DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS
Mesin Pemotong Rumput
RENCANA KERJA 2015
iii
KATA PENGANTAR Perubahan
paradigma
sistim
perencanaan
berimplikasi
pada
proses
perencanaan yang cukup panjang, karena harus melibatkan masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan terakhir tingkat Nasional. Namun demikian pemerintah memiliki kebijakan terhadap arah dan tujuan pembangunan yang akan dilakukan,
sehingga setiap usulan dari masyarakat harus diselaraskan dengan
kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM tersebut. Sub Sektor Peternakan dan Perikanan merupakan sub sektor yang secara terus menerus konsisten memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Pembangunan Peternakan dan Perikanan di kabupaten Musi Rawas perlu direncankan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (RENJA) sesuai dengan amanah Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara
Penyusunan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, Renja SKPD merupakan hasil sinkronisasi dari RKP pemerintah Pusat, RKPD Provinsi, dan RKPD Kabupaten. Dalam rangka penulisan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan ini di masa-masa mendatang. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih. Akhirnya semoga Rencana Kerja ini menjadi dokumen perencanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Amin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
Ir. Bambang Hariadi, MH Pembina Utama Muda NIP. 19601110 199101 1 001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
Halaman i
DAFTAR ISI
ii
BAB I. PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Landasan Hukum
2
1.3. Maksud dan Tujuan
3
1.4. Sistematika Penulisan
4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013
6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan
10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan
11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
19
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan
21
3.3. Program dan Kegiatan
22
BAB IV. PENUTUP
28
ii
Rencana Kerja 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencananaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, RPJP tersebut dijabarkan untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sedang untuk Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) ditetapkan dalam bentuk Renstra SKPD. Pemerintah Kabupaten menjabarkan RPJM dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan SKPD menjabarkan Renstra melalui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan demikian target sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun akan dicapai secara bertahap setiap tahunnya melalui pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam Renja SKPD. Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 disusun melalui tahapan sebagai berikut : 1) pengolahan data dan informasi, 2).menganalisis gambaran pelayanan SKPD; 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; 4) Mengindentifikasi Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 5) Menelaahan rancangan awal RKPD; 6) Perumusan tujuan dan sasaran; 7)Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 8)Perumusan kegiatan prioritas; 9)Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; 10)Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; 11)Pembahasan forum SKPD; dan 12)Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Renja SKPD merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Hubungan antara Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara ringkas
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
1
Rencana Kerja 2015 sebagai berikut : Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renja dengan dokumen RKPD Renstra SKPD Dipedomani
Dijabarkan
RKPD
KUAPBD
Bahan Masukan Diacu
Renja – SKPD Dipedomani
PPAS
Bahan Masukan
RKA SKPD
Diacu
Ranc. APBD
Rincian APBD Ditetapkan
Ditetapkan
Diacu
DPA SKPD
Dari diagram tersebut di atas, maka hubungan antara Renja dan RKPD dapat dijelaskan sebagai berikut: Renja merupakan bahan masukan dalam musrenbang RKPD. RKPD merupakan acuan dalam menyusun KUAPBD, KUAPBD merupakan acuan dalam menyusun PPAS. PPAS dipakai dasar acuan menyusun Rancangan APBD. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas sebagai SKPD yang membidangi Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Musi Rawas menindaklanjuti hasil dari proses perencanaan pembangunan dalam Bidang Peternakan dan Perikanan. Proses Perencanaan diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa, selanjutnya hasil Musrenbang Desa dibawa ke tingkat Musrenbang Kecamatan, dan tahapan berikutnya adalah Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil Musrenbang inilah yang menjadi dasar Dinas Peternakan dan Perikanan menyusun Renja SKPD. Dalam implementasi penyusunan Renja SKPD, dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan pembangunan antara lain melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan bottom-up/top-down. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
2
Rencana Kerja 2015 memperoleh berdasarkan
pengetahuan bukti
secara
fisik,
data
sistematis dan
terkait
informasi
perencanaan yang
akurat,
pembangunan serta
dapat
dipertanggungjawabkan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan : a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa; d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender; e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan f. terciptanya
konsensus
atau
kesepakatan
pada
semua
tahapan
penting
pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. Pendekatan politis adalah program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, dan dilaksanakan tahapan pertahunnya di Renja SKPD. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas bawah (top-down) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum
sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
3
Rencana Kerja 2015 2.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2001
tentang
Pelaporan
Penyelenggaran Pemerintah Daerah; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaa Peraturan Pemerintah 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Tahun 2012. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015. 16. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
4
Rencana Kerja 2015 17. Keputusan Bupati Musi Rawas No.126/KPTS/DISNAKKAN/2012 Pengesahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi rawas Tahun 2010-2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Peternakan dan Perikanan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2014 adalah 1. Menjadi pedoman proses perencanaan pada Dinas Peternakan dan Perikanan supaya berjalan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berdasar pada Dokumen Perencanaan lainnya menurut sistem perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Menjadi pedoman perencanaan pada unit kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas supaya selaras dengan rumusan dan kesepakatan dari proses perencanaan ditingkatan selanjutnya. 1.4. Sistematika Penulisan Penyajian Renja SKPD sekurang-kurangnya disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansinya pada Bab berikutnya dapat dipahami 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan
pengertian
ringkas
tentang
Renja
SKPD,
proses
penyusunan renja SKPD keterkaitan antara Renja SKPD dengan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya. 1.2.
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang mengatur dan menjadi acuan perencanaan dan penganggaran SKPD
1.3.
Maksud dan Tujuan
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
5
Rencana Kerja 2015 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD 1.4.
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1.1.
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n1), mengacu APBD tahun berjalan.
1.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditentukan.
1.3.
Isu-isu penting penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan : a. sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayan SKPD b. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengarakan Tugas dan Fungsi SKPD c. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian program nasional/internasional d. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD e. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditidak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
1.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Berisikan uraian mengenai : 1. proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan 2. penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan 3. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 1.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
6
Rencana Kerja 2015 Menguraikan
program/kegiatan
usulan
masyarakat
maupun
pemangku
kepentingan lainnya yang diperoleh dari proses perencanaan lainnya BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra SKPD 1.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan. BAB IV. PENUTUP Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
7
Rencana Kerja 2015 BAB IV
PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan bidang urusan peternakan dan/atau urusan kelautan
dan
perikanan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh unit kerja di lingkungan
Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Musi Rawas, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi melalui Dinas Peternakan dan Dinas Keluatan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi lintas SKPD, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Musi Rawas, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta. Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Dinas Peternakan dan Perikanan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas dan RPJM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Renja Tahun Anggaran 2015 diharapkan dapat dijadikan sebagai : 1. Acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan pada Bidang atau unit kerja di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas. 2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten. 3. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada tingkat sektoral. 4. Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta dalam
pengambilan
keputusan
bagi
penyelenggaraan
pemerintahan
urusan
peternakan dan perikanan.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
33
