianalisis di laboratorium

 1 (satu) titik di Areal pengerukan sandkey sebelah Selatan  1 (satu) titik di Areal pengerukan

Tiga bulan sekali




 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

23


3





Sumber Dampak

Pembangunan tanggul


Lokasi Pemantauan

Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dan dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biota perairan dan pelabuhan menurut Kepmen LH no 54/2001.

sandkey sebelah Utara  1 (satu) titik di Areal Dumping area

Pengumpulan Data

Disekitar Pulau I terutama daerah sebelah Selatan Pulau

 Pengamatan lapangan terhadap fisik tanggul akibat dorongan arus laut.  Pengamatan kedalaman di daerah bagian Selatan Pulau dengan cara melakukan pengukuran kedalaman. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.


Enam bulan sekali

Pelaksana


Pengawas  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta


 KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta




 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan


Penerima Laporan

 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas PenataanKota Jakarta Utara

24




Sumber Dampak


Lokasi Pemantauan


Pelaksana

Pengawas  Kantor Kelurahan Ancol

Penerima Laporan Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta  KSOP Klas III Sunda Kelapa 4

Gangguan utilitas

Terselesaikanny a pemindahan jalur utilitas (kabel laut) tanpa merugikan pemilikutilitas

Pengerukan sandkey

Pengumpulan Data  Pengumpulan data ada tidaknya gangguan terhadap utilitas dilakukan dengan mengumpulkan ada tidaknya keluhan/komplain dari pemilik atau pengelola utilitas terhadap kegiatan reklamasi Pulau I. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Pemantauan dilakukan di kantor proyek / basecamp

Selama kegiatan pengerukan sandkey


 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Kantor PT Mora Telematika Indonesia



25


5

6

Jenis Dampak yang Timbul Gangguan terhadap biota laut

Terbukanya kesempatan kerja


Sumber Dampak

Indeks keanekaragama n tidak kurang dari 1,5

Pengerukan sandkey dan pengurugan serta dampak turunan dari kualitas air laut

Jumlah persentase tenaga kerja lokal yang terserap selama kegiatan reklamasi.


Penerimaan tenaga kerja reklamasi

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Pengumpulan & Analisis Data Pengumpulan Data  Pengumpulan data dilakukan dengan metode sampling terhadap plankton dan benthos.  Hasil sampling kemudian dianalisis di laboratorium Analisis Data Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dan dibandingkan dengan indeks ekologi.

Pengumpulan Data  Mencatat tenaga kerja yang terserap antara lain: jumlah dan domisili  Wawancara terhadap tenaga kerja antara lain: upah dan asuransi  Mencatat program penyiapan dan pengembangan kualitas tenaga kerja

Lokasi Pemantauan


 1 (satu) titik di areal pengerukan sandkey sebelah Selatan  1 (satu) titik di Areal pengerukan sandkey sebelah Utara  1 (satu) titik di Areal Dumping area

Tiga bulan sekali

 Kantor proyek / basecamp

Tiga bulan sekali

Pelaksana PT. Jaladri Kartika Pakci

Pengawas

Penerima Laporan



 Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta PT. Jaladri Kartika Pakci

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI


 Gubernur up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta  BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air

26




Sumber Dampak


Lokasi Pemantauan


Pelaksana

Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menyimpulkan persentase tenaga kerja setempat yang terserap dalam pekerjaan reklamasi.

7

Perubahan persepsi masyarakat

Jumlah masyarakat yang memberikan persepsi positif terhadap kegiatan reklamasi


Dampak turunan dari kesempatan kerja dan berusaha Dampak Primer dari:  Pembuatan tanggul  Pengurugan  Aktivitas tenaga kerja

Pengumpulan Data  Wawancara terstruktur terhadap tokoh masyarakat dan masyarakat terkena dampak Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menilai presentase masyarakat yang memberikan persepsi positif atau negatif.

 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakut  Masyarakat nelayan yang berpusat di PPS Nizam Zahman

Enam bulan sekali


Pengawas

Penerima Laporan

Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali



 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol


27


8

Jenis Dampak yang Timbul Ganguan transportasi darat


Sumber Dampak

Tingkat layanan (LOS) jalan dari Jalanraya Lodan hingga Pelabuhan Sunda Kelapa tidak melebihi kelas D

Pengangkutan alat dan material reklamasi melalui moda darat

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Pengumpulan & Analisis Data Pengumpulan Data  Penghitungan volume lalu lintas. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis sesuai dengan MKJI.

