Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Bandung., serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dan perubahan pertama adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan pedoman dalam penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan

dan

pelayanan

publik

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kota Bandung, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025, Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 serta dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain : 1.

Penetapkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD Tahun 2013-2018;

2.

Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

1

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 1.2 Keterkaitan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan: 1.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005 – 2025.

2.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018.

3.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

4.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Permennakertrans Nomor PER.03/MEN/1/2010 Tentang RENSTRA Kemennakertrans Tahun 2010-2014,

serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Adapun pokok yang berkaitan, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1. Keterkaitan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2013-2018 Keterkaitan Misi : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja 2. Meningkatkan kesempatan kerja 3. Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Meningkatkan Penempatan Transmigrasi 5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

RPJMD Kota Bandung 2013-2018

RENSTRA Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Jawa Barat 2013-2018

RPJMD Propinsi Jawa Barat 2013-2018

Membangun perekonomi an yang kokoh, maju, dan berkeadilan

Misi 1 : Membangun Pencitraan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Misi 2 : Mengembangkan Kebersamaan Pelaku Pembangunan Misi 4 : Mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Sumberdaya manusia

Misi 1: Memantapkan Masyarakat Jawa Barat yang Berkualitas, Produktif, dan Berwawasan Luas.


RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 2010-2014 Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 2 : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Regional Secara Menyeluruh.

2

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Keterkaitan Sasaran : Sasaran : 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja; 2. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja 3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 4. Peningkatan penempatan transmigrasi 5. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel

Sasaran : Meningkatka n kesempatan kerja dan perlindunga n tenaga kerja

Sasaran Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigran Terlatih yang Siap Kerja Pada Berbagai Sektor Lapangan Kerja dan Transmigrasi Sasaran Misi 2 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di berbagai lapangan usaha Sasaran Misi 4 : Meningkatnya Kerjasama Kemitraan dengan dunia Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi

Sasaran Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja

Agenda : Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Sasaran : menurunkan Tingkat Pengangguran Menjadi 5,1 Persen Kebijakan :  Menciptakan Lapangan Kerja Formal Dan Modern  Memfasilitasi Perpindahan Pekerja Dari Produktivitas Rendah Ke Produktivitas Tinggi

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung. Secara diagramatis keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut: RPJMD PROPINSI JAWA BARAT RENSTRA DISNAKER&TRANS PROP. JABAR

RPJM KEMENAKERTRANS RI

RENSTRA DISNAKER KOTA BANDUNG

RPJPD 2005-2025 & RPJM 2009-2013 KOTA BANDUNG

RENCANA KERJA 2014 RENCANA KERJA 2015 RENCANA KERJA 2016 RENCANA KERJA 2017 RENCANA KERJA 2018

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

3

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Lebih jelasnya hubungan kinerja pembangunan daerah kaitan antara RPJMD Kota Bandung dengan RENSTRA SKPD diilustrasikan dalam gambar di bawah ini: Kepala SKPD

Kepala Daerah

Visi/Misi

Visi/Misi

Tujuan/ Sasaran

Tujuan/ Sasaran

Program Pembangunan Daerah Program Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah Program Prioritas

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RENSTRA SKPD

RPJMD

Gambar 1.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah 1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

5.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta


4

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 6.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014, tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013–2018;

8.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

9.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung.

1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Strategi Tahun 2013-2018 ini disusun dengan maksud sebagai berikut: a.

Memudahkan aparatur Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama lima tahun ke depan dalam rangka

sinergitas

pelaksanaan

pembangunan

bidang

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian. b.

Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018 adalah : a.

Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandung serta dokumen lainya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

b.

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;

c.

Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPJMD Kota Bandung.


5

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 1.5. Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja SKPD. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan SKPD

fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan 6

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang 7

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

2.1.

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 adalah Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini: Tugas Pokok, dan Fungsi Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga kerja mempunyai fungsi yaitu: a.

Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja

dan

transmigrasi,

pembinaan

hubungan

industrial

dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan; d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga

Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, sebagai berikut:


9

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 1.

Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan. (3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan (5) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

2.

Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi: (1) Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; (2) Pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan

Dinas

yang

meliputi

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan program; (3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; (4) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; (5) Pengkordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan (6) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

10

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: (1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; (2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan

Dinas,

penyelenggaraan

kerumahtanggaan

Dinas,

pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; (3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan (4) Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi: (1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi keuangan dan program; (2) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas; (3) Pelaksanaan pengendalian program yang meliputi kegiatan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas; dan (4) Pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan program Dinas.

3.

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelatihan dan produktivitas kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai fungsi:


11

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (1) Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; (2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; (3) Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; dan (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.

3.1. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Dan Pelatihan Kerja Seksi pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja. (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja. (3) Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja yang meliputi inventarisasi lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja, pembinaan peningkatan kualitas lembaga latihan kerja & pelatihan kerja, pembinaan peningkatan produktivitas kerja dan fasilitasi pemagangan kerja di dalam negeri dan luar negeri. (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lembaga pelatihan; dan (5) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

3.2. Kepala Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja


12

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (2) Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja (3) Pelaksanaan lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja yang meliputi inventarisasi dan klasifikasi pekerjaan, pembinaan dan fasilitasi Standarisasi Kompetensi Kerja (4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Standarisasi Kompetensi Kerja 4.

Bidang Penempatan Kerja Dan Transmigrasi Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Penempatan Kerja dan Transmigrasi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi: (1) Penyusunan rencana dan program lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; (2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; (3) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; (4) Pengkajian

rekomendasi,

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan

penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; (5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi. 4.1.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja; (3) Pelaksanaan lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang meliputi pendaftaran pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja/bursa kerja, fasilitasi Penempatan Kerja bagi pencari kerja, pembinaan, penyuluhan, pengawasan Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

13

dan rekomendasi penyelenggaraan

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) Kota Bandung, serta fasilitasi pendirian lembaga bursa kerja; (4) Penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan pendirian kantor cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kota Bandung dan penyuluhan dan pengawasan penerbitan paspor TKI asal kota; (5) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

4.2. Seksi Transmigrasi Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transmigrasi mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup transmigrasi; (2) Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup transmigrasi; (3) Pelaksanaan lingkup transmigrasi yang meliputi inventarisasi potensi transmigrasi, penyuluhan dan motivasi transmigrasi, penjajagan lokasi dan kerjasama penempatan transmigrasi serta monitoring kondisi transmigran; dan (4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup transmigrasi. 5.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai fungsi: (1) Penyusunan rencana dan program lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial; (2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial; (3) Pelaksanaan lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

14

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (4) Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan (5) Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

Pembinaan

dan

pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 5.1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Seksi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanan pada ayat (1), Seksi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; (3) Pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Pekerjaan, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan organisasi pekerja dan pengusaha dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja pembinaan kepesertaan jaminan sosial serta penyusunan usulan penetapan upah minimum kota; (4) Penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan operasional perusahaan penyedia jasa yang berdomisili di Kota; (5) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

5.2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1)

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial


15

(2)

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai fungsi:

(3)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

(4)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

(5)

Pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi pembinaan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, penyusunan, pengusulan formasi dan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter serta penerimaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial;

(6)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

6.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi: (1) Penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja; (2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja; (3) Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja; (4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. 6.1. Seksi Pengawasan Norma Kerja Seksi Pengawasan norma kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup pengawasan norma kerja.


16

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan norma kerja mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan norma kerja; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja; (3) Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, menerima pengaduan, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota di bidang ketenagakerjaan; (4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja. 6.2. Seksi Pengawasan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja; (3) Pelaksanaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja, pemeriksaan

penggunaan

instalasi/pesawat/mesin

produksi

serta

peralatan

keselamatan kerja, pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja di perusahaan serta penanganan kasus kecelakaaan kerja; dan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

7. UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang latihan kerja, dengan fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan latihan kerja;


17

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (2) Pelaksanaan operasional Balai Latihan Kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional; serta pelaksanaan pelatihan tingkat mahir dan profesional. (3) Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan (4) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Latihan Kerja. 8. UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes) Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang Hiegiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan hiegiene Perusahaan dan Kesehatan yang meliputi inventarisasi tenaga kerja dan perusahaan, pemantauan hiegiene, kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, pemantauan kondisi dan ketersediaan dokter di perusahaan, ahli hiegiene industri, teknisi hiegiene perusahaan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja dan psikologi industri; (2) Pelaksanaan ketatausahaan UPT; (3) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan balai hiperkes.

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, struktur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, membawahkan : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2) Sub Bagian Keuangan dan Program 3) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan : (5) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja (6) Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja 4) Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan : (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

18

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (2) Seksi Transmigrasi 5) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja (2) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 265/Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, yaitu : 7) UPT Balai Latihan Kerja (BLK), dan (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK 8) UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes), dan (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Hiperkes

Struktur Organisasi terlampir. 2.2. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung posisi Januari 2014 berjumlah 95 orang, laki-laki 59 orang dan perempuan 36 orang. Dari jumlah pegawai di atas terdiri dari satu orang pejabat struktural eselon II/a, Eselon III/a juga satu orang, jabatan eselon III/b jumlahnya 4 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV/a berjumlah 11 orang, serta IV/b ada 2 orang. Selain pejabat struktural terdapat pula beberapa jabatan fungsional sebanyak 20 orang, kemudian pelaksana 57 orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini:


19

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 2.1. Daftar Pegawai Menurut Eselon NO.

JABATAN

ESELON

JUMLAH

1.

Kepala Dinas

II/a

1 orang

2.

Sekretaris Dinas

III/a

1 orang

3.

