PERUBAHAN RENSTRA (PERENCANAAN STRATEGIS) DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

PERUBAHAN RENSTRA (PERENCANAAN STRATEGIS) DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

Jalan Lintas Sumatera Kompleks Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pembangunan.

pemerintahannya

Perencanaan

harus

pembangunan

menyusun

perencanan

sebagaimana

dimaksud,

disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti

hal

tersebut,

maka

setiap

Satuan

Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 ini merupakan revisi atas Renstra yang terdahulu sesuai dengan hasil konsultasi dalam evaluasi Renstra pada akhir masa jabatan Bupati Musi Rawas yang merekomendasikan untuk melakukan revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas untuk masa transisi pergantian Bupati Musi Rawas yang baru.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kab. Mura Tahun 2010-2015

1

Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD

merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup

perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan mekanisme pelaksanaan revisi Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal : a.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan;

b. Terjadi perubahan yang mendasar; c.

Merugikan kepentingan sosial. Selanjutnya dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kerangka sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut.


2

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi serta Program Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, factor-faktor keberhasilan,

evaluasi

pembangunan,

serta

isu-isu

strategis

yang

berkembang. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional

dan

rencana

strategis

SKPD

merupakan

subsistem

dari

Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Gambar I.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun) Memperhatikan

RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan

Acuan

RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal

Memperhatikan

Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun) Pedoman

Input RPJM-Daerah Kabupaten (5 Tahun) Penjabaran Pedoman Pedoman RKPD Kab/Kota Renstra- Dinsos (1 Tahun) (5 Tahun) Acuan Acuan RKP Input Acuan Pedoman Renja-Dinsos

Rancangan Renstra- Dinsos

(1 Tahun)

Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)


3

1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan pasal 34; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ; 6. Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha

Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988

tentang Usaha

Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Bermasalah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;


4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Keputusan

Menteri

Sosial

RI

Nomor

20/HUK/99

tentang

Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas; 20. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud

Rencana Strategis(Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun

2010

–

2015

dimaksudkan

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam menunjang Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 1.3.2

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan pembangunan kesejahteraan sosial lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :


5

1. Merumuskan

kebijakan

program

pembangunan

bidang

kesejahteraan social di Kabupaten Musi Rawas periode 2010 – 2015. 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) periode 2010-2015., 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas. 4. Sebagai

sumber

hukum

dalam

pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial selama lima tahun. 5. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 6. Sebagai

tolok

ukur

dalam

penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 yaitu : BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan

tentang

penyusunan,

hubungan

latar

belakang,

antar

dasar

dokumen

hokum

perencanaan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan tugas dan dungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah


6

dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

dan

akan

mengulas

hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat berbagai

isu strategis yang akan

menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan social di Kabupaten Musi Rawas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan social yang akan direncanakan.

BAB V RENCANA PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indicator

kinerja,

kelompok

sasaran,

dan

pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.


7

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 – 2015 sesuai target capaian kinerja pada Revisi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015.

BAB VII P E N U T U P Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015.


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 19 (sembilan belas) sub Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan keterpaduan antara tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada berdasarkan pertimbangn aspek-aspek prioritasnya, urgensitas, serta dampak (effect) .untuk mewujudkan hal tersebut, upaya- upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial antara lain melalui pemberdayaan , pembinaan , perlindungan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Upaya-upaya tersebut ada yang memberikan dampak berkaitan langsung dengan sasaran yaitu dengan masyarakat melaui pemberdayaan dan penanganan masalah sosial, antara lain yaitu rumah tangga sasaran dalam penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 42.196 jiwa

(Data BPS tahun 2009) salah satu gambaran indikator kesejahteraan

masyarakat yang perlu dan sangat urgen untuk dikurangi. Selain itu juga memberikan

pelayanan

langsung

terhadap

penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain sebagai berikut: -

Fakir Miskin sebanyak

42.196 Jiwa

-

Penyandang Cacat sebanyak

2.201 Jiwa

-

Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak

1.183 Jiwa

-

Lanjut Usia Terlantar sebanyak

1.812 Jiwa

-

Keluarga Berumah Tak Layak Huni sebanyak


418 KK

9

-

Komunitas Adat Terpencil sebanyak

406 KK

-

Anak Terlantar sebanyak

203 Jiwa

( Data PMKS Dinas Sosial tahun 2009 dan Data BPS Kab. Mura)

Upaya-upaya lainnya yang sifatnya perlindungan (preventif) dan pemberdayaan serta memberikan dampak yang secara tidak langsung dalam jangka waktu yang relatif panjang dalam upaya pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia seperti organisasi sosial / desa, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), KUBE, TAGANA, panti-panti. Adapun upaya perlindungan yaitu melalui pembinaan terhadap generasi muda dari bahaya narkoba, Pelatihan eks narapidana, eks pemakai narkoba / PMKS, serta pembinaan generasi muda terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan dan secara fisik melaksanakan pemeliharaan untuk Makam Pejuang dan Tugu Pahlawan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organsiasi SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, yaitu : a.

Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga dinas ;

b.

Pelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;

c.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap lembagalembaga / badan-badan / panti-panti swasta ;

d.

Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;


10

e.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial ; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, perencanaan, pembinaan pegawai serta pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan,

keuangan

dan

perlengkapan.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat;

b.

Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

c.

Penyelengaraan urusan umum dan perlengakapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d.

Penyelengaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;

e.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial;

f.

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan UPT Dinas Sosial; dan

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bidang

Kesejahteraan

Sosial

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan penyuluhan dan urusan kepahlawanan dan kejuangan, pembinaan kesejahteraan masyarakat / masyarakat adat tertinggal, pembinaan dan pengembangan karang taruna. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


11

a.

Pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial ;

b.

Pembinaan kesejahteraan masyarakat / masyarakat adat terpencil;

c.

Pembinaan dan pengembangan karang taruna ;

d.

Pelaksanaan urusan kepahlawanan dan kejuangan ;

e.

Pembinaan dan bimbingan teknis kepada kelompok usaha kesejahteraan sosial; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan rehabilitasi sosial, penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba serta rehabilitasi pelayanan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

Pembinaan dan pengendalian usaha – usaha rehabilitasi sosial, rehabilitasi penyandang cacat, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba serta rehabilitasi pelayanan lanjut usia ;

b.

Pembinaan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap usaha pencegahan timbulnya masalah tuna sosial ; dan

c.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial mempunyai tugas

melaksanakan

pembinaan,

pengaturan

bantuan,

pemantauan

penanggulangan bencana, pemberdayaan fakir miskin, pembinaan dana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial. Untuk melaksanakan tugas Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ;


12

b.

Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin dan pembinaan penyaluran dana masyarakat ;

c.

Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial ; dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang

Program

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

perencanaan dan penyusunan program, data statistik, kegiatan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Program menyelenggarakan fungsi sebagai beikut : a.

Penyusunan

program

dan

kegiatan

pembangunan

bidang

kesejahteraan sosial jangka pendek, menengah dan panjang ; b.

Pengkoordinasian dengan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dalam penyusunan program dan kegiatan dinas ;

c.

Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan dinas ;

d.

Penyusunan data statistik dan laporan Dinas Sosial ;

e.

Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil program pembangunan kesejahteraan sosial ;

f.

Pemberian saran / pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial ; dan

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 2

Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :


13

1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, membawahkan : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan ; c) Sub Bagian Perlengkapan. 3. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan : a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; b. Seksi Pembinaan Karang Taruna ; c.

Seksi Penyuluhan, Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan : a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pelayanan Lanjut Usia; b) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat ; c) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza 5. Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial , membawahkan : a) Seksi Penanggulangan Bencana ; b) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pembinaan Dana Masyarakat.; c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Sosial 6. Bidang Program , membawahkan : a) Seksi Perencanaan ; b) Seksi Pengolahan Data ; c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD). a) Panti Asuhan Budi Mulia b) Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Mulia

Struktur Organisasi dapat dilihat pada tabel II.1. berikut :


14

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas

KEPALA

SEKRETARIS

SUB. BAG PERLENGKAPAN

SUB. BAG. KEUANGAN

BIDANG PROGRAM

SUB. BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

BIDANG ORGANISASI BANTUAN SOSIAL

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN PELAYANAN LANJUT USIA

SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA

SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI REHABILITASI PENYANDANG CACAT

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI SOSIAL

SEKSI PEMBINAAN KARANG TARUNA

SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI REHABILITASI ANAK NAKAL DAN KORBAN NAPZA

SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PEMBINAAN DANA MASYARAKAT

SEKSI PENYULUHAN, PEMBINAAN KEPAHLAWANAN DAN KEJUANGAN

2.2 Sumber Daya SKPD Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan dalam

keberhasilan

pembangunan

bidang

kesejahteraan

sosial.

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial masih perlu peningkatan kualitas karena minimnya pegawai yang berbasis pendidikan bidang kesejahteraan sosial, baik melalui pelatihan maupun keterampilan teknis bidang kesejahteraan sosial. Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sebanyak 46 orang.


15

Tabel II.1. Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1.

Jenjang Pendidikan

Jumlah

Strata 1 ( S-1 )

28 Orang

 Fisip

: 13

 Pendidikan

: 4

 Agama

: 2

 Ekonomi

: 4

 Hukum

: 1

 Pertanian

: 2

 Komputer

: 1

 SKM

: 1

2.

D-3 / Sarjana Muda

1 Orang

3.

SLTA / Sederajat

17 Orang

Jumlah

46 Orang

Tabel II.2. Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Status dan Golongan No

Uraian

A.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1.

Golongan IV

: 5 Orang

2.

Golongan III

: 28 Orang

3.

Golongan II

: 13 Orang

B.

Tidak tercatat pada Data Base Honorer

Jumlah 46 Orang

18 Orang

1. Staf Panti Anak Budi Mulia

: 6 Orang

2. Staf Panti Jompo Tresna Werdha

: 6 Orang

3. Staf Dinas Sosial + TKST

: 6 Orang

Jumlah


64 Orang

16

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, mitra kerja Dinas Sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Organisasi Sosial, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) juga sangat membantu mendukung usaha pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Musi Rawas. Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kegiatan. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas berusaha untuk terus mangadakan sarana prasarana yang belum ada / sudah tidak ada. Untuk saat ini sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan tugas-tugasnya yaitu : 1. Gedung Kantor

:

2. Meja / Kursi Kerja

: 36 buah

3. Lemari Arsip / kayu

:

6 buah

4. Filling Cabinet

:

3 buah

5. Meja / Kursi Tamu

:

2 Set

6. Komputer / Laptop

:

8 buah

7. Mesin Tik

:

2 buah

8. Televisi

:

2 buah

9. Handy Talky

:

9 buah

10. SSB

:

1 buah

11. Wireless

:

1 buah

12. LCD Projector

:

1 unit

13. Gedung Panti Asuhan di Bengawan Solo :

1 unit

14. Gedung Panti Jompo di G1. Mataram

:

1 unit

15. Kendaraan roda 4

:

2 unit

16. Kendaraan roda 2

:

8 unit


1 buah

17

17. AC

:

2 buah

18. Brangkas

:

1 buah

19. Meja Rapat

:

1 set

20. Mesin Chainsaw

:

2 buah

21. Mesin Jahit

:

3 buah

22. Mesin Jahit Serbaguna

:

4 buah

23. Kamera Digital

:

1 buah

24. Genset

:

1 buah

25. Tape Recorder

:

1 buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan selama periode 2005 s.d 2010 terdapat Indikator kinerja yang tercapai namun juga ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai. Bahkan banyak program yang realisasinya jauh dari target yang diharapkan. Untuk

tahun

2010

Dinas

Sosial

Kabupaten

Musi

Rawas

menargetkan terbentuknya 2.610 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin untuk membantu kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Musi Rawas namun ternyata hanya terealisasi 380 KUBE. Sedangkan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Dinas Sosial menargetkan 1.183 paket bantuan namun hanya tercapai 170 paket bantuan saja. Untuk pembinaan penyandang cacat diharapkan mampu membina 1.603 orang Penyandang Cacat (PACA) namun Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas mampu memberikan pembinaan terhadap 76 orang penyandang cacat saja.


18

Kegiatan yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan target adalah pembinaan bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) selama kurun waktu 2005 - 2010 telah didapat melaksanakan pembinaan bagi 460 KK KAT yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Ketidakberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam merealisasikan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2005 - 2010 disebabkan karena rendahnya alokasi dana APBD Kabupaten Musi Rawas yaitu hanya sekitar 0,05% pertahun dari nilai total APBD Kabupaten Musi Rawas. Lebih lengkap kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel II.3. di bawah ini :


19

TABEL II.3. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS

Indikator No

Target

Kinerja Sesuai Tugas Dan

Target SPM

Target LKK

Fungsi (1) 1.

(2)

(3)

(4)

Target renstra SKPD

Raelisasicapaian tahun

tahun ke-

Ke-

indikat

Rasio capaian pada tahun ke-

or lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

520

520

520

520

520

-

120

-

60

200

-

23%

-

12%

38%

Terbentuknya KUBE fakir miskin

% PMKS yang Menerima program pemberdayaan sosial melaui KUBE

% PMKS yang memperoleh bantuan sosial

2.

Terlaksana bantuan bagi wanita rawan sosial ekonomi

% WRSE yang memperoleh bantuan sosial

% WRSE yang memperoleh bantuan sosial

236

236

236

235

240

-

50

40

40

40

-

21%

16%

16%

16%

3.

Terbinanya masyarakat KAT

% Masyarakat KAT Yang Dibina

% Penanganan masyarakat KAT

406

406

406

406

406

135

-

-

100

106

33%

-

-

24%

26%

4.

Terlatihnya terlantar

% Anak terlantar yang dilatih

40

40

40

40

43

-

50

-

50

50

-

125%

-

125%

116%

5.

Terbinanya anak cacat dan tersalurkannya bantuan stimulasi

320

320

320

320

323

10

10

10

10

10

3%

3%

3%

3%

3%

anak

% Anak yang memperoleh bantuan sosial

% Penanganan anak terlantar % anak cacat yang memperoleh bantuan sosial


20

6.

Terbantunya peralatan pemandian jenazah persatuan kematian

bagi amal

% persatuan amal kematian yang mendapatkan bantuan

32

32

32

32

33

40

40

20

20

20

125%

125%

62%

62%

60%

7.

Terbinanya Tagana dan terselenggara nya penanganan korban bencana

% korban baencana yang mendapatkan penanganan

156

156

156

156

159

30

45

29

16

100

19%

28%

18%

10%

62%

8.

Terbinanya generasi muda terhadap bahaya narkoba

% generasi muda yang

500

-

-

-

-

400

-

-

-

-

80%

-

-

-

-

9.

Terlatihnya eks napi narkoba dan penyakit sosial lainnya

% eks napi narkoba yang mendapat pelatihan

140

140

140

140

142

-

20

-

-

20

-

14%

-

-

14%

10

Terlaksana nya oprasional PA budi mulia dan PJ bakti mulia

% PA/PJ yang mendapatkan penanganan

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

100%

100%

100 %

100%

100%

11

Pembinaan generasi muda terhadap nilai nilai kejuangan

522

522

522

522

522

50

40

25

-

-

9%

7%

4%

-

-

12

Pemeliharaan makam juang dan tugu pahlawan

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261

261

261

261

261

135

60

35

9P

1P

15%

22%

13%

3%

0,3%

13

Pemberdayaan karang taruna


21

14

Pembinaan PSM

15.

Tersedianya pendamping KAT, KUBE, PMKS Lainnya


140

140

140

140

142

45

40

30

35

30

32%

28%

21%

24%

21%

52

52

52

52

52

33

-

-

-

35

63%

-

-

-

67%

22

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan Dalam Pelayanan SKPD Selama kurun waktu 2005 - 2010 terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh dinas sosial dan dapat menjadi penghambat pencapaian kinerja dinas yang akan datang, jika tidak segera diberi perhatian baik yang terkait dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Tantangan eksternal yang akan dihadapi oleh dinas sosial kedepannya sangat terkait dengan perubahan lingkungan global, regional dan nasional. Salah satunya adalah pergeseran nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang akan memerlukan perhatian secara serius. Selain itu kemampuan sosial ekonomi masyarkat Kabupaten Musi Rawas yang secara umum masih relatif rendah dan harus berhadapan dengan isu-isu kemiskinan, pengangguran serta kurang meratanya pendapatan diantara kelompok masyarakat akan menjadi pemicu konflik horizontal yang akan menjadikan kesejahteraan sosial terabaikan. Secara internal tantangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, dengan kata lain keterbatasan anggaran merupakan tantangan utama. Tantangan internal dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat dijabarkan sebagai berikut: 1.

Anggaran / Dana a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

2. Sumber Daya a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia SKPD.


23

b. Secara Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam bidang kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan. c. Struktur organisasi dan tata laksana serta regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi. 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana untuk kesejahteraan sosial masih belum memadai terutama alat evakuasi bencana, alat transportasi distribusi bantuan bencana, alat kantor, dll. 4. Statistik a. Terbatasnya data. b. Rendahnya

dukungan

SKPD

dan

mitra

SKPD

dalam

pengumpulan data. c. Kurangnya koordinasi tentang pengumpulan dan updating data. 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan langkah-langkah strategis di bidang pengawasan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien, dan ekonomis sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran aktif dunia usaha dan masyarakat untuk turut

aktif

dalam

pembangunan

kesejahteraan

sosial

/

penanganan PMKS. 2. Menjadikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai subyek sehingga PMKS berperan

aktif dalam

menangani permasalahannya sendiri. 3. Memberikan pengertian di daerah rawan konflik sosial sehingga tidak terjadi konflik horizontal yang merugikan masyarakat sendiri.


24

4. Penempatan Pendamping KUBE / Pekerja Sosial di setiap kecamatan

sehingga

dapat

menangani

permasalahannya

membantu sehingga

PMKS dapat

dalam

meningkat

kesejahteraannya. 5. Peningkatan

kualitas

sarana

prasarana

pelayanan

kesejahteraan sosial seperti renovasi ringan dan berat panti asuhan dan jompo, serta pembangunan panti asuhan di Muara Beliti. 6. Adanya kecenderungan peningkatan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sehingga lebih banyak PMKS yang terlayani.


25

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, saat ini masih ada beberapa permasalahan yang harus mendapatkan perhatian untuk mendapatkan penanganan sebagaimana tersebut dibawah ini: 1.

Rendahnya

kualitas

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2.

Penyandang Cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar

3.

Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum

4.

Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

5.

Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial

6.

Masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam

7.

Belum ada database yang akurat mengenai PMKS

Berdasarkan permasalahan di atas, tabel mengenai

Identifikasi

isu isu

strategis (lingkungan eksternal) SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :


26

Tabel III.1. IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL)

No

Isu strategis

(1)

Dinamika

Dinamika

Dinamika

Lain

internasional

Nasional

regional/lokal

lain

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Kemiskinan

Kemiskinan

2

Keterlantaran

Keterlantaran

3

Kecacatan

Kecacatan

4

Keterpencilan

Keterpencilan

5

Ketunaansosial

dan Ketunaansosial

penyimpangan perilaku 6.

dan

penyimpangan perilaku

Korban Bencana,Korban Korban tindak

Bencana,Korban tindak

kekerasan,eksploitasi

kekerasan,eksploitasi

dan diskriminasi

dan diskriminasi

Adapun data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Musi Rawas sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2. DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

NO

JENIS PMKS

JUMLAH

1.

Anak Terlantar

503

2.

Anak Balita Terlantar

125

3.

Anak Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah


15

27

4.

Anak Nakal

245

5.

Anak Jalanan

34

6.

Anak Cacat

434

7.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

808

8.

Wanita Korban Tindak Kekerasan

9.

Lanjut Usia Terlantar

10.

Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan

11.

Penyandang Cacat

12.

Penyandang Cacat Bekas Penderita

1 1.732

53 2.201

Penyakit Kronis

116

13.

Tuna Susila

360

14.

Pengemis

47

15.

Gelandangan

97

16.

Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)

54

17.

Korban Penyalahgunaan NAPZA

46

18.

Keluarga Fakir Miskin

19.

Keluarga Berumah Tak Layak Huni

837

20.

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

14

21.

Komunitas Adat Terpencil

430

22.

Masyarakat Yang Tinggal Didaerah

.

42.196

Rawan Bencana

5

23

Korban Bencana Alam

15

24.

Korban Bencana Sosial / Pengungsi

4

25.

Pekerja Migran Terlantar

10

26.

Keluarga Rentan

85

Sumber : Data PMKS dan PSKS Kab. Mura Tahun 2012


28

Sedangkan Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Musi Rawas yang menjadi mitra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.3. Jumlah Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis PSKS PSM ORSOS Karang Taruna WKSBM Dunia Usaha TAGANA

Total 201 orang 6 klpk 277 klpk 25 orang

Selain itu sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Musi Rawas berjumlah 2 (dua) panti sosial yaitu PPA Budi Mulia dan Panti Tresna Werdha Bhakti Mulia. Selain itu juga terdapat 2 (dua) panti anak swasta yaitu panti anak Mutiara Kasih di Kecamatan Selangit dan panti anak Bahrul Ulum di Kecamatan Karang Jaya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

2010

- 2015

berusaha

untuk senantiasa

meningkatkan

pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Untuk 5 tahun kedepan tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terutama adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka kehidupan yang religius.


29

Dalam era otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai

bidang

pembanguan

pembangunan

bidang

yang

kesejahteraan

salah sosial.

satunya

adalah

Pembangunan

kesejahteraan sosial terutama diarahkan kepada masyarakat yang kurang beruntung

yang lebih dikenal dengan sebutan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Upaya pelayanan kesejahteraan sosial dari waktu ke waktu terus di tingkatkan namun demikian upaya yang telah dilakukan masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang cukup besar jumlah dan sebarannya. Didalam pembangunan kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain, fakir miskin, lansia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Komunitas Adat Terpencil, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma. Dalam pembagunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihapai. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyak yang belum terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan. Undang – undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan agar pemerintah, pemuda dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan

rentan serta melakukan

penaggulangan

kemiskinan, melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, secara umum masih sangat

jauh dari ideal. Hal ini tidak saja karena terbatasnya

alokasi anggaran, sarana prasarana, SDM, faktor keluarga, masyarakat


30

serta nilai – nilai sosial yang beragam turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan visi “Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam”. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat,

aparatur

di

dukung

oleh

program

pendidikan,

keagamaan dan kesehatan. 2. Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru yang didkukung melalui pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, penanaman modal (investasi) koperasi dan UKM. 3. Pengembangan pengembangan

sarana

dan

agribisnis,

prasarana

aparatur

(infrastruktur)

(pelayanan

untuk

umum)

dan

investasi didukung oleh bidang pekerjaan umum dan perhubungan serta IPTEK. 4. Mendorong dan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk

berpartisipasi

dalam

pembangunan

dalam

rangka

pemberdayaan ekonomi kerakyatan didukung oleh sektor ekonomi riil, fisik, sarana dan prasarana serta budaya. Untuk

dapat

mengantisipasi

kondisi

dan

permasalahan

dalam

pelaksanaan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu : 1) Musi Rawas Bumi Agropolitan 2) Musi Rawas Kawasan Pertambangan 3) Musi Rawas Darussalam


31

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas, ditetapkan 6 (enam) misi yaitu : 1. Pembangunan Kultur Darussalam 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial 3. Pengembangan Agropolitan 4. Pengembangan Pertambangan dan Lingkungan 5. Penguatan Investasi dan Daya Saing 6. Penataan Kepemerintahan dan SDM Dinas Sosial sebagai SKPD yang menangani pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial berupaya untuk mendukung tujuan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Sebagai langkah konkrit Dinas Sosial terus berusaha mengoptimalkan kegiatankegiatan / program penanganan PMKS di Kabupaten Musi Rawas dan melaksanakan perlindungan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, tentunya ada faktor – faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Faktor penghambat dalam pelayanan SKPD antara lain yaitu : 1. Kemampuan SDM aparatur yang terbatas dalam memberikan pelayanan 2. Terbatasnya jumlah mitra kerja Dinas Sosial (TAGANA, PSM, Karang Taruna, Orsos) dalam membantu penanganan PMKS 3. Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya sarana mobilitas untuk evakuasi korban bencana dan distribusi bantuan ke daerah bencana 4. Terbatasnya Anggaran 5. Beragamnya permasalahan PMKS


32

6. Data PMKS yang cenderung berubah Kemudian untuk faktor pendorongnya adalah : 1. Kelembagaan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas yang berdiri sendiri tidak digabung dengan lembaga lain 2. Adanya Forum Komunikasi PSM, Karang Taruna, Organisasi Sosial 3. Adanya dukungan dari Bupati dan DPRD 4. Komitmen dan kebijakan pemerintah yang pro rakyat 3.3

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Dan Renstra Provinsi

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Sosial Republik Indonesia 3.3.1. Faktor Penghambat Selama kurun waktu 2005 – 2009 terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja SKPD pada masa yang akan datang. Permasalahan sosial saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah PMKS dan kompleksitasnya. Inti permasalahan eksternal yang sedang dan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2010 – 2014 mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Kemiskinan Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas menurut data BPS Tahun 2009 sebanyak 42.198 jiwa. Kemiskinan terjadi karena faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar


33

sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peanan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi) serta faktor eksternal (kebijakan publikyang belum berpihak pada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi

kerakyatan,

kesenjangan

dan

ketidakadilan

sosial).

Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian manusia.

b. Keterlantaran Keterlantaran disini maksudnya pengbaian atau penelantaran anakanak dan lanjut usia karena berbagai sebab. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang

harus ditingkatkan kualitasnnya

agar mampu menjadi pemimpin yang kelak dapak bersaing di masa mendatang. Lanjut usia pun harus dijaga dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat. Masalah yang dihadapi SKPD yaitu pemenuhan kebutuhan dan hak anak serta bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi para lansia agar kualitas hidup mereka terjamin sampai kematian.

c. Kecacatan Kecacatan telah membuat seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan fisiknya, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya sehingga mereka pun mengalami keterbatasan dalam sekolah, bergaul an bekerja dan kadang memperoleh perlakuan yang diskriminatif. Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan pendataan tahun 2009 adalah 2.201 jiwa.


34

d. Keterpencilan Kenyataan menunjukkan bahwa di Kabupaten Musi Rawas masih terdapat

kelompok-kelompok

masyarakat

yang

hidup

dalam

keterasingan dan keterpencilan. Hal ini terjadi karena mereka belum terjangkau oleh proses pembangunan, baik isolasi alam maupun sosial budaya sehingga mereka belum mendapat akses pelayanan sosial dasar. Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga masih memilih hidup berpindah-pindah sehingga menyulitkan dalam memberi pembinaan.

e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku Meliputi korban kekerasan, gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penalahgunaan NAPZA serta penderita HIV / AIDS. Kelompok ini harus dibina agar mampu hidup mandiri menyesuaikan diri kembali ke masayarakat.

f. Korban bencana Letak Kabupaten Musi Rawas yang secara geografis merupakan daerah yang rawan bencana terutama bencana banjir dan angin puting beliung

harus diantisipasi dengan program penanganan

bencana yang serius sehingga tidak menimbulkan korban baik jiwa maupun harta yang besar. Begitupun bencana sosial yang mungkin terjadi misalnya konflik sosial antar dusun. Kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah memperkecil resiko kerugian harta benda, nyawa manusia serta kerusakan tatanan dan pranata sosial masyarakat. 3.3.2.

Faktor Pendorong

a. Sumber daya manusia pembangunan kesejahteraan sosial Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2011 mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.


35

b. Pilar partisipan usaha kesejahteraan sosial Keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSBM, kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha/KKDU, Tagana, sakti peksos dan TKSK) telah

banyak

memberikan

dukungan

terhadap

proses

penanggulangan PMKS. PSKS diharapkan mampu berada pada barisan terdepan untuk menyelesaikan masalah sosialnya sendiri dan lingkungannya.

c. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial Sarana

dan

prasarana

pembangunan

kesejahteraan

sosial

merupakan lembaga sosial baik milik pemerintah atau non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial.

d. Legislasi kesejahteraan sosial Pembangunan kesejahteraan sosial dituangkan dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peruntukan APBD untuk pembangunan kesejahteraan sosial selalu dibuat dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

e. Tanggung jawab dunia usaha Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program Corporate Social Responsibilty (CSR) yaitu program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

f. Nilai kesetiakawanan sosial Kesetiakawanan sosial merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa. Hal ini tercermin dari sikap mental yang dimiliki seseorang atau komunitas yang mendorong


36

untuk peduli melakukan perbuatan bagi kepentingan lingkungan sosialnya. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perencanaan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Renstra SKPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penelaahan RTRW Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya dengan cara: 1. Menelaah Rencana Struktur Ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang khususnya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, meliputi : a. Peta RencanaTata Ruang Peta penyandang masalah kesejateraan sosial terdapat diseluruh desa dan kecamatan terutama di daerah tertinggal; Komunitas Adat Terpencil terdapat di desa Tebing Tinggi (Kec. Nibung), Desa Semanggus Lama dan desa semangus baru (Kec. Ma. Lakitan), desa sungai Kijang (Kec. Rawas Ulu), desa Sungai Jernih (Kec. Rupit), Desa Muara Tiku lokasi Belah Batu dan Muara Tiku (Kec. Karang


37

Jaya), desa Sukaraya lokasi Pangkalan (Kec. STL Ulu Terawas), desa Ketuan. Sedang daerah rawan bencana banjir terdapat di Kec. Rupit, Kec. Karang Dapo, Kec. Ma. Kelingi, Kec. Ma. Lakitan, Kec. Rawas Ilir, sedang direncanakan pusat kegiatan penanganan penyancang masalah sosial kesejahteraa sosial (PMKS) di Kecamatan Muara Beliti yang akan dibangun Trauma Center.

b. Peta Rencana Tata Wilayah Peta wilayah komunitas adat terpencil yang ada di enam kecamatan tetap diupayakan tidak dirubah fungsi karena akan mengganggu komunitas lainnya sedang untuk perumahan di daerah aliran air direncanakan akan dipindahkan ke tempat yang yang aman tapi masih dalam satu wilayah. 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 1. Gambaran Pelayanan SKPD Pelayanan yang diselenggarakan adalah pelayanan sosial dasar kepada masyarakat khususnya PMKS. Berdasarkan identifikasi kementrian

sosial,

terdapat

7

(tujuh)

isu

strategis

tentang

kesejahteraan sosial, yaitu : 1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin, yaitu : -

Keluarga fakir miskin

-

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

-

Warga masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni

2. Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni : -

Balita terlantar

-

Anak terlantar


38

-

Lansia terlantar

-

Keluarga Bemasah Sosial Psikologis

3. Kecacatan,

meliputi

warga

masyarakat

yang

mengalami

kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya yaitu : -

Tuna Daksa

-

Tuna Netra

-

Tuna Rungu / Wicara

-

Cacat Ganda

4. Ketunaan

Sosial

dan

penyimpangan

perilaku

meliputi

masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian secara normatif, yakni : -

Tindak tuna sosial

-

Bekas NAPI

-

Korban Narkotika, HIV AIDS

-

Gelandangan

-

Pengemis

-

Eks Penyakit Kronis

5. Keterasingan / keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang terisolasi, yakni warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau atau berpindah-pindah, lazim disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT). 6. Korban bencana, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial yang disebabkan oleh konflik masyarakat. 7. Korban tindak kekerasan, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti : -

Anak yang dilacurkan, dipaksa (Eksploitasi anak/Child Abusing) dan diperdagangan (Child Trafficking)

-

Wanita Korban Tindak Kekerasan untuk bekerja dalam situasi terbawah.


39

-

Lansia Korban Tindak Kekerasan

-

Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan

Selain 7 (tujuh) isu strategis diatas bidang garapan yang lain yaitu mengenai penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi : -

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

-

Karang Taruna

-

Orsos / LSM yang bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial

-

Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM)

2. Sasaran

Jangka

Menengah

Pada

Renstra

Kementrian

/

Lembaga Memperhatikan Renstra Kementrian Sosial 2010 – 2014, Sasaran jangka menengahnya adalah sebagai berikut : 1.

Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial ;

2.

Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS

dalam

menghadapi

resiko

sosial,

kebencanaan,

perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial ; 3.

Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun

kelompok

permasalahan

beresiko

kebencanaan,

sosial

dalam

perlakuan

menghadapi

salah,

tindak

kekerasan dan eksploitasi sosial ; 4.

Rumah Tangga Sasaran Miskin ( Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia SD ) ;

5.

Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal ;


40

6.

Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis ;

7.

Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan ;

8.

Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lansia non potensial, eks penderita penyakit kronis dan penyandang cacat psikotik ;

9.

Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta KAT dalam memenuhi kebutuhan dasar ;

10. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial ; 11. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan ; 12. Tersedianya layanan PMKS ( anak, lansia, penyandang cacat, korban NAPZA dan tuna sosial ) sesuai dengan standard pelayanan minimal (SPM) secara nasional ; 13. Kualifikasi untuk SDM kesejahteraan sosial dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial pelayanan setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 pekerjaan sosial ; 14. Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standarisasi dan akreditasi pelayanan ; 15. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan Rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti Kabupaten / Kota dan non panti.


41

3. Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra SKPD Kabupaten Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : 1.

Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan, perlindungan sosial dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

2.

Meningkatnya jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima Dana PKH (Program Keluarga Harapan)

3.

Meningkatnya Kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos

4.

Meningkatnya rasio tugu / monumen perjuangan dan Makam Pahlawan yang representatif.


42

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Dalam menyusun visi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tidak terlepas dari visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dimana yang menjadi visi Kabupaten Musi Rawas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam “. Untuk mendukung upaya pencapaian visi tersebut, visi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Menuju Musi Rawas Darussalam “. Hal ini mengandung arti bahwa pemberdayaan kesejahteraan sosial sebagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan oleh dan untuk seluruh rakyat Musi Rawas. Upaya- upaya yang akan diwujudkan antara lain melalui: 1. Peningkatan kulitas hidup PMKS terhadap pelayanan sosial dasar 2. Peningkatan

pendayagunaan

potensi dan sumber - sumber

kesejahteraan sosial 3. Peningkatan

peran aktif masyarakat mampu dan dunia usaha

dalam penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial.


43

Sedangkan dalam menyusun Misi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, disesuaikan dengan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu sebagai berikut : 1. Pembangunan Kultur Darussalam 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial 3. Pengembangan Agropolitan 4. Pengembangan Pertambangan dan Lingkungan 5. Penguatan Investasi dan Daya Saing 6. Penataan Kepemerintahan dan SDM Adapun Misi Dinas Sosial terkait

dengan misi ke-2 dalam

RPJMD Kabupaten Musi Rawas yaitu peningkatan kesejahteraaan dan perlindungan sosial, untuk itu rumusan Misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Musi Rawas yang kreatif, produktif, inovatif dan peduli melalui pembinaan serta pemberian bantuan stimulus Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai upaya menumbuh kembangkan Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 2. Membangun

kualitas

dan

memperkuat

Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, ditempuh dengan menjabarkan melalui tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.


44

Tujuan dari masing– masing Misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut: 1.1 Meningkatnya Pelayanan Sosial 1.2 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran jangka menengah SKPD adalah sebagai berikut : 1.1.1 Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan, perlindungan sosial dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 1.2.1 Meningkatnya jumlash kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima Dana PKH (Program Keluarga Harapan) 1.2.2 Meningkatnya Kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos 1.2.3 Meningkatnya rasio tugu / monument perjuangan yang kondisinya baik terhadap total yang ada Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran,

indikator

sasaran

serta

target

capaian

kinerja

dari

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel IV.1. berikut :


45

TABEL IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

No 1 1.1

Tujuan

Sasaran

2 Meningkatnya Pelayanan Sosial

3 1.1. Terwujudnya bagi

4 kemandirian

PMKS

Target kinerja sasaran pada tahun ke

Indikator Sasaran

melalui

a. Jumlah

PMKS

1

2

3

4

5

6

5

6

7

8

9

10

yang

ditangani

pelayanan / perlindungan

- Anak Terlantar

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

30 Org

sosial dan pengembangan

- Wanita Rawan Sosial

171 Org

171 Org

171 Org

100 Org

71 Org

10 Org

- Penyandang Cacat

80 Org

80 Org

80 Org

40 Org

40 Org

25 Org

- Tuna Sosial

16 Org

-

-

-

-

-

- Eks Napi

13 Org

-

-

-

-

30 Org

- Fakir Miskin

699 KK

378 KK

376 KK

376 KK

376 KK

50 KK

233 Org

231 Org

231 Org

231 Org

231 Org

10 KK

- Korban NAPZA

92 Org

76 Org

73 Org

73 Org

-

-

- RTLH

15 KK

10 KK

10 KK

10 KK

10 KK

10 KK

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Ekonomi (WRSE)

- Komunitas

Adat

Terpencil (KAT)

b. Persentase

penghuni

panti asuhan / jompo yang

terpenuhi

kebutuhan dasarnya


46

c. Persentase Program / Kegiatan

SKPD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

5 Kec

5 Kec

5 Kec

5 Kec

5 Kec

5

55 Org

55 Org

55 Org

55 Org

55 Org

130 Org

-

-

-

19 kec

21 kec

14 Kec

-

-

-

42 org

42 org

24 Org

yang

termonitoring

d. Persentase

Program

Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD

1.2.

Meningkatnya profesionalisme Sumber (PSKS)

kualitas Potensi

Kesejahteraan

dan

1.2.1. Meningkatnya jumlah

dan

kecamatan dan tenaga

tenaga

Sosial

yang siap siaga dalam

darurat

penanganan bencana dan

- Kecamatan yang siap

kecamatan yang menerima Dana PKH (Program Keluarga Harapan)

a. Jumlah kecamatan dan yang

tanggap

Kec

siaga bencana - Tenaga yang tanggap darurat b. Jumlah kecamatan yang menerima

dana

PKH

dan tenaga pendamping PKH - Jumlah

kecamatan

penerima dana PKH - Jumlah

tenaga

operator /pendamping PKH


47

1.2.2.

Meningkatnya Karang

kualitas

Taruna,

PSM

dan ORSOS

a. Jumlah Karang Taruna, PSM dan ORSOS yang berkualitas - Karang Taruna - Pekerja

Sosial

21 Klpk

21 Klpk

21 Klpk

21 Klpk

21 Klpk

10 klpk

33 Org

33 Org

33 Org

33 Org

33 Org

50 Org

42 Klpk

42 Klpk

42 Klpk

42 Klpk

42 Klpk

15 Klpk

-

10 Org

100 Org

100 Org

100 Org

36 Org

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

-

Masyarakat (PSM) - Organisasi

Sosial

(ORSOS) - Lansia

1.2.3. Meningkatnya rasio tugu

a. Jumlah tugu / monumen

/ monumen perjuangan

perjuangan dan makam

dan Makam Pahlawan

pahlawan

yang representatif

representative


yang

48

5.1

Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi yang dilakukan dalam proses mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas dengan memperhatikan visi, misi maka strategi, kebijakan dan program dilakukan adalah: Misi 1 : Mengembangkan dan membina Sumber Daya Manuasia (SDM)

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

Kabupaten Musi Rawas yang kreatif, produktif, inovatif dan peduli melalui pembinaan serta pemberian bantuan stimulus Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai upaya menumbuh kembangkan Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Strategi : 1. Pembangunan tempat pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial / pembangunan truma center dan Panti Asuhan. 2. Pemanfaatan dana sosial dari perusahaan ( CSR ). 3. Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Kebijakan SKPD dalam melaksanakan strategi ini yaitu berupa pemberian bantuan usaha bagi PMKS dan KUBE, bahan bangunan / pembuatan rumah bagi keluarga miskin dan KAT dan pelatihan keterampilan bagi PMKS. Misi 2 : Membangun kualitas dan memperkuat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial.


49

Strategi : 1. Peningkatan jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima Dana PKH (Program Keluarga Harapan) 2. Peningkatan kualitas Karang Taruna, PSM dan ORSOS 3. Peningkatan

pembangunan

tugu

/

monumen

dan

makam

pahlawan.

Kebijakan : 1. Pelatihan bagi TAGANA dan Launching Kampung Siaga Bencana 2. Pengembangan

Program

Keluarga

Harapan

(PKH)

bagi

kecamatan yang belum menerima dana PKH dan perekrutan tenaga operator dan Pandamping PKH kecamatan. 3. Pemberian bantuan usaha bagi kelompok Karang Taruna dan Lansia Produktif, Pemilihan PSM dan Karang Taruna Berprestasi, Bantuan bagi Persatuan Amal Kematian. 4. Renovasi tugu / monumen pahlawan dan master plan makam pahlawan.


50

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2007, terdapat beberapa program dan kegiatan yang sesuai dengan rumusan visi dan misi Dinas Sosial, yaitu : 1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 1.1.

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.

1.2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

1.3.

Pelatihan

Keterampilan

Bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.4.

Pengembangan Nilai Budaya dan Pelestarian Keperintisan dan Kejuangan

1.5.

Bintek Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS

1.6.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil (KAT)


51

2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 2.1.

Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

2.2. 3.

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 3.1.

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

4.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 4.1.

5.

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 5.1.

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

5.2. 6.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo

Program

Pembinaan

Eks

Penyandang

Penyakit

Sosial

(Eks

Narapidana, PSK, Narkotika dan Penyakit Sosial Lainnya) Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 6.1.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

6.2. 7.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 7.1.

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

7.2.

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

7.3.

Pemilihan PSM, KUBE dan Karang Taruna Berprestasi

7.4.

Peningkatan Kualitas Karang Taruna

7.5.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Forum Lansia


52

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2016 tertuang selengkapnya pada tabel V.1. di bawah ini :


53

Tabel V.1. Rencana Program dan Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

Meningkat nya Pelayanan Sosial

Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan/p erlindungan sosial dan pengembang an Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Jumlah PMKS yang Ditangani

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

01

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan ( Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n

6

Terciptanya petugas dan pendamping sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat


2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kond isi Kiner ja pada akhir nya perio de Rens tra SKP D

Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab

Lo ka si

22

Target

Rp

Target

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

Targ et

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21 Org

100%

388.5 00.00 0

100%

395.6 75.00 0

100%

395.6 75.00 0

100%

395.6 75.00 0

100%

395.6 75.00 0

100%

150.000 .000

100%

Bidang Orbans os

54

04

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

Terbentuknya KUBE dan UEP keluarga miskin

2255 KK

20%

3.495 .000. 000

40%

3.495 .000. 000

60%

3.495 .000. 000

80%

3.495 .000. 000

90%

3.350 .000. 000

2%

100.000 .000

92%

Bidang Orbans os

Tersedianya pemukiman yang layak huni

100 KK

20%

1.294 .000. 000

40%

1.294 .000. 000

60%

1.294 .000. 000

80%

1.294 .000. 000

90%

1.309 .000. 000

1%

125.000 .000

91%

312 orang

20%

855.0 00.00 0

40%

855.0 00.00 0

60%

855.0 00.00 0

80%

855.0 00.00 0

90%

855.0 00.00 0

100%

10.655. 000

100%

Bidang rehabso s

Bidang Kesos

Terlaksananya Kegiatan Forum pemberdayaan KAT Terlaksananya kegiatan tim percepatan penanggulangan kemiskinan daerah 05

Pelatihan Keterampilan bagi PMKS

Meningkatnya kesejahteraan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

07

Pengembangan nilai budaya dan pelestarian, keperintisan dan kejuangan

Tertanamnya jiwa patriotisme di kalangan generasi muda

08

Bintek pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS

300 org

300 org

75.00 0.000

300 org

75.00 0.000

300 org

75.00 0.000

300 org

75.00 0.000

300 org

75.00 0.000

300 org

75.000. 000

300 org

Terlaksananya kegiatan anjangsana dan peringatan harihari besar

4 keg

4 keg

75.00 0.000

4 keg

75.00 0.000

4 keg

75.00 0.000

4 keg

75.00 0.000

4 keg

75.00 0.000

4 keg

75.000. 000

4 keg

Tersedianya data PMKS dan PSKS yang valid

21 kec

21 kec

116.0 00.00 0

21 kec

130.0 00.00 0

21 kec

130.0 00.00 0

21 kec

80.00 0.000

21 kec

30.00 0.000

14 kec

56.000. 000

14 kec


Bidang Progra m

55

09

Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Komunitas Adat terpencil (KAT)

Tersedianya infrastruktur dan jaminan hidup bagi KAT

406 KK

Tersedianya sertifikat tanah KAT

Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi

17

Program Pembinaan Anak terlantar

02

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

18

Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Eks Trauma

04

Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan Eks Trauma

19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

100%

500.0 00.00 0

100%

500.0 00.00 0

100%

400.0 00.00 0

100%

400.0 00.00 0

100%

200.0 00.00 0

100%

150.000 .000

100%

100%

40.00 0.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

25 Org

125.6 34.00 0

27 Org

138.2 00.00 0

127 org

152.2 02.00 0

30 Org

118.950 .000

157 org

Bidang Rehabs os

135.2 78.00 0

20 org

148.8 00.00 0

163.6 80.00 0

25 Org

250.000 .000

142 Org

Bidang Orbans os

Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan

127 org

50 org

162.7 50.00 0

25 Org

115.3 90.00 0

Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan keterampilan, alat bantu cacat dan UEP

312 org

20 org dan 17 buah alat bantu

245.7 00.00 0

20 org

111.8 00.00 0


20 org

20 org

Bidang Kesos

56

Prosentase Program / Keguatan SKPD yang termonitoring

Prosentase Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD

03

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo

Jumlah penghuni panti asuhan / jompo yang menadapat bantuan makan minum dan kebutuhan seharihari

67 org

67 Org ;

1.614 .776. 000

75

1.807 .585. 000

85

2.048 .596. 000

100

2.410 .113. 000

110

2.651 .124. 000

67 Org

1.123.0 00.000

67 org

Bidang Rehabs os

01

Pembangunan Sarana / Prasarana Panti Asuhan / Jompo

Terbangunnya gedung panti asuhan Muara Beliti

1 unit

10%

500.0 00.00 0

10%

500.0 00.00 0

10%

1.000 .000. 000

10%

500.0 00.00 0

10%

500.0 00.00 0

10%

450.000 .000

60%

Bidang Rehabs os

20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkotika dan Penyakit Sosial Lainnya) 50 Org dan peralata n kerja

257.1 84.50 0

50 Org dan peralatan kerja

282.9 00.00 0

50 Org dan peral atan kerja

311.1 90.00 0


342.2 30.00 0


376.4 50.00 0


150.000 .000

280 org

Bidang Rehabs os

100%

75.00 0.000

100%

75.00 0.000

100%

75.00 0.000

100%

75.00 0.000

100%

75.00 0.000

100%

60.213. 000

100%

Bidang Progra m

01

Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pelatihan keterampilan

05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Prosentase kegiatan SKPD yang termonitoring

120 org

100%

Program perencanaan Pembangunan Daerah


57

Operasional Perencanaan Pembangunan daerah di SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

4 dok

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

-

-

-

-

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

4 dok

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.00 0.000

4 dok

75.000. 000

4 dok

Bidang Progra m

Jumlah Tenaga yang tanggap darurat bencana

50 org

55 Org

466.6 25.00 0

234.0 00.00 0

55 Org

234.0 00.00 0

55 Org

234.0 00.00 0

55 Org

234.0 00.00 0

130 Org

710.795 .000

100 Org

Bidang Orbans os

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD

Meningkat nya kualitas dan profesional isme Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial (PSKS)

Meningkatny a jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima Dana PKH (Program Keluarga Harapan)

Jumlah kecamatan dan tenaga yang tanggap darurat serta kecamatan yang menerima dana PKH

16

Program Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

JumlahKeca matan yang siap siaga bencana dan yang menerima dana PKH

10

Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa


55 Org

58

Jumlah Tenaga yang yang tanggap darurat dan Tenaga Pendamping PKH Meningkatny a Kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos

Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang Berkualitas

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

21

Tersedianya logistik bencana alam (beras, mie instans, lauk pauk, peralatan dapur, tenda, famili kit, selimut)

1 tahun

Tersedianya akomodasi dan transport ke lokasi bencana

1 tahun

Jumlah Pendamping dan Operator PKH serta operasional PKH

42 org

576 org

5.000 KK

250.0 00.00 0

5.000 KK

250.0 00.00 0

5.000 KK

250.0 00.00 0

5.000 KK

250.0 00.00 0

5.000 KK

250.0 00.00 0

42 org

960.0 00.00 0

42 org

960.0 00.00 0

42 org

960.0 00.00 0

42 org

960.0 00.00 0

42 org

960.0 00.00 0

50 Org

60.00 0.000

50 Org

160.0 00.00 0

50 Org

160.0 00.00 0

50 Org

160.0 00.00 0

50 Org

160.0 00.00 0

750.000 .000

24 Org

Bidang Orbans os

150.000 .000

50 Org

Bidang Orbans os

250.000 .000

105

Bidang Kesos

Program Pemberdayaan kelembagaan Sosial

03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah PSM yang potensial

07

Peningkatan Kualitas Karang Taruna

Jumlah Pengurus Karang Taruna yang berkualitas

277 desa

21 klpk

276.0 00.00 0

21 klpk

35.00 0.000

21 klpk

35.00 0.000

21 klpk

35.00 0.000

21 klpk

235.0 00.00 0

Jumlah Karang Taruna yang mendapat bantuan UEP

277 desa

50 kt

500.0 00.00 0

50 kt

400.0 00.00 0

50 kt

400.0 00.00 0

50 kt

400.0 00.00 0

50 kt

400.0 00.00 0

Jumlah SDM Pengurus Forum lansia

50 org

21 Forum Lasia

150.0 00.00 0

08

24 Org

Peningkatan Sumber Daya Manusia Forum Lansia


50 Org

21 klpk

59

Jumlah Lansia aktif yang menadpat bantuan usaha

Meningkatny a rasio tugu / monumen perjuangan dan Makam Pahlawan yang representatif

Jumlah tugu / monumen perjuangan dan makam pahlawan yang representatif

04

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

20

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

07

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman

Jumlah PAK yang mendapat bantuan

Jumlah Makam Pahlawan yang representatif


86 PAK

2 unit

20 orang

235.5 00.00 0

20 orang

235.5 00.00 0

20 orang

235.5 00.00 0

20 orang

235.5 00.00 0

20 orang

235.5 00.00 0

36 orang

135.000 .000

136 Org

Bisang Rehabs os

42 orsos

420.0 00.00 0

42 orsos

420.0 00.00 0

42 orsos

420.0 00.00 0

42 orsos

420.0 00.00 0

42 orsos

430.0 00.00 0

15 orsos

225.000 .000

225 orsos

Bidang Orbans os

100.0 00.00 0

2 unit

100.0 00.00 0

-

-

-

-

-

-

2 unit

Bidang kesos

60

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Beberapa indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas yaitu : 1.

Jumlah PMKS yang teratasi Dalam upaya mengembangkan

dan menyerasikan

penanganan masalah-masalah strategis

kebijakan untuk

yang menyangkut masalah

kesejahteraan sosial di tempuh melalui program kegiatan, yaitu: 1.

Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah lainnya.

2.

Pembinaan anak terlantar

3.

Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

4.

Pembinaan panti asuhan dan panti jompo

5.

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya ).

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah

7.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.

Jumlah Kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan Jumlah kecamatan yang menerima dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dikabupaten Musi Rawas terdapat 5 (lima) daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan BTS Ulu. Melalui program penanganan bencana terutama bencana banjir, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyiapkan bantuan cepat tanggap darurat dan menyiapkan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang sudah dilatih.


61

Tahun 2013 terdapat 19 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas yang menerima dana PKH dengan jumlah sebanyak 8.452 RTSM. Jumlah pendamping dan operator Komputer PKH sebanyak 42 orang. Secara detil Indikator Kinerja SKPD dapat terlihat pada Tabel VI.1. sebagai berikut :

Tabel VI.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015

INDIKATOR

No

1 1

2 Persentase masalah

2011

2012

2013

2014

2015

3

5

6

7

8

9

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015) 10

10,6 %

23,5 %

36,4%

49,2%

62,1%

75%

75 %

982 Orang

60 org

60 org

60 org

60 org

60

300 Orang

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2010)

TARGET CAPAIAN

PMKS yang teratasi 2

Jumlah PMKS yang memiliki keterampilan

3

Jumlah Kecamatan

org 5 Kecamatan

5 Kec

5 Kec

5 Kec

5 Kec

5 kec

5 Kec

21 kecamatan

-

-

19 kec

21 kec

14

14 kec

yang siap siaga dalam penanganan bencana Jumlah kecamatan yang mendapat dana

kec

PKH 4

Jumlah TAGANA yang

55 Orang

65 org

100 org

59 org

-

Profesional Jumlah pendamping

130

279 Orang

org 42 org

-

PKH


-

42 org

42 org

24 org

62

24 org

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 yang merupakan dokumen perencanaan di SKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari program dan prioritas serta pelaksanaan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2010 – 2015. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 disusun sebagai penyempurnaan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 – 2016. Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dan seluruh elemen masyarakat melalui stake holder yang ada

yang sangat menentukan keberhasilan program yang telah

disusun. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen

administrasi

saja

karena

secara

substansial

merupakan

pencerminan tuntunan pembangunan sesuai dengan visi misi kepala daerah yang akan dicapai. Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah


63

sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini. Dengan pelaksanaannya

kesungguhan merupakan

dalam

komitmen

menyusun seluruh

Renstra

jajaran

ini

Dinas

dan Sosial

kabupaten Musi Rawas, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya. Diharapkan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 dapat menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas setiap tahun. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, kritik dan saran sehingga Renstra ini dapat menjadi lebih baik.

Muara Beliti, 23 Februari 2015

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS,

YAMIN PABLI, SE, MM Pembina Tk. I NIP. 196409171993031002


64


65


66


67

PERUBAHAN RENSTRA (PERENCANAAN STRATEGIS) DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

Recommend Documents