Renstra Dinas Sosial Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung

2013-2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pembangunan.

pemerintahannya

Perencanaan

harus

pembangunan

menyusun

perencanaan

sebagaimana

dimaksud,

disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 20132018 ini merupakan pedoman Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial di Kota Bandung selama 5 (lima) tahun ke depan, sehubungan dengan telah dilantiknya Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung periode 2013-2018 maka Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis SKPD yang dapat mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala

1


2013-2018

Daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Mekanisme penyusunan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Bandung yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta

isu-isu

strategis

yang

berkembang

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di Kota Bandung. 1.2 Landasan Hukum Landasan

penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Sosial

Kota

Bandung Tahun 2009-2013 ini adalah : 1.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;

2.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

31

Tahun

1980

tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;

2


8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

2

Tahun

1988

2013-2018

tentang

Usaha

Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan,

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial; 19. Keputusan

Menteri

Sosial

RI

Nomor

50/HUK/2004

tentang

Standarisasi Panti Sosial; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;

3


2013-2018

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak; 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan,

serta

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial; 27. Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menunjang Visi dan Misi Walikota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung adalah : 1. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung periode 2013-2018;

4


2013-2018

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2009-2013; 3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 20092013 yakni : BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunaan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial

Kota

Bandung

dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang

dimiliki

oleh

Dinas

Sosial

Kota

Bandung

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana

Strategis

prioritas

Dinas

periode Sosial

sebelumnya,

yang

telah

capaian

program

dihasilkan

melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kota Bandung. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai

5


2013-2018

dengan tujuan dan sasarannya, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2018 sesuai target capaian kinerja pada Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

BAB VII PENUTUP Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018.

6


2013-2018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni : A. Kepala Dinas 1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

lingkup

partisipasi

sosial

dan

masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas. B. Sekretariat 1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan.

7

2013-2018


2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan; c. pelaksanaan

pengkoordinasian

penyelenggaraan

tugas-tugas

Bidang; d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan f. pembinaan,

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

kegiatan

kesekretariatan. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas,

penataan

kerumahtanggaan

kearsipan Dinas,

Dinas,

pengelolaan

penyelenggaraan perlengkapan

dan

administrasi perjalanan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan pengusulan

rencana, dan

penyusunan

pengelolaan

data

bahan, mutasi,

pemprosesan, cuti,

disiplin,

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan d. evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

administrasi

umum

dan

kepegawaian.

8


2013-2018

b. Sub Bagian Keuangan dan Program 1. Sub

Bagian

Keuangan

dan

Program

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan

rencana

dan

program

pengelolaan

administrasi

keuangan dan program kerja Dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan pengusulan

rencana, dan

penyusunan

pengelolaan

bahan,

data

pemprosesan,

anggaran,

koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas; c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana,

penyusunan

bahan,

pemprosesan,

pengusulan

dan

pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan d. pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas. C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat 1. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi sosial dan masyarakat. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan pemberdayaan

rencana dan

dan

program

partisipasi

sosial,

lingkup

penyuluhan,

pengumpulan

dan

pengawasan undian dan sumbangan sosial;

9


2013-2018

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan so sial; c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; d. pengkajian

pemberian

penyelenggaraan

rekomendasi

lingkup

dan

penyuluhan,

pemantauan

pemberdayaan

dan

partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; dan e. pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial. a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial 1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan

dan

penganalisaan

data

lingkup

penyuluhan,

lingkup

penyuluhan,

pemberdayaan dan partisipasi sosial; b. penyusunan

bahan

petunjuk

teknis

pemberdayaan dan partisipasi sosial; c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan

sosial,

kemasyarakatan

lembaga

dalam

sosial,

dan

penyelenggaraan

organisasi

sosial

pembangunan

sosial,

pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS), fasilitasi

pemberian

penghargaan

di

bidang

sosial,

serta

pengembangan jaringan sistem informasi sosial; dan

10


d. evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

2013-2018

penyuluhan,

pemberdayaan dan partisipasi sosial. b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial 1. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi

Sosial

dan

Masyarakat

lingkup

pengumpulan

dan

pengawasan undian dan sumbangan sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial; b. penyusunan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

pengumpulan,

pengawasan undian dan sumbangan sosial; c. pelaksanaan

lingkup

pengumpulan,

sumbangan

sosial

yang

pengawasan

pengumpulan

meliputi

pengawasan fasilitasi,

sumbangan

undian

dan

pembinaan

dan

sosial,

serta

fasilitasi,

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan undian; d. evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

pengumpulan,

pengawasan undian dan sumbangan sosial. D. Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;

11


2013-2018

c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika. a. Seksi Tuna Sosial 1. Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial; c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial. b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik 1. Seksi

Penyandang

Cacat,

Anak

Nakal

dan

Korban

Narkotik

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik, fasilitasi, kerjasama, koordinasi

12


2013-2018

dan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik. E. Bidang Pelayanan Sosial 1. Bidang Pelayanan Sosial mempunnyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; c. pelaksanaan

lingkup

pelayanan

sosial

dan

bantuan

korban

bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; dan d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosial

dan

bantuan

korban

bencana,

serta

bantuan

dan

perlindungan sosial. a. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana 1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana; c. pelaksanaan

lingkup

pelayanan

sosial

dan

bantuan

korban

bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan

13


2013-2018

lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan, serta penyandang masalah kesejaterahaan sosial (PMKS), pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana. b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial 1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan

dan

perlindungan sosial; b. penyusunan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

bantuan

dan

perlindungan sosial; c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo; dan d. evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

bantuan

dan

perlindungan sosial. F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial 1. Bidang

Pembinaan

Rawan

Sosial

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial.

14


2013-2018

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; dan d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial. a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja 1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

15


2013-2018

b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta dan nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial. Sedangkan

struktur

organisasi

Dinas

Sosial

Kota

Bandung

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada bagan berikut :

16


2013-2018

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

17


2013-2018

2.2 Sumber Daya SKPD Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah

yang

bertanggungjawab

dan

memiliki

kewenangan

dalam

menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 42 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut : Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Jabatan Struktural NO 1.

