RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUSI RAWAS 2010 – 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulisan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015 ini dapat diselesaikan dengan baik. Renstra merupakan dokumen perencanaan dalam sistem pembangunan daerah. Perubahan paradigma sistem perencanaan dari sistem top down menjadi
bottom up berimplikasi pada proses perencanaan yang melibatkan semua pihak, karena harus melibatkan masyarakat dari tingkat desa, kecamatan dan terakhir tingkat kabupaten untuk penyusunan APBD kabupaten. Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, berdasarkan pada isu strategis yang berkembang dan kemudian dicari pemecahannya yang secara rinci dijabarkan dalam program – program dan kegiatan pembangunan strategis untuk kurun waktu lima tahun. Kami yakin dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik data maupun cara penyajian, untuk itu kami harapkan kritik dan saran untuk perbaikan kedepan dalam rangka kesempurnaan Dokumen Renstra SKPD ini. Akhirnya semoga Rencana Strategis ini menjadi dokumen perencanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Amin.
Muara Beliti,
2011
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas
Ir. H. Johan Firdaus, M.Si Pembina TK.I NIP. 19630620 199003 1 005
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ...............................................................................................................................
i
Daftar Isi ...............................................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................................
1
1.1.
Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2.
Landasan Hukum ............................................................................................
3
1.3.
Maksud dan Tujuan ........................................................................................
5
1.4.
Sistematika Penulisan ..................................................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................................................ 9 2.1. 2.2.
BAB III
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..................................................... Sumber Daya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas ……………………………………………………………………………………………………
9
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………………………….
17
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............. 18
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ......................... 22 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .............................................................................................. 22 3.2. Tela’ah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................................. 23 3.3. 3.4. 3.5.
BAB IV
Tela’ah Renstra K/L ........................................................................................ Tela’ahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................................................
25 31
Penentuan Isu – Isu Strategis ........................................................................ 32
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................. 34 4.1. 4.2.
BAB V
13
Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi ………………………………… Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Rawas …………………………….………………………………………..
34
4.3. Strategi dan Kebijakan ………………………………………………………………………. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………………...
35
5.1.
34
42
Program Pembangunan Pertambangan dan Energi ……………………... 42
BAB VI
5.2. Kegiatan Pembangunan …………………...…………………………………………….. 42 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………………………………………………………………………………………. 56
BAB VII
PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………
ii
58
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan suatu satu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 201 - 2015 merupakan tahapan 5 (lima) tahun ke dua dalam rangka mewujudkan visi dari RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025, yaitu “Kabupaten Musi Rawas yang Maju,
Sejahtera dan Religius”. RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015 berusaha untuk senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 diamanahkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good
Governance (partisipatif, transparan dan akuntabel). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD yang juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1
Renstra SKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Dalam penyusunun Renstra SKPD harus berpedoman, memperhatikan, menjabarkan dan mengacu pada dokumen anggaran lainnya agar tujuan pelaksanaan pembangunan dapat disusun secara sinergis antara Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Provinsi dan Kabupaten dapat ditunjukan dengan Diagram 1.1. Diagram 1.1 Mekanisme Perencanaan dan Hubungan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengganggaran Penganggaran
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Dijabar kan
RKP
Diperhatikan
RPJM Daerah
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diacu
Nasional
Pedoman
RKA-KL
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar kan
Pedoman
Pedoman
RKP Daerah
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu
Renstra Pedoman Renja SKPD SKPD
Pedoman
UU SPPN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
Pemerintah Pusat
Renstra Pedoman Renja KL KL
UU KN UU PEMDA
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas tahun 201 – 2015 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor
2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025, Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7; 21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 20112015; 22. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
4
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan pembangunan bidang Pertambangan dan Energi di Kabupaten Musi Rawas pada lima tahun kedepan, sehingga pelaksanaan pembangunan Pertambangan dan Energi akan selalu terukur, terkontrol, serta terarah yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 20102015 bertujuan : 1. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan pada Dinas Pertambangan dan Energi selama lima tahun 2010-2015; 2. Menjadi penyelaras perencanaan pembangunan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas terhadap pembangunan nasional; 3. Menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Evaluasi Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, yaitu : 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJM, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja SKPD.
5
1.2. Landasan hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4. Sistematika penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. 2. Gambaran Pelayanan SKPD Memuat
informasi
tentang
peran
(tugas
dan
fungsi)
SKPD
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelengaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SKPD, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses, prosedur dan mekanisme). 2.2.Sumber daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional. 2.3. Kinerja pelayanan SKPD Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau Indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
6
3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan
SKPD beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya. 3.2. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. 3.4.Penentuan isu-isu srategis Bagian ini harus menampilkan isu-isu strategis yang berhubungan dengan tantangan yang akan ditangani dalam Renstra SKPD. 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. 4.1. Visi dan misi SKPD Pada bagian ini mengemukakan rumusan visi dan misi SKPD yang telah ditentukan 4.2.Tujuan dan sasaran SKPD Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran SKPD 4.3.Strategi dan kebijakan Menampilkan dan mengemukakan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran 5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Mengemukakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD selama 5 tahun. 6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
7
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selama 5 tahun 7. Penutup
8
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, berdasarkan pada isu strategis yang berkembang dan kemudian dicari pemecahanannya atau penanganannya yang secara rinci dijabarkan dalam program – program dan kegiatan pembangunan strategis untuk kurun waktu strategis. Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan
dan
Energi
Kabupaten
Musi
Rawas,
pembangunan
bidang
pertambangan dan energi di Kabupaten Musi Rawas akan lebih terarah, terpadu, berdayaguna dan berhasil guna.
58