Lokasi Pemantauan Jalan Lodan sebelum memasuki Pelabuhan Sundakelapa

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu dan Frekwensi Enam bulan sekali


Pengawas

Penerima Laporan



 Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol

9

Gangguan transportasi laut

Tidak adanya tabrakan kapal operasi dengan kapal-kapal nelayan, atau kapal lainnya

Pengangkutan alat dan material reklamasi melalui moda laut dan pembangunan tanggul

Pengumpulan Data  Pengumpulan data dilakukan pendataan kejadian kecelakaan kapal dan melalui wawancara dengan KSOP Klas III Sunda Kelapa. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis



Enam bulan sekali


 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali





 Dinas Tata Air Provinsi DKI


28




Sumber Dampak


Lokasi Pemantauan


Pelaksana

secara deskriptif dan kualitatif dan menelusuri kronologis kejadian kecelakaan kapal

Pengawas Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Penerima Laporan  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 KSOP Klas III Pelabuhan Sunda Kelapa I.C

TAHAP PASCA REKLAMASI

1



Keberadaan lahan hasil rekl;amasi

Pengumpulan Data  Pengamatan lapangan terhadap fisik tanggul akibat dorongan arus laut.  Pengamatan kedalaman di daerah bagian Selatan Pulau dengan cara melakukan pengukuran kedalaman. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.


Disekitar Pulau I terutama daerah sebelah Selatan Pulau

Satu Tahun sekali






 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara

 Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara

29




Sumber Dampak


Lokasi Pemantauan


Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan


 uku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara


Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta  KSOP Klas III Sunda Kelapa II

PEMANTAUAN DAMPAK LAINNYA

II.A

TAHAP REKLAMASI

1



Pengurugan/R reklamasi

Pengumpulan Data  Pengumpulan data dilakukan dengan metode sampling terhadap kualitas air laut.  Hasil sampling kemudian dianalisis di laboratorium Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dan dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biota perairan dan pelabuhan menurut Kepmen LH no 54/2001.


 1 (satu) titik di Areal p’bangunan tanggul sebelah Selatan  1 (satu) titik di Areal p’bangunan tanggul sebelah Utara

Tiga bulan sekali






 KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Kantor Kecamatan Pademangan

 Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara

30




Sumber Dampak


Lokasi Pemantauan


Pelaksana

Pengawas  Kantor Kelurahan Ancol

Penerima Laporan Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Kadar TSS, COD, BOD


Pengumpulan Data  Pengumpulan data dilakukan dengan metode sampling terhadap kualitas air llimbah domestik  Hasil sampling kemudian dianalisis di laboratorium Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dan dibandingkan dengan baku mutu limbah cair domestik sesuai Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 122/2005

 1 (satu) titik di lokasi outlet STP biofilter

Tiga bulan sekali





31


2



Perubahan pola arus


Sumber Dampak Pembangunan tanggul

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Pengumpulan & Analisis Data Pengumpulan Data  Pengamatan lapangan terhadap fisik tanggul akibat dorongan arus laut.  Pengamatan kedalaman di daerah bagian Selatan Pulau dengan cara melakukan pengukuran kedalaman.  Melakukan pengukuran kecepatan dan arah arus Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Lokasi Pemantauan Tiga lokasi pengukuran: 1 (satu) titik desebelah timur Pulau I 1 (satu) titik desebelah Barat Pulau I 1 (satu) titik disebelah Selatan Pulau I

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu dan Frekwensi Enam bulan sekali


Pengawas

Penerima Laporan



 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta  KSOP Klas III Sunda Kelapa

3

Peningkatan volume sampah

Tidak adanya timbulan sampah dari pekerja


Pengumpulan Data  Pengumpulan timbulan sampah dikumpulkan melalui penghitungan langsung di TPS sampah.  Pengamatan secara visual ada tidaknya ceceran sampah di sekitar TPS.


Kapal dan mess / basecamp.

Tiga bulan sekali





 Dinas Penataan Kota Provinsi

 BPLHD Provinsi DKI Jakarta  Dinas Penataan

32




Sumber Dampak


Lokasi Pemantauan


Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan

DKI Jakarta

Kota Provinsi DKI Jakarta


Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.


 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara




Pelaporan : 6 (enam) bulan sekali

 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta 4

Timbulan Limbah B3

Semua limbah B3 terkelola dengan baik

Pengoperasian alat berat

Pengumpulan Data  Data timbulan limbah B3 diperoleh dari neraca limbah B3 atau manifest limbah B3  Pengamatan secara visual ada tidaknya ceceran Limbah B3. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Area reklamasi

Tiga bulan sekali

PT. Jaladri Kartika Pakci yang dikoordinasik an dengan awak kapal dan kontraktor alat berat





 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan


 Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  Walikota Jakarta Utara  Suku Dinas Penataan Kota

33




Sumber Dampak


Lokasi Pemantauan


Pelaksana

Pengawas Pademangan

5

Terbukanya kesempatan berusaha

Jumlah masyarakat yang menjadi rekanan dalam kegiatan reklamasi


Pengumpulan Data  Mencatat jumlah masyarakat yang menjadi rekanan dalam pekerjaan.  Wawancara terhadap rekanan antara lain: volume pekerjaan Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menyimpulkan jumlah dan volume pekerjaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar.

 Kantor Kelurahan Ancol dan Basecamp

Enam bulan sekali


Jakarta Utara

 Kantor Kelurahan Ancol 7

Pelaporan :





 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM DKI Jakarta


Penerima Laporan



34




II.B

TAHAP PASCA REKLAMASI

1

Perubahan pola arus


Sumber Dampak

Keberadaan lahan hasil reklamasi


Pengumpulan Data  Pengamatan lapangan  Bila memungkinkan melakukan pengukuran kedalaman di daerah yang mengalami sedimentasi  Pengukuran kecepatan dan arah arus Analisis Data Data yang terkumpul selanjutntya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Lokasi Pemantauan

Tiga lokasi pengukuran: 1 (satu) titik desebelah timur Pulau I 1 (satu) titik desebelah Barat Pulau I 1 (satu) titik disebelah Selatan Pulau I


Satu Tahun sekali

Pelaksana


Pengawas

Penerima Laporan



 Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara  Kantor Kecamatan Pademangan  Kantor Kelurahan Ancol  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta  KSOP Klas III Sunda Kelapa



35



DAFTAR PUSTAKA Ali M, Mihardja DK, dan Hadi S. 1994. Pasang Surut Laut. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Anonimous, 2013. Kecamatan Pademangan Dalam Angka. Anonimous. 1993. Environmental Assesment Hanbook for Port Development Projects. The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi [BPPT]. 1998. Pasang Surut. Tides Application Software. Jakarta:BPP Teknologi. Beer T 1997. Environmental Oceanography, Second Edition. Newyork: Marine Science Series, CRC Press. Bishop CT. dan MA. Donelan 1989. Wave Prediction Models in Application in Coastal Modelling. Editor: V. C. Lakhan and A. S. Trenhale. Amsterdam: Elseiver Science Published BV. p75-105. Coastal Engineering Research Center [CERC]. 1984. Shore Protection Manual Volume I, Fourth Edition. Washington: U.S. Army Coastal Engineering Research Center. Coastal Hydraulic Laboratory [CHL]. 2006. Coastal Engineering Manual, Part I-VI. Washington DC: Department of the Army. U.S. Army Corp of Engineers. Dinas Hidro Oeanografi [Dishidros]. 2014. Daftar Pasang Surut Perairan Indonesia. Jakarta: Jawatan Hidro – Oseanografi Angkatan Laut. Endrayana Putut L.E. dan Basuki Widodo. 2011. Simulasi Model Dispersi Polutan Karbon Monoksida di Pintu Masuk Tol (Studi Kasus Line Source Di Ruas Tol Dupak, Surabaya). Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 14 Mei 2011. Magguran,A.E., 1987. Ecological Diversity And Its Measurement. Princeton Univ.Press. Mukhtasor 2007. Pencemaran Pesisir dan Laut. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Nybakken, J. W. 1992. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Diterjemahkan oleh Eidman, Koesobiono, D.G. Bengen, M. Hutomo, dan S. Sukardjo. PT Gramedia. Jakarta. xv + 459h. Ongkosongo OSR, dan Suyarso 1989. Pasang Surut. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Pengembangan Oseanologi. Triatmodjo B. 1999. Teknik Pantai. Yogyakarta: Beta Offset. Wyrtki K. 1961. Physical Oceanography of Southeast Asian Waters. Naga Report Volume 2. University of California, La Jolla California.


37

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL - RPL)

Recommend Documents