Kepala Bidang

III/b

4 orang

4.

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Ka.UPT Kepala Tata Usaha UPT

IV/a

11 orang

IV/b

1 orang

5. 6.

Fungsional : - Pengantar Kerja - Mediator - Pengawas Pelaksana

7.

3 orang 3 orang 14 orang 57 orang

Jumlah PNS

95 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disnaker 2013

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung didominasi oleh golongan III, sebanyak 69 orang atau 72% dari jumlah seluruh pegawai, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 2.2 Daftar Pegawai Menurut Golongan NO.

GOLONGAN

JUMLAH

1.

Golongan IV

9 Orang

2.

Golongan III

69 Orang

3.

Golongan II

16 Orang

4

Golongan I

1 Orang

Jumlah

95 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disnaker Tahun 2013

Apabila jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


20

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 2.3. Daftar Pegawai Menurut Pendidikan NO. 1.

PENDIDIKAN S.2

JUMLAH 8 Orang

2.

S.1

41 Orang

3.

D III

9 Orang

4.

SLTA

34 Orang

5.

SLTP

2 Orang

6.

SD

1 Orang

Jumlah Pegawai (PNS)

95 Orang


Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja sebagian besar berpendidikan Sarjana dan SLTA.

Pegawai Berdasarkan Pendidikan 1%

1,9%

8,4%

35,8 43,2%

%

S.2 S.1 D III SLTA SLTP SD

9,5%

Grafik 2.1. Data Pegawai Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Pegawai berdasarkan golongan kepangkatan apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikannya, seperti dalam tabel ini:


21

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 2.4. Perbandingan Golongan Kepangkatan dengan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung GOLONGAN

JUMLAH

PERSEN

PENDIDIKAN

Gol. IV

9 Orang

9,5%

S.2

Gol. III

69 Orang

72,6%

Gol. II

16 Orang

Gol. I Jumlah

JUMLAH

PERSEN

8 Orang

8,4%

S.1/D.III

50 Orang

52,6%

16,8%

SLTA

34 Orang

35,8%

1 Orang

1,1%

SLTP

3 Orang

3,2%

95 Orang

100%

Jumlah

95 Orang

100%

Komposisi tabel di atas, perbedaan yang paling menonjol adalah antara Pegawai golongan II ke golongan III, dibandingkan dengan tingkat pendidikan antara SLTA ke S.1/D.III. Golongan II sejumlah 16,8% dan yang berpendidikan SLTA adalah 35,8%, sedangkan golongan III mencapai 72,6% dan yang berpendidikan S.1/D.III sebanyak 52,6%. Dari data di atas, berarti 19% yang berpendidikan SLTA pangkatnya sudah mencapai golongan III, atau 20% golongan III adalah berpendidikan SLTA. Memperhatikan kuantitas kepangkatan yang didominasi oleh D.III ke atas (mencapai 70%) atau golongan III ke atas (82,1%) sudah seharusnya kualitas kinerjanya meningkat pula, oleh karena itu pada Tahun 2013 penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) Dinas Tenaga Kerja mendapat predikat “BAIK” dengan nilai 63,87, namun mengandung arti pula umur kerja para pegawai Dinas Tenaga Kerja pun sudah banyak yang mendekati masa usia pensiun, sehingga jumlah sumber daya manusia tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, paling utama adalah di posisi para pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan, mediator/perantara perselisihan, pengantar kerja, penyuluh swadaya masyarakat, serta instruktur kepelatihan. 2.3. Gedung dan Alat Perlengkapan Aparatur Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdiri di atas lahan dengan luas tanah 9.167,99 m², terdiri dari 4 (empat) Gedung. Gedung utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretariat dan ruang serbaguna/ruang pertemuan, gedung kedua diperuntukan untuk 3 (tiga) bidang : Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi seluas 7.787,99 m², dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Jalan Martanegara No. 6 dengan luas bangunan 700 m², dan gedung arisp seluas 560 m² berlantai dua seluas 1.120 m², serta dua bangunan untuk shelter parkir seluas 120 m², sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini: Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

22

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 2.5 Gedung/Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung NO. 1.

2

3

4 5

Gedung/bangunan Gedung Induk - R. Kepala Dinas - R. Sekretariat - R. Aula - R. Tamu/Tunggu - R. Kasi/Kasubag - R. Bendahara - Kamar mandi/wc Gedung Tengah/ Gedung Penta/Lattas/HISK - R. Kabid - R. Kasi - R. Staf - R. Pelayanan Kartu Kuning - Kamar mandi/ WC Gedung Pengawasan dan UPT - R. Kabid - R. Kasi - R. Staf - Kamar mandi/ WC - Dapur Gedung Arsip Bangunan Shelter

Luas 700.9 m²

7.787.99 m²

700 m²

560 m² 120 m²

Keterangan 2 lantai I ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 2 ruang 1 ruang 4 ruang 1 lantai 3 ruang 2 ruang 5 ruang 1 ruang 2 ruang 1 lantai I ruang 4 ruang 5 ruang 3 ruang 1 ruang 2 lantai 2 tempat


Kendaraan dinas operasional roda empat yang digunakan para pejabat Dinas Tenaga kerja sebanyak 9 (sembilan) unit, kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 44 (empat puluh empat) unit. Perlengkapan inventaris lainnya sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas, antara lain meja, kursi, lemari, brankas, komputer, printer, mesin tik, pesawat telepon, dan perlengkapan lain berjumlah 882 unit. Tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mendapat pinjaman kendaraan roda dua dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 2 (dua) unit untuk operasional Pejabat Pengantar Kerja, dan di awal Tahun 2013 mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat beserta peralatan Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).


23

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2.4. Kinerja Keuangan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung didukung dengan anggaran berbasis kinerja, maksudnya adalah setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, perkembangan APBD dari Tahun 2007-2013 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.6 Perkembangan APBD Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2007-2013

No

Tahun

Jumlah (Rp.)

1.

2007

8.077.604.921

2.

2008

8.277.132.537

3.

2009

4.

Naik/Turun (%)

Belanja Pegawai /BTL (Gaji/TPP)

--

--

Jumlah Belanja Langsung /BL --

Naik 2,47%

4.961.850.287

3.315.282.250

13.507.017.954

Naik 63,18%

4.673.319.650

8.833.698.300

2010

13.119.803.654

Turun 2,87%

4.673.319.654

8.446.483.986

5.

2011

15.192.046.791

Naik 12,83%

5.871.091.791

9.230.955.000

6.

2012

14.629.143.108,30

Naik 12,83%

5.203.501.484

9.873.000.000

7.

2013

Naik 19,46%

7.489.895.230,53

9.986.240.24019,46

17.476.135.470,53

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Program Disnaker 2013

Jumlah APBD Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya rata-rata meningkat terus, yang paling signifikan adalah penambahan anggaran dari tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu sebesar 63,18% yang merupakan penambahan anggaran untuk program dan kegiatan pelayanan publik, prioritas adalah pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan program peningkatan kesempatan kerja, tahun selanjutnya peningkatannya antara 2% sampai 13%. Apabila dirinci alokasi anggaran sesuai dengan urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut : Tabel 2.7 APBD Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2007-2013 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib No

Tahun

Non Urusan

--

Urusan Pilihan

Peningk.Prod. & Penempatan

Perlindungan Ketenagakerjaan

Ketransmigrasian

--

--

--

1.

2007

2.

2008

814.121.055

1.890.494.685

451.986.510

158.680.000

3.

2009

1.939.838.300

5.381.522.700

1.192.262.300

320.075.000

4.

2010

1.610.755.996

5.151.299.723

1.330.298.277

354.130.000


24

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 5.

2011

1.778.920.000

4.770.105.000

2.264.675.000

417.255.000

6.

2012

2.085.500.000

4.766.325.000

2.264.675.000

483.500.000

7.

2013

2.446.355.465

4.660.604.555

2.376.599.720

4.960.000.00

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Program Disnaker 2013

2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Struktur umur merupakan informasi yang sangat penting berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan, dan Proporsi penduduk usia kerja (produktif) menentukan tingkat capaian pembangunan di Kota Bandung. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung pada Tahun 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 1.879.373 Orang, dari jumlah tersebut angkatan kerja sebanyak 1.194.312 orang, dan yang bekerja jumlahnya mencapai 1.087.425 orang, berarti tingkat kesempatan kerja di Kota Bandung sebesar 91,05%. Berikut ini disajikan tabel data indikator makro ketenagakerjaan di Kota Bandung : Tabel 2. 8 Perkembangan Data Indikator Makro Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 Indikator Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) Jumlah Angkatan Kerja

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

Jiwa

1.896.192

1.777.520

1.839.983

1.855.471

1.879.373

Jiwa

1.151.180

1.079.477

1.129.744

1.171.551

Jumlah Bekerja

Jiwa

998.227

1.000.140

1.012.946

1.064.167

1.194.312 1.087.425

Jumlah Penganggur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jiwa

152.953

131.353

116.798

107.384

106.887

%

13,28

12,17

10,34

9,17

8,95

%

60,71

60,73

61,40

63,14

63,55

Sumber Data : Buku PTK Kota Bandung Tahun 2012-2017

Tabel rincian penduduk Kota Bandung berumur 15 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi : Tabel. 2.9 Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2013

Tahun 2013

Tdk/Blm Tamat SD

Sekolah Dasar

SLTP

SLTA

1

2

3

4

Diploma I/II/III /Akademisi/ Universitas 5

65.458

426.280

480.367

630.803

276.465

Jumlah 6 1.879.373



25

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Lebih jelas lagi dibuat grafik di bawah ini yang memperlihatkan persentase masingmasing kelompok pendidikan penduduk usia kerja :

PUK berdasarkan Tingkat Pendidikan tidak tamat SD SD SLTP 15%

3% 23%

34% 25%

Grafik 2.2 Penduduk Usia Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Kerja di Kota Bandung menurut tingkat pendidikan paling banyak SLTA sejumlah 34%, dan yang kedua SLTA sebesar 25%. Tabel 2.10 Perkembangan Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2013 Jenis Kelamin

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

Laki-Laki

927.007

897.222

931.708

948.393

958.526

Perempuan

969.185

880.298

908.275

907.078

920.847

L+P

1.896.192

1.777.520

1.839.983

1.855.471

1.879.373


Agar lebih jelas, tabel di atas digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini :


26

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 980,000 960,000 940,000 920,000 Laki - Laki

900,000

Perempuan 880,000 860,000 840,000 820,000 2009

2010

2011

2012

2013

Grafik 2.3 Perkembangan Penduduk Usia Kerja berdasarkan jenis kelamin Menurut golongan umur, penduduk usia kerja tahun 2013 paling banyak antara usia 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan di atas usia kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu usia 55 tahun ke atas, seperti tabel di bawah : Tabel 2.11 Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung menurut Golongan Umur pada Tahun 2013 Penduduk Usia Kerja Gol. Umur

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 45

46 – 54

55+

Total

244.264

198.302

227.720

216.000

177.576

197.722

210.006

229.786

1.879.373


Digambarkan dalam bentuk grafik, menunjukkan struktur penduduk usia kerja di Kota Bandung dinilai dinamikanya hampir merata, sebagaimana grafik di bawah ini:


27

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 15 – 19 14%

14%

12%

20 – 24 25 – 29

12%

30 – 34 12%

35 – 39

13% 10%

40 – 45

13%

46 – 54

Grafik 2.4 Perkembangan Penduduk Usia Kerja berdasarkan Golongan Umur Menyadur dari RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dinyatakan bahawa Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Pada tahun 2007-2011 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 11,6%. Dalam lingkup Kota Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 8,62%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,86% . 10 9

8.34

8.17

8.45

9.40

8.58

Persentase (%)

8 7

6.21 6.00

6.09 6.10

6.48 6.50

6.21 6.23

2011

2012

6 5

4.29

4.60

4 3 2 1 2008

2009 Jawa Barat

2010 Nasional

Kota Bandung

Sumber : BPS (olahan) Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2012 dan Perbandingannya dengan Tingkat Jawa Barat dan Nasional (%) Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

28

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. Secara terinci kontribusi kegiatan ekonomi Kota Bandung dan sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.12 Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandungdan Sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat Tahun 2007-2011 No

Kabupaten/Kota

Persentase (%)

1

Kab. Bandung

7,0

3

Kab. Bandung Barat

2,7

4

Kota Bandung

11,6

5

Kota Cimahi

2,0

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bandung merupakan kota penting bagi aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun nasional. Artinya Kota Bandung menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki banyak kaitan aktivitas ekonomi dengan daerah sekitar maupun wilayah lain. Sebagai pusat pertumbuhan dengan tumpuan pada aktivitas perdagangan dan industri pengolahan, maka Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup besar. Peran lainnya adalah Kota Bandung sebagai salah satu Kota Pendidikan terpenting di Indonesia, telah menyatu dengan kehidupan ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya tergolong sangat tinggi. Tabel di bawah terlihat bahwa PDRB Kota Bandung dari tahun 2008 ke 2012 menunjukkan kenaikan yang tinggi atau menunjukkan peningkatan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kecenderungan aktivitas ekonomi Kota Bandung pada beberapa tahun ke depan cenderung positif mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Tabel 2.13 Perkembangan Indikator PDRB dan LPE Kota Bandung Tahun 2008–2012 Indikator

2008

LPE Kota Bandung (%) LPE Nasional (%) PDRB (jt Rp) (hargaberlaku) PDRB (jt Rp) (harga konstan 2000)

2009

2010

2011*

2012**

8,17

8,34

8,45

8,73

9,4

5,5

4,6

6,1

6,59

6,23

60.444.487

70.281.163

82.002.176

97.451.902

110.669.837

26.978.909

29.228.272

31.697.282

34.415.522

37.701.954

Sumber: BPS Kota Bandung (Diolah)


29

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung cenderung positif mengalami pertumbuhan, tetapi kondisi ekonomi dan politik nasional akan sangat berpengaruh dan berdampak pada fluktuasinya permasalahan ketenagakerjaan yang sudah kompleks. Isu strategis potensial adalah pengangguran lulusan sekolah/perguruan tinggi serta keterbatasan lapangan kerja. Dan dua tahun terakhir adalah isu demonstrasi pekerja/buruh berkaitan dengan tidak adanya kesepakatan dalam penetapan upah minimum. Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan yang sinergi di jajaran pemerintahan Kota Bandung, antara lain : tingginya angka pengangguran, tingginya angka kecelakaan kerja terutama kecelakaan ketika, akan dan sesudah bekerja sebagai dampak dari meningkatnya penggunaan sarana kerja kendaraan roda dua, meningkatnya konflik hubungan industrial, rendahnya daya saing dan kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak, mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya akan berimplikasi terhadap ketenagakerjaan. Tabel. 2.14 Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing, dan Data Transmigrasi Kota Bandung Tahun 2008 – 2013 Indikator Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Jumlah Lowongan Kerja Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Jumlah Tenaga Kerja Asing Penempatan Trransmigran

Satuan

2008

2009

Orang

2.106

2.894

2.281

3.044

4.035

2.452

Orang

18.813

33.476

24.159

10.313

8.815

17.455

Loker

6.542

1.840

2.281

7.757

11.882

6.989

BKK

44

44

46

47

49

orang

420

91

90

80

117

135

KK Jiwa

10 28

25 81

18 72

10 36

20 82

3 10

2010

2011

2012

2013

Sumber: BPS , dan Disnaker Kota Bandung (Diolah)

Tenaga kerja merupakan sumber daya paling utama dalam siklus perputaran roda perekonomian. Ketidakseimbangan antara lowongan kerja pada tahun 2013 sebanyak 6.989 lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan melalui pendataan yang dilakukan petugas fungsional Pengantar Kerja maupun Bursa Kerja (Job Fair dan On-Line) sedangkan jumlah pencari kerja mencapai 17.455 orang, dibuktikan dengan penyerapan AKAN, AKL, dan AKAD hanya sejumlah 2.452 pekerjaan, hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

30

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditawarkan perusahaan kepada para pencari kerja. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan keterampilan untuk peningkatan kualitas pencari kerja, dan pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja, serta sikap pro aktif para fungsional pengantar kerja untuk lebih meningkatkan jumlah informasi lowongan kerja. Tabel di bawah ini menginformasikan data pencari kerja sesuai pendidikan, dan penempatan tenaga kerja yang lebih rinci : Tabel 2.15 Data Perkembangan Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 NO 1.

2.

3.

EXISTING TAHUN 2013

URAIAN Jumlah Pencari Kerja Terdaftar: - SD - SMP - SMA - D1 & D2 - D3 - S1 - S2 & S3 Jumlah Penempatan Kerja AKL AKAD AKAN

SATUAN

17.455 45 182 5.398 53 2.728 8.876 173

Orang

2.452 2.405 5 42

Orang

13

Perusahaan

Jumlah PPTKIS

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013, diolah

Pada umumnya ketidakseimbangan antara penempatan tenaga kerja, lowongan kerja yang tersedia, tingginya jumlah pencari kerja terjadi setiap tahun, digambarkan dalam grafik di bawah : Pendaftar Pencari Kerja

Lowongan Pekerjaan

Penempatan Tenaga Kerja

33,476 24,159 18,813

17,455

6,542 2,106 2008

2,894 1,840 2009

10,313 7,757

4,779 2,281 2010

11,882 8,815 4,035

3,044 2011

2012

6,989 2,452 2013

Grafik 2.6. Perbandingan pendaftar pencari kerja, lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja Tahun 2008 – 2013 Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

31

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja setiap tahun dilakukan berbagai jenis pelatihan kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan, diantaranya adalah pelatihan : Tata boga (Catering Pastry), bengkel sepeda motor, daur ulang, border, hantaran, menjahit, service komputer/handphone, achievment motivation training (AMT), manajemen usaha kecil menengah (MUKM), tata rias wajah/rambut/pengantin /spa, sablon, sulam pita, jurnalistik, pengelasan, design grafis, photography, broadcasting, pelatihan IT, pembuatan boneka, dan ekonomi kreatif lainnya. Jumlahnya setiap tahun sebagaimana digambarkan grafik di bawah ini:

Jumlah Pelatihan Keterampilan Kerja 2013

780

2012

610

2011

660

2010

710

2009

360 300

2008

Grafik 2.7 Pelatihan Keterampilan Kerja Tahun 2008-2014 Permasalahan ketenagakerjaan tidak lepas pula dari masalah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang mempekerjakan mereka, diantaranya masalah perselisihan upah, jam kerja, dan perselisihan kepentingan. Berikut adalah tabel yang menyajikan beberapa indikator ketenagakerjaan terkait hubungan industrial dan kesejahteraan di Kota Bandung : Tabel 2.16 Perkembangan Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2008 – 2013 Indikator Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Jumlah Kasus tercatat Jumlah Pemeriksaan Jumlah Perusahaan Jumlah Pekerja/Buruh yang masuk jamsostek

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kasus

103

107

42

46

61

48

Kasus Perusahaan Perusahaan

122 900 4.621

123 906 5.041

46 907 5.466

74 929 5.882

90 943 6.258

105 1.068 6.729

Orang

346.657

264.212

272.573

275.929

288.702

300.950

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013, diolah


32

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Grafik di bawah ini menggambarkan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selama tahun 2008 sampai dengana tahun 2013 : 123

122 103

107

105 90

Jumlah kasus yang masuk

74 61 46 42

Jumlah kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)

48

46

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grafik 2.8 Perkembangan Penyelesaian Kasus PHI Tahun 2008 - 2013 Selanjutnya sebagai upaya meningkatan kesejahteraan para pekerja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan agar semua pekerja/buruh didaftarkan dalam penjaminan sosial ketenagakerjaan, grafik di bawah ini menunjukkan masih rendahnya kepesertaan pekerja/buruh untuk menjadi anggota jamsostek. 1200000 1000000

944626

998227

1000140 1012946

1064167 1087425

800000 600000 400000

421,003

346,657

421,003

421,003 259,453

300,950

200000 0 2008

2009

Jumlah Tenaga Kerja

2010

2011

2012

2013

Jumlah tenaga kerja yang masuk jamsostek

Grafik 2.9 Kepesertaan Tenaga Kerja yang menjadi anggota Jamsostek Tahun 2008-2013 Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

33

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan merupakan tugas pokok dan fungsi fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, setiap tahun dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang telah melakukan wajib lapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, dan hasilnya sebagaimana grafik di bawah ini :

5,466

5,041

4,621

1798

5,882

6,258

6,729

Jumlah Perusahaan Wajib Lapor

1373

1238

1102

1102

1,068 Jumlah Pemeriksaan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grafik 2.10 Perbandingan perusahaan yang diperiksa dengan jumlah perusahaan (berdasarkan data wajib lapor) Organisasi serikat pekerja/buruh merupakan mitra pemerintah dan perusahaan dalam upaya memfasilitasi perlindungan tenaga kerja, namun kecelakaan kerja dan pelanggaran norma ketenagakerjaan masih tetap tinggi, datanya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.17 Data Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2008 - 2013 NO.

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Organisasi Serikat Pekerja (Federasi) Serikat Pekerja (SP) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Verifikasi

519 106.696

352 112.473

370 116.584

390 113.944

285 102.442

307 121.236

2 3 4 6

7

9

Peraturan perusahaan Jumlah orang bekerja (Wajib Lapor) Jumlah Perusahaan yang masuk Jamsostek Penanganan perselisihan dan

244.056

265.841

281.386

297.340

302.971

3.809

3.207

3.207

3.207

3.456

122 5.713

123 1.767

46 108

74 578

90 505


SATUAN Unit Anggota

39

PKB

200

SP

612

PP

322.951

Orang Persh

105 10.795

Kasus Orang

34

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung hubungan industrial (Hak/kewajiban, upah, waktu kerja) PHK Perorangan Tenaga Kerja terlibat

89 160

78 118

43 78

47 54

62 84

71 96

Kasus Orang

11

PHK Masal Tenaga Kerja terlibat

14 895

15 1.416

0 0

1 12

1 13

5 1.130

Kasus Orang

12

Mogok kerja/unjuk rasa Tenaga Kerja terlibat Jumlah Kecelakaan Kerja

12 4.658

4 233

1 30

1 512

7 408

3 650

Kasus Orang

786

799

993

1.051

1.058

1.099

Kasus

1.386

Kasus

10

13 14

Jumlah pelanggaran norma kerja Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diolah

Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, salah satu upaya pemerintah melalui penetapan peningkatan upah minimum kerja sesuai atau di atas nilai kebutuhan hidup yang layak. Namun demikian tentunya tingkat upah akan berbanding lurus dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, serta diperkirakan masih banyak perusahaan terutama industri catering, dan jasa pertokoan/retail, para pekerjanya masih banyak yang menerima upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota Bandung (UMK), Tahun 2013 sebesar Rp.1.538.703,00. Upah Minimum Kota Bandung (UMK) Tahun 2013 dan 2014 melalui mekanisme Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bandung gagal dalam menentukan kesepakatan UMK, yang semula nilai usulan UMK sebesar Rp. 1.971.803,00 sehubungan demonstrasi para pekerja/buruh yang terus menerus selama beberapa hari, maka Walikota Bandung merevisi penetapan UMK menjadi sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan nilai Kebutuhan Hidup Minimum/Layak (KHM/KHL) sebesar Rp.1.811.375,00. Tabel 2.18 Perkembangan Upah Minimum Kota Bandung Tahun 2009 - 2014 2008 NO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

URAIAN Rupiah

1.

Upah Minimum Kota (UMK)

2.

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM / KHL)

939.000

1.044.630

1.118.000

1.188.435

1.271.625

1.538.703

2.000.000

1.002.059

1.118.687

1.197.063

1.271.625

1.465.431

1.509.775

1.811.375

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diolah


35

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Data tersebut di atas digunakan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung diukur berdasarkan beberapa indikator : Pertama

: Indikator Kinerja Sasaran RPJMD dan IKU Tahun 2009-2013

Kedua

: Indikator target sasaran dan program Renstra

Ketiga

: Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenagakerjaan

Keempat

: Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2009-2013 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 2.19 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan RPJMD 2009-2013 NO.

INDIKATOR KINERJA

2009

2010

2011

2012

2013

1

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

13,28%

12,17%

10,34%

9,17%

8,95%

2

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

86,17%

87,83%

86,97%

90,83%

91,05%

Tabel 2.20 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2009-2013 No.

Indikator Kinerja Utama

2009

2010

2011

2012

2013

Satuan

740

1010

905

910

860

Orang

1

Tenaga Kerja Terampil dan Produktif

2

Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

8,64%

9,44%

39,24%

45,77%

14,05%

Persen

3

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

60,71%

60,73%

61,40%

63,14%

63,55%

Persen

4

Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

31

10

46

61

48

Kasus

5

Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program jamsostek

421.003

421.003

421.003

259.453

300.950

Orang


36

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 6

Persentase penurunan kejadian kecelakaan kerja

799

993

1051

1.058

1.099

Kasus

7

Persentase penurunan pelanggaran atas norma ketenagakerjaan Jumlah KK yang ditransmigrasikan Jumlah KK yang menetap dibandingkan dengan jumlah KK yang diberangkatkan

426

796

306

2243

1386

Kasus

25

18K

10

20

3

KK

25

18

10

20

3

KK

8 9

Tabel 2.21 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Indikator target sasaran dan program Renstra NO.

INDIKATOR KINERJA

2009

2010

2011

2012

2013

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

60,71%

60,73%

61,40%

63,14%

63,55%

2

Tingkat penempatan pencari kerja

8,64%

9,44%

39,24%

45,77%

14,05%

3

Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

84,15%

85,47%

87,00%

86,32%

100,00%

4

Tingkat penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

87,00%

91,30%

62,16%

67,78%

45,71%

5

Tingkat Kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi

40,00%

40,00%

25,00%

66,67%

33,33%

6

Tingkat partisipasi transmigran swakarsa

0%

0%

0%

0%

0%

Tabel 2.22 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2009-2013 NO. 1

JENIS PELAYANAN DASAR Pelayanan Pelatihan kerja

INDIKATOR KINERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

2009 20%

Capaian Kinerja 2010 2011 2012 65,00% 41,25% 55,00%

2013 55,00%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

100%

100%

100,00%

100,00%

100,00%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

16,25%

27,50%

35,00%

28,75%

35,00%


37


3

4

5

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

8,64%

9,44%

39,24%

45,77%

14,05%

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

87,00%

91,30%

62,16%

67,78%

45,71%

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

26,47%

27,25%

27,24%

27,13%

27,68%

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

-

11,34%

15,42%

17,42%

14,77%

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

-

-

55,31%

57,31%

51,71%

Tabel 2.23 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2009-2013 NO.

URUSAN

IKK

Capaian Kinerja 2009

2010

2011

2012

2013

60,71%

60,73%

61,40%

63,14%

63,55%

8,64%

9,44%

39,24%

45,77%

14,05%

0%

0%

0%

0%

0%

Urusan Wajib 12

Ketenagakerjaan

46 47

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

Urusan Pilihan 6

Transmigrasi

15

Transmigran swakarsa

Tabel – tabel diatas menginterpretasikan bahwa pelayanan urusan wajib ketenagakerjaan banyak yang mencapai target, bahkan ada yang melebihi target. Interpretasi lebih lanjut dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan Tingkat capaian target kinerja pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :


38

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Capaian Kinerja SPM Tercapai Melebihi Target 25% Target Tidak Tercapai 75%

Tercapai Sesuai Target 0%

Grafik 2.11 Capaian Kinerja SPM Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengukuran kinerja urusan wajib ketenagakerjaan mengacu kepada 8 indikator kinerja, 2 indikator melebihi target (25%), yaitu : (1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; dan (2) Besaran pengujian peralatan di perusahaan. Enam indikator tidak mencapai target (75%) yaitu (1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (3) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (4) Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (5) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (6) Besaran Pemeriksaan Perusahaan.

2. Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tingkat capaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :

Capaian Kinerja IKK


Target Tidak Tercapai 33%

Tercapai Melebihi Target 67%

Grafik 2.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

39

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Capaian kinerja berdasarkan IKK urusan Ketenagakerjaan ditetapkan 3 indikator, yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pencari kerja yang ditempatkan, sedangkan urusan Ketransmigrasian hanya satu indikator yaitu Transmigrasi Swakarsa. Dua indikator urusan wajib tercapai, satu indikator tidak tercapai, sedangkan urusan pilihan ketransmigrasian tidak dapat direalisasikan terkendala Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tidak memberikan kuota karena lokasi transmigrasi swakarsa ditutup.

3. Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat capaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :

Capaian IKU


Tercapai Melebihi Target 33% Tercapai Sesuai Target 22%

Grafik 2.13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu kepada 9 indikator kinerja, 3 indikator melebihi target (33%), yaitu: (1) Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan; (2 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; (3) Persentase penurunan pelanggaran atas norma ketenagakerjaan. Indikator tercapai sesuai target (22%), yaitu : (1) Tenaga Kerja Terampil dan Produktif; (2) Jumlah KK yang menetap dibandingkan dengan jumlah KK yang diberangkatkan. Indikator tidak mencapai target (44%), yaitu: Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama; (2) Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program jamsostek; (3) Persentase penurunan kejadian kecelakaan kerja; (4) Jumlah KK yang ditransmigrasikan.


40

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 4. Pencapaian Kinerja RPJMD/Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 merupakan tahun ke-lima implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung periode 2009–2013. Berikut ini diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013:

1) Sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan (Misi 2 RPJMD 2009-2013) Urusan Ketenagakerjaan dalam RPJMD Tahun 2009-2013 termasuk dalam Misi 2, yaitu : “Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota”. Indikatornya adalah : menurunnya tingkat pengangguran terbuka, target RPJMD murni tahun 2011 menurun 15,20%, dan target RPJMD revisi sesuai hasil Sakernas Tahun 2010 menjadi sebesar 13,68%, dan realisasinya mencapai sebesar 10,34%. Sedangkan target pada tahun 2012 sebesar 13,62% dengan realisasi sebesar 9,17%, dan pada tahun 2013 target tingkat pengangguran terbuka sebesar 13,57 % dan diprediksi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,95%. Penurunan Tingkat Pengangguran dipengaruhi beberapa faktor diantaranya : meningkatnya kegiatan pelatihan kerja, meningkatnya kegiatan bursa kerja, terselenggaranya kegiatan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online (BKOL), meningkatnya kualitas SDM pengantar kerja, meningkatnya kompetensi pencari kerja, dan bertambahnya jumlah LPK, serta adanya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di Kota Bandung. Capaian kinerja dijelaskan dalam grafik berikut ini :

Capaian kinerja sasaran Misi 2




Grafik 2.14 Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

41

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2) Sasaran Program Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Program pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian capaian kinerja pada tahun 2013, sebagai berikut :

(1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja target pada tahun 2013 dalam RPJMD revisi sebesar 60,77% realisasi 63,55%.

(2) Tingkat penempatan pencari kerja Indikator meningkatnya tingkat penempatan pencari kerja target dalam RPJMD revisi pada tahun 2013 sebesar 9,70% dan realisasinya sebesar 14,05%.

(3) Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indikator meningkatnya tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja target dalam RPJMD revisi pada tahun 2013 sebesar 86,54% dan realisasinya sebesar 100%.

(4) Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indikator meningkatnya tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial target dalam RPJMD revisi pada tahun 2013 sebesar 66,67% dan realisasinya sebesar 45,71%.

(5) Tingkat Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Daerah Lokasi Transmigrasi Indikator meningkatnya tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi target dalam RPJMD (revisi) tahun 2013 sebesar 50% dan realisasinya sebesar 33,33%.

(6) Tingkat Partisipasi Transmigran Swakarsa Indikator meningkatnya tingkat partisipasi transmigran swakarsa target dalam RPJMD (revisi) pada tahun 2013 sebesar 16% dan realisasinya sebesar 0% faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator tersebut adalah tidak terbitnya alokasi target transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Capaian

kinerja

Sasaran

Program

Pembangunan

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian (target Renstra 2009-2013) dijelaskan dalam grafik berikut ini :


42


Capaian Kinerja Sasaran Renstra




Grafik 2.15 Capaian Kinerja Sasaran Renstra 2.6

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Tantangan Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kompetensi adalah rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan. Sebagai gambaran kita lihat angkatan kerja di Kota Bandung menurut pendidikan pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebanyak 1.194.312 orang dengan tingkat pendidikan secara berturut-turut: berpendidikan SD ke bawah sebanyak 262.575 orang (22%); SLTP sebanyak 270.008 orang (23%); SLTA sebanyak 442.569 orang (37); Sarjana 219.160 orang (18%). Walaupun penduduk Kota Bandung berpendidikan lebih tinggi namun kondisi tenaga kerja Kota Bandung masih tetap sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, khususnya pada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan

tinggi.

Apabila

dilihat

dari

trend

pergerakan

pendidikan,

dunia

ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu adanya pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Ditambah lagi Kota Bandung secara geografis merupakan wilayah cekungan, oleh karena itu pemerintah daerah menetapkan aturan apabila akan mendirikan perusahaan di Kota Bandung tidak boleh lagi mendirikan perusahaan yang sifatnya industri polutan karena berdampak pada meningkatnya polusi air dan udara. Adanya fenomena tersebut, dunia usaha harus melaksanakan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang ditandai oleh adanya pengalihan tenaga kerja dengan Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

43

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung teknologi mesin, sehingga life circle hasil produksi menjadi sangat pendek. Untuk dapat melakukan efisiensi, maka dunia usaha perlu melaksanakan perubahan [change] melalui reengineering. Untuk mengantisipasi perubahan dunia usaha dunia pendidikan pun harus melakukan reengineering dari yang bersifat umum menjadi kejuruan dan keterampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah. Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi, merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan persyaratan keterampilan [skill requirement] yang tinggi. Sistem mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga hanya memerlukan keterampilan ”tekan tombol”. Integrated Manufacturing systems, merupakan suatu contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak diperlukan keterampilan yang tinggi, tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang semakin meningkat, terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem mesin-mesin yang semakin canggih. Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge, skills dan attitudes. Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada sektor-sektor industri pengolahan, yang tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan. Dalam upaya mempertemukan para pencari kerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja secara cepat dan tepat sesuai perkembangan teknologi, telah dibangun Bursa Kerja On Line yang merupakan pengembangan model Bursa Kerja Konvensional. Melalui BKOL para pencari kerja dan pengusaha dapat mendaftarkan secara langsung kebutuhan dengan menggunakan akses internet. Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

44

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung perlu untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif di pasar global, dengan persiapan SDM yang baik, khususnya untuk Tenaga Kerja sektor formal yang akan ditempatkan di luar negeri agar dapat memperkuat posisi tawar [bargaining position] dengan negara pengguna. Di samping itu, kemajuan teknologi yang semakin cepat terutama di bidang komunikasi, transportasi dan teknologi telah mempercepat proses globalisasi itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan antar negara semakin dekat, terutama terkait dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, khususnya tenaga kerja. Dengan demikian, pasar kerja antar negara menjadi semakin marak dan intensif di masa yang akan datang. Sementara itu, globalisasi pasar kerja juga mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Bandung (Tahun 2012 terdaftar pada Disnaker sejumlah 117 TKA, dan Tahun 2013 sebanyak 135 TKA), tidak hanya pada jabatan manajerial dan tenaga ahli, tetapi sampai tingkat teknisi dan operator yang jumlahnya tidak sedikit. Kehadiran tenaga kerja asing dirasa sangat mengancam kesempatan kerja di pasar dalam negeri, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia pada tingkat menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak. Mobilitas tenaga kerja, baik penempatan dalam daerah, antar daerah maupun antar negara yang bertumpu pada kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan dalam persaingan global. Menghadapi tantangan yang berat demikian, kita perlu melakukan reposisi dengan meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif SDM. Reposisi ini penting untuk mengetahui posisi yang tepat yang selanjutnya dapat digunakan pijakan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan, khususnya penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Era globalisasi di satu pihak membuka peluang bisnis dan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. Tetapi di pihak lain, globalisasi menuntut peningkatan SDM terutama kemampuan untuk memanfaatkan teknologi maju untuk produksi; peningkatan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi serta peningkatan pemahaman mengenai hubungan internasional termasuk kemampuan bernegosiasi bisnis dengan negara-negara maju. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan strategi pengembangan ketenagakerjaan paling tidak dilakukan melalui 4 [empat] jalur yaitu; jalur pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan karier dan perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Akhirnya dengan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yang kompetitif akan dapat merubah tantangan menjadi peluang yang terbuka lebar.


45

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Peluang Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Walikota. Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2009-2013.

2. Sumber Daya Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (sdm), anggaran, sarana, dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sebagaimana telah diuraikan di atas pada bab sebelumnya bahwa potensi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dilihat pendidikan formal dari jumlah 95 orang pegawai, 50 orang berpendidikan DIII/ S1, berarti 53% SDM sudah mumpuni. Dari sisi pengalaman lebih dari 82% adalah Golongan III dan Golongan IV, dan sebanyak 20 orang adalah pejabat fungsional yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah penting, yaitu aspek sarana, prasarana, dan anggaran setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan dana yang tersedia.


46

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan

Fungsi Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan

analisis terhadap situasi dan kondisi urusan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota Bandung, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung (RPJPD) dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakaerjaan dan ketransmigrasian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2014-2018, dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, yang dapat diangkat menjadi isu strategis dengan kriteria sebagai berikut : 1.

Cakupan masalah yang luas

2.

Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif

3.

Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu

3.2.

Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib/Pilihan) Beberapa permasalahan di Kota Bandung yang perlu ditangani pada periode tahun

2014-2018 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, permasalahannya adalah diantaranya ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja, kondisi politik dan perkembangan ekonomi pun secara tidak langsung sangat mempengaruhi terhadap tingkat pengangguran terbuka; Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

47

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 3.2.2 Urusan Pilihan Ketransmigrasian Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat; 3.3. Isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah : 1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bandung. 2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya yang mempengaruhi Kota Bandung 3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari : 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-20025.



Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.



Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan

kriteria-kriteria berikut ini, 1. Kriteria- 1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2. Kriteria- 2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3. Kriteria- 3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; 4. Kriteria- 4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; 5. Kriteria- 5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6. Kriteria- 6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.


48

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 3.3.1. Kajian Kebijakan Pembangunan Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan regional, dan daerah yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan di Kota Bandung. Hasil review akan melengkapi draft isu strategis Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1. RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Isu Strategis dalam RPJPD 2005-2025 Propinsi Jawa Barat adalah pengangguran dan ketenagakerjaan, dan Isu Strategis dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 20132018 tercantum Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. Prioritas Pembangunan RPJPD 2005-2025 yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah tercermin dalam “Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemuda & Olahraga, Sosial, Iptek, Industri & Perdagangan” Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018, adalah : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Regional Secara Menyeluruh dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal.

2. RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2014-2018 Kota Bandung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah grand desain selama 25 tahun kedepan yang menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan lima tahunan dan rencana kerja pemerintah daerah. Isu Strategis RPJPD 2005-2025 yang menjadi salah satu acuan penyusunan isu strategis Dinas Tenaga Kerja, adalah: “Daya Tarik dan Daya Saing Kota”, sasaran pokok RPJPD 2005-2025 : Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing Sedangkan

isu

strategis

RPJMD

2013-2018

adalah:

“Pengangguran,

penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial”.

3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

49

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

Rencana

pencapaian

SPM

dituangkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Standar pelayanan dasar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Standar Pelayanan Ketenagakerjaan sesuai Permennakertrans Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, yang isinya adalah: 1. Pelayanan Pelatihan; 2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; 3. Pelayanan Penyelisihan Hubungan Industrial; 4. Pelayanan kepesertaan Jamsostek; 5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. 3.3.2. Penetapan Isu Strategis Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 4 isu strategis urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota Bandung: 1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja; 2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia; 3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial; 4. Terbatasnya lokasi transmigrasi, dan minimnya pemberangkatan transmigran.


50

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi SKPD Rumusan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berlandaskan RPJPD Kota Bandung

Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY), selanjutnya dijabarkan kembali sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013–2018, yaitu: “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”. dengan target kinerja RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD 20132018,

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah

menurunnya

Tingkat

Pengangguran Terbuka. Penjabaran Visi RPJMD 2013-2018 di atas adalah sebagai berikut: Bandung

:

adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul

:

menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung

Nyaman

:

adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera

:

yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan warga Bandung, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini


51

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2004-2018 masih dianggap relevan tetap sama dengan Visi Tahun 2009-2013 yaitu “Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik”. Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka harus memahami makna yang terkandung di dalam visi tersebut. Makna yang terkandung dalam visi Dinas Tenaga Kerja adalah: Pertama,

bahwa

Terwujudnya

Penyelenggara

Ketenagakerjaan

Terbaik

ini

mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja adalah suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi kemampuan. Sehingga tenaga-tenaga tersebut diatas dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional/internasional. Kedua, mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi. Ketiga, bahwa Dinas Tenaga Kerja ini sebagai suatu lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/ perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan upah minimum kota, serta memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, terhadap pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja, perumusan dan penyusunan UMK, serta peningkatan penegakkan hukum ketenagakerjaan.


52

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Keempat, bahwa Dinas Tenaga Kerja mampu memfasilitasi dalam pemberdayaan, dan memberikan alternatif peluang berusaha untuk menghidupi nafkah masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi regional, dengan peningkatan lokasi transmigrasi, pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran. Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan serta sasaran yang akan dicapai berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2013–2018, urusan ketenagakerjaan tercakup dalam misi keempat, yaitu: “Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan”, maka misi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja Misi ini memiliki makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja, baik secara langsung berupa pelatihan dan pemagangan serta menciptakan wirausaha baru yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ataupun tidak langsung melalui pembinaan terhadap lembaga–lembaga latihan swasta, akreditasi, dan sertifikasi keahlian, sehingga tenaga kerja tersebut di atas mempunyai daya saing tinggi sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja.

2. Meningkatkan kesempatan kerja Misi ini bermakna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja terpadu/job fair, bursa kerja khusus, bursa kerja on-line maupun melalui program atau kegiatan yang orientasinya untuk memberikan informasi kerja kepada masyarakat dan informasi calon tenaga kerja kepada calon pengguna tenaga kerja. Begitu pun perluasan kerja dapat dilakukan dengan berbagai macam program/kegiatan, seperti penciptaan wira usaha baru, penerapan dan pemanduan teknologi padat karya (PPTPK), untuk penanganan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau ter-PHK melalui kegiatan padat karya produktif (PKP), dan pemberian kerja sementara (PKK). 3. Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat berperan sebagai fasilitator di dalam perwujudan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

53

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan bermartabat, melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan hubungan industrial, serta mengkoordinasikan dan membantu memfasilitasi Penetapan Upah Minimum Kota oleh Dewan Pengupahan Kota Bandung. Misi ini juga mengandung makna untuk berperan dalam fungsi perlindungan tenaga kerja baik terhadap hak-hak pekerja, kesehatan maupun keselamatannya. Begitu pula harus dapat melindungi kepentingan pengusaha dari intervensi/campur tangan pihak ketiga yang dapat merusak hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. 4. Meningkatkan Penempatan Transmigrasi Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat berperan sebagai fasilitator di dalam pembinaan dan penyuluhan tentang ketransmigrasian, penjajagan

dan

kerjasama

pemberangkatan transmigran

ketransmigrasian,

survey

lokasi

transmigrasi

serta

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat berperan dalam perencanaan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pelayanan administrasi, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Mengacu pada RPJMD 2013-2018, visi dan misi, dan tujuan Pemerintah Kota Bandung

yaitu: ” Membangun perekonomian kota yang berkeadilan”, dengan sasaran ”Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja”, dan “Menciptakan lapangan pekerjaan baru”. Tujuan yang ingin dicapai di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2014–2018 adalah : 1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja, dan meningkatnya profesionalisme kepelatihan, serta menciptakan wirausaha baru; Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

54

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan penciptaan lapangan kerja; 3. Mewujudkan

hubungan

industrial

yang

harmonis,

dinamis,

berkeadilan

guna

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja 4. Meningkatkan penempatan transmigrasi. 5. Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan profesional dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Sasaran: 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja; 2. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja; 3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan penempatan transmigrasi; 5. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung


55


TUJUAN

(1) 1

(2) Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja, dan meningkatnya profesionalisme kepelatihan, serta menciptakan wirausaha baru; Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan penciptaan lapangan kerja Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja

(3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja

(4) Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif

(5) 50%

(6) 54%

Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;

Rasio Penempatan Pencari Kerja Terdaftar

39%

39,8 %

1. Rasio kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

55%

58%

27,45%

28,13%

4.

Meningkatkan penempatan transmigrasi

Peningkatan penempatan transmigrasi

15 KK

20 KK

5.

Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan profesional dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja

Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel

Baik

Baik

2

3

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 (Th.2014) 5 (Th.2018)

NO.

2. Rasio Kepesertaan Jamsostek Jumlah pemberangkatan Transmigran Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Tabel lengkap terlampir 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bandung Tahun 2005–2025 yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah : ”Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi Core competency kota”. Indikator kinerjanya digunakan juga sebagai indikator kinerja RPJMD 2013-2018, yaitu : ”Tingkat Pengangguran Terbuka 7,50% Tahun 2018”, TPT adalah suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi apabila persentase menurun disebabkan dengan adanya peningkatan jumlah Angkatan Kerja, kemungkinan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Hal ini perlu adanya strategi lain, misal melalui program Keluarga Berencana (KB) ataupun pengendalian laju pertambahan penduduk (LPP). Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

56

Urusan

ketenagakerjaan

dan

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ketransmigrasian merupakan bagian dari

pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dan kebijakan. Strategi yang disusun untuk mencapai misi 4 RPJMD 2013-2018 adalah :“ Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja”. Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kesesuaian arah Kebijakan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013–2018 yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, maka kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja; b. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja; c. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan umum Rencana Strategis sejalan dengan kebijakan umum RPJMD 20132018, yang dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut: 1.

Pemberian kesempatan memperoleh

pelatihan, meningkatkan kompetensi dan

produktivitas kerja serta mengarahkan lembaga latihan kerja memenuhi standar akreditasi; 2.

Pemerataan kesempatan kerja dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja;

3.

Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja;

4.

Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha serta pekerja dalam melaksanakan norma kerja ketenagakerjaan.


57

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 4.2 Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD 2013-2018 MISI 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Tujuan: Membangun perekonomian yang berkeadilan

No. 1

SASARAN Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja


STRATEGI Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja

ARAH KEBIJAKAN peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

58

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya

Tingkat Pengangguran Terbuka, yang diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu : Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan target kinerja adalah rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja; Meningkatnya kesempatan kerja dengan target kinerja adalah persentasi penempatan terhadap pencari kerja terdaftar; Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan target kinerja adalah rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, dan rasio pelayanan kepesertaan Jamsostek bagi pekerja/buruh; serta Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi Regional dengan target kinerja adalah jumlah penempatan transmigran. merupakan dasar pertimbangan disusunnya kebijakan urusan ketenagakerjaan. Keseimbangan antara dunia usaha dengan kesejahteraan pekerja yang dicirikan dengan meningkatnya upah minimum. Meningkatnya upah riil akan menyebabkan daya beli pekerja meningkat pula, dan pada tahap selanjutnya akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang akan mengembangkan dunia usaha. Kondisi ketenagakerjaan saat ini perubahannya sangat dinamis, dengan tingginya penetapan Upah Minimum setiap tahun, di sisi lain diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi sisi lainnya biaya operasional perusahaan semakin berat, berdampak terhadap kelangsungan perusahaan, lebih utama diindikasikan perusahaan akan melakukan rasionalisasi tenaga kerja, penghentian sementara penyerapan tenaga kerja, dan dikhawatirkan apabila beban perusahaan makin tinggi akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), yang kembali akan menjadi beban Pemerintah. Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam Misi 4 RPJMD Kota Bandung Tahun 2013–2018, yaitu: “Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan” melalui strategi Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja, dengan arah kebijakan (a) peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja; (b) Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja; (c) Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Program untuk mendukung misi ini adalah sebagai berikut: Urusan Ketenagakerjaan a. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

59

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung b. Peningkatan kesempatan kerja c. Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan Urusan Ketransmigrasian a.

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

b.

Pengembangan Transmigrasi Regional Tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja tidaklah mudah karena berhubungan

langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan pekerja se-Kota Bandung, maka perlu upaya yang serius dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial; dan meningkatkan ketersediaan lokasi transmigrasi dan pengerahan serta penempatan transmigran, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) program dan 42 (empatpuluh dua) kegiatan, terdiri dari : 3 (tiga) program dan 20 (duapuluh) kegiatan urusan wajib Ketenagakerjaan; dan 2 (dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan urusan pilihan Ketransmigrasian, dan 5 (lima) program pendukung, dengan 19 (sembilan belas) kegiatan, rinciannya sebagaimana tersebut di bawah ini : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dalam program ini disusun 4 (empat) kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 2) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 3) Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kompetensi Lembaga Latihan Kerja; 4) Pemagangan Dalam Negeri. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah diantaranya: 1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 3) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 5) Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6) Perluasan Kesempatan Kerja Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

60

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini adalah program penanganan ketenagakerjaan pada masa sedang bekerja (during employment) kegiatannya disusun sebagai berikut: 1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2) Fasilitasi

Penyelesaian

Prosedur,

Pemberian

Hukum

dan

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan 3) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 4) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5) Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 6) Peningkatan higiene dan kesehatan lingkungan kerja. 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Adalah program yang masih terus dibutuhkan masyarakat Kota Bandung dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dapat dilaksanakan apabila kerjasama antar wilayah tercapai dalam fasilitasi lokasi transmigrasi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 5. Program Transmigrasi Regional Dalam pelaksanaan pengerahan dan pemberangkatan transmigran ke lokasi transmigrasi perlu adanya pemahaman tentang lokasi, kondisi, situasi dan perbedaan antara lokasi yang dituju dengan keadaan di Kota Bandung. Agar para calon transmigran memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud transmigrasi, maka akan dilaksanakan kegiatan: 1). Penyuluhan Transmigrasi Regional. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya perlu dukungan dan kerjasama antara SKPD terkait, khusus untuk program dan kegiatan transmigrasi kerjasama yang harmonis antar daerah akan membantu mendukung menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Kota Bandung. 5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dirumuskan disajikan menggunakan Tabel 5.1 sebagai berikut : Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

61

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB VI INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN 6.1. Indikator dan Target Kinerja Sasaran RPJMD dan IKU Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Skenario dan asumsi pembangunan daerah periode tahun 2014-2018 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. Penetapan indikator kinerja sasaran RPJMD 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, adalah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 6.1. Indikator Dan Target Kinerja Sasaran RPJMD 2013-2018 Urusan Ketenagakerjaan Target Kinerja Sasaran RPJMD Indkator Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Existing 2013

10,98%

2014

2015

2016

2017

2018

Target Akhir RPJMD

8,54%

8,22%

7,89%

7,61%

7,50%

7,50%*)

SKPD Terkait

Disnaker

*) Angka target sangat sementara, menunggu hasil proyeksi ulang oleh BPS Kota Bandung Menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan target pada akhir tahun 2018 sebanyak 250.000 merupakan indikator “Janji Kampanye Walikota” yang perlu didukung oleh Renstra Disnaker Tahun 2013 - 2018

62

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung stake holder Pemerintah Kota Bandung. SKPD terlibat adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu, dan yang menjadi Leading Sector-nya adalah Dinas Tenaga Kerja. Pendukungan terhadap Target Penciptaan 250.000 Lapangan Kerja tersebut, Disnaker mengakomodir melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja, sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah “menyusun informasi lowongan kerja” “bukan menciptakan lapangan pekerjaan baru”, dengan target sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 6.2. Pendukungan Terhadap Target Penciptaan 250.000 Lapangan Kerja Target Kinerja Existing 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Target Akhir RPJMD

Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

6.989

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

Jumlah (orang)

6.989

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

Program / Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penciptaan 100.000 Wira Usaha Baru juga merupakan “Janji Kampanye Walikota” yang harus diakomodir dalam Sasaran RPJMD 2014-2018, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan SPKD yang berkaitan dengan program kegiatan ini. Yang menjadi coordinator dalam program ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan, dan SKPD terkait adalah: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pendukungan terhadap target tersebut Disnaker merencanakan akan melakukan pelatihan kewirausahaan pada akhir tahun 2018 sebanyak 6.560 orang tenaga kerja, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:


63


Tabel 6.3. Pendukungan Terhadap Target Kinerja Penciptaan 100.000 Wirausaha Baru Target Kinerja Program / Kegiatan

Existing 2014 2013

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja: 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja : 1. Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan

2016

2017

2018

220

240

320

380

440

500

1.880

560

760

840

900

960

1.020

4.480

80

120

180

240

280

320

1.140

860

1.120

1.340

1.520

1.680

1.840

7.500

2. Kegiatan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat (penciptaan wirausaha baru) Jumlah (orang)

2015

Target Akhir RPJMD

Selanjutnya untuk mencapai impian “Bandung Juara”, Disnaker termasuk dalam Kelompok Kerja Bandung Aman (Masalah Sosial), dan Kelompok Kerja Reformasi PKK, target kinerja sampai akhir tahun 2018 seperti dalam tabel ini : Tabel 6.4. Rencana Program Kegiatan Pokja “BANDUNG JUARA “ Target Kinerja POKJA

Satuan

Keterangan

2014

2015

2016

2017

2018

Kegiatan 2014

Bandung Aman (Masalah Sosial)

Orang

40

40

40

40

40

Pelatihan Ekonomi Kreatif

Pokja Reformasi PKK

Orang

60

60

60

60

60

Pelatihan Public Speaking

Seminar Kewirausahaan

Orang

400

400

400

400

400

Seminar Kewirausahaan


64


Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/20M.PAN/11/2008 mengamanatkan setiap SPKD harus mempunyai target kinerja utama yang disusun berdasarkan indikator utama atau indikator pokok yang dapat mencerminkan

target

kinerja

secara

menyeluruh,

Disnaker

menetapkan

Tingkat

Pengangguran Terbuka menjadi target IKU tahun 2014-2018, dengan target berikut : Tabel 6.5. Indikator Dan Target Kinerja Utama (IKU) 2014-2018 Urusan Ketenagakerjaan Target Kinerja Sasaran RPJMD Indkator Sasaran

Existing 2013

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

10,98%

2014

2015

2016

2017

2018

Target Akhir RPJMD

8,54%

8,22%

7,89%

7,61%

7,50%

7,50% *)

*) Angka target sangat sementara, menunggu hasil proyeksi ulang oleh BPS Kota Bandung

Selain target kinerja sasaran RPJMD dan IKU disusun pula target kinerja sasaran program RPJMD 2014-2018, sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 6.6 Indikator dan Target Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013–2018

NO

(1) I.

Indikator

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 1 (2014)

Tahun 5 (2018)

(3)

(4)

(5)

(6)

Urusan Ketenagakerjaan : 1.

Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja

39,00%

50,00%

54,00%

54,00%

2.

Persentasi Penempatan Terhadap Pencari Kerja Terdaftar

14,05%

14,22%

15,29%

15,29%

3.

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

45,71%

55,00%

58,00%

58,00%

4.

Pelayanan Kepersertaan Jamsostek bagi Pekerja / Buruh

27,68%

27,45%

28,01%

28,13%


65

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung II.

Urusan Ketransmigrasian : 1.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Pemberangkatan Transmigrasi

3 KK

8 KK

12 KK

51 KK

6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Ketenagakerjaan, dan 1 (satu) Urusan Pilihan Ketransmigrasian, yaitu : 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dengan rumusan perbandingan jumlah Penduduk Angkatan Kerja dengan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) usia 15-64 tahun dikali 100% 2) Pencari Kerja Yang Ditempatkan, dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100% 3) Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh Indikator Kinerja Kunci, seperti tabel di bawah ini : Tabel 6.7. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian Standar Pelayanan Minimal NO.

Urusan

NO.

Rumusan Indikator

Nilai

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

12.

Urusan Wajib Ketenagakerjaan

46

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

∑ Penduduk Angkatan KerjaX100%. ∑ Penduduk Usia Kerja (15-64 thn)

46

Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja / Buruh

∑Pekerja / Buruh Peserta Program Jamsostek Aktif x 100%.

47

Pencari Kerja yang Ditempatkan

∑pencari kerja yang ditempatkan X 100%. ∑pencari kerja terdaftar

15

Transmigran Swakarsa

∑transmigran Swakarsa X 100% ∑transmigran

6

Urusan Pilihan Ketransmigasian

(6)

Target indikator kinerja kunci (IKK) terlampir. Indikator

kinerja

kunci

urusan

pilihan

ketransmigrasian

tidak

dapat

diimplementasikan terkendala aturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa lokasi transmigrasi swakarsa sudah ditutup.


66

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 6.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenagakerjaan

Peraturan PER.15/MEN/X/2010

Menteri tentang

Tenaga Standar

Kerja Pelayanan

dan

Transmigrasi

Minimal

Bidang

RI

Nomor

Ketenagakerjaan,

menetapkan 5 (lima) Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut : 1) Pelayanan Pelatihan Kerja Indikator: besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2016 adalah 75%; besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, target tahun 2016 adalah 60%; besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, target tahun 2016 adalah 60%. 2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indikator: besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2016 adalah mencapai 70%. 3) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indikator: besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2016 adalah 50% 4) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Indikator: besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2016 adalah mencapai 50%. 5) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator: besaran pemeriksaan perusahaan, target tahun 2016 mencapai 45%; dan besaran pengujian peralatan di perusahaan, target tahun 2016 mencapai 50%. Rincian Indikator Kinerja SPM sebagaimana tabel berikut ini :


67

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 6.8. Indikator Kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenagakerjaan NO. (1) 1.

Pelayanan Dasar

Target Capaian

Standar Pelayanan Minimal Indikator

Nilai

Rumusan

(2)

(3)

(4)

(5)

Pelayanan Pelatihan Kerja

Tahun 2016

1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

75%

∑ tenaga kerja terlatih X 100%. ∑ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi

(6)

60%

∑tenaga kerja yang dilatih X 100%. ∑pendaftar pelatihan berbasis masayarakat

60%

∑ tenaga kerja yang dilatih X 100%. ∑ pendaftar pelatihan kewirausahaan

2.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Tahun 2016

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

70%

∑pencari kerja yang ditempatkan x 100%. ∑pencari kerja terdaftar

3.

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tahun 2016


50%

∑kasus yang diselesaikan dengan PB x 100% ∑kasus yang dicatatkan

4.

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Tahun 2016

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek

50%

∑pekerja/buruh peserta program jamsostek x 100% ∑pekerja/buruh

5.


Tahun 2016

2. Besaran pemeriksaan perusahaan

45%

∑perusahaan yang telah diperiksa X 100%. ∑perusahaan terdaftar

3. Besaran pengujian peralatan di perusahaan

50%

∑peralatan yang telah diuji 100%. ∑peralatan yang terdaftar

x

Target Indikator SPM 2014-2018 terlampir. Indikator pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran, dan program lima tahun ke depan ditetapkan dengan 4 (empat) peraturan dasar, yaitu target kinerja berdasarkan RPJMD 2013-2018 dan IKU, target kinerja berdasarkan SPM, dan target IKK, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan jajaran Pemerintah serta masyarakat dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


68

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 6.9. Target Kinerja Sasaran Program RPJMD 2013-2018 Urusan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian No.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

1 1

2 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja; Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja

3 Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja Jumlah penempatan tenaga kerja

4 Jumlah Peserta Pelatihan/Jumlah Pendaftaran Penempatan Tenaga Kerja/Pencari Kerja Terdaftar

Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB) Rasio pelayanan kepesertaan Jamsostek bagi pekerja/buruh Jumlah pemberangkatan Transmigran

Penyelesaian PHI melalui PB/PHI Tercatat

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Penilaian AKIP oleh yang berwenang

2

3

4

5

Peningkatan lokasi dan penempatan transmigrasi

Peningkatan kompetensi SDM dan Akuntabilitas Kinerja


RUMUSAN OPERASIONAL

Jumlah Pekerja/Buruh Yang masuk Jamsostek/Jumlah Pekerja/Buruh di Kota Bandung Jumlah Transmigran yang diberangkatkan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 5

2014 6

2015 7

2016 8

2017 9

2018 10

39,00%

50,00%

51,00%

52,00%

53,00%

54,00%

54,00%

14,05%

14,22%

14,97%

15,09%

15,29%

15,29%

67,00%

55,00%

56,00%

57,00%

58,00%

58,00%

58,00%

27,68%

27,45%

27,49%

27,53%

28,01%

28,13%

28,13%

3 KK

8 KK

10 KK

10 KK

11 KK

12 KK

51 KK

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

TARGET KINERJA SASARAN

71

14,60%

Target Kinerja akhir periode RPJMD 11

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 6.10 Target Capaian Kinerja Dalam Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018

NO.

1 1

2

PELAYANAN DASAR 2 Pelayanan Pelatihan kerja

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR

NILAI

3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

4 75%

1


60%

60%

70%

BATAS WAKTU PENCAPAI AN (TAHUN) 5 2016 67,78%

2016

2016

2016

RUMUSAN

7 ∑ tenaga kerja dilatih x 100% ∑ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi ∑ tenaga kerja dilatih x 100% ∑ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat ∑ tenaga kerja dilatih x 100% ∑ pendaftar pelatihan kewirausahaan ∑ pencari kerja yang ditempatkanx 100% ∑ pencari kerja terdaftar

Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Target Kinerja akhir periode RPJMD

5

6

7

8

9

10

11

55%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

TARGET KINERJA SASARAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35%

47,50%

48,75%

50,00%

51,25%

52,50%

52,50%

14,05%

14,22%

14,60%

14,97%

15,09%

15,29%

15,29%

72

100%


Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

4

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

5



50%

2016

∑ kasus diselesaikan dgn PB x 100% ∑ kasus yang dicatatkan

45,71%

55,00%

56,00%

57,00%

58,00%

58,00%

58,00%

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

50%

2016

∑ pekerja/buruh peserta program jamsostek x 100% ∑ pekerja/buruh

27,68%

27,45%

27,49%

27,53%

28,01%

28,13%

28,13%

1

45%

2016

∑ perusahaan telah diperiksa x 100% ∑ perusahaan yang terdaftar

16,05%

16,29%

16,05%

15,82%

15,59%

15,38%

15,38%

57,14%

57,80%

58,00%

58,10%

58,30%

58,50%

58,50%

2

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di perusahaan


50%

2016

∑ peralatan telah diuji x 100% ∑ peralatan yang terdaftar

73


Tabel 6.11 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Bandung (Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berdasarkan RPJMD 2013-2018, IKU, IKK, DAN SPM)

NO.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN TAHUNAN

(5)

TAHUN 2015 (7)

TAHUN 2016 (8)

TAHUN 2017 (9)

TAHUN 2018 (10)

(11)

63,55%

64,44%

64,86%

65,43%

66,14%

66,54%

66,54%

14,05%

14,22%

14,60%

14,97%

15,09%

15,29%

15,29%

27.68%

27.45%

27.49%

27.53%

28.01%

28.13%

28.13%

3 KK

8 KK

10 KK

10 KK

11 KK

12 KK

51 KK

IKK-Perubahan Program RPJMD

Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

55%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

SPM(75% tahun 2016)

Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

100%

100%

SPM(60% tahun 2016)

(4)

1.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

2.

Pencari Kerja yang Ditempatkan

3.

Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh

4.

Jumlah Penempatan Transmigran Pelayanan Pelatihan Kerja

5.

KETERANGAN

TAHUN 2014 (6)

TAHUN 2013 (3)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD


100%

100%

100%

100%

74

100%

IKK

IKK - SPM(70% tahun 2016) – Program RPJMD IKK - SPM(50% tahun 2016) Program RPJMD

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung NO.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

KETERANGAN

(5)

TAHUN 2015 (7)

TAHUN 2016 (8)

TAHUN 2017 (9)

TAHUN 2018 (10)

(11)

35%

47,50%

48,75%

50,00%

51,25%

52,50%

52,50%

45,71%

55,00%

56,00%

57,00%

58,00%

58,00%

58,00%

Besaran Pemeriksaan perusahaan

16,05%

16,29%

16,05%

15,82%

15,59%

15,38%

15,38%

SPM(45% tahun 2016)

Besaran Pengujian peralatan di perusahaan

57,14%

57,80%

58,00%

58,10%

58,30%

58,50%

58,50%

SPM(50% tahun 2016)

(4) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

6.

TARGET CAPAIAN TAHUNAN

TAHUN 2014 (6)

TAHUN 2013 (3)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

SPM(60% tahun 2016)

SPM(50% tahun 2016) -Program RPJMD

Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan

7.


75


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013–2018 yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan adalah merupakan pedoman bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013–2018, juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan ketenagakerjaan dalam mewujudkan visi MEWUJUDKAN PENYELENGGARA KETENAGAKERJAAN TERBAIK, mengandung arti bahwa kita harus mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi berdasarkan kompetensinya sehingga dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional/internasional, mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan,

sosialisasi

perundang-undang

ketenagakerjaan,

penanganan

permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan Upah Minimum Kota, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha, dengan melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja serta peningkatan penegakkan hukum ketenagakerjaan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi regional, dengan


76


peningkatan

lokasi

transmigrasi,

pengerahan

penempatan

transmigran,

dan

penyuluhan kepada calon transmigran. Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan 4 (empat) dasar peraturan pencapaian target, yaitu target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD 2009-2013, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), target IKK berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2010, dan target

kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan SPM tersebut, akan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan jajaran Pemerintah serta masyarakat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan.


77



78

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents