RECANA STRATEGIS ( RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

RECANA STRATEGIS ( RENSTRA)

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis dinas social (DINSOS) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Renstra DINAS SOSIAL tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Dalam penyusunan perencanaan strategis, DINAS SOSIAL mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi DINAS SOSIAL dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misinya

Soreang,

Maret 2012

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG Kepala,

Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651227 199102 2 002

Renstra Dinsos 2011

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………....... DAFTAR ISI ……………………………………. …………………....... BAB I PENDAHULUAN ………………………………………...... 1.1. Latar Belakang ……………………....................... 1.2. Landasan Hukum ...………………………………... 1.3. Maksud & Tujuan …………………..................... 1.4. Sistematika Penulisan ……………………………. BAB

BAB

BAB

BAB BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL……… 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……... 2.2. Sumber Daya Manusia …………………………. 2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial …………. 2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial……………….. 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial........................................

III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial…...... 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih……………………………. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………… IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…………………………… 4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial ………………............. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial............................................................... 4.3. Strategi DAN Kebijakan………………………........ V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIALYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................

BAB VII PENUTUP.................................................................

i ii I-1 I-3 I-1 I-5 I-6 II-1 II-1 II-13 II-15 II-17 II-18 III-1 III-3 III-6 III-5

IV-1 IV-5 IV-22 V-1 VI-1 VII-1

Renstra Dinsos 2011 ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG 1.1

Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, disharmoni keluarga,

tindak

kekerasan,

kerawanan

sosial

ekonomi

dan

meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab intabilitas pembangunan yang akan membawa pengaruh negatif dalam bentuk dehumanisasi, seperti upaya-upaya di bidang ekonomi yang mengabaikan etika dan moral, longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,

serta

memperhatikan

peningkatan

prinsip

daya

demokrasi,

saing

daerah

pemerataan,

dengan keadian,

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek

hubungan

antara

susunan

pemerintah

pusat

dan

pemerintah daerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan Renstra Dinsos 2011

I-1

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program dan kegiatan, yang didanai dari dana APBD, Dekonsentrasi (APBN), dan Dana Tugas Pembantuan telah mampu memberikan warna dan kontribusi secara nyata dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui upaya penanganan untuk meminimalisir menambahnya

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

dan

bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

turut

berkembang

kompleksitasnya

dan

tidak

baik

secara

hanya

kuantitas

berbentuk

maupun

permasalahan

kesejahteraan sosial yang sifatnya konvensional juga munculnya permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Dalam

rangka

mengantisipasi

dan

menjawab

tantangan

kedepan yang makin berat dengan permasalahan yang semakin berkembang khususnya di Kabupaten Bandung, maka Dinas Sosial Kabupaten Bandung Sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Bandung

Kesejahteraan pembangunan

Sosial

yang

menangani

berupaya

Kesejahteraan

Penyandang

menyusun Sosial

yang

Masalah

perencanaan lebih

kerja

terencana,

terkoordinas, sinergis, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015.

Renstra Dinsos 2011

I-2

1.2

LANDASAN HUKUM Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Cq. Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdasarkan kepada: 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang KetentuanKetentuan pokok Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. 3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan. 5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Psikotropika. 8. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1979 tentang Narkotika. 9. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 10. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 11. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 12. Peraturan

Pemerintah

RI

Nomor

42

Tahun

1981

tentang

Kesejahteraan Keluarga Miskin. 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara. 15. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Dinsos 2011

I-3

16. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerintah. 19. Peraturan

Pemerintah

Penyusunan

RI

Rencana

Nomor

Kerja

21

dan

Tahun

2004

Anggaran

tentang

Kementrian

Negara/Lembaga. 20. Peraturan

Pemerintah

RI

Nomor

7

Tahun

2004

tentang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. 21. Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 22. Keputusan

Menteri

Sosial

No.25/HUK/2003

tentang

Pola

Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 23. Peraturan

Pemerintah

RI

Nomor

31

Tahun

1980

tentang

Tahun

1990

tentang

Tahun

1994

tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 24. Peraturan

Pemerintah

RI

Nomor

29

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. 25. Peraturan

Pemerintah

RI

Nomor

21

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 28. Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Orgainsasi Perangkat Daerah. 30. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.

Renstra Dinsos 2011

I-4

31. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Rativikasi Konvensi Hak Anak. 32. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. 33. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 dan 20 Tahun 2001

tentang

Pemberian

Ijin

Undian

dan

Pemberian

Ijin

Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang. 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 dan 17 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung, Bidang Sosial. 36. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 37. Keputusan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. 38. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

1.3

Maksud dan Tujuan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Adalah : 1. Merupakan

penjabaran

visi,

misi

dan

Program

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dearah Kabupaten Bandung ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Daerah

Kabupaten

Bandung. 2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Renstra Dinsos 2011

I-5

1.4

Sistematika Penulisan

BAB I. 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB II. 2.1 2.2 2.3 2.4 BAB III. 3.1 3.2 3.3 BAB IV.

PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan GAMBARAN PELAYANAN SKPD Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sumber daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Penentuan isu-isu strategis VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 4.2 4.3 BAB V.

Visi dan Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan Kebijakan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Dinsos 2011

I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL 2.1

Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi

Dari beberapa pendapat ahli di bidang kesejahteraan sosial dapat disimpulkan bahwa fungsi Kesejahteraan Sosial meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan social, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan social. Terkait dengan itu pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diberikan kepada PMKS diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosialnya, yang pada gilirannya dapat menyediakan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, guna mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan

kesejahteraan

sosial

bagi

keberlanjutan

pembangunan di daerah. a. Mempertegas

peran

penyelenggara

negara

dalam

melaksanakan mandat ‘kewajiban negara’ (state obligation) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas. b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (justice for all). Pembangunan Renstra Dinsos 2011

II- 1

kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosila pada dasarnya merupakan sarana redistribusi

kekayaan

suatu

daerah

dari

kelompok

berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada

masyarakat

berpenghasilan

rendah.

Melalui

mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan. c. Mendorong

pertumbuhan

ekonomi.

Pembangunan

kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabillitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting

bagi

pertumbuhan

ekonomi.

Sebagai

ilustrasi,

program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja

dalam

memasuki

dunia

kerja.

Stabilitas

sosial

merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan. d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development Index). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Renstra Dinsos 2011

II- 2

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaran Kesejahteraan Sosial meliputi : a. Rehabilitasi Sosial b. Jaminan Sosial c. Pemberdayaan Sosial d. Perlindungan Sosial 1. Rehabiltasi Sosial Rehabilitasi mengembangkan

Sosial

dimaksud

kemampuan

seseorang

memulihkan yang

dan

mendalami

disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabiltasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Motivasi dan diagnosis psikososial Perawatan dan pengasuhan Pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan Bimbingan mental spiritual Bimbingan fisik Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial Pelayanan aksesibilitas Bantuan dan asistensi Sosial Bimbingan Sosialisasi Bimbingan lanjut dan/atau Rujukan

Renstra Dinsos 2011

II- 3

2. Jaminan Sosial a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis

yang

mengalami masalah ketidakmampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa – jasanya. 3. Pemberdayaan Sosial Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk : a. Memberdayakan

seseorang,

keluarga,

kelompok,

dan

masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. b. Meningkatkan perseorangan

peran sebagai

serta

dalam

potensi

dan

lembaga sumber

dan/ daya

atau dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 4.

Perlindungan Sosial UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan

dan

kerentanan

Sosial

seseorang,

keluarga,

kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi

Sosial;

dimaksudkan Renstra Dinsos 2011

dan

agar

bantuan

seseorang,

hukum. keluarga,

Bantuan kelompok,

Sosial dan II- 4

masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk: a. Bantuan langsung b. Penyediaan aksesibilitas dan c. Pengaturan kelembagaan Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya.

Advokasi

Sosial

dapat

diberikan

dalam

bentuk

penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Bantuan

hukum

diselenggarakan

untuk

mewakili

kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum. Dinas Sosial Kabupaten Bandung selanjutnya disebut DINSOS, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra Dinsos 2011

II- 5

Dinas

Sosial

mempunyai

tugas

pokok

merumuskan

kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di

bidang

pelayanan

Kesejahteraan

sosal

yang

meliputi

rehabilitasi social, pemberdayaan social dan perlindungan social serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Fungsi yang diemban adalah : 1. Perumusan

Kebijakan

Teknis

sesuai

dengan

lingkungan

tugasnya ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi; Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial berdasarakan Perda tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

mengkoordinasikan dibidang meliputi

dan

pengelolaan

tugas

pokok

mengendalikan pelayanan

pengkoordinasiaan

memimpin,

tugas

–

tugas

kesekertariatan

yang

penyusunan

program,

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Renstra Dinsos 2011

II- 6

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian penyusunan program Sub

bagian

penyusunan

merencanakan, melaporkan

program

melaksanakan, pelaksanaan

pengkoordinasian

mempunyai

tugas

mengevaluasi

dan

pelayanan

dan

tugas

penyusunan

rencana

dan

program

dinas. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaporkan

melaksanakan, pelaksanaan

pengkoordinasian

mengevaluasi

dan

pelayanan

dan

tugas

penyusunan

rencana

dan

program

dinas. c. Sub Bagian Keuangan Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas. 3. Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang

Rehabilitasi

Sosial

mepunyai

tugas

pokok

memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas – tugas di bidang upaya rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan

sosial

anak,

rehabilitasi

orang

dengan

kecacatan dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna social, dengan susunan organisasi sebabgai berikut :

Renstra Dinsos 2011

II- 7

a. Seksi kesejahteraan sosial anak Seksi

kesejahteraan

merencanakan, melaporkan

sosial

anak

melaksanakan, pelaksanaan

mempunyai

tugas

mengevaluasi

dan

pelayanan

dan

tugas

pengembangan kesejahteraan sosial anak b. Seksi rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia Seksi rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia mempunyai

tugas

mengevaluasi

dan

merencanakan, melaporkan

melaksanakan,

pelaksanaan

tugas

pelayanan dan pengembangan rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar c. Seksi rehabilitasi tuna sosial Seksi

rehabilitasi

merencanakan, melaporkan

tuna

sosial

mempunyai

melaksanakan, pelaksanaan

tugas

tugas

mengevaluasi

dan

pelayanan

dan

pengembangan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi tuna susila,

gelandangan,

pengemis,

bekas

warga

binaan

pemasyarakatan, bekas korban penyalahgunaan napza dan korban trafiking. 4. Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok mengendalikan tugas – tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Pengumpulan dan

Pengelolaan

Pemberdayaan

Sumber

Dana

Kelembagaan

Bantuan

Sosial.

Sosial

Dengan

serta

organisasi

sebagai berikut :

Renstra Dinsos 2011

II- 8

a. Seksi

pemberdayaan

mempunyai

tugas

mengevaluasi pelayanan

sosial

merencanakan,

dan

dan

keluarga

melaporkan

pengembangan

miskin

yang

melaksanakan,

pelaksanaan

tugas

pemberdayaan

sosial

keluarga miskin b. Seksi

pengumpulan

dan

pengelolaan

sumber

dana

bantuan sosial yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

peningkatan

pengawasan

pengumuman

dan

pengelolaan sumber dana bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. c. Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial yang mempuyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan

tugas

peningkatan

dan

pengembangan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi

sosial

dan

tenaga

kesejahteraan

sosial

kecamatan. 5. Bidang Perlindungan Sosial Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengembangan dan perlindngan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan sosial kepahlawanan dan keperihatinan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Renstra Dinsos 2011

II- 9

a. Seksi

perlindungan

mempunyai mengevaluasi

sosial

tugas dan

keluarga

merencanakan, melaporkan

rentan

yang

melaksanakan,

pelaksanaan

tugas

pengembangan dan perlindungan sosial kelaurga rentan yang

meliputi

KDRT,

pekerja

migrant

terlantar

dan

keluarga bermasalah sosial psikologis b. Seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanakan tugas dan perlindunagn sosial korban bencana alam dan sosial. c. Seksi perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan yang mempunyai tugas mengevaluasi peningkatan

dan

merencanakan, melaksanakan,

melaporkan

penyantunan

dan

pelaksanaan

tugas

perlindungan

sosial

kepahlawanan dan keperintisan 6. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat mempunyai Tugas

Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi dinas

di

bidang

peningkatan

dan

pengembangan

keterampilan penyandang cacat. Sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD

di

bidang

peningkatan

dan

pengembangan

keterampilan loka bina karya penyandang cacat.

Renstra Dinsos 2011

II- 10

7. UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang fasilitas dan peningkatan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan membawahi sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas

pokok

menyusun

dan

melaksnakan

pengelolaan

ketatausahaan UPTD di bidang fasilitas dan peningkatan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 8. UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang peningkatan keahlian dan keterampilan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dan membawahi sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang peningkatan keahlian dan keterampilan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Renstra Dinsos 2011

II- 11

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TANGGAL : 15 TAHUN 2011 NOMOR : 29 SEPTEMBER 2011 NOMOR : PERUBAHAN KESDUA ATAS PERATRAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Renstra Dinsos 2011

II- 12

2.2

Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber daya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat

pendidikan,

jenis

pendidikan

yang

diikuti

baik

pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana

yang

mendukung

penyelenggaraan

kegiatan

perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas

komputer

beserta

jaringan

internet,

meja

kursi,

peralatan kantor dan lain-lain. 2.2.1 Sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung pada Tahun 2014. Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Status Kepegawaian Jumlah % PNS CPNS TKK 1 SD 0 0 0 0 0 2 SMP 2 0 0 2 4,3 3 SMA 14 0 1 15 30,4 4 D3 2 0 0 2 4,3 5 S1 19 0 0 19 41,3 6 S2 9 0 0 9 19,6 Jumlah 46 0 1 47 100 Sumber : Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2014 No

Pendidikan

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 0 %, SMP sebesar 4,3 %, SMA sebesar 30,4 %, D3 sebesar 4,3 %, S1 Sebesar 41,3 % dan S2 sebesar 19,6 %. DINAS SOSIAL sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal sudah memadai, Renstra Dinsos 2011

II- 13

namun

kapasitas

sumber

daya

manusia

terkait

dengan

perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pekerja sosial. Jumlah

Pegawai

DINAS

SOSIAL

Kabupaten

berdasarkan

pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.2. Pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2014 Status Kepegawaian No Golongan Jumlah % PNS CPNS 1 Gol I 2 0 2 4,3% 2 Gol II 7 0 7 15,2% 3 Gol III 28 1 29 60,9% 4 Gol IV 9 0 9 19,6% Jumlah 46 1 47 100% Sumber : Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2014 Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 4,3 %, Golongan II sebanyak 15,2 %, Golongan III sebanyak 60,9 % dan Golongan IV sebanyak 19,6%, melihat komposisi tersebut, pagawai DINAS SOSIAL didominasi oleh golongan III, dilain sisi DINAS SOSIAL memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan II

untuk tenaga pekerja sosial dan

administrasi. Di samping pendidikan formal, pegawai DINAS SOSIAL juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Renstra Dinsos 2011

II- 14

Tabel 2.3 Data Pegawai Negeri Sipil DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2014

No.

Esselon

Jumlah Pegawai

1. 2. 3. 4.

II b III a III b IV Jumlah

1 orang 1 orang 3 orang 19 orang 24 orang

Tingkat Diklatpim II III III IV

Jumlah Pegawai yang mengikuti 1 1 3 19 24

% 4,2% 4,2% 12,5% 79,2% 100%

Sumber : Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2014

2.3 Sarana dan prasarana pada DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor dengan luas sebesar 384 m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 13 unit, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 20 unit laptop, 10 unit komputer PC dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern DINAS SOSIAL maupun untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan informasi. DINAS SOSIAL memiliki ruang rapat yang

refresentatif

dengan

kapasitas

±

20

orang

dengan

dilengkapi oleh fasilitas AC yang baik. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 4 (empat) kamar mandi dalam keadaan baik dan nyaman.

Renstra Dinsos 2011

II- 15

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Beserta Peraturan Bupati Bandung No.55 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, maka

jenis

pelayanan

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Sosial

Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan Dinas Sosial teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Kabupaten Bandung pada saat ini masih berada dalam kondisi

yang

dengan

jumlah

populasi

maupun

kualitas

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi mencapai 261.879 PMKS. Jumlah tersebut tercakup di dalam 22 jenis PMKS dengan berbagai sebab, terutama masalah yang Renstra Dinsos 2011

II- 16

berakar pada 5 kategori masalah sosial, yaitu kemiskinan, kecacatan, keterlantaran serta rawan terjadinya bencana dan pengungsi. Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 3.215.548 jiwa pada tahun 2010, dengan kondisi sangat beragam tersebar di 31 Kecamatan. Keadaan Kecamatan mulai dari yang padat dengan perumahan dan kendaraan sampai dengan pedesaan yang belum tersentuh sarana dan prasarana hidup dan memadai. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Sosial, selama ini telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa pemberian pelayanan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga masyarakat miskin, lemah/rentan dan tidak mampu. Kesemuanya itu dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Kabupaten Bandung

khususnya

kesejahteraan

sosial

PMKS, dapat

sehingga

penyelenggaraan

memberikan

keadilan

bagi

sosial,

telah

masyarakat untuk dapat hidup secara layak. Dalam

menyelenggarakan

kesejahteraan

diupayakan pula peningkatan peran masyarakat yang seluasluasnya baik perorangan, keluarga, kelompok/komunitas dan organisasi masyarakat demi terselenggaranya kesejahteraan sosial

yang

terarah,

terpadu

dan

berkelanjutan.

Hal

ini

mencakup sasaran berupa Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Bandung, yang pada tahun 2012 mencapai 12.639 PSKS, tercakup dalam 13 jenis PSKS. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui

kebijakan,

Program

dan

Kegiatan-Kegiatan

APBD

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2010, jumlah komulatif

Renstra Dinsos 2011

II- 17

capaian kinerja kegiatan, yang dicapai/out come kegiatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 1. Rata-rata

persentase

PMKS

memiliki

kemandirian

ekonomi.(4%) 2. Presentase

rata-rata

PMKS

yang

ditangani

mampu

menghadapi situasi kritis.(1.19%) 3. Rata-rata

anak

yang

ditangani

mampu

mendapat

kesejahteraan sosial yang harmoni (1.83%) 4. Rata-rata penyandang cacat yang ditangani berfungsi secara fisik. (1.38%) 5. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS. (24%) 6. Rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial. (7.48%) 7. Persentasi

warga

masyarakat

yang

menjadi

tenaga

kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. (3.48%) 2.5 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan SKPD

Adapun mengenai faktor-faktor internal yang berpengaruh berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Sosial dapat digambarkan sebagai berikut : Kekuatan (Strengths) : a. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta Tupoksi yang jelas. b. Tersedianya kualitas SDM yang memadai sebanyak 47 orang. c. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara konsekuen.

Renstra Dinsos 2011

II- 18

Kelemahan (Weakness) : a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi. b. Volume, Sarana, Prasarana (komputer , kendaraan dinas dan lain-lain) yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelayanan. c. Alokasi dana yang belum memadai dibandingkan dengan volume dan jenis pelayanan yang harus dilaksanakan. Sedangkan

faktor-faktor

Eksternal

yang

berpengaruh

berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut : Peluang (Opportunities) : 1. Adanya

peraturan

perundang-undangan

yang

dapat

yang

besar

memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas. 2. Jumlah

penduduk

Kabupaten

Bandung

merupakan potensi 3. Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati. Tantangan (Threats) : a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. b. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait. 2.6 Analisis Strategi Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan ancaman yang kemungkinan timbul, maka

disusunlah

strategi-strategi

yang

diperlukan

dengan

memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategi. Renstra Dinsos 2011

II- 19

Hasil analisis strategi dapat dikemukan dalam bentuk interaksi faktor antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut : 1. Strategi Strengths – Opportunities (Offensive Strategy) atau Strategi S-O Strategi S-O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-O adalah : a. Mendayagunakan Strategi Organisasi dan Tupoksi Dinas dengan

memanfaatkan

peraturan

perundang-undangan

yang ada; b. Meningkatkan budaya kerja secara konsekuen dengan memanfaatkan dukungan dari pimpinan/Bupati; 2. Strategi Strengths – Threats (Diversifikasi Strategy) atau Strategi S-T Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-T adalah : a. Mendayagunakan SOTK

dan tata kerja Dinas untuk

mengoptimalkan koordinasi dengan instansi/unit kerja lainnya; b. Mengoptimalkan

penerapan

sendi-sendi

pelayanan

di

lingkungan Dinas unutk menegakkan senksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan; c. Mendayagunakan lokasi kantor yang strategis dan mudah dijangkau untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukkum masyarakat;

Renstra Dinsos 2011

II- 20

3. Strategi Weakness–Opportunities (Turn Arround Strategy) atau Strategi W-O Strategi

W-O

adalah

strategi

yang

meminimalkan

kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-O adalah : a. Meningkatkan memanfaatkan

kualitas

SDM

peraturan

yang

perundangan

ada yang

dengan dapat

memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas; b. Atasi kurangnya volume, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan dukungan dari Bupati; 4. Strategi Weakness – Threats (Deffensive Strategy) atau Strategi W-T Strategi

W-T

adalah

strategi

yang

memininalkan

kelemahan untuk menghindari ancaman. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-T adalah : a. Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum yang ada; b. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana serta dana yang belum memadai 2.7 Faktor-faktor Kunci keberhasilan Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor-faktor

kunci

keberhasilan

Dinas

Sosial

dalam

mewujudkan visi dan misinya sesuai dengan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, dan ancaman adalah sebagai berikut :

Renstra Dinsos 2011

II- 21

1. Penerapan

sendi-sendi

meningkatkan

pelayanan

efisiensi

kerja

di

sehingga

lingkungan

Dinas

pelayanan

dapat

berjalan dengan baik; 2. Sumber

daya

manusia

yang

mempunyai

dedikasi

dan

intergrasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 3. Adanya dukungan dari Bupati/pPimpinan terhadap setiap program

kegiatan

penyelenggaraan

pelayanan

kepada

masyarakat; 4. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan memperhatikan skala proiritas kegiatan; 5. Kejelasan kewenangan Dinas sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung

Nomor

20

Tahun

2007

Tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Renstra Dinsos 2011

II- 22

BAB III ISUE-ISUE STRATEGIS 3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan

pembangunan

dalam

daerah

proses

bidang

penyusunan

Kesejahteraan

rencana

sosial

untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi

isu

yang

tepat

dan

bersifat

strategis

dapat

meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas pelayanan,

dan

fungsi

senantiasa

Dinas

mampu

Sosial

dalam

menyesuaikan

memberikan diri

dengan

lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif

bagi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam

melaksanakan

program

pembangunan

Bidang

Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung masih dihadapi hambatan-hambatan

yang

memerlukan

penanganan

dan

pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang kesejahteraan sosial, antara lain : 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlahnya meningkat setiap tahun sehingga sasaran selalu lebih banyak dari capaian. Renstra Dinsos 2011

III-1

2. Sarana dan prasarana serta SDm masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai. 3. Sinkronisasi pengganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pusat

dengan

Kabupaten

untuk

pembangunan

bidang

kesejahteraan sosial belum optimal. 4. Masih belum optimalnya koordinasi/kerjasama dengan OPD serumpun

dalam

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial. Dari permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan keterkaitan dengan urusan serta kewenangan Dinas Sosial maka isu strategis saat ini yang cukup menonjol dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bandung dengan IPM 80 pada Tahun 2015 yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten

Bandung

tahun

2010-2015.

Isu

strategis

pembangunan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, yang menjadi prioritas penanganan: 1. Pelayanan Publik; 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, dan Kesalehan Sosial); 3. Pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan; 4. Keamanan dan ketertiban masyarakat; 5. Infrastruktur wilayah dan tata ruang; 6. Kemiskinan, serta; 7. Lingkungan hidup dan bencana;

Renstra Dinsos 2011

III-2

3.2 Telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih VISI BUPATI 2010 – 2015

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

terpilih

ditujukan

untuk

memahami

arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong

pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil

identifikasi

Dinas

Sosial

tentang

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Sosial. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong,

agar

dapat

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Renstra Dinsos 2011

III-3

Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan Misi dan Program Permasalahan Faktor No. KDH dan Wk. KDH Pelayanan Dinas Penghambat Pendorong Terpilih Sosial (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS 1. Program tingginya Adanya  Terbatasnya Pemberdayaan jumlah dukungan dari jumlah layanan Fakir Miskin, keluarga fakir pemerintah terhadap KFM Komunitas Adat miskin kecamatan dan terpencil (KAT) dan desa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Pelayanan  Terbatasnya Tidak  Tersedianya dan Rehabilitas tersedianya layanan PSKS Kesejahteraan pekerja homecare dan  Adanya regulasi Sosial sosial Fostercare bagi tentang pekerja profesional LU sosial  Terbatasnya profesional pelayanan tromatik bagi masyarakat yang mengalami guncangan 3. Program pembinaan  Tingginya Terbatas nya Tersedianya anak terlantar SDM yang ada PSKS jumlah keterlantaran anak  Belum adanya rumah perlindungan anak  Belu adanya aksesibilitas bagi anak disabillitas Renstra Dinsos 2011

III-4

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan Misi dan Program Permasalahan Faktor No. KDH dan Wk. KDH Pelayanan Dinas Penghambat Pendorong Terpilih Sosial 4. Program pembinaan  Pelayanan Sifat tertutup  Adanya RBM para penyandang keluarga Odk  Ketersediaan terhadap ODK cacat dan trauma di daerah lebih terfokus dana pada perkotaan pedesaan  Belum tersedianya aksesibilitas bagi ODK pada tempat-tempat pelayanan umum 5. Program pembinaan  Belum adanya Adanya  Belum panti asuhan/panti partisipasi standarisasi adanya jompo pelayanan pemahaman masyarakat dalam dalam panti secara penanganan makro dari  Jumlah panti PMKS dalam pengurus yang cukup panti maupun besar pengelola panti  Keterbatasan SDM yang ada 6. Program pembinaan Sulitnya untuk Pemerintah Adanya tenaga eks penyandang mendapatkan desa maupun PSKS penyakit sosial (eks data akurat masyarakat narapidana, PSK, PMKS Tuna tidak narkoba dan Sosial memiliki/men penyakit sosial utupi data lainnya) PMKS Tuna Sosial 7. Program Tidak adanya Belum adanya Jiwa pemberdayaan dana insentif regulasi yang relawan/sosial kelembagaan bagi PSKS memungkinka dari PSKS kesejahteraan sosial n untuk diberikan dana insentif

Renstra Dinsos 2011

III-5

3.3 Penentuan Isu- isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu

strategis

tingginya

penduduk

miskin,

berdampak

langsung pada penurunan daya beli, keterbatasan mengakses pelayanan kesejahteraan dan pendidikan, yang kesemuanya memberikan

kontribusi

terhadap

peningkatan

indek

pembangunan manusia (IPM). Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah komunitas keluarga miskin, hampir miskin, dan fakir miskin, seperti 1. Anak balita terlantar 2. Anak terlantar 3. Anak nakal 4. Anak jalanan Wanita rawan ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar,

penyandang

cacat,

tuna

susila,

pengemis,

gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial, psikologi, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migrant terlantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), keluarga rentan. Hal ini memerlukan pelayanan yang Renstra Dinsos 2011

III-6

terpadu dan berkesinambungan. Dinas sosoial sebagai instansi pemerintahan

bertanggung

jawab

dalam

menyelenggarakan

pelayanan kesejahteraan sosial, yang dalam pelaksanaannya menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali Potensi Sumber

Kesejahteraan

Sosial

Kesejahteraan

Sosial

(PSKS)

meliputi potensi yang ada pada diri manusia, alam dan institusi Sosial

yang

dapat

digunakan

untuk

menunjang

usaha

Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu : 1. Kemiskinan 2. Keterlantaran 3. Kecacatan, dan 4. Kebencanaan

Renstra Dinsos 2011

III-7

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan memperhatikan Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013.

Visi Kabupaten

Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan BerdayaSaing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kulturaldan Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu : 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia/SDM

(pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda. 3. Memantapkan pembangunan perdesaan. 4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

Renstra Dinsos 2011

IV-1

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah. 6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. 7. Memulihkan

keseimbangan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Visi dan Misi tersebut akan dibangun untuk membantu bahu membahu, dalam budaya sunda yang dikenal istilah “Sabilulungan”, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampak gawe babarengan yang mengandung arti silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” yang identik dengan nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyakola dan sikap yang luhur, luhung, parigel, gesit binangkit. melalui filosofi nilai luhur budaya sunda ini, menjadikan energi kolektif luar biasa yang secara konstektual dapat terwujud dalam bentuk kerjasama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan. Untuk bisa mewujudkan rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengacu pada Visi dan Misinya, maka Dinas sosial mempunyai Visi “Terwujudnya Kualitas

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

Peningkatan Masyarakat

Kabupaten Bandung”. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya perencanaan pembangunan yang Renstra Dinsos 2011

IV-2

profesional

maka

rumusan

Misi

Dinas

Sosial

Kabupaten

Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan

upaya

perlindungan,

rehabilitas

dan

pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Melestarikan

nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan,

dan

kesetiakawanan sosial. 4. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana. 5. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan prpofesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Renstra Dinsos 2011

IV-3

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bandung dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2010 –2015

Visi DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015

“Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung”

Misi

Misi

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa. 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. 4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

Renstra Dinsos 2011

1. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitas dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 4. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana. 5. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan prpofesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. IV-4

4.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bandung. Tujuan

Dinas

Jangka

Sosial

Menengah

Kabupaten

DINAS

SOSIAL

Bandung

adalah

meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS serta partisipasi masyarakat

dan

kemitraan

dunia

usaha

dalam

menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Adapun sasaran Dinas Sosial adalah 1. meningkatkan

upaya

perlindungan,

rehabilitasi

dan

pemberdayaan sosial bagi PMKS 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan duina usaha dalam menyelenggarakan Kesejahteraan sosial.

Renstra Dinsos 2011

IV-5

Tabel. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tujuan

Sasaran Meningkatkan upaya pemberdayaan sosial Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS

Indikator Kinerja Rata-rata keluarga fakir miskin yang ditangani mampu memiliki kemandirian ekonomi Rata-rata PMKS yang ditangani mampu mengurus diri sendiri dan menghadapi situasi kritis Rata-rata PMKS yang ditangani mampu beritegrasi sosial Rata-rata PMKS yang ditangani mampu berfungsi secara fisik

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar anak Meningkatkan partisipasi masyarakatb dan kemitraan duina usaha dalam menyelenggarakan kesejateraan sosial

Renstra Dinsos 2011

Meningkatkan partisipasi masyarakatb dan kemitraan duina usaha dalam menyelenggarakan kesejateraan sosial

Rata-rata anak yang ditangani mampu mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni Persentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial

Satuan

1

Target Kinerja Pada tahun ke2 3 4

5

%

4,07%

4,22%

4,53%

4,9%

5,5%

%

1.73%

4,28%

6,22%

9,59%

14,43%

%

10,84 %

21,02 %

34,23%

50,34%

70,71%

%

2,59%

7,90%

14,59%

25,73%

39,45%

%

2,18%

3,26%

4,54%

7,40%

%

3,96%

8,29%

13,82%

20%

10,26%

28,06%

IV-6

4.3 Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bandung Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang di kemukakan

terdahulu,

makavisi

dan

misi

tersebut

harus

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan

strategis

merupakan

penjabaran

atau

implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial

dapat

secara

tepat

mengetahui

apa

yang

harus

dilaksanakan olehorganisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial untuk mengukur sejauh mana visimisi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial.

Pelaksana

penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti dimaksud di atas ditujukan kepada ;

Renstra Dinsos 2011

IV-7

(1) Anak yang mengalami kesejahteraan sosial, yang meliputi ; anak belita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban bencana alam dan sosial, serta anak yang mengalami perlakuan salah ; (2) Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi ; keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni; keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga rentan; keluarga yang menggelandang dan mengemis; serta keluarga pekerja migran bermasalah; (3) Korban bencana alam dan sosial; (4)

Masalah

gender

kesejahteraan

dan

sosial,

wanita

yang

penyandang

meliputi

;

masalah

wanita

tuna

susila,wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, dan wanita rawan sosial ekonomi; (5) Komunitas adat terpencil; (6) Penyandang disabilitas; (7) Lanjut usia terlantar; (8) Korban penyalahgunaan NAPZA; (9) Orang dengan HIV/AIDS; (10) Masalah sosial yang dihadapi klien dirumah sakit; dan (11) Masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan di dalam lembaga kesejahteraan sosial maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam lembaga kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di luar

lembaga

Renstra Dinsos 2011

kesejahteraan

sosial

merupakan

aktivitas IV-8

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

yang

dilakukan

di

masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Setiap Lembaga

Kesejahteraan

Sosial

harus

melaksanakan

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sarana

dan

Prasarana

yang

digunakan

dalam

penyelenggaraan sosial meliputi; (1)Panti Sosial; (2)Pusat Rehabilitas Sosial; (2)Pusat Pendidikan dan Pelatihan; (3)Pusat Kesejahteraan Sosial; (4) Rumah singgah; (5)Rumah Perlindungan Sosial; (6)Loka Bina Karya. Rehabilitas

Sosial

ditujukan

untuk

memulihkan

dan

mengembangkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitas Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik secara perorangan, kelompok, keluarga, komunitas, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitas Sosial dapat diberikan dalam bentuk; (1) Motivasi dan Diagnosis Kewirausahaan; (2) Bimbingan Sosial Spiritual; (3) Bimbingan fisik; (4) Bimbingan Sosial; (5) Bimbingan Resosialisasi; Renstra Dinsos 2011

IV-9

(6 ) Bimbingan lanjut; dan/atau (7) Rujukan. Pemberdayaan Sosial ditujukan untuk memperdayakan seseorang, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam pemberdayaan sosial dilakukan kegiatan pekerjaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber

daya

alam

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui; Peningkatan kemauan dan kemampuan; Penggalian potensi sumber daya; Penggalian nilai-nilai dasar; dan pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk; (1)Diagnosis dan pemberian motivasi; (2)Pelatihan Keterampilan; (3)Pendampingan; (4)Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; (5)Peningkatan akses pemasaran hasil usaha; (6)Supervisi dan Advokasi Sosial; (7)Penguatan Keserasian Sosial; (8)Penataan Lingkungan Sosial; dan (9)Bimbingan Lanjut.

Renstra Dinsos 2011

IV-10

Pengembangan

masyarakat

ditujukan

untuk

meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dan masyarakat melalui partisipasi aktif dan atas prakarsa sendiri.

Perlindungan sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko akibat guncangan

dan

kerentanan

sosial

seseorang,

keluarga,

kelompok, komuniti, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan

sosial

dapat

dilaksanakan

melalui

pemberian bantuan sosial, advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum. Bantuan

dimaksudkan

agar

seseorang,

keluarga,

kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat mengatasi masalahnya sendiri sehingga mereka hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk pemberian bantuan langsung, penyediaan aksebilitas, dan/atau penguatan dalam memecahkan masalah sosialnya. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial dapat diberikan

dalam

bentuk

penyadaran

hak

dan

kewajiban,

pembelaan, dan pemenuhan hak.

Renstra Dinsos 2011

IV-11

Bantuan kepentingan

hukum

diselenggarakan

seseorang,

keluarga,

untuk

kelompok,

mewakili komunitas,

dan/atau masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam maupun diluar pengadilan, bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. Adapun tujuan strategis dari Dinas Sosial adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya. 2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat. 3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial. 4. Mewujudkan pelestarian kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. 5. Mewujudkan

peningkatan

kapasitas

aparatur

dan

kelembagaan dinas sosial. Tabel. 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung MISI I : Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitas

dan

pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Tujuan

Sasaran

Strategi

1. Meningkatkan Meningkatnya Pemberdayaan kesejahteraan Sosial sosial Fakir Miskin

Meningkatkan taraf ekonomi keluarga fakir miskin

2. Meningkatkan  Meningkatnya pelayanan keberfungsian rehabilitasi sosial fisik bagi

Peningkatan pelayanan keberfungsian

Renstra Dinsos 2011

Kebijakan

Meningkatkan persentasi penanganan bagi keluarga fakir miskin Meningkatkan persentasi pelayanan IV-12

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung

bagi masyarakat

penyandang cacat  Meningkatnya pelayanan sosial pemenuhan hak dasar anak  Meningkatnya kemampuan integrasi sosial 3. Meningkatkan Meningkatnya pelayanan pemberian perlindungan pemenuhan sosial kebutuhan dasar bagi Lanjut usia

sosial

keberfungsian sosial

Peningkatan kualitas pelayanan bagi lanjut usia terlantar

Meningkatkan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia

MISI II :Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tujuan 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

Sasaran Strategi Meningkatnya Peningkatan pemahaman sinergitas masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS

MISI III :Melestarikan kesetiakawanan sosial. Mewujudkan pelestarian nilainilai kepahlawanan, keperintisan dan Renstra Dinsos 2011

nilai-nilai

Meningkatnya generasi muda yang memahami nilai-nilai kepahlawanan

kepahlawanan, Peningkatan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan

Kebijakan Meningkatkan ketersedian regulasi penyelenggaraan kesos

keperintisan,

dan

Meningkatkan nilia-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan IV-13

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung

kesetiakawanan sosial

dan kesetiakawanan sosial

kesetiakawanan sosial

pada muda

generasi

MISI IV :Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana. Mewujudkan pelayanan sosial bagi korban bencana

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi korban bencana

Peningkatan pelayanan psikososial dan advokasi sosial bagi korban bencana

Meningkatkan upaya pengurangan tromatik bagi korban bencana

MISI V :Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Dinas Sosial

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang pelayanan kesejahteraan sosial

Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM secara formal dan nonformal

Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam merumuskan visi maupun misi tidak terlepas dari adanya benang merah atau hubungan sebab akibat dari visi yang telah ditetapkan unit kerja induknya yaitu Kabupaten Bandung, sehingga akan tergambar dalam penetapan visi dan misi Dians dalam mencapai tujuan dan sasarannya terutama yang menonjol adalah banyaknya program/kegiatan yang melibarkan partisipasi masyarakat yaitu penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial secara langsung, pendekatan mental religius, kultural dan wawasan lingkungan dalam membina Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Renstra Dinsos 2011

IV-14

Penetapan Visi dan Misi Dinas merupakan komitmen seluruh komponen organisasi berdasarkan kepada Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan menurut perkembangan kebutuhan masyarakat pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kekuatan : a. PNS 95 orang, Tenaga Kontrak Kerja 1 orang, Sukwan 15 orang. b. Memiliki 2 buah unit Pelayanan Teknis Daerah, UPTD Loka Bina Karya di paseh dan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial di Lembang. c. Terdapat 55 buah panti sosial (panti sosial asuhan anak 52, panti sosial wherda 1, panti sosial penyandang cacat 2) dan 85 buah organisasi sosial/yayasan. d. Adanya

60

kewenangan

dinas

Bidang

Sosial

sesuai

peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor: 17 Tahun 2007, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung, Bidang Sosial. e. Eksistensi

Dinas

Sosial

Kabupaten

Bandung

sesuai

peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor: 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabuapten Bandung. f. Adanya Satgasos penanggulangan bencana dan pengungsi (PBP). g. adanya sarana dan prasarana kantor yang mendukung. h. Dukungan Bupati Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung. Renstra Dinsos 2011

IV-15

i. Adanya Pekerja Sosial Masyarakat. j. Dukungan

program/kegiatan

lintas

instansi

vertikal

(propinsi dan Pusat). 2. Kelemahan a. Alokasi Anggaran Dinas yang belum memadai dibanding dengan populasi PMKS yang harus ditangani pada tiap tahunnya hanya berkisar 1 - 5%. b. Sarana

dan

prasarana

Panti

Sosial/persinggahan

pembinaan belum memadai. c. Belum meratanya penanganan/pengentasan kemiskinan memerlukan

koordinasi

lintas

sektoral,

mengingat

populasinya tersebar di 267 desa 9 kelurahan sehingga memerlukan pandataan yang akurat. d. Sosialisasi kewenangan Dinas sasaran garapan maupun program/kegiatan belum maksimal diketahui oleh tingkat kecamatan, desa dan masyarakat luas. 3. Peluang : a. Peraturan

per-undang-undangan

bidang

kesejahteraan

sosial. b. Terdapat LSM, Orsos/Yayasan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. c. Adanya gerakan rereongan sarupi dan sapujaga sebagai wujud kesetiakawanan sosial. d. Adanya koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (KKKS) Kabupaten Bandung e. danya komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Renstra Dinsos 2011

IV-16

4. Ancaman : a. Belum adanya tenaga teknis khusus tingkat kecamatan yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang populasinya ribuan dan terkonsentrasi dipedesaan. b. Belum adanya ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

antarjajaran

lini

(teknis)

dan

jajaran

staf

(Administrasi) dalam Penanganan permasalahan sosial. c. Adanya kebijakan penanganan pengentasan kemiskinan yang tidak terpusat memberi peluang membengkaknya birokraasi. d. Populasi

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

mengalami luktuasi yang tidak menentu dan mempunyai indikator tidak berkurang. Dengan analisis faktor internal dan eksternal berdasarkan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman, yang diuraikan diatas serta dihubungkan dengan visi dan misi Kabupaten Bandung maka Dinas Sosial Kabupaten Bandung menetapkan visi: “

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kesejahteraan Sosial serta Tertib Administrasi Tahun 2015 “ Visi tersebut di atas diaplikasikan kedalam beberapa Misi: a. Memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi PMKS dan meningkatkan mutu kesejahteraan sosial. b. Mengembangkan sistem bantuan, perlindungan, pemulihan, dan jaminan sosial. Renstra Dinsos 2011

IV-17

c. Meningkatkan

profesinalitas

Aparatur

dalam

pelayanan

publik. d. Meningkatkan kesadaran partisipasi, kemitraan masyarakat. e. Mengembangkan

sarana

dan

prasarana

PMKS

serta

melestarikan nilai kejuangan, keperintisan kepahlawanan serta usaha kesejahteraan sosial. f. Menyediakan Database PMKS

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Strategi

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

merupakan

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan melalui penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial. Tujuan yang menjadi prioritas Dinas Sosial dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. 2. Meningkatkan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS). Tujuan khusus dan sasaran yang dirumuskan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran adalah sebagai berikut: Renstra Dinsos 2011

IV-18

1. Melaksanakan pembinaan kelembagaan SDM PMKS dan PSKS sebagai perwujudan dari pelayanan kesejahteraan sosial. 2. Melaksanakan pembinaan pertisipasi masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial dalam penyatuan korban bencana dan menjalin warga pahlawan perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Memelihara

dan

memulihkan

kemampuan

PMKS

dalam

bersosialisasi dengan lingkungan, melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan NAPZA serta perusak sosial lainnya. 4. Mencegah

terjadinya

penambahan

populasi

PMKS

dan

membina tanggung jawab bersama dalam penanggulangan PMKS 5. Mendukung pembangunan sarana panti sebagai gerakan kepedulian

sosial

sebagai

usaha

kelompok

masyarakat

tertentu untuk berpartisipasi membantu PMKS. 6. Melaksanakan

kebijakan

pemerintah

dengan

masyarakat

dalam pembinaan fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. 7. Membangun sarana prasarana bidang kesejahteraan sosial secara terpadu dengan menjalin kerjasama serta membina keberfungsian kesejahteraan sosial masyarakat. 8. Menjalin kerjasama dalam penanggulangan masalah sosial lintas sektoral serta berkoordinasi dengan wilayah perbatasan. 9. membina Orsos wanita dalam pengurusutamaan gender, kemandirian perempuan selaras dengan peranan dan kiprah Renstra Dinsos 2011

IV-19

sosialnya dan memberikan faktor peranan advokasi bantuan pelembagaan hukum perempuan dan anak. sasaran umum yang dirumuskan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dekade 2010-2015 sesuai yang dianalisis dalam rencana strategis adalah sebagai berikut ; 1. Menigkatnya aksebilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. 2. Menigkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat secara melembaga dan berkesinambungan. 3. Meningkatnya

ketahanan

sosial

individu,

keluarga

dan

cacat

dan

masyarakat. 4. Meningkatnya

keberdayaan

penyandang

perlindungan anak. 5. Berkurang nya penyakit sosial dan penyandang masalah sosial. 6. Tersedianya bantuan sosial yang optimal Sasaranstrategis yang dalam program kegiatan 1 (satu) tahunyaitutahun 2011 adalah : 1. Terlatihnya SDM pembina dan sebagian penyandang masalah kesejahteraan sosial serta satgas penanggulangan bencana. 2. Terbinanya anak jalanan/terlantar, jompo luar panti serta remaja putus sekolah. 3. Terjalinnya

SDM

warga

perintis

kemerdekaan

dalam

pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Tersedianya sarana pembinaan bagi penyandang cacat untuk memperoleh keterampilan usaha mandiri. Renstra Dinsos 2011

IV-20

5. Terbinanya

wanita

tuna

susila

dan

pencegahan

virus

HIV/AIDS serta penigkatan koordinasi kelambagaan. 6. Terbinanya anak nakal dan eks korban narkoba serta peningkatan koodinasi kelembagaan. 7. Terselengaranya

pembinaan/bintek

keterampilan

karang

taruna dan PSM. 8. Terbinanya

pengembangan/bintek

keterampilan

Orsos/yayasan/panti sosial. 9. Terbinanya badan usaha/lembaga pengumpulan undian dan sumbangan sosial 10. Terlengkapinya sarana, prasarana umum PMKS dan panti sosial. 11. Terpeliharanya sarana dan nilai keperintisan, kejuangan dan kepahlawanan kemerdekaan. 12. Terbinanya keluarga fakir miskin melalui pemberdayaan masyarakat. 13. Terbinanya

anak

sekolah

terlantar

melalui

pemberian

makanan tambahan dan perlindungan hak anak. Penyelanggaraan

pembangunan

bidang

kesejahteraan

sosial, yang dilaksanakan dinas sosial kabupaten Bandung mempunyai program yaitu : 1. Perorangan, keluarga, kelompok, komunitas masyarakat yang mengalami

dan

rentan

mencakup

kemiskinan,

masalah

kesejahteraan

ketelantaran,

ketunaan

sosial sosial,

kecacatan, ketersaingan, keterpencilan, perilaku menyimpang, akibat bencana.

Renstra Dinsos 2011

IV-21

2. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat di daya gunakan untuk mengembangkan tarap kesejahteraan sosial masyarakat. 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN a. Strategi Untuk

lebih

kesejahteraan

mengoptimalkan

sosial

dan

lagi

tetap

hasil

menjaga

pembangunan kesinambungan

program, maka saat ini sedang ditingkatkan upaya dan strategi : 1. Menigkatkan

koordinasi

yang

lebih

harmonis

dengan

pemerintah dalam stake holder, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. 2. Meningkatkan

sumber

daya

manusia

yang

profesional

dibidang kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan melaksanakan penangan

dukungan

dari

pembangunan

masalah

pemerintah

daerah

untuk

kesejahteraan

sosial

dalam

melaui

dana

kesejahteraan

sosial

pendamping dari APBD kabupaten. b. Kebijakan Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara teknis oleh dinas sosial terhadap PMKS dan PSKS dilaksanakan

secara

profesional

melalui

pendekatan

pelayanan sosial system panti dan luar panti.

Renstra Dinsos 2011

IV-22

Sedangkan penangan PMKS diluar panti dilaksanakan melaui

kegiatan

pemberian

pemberdayaan

penyuluhan

keterampilan,

bantuan

dan

sosial,

bimbingan

UEP/KUBE,

pelayanan sosial,

sosial,

pelatihan

perlindungan

sosial,

jaminan sosial, dan advokasi. Memperhatikan situasi dan kondisi dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial dan tantangan saat ini maka disusun lah suatu kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanankan oleh dinas sosial meliputi : 1. Menigkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunikasi masyarakat. 2. Menigkatan penggalian potensi serta sumber kesejahteraan sosial

(PSKS)

dan

penangan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

Renstra Dinsos 2011

IV-23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupum program Dinas Sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visidan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dinas Sosial (Dinsos) yang akan

dilaksanakan

Kabupaten

Bandung

merupakan yang

bagian

berisi

dari

program

Program prioritas

Pembangunan terpilih

untuk

mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dankegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial (Dinsos) tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Renstra Dinsos 2011

V-1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, KelompokSasaran, danPendanaanIndikatif SKPD : DinasSosialKabupaten Bandung PERIODE RPJMD : TAHUN 2011-2015 Unit Kerja SKPD PenanggungJawab

Target Kinerja Program danKerangkaanPendanaan

Tujuan/nilai

Sasaran

1

2

Meninggkatnyakualitas SDM yang berbudiluhur, BerbudayaSundadanBerlanda skanImandanTaqwa

MeningkatnyaKeb erfungsianSosial

IndikatorSasara n

Kode

3

Rata-rata Persentasi PMKS memilikiKeman dirian

Program/Kegiatan

4

13

1

15

15

1

IndikatorKinerja Program (outcome) danKegiatan (output)

5

6

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasadatTerpenc il (KAT) danPenyandangMasala hKesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

Rata-rata persentase PMKS memilikikemandiria nekonomi.(%)

kegiatanPeningkatanKe mampuan (Capatcity Building) petugasdanpendampin gsosialpemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Jumlahpendamping PKH yang memperolehBimbing anTeknis. ( Orang )

Data CapaianT ahunAwa lPerencan aan

2011

2012

2013

Lokasi

2014 2015

target

Rp

Rp

targe t

8

9

9

10

4%

4,07%

501.916.050

0

96

120.000.000

8,196

40

40

40

Rp

11

target

Rp

target

Rp

target

Rp

12

13

14

15

16

17

1.156.870.250

4,53%

2.267.182.000

4,9%

2.325.000.000

5,5%

3.240.000.000

118

506.000.000

118

794.573.000

118

234.000.000

118

400.000.000

120.000.000

40

100.000.000

194

399.449.000

360

975.000.000

400

1.080.000.000

44

74.250.000

40

220.000.000

149

392.560.000

600

1.620.000.000

700

1.890.000.000

48

123.394.500

120

240.000.000

260

680.600.000

100

250.000.000

7

4 ,22%

20

fasilitasmanajemenusa habagikeluargamiskin

15

Renstra Dinsos 2011

Jumlah WRSE yang memperoleh BIMSOS UEP. (. Orang) )

3

15

4

15

5

Pengadaansaranadanpr asaranapendukungusah abagikeluargamiskin. (.......Kelompok)

Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS KUBE . ( Orang)

Pelatihanketerampilan bagipenyandangmasala hkesejahteraansosial.

Jumlah KFM yang memperolehpelatiha nketerampilanberus aha. (.Orang )

V-2

21

MeningkatnyaKeb erfungsianSosial

Rat-rata PMKS mampuberinteg rasisosial

Meninggkatnyakualitas SDM yang berbudiluhur, BerbudayaSundadanBerlanda skanImandanTaqwa

13

1

Program PelayanandanRehabilitasiKes ejahteraanSosial

1 6

KegiatanPelayanandanperlind ungansosial, hukumbagikorbaneksploitasi, perdaganganperempuandana nak 16

16

2

3

Pelaksanaan KIE konselingdankampanyesosial bagipenyandangmasalahkesej ahteraansosial (PMKS) pelatihanketerampilandanpra ktekbelajarkerjabagianakterla ntartermasukanakjalanan, anakcacat, dananaknakal

Pelatihanketerampilandanpra ktekbelajarbagianakterlantart ermasukanakjalanan, cacat, dananakterlantar 16

16

16

Renstra Dinsos 2011

4

5

1 0

Pelayananpsikologibagi PMKS di trauma centretermasukbagikorbanbe ncana

Peningkatankualitaspelayana n, sarana, danprasaranarehabilitasidank esejahteraanbagi PMKS.

Presentase Rata-rata PMKS yang ditanganimamp umengahadapi situasikritis. (%)

1,19%

1,73%

438.445.000

4,28 %

1.805.372.350

6,22%

1.510.953.924

9,59%

2.802.000.000

14,43%

3.510.000.000

70

25

57.375.000

100

127.600.000

38

92.760.000

200

540.000.000

300

1.080.000.000

110

30

15.180.000

100

92.860.000

75

144.000.000

78

162.000.000

150

405.000.000

JumlahAnakTe rlantar yang memperolehP elatihanKetera mpilan. (Anak )

30

35

136.294.000

30

91.800.000

30

56.550.000

35

87.500.000

60

150.000.000

JumlahJiwaKor banBencana yang MemperolehBi mbinganPsikos osial. (Jiwa)

40

350

511.675.500

75

312.204.433

174

470.000.000

510

720.000.000

JumlahJanda PKPRI yang memperolehp emenuhanKeb utuhanDasar. (Orang)

42

33

130.000.000

31

69.289.500

28

172.000.000

28

200.000.000

JumlahKorban KTKPMB yang memperolehbi mbinganPsikos osial. (Orang )

Jumlah Tuna Sosial yang memperolehbi mbingansosial. (Orang )

63

44.500.000

V-3

MeningkatnyaKeb erfungsianSosial Meninggkatnyakualitas SDM yang berbudiluhur, BerbudayaSundadanBerlanda skanImandanTaqwa

16

1 2

Pelayanandanjaminansosialb agiLansia.

16

1 4

Bimbingansosialketerampilan usahabagilanjutusiapotensial

16

1 6

PenyedianLogistikBencana

Persentasi PMKS MampuBerinteg rasiSosial 13

1

JumlahLanjutu siaPotensial yang memperolehBi mbingansosial. (LansiaPotensi al) Jumlahjiwa / 7 hari yang memperolehb antuan. (Jiwa) Rata-rata anak yang di tanganimamp umendapatkes ejahteraansosi al yang harmoni ( %)

90

90

63

70

57.375.000

120

256.500.000

34.425.000

0

543.649.991

470

900.000.000

500

1.150.000.000

110

270.000.000

100

270.000.000

150

405.000.000

2.857

500.000.000

3400

595.000.000

6000

1.050.000.000

7,40%

1.150.000.000

10,26%

Program Pembinaananakterlantar

17

3

penyusunan data dananalisispermasalahananak terlantar

JumlahDokum en data dananalisisper masalahanana kterlantar. ( Dokumen )

4

Pengembanganbakatdankete rampilananakterlantar

JumlahAnakTe rlantar yang memperolehBi mbinganSosial Penelusuranba katdanminat. (.Anak )

150

25

107.100.000

55

72.000.000

147

255.000.000

160

300.000.000

150

405.000.000

Peningkatanketerampilanten agapembinaananakterlantar

JumlahTenaga Pendampingan akterlantar yang memperolehbi mbinganteknis . (Orang)

0

30

65.025.000

60

45.000.000

70

60.000.000

20

37.500.000

100

200.000.000

Terbinanyaana kterlantardank eterampilanbe rusahadalamm emenuhikebut uhanhidupnya. (Anak )

234

40

42.700.000

120

140.000.000

500

750.000.000

500

1.350.000.000

17

5

pelayanansosialbagianakterla ntarmelaluipenguatan Usaha EkonomiKeluarga 17

7

1,83%

3,26 %

410

17

17

Renstra Dinsos 2011

JumlahLanjutU siaTerlantar yang memperolehk ebutuhandasar panganmaupu nSandang . ( Orang )

2,18%

307.687.900

4,54%

455.000.000

1 dokum en

1.890.000.000

250.000.000

V-4

MeningkatnyaKeb erfungsianSosial Meninggkatnyakualitas SDM yang berbudiluhur, BerbudayaSundadanBerlanda skanImandanTaqwa

Persentasi PMKS MampuBerinteg rasiSosial

13

1

18

Program pembinaanparapenyandangc acatdan trauma

Rata-rata penyandangca cat yang ditanganiberfu mgsisecarafisi k. (%)

1,38%

2,59%

193.070.500

7,40 %

633.894.000

14,59%

713.130.000

25,73%

1.196.400.000

39,45%

2.160.000.000

18

3

Pendidikandanpelatihanbagip enyandangcacatdaneks trauma

JumlahPenyan dangCacat yang MemperolehL atihanKeteram pilan. (Orang )

26

10

13.200.000

38

80.000.000

107

115.000.000

110

210.000.000

200

500.000.000

18

4

Pendayagunaanparapenyand angcacatdaneks trauma

JumlahPenyan dangCacat yangMempero lehbimbingans osial. (Orang)

55

31

86.070.000

120

96.810.000

310

518.130.000

425

916.400.000

525

1.417.500.000

18

5

Peningkatanketerampilanten agapelatihdanpendidik

Jumlah Kader RBM yang memperolehBi mbinganTeknis . ( Orang )

0

78

78.194.500

50

120.000.000

40

80.000.000

40

70.000.000

120

240.000.000

Program pembinaanpantiasuha / pantijompo

PersentaseLe mbagakesejah teraansosial yang aktifmelayani PMKS. (%)

24%

34%

78.351.000

44%

251.127.500

54%

562.500.000

60%

51.000.000

76%

110.000.000

20

51.000.000

50

125.000.000

MeningkatnyaKeb erfungsianSosial Meninggkatnyakualitas SDM yang berbudiluhur, BerbudayaSundadanBerlanda skanImandanTaqwa

13

1

19

19

JumlahPantijo mpo yang direhab. (.Unit )

1

Pembangunasaranadanprasar anapantiasuhan/jompo

19

Renstra Dinsos 2011

5

Peningkatanketerampilanten agapelatihandanpendidik

0 JumlahLembag aSosial yang MemperolehP elatihan . (Orsos)

60

100

30

79.425.000

50

81.000.000

25

500.000.000

62.500.000

V-5

MeningkatnyaKeb erfungsianSosial

Persentasi PMKS MampuBerinteg rasiSosial

Meninggkatnyakualitas SDM yang berbudiluhur, BerbudayaSundadanBerlanda skanImandanTaqwa

13

1

20

20

20

Meninggkatnyakualitas SDM yang berbudiluhur, BerbudayaSundadanBerlanda skanImandanTaqwa

MeningkatnyaKeb erfungsianSosial

Program pembinaanekspenyandangp enyakitsosial (eksnarapidana, PSK, narkobadanpenyakitsosiallai nnya)

1

4

Pendidikandanpelatihanketer ampilanberusahabagiekspeny andangpenyakitsosial

Pemberdayaanekspenyandan gpenyakitsosial

PersentasiLemb agaKesoso yang aktifmelayani PMKS

13

1

Program Pemberdayaankelembagaan kesejahteraansosial

21

Peningkatanperanaktifmasyar akatdanduniausaha 21

1

rata-rata PMKS yang ditanganimam puberintegrasi sosial. (%)

Jumlah Tuna Sosial yang memperolehp endidikandanp elatihan. (Orang)

Jumlah Tuna Sosial yang memperolehbi mbingansosial. (Orang )

Persentasiwar gamasyarakat yang menjaditenag akesejahteraa nsosialmasyar akatdankalang anduniausaha yang berperandala mpembangun anbidangkesej ahteraansosial . (%)

7,45%

10,84%

50

20

60

20

3,48%

3,96%

JumlahMasyar akat yang mengikutisosia lisasi PUB dan UGB. (Lembaga)

30

139.260.000

38.250.000

45.900.000

646.093.900

23.400.000

21,02 %

342.490.000

34,23%

20

90.000.000

25

50

45.000.000

85

1.422.839.850

62

50,34%

477.000.000

70,71%

50

105.000.000

60

133.886.500

100

270.000.000

150

13,82%

2.018.761.535

20%

1.945.413.406

40.500.000

62

63.600.000

70

75.000.000

60

200

647.810.000

250

447.000.000

200

600.000.000

450

1

41.550.000

1

259.130.000

200

163.460.000

165

203.500.000

8,29 %

188.261.500

55.000.000

28,06%

810.000

150.000.000

405.000.000

2.050.000.000

90.000.000

45

3

Peningkatankualitas SDM Kesejahteraansosialmasyarak at

21

4

Peningkatan model kelembagaanperlndungansosi al

21

6

Sosialisasi UUD No. 11 Tahun 2009*)

21

Renstra Dinsos 2011

Jumlah PSKS yang memperolehBi mbingan capacity building. (Orang) JumlahDokum enperlindunga nsosial. (.Dokumen ) JumlahTokoh Masyarakat / Pemangkukep entingan/Apar atDesa yang mengikutikegi atansosialisasi. (Orang )

215

99

207.870.000

1

180

276

1.215.000.000

226.950.500

1

100

160.000.00

400

200.000.000

600.000.000

V-6

21

21

7

9

PeningkatanKoordinasiPelaks anaanBidangKesejahteraanso sial*)

Updating Data PMKS dan PSKS*)

JumlahDokum enProditingPe nyelenggaraan Kesaejahteraa nSosial. (Dokumen ) 71

1

101.441.250

1

147.220.000

1

200

162.850.000

276

200

1

200000000

1

600.000.000

280

200.000.000

3

234.000.000

200

300.000.000

250

65.250.000

70

540.000.000

350.000.000

Jumlah data yang terupdate. (Dokumen ) 600.000.000

91

21

21

Renstra Dinsos 2011

1 1

1 2

PelestarianterhadapNilainilaikepahlawanan

Jumlahsiswa / masyarakat yang Mengikutikegi atanPelestaria nNilainilaiKepahlawa nan . ( Orang )

0

50

PendidikandanpelatihanbagiT ksk

JumlahMasyar akat yang mengikutiPend idikandanPelat ihanManajeme n KESSOS. (Orang)

0

31

145.000.000

54.000.000

25

200.000.000

140

500.000.000

420.000.000

V-7

Renstra Dinsos 2011

V-8

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan

cara

untuk

menjamin

dan

meningkatkan

akuntabilitas

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post) Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

adalah

indikator

kinerja

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rentra Dinsos 2011

VI - 1

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Bandung Target Capaian Setiap Tahun NO

(1)

1

Indikator

(2)

Jumlahpendamping PKH yang memperolehBimbinganTeknis. ( Orang )

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

orang

96

118

118

118

118

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

568

2

Jumlah WRSE yang memperoleh BIMSOS UEP. (. Orang) )

orang

3

Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS KUBE . ( Orang)

orang

Jumlah KFM yang memperolehpelatihanketerampilanberusaha . (.Orang )

orang

4

5

JumlahKorban KTKPMB yang memperolehbimbinganPsikososial. (Orang )

orang

6

Jumlah Tuna Sosial yang memperolehbimbingansosial. (Orang )

orang

7

JumlahAnakTerlantar yang memperolehPelatihanKeterampilan. (Anak )

orang

8

JumlahJiwaKorbanBencana yang MemperolehBimbinganPsikososial. (Jiwa)

orang

JumlahJanda PKPRI yang memperolehpemenuhanKebutuhanDasar. (Orang)

orang

9

JumlahLanjutUsiaTerlantar yang memperolehkebutuhandasarpanganmaupu nSandang . ( Orang )

orang

JumlahLanjutusiaPotensial yang memperolehBimbingansosial. (LansiaPotensial)

orang

Jumlahjiwa / 7 hari yang memperolehbantuan. (Jiwa)

orang

10

11

12

Rentra Dinsos 2011

40

40

194

360

400

44

40

149

600

700

48

120

260

0

100

1034

1533

528

25

100

38

200

300

30

100

75

78

150

35

30

30

35

60

350

75

174

510

33

31

28

28

63

663

433

190

1109

183

90

120

410

470

500 1590

70

0

0

0

110

100

150

2.857

3400

6000

70

360

VI - 2

13

14

15

16

17

JumlahDokumen data dananalisispermasalahananakterlantar. ( Dokumen ) JumlahAnakTerlantar yang memperolehBimbinganSosialPenelusuranba katdanminat. (.Anak ) JumlahTenagaPendampinganakterlantar yang memperolehbimbinganteknis. (Orang)

Terbinanyaanakterlantardanketerampilanbe rusahadalammemenuhikebutuhanhidupny a. (Anak )

JumlahPenyandangCacat yang MemperolehLatihanKeterampilan. (Orang )

0

25

0

0

55

0

147

160

1 dokumen

150 1

30

60

70

20

100 537

0

40

120

500

500

10

38

107

110

200

18

JumlahPenyandangCacat yangMemperolehbimbingansosial. (Orang)

31

120

310

425

525

19

Jumlah Kader RBM yang memperolehBimbinganTeknis. ( Orang )

78

50

40

40

120

20

JumlahPantijompo yang direhab. (.Unit ) 0

0

20

50

0

0

100

21

JumlahLembagaSosial yang MemperolehPelatihan . (Orsos)

22

Jumlah Tuna Sosial yang memperolehpendidikandanpelatihan. (Orang)

20

23

Jumlah Tuna Sosial yang memperolehbimbingansosial. (Orang )

20

50

85

100

150

24

JumlahMasyarakat yang mengikutisosialisasi PUB dan UGB. (Lembaga)

30

62

62

70

60

25

Jumlah PSKS yang memperolehBimbingan capacity building. (Orang)

99

200

200

450

1

1

1

1

276

200

100

400

1

1

1

1

26

JumlahDokumenperlindungansosial. (.Dokumen )

27

JumlahTokohMasyarakat / Pemangkukepentingan/AparatDesa yang mengikutikegiatansosialisasi. (Orang )

8

JumlahDokumenProditingPenyelenggaraan KesaejahteraanSosial. (Dokumen )

Rentra Dinsos 2011

12257

30

50

25

280

40

1120

10

455

1411

20

25

50

60 328

250

1

165

1

100

175 175

405

284

VI - 3

29

Jumlah data yang terupdate. (Dokumen )

30

Jumlahsiswa / masyarakat yang MengikutikegiatanPelestarianNilainilaiKepahlawanan . ( Orang )

50

JumlahMasyarakat yang mengikutiPendidikandanPelatihanManajem en KESSOS. (Orang)

31

31

Rentra Dinsos 2011

1

1

200

1

1

200

250

99

1100

25

70

140 3

VI - 4

BAB VII PENUTUP

Renstra Perubahan DINAS SOSIALTahun 2010-2015 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DINAS SOSIAL Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

dan

memberikan

gambaran

tentang

kinerja

Pelayanan.

Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Strategis DINAS SOSIAL disusun

sebagai

rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada DINAS SOSIAL yang mengacu kepada

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Renstra DINAS SOSIALKabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DINAS SOSIALKabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjdi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) DINAS SOSIALKabupaten Bandung setiap tahun. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Rentra Dinsos 2011

VII - 1