RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
(RENJA – SKPD) TAHUN 2015
LINGKUNGAN HIDUP
MUARA BELITI 2014
i
DAFTAR ISI Kulit Muka Daftar Isi............................................................................................................................................ i Daftar Tabel...................................................................................................................................... ii BAB. I
BAB. II
PENDAHULUAN....................................................................................................... 1 I.1.
Latar Belakang............................................................................................. 1
I.2.
Landasan Hukum......................................................................................... 6
I.3.
Maksud dan Tujuan..................................................................................... 7
I.4.
Sistematika Penulisan.................................................................................. 8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.......................................... 10 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup daerah Kab. Musi Rawas.................................................................................................... 13 II.2. Analisis Kinerja Pelayanan........................................................................... 15 II.3. Isu Penting Tugas dan Fungsi SKPD…......................................................... 16 II.4. Review terhadap rancangan awal RKPD................................................... 19 II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.......................... 20
BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..................................................... 22 III.1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional..................................................... 22 III.2. Tujuan dan sasaran Renja BLHD Kab. Mura….......................................... 22 III.3. Program dan Kegiatan................................................................................. 24
BAB. IV
PENUTUP................................................................................................................. 27
Lampiran - lampiran
ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Lahan Kritis di Kabupaten Musi Rawas………………………………………
16
Tabel 2.2. Daftar Ruang Terbuka Hijau di Kota Muara Beliti Taman Kota………………………… 17 Tabel 2.4. Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lingkungan…..
18
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi BLHD Kab. Mura…………………………………………………………………………………………………………….. 20
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I
Review terhadapRancangan Awal RKPD 2015
Lampiran II
Rencana Program dan Kegiatan BLHD Tahun 2015 dan Perkiraan Maju 2016
-1-
BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah berusaha untuk mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabiltas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas adalah dokumen perencanaan SKPD BLHD Kab. Musi Rawas untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Penyusunan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
-2-
1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan 2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.
1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Pengolahan data dan informasi; 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD; 3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; 6. Perumusan tujuan dan sasaran; 7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 8. Perumusan kegiatan prioritas; 9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; 10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; 11. Pembahasan forum SKPD; dan 12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. 1. Pengolahan Data dan Informasi Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan SKPD, yang menyangkut aspek: 1. Kondisi pelayanan SKPD; 2. Organisasi dan tatalaksana SKPD; 3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya; 4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD; 5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
-3-
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; 7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD; 8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan; 9. Rancangan awal RKPD tahun rencana; 10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat; 11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan: Dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota Informasi lain terkait pelayanan SKPD. 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Khusus untuk provinsi, pencapaian target SPM dan target capaian IKK dari SKPD provinsi juga dipengaruhi kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam menyusun target kinerja pelayanan SKPD provinsi harus
terintegrasi
dan
bersinergi
dengan
target
kinerja
SKPD
kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. 2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD. Penyajian rancangan Renja BLHD Kab. Musi Rawas dilakukan dengan melihat Tugas dan Fungsi Pokok Badan Lingkungan Hidup DaerahKabupaten Musi Rawas Berdasarkan peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 14 April 2008
-4-
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, BLHD Musi Rawas menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Lingkungan Hidup; 2. Pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program dibidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam di daerah; 3. Pengkoordinasian
dan
penyelenggaraan
dalam,
pengawasan
dan
pemantauan dibidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam; 4. Penyelenggaraan perizinan dibidang lingkungan hidup yang meliputi izin pembungan air limbah ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B-3); 5. Pengelolaan dan tindak lanjut laporan/pengaduaan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ; 6. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang pengendalian lingkungan hidup; 7. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; 8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
-5-
Berdasarkan peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 Tanggal 31 Januari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BLHD Musi Rawas adalah sebagai berikut: KEPALA BADAN
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN
BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG HUKUM DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN
SUB BIDANG KONSERVASI DAN TATA LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PEMANTAUAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN
AMDAL
PENGAWASAN
PEMULIHAN
DAN PERIZINAN
LINGKUNGAN
UPT LABORATORIUM
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Berdasarkan peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2008 Tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Lingkungan Hidup. Tugasnya adalah membantu kepala badan dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan laboratorium lingkungan dengan fungsi sebagai berikut :
-6-
1. Penyusunan,
perumusan
operasional
pelaksanaan
teknis
kegiatan
laboratorium lingkungan. 2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium lingkungan dan standarisasi. 3. penyiapan bahan penyusunan stadar prosedur operasional laboratorium lingkungan dan standarisasi. 4. pengelolaan dan pengevaluasi pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan di daerah. 5. pembinaan dan koordinasi pelayanan teknis laboratorium lingkungan didaerah. 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1.2. Landasan Hukum Landasan penyusunan RENJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
-7-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 2020/ SJ perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/5/B/2003 Tentang
Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah. 14. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 tentang pembentukan Dinas-dinas Kabupaten Musi Rawas 15. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BLHD Kabupaten Musi Rawas. 16. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas.
1.4. Maksud dan Tujuan RENJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 disusun dengan maksud: 1. Memberikan arahan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Rawas. 2. Menjabarkan program-program Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun (2011) sesuai RPJM Kabupaten Musi Rawas. 3. Merupakan landasan kerangka penyusunan program kegiatan tahunan. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Menyediakan bahan serta pedoman dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Sebagai pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran RENJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas tahunan dan
-8-
3. Sebagai pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas. 4. Sebagai bahan acuan pengukuran kinerja BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas.
1.4. Sistematika Penulisan Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD,
dengan
Renja
Kementrian
Lingkungan
Hidup
dan
Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
-9-
Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi rawas tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan meliputi pokok pokok materi sebagai berikut: 1. Realisasi
program/kegiatan
yang
tidak
memenuhi
target
kinerja
telah
memenuhi
target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi
program/kegiatan
yang
hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD. 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup daerah Kab. Musi Rawas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 10 -
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD Badan Lingkungan Hidup daerah Kab. Musi Rawas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 11 -
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; 3. Penyajian pada tabel hasil pengerjaan pada bagian penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.
3.3
Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
- 12 -
a.
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b) Pencapaian (Millennium development Goals (MDGs), c) Pengentasan kemiskinan, d) Pencapaian SPM, e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f) Pengembangan daerah terisolir, g) Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: a) Jumlah program dan jumlah kegiatan. b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c.
Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- 27 -
BAB. VI PENUTUP Keberhasilan
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
sebagaimana
tertuang dalam Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, serta ditunjang
oleh
partisipasi
berbagai
komponen
masyarakat
dan
sikap
mental
penyelenggara di daerah, khususnya jajaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. Renja merupakan penjabaran dari RPJMD, RENSTRA, kondisi lingkungan hidup, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua stakeholder.
Renstra diharapkan
menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD di bidang lingkungan hidup. Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat di implementasikan secara berkesinambungan. Semoga RENJA Badan Lingkungan Hidup ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,
AMRULLAH, ST, MM. Pembina Tk. I Nip. 19710211 199503 1001