SKPD Dinas Sosial

Eselon Fungsional II III IV 1

5

10

-

Pelaksana IV III II I -

20

6

1

Jumlah 43

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan NO 1.

SKPD Dinas Sosial

Pendidikan Jumlah S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD 6 24 2 10 1 43

Adapun sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Bangunan gedung kantor sebanyak 2 (unit), yang terletak di Jl. Sindangsirna No. 40 Bandung yang merupakan gedung kantor utama yang berfungsi sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari, dan bangunan kantor yang terletak di Jl. Cipamokolan yang berfungsi sebagai gudang dan operasional kegiatan kantor sewaktu-waktu. 2. Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 10 (sepuluh) unit;

18


2013-2018

3. Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) unit; 4. Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari, serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kota Bandung masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung sebagai berikut : Tabel 1.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Bandung pada Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jenis PMKS Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Berhadapan dengan Hukum Anak Jalanan Penyandang Disabilitas Anak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Lanjut Usia Terlantar Penyandang Disabilitas Tuna Susila Gelandangan Pengemis Pemulung Kelompok Minoritas Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan Orang dengan HIV/Aids Korban penyalahgunaan Napza Pekerja migran bermasalah sosial Korban bencana alam Korban bencana sosial Perempuan rawan sosial ekonomi Keluarga Miskin

Jumlah 354 org 5.848 org 57 org 2.162 orang 1.060 org 151 org 2.108 org 5.069 org 319 org 618 org 766 org 388 org 153 org 153 org 2.690 org 103 org 17 org 111 org 3.487 org 78.751 KK 19


22 23

Keluarga bermasalah psikologis Keluarga berumah tidak layak huni

Sumber : Pendataan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2012

2013-2018

2.603 KK 3.606 KK

Sampai dengan saat ini penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

sosial

Tingkat

Kota

untuk

Kota

Bandung

masih

belum

disahkan/ditetapkan oleh Walikota Bandung walaupun telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai SPM Bidang Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sehingga tingkat keberhasilan atau capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun capain kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai berikut : 1. Jumlah sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 63 buah yang terdiri atas 48 buah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), 5 buah Panti Sosial Tresna Whredha (PSTW), 1 unit Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat (PRPC), dan 9 buah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA); 2. Penanganan

atau

pembinaan

terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2013 sebesar 17,84% dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung; 3. Prosentase

bantuan

stimulan

yang

tersalurkan

kepada

para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung pada tahun 2013 sebesar 17,84% dari jumlah keseluruhan PMKS.

20


2013-2018

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung

No 1 1

Indikator Kinerja 2 Tingkat kepedulian masyarakat terhadap PMKS; Tingkat partisipasi dalam penanggulangan PMKS a. Fakir Miskin

Target SPM 3

Target IKK 4

Target Indikator Lainnya

Satuan

5

Target Renstra

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

KK

125

225

325

250

300

57

160

384

950

561

46

71

118

380

187

b. Penyandang Cacat

orang

90

140

200

275

325

154

866

1066

668

380

171

619

533

243

117

c. Tuna Susila

orang

120

180

240

1000

1160

140

269

389

972

937

117

149

162

97

81

d. Wanita Rawan Sosial Ekonomi

orang

200

300

400

125

150

240

300

440

100

100

120

100

110

80

67

e. Lanjut Usia

orang

300

450

600

200

200

300

479

1087

275

273

100

106

181

138

137

f. Anak Terlantar

orang

900

1350

1800

200

250

969

2616

3160

100

840

108

194

176

50

336

g. Korban Trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

orang

80

120

160

25

40

90

125

145

10

30

113

104

91

40

75

2

Jumlah lembaga sosial yang berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial

PSKS

75

90

105

105

60

151

115

151

60

60

201

128

144

57

100

3

Jumlah pekerja sosial profesional (akumulasi) Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial

orang

50

60

70

100

100

50

70

70

70

100

100

117

100

70

100

lokasi

15

22

30

30

10

22

30

30

30

30

147

136

100

100

300

4

*Catatan : Capaian kinerja di atas tidak hanya bersumber dari APBD Kota, akan tetapi termasuk penanganan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN

21


2013-2018

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung Anggaran pada Tahun

Uraian

Realisasi Anggaran Pada Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kualitas PSKS

4.313.133.778

4.281.140.000

10.236.410.000

16.499.457.201

20.492.927.500

4.058.320.587

4.078.205.932

8.145.068.859

15.477.647.841

14.115.919.204

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Uraian

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kualitas PSKS

94%

95%

80%

94%

69%

265%

-1%

139%

61%

24%

22


2013-2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Bandung ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagaian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Bandung tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia

Kesejahteraan

tentang

Sosial,

dimana

Standar tujuan

Pelayanan dari

SPM

Minimal tersebut

Bidang ialah

menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh

daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak

pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya

23


2013-2018

lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal. Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kota Bandung diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

24


2013-2018

BAB III ISU-ISU SRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2013 adalah balita terlantar (360 jiwa), anak terlantar (6.643 jiwa), anak korban tindak kekerasan (19 jiwa), anak jalanan (4.821 jiwa), anak cacat (484 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5.868 jiwa), tuna susila (116 jiwa), pengemis (4.126 jiwa), gelandangan (948 jiwa), korban narkotika (363 jiwa), keluarga berumah tidak layak huni (27.041 keluarga), pengidap HIV-Aids (1.268 jiwa), dsb. Beberapa hal yang cukup menonjol anatara lain : a. Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni, dan pengidap HIV-Aids; b. Penurunan jumlah anak jalanan, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana; Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan permasalahan sosial di Kota Bandung masih relatif sangat besar. Adapun data jumlah Penyandang Masalkah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sampai dengan Tahun 2009, sebagai berikut : Tabel 3.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6

Jenis PMKS Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Berhadapan dengan Hukum Anak Jalanan Penyandang Disabilitas Anak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Jumlah 354 org 5.848 org 57 org 2.162 orang 1.060 org 151 org 25


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lanjut Usia Terlantar Penyandang Disabilitas Tuna Susila Gelandangan Pengemis Pemulung Kelompok Minoritas Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan Orang dengan HIV/Aids Korban penyalahgunaan Napza Pekerja migran bermasalah sosial Korban bencana alam Korban bencana sosial Perempuan rawan sosial ekonomi Keluarga Miskin Keluarga bermasalah psikologis Keluarga berumah tidak layak huni

Sumber : Pendataan tahun 2012.

2013-2018

2.108 org 5.069 org 319 org 618 org 766 org 388 org 153 org 153 org 2.690 org 103 org 17 org 111 org 3.487 org 78.751 KK 2.603 KK 3.606 KK

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 ialah “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul,

Nyaman, Dan

Sejahtera”, yang dijabarkan sebagai berikut : Bandung

: adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul

: adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah

lain

dalam

upaya

terobosan

perubahan

bagi

kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman

: adalah terciptanya suatu kondisidimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman

untuk

ditinggali

serta

ruang-ruang

kota

dan

26


2013-2018

infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera : yaitu

mengarahkan

semua

pembangunan

kota

pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan pengokohan

keluarga sosial

dan

Iingkungan

sebagai

masyarakat.Masyarakat

dasar

sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan

buah

dari

kemampuan

seseorang

untuk

memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara

sejahtera

manifestasi

akan

lahiriah sebuah

dan

batiniah

sejahtera

adalah yang

sebuah

paripurna.

Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Berdasarkan Visi Kota Bandung tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013, adapun Misi tersebut yaitu : 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

27


2013-2018

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait dengan misi ke-3 yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing yang memiliki tujuan sebagai berikut : a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.; b. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan; c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat; d. Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga; e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama. Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari Misi ke-3 di atas, Dinas Sosial secara langsung terkait dengan tujuan pada huruf c yaitu “Peningkatan

kualitas

meningkatnya

hidup

penanggulangan

masyarakat” Penyandang

dengan

sasaran

Masalah

yaitu

Kesejahteraan

Sosial (PMKS). Adapun indikator dari sasaran tersebut ialah prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani. Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam

upaya

meningkatkan

kepedulian

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

masyarakat

terhadap

(PMKS), Dinas Sosial Kota

Bandung masih mengalami beberapa hambatan diantaranya masih rendahnya

penyerapan

informasi

kesejahteraan

sosial

oleh

warga

masyarakat, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya, ketidaksinergisan

28


2013-2018

penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku jabatan, dan penanganan masalah sosial yang masih secara parsial. Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan

dan

sasaran

pelaksanaan

pelayanan

kesejahteraan

sosial

diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan. 3.3 Telaahan

Rencana

Strategis

Kementerian

Sosial

Republik

Indonesia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi

Sosial,

Perlindungan

Sosial,

Jaminan

Sosial,

dan

Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui empat fokus prioritas, yakni (1). Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial; (3) Peningkatan bantuan sosial; dan (3) Pemberdayaan fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Keempat fokus prioritas tersebut juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas rancangan dan pengelolaan program; (b) penyempurnaan kriteria, proses penargetan, serta proses seleksi penerima bantuan sosial; (c) peningkatan jumlah

dan

perluasan

cakupan

sasaran

program;

(d)

penataan

kelembagaan untuk pengelolaan program secara efektif dan efisien; (e) peningkatan

kemampuan

dan

kualitas

lembaga

pendidikan

dan

penelitian; dan (f) pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas. Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan pada (i) RPJMN Tahun 2010-

29


2013-2018

2014, (ii) evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2009, (iii) kebijakan sebelas prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu

Jilid

II,

dan

(iv)

komitmen

pemerintah

pada

konvensi

internasional mengenai kemiskinan, khususnya tentang penurunan separuh penduduki miskin dunia hingga tahun 2015 yang termuat dalam konvensi Millenium Development Goals (MDGs), dan (v) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional pada RPJMN 2010-2014 yang melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, kondisi ketercapaian ini tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan infrastruktur dasar,

serta

terjaga

dan

terpeliharanya

lingkungan

hidup

secara

berkelanjutan. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kota Bandung yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut: a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Adapun kedudukan dari RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu sebagai pedoman bagi :

30


a. penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

2013-2018

Menengah

Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan

suatu

kebijakan

yang

bersifat

spasial

yang

perlu

ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

dan

Rencana

Strategis

(Renstra)

pada

SKPD.

Dengan

ditetapkannya RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Bandung, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu kita cermati dengan adanya dokumen RTRW ini adalah faktor penghambat dan pendorong terkait pelayanan bidang sosial di Kota Bandung. Adapun faktor pendorong dengan adanya dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain : a. peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran di beberapa lokasi di Kota Bandung, hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kerugian yang diderita dari bencana kebakaran b. Pembagian wilayah kota menjadi 8 (delapan) sub wilayah kota yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses

31


2013-2018

informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui aparatur kewilayahan setempat, sehingga dapat terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat. c. Pengembangan jalur evakuasi bencana beserta langkah-langkah rencana penanganan kawasan rawan bencana longsor/gerakan tanah, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api. d. Pengembangan

dan

peningkatan

jaringan

drainase

yang

dapat

diharapkan mengurangi jumlah kawasan rawan banjir yang ada di Kota Bandung e. Adanya pengembangan kawasan yang mengatur tentang sektor informal. f.

Pengembangan wilayah kota yang terkonsentrasi di bagian timur, memungkinkan Dinas Sosial untuk membangun sarana sosial berupa panti pelayanan terpadu kesejahteraan sosial yang berlokasi di Keluarahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Selain adanya faktor pendorong terhadap pelayanan bidang sosial,

dokumen RTRW juga memiliki faktor penghambat terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain : a. Dengan adanya rencana pengembangan jalan Tol Soreang dan Pasirkoja, tentunya hal ini akan mengakibatkan pergerakan ekonomi atau masyarakat di daerah kabupaten bandung ke Kota Bandung akan semakin intensif, sehingga persaingan ekonomi antara warga Kota Bandung dengan warga di Luar Kota Bandung akan semakin tinggi. Yang pada akhirnya dapat menambah permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung. b. Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai pusat perekonomian Jawa Barat akan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar Kota Bandung (cekungan Bandung) bahkan di luar cekungan Bandung untuk berusaha memperoleh penghidupan yang layak di Kota Bandung. Hal ini juga tentunya dapat meningkatkan permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung,

32


2013-2018

terutama permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan Wanita Tuna Susila) di Kota Bandung. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah

kebijakan

pemerintah

pusat

atau

provinsi

menyangkut

pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktorfaktor lain di luar faktor internal. Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan penyelenggaraan

faktor-faktor kesejahteraan

pendorong sosial

dalam di

Kota

mengoptimalkan Bandung

yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kata lain halhal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh

33


2013-2018

Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklajuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

terutama

permasalahan PMKS Jalanan. 3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung. 4. Perwujudan

Misi

Walikota

Bandung

untuk

mewujudkan

kesejahteraan sosial di Kota Bandung;

34


2013-2018

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung Sebagaimana

diketahui

bahwa

Visi

Kota

Bandung

yaitu

“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Dan Sejahtera”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salahsatunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat

yang

semakin

meningkat

dan

pada

gilirannya

dapat

menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Sosial Kota Bandung adalah “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera “ Visi Dinas Sosial Kota Bandung tersebut dijabarkan sebagai berikut :  Kesejahteraan Sosial mengandung pengertian suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya

bagi

diri,

keluarga

serta

masyarakat

dengan

menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila  Dari

Masyarakat

pembiayaan

untuk

mengandung penyelenggaraan

pengertian

bahwa

kesejahteraan

sumber

sosial

yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung secara tidak langsung bersumber dari masyarakat melalui mekanisme APBD Kota Bandung .  Oleh Masyarakat mengandung pengertian bahwa Dinas Sosial Kota Bandung mengupayakan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan tetapi juga

35


2013-2018

dapat berfungsi sebagai subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).  Untuk Masyarakat mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

ditujukan

sebesar-sebesarnya

untuk

kemakmuran masyarakat Kota Bandung.  Unggul mengandung pengertian Kota Bandung sebagai kota yang terbaik dan terdepan sebagai contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan ke arah yang lebih baik  Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi terpeliharanya kualitas lingkungan serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi warga kota dan dapat memberikan pemenuhan atas kebutuhan dasar seperti tanah, air, dan udara.  Sejahtera

mengandung

pengertian

mengarahkan

semua

pembangunan kota pada pemenuhan lahir dan batin warganya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. . Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung merumuskan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial

guna

memulihkan

ketidakberdayaan

masayarakat

dalam

melaksanakan fungsi sosialnya 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak, rawan sosial memiliki makna golongan masyarakat yang beresiko tinggi menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5. Mewujudkan sistem birokrasi yang handal dan akuntabel.

36


2013-2018

Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni : a.

Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat

b.

Peningkatan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, pengemis,

Wanita

Tuna

Susila,

Korban

Narkotika,

HIV-Aids,

Penyandang Cacat, dan Eks-Narapidana) melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar. c.

Peningkatan pelayanan sosial, mengandung pengertian optimalisasi pelayanan

terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar dalam perjalanan. d.

Pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak, mengandung pengertian pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi keluarga dan anak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

e.

Peningkatan kapasitas kinerja pegawai dan sistem administrasi pemerintahan yang akurat dan akuntabel

4.2 Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Dinas

Sosial

Kota

Bandung 4.2.1 Tujuan Berbagai

usaha

penyelenggaraan

pembangunan

bidang

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

37


2. Meningkatkan

upaya-upaya

rehabilitasi

sosial

bagi

2013-2018

Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial; 3. Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan

sosial

bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 4. Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok rawan sosial keluarga, anak dan remaja. 5. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan. 5.2.2 Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai berikut : 1. Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Meningkatnya penanganan penyandang cacat 3. Meningkatnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 4. Meningkatnya penanganan Gelandangan dan Pengemis 5. Meningkatnya penanganan Wanita Tuna Susila 6. Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial 7. Meningkatnya penanganan Lanjut Usia Terlantar di Luar dan Dalam Panti 8. Meningkatnya kualitas pelayanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial 9. Meningkatnya penanganan Keluarga Miskin 10. Meningkatnya penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 11. Meningkatnya penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 12. Meningkatnya penanganan anak jalanan 13. Meningkatnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan SKPD 14. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 15. Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur 16. Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

38


2013-2018

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung

TUJUAN

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti program pemberdayaan

998 PSKS

1.387 PSKS

1.387 PSKS

1.392 PSKS

1.392 PSKS

Meningkatnya penanganan penyandang cacat Meningkatnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Prosentase penyandang cacat yang terlayani Jumlah Anak yang Bermasalah dengan Hukum yang dilakukan pembinaan Jumlah gelandangan pengemis yang menerima pembinaan Jumlah Wanita Tuna Susila yang menerima pembinaan

6,53%

8,16%

9,79%

11,42%

13,05%

35 orang

35 orang

35 orang

35 orang

35 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

Meningkatnya penanganan Gelandangan dan Pengemis Meningkatnya penanganan Wanita Tuna Susila

39

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok rawan sosial keluarga, anak dan remaja

Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial

Meningkatnya penanganan Lanjut Usia Terlantar di Luar dan Dalam Panti Meningkatnya kualitas pelayanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Meningkatnya penanganan Keluarga Miskin

Meningkatnya penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Meningkatnya penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Meningkatnya penanganan anak jalanan

Meningkatnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan SKPD Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase korban bencana alam /sosial yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terlayani

2013-2018

100%

100%

100%

100%

100%

100 orang

100 orang

100 orang

150 orang

200 orang

200 orang

10 PSAA dan 5 PSTW

13 PSAA dan 7 PSTW

20 PSAA dan 7 PSTW

23 PSAA dan 7 PSTW

Jumlah keluarga miskin yang menerima program pemberdayaan Jumlah WRSE yang menerima program pemberdayaan Jumlah korban trafficking dan KDRT yang terlayani

14.554 RTSM

14.554 RTSM

14.554 RTSM

14.554 RTSM

14.554 RTSM

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

Prosentase penanganan anak jalanan yang menerima program pemberdayaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

4,77%

4,77%

4,77%

4,77%

4,77%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

jumlah panti sosial yang menda[atkan bantuan sosial

40

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

Prosentase pegawai yang menguasai pekerjaan Nilai Evaluasi AKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

2013-2018

100%

100%

100%

100%

100%

baik

baik

baik

baik

baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung melalui Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Dinas Sosial Kota Bandung menerapkan strategi yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial bagi PMKS. 3. Peningkatan kapasitas kinerja SKPD Dalam

merealisasikan

strategi

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial, tentunya Dinas Sosial Kota Bandung perlu menentukan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun yang sekiranya menunjang terhadap strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama tahun 2013-2018 : 1. Penyediaan

Rumah

Singgah,

Rumah

Rehabilitasi,

dan

Bangsal

Gelandangan 2. Pembentukan Tim Razia Rutin guna melakukan penertiban terhadap PMKS Jalanan di Kota Bandung

41


2013-2018

3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4. Penanganan Anak Jalanan melalui Kolaborasi dengan Komunitas Peduli Anak Jalanan Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung

guna

mencapai

sasaran

yang

telah

disepakati,

maka

diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial dan Program/Kegiatan NonUrusan (Administrasi Umum). Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung yaitu : A. Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Sosial lainnya, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a. Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya b. Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin c. Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung usaha bagi keluarga miskin d. Kegiatan

pelatihan

keterampilan

bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial e. Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a. Pelayanan

dan

perlindungan

sosial

hukum

bagi

korban

perdagangan perempuan dan anak b. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

42


2013-2018

c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS d. Penanganan masalah-masalah strategis cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa e. Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a. Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar b. Kegiatan penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar c. Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar d. Kegiatan

peningkatan

keterampilan

tenaga

pembinaan

anak

terlantar e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan f.

Kegiatan

pelayanan

sosial

bagi

anak

jalanan

melalui

pemberdayaan orang tua anak g. Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak h. Kegiatan pelatihan keterampilan dan prtaktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma b. Pendayagunaan penyandang cacat dan eks-trauma c. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, yang terdiri dari atas : a. Kegiatan Operasi dan pemeliharaan saranan dan prasarana panti asuhan/jompo

43


b. Kegiatan

Pendidikan

dan

pelatihan

bagi

2013-2018

penghuni

panti

asuhan/panti jompo c. Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik d. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan e. Kegiatan pengadaan prasarana panti persinggahan 6. Program

Pembinaan

Eks-Penyandang

Penyakit

Sosial

(Eks-

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial b. Kegiatan pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial c. Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial d. Kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha b. Peningkatan

jaringan

kerjasama

pelaku-pelaku

usaha

kesejahteraan sosial c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat d. Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial e. Penyuluhan sosial keliling f.

Kegiatan penertiban dan pengawasan

undian dan sumbangan

sosial g. Kegiatan

pendataan

dan

penilaian

pelaksanaan

program

kepedulian sosial (CSR) h. Kegiatan jasa konsultasi pelaksanaan undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial di Kota Bandung 8. Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia, dengan kegiatan sebagai berikut :

44


2013-2018

a. Kegiatan peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti B. Program dan Kegiatan Non-Urusan (Administrasi Umum) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri atas : a.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b.

Penyediaan Jasa kebersihan

c.

Penyediaan alat tulis kantor

d.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

f.

Penyediaan peralatan rumah tangga

g.

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

h.

Penyediaan makanan dan minuman

i.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri atas : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional f.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri atas : a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yakni : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri atas : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

45


2013-2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana

dijelaskan

pada

Bab

sebelumnya

bahwa

untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Bandung menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Bandung melalui tabel berikut:

46


2013-2018

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Bandung

Tujuan

Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok rawan sosial keluarga, anak dan remaja

Sasaran

Meningkatnya penanganan Keluarga Miskin

Indikator Sasaran

Jumlah keluarga miskin yang menerima program pemberdayaan

Kode

1

1

1

1

Meningkatnya penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Jumlah WRSE yang menerima program pemberdayaan

Meningkatnya penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jumlah korban trafficking dan KDRT yang terlayani

Meningkatnya penanganan anak jalanan

Prosentase penanganan anak jalanan yang menerima program pemberdayaan

1

13

13

13

13

13

Program dan Kegiatan

15

15

15

15

15

17

Target Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp

Rp

Target

Rp

19,05%

1.320.000.000

19,68%

1.452.000.000

20,32%

1.597.200.000

20,95%

1.756.720.000

21,59%

1.932.612.000

21,59%

8.058.532.000

-

-

76 orang

412.800.000

76 orang

454.080.000

76 orang

499.488.000

76 orang

549.436.800

76 orang

1.915.804.800

Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan serta dana pendamping PKH

420 KK dan 14.554 RTSM

960.000.000


331.870.000


365.057.000


401.363.000


441.719.200

1.620 KK dan 14.554 RTSM

2.500.009.200

Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung usaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan modal usaha

-

-

300 KK

300.000.000

300 KK

330.000.000

300 KK

363.000.000

300 KK

399.300.000

1.200 KK

1.392.300.000

Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti bimbingan sosial

200 orang

360.000.000

200 orang

396.000.000

200 orang

435.600.000

200 orang

479.160.000

200 orang

527.076.000

1.000 orang

2.197.836.000

Terlaksananya monitoring dan evaluasi peserta hasil pelatihan Terselengaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban trafficking

-

-

1 kegiatan

11.330.000

1 kegiatan

12.463.000

1 kegiatan

13.709.000

1 kegiatan

15.080.000

4 kegiatan

52.582.000

40 orang

150.000.000

40 orang

165.000.000

40 orang

181.500.000

40 orang

199.650.000

40 orang

219.615.000

40 orang

915.765.000

4,77%

2.560.000.000

4,77%

2.816.000.000

4,77%

3.097.600.000

4,77%

3.407.360.000

4,77%

3.748.096.000

23,83%

15.629.056.000

Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya

Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan insentif

Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak

13

2018

Target

16

1

2017 Rp

13

17

2016 Target

1

13

2013

2015 Rp

Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1

2014 Target

15

17

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rp

Prosentase penanganan keluarga miskin

13

13

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

1

1

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

SKPD Penanggung Jawab

2,93%

Program Pembinaan Anak Terlantar

Prosentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan

Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Terselenggaranya pelatihan keteramilan bagi anak terlantar

100 orang

271.000.000

150 orang

250.000.000

150 orang

250.000.000

150 orang

250.000.000

150 orang

250.000.000

700 orang

1.271.000.000

Kegiatan penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

Tersedia dan tersusunnya database anak terlantar dan anak jalanan

-

-

1 kegiatan

75.000.000

1 kegiatan

75.000.000

1 kegiatan

75.000.000

1 kegiatan

75.000.000

4 kegiatan

300.000.000

Dinas Sosial

25,51%

47

Dinas Sosial

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung 1

1

1

1

1

1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial

Prosentase korban bencana alam /sosial yang mendapatkan bantuan sosial

1

1

1

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial

Jumlah panti sosial yang menda[atkan bantuan sosial

1

1

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

17

17

17

17

17

17

16

16

16

19

19

Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Terselenggaranya kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar

Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

Meningkatnya kapasitas para tenaga pembina anak terlantar (Sakti Peksos dan Pengurus RPSA) serta penyebarluasan informasi penanganan anak terlantar

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak

Permberdayaan orang tua anak jalanan

Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak

Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak

Kegiatan pelatihan keterampilan dan prtaktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase cakupan penanganan korban trafficing, korban bencana dan orang terlantar dalam perjalanan yang ditangani Tersedianya dokumen perumusan kebijakan penanganan masalah kesejahteraan sosial

100%

Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana serta pemulangan orang terlantar dalam perjalanan

100%

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Jumlah Penghuni Panti yang ditangani

Kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

Pemberian bantuan operasional kepada panti asuhan/jompo

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2013-2018

300 orang

1.772.500.000

150 orang

1.600.000.000

150 orang

1.800.000.000

150 orang

1.900.000.000

150 orang

1.900.000.000

8.972.500.000

100 orang

516.500.000

300 orang

366.000.000

300 orang

366.000.000

300 orang

366.000.000

300 orang

366.000.000

1.980.500.000

-

-

30 kecamatan

50.000.000

30 kecamatan

50.000.000

30 kecamatan

50.000.000

30 kecamatan

50.000.000

30 kecamatan

200.000.000

-

-

100 orang

150.000.000

100 orang

150.000.000

100 orang

150.000.000

100 orang

207.096.000

400 orang

657.096.000

-

-

21 RPSA

250.000.000

21 RPSA

331.600.000

21 RPSA

366.360.000

21 RPSA

400.000.000

21 RPSA

1.347.960.000

-

-

50 orang

75.000.000

50 orang

75.000.000

50 orang

250.000.000

50 orang

500.000.000

200 orang

900.000.000

100%

2.129.691.000

100%

2.892.660.100

100%

2.576.926.110

100%

2.834.618.721

100%

3.718.080.593

100%

14.151.976.524

5 Dokumen

1.044.691.000

5 Dokumen

1.149.160.100

5 dokumen

1.264.076.110

5 dokumen

1.390.483.721

5 dokumen

1.529.532.093

25 dokumen

6.377.943.024

100%

685.000.000

100%

753.500.000

100%

828.850.000

100%

911.735.000

100%

1.002.908.500

100%

4.181.993.500

3554 orang

2.211.010.000

3554 orang

1.562.000.000

3554 orang

1.718.200.000

3554 orang

1.890.020.000

3554 orang

2.079.022.000

3554 orang

9.460.252.000

200 orang anak dan lansia dalam panti

250.000.000

10 PSAA dan 5 PSTW

150.000.000

13 PSAA dan 7 PSTW

200.000.000

20 PSAA dan 7 PSTW

250.000.000

23 PSAA dan 7 PSTW

300.000.000

60 Panti Sosial

1.150.000.000

Dinas Sosial

3554 orang

48

Dinas Sosial


1

1 1

Meningkatnya penanganan Lanjut Usia Terlantar di Luar dan Dalam Panti

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terlayani

Meningkatnya penanganan penyandang cacat

Prosentase penyandang cacat yang terlayani

Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi penghuni panti

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Monitoring pendistribusian bantuan bagi panti sosial

Kegiatan pengadaan prasarana panti persinggahan

Tersedianya sarana panti persinggahan

200 orang penghuni panti

310.000.000

70.000.000

50 orang pekerja sosial

100.000.000

50 orang Pengurus panti sosial dan peksos

150.000.000

50 orang Pengurus panti sosial dan peksos

120.000.000

200 orang pengurus panti dan peksos

440.000.000


400.000.000


450.000.000


500.000.000


500.000.000

1000 orang

2.160.000.000

60 panti sosial

50.000.000

60 panti sosial

60.000.000

60 panti sosial

70.000.000

60 panti sosial

100.000.000

60 panti sosial

280.000.000

1 unit

1.651.010.000

1 unit

892.000.000

1 unit

908.200.000

1 unit

920.020.000

1 unit

1.059.022.000

1 unit

5.430.252.000

Prosentase penanganan Lanjut Usia Terlantar

15,42%

100.000.000

18,03%

125.000.000

20,87%

150.000.000

23,96%

175.000.000

27,28%

200.000.000

27,28%

750.000.000

1

13

22

Kegiatan peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti

Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar di luar panti

100 orang

100.000.000

100 orang

125.000.000

100 orang

150.000.000

150 orang

175.000.000

200 orang

200.000.000

650 orang

750.000.000

Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan valid

-

-

100%

550.000.000

-

100%

600.000.000

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma

Prosentase penanganan penyandang cacat

6,53%

1.014.125.000

8,16%

874.500.000

9,79%

961.950.000

11,42%

1.058.145.000

13,05%

1.163.959.500

13,05%

5.072.679.500

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat

90 orang

420.000.000

50 orang

242.000.000

50 orang

266.200.000

50 orang

292.820.000

50 orang

322.102.000

290 orang

1.543.122.000

Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (Seminar, Gerak Jalan, Pentas Seni dan Pameran)

