RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS SOSIAL Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Tlp/Fax: 0733-4540041 Website : www.dinsos.musirawaskab.go.id, Email : [email protected]

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas Sosial untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas 2010-2015 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten, dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja SKPD pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan serta mengacu pada kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis Kementrian Sosial. Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .

Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas merupakan pedoman bagi Kepala Dinas , Sekretaris , Kepala Seksi didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepala seksi. Selanjutnya Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

1

menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015.

1.2 Landasan hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembanguan Daerah 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,

2

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah 14. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2025, Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7. 15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015

1.3 Maksud dan tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu satu tahun . Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 ditetapkan dengan maksud :

1.

Menyediaan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan

tahunan untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang

perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2015 dapat tercapai. 2.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3.

Memberikan informasi keopada pemangku kepentingan ( stakeholders) rentang rencana pembangunan tahunan.

4.

Memberikan

gambaran

tentang

kondisi

umum

daerah

sekarang

sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka

3

mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 20102015. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 adalah : 1.

Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

2.

Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan

3.

Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Musi rawas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5.

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 sebagai implementasi perencanaan pembangunan tahunan, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD. 1.1.

Latar Belakang Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang

4

Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2.

Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab ini membuat kajian ( Review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013, mengacu pada APBD tahun 2013, mengacu pada APBD tahun 2013 yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

5

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan : tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan;

penjelasan

temuan-temuan

setelah

proses tersebut dan cacatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok

masyarakat

terkait

langsung

dengan

6

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada

SKPD

pengumpulan lapangan

Provinsi

informasi

dan

maupun

SKPD

pengamatan

berdasarkan

provinsi

dari

pelaksanaan

hasil

penelitian

musrenbang

kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 3.1

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud,

yaitu

penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Diskripsi untuk mengisi sub-sub ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 ( perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD ).

3.3

Program dan Keigatan. Berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan

petimbnagan

terhadap

rumusan

program

dan

kegiatan, Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pendaya gunaan potensi ekonomi daerah, dan Pengembangan daerah terisolir.

7

BAB IV

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 dan Prediksi Tahun 2014. Anggaran tahun 2013 Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 6.771.994.500.- dengan 12 program dan 39 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.568.834.665 .- dengan capaian kinerja fisik sebesar .97 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 97 %. terdiri dari 5 program rutind an 7 program Urusan Wajib. Program Urusan Wajib : 1.

Progarm Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya dianggarkan sebesar Rp 1.076.440.000.- Dan realisasi sebesar Rp atau 96%. di dukung kegiatan sebagai berikut :

1.1.

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.2.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.3.

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.4.

Pengembangan Nilai Budaya dan Pelestarian Keperintisan dan Kejuangan

1.5.

Bintek Pengolahan dan Pengumpulan Data PMKS dan PSKS

1.6.

Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Komunitas Adat Terpencil

9

2.

Program. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dianggarkan sebesar Rp 1.316.069.500.- dan realisasi 91 % di dukung kegiatan sebagai berikut : 2.1 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

2.2 Pendampingan Program Keluarga Harapan 3.

Program Pembinaan Anak Terlantar

dianggarkan sebesar Rp 55.000.000.-

dan realisasi sebesar Rp 53.785.000.- atau 98 % di dukung kegiatan sebagai berikut : Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 4.

Progaram Pembinaan para Penyandang

cacat dan trauma

dianggarkan

sebesar Rp 121.000.000.- dan realisasi sebesar Rp 120.000.000.- atau 99,9 % di dukung kegiatan sebagai berikut :

Pendayagunaan para

penyandang cacat dan eks trauma

5.

Program Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

dianggarkan sebesar

Rp 1.743.523.000.- dan realisasi sebesar 99.9% di dukung kegiatan sebagai berikut : 5.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo. 5.2. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti asuhan/Jompo 6.

Program Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya )

dianggarkan sebesar Rp

110.733.000.- dan realisasi 99 % di dukung kegiatan sebagai berikut : 6.1.Pendidikan

dan

pelatihan

keterampilan

berusaha

bagi

eks

penyangdang penyakit sosial. 6.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

sebesar Rp 971.911.000.-

Kesejahtaraan

Sosial

dianggarkan

dan realisasi sebesar 99 % di dukung

kegiatan sebagai berikut : 7.1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

7.2 Pengembangan Modal Kelembagaan Perlindungan Sosial 7.3 Peningkatan Kualitas Karang Taruna 7.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia Forum Lansia

10

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 dan Prediksi Tahun 2014 sejumlah 10 Program prioritas, 38 Kegiatan prioritas dengan capaian terendah pada kegiatan

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Sedang untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 5.900.000.000.- terurai dalam 10 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas, pada dasarnya

kegiatan

Dinas

Sosial

Kabupaten

Musi

Rawas

adalah

Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu 1.

Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.

2.

Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan

sosial

dan

berbagai

profesi

kemanusiaan

yang

menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 3.

Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut : a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;

11

b. Belum

optimalnya

kemampuan

sumber

daya

manusia

dalam

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Kesejahteraan sosial; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan; e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan urusan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka peningkatan kinerja organisasi kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 -2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Strategi mendorong perkembangannya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a.

Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kopensasi

(

reward

and

punishing

),

dan

kesejahteraan pegawai. b.

Peningkatan kemampuan teknis aparat Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

c.

Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban

sehingga

dapat

menyelenggarkan

urusan

pemerintahan dengan optimal.

12

d.

Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai effektivitas dan effesiensi.

2.

Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan : a.

Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

b.

Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembnagunan.

c.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3.

Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

4.

Strategi

membangun

koordinasi

yang

efektif

dan

semangat

kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a.

Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

b.

Melaksanakan

pembangunan

kesejahteraan

sosial

yang

terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan bidang Kesejahteraan Soisal.

13

5.

Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang

NSPM

pembangunan,

sebagai

bagian

pendataan

dari

dan

operasional

pelaporan,

perencanaan

penelitian

dan

pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a.

Pelayanan bidang kesejahteraan sosial melalui akurasi data dan perencanaan

melaui

teknologi

informasi

dan

GIS,

yang

mendukung menajemen sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. b.

Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial guna mendukung disegala bidang.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai diterminan atau penentu keberhasilan, faktor yana dimaksud adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan pihak lain dalam setiap proses

pengambilan

kebijakan

dan

pelaksanaan

program

serta

perkembangannya kerjasama lintas sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD dengan ini indikator yang di gunakan adalah Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas diukur dengan indikator sebagai berikut : A. Aspek Pengambilan Kebijakan. 1.

Jumlah program Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sebanyak 10 program, jumlah program yang dilaksankan sebanyak 10 program.

2.

Ketersediaan Perda tentang pelayanan bagi Penyandang Cacat.

3.

Ketersediaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

14

4.

Ketersediaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

5.

Ketersediaan RKA Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

6.

Fasilitas

peningkatan

palayanan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial. B. Aspek Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Indikator Aspek pelaksanaan kebijakan terdiri atas : 1. Prosentase ( % ) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Prosentase ( % ) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya lainnya. 3. Prosentase ( % ) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Prosentase ( % ) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (

WKSBS

)

yang

menyediaan

sarana

prasarana

pelayanan

kesejahteraan sosial. 5. Prosentase ( % ) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. 6. Prosentase ( % ) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. 7. Prosentase ( % ) penyandang cacat fisik dan mental, serta panjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas yang

akan

dipakai

landasan

penyusunan

program

dengan

mengantisipasi perkembnagan masa mendatang sebagai berikut : 1. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial, pemerintah

dan

aparatur,

pendataan,

pelaporan

dan

pengembangan. 2. Menyusun pedoman teknis bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, kriteria teknis, norma standar, prosedor dan manual.

15

3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program Perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. 4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kibijakan perencanaan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan.

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Dari analisis kinerja layanan SKPD maka tingkat kenerja palayanan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tergolong memuaskan, Dinas Sosial sebagai

koordinator

mengkoordinasikan

bidang

pelayanan

Pelayanan bidang

Sosial

kesjahteraan

telah sosial

mampu sehingga

ketrsediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terjamin. Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepada daerah dan wakil kepada daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. Hal kritis yang terkait dalam pelayanan SKPD adalah masih minimnya keahlian dan teknis pegawai. Dampak dari masih minimnya keahlian dan teknis pegawai, maka mutu hasil perencanaan belum optimal. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan – kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan

kualitas penyelenggaraan

perencaan tersebut

meliputi :

16

1.

Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

1.

Adanya penyelenggaraan mekainsme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

2.

Adanya

keterlibatan

berbagai

unsuk

pemangku

kepentingan

pembangunan antara lain : DPRD, Lembaga masyarakat desa, organisadi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta. 3.

Meningkatnya

konsistensi

antara

dokumen

perencanaan

dengan

mekanisme penyusunan anggaran. 4.

Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa

hasil

kajian,

yang

dijadikan

acuan

dalam

pelaksanaan

pembangunan. Namun

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam

peningkatan

kualitas produk perencaan

pembangunan

kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : 1.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pelayanan kesejahteraan sosial;

2.

Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas;

3.

Masih

kurangnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pengelolaan data dan informasi; 4.

Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

di

tingkat

kelurahan / desa sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pengembangan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5.

Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

pelayanan

penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ). 6.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu / tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini

17

dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan. 7.

Belum optimalnnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

2.4.

Review terhadap rancangan awal RKPD. Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2015, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan. Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Terlampir.

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung diajukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Penelitan

yang dimaksud adanya

peran pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat melalui program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program ini difungsikan untuk membantu akses pergerakan perekonomian masyarakat desa. Ada beberapa usulan dari kecamatan yang menjadi prioritas seperti yang dijelaskan di bawah ini :

18

Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

catatan

1

2

3

4

5

6

Kabupaten Musi Rawas

Terbantunya insentif selama satu tahun

Tersalurnya paket bantuan bahan bangunan rumah Tersalurnya paket bantuan

21 orang selama 12 bulan Pendampingan program 750 anak kurang mampu/miskin Pendampingan Program Keserasian Sosial 100 Paket

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin


3

Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial


4

Bintek Petugas Penyuluh dan Pembina Penyandang Kesejahteraan Sosial di daerah kumuh, terpencil dan rawan konflik dan rawan bencana


Terlaksananya penyuluhan sosial

5 Kecamatan

5

Pengembangan nilai budaya dan pelestarian Keperintisan dan Kejuangan

Kec. Rawas Ulu, Jayaloka, Megang Sakti, Muara Beliti, dan Ma. Kelingi

Terlaksanaya upacara Hari Pahlawan; Terlaksananya kegiatan anjangsana

50 Veteran / keluarga pejuang 4 kali anjangsana

10 Paket usaha

19

6

Pengelolaan dan pengolahan data PMKS dan PSKS


7

Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil

Ma. LAKITAN, ,STL Ulu Terawas

8

9

10

11

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Program pembinaan Anak Terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar diluar panti Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan eks trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo ( program dialihkan ke program pembinaan panti asuhan/jompo)

Tersusunnya dokumen PMKS dan PSKS Tersalurnya paket bantuan

Meningkatkan akuntabilitas data

Sekretariat TAGANA ; Ma. Kelingi

Terbantunya insentif selama satu tahun, terlaksananya pelatihan TAGANA

30 org Sekretariat TAGANA 15 Tim Penanggulangan bencana 100 org pelatihan bencana

Panti Asuhan Budi Mulia dan Panti Asuhan Mutiara kasih

Terbantunya orang terlantar menuju tempat tujuan, Tersalurnya paket bantuan

60 anak terlantar 2 Paket usaha


Tersalurnya paket bantuan

15 buah kursi roda, 5 bh alat bantu dengar dan 10 paket Pengembangan usaha bagi Paca

Panti asuhan Budi Mulia Ma. Beliti

Terbangunnya sarana prasarana panti

2 Lokal ( Asrama dan, Musollah )

2 paket usaha 3 org pendamping KAT Pembinaan KAT 100 KK

20

12

13

14

Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Panti asuhan/Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya ) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtaraan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Panti asuhan Budi Mulia dan Panti Jompo Bhakti Mulia

Terlaksananya makan minum penghuni panti

Makan minum 50 anak panti asuhan Makan minum 20 orang panti jompo selama 12 bln 50 Pkt peratalan sekolah 30 baju batik

lapas narkoba Ma. Beliti

Terlaksanapa pelatihan bagi Eks napi

25 Org


Terlaksananya pelatihan bagi PSM

50 PSM

15

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial



20 paket peralatan Memandikan jenazah

16

Peningkatan kualitas Karang Taruna



Peningkatan Sumber Daya Manusia Forum Lansia



5 paket usaha untuk karang taruna Raker pengurus Karang Taruna 50 baju Karang Taruna 6 Kube , Pembentukan LLI Kab. Musi Rawas tingkat Kecamatan Raker LLI Kab. Mura

17

21

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1. Kesejahteraan PMKS 2. Menurunkan jumlah PMKS

Memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional pada RPJMN 2010-2015 yang melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, kondisi ketercapaian ini tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaga dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Faktor pendukung

1. Komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi 2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah, 3. Keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, 4. Peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, 5. Sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

22

Pengembangan Visi dan Misi Dinas Sosial menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Perwujudan Visi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan faktor- faktor kunci / penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan

23

pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

3.2.1 Tujuan Penetapan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan Renja SKPD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas Dinas Sosial Adapun

Tujuan Pembangunan 2015 Dinas Sosial Kabupaten

Musi Rawas, terdiri dari :

1.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Tertinggal (KAT) dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

lainnya. 2.

Pembinaan Anak Terlantar

3.

Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

4.

Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

5.

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

6.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3.2. 2. Sasaran Renja SKPD Adapun sasaran dalam rencana kerja di Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni.

24

2.

Pemberdayaan berusaha bagi keluarga miskin, KAT, WRSE, Lansia, Anak terlantar, Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

3.

Penangganan

masalah-masalah

strategis

yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. 4.

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / Jompo.

5.

Meningkatkan

kualitas

SDM

kesejahteraan

sosial

masyarakat. 6.

Pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial.

7.

Penguatan kapasitas dan pemberdayaan karang taruna, orsos dan PSM.

8.

Sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan serta peningkiatan kesejahteraan sosial bagi veteran / pejuang.

9.

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan anak Muara Beliti.

10.

Pendampingan Program bantuan tunai bersyarat ( PKH ) sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

3.3 Program dan Kegiatan 1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan

(Capacity Building) Petugas dan

Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Usaha Bagi

Keluarga Miskin Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

25

Pengembangan Nilai Budaya dan Pelestarian Keperintisan dan Kejuangan Bintek Pengolahan dan Pengumpulan Data PMKS dan PSKS Penyediaan

Sarana dan

Prasarana Bagi Komunitas Adat

Terpencil Pendampingan Program Keluarga Harapan ( PKH )

2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan

Masalah-Masalah

Strategis

Yang

Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

3.

Program Pembinaan Anak Terlantar 3.1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar di Luar Panti

4.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Ex Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Ex Trauma Pembangunan Sarana dan Prasarana perawatan bagi penyandang cacat dan Trauma

5.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo

6.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSKS, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) Diklat Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

26

7.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pemilihan PSM, Kube dan Karang Taruna berprestasi Peningkatan kualitas Karang Taruna Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Forum Lansia

27

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2014

Rancangan Awal RKPD N o

Program / Kegiatan

1

2 DINAS SOSIAL

Lampiran 1

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian kinerja

Pagu Indikatif

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian kinerja

Pagu Indikatif

Catata n Pentin g

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program Dan Kegiatan Pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinsos Kab. Musi Rawas

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinsos Kab. Musi Rawas, Panti Asuhan Budi Mulia, Panti Jompo Bhakti Mulia, dan Sekretaria t TAGANA.

Jumlah surat terkirim

Jumlah rekening telp, air, internet dan listrik

5,900,000,00 0

5,893,600,00 0

1,511,155,00 0

1,536,055,00 0

1,057,195,00 0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.000 surat

2,200,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


5 Kantor 12 bulan ( Dinsos, Panti Jompo, Panti Asuhan, Kantor TAGANA, Panti Asuhan Ma. Beliti )

50,100,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinsos Kab. Musi Rawas, Panti Asuhan Budi Mulia, Panti Jompo Bhakti Mulia, dan Sekretaria t TAGANA.

1,082,095,00 0

Jumlah surat terkirim

Jumlah rekening telp, air, internet dan listrik

6.000 surat

2,200,000

5 Kantor 12 bulan ( Dinsos, Panti Jompo, Panti Asuhan, Kantor TAGANA, Panti Asuhan Ma. Beliti )

61,800,000

28

3

4

5

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


Penyediaan Jasa administrasi Keuangan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

a. Dinsos Kab. Musi Rawas; b. Panti Asuhan Budi Mulia; c. Panti Jompo Bhakti Mulia; d. Makam Pahlawa Ma. Beliti; e. Panti Asuhan Ma. Beliti

Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang menggunaka n jasa perpanjanga n STNK

Administrasi keuangan yang akuntabel

Terpeliharan ya kebersihan kantor

2 Bh Roda Empat dan 8 kendaraanf roda dua

5,200,000

31 orang 12 bulan

157,900,000

6 Petugas Kebersihan, ( Panti Asuhan Budi Mulia, Panti Jompo Bakti Mulia, Panti Asuhan Muara Beliti, Makam Pahlawan Ma. beliti dan Kantor Dinsos) selama 12 bulan Bahan pembersih Kantor Dinsos, Panti Asuhan dan Panti Jompo selama 1 tahun

64,446,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


Penyediaan Jasa administrasi Keuangan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

a. Dinsos Kab. Musi Rawas; b. Panti Asuhan Budi Mulia; c. Panti Jompo Bhakti Mulia; d. Makam Pahlawa Ma. Beliti; e. Panti Asuhan Ma. Beliti

Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang menggunaka n jasa perpanjanga n STNK

Administrasi keuangan yang akuntabel

2 Bh Roda Empat dan 8 kendaraanf roda dua

5,200,000

32 orang 12 bulan

171,100,000

Bahan pembersih Kantor Dinsos, Panti Asuhan dan Panti Jompo selama 1 tahun

33,246,000

Terpeliharan ya kebersihan kantor

29

6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dinsos Kab. Musi Rawas Jumlah item yg diperbaiki

7

8

9

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan kantor

a. Dinsos Kab. Musi Rawas; b. Panti Asuhan Budi Mulia; c. Panti Jompo Bhakti Mulia; d. Panti Asuhan Ma. Beliti

Jumlah item alat tulis kantor yg dibutuhkan

8 Macam ( perbaikan monitor, laptop, CPU, printer,mesin ketik, instal laptor, dan instral komputer ) 3 Kantor ( 2 panti 1 Dinsos)

12,600,000

9 Macam

23,292,000

Jumlah item komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yg dibutuhkan

Dinsos Kab. Musi Rawas Jumlah item yg diperbaiki

24,277,500

Jumlah item barang cetakan & pengandaan

4 Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

50,000,000

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan kantor

a. Dinsos Kab. Musi Rawas; b. Panti Asuhan Budi Mulia; c. Panti Jompo Bhakti Mulia; d. Panti Asuhan Ma. Beliti

Jumlah item alat tulis kantor yg dibutuhkan

8 Macam ( perbaikan monitor, laptop, CPU, printer,mesin ketik, instal laptor, dan instral komputer ) 3 Kantor ( 2 panti 1 Dinsos)

12,600,000

9 Macam

23,292,000

4 Kantor

50,000,000

24,277,500

Jumlah item barang cetakan & pengandaan

Jumlah item komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yg dibutuhkan

30

10

11

12

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinsos Kab. Musi Rawas, Panti Asuhan Budi Mulia dan Panti Jompo Bhakti Mulia

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan


Penyediaan makanan dan minuman


Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


77,600,000

15 macam ; 12 bulan

19,320,000

Jumlah item surat kabar

Jumlah porsi makan dan minum

13

5 Macam ( Komputer, AC, Printer, Mesin Ketik, tirai )

Jumlah koordinasi, konsultasi, acara resmi dari pemerintah pusat, pemprov dan pihak-pihak yang berkopenten

Rapat 4 bidang selama 11 bln; Rapat Staf 11 bln

81,247,500

35 kali

140,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan


Penyediaan makanan dan minuman


Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan


77,600,000

15 macam ; 12 bulan

19,320,000

Rapat 4 bidang selama 11 bln; Rapat Staf 11 bln

81,247,500

35 kali

140,000,000

Jumlah item surat kabar

Jumlah porsi makan dan minum

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 Macam ( Komputer, AC, Printer, Mesin Ketik, tirai )

Jumlah koordinasi, konsultasi, acara resmi dari pemerintah pusat, pemprov dan pihak-pihak yang berkopenten

31

14

15

16

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Penyediaan jasa pendukung Administrasi Teknis perkantoran


Penyediaan jasa dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi


60 kali

Pengadaan Mebeleur


Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Penyediaan jasa pendukung Administrasi Teknis perkantoran


58,750,000

Penyediaan jasa dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi


353,840,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

74,000,000

Pengadaan Mebeleur

Jumlah kunjungan atau acara resmi kabupaten

32 Orang

248,412,000

Jumlah tenaga jasa pendukung administrasi teknis perkantoran

Jumlah ucapan selamat

25 Iklan, 50 Umbul-umbul 5 Baleho

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17

41,850,000

Jumlah item mebeleur yang dibutuhkan

5 Macam ( tempat tidur, almari, meja, filling kabinet dan kursi )

60 kali

41,850,000

37 Orang

279,612,000

25 Iklan, 50 Umbulumbul 5 Baleho

58,750,000

Jumlah kunjungan atau acara resmi kabupaten

Jumlah tenaga jasa pendukung administrasi teknis perkantoran

Jumlah ucapan selamat

353,840,000


Jumlah item mebeleur yang dibutuhkan

5 Macam ( tempat tidur, almari, meja, filling kabinet dan kursi )

74,000,000

32

18

Pemeliharaan rutin/berkala gedung


19

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Terpeliharan ya gedung kantor

Jumlah kendaraan yang terpelihara

Panti Asuhan, Panti Jompo dan Kantor Dinsos

103,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung


3 bh kendaraan roda empat dan 8 bh kendaraan roda dua

176,840,000

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Program Peningkatan kapasitas SDM aparatur 20

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Jumlah aparatur yang mengikuti bintek

6 orang

48,000,000

Program Peningkatan kapasitas SDM aparatur

48,000,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

52,120,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpeliharan ya gedung kantor

Jumlah kendaraan yang terpelihara

Panti Asuhan, Panti Jompo dan Kantor Dinsos

103,000,000

3 bh kendaraan roda empat dan 8 bh kendaraan roda dua

176,840,000

48,000,000


Jumlah aparatur yang mengikuti bintek

6 orang

48,000,000

52,120,000

33

21

22

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Kinerja di SKPD


Jumlah dokumen

4 Dokumen ( Renja, Resntra, Lakip dan Buku saku )

52,120,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Kinerja di SKPD

Program Wajib

4,388,845,00 0

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

776,310,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

197,390,000

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya


Jumlah pendamping KAT

21 orang selama 12 bulan Pendampingan program 1.000 anak kurang mampu/miskin Pendampingan Program Keserasian Sosial


Jumlah dokumen

4 Dokumen ( Renja, Resntra, Lakip dan Buku saku )

52,120,000

4,357,545,00 0 751,410,000


Jumlah pendamping KAT

21 orang selama 12 bulan Pendampingan program 1.000 anak kurang mampu/miskin Pendampingan Program Keserasian Sosial

197,390,000

34

23



Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun

20 Paket

150,000,000



Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun

20 Paket

150,000,000

24



Jumlah paket usaha untuk wanita rawan sosial ekonomi

10 Paket usaha

74,000,000



Jumlah paket usaha untuk wanita rawan sosial ekonomi

10 Paket usaha

74,000,000

25



Jumlah tugu pahlawan yang terawat; jumlah kali anjangsana

50 Veteran / keluarga pejuang 4 kali anjangsana 5 tugu Pejuang/pahlaw an

198,720,000



Jumlah tugu pahlawan yang terawat; jumlah kali anjangsana

50 Veteran / keluarga pejuang 4 kali anjangsana

178,720,000

26




56,000,000




56,000,000




100,200,000




95,300,000

27

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah petugas pendata

Jumlah paket usaha yang diberikan

1,168,785,00 0

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah petugas pendata


1,168,785,00 0

35

28

29

Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa


Pendampingan Program Keluarga Harapan

19 Kecamata n

Program pembinaan Anak Terlantar

Jumlah TAGANA yang terlatih; jumah item perlatan tagana yang diperlukan

sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan ; Tim Koordinasi PKH; Sarana dan Prasarana Pendamping dan Operator Komputer PKH

30 org Sekretariat TAGANA 15 Tim Penanggulanga n bencana 100 org pelatihan bencana

379,735,000

1 tahun 42 orang . 10 677..- Rumah Tangga Sangat Miskin

789,050,000

125,000,000




19 Kecamata n

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar diluar panti

Jumlah TAGANA yang terlatih; jumah item perlatan tagana yang diperlukan

sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan ; Tim Koordinasi PKH; Sarana dan Prasarana Pendamping dan Operator Komputer PKH

30 org Sekretariat TAGANA 15 Tim Penanggulang an bencana 100 org pelatihan bencana

379,735,000

1 tahun 42 orang . 10 677..Rumah Tangga Sangat Miskin

789,050,000

125,000,000

36

30

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar diluar panti




Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 32

Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan eks trauma



9 buah kursi roda

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo 33

Pembangunan sarana dan Prasarana Panti asuhan/Jompo


Jumlah paket bangunan

Pagar panti asuhan di Ma. Beliti 200 Meter

125,000,000

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

75,000,000

Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan eks trauma

75,000,000

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo

1,705,640,00 0

Pembangunan sarana dan Prasarana Panti asuhan/Jompo

500,000,000





125,000,000

75,000,000



9 buah kursi roda

75,000,000

1,700,840,00 0


Jumlah paket bangunan

Pagar panti asuhan di Ma. Beliti 200 Meter

497,450,000

37

34



Jumlah penghuni panti


Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya )

36

Monitoring, Evaluasi dn Pelaporan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtaraan Sosial


Jumlah kali monitoring

Termonitornya dan terevaluasinya program dan kegiatan Dinsos

1,205,640,00 0

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya )

60,213,000

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

60,213,000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtaraan Sosial

477,897,000

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat


Jumlah penghuni panti


1,203,390,00 0

60,213,000


Jumlah kali monitoring

Termonitornya dan terevaluasinya program dan kegiatan Dinsos

60,213,000

476,297,000

38

37

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat


Jumlah peserta pelatihan

38



Jumlah paket pemandian jenazah yang diberikan

39



Paket usaha yang diberikan dan Jumlah peserta rakor Karang Taruna


Dinsos Kab. Musi Rawas, Panti Jompo Bhakti Mulia

Paket usaha yang diberikan dan Jumlah peserta rakor Lansia

40

50 PSM

92,907,000



Jumlah peserta pelatihan


80,000,000



Jumlah paket pemandian jenazah yang diberikan

169,990,000



Paket usaha yang diberikan dan Jumlah peserta rakor Karang Taruna

Dinsos Kab. Musi Rawas, Panti Jompo Bhakti Mulia

Paket usaha yang diberikan dan Jumlah peserta rakor Lansia

Raker pengurus Karang Taruna 10 Paket bantuan untuk sekretariat Karang Taruna

6 Kube , Senam Lansia Pembentukan LLI Kab. Musi Rawas tingkat Kecamatan Raker LLI Kab. Mura

135,000,000

50 PSM

92,907,000


78,400,000

169,990,000

Raker pengurus Karang Taruna 10 Paket bantuan untuk sekretariat Karang Taruna

6 Kube , Senam Lansia Pembentukan LLI Kab. Musi Rawas tingkat Kecamatan Raker LLI Kab. Mura

135,000,000

39

BAB IV PENUTUP Renja SKPD Tahun 2015 merupakan acuan bagi Kepala Dinas, Sekretaris Kepala Bidang dan Kepala Seksi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan

bidang kesejahteraa sosial khususnya pelayanan bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) yang selama ini masih sangat kurang

dikarenakan

keterbatasan

angaran,

oleh

sebab

itu

Dinas

Sosial

mengharapkan dari semua pihak turut aktif baik pemerintah, masyarakat dan dunai usaha dalam pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan visi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas “ Terwujudnya Kesejahteraan Soisal Masyarakat Menuju Musi Rawas Darussalam “

Outpun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyuusunan rencana di masa mendatang oleh para pemimpin menajemen dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Muara Beliti,

2015

KEPALA SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS,

YAMIN PABLI, SE,MM Pembina Utama Muda NIP. 19640917 199303 1 002

40

41

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

Recommend Documents