PERUBAHAN PERTAMA RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERUBAHAN PERTAMA

RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 2010 - 2015

MUARA BELITI 2015

Rencana Strategis (RENSTRA) 2011 - 2016

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua Instansi Pemerintah setingkat Eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategis ( Renstra ) dan membuat Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Untuk itu kami berusaha untuk menyajikan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2016 berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor : 239/IX/8/2003 tanggal 23 Maret 2003. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para Pejabat di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan konstribusi pemikiran yang sagat mendukung pelaksanaan Program Lingkungan Hidup. Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari Pemeriksa untuk Penyempurnaan Renstra ini, serta dapat menjadi umpan balik bagi Peningkatan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya Good Government di Kabupaten Musi Rawas yang tercinta ini.

PENYUSUN

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas

i

LINGKUNGAN HIDUP


DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................................................

i

Daftar Isi .........................................................................................................................

ii

Daftar Tabel ...................................................................................................................

iii

Daftar Gambar ...............................................................................................................

iv

BAB.I.

PENDAHULUAN…………………………………………………………………. 1.1 1.2 1.3 1.4

BAB.II.

Latar Belakang …………………………………………………………….. Landasan Hukum …………………………………….……………………. Maksud dan Tujuan ……………………..…………………………………. Sistematika Penulisan Rencana Strategis...............................................

1 1 3 4 4

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ……………………………………..……….

9

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

9 11 12 13

Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah ............................. Standar Pelayanan Minimal .................................................................... Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup Daerah .................... kinerja Pelayanan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah ..................... Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan

Hidup Daerah ........................................................................................... 12 BAB.III. ISU – ISU STRATEGIS BLHD BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Indentifikasi Permasalahan Bardasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLHD ………………………………………........................................... 17 Telaahan Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ………………………………................................. 20 Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ……………………………………..……………. 21 Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………… 21 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis ……………………………………………………………………..….21

BAB.IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................... 4.1 4.2 4.3 BAB.V.

23

Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah .................................... 23 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BLHD Kab. Musi Rawas ……. 24 Strategi dan Kebijakan ………………………………………….…………. 27

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ..................................................

30

BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………………………………………………………..

32

BAB. VII. PENUTUP ……………………………………………………………………….....

34

LAPIRAN - LAMPIRAN


ii

LINGKUNGAN HIDUP


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan BLHD .............................................

12

Tabel 2. 2 Data Pegawai PNSD Berdasarkan Golongan BLHD....................................

12

Tabel 2. 2 Data PNS dan TKS BLHD ............................................................................. 12 Tabel 2. 2 Data PNS berdasarkan jenis kelamin .........................................................

12

Tabel 2. 2 Status Pendidikan Pegawai PNSD BLHD ....................................................

13

Tabel 3. 1 Rekapulasi Lahan Kritis di Kabupaten Musi Rawas ………………………..

17

Tabel 3. 2 Daftar Areal Ruang Terbuka Hijau di Kota Muara Beliti Taman Kota……..

18

Tabel 3. 3 Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis Lingkungan...................................................................................................

18

Tabel 3. 4 Misi IV Kabupaten Musi Rawas....................................................................

18

Tabel 4. 1 Misi – Tujuan ……………………..................................................................

25

Tabel 4. 1 Tujuan – Sasaran ……................................................................................

25

Tabel 4. 1 Tujuan – Strategis…………..........................................................................

27

Tabel 4. 1 Strategis – Kebijakan .……….......................................................................

28


iii

LINGKUNGAN HIDUP


DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1

Hubungan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar. 2

Struktur Organisasi BLHD Kab. Musi Rawas


iv

LINGKUNGAN HIDUP


BAB. I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

telah

berusaha

untuk

mewujudkan

asas-asas

umum

penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabiltas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Pemerintah telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2016. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

penyusunan

Rencana

Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan melalui Peraturan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Tahun 2011 – 2016 disusun secara realistis agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah. RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah saat ini dan kondisi pembangunan (STRENGTHS),

yang diinginkan PELUANG

dengan memperhatikan (OPPORTUNITIES),

KEKUATAN KELEMAHAN

(WEAKNESSES), dan kemungkinan TANTANGAN (THREATS) yang mungkin timbul. RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya, yang dilengkapi dengan arahan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas

1

LINGKUNGAN HIDUP


tentang perencanaan kinerja serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA.

1.2

Landasan Hukum Landasan penyusunan RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : a. Landasan Idiil : Pancasila. b. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945. c. Landasan Operasional 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas

2

LINGKUNGAN HIDUP


Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 2020/ SJ perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 15. Keputusan

Kepala

239/IX/5/B/2003

Lembaga

Tentang

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyusunan

Nomor

:

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 16. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 tentang pembentukan Dinasdinas Kabupaten Musi Rawas 17. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BLHD Kabupaten Musi Rawas.

1.3

Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra BLHD Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Statistik dan Penanaman Modal dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Musi Rawas Jembrana Tahun 2011-2016, maka Renstra BLHD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan

pembangunan

Perencanaan

Pembangunan,

statistik

dan

Penanaman Modal di Kabupaten Musi rawas sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat

dapat

berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Musi rawas yang berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan Penyusunan Renstra BLHD

Kabupaten Musi rawas Tahun

2011 – 2016 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam

urusan

Perencanaan

Pembangunan,

Penanaman Modal, lima tahunan,

Statistik

dan

Urusan

yang akan digunakan sebagai acuan

dalam: 1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLHD. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas

3

LINGKUNGAN HIDUP


3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Statistik dan Penamanam Modal selama lima tahun. 4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi semua pihak baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJP Daerah yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJM Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. Selain itu Dokumen Rencana Strategis ini dalam penyusunannya memperhatikan pula kebijakan rencana tata ruang yang ditetapkan sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan lima tahun kedepan ditinjau dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian Hubungan Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJMD

2.

Renstra SKPD digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

3.

Renja SKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

4.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Hubungan Renstra tersebut disajikan pada Gambar 1.


4

LINGKUNGAN HIDUP


Gambar 1. Hubungan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman Renstra Kementrian & Lembaga

Pedoman

diacu

Dijabarkan RPJM Nasional

Rincian APBN

Pedoman APBN

RAPBN

RKP (RENJA)

Pemerintah Daerah

Diserasikan Melalui Musrenbang

diperhatikan

Pedoman

RPJM + IKU Daerah

RPJP Daerah

RKA Kementrian & Lembaga

diacu

Pedoman RPJP Nasional

Pedoman

Renja Kementrian & Lembaga

RKP Daerah

RAPBD

APBD

TAPKIN

Dijabarkan

Pedoman Pedoman

diacu Pedoman

Renstra + IKU SKPD

RKA SKPD

RENJA SKPD

TAPKIN SKPD

Rincian APBD

Pedoman

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Pembangunan Daerah,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra)

BLHD

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 - 2016 terdiri atas: BAB I. P E N D A H U L U A N Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra BLHD, Fungsi Renstra BLHD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra BLHD, Keterkaitan Renstra BLHD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan


5

LINGKUNGAN HIDUP


Renja BLHD, Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BLHD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BLHD. Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra BLHD, serta susunan garis besar isi dokumen. Urutan Sub Bab BAB I Pendahuluian adalah sebagai berikut : 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BLHD KABUPATEN MUSI RAWAS Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BLHD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BLHD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui

pelaksanaan

Renstra

BLHD

periode

sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas BLHD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BLHD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BLHD. Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BLHD, struktur organisasi BLHD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BLHD. Uraian tentang struktur organisasi BLHD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BLHD (proses, prosedur, mekanisme). Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BLHD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal. Kinerja BLHD memuat; tingkat capaian kinerja BLHD berdasarkan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas

6

LINGKUNGAN HIDUP


sasaran/target Renstra BLHD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BLHD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLHD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BLHD, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BLHD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Urutan Sub Bab BAB II Gambaran Pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLHD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BLHD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BLHD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BLHD dipaparkan apa saja faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong

pelayanan

BLHD

yang

dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BLHD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BLHD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BLHD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BLHD ditinjau dari gambaran pelayanan BLHD, sasaran jangka menengah pada Renstra BLHD, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas

7

LINGKUNGAN HIDUP


dan implikasi RTRW bagi pelayanan BLHD, implikasi KLHS bagi pelayanan BLHD. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BLHD dalam lima tahun mendatang. Urutan Sub Bab BAB III Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 3.3

Telaahan

Renstra

Kementrian

Lingkungan

Hidup

dan

Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRTEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh BLHD. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan. Urutan Sub Bab BAB IV visi, misi, tujuan dan sasaran , strategi kebijakan adalah sebagai berikut : 4.1 Visi dan misi SKPD 4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 4.3 Stategi dan kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan

pengertian Tujuan dan Sasaran

yaitu instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLHD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Musi Rawas

8

LINGKUNGAN HIDUP


BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja BLHD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BLHD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BLHD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja BLHD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII. PENUTUP Menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas, penguatan peran dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan maupun tindaklanjut dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas.


9

LINGKUNGAN HIDUP


BAB. VII PENUTUP Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2016, sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, serta ditunjang oleh partisipasi berbagai komponen masyarakat dan sikap mental penyelenggara di daerah, khususnya jajaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD, kondisi lingkungan hidup, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua stakeholder.

Renstra

diharapkan menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD di bidang lingkungan hidup. Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat di implementasikan secara berkesinambungan. Semoga RENSTRA Badan Lingkungan Hidup ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

AMRULLAH, ST, MM. Pembina Tk. I Nip. 19710211 199503 1001


52

LINGKUNGAN HIDUP

PERUBAHAN PERTAMA RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Recommend Documents