4 kegiatan

369.125.000

4 kegiatan

385.000.000

4 kegiatan

423.500.000

4 kegiatan

465.850.000

4 kegiatan

512.435.000

20 kegiatan

2.155.910.000

Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

Meningkatnya kapasitas tenaga TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menangani permasalahan kecacatan

90 orang

225.000.000

90 orang

247.500.000

90 orang

272.250.000

90 orang

299.475.000

90 orang

329.422.500

450 orang

1.373.647.500

Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Prosentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza

9,93%

9.060.532.000

11,91%

21.759.500.000

13,90%

21.836.200.000

15,88%

21.900.720.000

17,87%

21.983.192.000

17,87%

96.540.144.000

Kegiatan pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah gelandangan, Pengemis, WTS, dan Pemulung yang mengikuti bimbingan sosial

120 orang

410.425.000

140 orang

667.500.000

150 orang

717.500.000

160 orang

757.500.000

180 orang

797.500.000

610 orang

3.350.425.000

Kegiatan pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

Terbangunnya sarana Puskesos di Bandung

6%

7.556.082.000

18,75%

19.500.000.000

18,75%

19.500.000.000

18,75%

19.500.000.000

18,75%

19.500.000.000

100%

85.556.082.000

1

1

1

Jumlah gelandangan pengemis yang menerima

19

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

50 orang pekerja sosial

Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia

1

Meningkatnya penanganan Gelandangan dan Pengemis

13

19

Diklat bagi pekerja sosial dan pengurus panti sosial

22

1

Jumlah Wanita Tuna Susila yang menerima pembinaan

13

19

Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

13

1

Meningkatnya penanganan Wanita Tuna Susila

13

19

1

1

Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

13

2013-2018

1

3

13

13

13

13

13

13

13

16

18

18

18

18

20

20

20

77,32%

-

Dinas Sosial

1.150.000.000

37,70% Dinas Sosial

18,11%

19%

49

Dinas Sosial

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung pembinaan

Meningkatnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Jumlah Anak yang Bermasalah dengan Hukum yang dilakukan pembinaan

1

1

1

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti program pemberdayaan

1

1

1

1

1

13

13

13

13

13

13

13

13

20

20

20

21

21

21

21

21

Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Jumlah penjangkauan dalam rangka penertiban PMKS Jalanan

Kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Terselenggaranya bimbingan sosial bagi anak bermasalah dengan hukum/korban narkotika

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial

Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Jumlah perusahaan dan tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang CSR

Kegiatan peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial

Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah SDM kesos yang mengikuti bimbingan teknis

Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Jumlah kajian tentang model kelembagaan perlindungan sosial

1

13

21

Kegiatan penyuluhan sosial keliling

Jumlah peserta penyuluhan sosial keliling

1

13

21

Kegiatan penertiban dan pengawasan undian dan sumbangan sosial

Jumlah lokasi pengawasan dan penertiban undian gratis dan sumbangan sosial

Kegiatan pendataan dan penilaian pelaksanaan program kepedulian sosial (CSR)

Terinventarisirnya data perusahaan yang telah melaksanakan program CSR

1

1

1

13

13

13

21

21

16

180 kali

974.025.000

180 kali

1.450.000.000

180 kali

1.463.500.000

180 kali

1.473.500.000

180 kali

1.500.000.000

900 kali

6.861.025.000

35 orang

120.000.000

35 orang

132.000.000

35 orang

145.200.000

35 orang

159.720.000

35 orang

175.692.000

175 orang

732.612.000

-

-

1 kegiatan

10.000.000

1 kegiatan

10.000.000

1 kegiatan

10.000.000

1 kegiatan

10.000.000

4 kegiatan

40.000.000

998 PSKS

1.820.000.000

1.387 PSKS

2.002.000.000

1.387 PSKS

2.202.200.000

1.392 PSKS

2.422.420.000

1.392 PSKS

2.664.662.000

2500 PSKS

11.111.282.000

200 orang

360.000.000

200 orang

300.000.000

200 orang

330.000.000

200 orang

375.420.000

200 orang

400.000.000

1000 orang

1.765.420.000

151 kelurahan

300.000.000

1 kegiatan

75.000.000

1 kegiatan

87.200.000

1 kegiatan

97.000.000

1 kegiatan

100.662.000

5 kegiatan

659.862.000

197 orang

800.293.050

197 orang

800.000.000

197 orang

850.000.000

197 orang

900.000.000

197 orang

990.000.000

197 orang

4.340.293.050

-

-

1 dokumen

75.000.000

-

-

-

-

-

-

450 orang

359.706.950

450 orang

352.000.000

450 orang

400.000.000

450 orang

440.000.000

450 orang

480.000.000

2250 orang

2.031.706.950

500 lokasi

225.000.000

500 lokasi

275.000.000

500 lokasi

325.000.000

500 orang

375.000.000

2000 lokasi

1.200.000.000

30 kecamatan

100.000.000

30 kecamatan

160.000.000

30 kecamatan

175.000.000

30 kecamatan

194.000.000

30 kecamatan

629.000.000

10

75.000.000

10

100.000.000

15

110.000.000

15

125.000.000

50

410.000.000

se-Kota Bandung

275.000.000

se-Kota Bandung

302.500.000

se-Kota Bandung

332.750.000

se-Kota Bandung

366.025.000

se-Kota Bandung

1.526.275.000

500 PSKS

Kegiatan jasa konsultasi pelaksanaan undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial di Kota Bandung Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersebarluaskannya informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2013-2018

se-Kota Bandung

250.000.000

75.000.000

50

Dinas Sosial

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Non-Urusan Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Meningkatnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan SKPD

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1

1

1

1 1

1

13

13 13

13

01

01

01 01

01

13

01

1

13

01

1


13

01

1

1

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

13

1

1

1

13

13

13

13

13

01

01

02

02

02

1

13

02

1

13

02

3.484.642.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan adminsitrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan

Penyediaan Jasa kebersihan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan dan keamanan kantor

12 bulan/21 orang

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 paket

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan jasa fotocopy/penggandaan dan barang cetakan

12 bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

Penyediaan peralatan rumah tangga

1 paket

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan koran dan buku-buku bacaan

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas

12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional berupa 1 mobil ambulance

2 unit kendaraan roda 4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya sarana pendukung rumah singgah

1 paket

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor

1 paket

Terpeliharanya gedung kantor

1 unit bangunan

3.386.836.200 12 bulan

1.182.794.000

12 bulan

175.190.000

12 bulan/21 orang

12 bulan

192.709.000

1 paket

12 bulan/21 orang

44.000.000

48.400.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

12 bulan 50.000.000

12 bulan 205.800.000

100% 1.797.770.000

12 bulan

1 paket

12 bulan

100% 1.852.845.170

1 paket

1 paket

100%

362.430.000

237.640.000

398.673.000 1 unit bangunan

1 paket

261.404.000

1 paket 438.540.300

1 unit bangunan

1 paket 332.750.000

287.544.400

1 paket

316.298.840

1.526.275.000 1 paket


405.700.000

1 paket 366.025.000


Dinas Sosial 8.904.426.557

2 unit kendaraan roda 4

302.500.000 1 paket

1.256.429.580

2.038.129.687

-

275.000.000

305.255.000

301.311.780

405.700.000

250.000.000

91.576.500

73.205.000

12 bulan

100% 1.684.404.700

-

21.961.500

273.919.800

100% 1.531.277.000

244.204.000 12 bulan

12 bulan

12 bulan 249.018.000

2.703.521.433 1 paket

58.564.000

66.550.000

12 bulan 226.380.000

1 paket

12 bulan

12 bulan 60.500.000

219.783.600

648.347.403

19.965.000

12 bulan 55.000.000

286.939.700

52.707.600

53.240.000

1.069.552.469

12 bulan

1 paket

12 bulan

12 bulan/21 orang

1 paket

1 paket

1 paket

1.043.813.367

68.812.700

589.406.730

12 bulan

256.495.679

12 bulan

1 paket

1 paket

12 bulan

12 bulan/21 orang

47.916.000

535.824.300

12 bulan

1 paket

12 bulan

1 paket

1 paket

233.177.890


250.323.033

62.557.000

43.560.000

487.113.000

12 bulan

1 paket

12 bulan

1 paket

40.000.000

12 bulan/21 orang

211.979.900

19.202.948.804 12 bulan

1.731.728.695

227.566.394

56.870.000

39.600.000

442.830.000

12 bulan

1 paket

12 bulan

4.507.878.982 12 bulan

1.574.298.814

206.878.540

51.700.000

36.000.000

4.098.071.802 12 bulan

1.431.180.740

188.071.400

47.000.000

100%

3.725.519.820 12 bulan

1.301.073.400

170.974.000

100%

2013-2018

347.928.724

2.212.671.393 1 unit bangunan

1.450.815.964

51


1

Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur

Prosentase pegawai yang menguasai pekerjaan

1

1

1

1

1 1

Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti

1

Nilai Evaluasi AKIP

1

Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

1

13

13

13

13

13

13

13 13

13

13

13

02

02

03

03

03

04

04 04

06

06

06

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan operasional dinas

10 unit mobil dan 8 unit motor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

12 bulan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya seragam PDH untuk pegawai

50 stel

Tersedianya pakaian olahraga, PDH bebas, dan pakaian adat tradisional untuk pegawai

150 stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal

50 orang

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur

50 orang

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan kinerja & Kuangan per bulan, triwulan, dan semester

17 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

2 dokumen

JUMLAH

500.000.000


0%

150 stel 84.970.000

93.467.000

100% 165.000.000

100%

50 orang

50 orang 44.000.000

50 orang 125.000.000

70%

50 orang 137.500.000

80% 217.768.000

90%

17 dokumen 157.768.000

17 dokumen 173.544.800

2 dokumen

2 dokumen

60.000.000

66.000.000

23.700.000.000

36.870.496.300

100%

17 dokumen

763.137.500

100% 318.834.129

17 dokumen 209.989.208

2 dokumen

244.204.000 50 orang

183.012.500

289.849.208

190.899.280

50 orang

50 orang

100%


58.564.000

166.375.000

263.499.280

100%

50 orang

50 orang

518.750.347

241.576.500

53.240.000

151.250.000

239.544.800

100%

50 orang

221.859.334 150 stel

124.404.577

219.615.000

48.400.000

50 stel

150 stel

100%

Dinas Sosial 740.609.681

53.205.394

113.095.070

199.650.000

100%

50 stel

150 stel 102.813.700

181.500.000

40.000.000

60%

150 stel

256.414.200

177.609.971

48.368.540

3.052.550.000

12 bulan

0%

50 stel


61.492.200

161.463.610

43.971.400

732.050.000

12 bulan

0%

50 stel


55.902.000

146.785.100

39.974.000

665.500.000

12 bulan

0%

50 stel


50.820.000

133.441.000

36.340.000

605.000.000

12 bulan

0%

100%


46.200.000

121.310.000

100%

550.000.000

12 bulan 42.000.000

0%

2013-2018


17 dokumen 230.988.129

2 dokumen

963.189.417

2 dokumen

72.600.000

79.860.000

87.846.000

37.865.795.930

39.543.075.523

41.997.503.075

366.306.000

179.976.870.828

52


2013-2018

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama tahun 2013-2018 (periode RPJMD) harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dapat kita lihat pada tabel berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

No.

INDIKATOR KINERJA SASARAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013

1

Prosentase PMKS yang terlayani

Jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 19.572 orang dari Jumlah PMKS yang ada sebanyak 110.574 (17,84%)

TARGET KINERJA SASARAN

2014

2015

20,0%

22,0%

2016

2017

2018

24,0% 26,0% 28,0%

TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

28,0%

53


2013-2018

BAB VII PENUTUP Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini

merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari

seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Bandung dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas. Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut : 1. Secara

konsisten

dijadikan

pedoman

dan

acuan

dasar

serta

diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal; 2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung; 3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung periode tahun 2013 s.d. 2018. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Rencana Strategis ini ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Bandung. Bandung, 20 Juni 2014 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

Drs. KELLY SOLIHIN, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19610912 198503 1 006

54

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents