Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Gambaran Umum SKPD

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selaku unsur

pembantu

pimpinan,

dituntut

selalu

melakukan

pembenahan

kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan

tersebut

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun

1999 tentang

penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan 1


bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap

kegiatan

dipertanggung

dan

hasil

jawabkan

akhir

kepada

dari

kegiatan

masyarakat

penyelenggara

atau

rakyat

negara

sebagai

harus

pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperluakan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai : 1.

Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;

2.

Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

3.

Cara

dan

sarana

yang

efektif

untuk

meningkatkan

kinerja

instansi

pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan; 4.

Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan

5.

Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan 2


sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, terakhir dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai berikut :

3


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS Drs. H. HERRY MOCH. DJAUHARI, MM NIP. 19600411 198603 1 004 SEKRETARIS H.AZIS RACHMAN, SH NIP. 19580118 198603 1 008

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KERJA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I.

MEDIATOR:

1. 2.

Drs. L.Muji Sancoyo. Dra. Siti Hadidjadjah.

II. PENGANTAR KERJA 1. Marsudi Sampoerno.SE 2. Asikin 3. Sugeng Supriyadi

III. PENGAWASAN 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

M.Suryahadi.SH Mochamasd Subki. Harun AlRasyid Aan Setiana Sri Astrid Dandhi Sundhani Rico Prastawa Adi Prihastuti Hasani. Elia Niati Agung Mulyadi Hadi hanibal 4 Heru Sarwono Muslim

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a)

MEDIATOR:

a) b)

Drs. L.Muji Sancoyo. SEKSI PEMBINAAN LLK & Dra. Siti Hadidjadjah. PELATIHAN KERJA

b)

PENGANTAR KERJA

c)

PENGAWASAN KOMPETENSI KERJA

o PrastaSEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

4. 5.

Drs. Hermawan -

u Sarwono Muslim

HELLIN SSEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA D

AGUS SUPARMAN, S.Sos., M.Si. NIP. 19670929 199303 2 004

R.PONNY SURYANI, SH 19580622 198503 2 004

MARSANA.SH.M.Hum NIP. 19660916 199303 1 003

Drs. AMINUDIN., M.Si. NIP. 19610625 198603 1 005

DRS AGUS MUSLIH.BA NIP. 19580205 198603 1 011 .DEDI KUSNADI NIP. 195803311986031004

Drs. AMINUDIN., M.Si. NIP. 19610625 198603 1 005

TINI KADARUSTINI.S.Sos, M.A.P NIP. 19630212 198303 2 019

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

SEKSI PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

M.BIDANG PENGAWASAN MAMAN BASTAMAN, BA KETENAGAKERJAAN NIP. 19591102 198703 1 004

Hj. RINA INDRISARI NUGRAHA, SIP 19720819 199803 2 007

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

HENDRY HENDARMAN, SE NIP. 19610907 199403 1 002

SEKSI STANDARISASI

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

Ir. ASEP SARIFUDIN NIP. 19640909 199103 1 010 1. Marsudi Sampoerno.SE 2. Asikin 3. Sugeng Supriyadi

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN H.I. dan JAMSOSTEK DEDE SUKADIS, SH NIP. 19580708 199203 1 003

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL R.INDARTRIANNI, SH NIP. 19630824 198903 2 006

KEPALA UPTD HYPERKES

KEPALA UPTD BLK

DRA. SALAMATUL AFIYAH.M.Si NIP. 19610501 198903 2 002

Ir. RUSTAMAN NIP. 19591215 198503 1 016

KABAG TU UPTD HYPERKES Sudariyati.SH.M.Si

KABAG TU UPTD BLK DIAH MUTIARAWATI.S.ST NIP. 19670811 199102 2 001

Dra. Iyut

SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA AGUS SUPARMAN, S.Sos., M.Si. NIP. 19670929 199303 2 004

SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Drs. Hermawan -


Sesuai struktur organisasi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai berikut : 1.2.1. Tugas pokok melaksanakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 1.2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan,

serta

pengawasan

ketenagakerjaan; b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

1.3.

Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 menetapkan 9 (sembilan) isu strategis Kota Bandung, sebagai berikut :

1.

Lingkungan Hidup;

2.

Infrastruktur; 10


3.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

4.

Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;

5.

Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran;

6.

Pendidikan dan Kebudayaan;

7.

Kesehatan;

8.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan

9.

Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah isu strategis ke-5 (kelima) yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran. Walaupun capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja pada tahun ini melebihi target, namun tidak dapat disangkal bahwa jumlah penganggur jumlahnya masih banyak. Tahun 2014 tingkat pengangguran di Kota Bandung mencapai 8,05%. Nilai ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Nasional Agustus 2014, menurut Kepala BPS Suryamin adalah sebesar 5,94%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 6,17% menjadi 5,94%. (BPS Pusat), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung Tahun 2013 sebesar 10,98%.

Permasalahan utama (strategic issued) di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran di Kota Bandung, penyebabnya meningkatnya warga luar yang datang ke Bandung tanpa memiliki keterampilan khusus, selain itu tingkat persaingan kerja tinggi, dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga

memberikan

kontribusi

pada

lambatnya

penyerapan

tenaga

kerja.

Penanganan permasalahan tersebut pada prinsipnya merupakan tanggungjawab bersama, melibatkan hampir seluruh SKPD, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Dari permasalahan tersebut di atas hasil evaluasi dan pemantaun secara mendalam Isu Strategis Urusan Ketenagakerjaan adalah : 1.

Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;

2.

Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia; 11


3.

Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;

4.

Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;

5.

Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Strategi Urusan Ketenagakerjaan yang disusun untuk mencapai misi 4 RPJMD Kota Bandung 2013-2018 difokuskan pada 4 (empat) aspek utama adalah :

1.

Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja;

2.

Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan

usaha

serta

peningkatan

kesejahteraan

pekerja

dalam

mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaanmengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru;

3.

Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi;

4.

Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.

1.4.

Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ini disusun berdasarkan : a.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b.

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

e.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f.

Peraturan

Daerah

Kota

Bandung

Nomor

18

Tahun

2002,

tentang

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; g.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

h.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Pembentukan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; 12


i.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;

j.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

k.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5.

Ruang Lingkup, dan Sistematika

1.5.1. Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 adalah : 1.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014;

2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2013-2018;

3.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD Tahun 2013-2018;

4.

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

5.

Perbandingan capaian indikator kinerja empat tahun ke belakang dengan target kinerja yang direncanakan.

1.5.2. Sistematika Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif

Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014

BAB I Pendahuluan

Menguraikan

tentang

Gambaran

Umum

Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung, stuktur organisasi & tugas dan fungsi, isu strategis, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKIP.

13


BAB II Perencanaan

Menguraikan tentang Perencanaan strategis sebelum

Kinerja

reviu dan setelah reviu

BAB III Akuntabilitas

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian

Kinerja

kinerja,

evaluasi dan analisis capaian kinerja,

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. BAB IV Penutup

Penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014

Lampiran

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, dan lampiran lainnya.

14


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1.

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Mengacu pada Keputusan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Tahun 2013-2018, setelah melakukan reviu atas Rencana Strategis Tahun 2013-2018 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perubahan

Dinas

Tenaga

Kerja

Kota

Bandung

Tahun

2014.

Reviu

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan No.


Target

1.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen

10,78%

2.

Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru

Loker

3.000

3.

Penciptaan Wirausaha Baru

WUB

1.120

Sumber Data : RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

15

Satuan


2.1.1. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013-2014 Sebelum Reviu Indikator Kinerja Utama urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Sebelum Reviu mengacu pada IKU Kota Bandung Tahun 2013-2018 ditetapkan sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013-2014 Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL RENSTRA (2013)

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Rasio Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja

%

43,00

50,00

%

8,95

10,78

Loker

2.452

3.000

%

14,05

14,22

Orang

780

1.120

%

61,32

55,00

KK

3 KK

8 KK

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil kajian IKM

Baik

Baik

9. Nilai Evaluasi AKIP

Penilaian AKIP Inspektorat/ Menpan

2.

Tin gkat Pengangguran Terbuka

3.

Me nciptakan lapangan pekerjaan baru

4.

Ju mlah penempatan tenaga kerja

5.

Pen ciptaan Wirausaha Baru

6.

Ras io penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)

7. Jumlah calon Transmigran

65 (Baik)

65 (Baik)

10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

11. Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti

%

100

100

2.1.2. Reviu Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu Pada tanggal 20 Pebruari sampai dengan 19 Maret Bagian ORPAD&RB (Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi) Sekretariat Kota Bandung melaksanakan Reviu IKU RENSTRA SKPD, asistensi dilakukan Tim Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hasilnya atau rekomendasi Tim Menpan sebagai berikut :

16


Tabel 2.3 Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hasil Reviu Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA

1. 2. 3.

(4) Tingkat Pengangguran Terbuka Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten Jumlah Calon Wirausaha Baru

(5) %

10,98

10,78

10,55

10,36

10,17

10,00

10,00

%

--

81,23

68,02

68,06

68,08

68,10

68,10

0rang

780

1.120

1.340

1.520

1.680

1.840

7.500

Loker

2.452

3.000

10.000

11.000

12.000

14.000

50.000

14,22

42,44

43,16

44,43

44,88

44,88

5,51

4,76

4,53

4,31

4,09

4,09

56,00

57,00

58,00

58,00

58,00

4.

5.

P rosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

%

14,05

6.

P rosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan

%

--

7.

9.

KONDISI AKHIR RENSTRA (12)

J umlah Lowongan Pekerjaan Baru

8.

TARGET KINERJA PADA TAHUN HASIL REVIU TAHUN 2015 2014 2015 2016 2017 2018 (7) (8) (9) (10) (11)

KONDISI AWAL RENSTRA (6)

SATUAN

P rosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

10. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi

%

61,32

55,00

%

27,67

72,33

73,70

76,90

79,19

82,97

82,97

Perusah aan

--

1.977

2.101

2.164

2.229

2.300

2.300

Jiwa

--

60

88

130

140

150

568

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014

Indikator kinerja hasil REVIU tersebut di atas tetap konsisten mengacu dan masih selaras dengan Target RPJMD Kota Bandung 2013-2018. 2.2. Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari tahun 20013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/482/SK/DISNAKER/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

17


Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun selaras dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan stakeholder yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Berikut Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Sebelum dan Setelah dilakukan Reviu : 2.2.1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan terbaik “

2.2.2. Misi Dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

18


Sebelum Reviu : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja; 2. Meningkatkan kesempatan kerja; 3. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; 4. Meningkatkan penempatan transmigrasi; 5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

2.3.

Setelah Reviu : 1.

2. 3. 4.

Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja; Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan; Meningkatkan minat bertransmigrasi; Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah REVIU Tahun 2015

Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisa isu-isu strategis. Tujuan Strategis sebelumnya tidak mempunyai indicator kinerja, namun setelah dilakukan Pra Evaluasi Tim Kemmenpan Tujuan Strategis diharuskan mempunyai indikator sebagaimana tertuang pada halaman berikut. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. berikut di bawah ini tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target lima tahunan sebelum dan setelah REVIU:

19


Tabel 2.4. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2015)

(1) 1.

SASARAN

TUJUAN

NO

SEBELUM REVIU

SETELAH REVIU

(2) Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;

(3) 1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja

Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;

INDIKATOR TUJUAN (4) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka

SEBELUM REVIU

SETELAH REVIU

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(5)

(6)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(7) 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

(8) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif

2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

--1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja 2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

3. Jumlah Calon Wirausaha Baru

3. Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar

4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru 5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

4. Lapangan Pekerjaan Baru 5. Wira Usaha Baru 2.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja;

20

2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

2.

Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja)

3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

6. Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, selesai Perjanjian Bersama (PB)

4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

6. Prosentasi Perusahaan Yang Berkasus tentang Ketenagakerjaan 7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan 10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan


3.

Meningkatkan penempatan transmigrasi;

3. Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;

3. Jumlah Calon Transmigran Siap diberangkatkan

4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi

7. Jumlah calon transmigran yang siap diberangkatkan

5. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi


4.

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.


5. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

8. Nilai Evaluasi AKIP 9. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 10. Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti

6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

12. Nilai Evaluasi AKIP 13. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti

6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

14. IKM

21


Tabel 2.5 Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2015) NO.

TUJUAN

(1) 1.

2.

3.

4.

SEBELUM REVIU

SETELAH REVIU

INDIKATOR TUJUAN

(2)

(3)

(5)

Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja; Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja; Meningkatkan penempatan transmigrasi; Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

22

Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;

SATUAN (6)

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014

2015

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

10,98

10,78

10,55

10,36

10,17

10,00

10,00

13

15

16

17

18

19

20

3 KK

8 KK

10 KK

11 KK

12 KK

51 KK

64,16

64,29

65,00

68,00

69,00

69,00

(7)

2016

2017

KONDISI AKHIR RENSTRA

2018

(13)

Tingkat Pengangguran Terbuka %

Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja) Perusaha an

Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi; Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

KONDISI AWAL RENSTRA

Jumlah Calon Transmigran Siap Diberangkatkan

KK

10 KK

Nilai Evaluasi AKIP Nilai

67,00


Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SEBELUM REVIU) NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


2014

2015

2016

2017

2018


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai perkembangan pasar kerja;

%

39,00%

50,00%

50,99%

52,00%

53,00%

54,01%

39,00%

2.

Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;

8,95%

10,78%

10,55%

10,36%

10,17%

10,00%

10,00%

8,95%

%

14,05

14,22

42,44

43,16

44,43

44,88

44,88

0rang

780

1.120

1.340

1.520

1.680

1.840

7.500

Loker

2.452

3.000

10.000

11.000 12.000

14.000

50.000

%

61,32

55,00

56,00

57,00

58,00

58,00

58,00

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja

Rasio Tenaga Kerja terampil dan produktif

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Kerja Wira Usaha Baru Lapangan Pekerjaan Baru

TARGET KINERJA PADA TAHUN

3.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalamupaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja;

Peningkatan Prosentase Kasus yangdiselesaikan pembinaan hubungan melalui Perjanjian Bersama (PB) industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

4.

Meningkatkan penempatan transmigrasi;

Peningkatan lokasi dan Jumlah Pemberangkatan Transmigran penempatan transmigrasi

Jiwa

3 KK

8 KK

10 KK

10 KK

11 KK

12 KK

51 KK

5.

Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Disnaker

Meningktanya Penilaian AKIP Menpan/Inspektorat kapasitas akuntabilitas Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran kinerja birokrasi BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Nilai

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nilai

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Prosentasi Tertib Administrasi barang/aset daerah ditindaklanjuti Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

23

Hasil Survey IndeksMasyarakat (IKM)


Tabel 2.7. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SETELAH REVIU TAHUN 2015) NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUA N


2014

2015

2016

2017

2018


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

%

10,98

10,78

10,55

10,36

10,17

10,00

10,00

%

--

81,23

68,02

68,06

68,08

68,10

68,10

0rang

780

1.120

1.340

1.520

1.680

1.840

7.500

Loker

2.452

3.000

10.000

11.000

12.000

14.000

50.000


(1)

(2)

(3)

1.

Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

1.


2.

Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten

3.

Jumlah Calon Wirausaha Baru

3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

4.

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru

5.

Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

%

14,05

14,22

42,44

43,16

44,43

44,88

44,88


6.

Prosentasi Perusahaan Yang Berkasus tentang Ketenagakerjaan

%

--

5,51

4,76

4,53

4,31

4,09

4,09

7.

Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

%

61,32

55,00

56,00

57,00

58,00

58,00

58,00

8.

Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

% 27,67

72,33

73,70

76,90

79,19

82,97

82,97

Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan

Perusa haan

--

--

28

42

70

84

224

--

1.977

2.101

2.164

2.229

2.300

2.300

2.

Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;

9.


10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

24

Perusa haan


3.

4.

Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;



Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi


7. Terwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

25

13. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti

14. IKM

Jiwa

--

60

88

130

140

150

568

Nilai

64,16

64,29

65,00

67,00

68,00

69,00

69,00

%

100

100

100

100

100

100

100

--

62,00

62,51

65,00

67,50

70,00

70,00

Nilai


2.3.1. Hasil REVIU IKU-RENSTRA Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja RENSTRA : 1.

Penggabungan tujuan 1 (satu) “menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai perkembangan pasar kerja” dengan tujuan 2 (dua) “meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja” menjadi 1 (satu) tujuan, yaitu “Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam upaya peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja” setelah dikaji lebih mendalam merupakan satu kesatuan arah, maksudnya adalah ketika meningkat kompetensi tenaga kerja, penempatan atau peluang kerja pun akan meningkat; Tujuan di atas, semula masing-masing hanya 1 (satu) sasaran, yaitu untuk nomor 1 : “Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja” dan nomor 2: “Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja”, setelah REVIU menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; 2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja; 3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, semula hanya indikator dari Tujuan 2, setelah dilakukan REVIU indikator tersebut harus naik menjadi sasaran karena merupakan target RPJMD 2013-2018 yang pencapaiannya melibatkan SKPD terkait yang membidangi investasi, ekonomi, dan sumber daya manusia. Sasaran “Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja” lebih tepat digunakan, untuk mengukur berapa rasio tenaga kerja yang kompeten terdaftar, ditambah dengan pengujian sertifikasi peserta latihan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, karena sasaran awal “Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja” hanya mengukur rasio pelatihan dibanding dengan peserta latihan. selanjutnya sasaran ketiga tetap sama dengan IKU RENSTRA sebelum REVIU, dianggap sangat tepat untuk mengukur Tujuan nomor 1. Selanjutnya masing-masing sasaran di atas diukur dengan indikator : “Tingkat Pengangguran Terbuka” untuk sasaran 1; “Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten” dan “Jumlah Calon Wirausaha Baru” indikator sasaran 2; “Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru”

dan “Prosentase Pencari

Kerja

terdaftar yang

ditempatkan” merupakan indikator sasaran 3. Tingkat pengangguran terbuka otomatis menurun sebagai jika tersedia lowongan pekerjaan baru, dan tentunya harus terjadi penempatan tenaga kerja; penempatan tenaga kerja akan terjadi jika tenaga kerja mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, kemudian apabila tidak mendapatkan pekerjaan secara 27


formal,

pencari

kerja

didorong

agar

menjadi

wira

usaha

baru,

dengan

diikutsertakan dalam pelatihan calon wira usaha baru. 2.

Tujuan sebelum REVIU “Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja”

kalimatnya

disederhanakan

cukup

mencantumkan:

“Meningkatkan

Perlindungan Ketenagakerjaan”. Sasaran setelah REVIU menjadi 4 (empat) adalah : Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan; Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek; dan Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan; menambah sasaran baru, dimana sebelum REVIU hanya : Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB). “Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan” tujuannya untuk mengukur kemampuan kinerja Disnaker melalui penurunan rasio kasus yang masuk dari tahun ke tahun, dari sasaran tersebut ditindaklanjuti

dengan

penyelesaian kasus yang masuk melalui Perjanjian Bersama, indikator ini sangat sulit dicapai karena memerlukan waktu dan kemampuan maksimal para pejabat mediator. Sasaran “Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek” untuk mengukur tingkat kesejahteraan pekerja melalui kepesertaan program jamsostek, yaitu penjaminan kecelakaan kerja, penjaminan hari tua, dan penjaminan pensiun. Sasaran Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, adalah tahapan awal untuk mengukur kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khusus kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang didalamnya mewajibkan perusahaan melaporkan atas ketaatannya terhadap 33 (tigapuluh tiga) norma ketenagakerjaan. 3.

“Meningkatkan

penempatan

transmigrasi”

adalah

tujuan

sebelum

REVIU.

Penempatan Transmigrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, tidak dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah, tercapai tidaknya sasaran tersebut tergantung pada kebijakan pusat, maka tujuan yang tepat setelah REVIU menjadi : “Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi”; dan Sasaran “meningkatnya minat bertransmigrasi” indikatornya “jumlah calon transmigran terseleksi”

28


4.

Tujuan Meningkatkan kualitas

kinerja dengan prinsip good governance di

lingkungan Disnaker dengan sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Setelah di Reviu masih tetap, hanya indikatornya dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) yaitu

Nilai

Evaluasi

AKIP,

Prosentase

Temuan

BPK/Inspektorat

Yang

Ditindaklanjuti, dan Nilai IKM. 5.

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 dilakukan Pra Evaluasi SAKIP dimana dari pihak

Tim

Evaluator Kemmenpan

menyarankan adanya

Indikator

Tujuan

sebagaimana dan sudah tercantum dalam tabel di atas.

2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran dapat tercapai.Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapai kelancaran dan keterpaduan sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempedomani dokumen perencanaan : 1.

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018;

2.

Rencana Strategis Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018;

3.

Perjanjan Kinerja Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014.

Strategi dan Arah Kebijakan

Tahun

2013-2018 urusan Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian sebelum dan setelah di-REVIU adalah :

29


Tabel. 2.8. Strategis dan Arah Kebijakan Sebelum dan Setelah REVIU Strategi Sebelum Reviu

Arah Kebijakan Setelah Reviu

Sebelum Reviu

Setelah Reviu Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, profesionalisme kepelatihan, Peningkatan Penempatan dan perluasan Kerja, serta perlindungan ketenagakerjaan Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan profesionalisme kepelatihan;

1.

Pelatihan calon wira usaha baru dan uji kompetensi tenaga kerja, dan penyiapan lowongan pekerjaan baru, serta perlindungan ketenagakerjaan

Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam upaya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan perlindungan ketenagakerjaan

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka

2.

Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja; Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja; Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja; dan mewujudkan kesdaran dan kepatuhan pengusaha danpekerja dalammelaksanakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan

Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja; Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja; Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerjadalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha danpekerja dalam melaksanakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan

Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta profesionalisme kepelatihan; Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;

Meningkatkan pembinaan, pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja;

Meningkatkan pembinaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pengawasan ketenagakerjaan;

Peningkatan jumlah lokasi penempatan transmigrasi, dan jumlah pemberangkatan transmigran. Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD. Meningkatkan efektifitas dn kualitas pelayanan publik

Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi

Meningkatkan kerjasama antar daerah/penempatan transmigrasi, dan penyuluhan transmigrasi; Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi, dan penyuluhan transmigrasi Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.

4.

5.

6. 7.

30

Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.

Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;


Strategi dan Arah Kebijakan Kesatu didukung oleh semua program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; Kedua dan ketiga dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan program Peningkatan Kesempatan Kerja yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja dan UPT Balai Latihan Kerja, dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan Keempat dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek,dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, serta UPT Hiperkes; Strategi dan Arah Kebijakan Kelima dilaksanakan melalui program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; dan Program Transmigrasi Regional, pelaksananya adalah Seksi Transmigrasi di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Strategi dan Arah Kebijakan Keenam dan Ketujuh leadernya adalah 5 Program Non Urusan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.

2.5.

Perjanjian Kinerja 2014

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandtangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Perjanjian Kinerja sebelum dan setelah REVIU sebagai berikut : Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 (Sebelum Reviu) NO

SASARAN

1.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja;

1

2.

Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja

31

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET

Rasio Tenaga Kerja terampil dan produktif

Persen

50,00%

2


Persen

10,78%

3

Lapangan PekerjaanBaru

Loker

3000

4

Wira Usaha Baru

Orang

1.120

5

Tingkat penempatan pencari kerja

Persen

14,22%


3.

Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

6

Rasio Penyelesaian kasus Perselsishan Hubungan Industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)

Persen

55,00%

4.

Peningkatan lokasi dan penempatan transmigrasi

7

Jumlah pemberangkatan Transmigran

8 KK

50,00%

5.

Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi

8

Nilai Evaluasi AKIP

Kategori

Baik

6.

Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi

9

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Persen

100%

10

Prosentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

Persen

100%

11

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kategori

Baik

7.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Setelah di REVIU dari jumlah enam sasaran (sasaran satu dan sasaran dua digabung) menjadi lima sasaran, dan dari sebelas indikator jumlahnya menjadi sepuluh indikator, sebagaimana di bawah ini : Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 (Setelah Reviu Tahun 2015) NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

%

10,78

1.

Menurunnya Tingkat 1. Pengangguran Terbuka

2.

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

2.


%

81,23

3.


0rang

1.120

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

4.


Loker

3.000

5.


%

14,22

Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

6.

Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

%

5,51

%

55,00

%

72,33

J Perusahaan

1.977

3.

4.

7.


8.

P rosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

9. umlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 5.

32

Meningkatnya Minat Bertransmigrasi

10.

umlah Calon Transmigran Terseleksi

J

Jiwa

60


6.

7.

33

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Terwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

11.

N ilai Evaluasi AKIP

12.

Nilai

P rosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti

13.

100 %

I KM

64,29

Nilai

62,00


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaporkan Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. 3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan

Misi

dan

Visi

Instansi

Pemerintah.

Pengukuran

kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

34


Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya sesuai dengan Silakip Online Kota Bandung, sebagai berikut : No.

Prosentase

Interpretasi

1.

n/a

Tidak Ada Target

2.

< 100 %

Tidak Tercapai

3.

= 100 %

Tercapai

4.

> 100 %

Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh Silakip Kota Bandung yang dibangun oleh Bagian Organisasi Penertiban Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kota Bandung, dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah 100% diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100 % interpretasi tercapai, dan di atas 100 % interpretasi melebihi target. Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan Indikator Kinerja Utama Kota Bandung telah ditetapkan sesuai sasaran RPJMD 2013-2018 dengan

2 (dua)

indikator kinerja (outcomes) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terdapat dalam Sasaran Misi 4 RPJMD 20132018, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; dan Lapangan Pekerjaan Baru yang didasarkan pada

Tujuan:

“Membangun Perekonomian Kota Yang Berkeadilan”

Sasaran: “Meningkatkan Kesempatan Kerja”. Hasil Pra Evaluasi yang dilaksanakan Tim Kemmenpan & RB pada tanggal 24 Juni 2015 disarankan adanya indikator kinerja tujuan yang merupakan sari atau resume dari indikator sasaran, dapat juga diambil dari indikator sasaran yang paling pokok, sebagai berikut : 35


Tabel 3.1. Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SETELAH REVIU TAHUN 2015) NO.

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

(1)

(2)

(3)

1.

Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

Tingkat Penganggura n Terbuka

2.

3.

4.

Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja


2014

2015

2016

2017

2018


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

10,98

10,78

10,55

10,36

10,17

10,00

10,00

13

15

16

17

18

19

20

3

0

5

7

8

10

30

64,16

64,29

65,00

67,00

68,00

69,00

69,00

%

Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja) Calon Transmigran Siap diberangkatk an Nilai Evaluasi AKIP


SATU AN

Perus ahaan

KK

Nilai

Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra sebelum Reviu yang dituangkan pada Bab 2, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai 6 sasaran dan 11 indikator kinerja, setelah dilakukan reviu maka tersusun 7 sasaran dengan 13 indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) dengan rincian sebagai berikut :

-

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

-


-


-


-


-


-


36


Sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja setelah di-reviu oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana di bawah ini : Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2014 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

1.

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

1.


2.


2.


3.


3.

Meningkatnya Penempatan Tenaga 4. Kerja 5.

4.


5.


6.


6.

Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan 7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 10. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi 11.

Nilai

Evaluasi

AKIP 12.

7.

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

Terwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

13.

IKM

dalam sasaran dan indikator RENSTRA tersebut ditentukan 5 Sasaran dan 10 Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sasaran 1 sampai dengan sasaran 5. 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA Setelah Pra Evaluasi Tahun 2014 NO

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(5)

KONDISI TAHUN 2013 (6)

1.

Menyiapkan tenaga kerja yang

Tingkat Pengangguran

%

10,98

37

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(7)

(8)

(9)

10,78%

8,05%

2,73%


2.

kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;

3.

Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;

4.

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Terbuka

Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja) Jumlah Calon Transmigran Siap Diberangkatka n Nilai Evaluasi AKIP

Melebihi target

Perusaha an

13

15

15

100% Tercapai

KK

3

--

--

n/a

Nilai

64,16

64,29

64,29

100% Tercapai

Tiga target kinerja tujuan tercapai dengan baik, hanya satu indikator Jumlah Calon Transmigran Siap diberangkatkan belum mempunyai target, seperti yang disarankan Tim Evaluator Kemmenpan untuk indikator tujuan “Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan” harus indikator outcome bukan indikator proses, oleh karena itu tidak mengambil dari indikator sasaran, dan direalisasikan dengan indikator Perusahaan Nol Kecelakaan Kerja (Zero Acident), capaian 15 perusahaan adalah capaian yang sangat valid dan teruji karena banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Penghargaan Zero Acident setelah dilakukan verifikasi awal oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja kemudian diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kemmennakertrans, hasilnya dari yang diusulkan 15 perusahaan semuanya mendapat penghargaan Zero Acident Skala Nasional, Nol atau nihil Kecelakaan Kerja berarti perusahaan tersebut sudah mampu memberikan perlindungan keselamatan kerja terhadap Tenaga Kerja nya.

b. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini :

38


Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan RPJMD 2013-2018 Tahun 2014 No.


1.


Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Persen

10,78%

8,05%

2,73% Melebihi target

2.

Lapangan Pekerjaan Baru

3.

Wira Usaha Baru

Jumlah Loker Calon WUB

3.000

9.695


1.120

1.160


Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Lapangan Pekerjaan Baru masuk di Misi Keempat Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan, sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja. Capaian kinerja(1) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun sebesar 2,73%, yaitu perhitungan dari target 10,78% realisasi nyata 8,05%, artinya bahwa

semakin

menurun

prosentase

tingkat

pengangguran

terbuka,

kinerja

Pemerintah Kota Bandung semakin baik; Kemudian indikator (2) Lapangan Pekerjaan Baru, didukung oleh target kinerja Dinas Tenaga Kerja dengan indikator “Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru” tercapai 223,17% yaitu membandingkan target 3.000 Lowongan Kerja Baru, realisasi 9.695 Lowongan Kerja Baru. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel di atas melampaui target yang ditetapkan. Prosentase pencapaian indikator lowongan kerja baru sangat tinggi. Hal ini adalah merupakan peningkatan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk mencari Lowongan Kerja Baru selain melalui Pameran Bursa Kerja, Bursa Kerja On-Line (BKOL), Bursa Kerja Khusus, juga diupayakan melalui Website BNP2TKI (Badan Nasional Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), media sosial/koran, juga

secara

efektif

menurunkan

perusahaan-perusahaan

di

Kota

para

Pejabat

Bandung

Pengantar

untuk

mencari

Kerja

langsung

informasi

ke

lowongan

pekerjaan yang tersedia di perusahaan yang bersangkutan. Peningkatan penempatan tenaga kerja akan terjadi apabila kompetensi tenaga kerja meningkat.

Kebijakan

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah Pusat harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam upaya perluasan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah Daerah mempunyai target penciptaan wira usaha baru melalui program pelatihanpelatihan orientasi penempatan tenaga kerja atau penciptaan wira usaha baru mandiri. Semua unsur dan potensi diberdayakan dalam membangun kepekaan dan 39


kepedulian aparatur daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran. Penyusunan kebijakan dan strategi program kegiatan harus terarah. Salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan nasional dan regional adalah mampu meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. (penjelasan selanjutnya dibahas di analisa capaian kinerja Sasaran 1 RENSTRA Disnaker pada Indikator yang sama). b.

Capaian Indikator Kinerja Utama RENSTRA Dinas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung setelah dilakukan reviu oleh Tim Asistensi Menpan yang difasilitasi Bagian ORPAD&RB Sekretariat Kota Bandung. tetap mengacu pada Dokumen RPJMD 2013-2018 Kota Bandung, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi menjadi perhatian pula dalam penyusunan reviu target kinerja. IKU adalah target utama yang merupakan indikator kelompok program Urusan Pemerintahan yaitu indikator inti atau core bussinesnya tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan IKU Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014. Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini : Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018

No.

Indikator Kinerja Sasaran Renstra

Satuan

Kondisi Tahun 2013

Tahun 2014 Target

Realisasi

1.


Persen

10,98

10,78

8,05

2.


Persen

--

81,23

81,23

3.

Jumlah Calon Wira Usaha Baru

Orang

780

1.120

4.


Jumlah Loker

2.452

5.

Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

Orang

14,05

Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan

Persen

6.

40

--

Capaian Kinerja

Target Akhir 2018

Menurun 2,73% = (125%) Melebihi target 100% Tercapai

10,00

1.160

103,57 Melebihi target

7.500

3.000

9.695


50.000

14,22

41,92

44,88

(2.532/ 17.800)

(3.849/ 9.181)


5,51

5,51

100% Tercapai

4,09

68,10


7.

Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)

Persen

8.

Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK

Persen

9.

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib lapor Ketenagakerjaan

Perusahaan

10.

Jumlah Calon Transmigrasi Yang Terseleksi

c.

Jiwa

61,32

55

55

100% Tercapai

58,00

(55/ 100)

(60/109)

27,67

72,33

72,33

100% Tercapai

82,97

--

1977

1977

100% Tercapai

2.300

--

60

60

100% Tercapai

568

Capaian Indikator Kinerja RENSTRA Dinas Tenaga Kerja

Target Kinerja pokok dalam RENSTRA menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu nomor 1 sampai nomor 10 seperti tersebut di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Walikota Bandung, kemudian target kinerja nomor 11 sampai 13 adalah target kinerja RENSTRA yang mendukung atas ketercapaian 10 target IKU. Realisasi 3 target pendukung sebagaimana di bawah ini : Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018 No.

Indikator Kinerja Sasaran Renstra

11.

Nilai Evaluasi AKIP

Kategori

12.

Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Persen

13.


Kategori

Satuan

Target Akhir Tahun 2018 69,00

Kondisi Tahun 2013

Target

Realisasi

64,16

64,29

64,29

100% Tercapai

100

100

100

100% Tercapai

100

70,05

62,00

78,85

127,18 Melebihi Target

70,00

Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja 7 (tujuh) Sasaran RENSTRA dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja dikelompokkan berdasarkan kategori dengan interpretasi, sebagai berikut : Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 NO. 1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS

Tidak Ada Target Tidak Tercapai Tercapai Melebihi Target Jumlah

41

CAPAIAN 0 0 8 5 13


Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sesuai Misi dan Sasaran, rata-rata capaian dari pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut: Tabel 3.8 Capaian Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 No.

Sasaran

Jumlah Indikator

Rata-rata capaian Sasaran

n/a

< 100%

= 100%

>100%

I

Misi 1: Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja

1.



125 %

-

-

-

Menurun 2,73% = 125%

2.



101,79%

-

-

100%

-

-

-

-

103,57



-

-

-

323,17

-

-

-

294,80

-

-

100%

-


-

-

100%

-


-

-

100%

-

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

-

-

100%

-

-

100%

-

3.

Jumlah Calon Wirausaha Baru 308,99%


II

Misi 2 : Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

4.



100%

III

Misi 3: Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;

5.


IV

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan

Jumlah Calon Transmigran Terseleksi

100%

-

yang Baik (good governance) 6.

7.

Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Nilai Evaluasi AKIP

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Jumlah

42

100%

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

13

127,18

-

-

100%

-

-

100%

-

-

-

-

127,18

-

-

8

5


Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Misi terhadap target yang sudah ditetapkan dilihat dari tingkat pencapaian target, sebagai berikut: Tabel 3.9 Pencapaian target Misi RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2014 Tingkat Pencapaian Target Misi

Jumlah Indikator Sasaran

Rata-rata capaian Misi (%)

Tidak Ada

(=100%)

Tidak Tercapai (<100%)

Melebihi

Tercapai

(>100%)

Misi 1

5

189,31

4

1

-

-

Misi 2

4

100

-

4

-

-

Misi 3

1

100

-

1

-

-

Misi 4

3

109,06

1

2

-

-

13

136,44

5

8

-

-

Jumlah

Kemudian selanjutnya kinerja pencapaian dirinci menurut kategori pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: Tabel 3.10 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 Tingkat Pencapaian Target Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Rata-rata capaian Sasaran (%)

Melebihi

Tercapai

(>100%)

(=100%)

Tidak Tercapai

Tidak Ada

(<100%)

Sasaran 1

1

125

1

-

-

-

Sasaran 2

2

101,79

1

1

-

-

Sasaran 3

2

308,99

2

-

-

-

Sasaran 4

4

100

-

4

-

-

Sasaran 5

1

100

-

1

-

Sasaran 6

2

100

-

2

-

Sasaran 7

1

127,18

1

-

-

13

136,44

5

8

Jumlah

-

-

Untuk mengukur keseluruhan kinerja Dinas Tenaga Kerja baik terhadap kinerja teknis, pelayanan publik dan pengukuran kinerja internal tercermin atau sudah terwakili dalam empat misi, tujuh sasaran dan tigabelas indicator sebagaimana dijelaskan di atas. Misi yang disusun dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja merupakan jawaban “Mengapa Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu Organisasi Perangkat 43


Daerah di Kota Bandung”. Disnaker menangani permasalahan ketenagakerjaan dari awal (pre employment), yaitu penganggur dan pencari kerja, kemudian setelah tidak mendapatkan pekerjaan (post employment) yaitu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tenaga kerja kurang produktif, penanganannya diakomodir dalam Misi I “Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja”. Kemudian penanganan ketika sedang bekerja atau disebut during employment yaitu melindungi perusahaan dan pekerja ketika sedang bekerja, dicerminkan dalam Misi 2 (dua) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan. Misi kedua ini pun targetnya semua dapat direalisasikan dengan kategori memuaskan.

Misi 3 (tiga) Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi dengan satu sasaran Meningkatnya Minat Bertransmigrasi, indikator Jumlah Calon Transmigran Terseleksi. Misi ini merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan ketika tenaga kerja yang hidup di Kota Bandung sudah tidak mempunyai kompetensi kerja/kalah bersaing dengan Pencari Kerja di Kota Bandung, maka masyarakat tersebut diberikan penyuluhan, diseleksi termasuk keluarganya untuk disiapkan menjadi calon transmigrasi, sehingga apabila mendapat kuota pemberangkatan dari Pusat para calon tersebut sudah siap untuk diberangkatkan. Untuk target ini direalisasikan seratus persen dengan kategori memuaskan. Misi

4

(empat)

Meningkatkan

Kualitas

Kinerja

dengan

Prinsip

Tata

Kelola

Kepemerintahan yang Baik (good governance), dua sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan dua indikator yaitu Nilai Evaluasi AKIP, Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dan sasaran kedua Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat. Misi ini sebagai misi pendukung yang tetap penting untuk menilai dan mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta untuk mengukur kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja. Keempat indikator target direalisasikan dengan kategori memuaskan.

3.2.

Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi kinerja melalui analisa pencapaian indikator kinerja bertujuan mengetahui perbandingan antara target dan realisasi, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi; dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output 44


dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya

dilakukan

pula

pengukuran/penentuan

tingkat

efektivitas

yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap

maupun

strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-

pembandingan antara : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja nyata dengan kinerja Propinsi, jika terdapat target kinerja yang sama.

Analisis Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan indikator yang telah di-Reviu menjelaskan

faktor

pendukung

keberhasilan

pencapaian

target

dan

faktor

penghambatan atau permasalahan target yang tidak tercapai. 13 target kinerja di atas, 3 (tiga) target kinerja adalah merupakan turunan target kinerja Misi 4 (empat) Pemerintah Kota Bandung yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Baru;

dan

Penciptaan

Wira

Usaha

Baru.

Selain

target

tersebut

pencapaiannya dikontribusi oleh SKPD terkait. Seluruh program kegiatan Dinas Tenaga Kerja, yaitu 2 (dua) target program pelatihan keterampilan dan produktivitas yang juga mendapat dukungan data program penempatan tenaga kerja, 2 (dua) target program penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja (pre & post employment), dan 4 (empat) target program perlindungan tenaga kerja (during employment), serta 1 (satu) target urusan pilihan ketransmigrasian. Kesepuluh target pokok yang menjadi Indikator Kinerja Utama, ditambah 3 (tiga) target indikator penunjang, pada dasarnya semuanya merupakan indikator pendukung untuk mencapai target Misi 4 RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Pengukuran

kinerja

yang

telah

di-Reviu,

analisis

pencapaian

pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

45

kinerja

dalam


3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1


a.

Realisasi Kinerja Tahun 2014

Pengangguran terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu yang paling pokok adalah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan memberikan peluang kesempatan kerja baru atau dengan kata lain memberikan kesempatan industri untuk meningkatkan output, peningkatan output tentunya akan meningkatkan penggunaan faktor produksi. Dan Tenaga Kerja adalah salah satu faktor produksi, peningkatan kebutuhan faktor produksi tenaga kerja berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Antara Target dan Realisasi Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 No

1.

Indikator Kinerja

Existing Tahun 2013


10,98%

Tahun 2014 Target

Realisasi

10,78%

8,05%

Persentase Capaian Kinerja

Target Akhir RENSTRA 2018

Menurun 2,73%

10,00

Indikator menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, menetapkan target 10,78 persen pada tahun 2014, target ini didasarkan pada hasil evaluasi Tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 10,98 persen, namun diluar dugaan realisasi tahun 2014 mencapai 8,05 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 2,73 persen, keberhasilan pencapaian target ini sangat signifikan. Jika dilihat dari data di atas maka target kinerja 10 persen pada akhir RENSTRA yaitu Tahun 2018 di Tahun 2014 sudah terlampaui namun naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka tidak bisa diprediksi secara dini karena sangat tinggi ketergantungannya

pada

aspek-aspek

perekonomian, politik, dan keamanan.

46

lainnya,

seperti

fluktuasi

perkembangan


b.

Realisasi dan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2010 – 2014

Pengukuran kinerja organisasi perlu dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahuntahun sebelumnya sebagai progess report kinerja organisasi yang bersangkutan, sebagai perbandingan disajikan capaian kinerja Tahun 2009-2014, target Tingkat Pengangguran Terbuka adalah target prioritas yang ditetapkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2008-2013 dan juga RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Realisasi 20102014 sebagai berikut : Tabel 3.12 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2009 – 2014 Uraian

TPT (%/Tahun) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

13,83

13,75

10,34

9,17

10,98

8,05

Meningkat

-

-

-

-

1,81

-

Menurun

-

0,08

3,41

1,17

-

2,93

Realisasi

Setiap tahun Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung

terus

mengalami

penurunan

berarti

Pemerintah Kota Bandung sedikitnya telah berhasil memberikan

peluang

kesempatan

kerja

pada

masyarakat Kota Bandung, hanya pada Tahun 2012 ke Tahun

2013

terjadi

peningkatan

Pengangguran

Terbuka (Jawa Barat 0,16 persen, Kota Bandung 1,81 persen) berdasarkan sumber data (BPS) hal ini terjadi sehubungan pada saat dilakukan Sakernas bulan Agustus bertepatan dengan selesainya bulan puasa, dimana yang biasanya bekerja, pada saat dilakukan sensus sedang berhenti/tidak sedang bekerja karena sedang libur Hari Raya Iedul Fitri, sehingga menambah data jumlah penganggur, maka ketika sensus dilakukan Agustus 2014. Untuk lebih jelas dapat dilihat grafik di bawah ini :

47


Grafik 3.1.Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2009-2014

Sebagai bahan dapat dilihat tren jumlah penganggur, jumlah bekerja, dan jumlah angkatan kerja dari Tahun 2009 ke Tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.13 Data Jumlah Penganggur dan Angkatan Kerja Kota Bandung Tahun 2011 – 2014 No. 1.

Uraian Jumlah Penganggur

2.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

152.953

131.353

116.798

107.384

129.142

95.971

1,000,140

1,012,946

1,064,167

1,047,235

1,096,799

1.079.477

1.129.744

1.171.551

1.176.377

1.192.770

Jumlah 998,227 Bekerja 3. Jumlah Angkatan 1.069.077 Kerja Sumber data : BPS Kota Bandung

Lebih jelas dapat ditampilkan grafik perbandingan di bawah ini :

Grafik 3.2. Perbandingan Jumlah Penganggur, Bekerja, dan Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2009-2014 48

2014


Jumlah penganggur dari Tahun 2009 sampai Tahun 2014 terus mengalami penurunan, sebaliknya jumlah bekerja makin meningkat, walaupun jumlah Angkatan Kerja setiap Tahun meningkat pula. c.

Perbandingan

Pencapaian

Indikator

Kinerja

Kota

Bandung

dengan

Kabupaten/Kota se - Jawa Barat Tahun 2014 Kota Bandung dengan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2014 Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Barat. Tahun 2012 PDRB Kota Bandung menyumbang sebesar 12,75 persen terhadap perekonomian Propinsi Jawa Barat, dan Tahun 2013 kontribusi meningkat menjadi 13,16 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi walaupun hanya didukung oleh beberapa faktor, pada akhirnya akan berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Tabel 3.14 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2011 – 2014 No. 1.

Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun/%)

Uraian Propinsi

Jawa

2011

2012

N/T

2013

N/T

2014

N/T

9,81

9,00

T 0,81

9,16

N 0,16

8,45

T 0,71

10,34

9,17

T 1,17

10,98

N 1,81

8,05

T 2,93

Barat 2.

Kota Bandung

Sumber Data : Sakernas 2011 s.d. 2014 BPS Jabar.

Jika membandingkan Propinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung dari Tahun 2012 ke Tahun 2014. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat dari Tahun 2011 sebesar 9,81 menjadi 9,00 persen Tahun 2012 menurun 0,81 persen, dan menurun pula sebesar 0.16 persen menjadi 9,16 persen di Tahun 2013, kemudian menurun 0,71 persen dari Tahun 2013 menjadi 8,45 persen pada Tahun 2014. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung dari Tahun 2011 sebesar 10,34 persen menurun 1,17 persen Tahun 2012 menjadi 9,17 persen, dan pada Tahun 2013 meningkat 1,81 persen menjadi sebesar 10,98 persen, pada Tahun 2014 secara signifikan turun sebesar 2,93 persen dari Tahun 2013 sebesar 10,98 persen menjadi sebesar 8,05 persen.

49


Kota Bandung pada Tahun 2012 ke Tahun 2013 terjadi peningkatan Pengangguran Terbuka sama dengan Propinsi Jawa Barat (Jawa Barat 0,16 persen, Kota Bandung 1,81 persen) berdasarkan sumber data (BPS) hal ini terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam Realisasi dan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2010 – 2014. Untuk lebih jelasnya dilihat dalam grafik di bawah ini :

Grafik 3.3. Perbandingan TPT Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2011 -2014

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat

pada ekspos pencapaian

target penyerapan dua juta kesempatan kerja di Propinsi Jawa Barat jumlah Pengangguran di Jawa Barat menurun dari 1.888.667 menjadi 1.775.196, artinya orang yang menganggur di Jawa Barat turun sekitar 113.000 orang. Salah satu serapan tenaga kerjanya adalah semakin banyak masyarakat Jawa Barat yang mampu berwirausaha. Sektor paling banyak menyerap tenaga kerja adalah jasa, perdagangan, hotel, restoran, dan industri keuangan. Propinsi Jawa Barat terus berusaha mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor non formal, dengan tren investasi di Jabar terus naik, kendati serapan tenaga kerja lebih didominasi sektor jasa, harapan Jawa Barat adalah industri manufaktur dapat berorientasi pada industri padat karya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diciptakan dengan adanya lapangan kerja yang memadai. Peningkatan pertumbuhan ekonomi korelasinya adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan faktor produksi terutama pekerja juga akan mengalami kenaikan, secara simultan akan mengurangi tingkat pengangguran. 50


Tahun 2010 jumlah Penganggur di Kota Bandung mencapai 131.353 orang, terjadi penurunan sebanyak 35.382 orang adalah pengurangan dari data Tahun 2014 (data sementara publish BPS Kota Bandung) berjumlah 95.971 orang, diprosentasekan penurunannya 4,12 persen dari Tahun 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka 12,17 persen, pada Tahun 2014

menjadi 8,05 persen. Indikasi ini sangat baik walaupun

jumlah Angkatan Kerja terus meningkat Tahun 2010 sebanyak 1.079.477 orang, dan pada Tahun 2014 bertambah menjadi 1.192.770 orang, tetapi jumlah orang yang bekerja terus meningkat pula dari Tahun 2010 sebanyak 1.000.140 orang, dan Tahun 2014 mencapai di angka 1.096.799 orang. Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – bandung Raya Tahun 2011 - 2014 Keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Disnaker mencoba membandingkan realisasi capaian target “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten/Kota se-Bandung Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 3.15 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Se- Bandung Raya Tahun 2011 – 2014 No.

Kabupaten/Kota

Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun) 2011

2012

% (N/T)

2013

% (N/T)

2014

% (N/T)

1.

Kota Bandung

10,34

9,17

T 1,17

10,98

N 1,81

8,05

T 2,93

2.

Kota Cimahi

10,32

8,57

T 1,75

11,43

N 2,86

9,62

T 1,81

3.

Kabupaten Bandung

10,69

10,38

T 0,31

10,15

T 0,23

8,48

T 1,67

4.

Kabupaten Bandung Barat

13,01

12,37

T 0,64

9,61

T 2,76

8,15

T 1,46

Sumber Data : Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jabar (N : Naik - T : Turun)

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari Tahun 2011 ke Tahun 2014 : Kota Bandung tingkat pengangguran terbuka menurun 2,29 persen dari Tahun 2011 sebesar 10,34 persen menjadi 8,05 persen Tahun 2014; Kota Cimahi Tahun 2011 sebesar 10,32 persen menjadi 11,43 persen pada Tahun 2014 berarti di Kota Cimahi ada peningkatan jumlah penganggur sebesar 1,11 persen; Kabupaten Bandung dari Tahun 2011 sebesar 10,69 persen turun 2,21 persen ke Tahun 2014 sebesar 8,48 persen; dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 sebesar 13,01 persen menjadi 9,61 persen Tahun 2013, penurunannya adalah sebesar 3,4 persen. Apabila di ranking maka penyerapan tenaga kerja tertinggi di Bandung Raya pertama adalah Kabupaten Bandung Barat penurunan dari Tahun 2011 ke Tahun 2014 sebesar 51


3,4 persen, Kota Bandung peringkat kedua penurunan sebesar 2,29 persen, kemudian Kabupaten Bandung penurunan sebesar 2,21 persen, sedangkan di Kota Cimahi terjadi peningkatan jumlah penganggur sebesar 1,11 persen kemungkinan banyak migrasi ke Kota tersebut karena selalu mendapatkan beberapa predikat terbaik se – Jawa Barat maupun tingkat Nasional, sehingga peluang kerja meningkat. Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota se – Jawa Barat Tahun 2014 Selanjutnya kita bandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 se-Jawa Barat, posisi Kota Bandung ada di ranking ke-14, Kabupaten Majalengka menduduki posisi tertinggi dengan TPT 4,47 persen, dan terendah adalah Kabupaten Cianjur 14,87 persen. Hal ini untuk membuktikan bahwa menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemmenpan, RB) keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Disnaker mencoba membandingkan realisasi capaian target “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 3.16 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja, dan TPT se-Jawa Barat Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kabupaten/Kota Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi KabupatenBandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Propinsi Jawa Barat

52

Jumlah Pengangguran 177.222 88.421 153.407 138.045 78.818 58.588 37.755 32.118 121.695 28.116 41.883 61.403 49.193 31.905 114.004 94.436 51.971 43.503 16.083 95.971 16.221 115.643 80.903 26.006 15.571 6.315 1.775.196

Jumlah Angkatan Kerja 2.315.176 1.093.219 1.031.622 1.628.076 1.022.545 845.869 767.041 467.066 913.940 628.959 557.618 766.583 729.932 407.360 1.026.868 1.389.958 637.436 458.665 138.129 1.192.770 147.148 1.236.114 958.587 270.284 289.572 85.602 21.006.139

TPT 7,65 8,09 14,87 8,48 7,71 6,93 4,92 6,88 13,32 4,47 7,51 8,01 6,74 7,83 11,10 6,79 8,15 9,48 11,64 8,05 11,02 9,36 8,44 9,62 5,38 7,38 8,45


Berdasarkan data di atas, posisi Kota Bandung berada di peringkat ke-14, jumlah Angkatan Kerja Tahun 2014 di Kota Bandung mencapai 1.192.770, hampir sama dengan jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Cianjur yang menduduki posisi terakhir, yaitu 1.031.622 orang (86,49 persen dibanding Kota Bandung) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Jawa Barat di angka 14,87 persen, sedangkan Kabupaten Majalengka menduduki posisi pertama, hanya jumlah Angkatan Kerjanya 52,73 persen lebih sedikit dari Kota Bandung, yaitu hanya 628.959 orang. Kota Bandung adalah merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat, daya tarik migrasinya sangat tinggi, dan juga merupakan Kota Pendidikan dimana berdasarkan survey BPS kebanyakan yang telah mengikuti pendidikan di Kota Bandung mencari kerjanya tetap di Kota Bandung, enggan meninggalkan Kota Bandung, dengan kata lain berkehendak menjadi penduduk tetap Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik di bawah ini :

53


Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi se-Jawa Barat adalah di Kab. Cianjur dengan angka TPT sebesar 14,87%, dan TPT terendah Kab. Majalengka dengan angka TPT Sebesar 4,47%. sementara TPT Kota Bandung berada pada posisi ke 14 sebesar 8,05%.

Grafik 3.4. Perbandingan TPT se- Propinsi Jawa Barat Tahun 2014

54


Analisis Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta solusi yang dilakukan Keberhasilan ini tidak terlepas dari upayaupaya

yang

dilakukan

Pemerintah

Kota

Bandung, terutama adanya kebijakan dan tingginya terhadap berupa

perhatian

Walikota

perkembangan konsep

ekonomi

penataan

Bandung kreatif

pembangunan

kampung juara dengan pola kolaborasi antara pihak swasta/masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan lainnya adalah dengan memperluas dan meningkatkan informasi kebijakan pemerintah melalui Informasi Teknologi, sehingga dengan pengetahuan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif, dan indikasi lainnya adalah meningkatnya pelaku usaha bisnis online, dalam hal ini berarti penyerapan tenaga kerja di sector informal meningkat, atau meningkatnya wira usaha baru secara alami sebagai dampak dari adanya inovasi-inovasi kebijakan ekonomi dan teknologi.

Kebijakan di atas menjadikan sektor ekonomi di Kota Bandung pemberi kontribusi tertinggi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung terutama sektor ekonomi kreatif, dan penciptaan wira usaha baru di sektor jasa, (menurut Buku Indikator Makro – Bappeda Kota Bandung Tahun 2014) : “pada tahun 2013 sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mampu tumbuh menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung”. Di sektor inilah pelaku ekonomi kreatif dan pelaku wira usaha bergerak tumbuh mendongkrak perekonomian Kota Bandung. Solusi yang dilakukan untuk pengentasan pengangguran adalah dengan melaksanakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan

Kerja,

Ketenagakerjaan,

Program

Program

Perlindungan

pengembangan

dan

wilayah

Pengembangan Transmigrasi,

dan

Lembaga Program

Transmigrasi Regional secara maksimal serta melakukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dengan masyarakat, juga melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja aparat secara terus menerus.

55



Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Indikator Kinerja

No. 1.

2.

1.

Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten Jumlah Calon Wirausaha Baru

Satuan

% Orang

Existing Tahun 2013

Tahun 2014 Target

Realisasi

81,23

81,23

(7655/9424)

(7655/9424)

1.120

1.160

--

860

Prosentase Capaian Kinerja

Target Akhir Renstra (Tahun 2018)

100

68,10

103,57

7.500

Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten adalah

cerminan

kinerja

bidang

Pelatihan

Keterampilan dan Produktivitas Kerja, dan bidang Penempatan Tenaga Kerja, rumusan yang terkandung dalam target tersebut adalah Jumlah Pencari Kerja Terdaftar

lulusan

SMK

sampai

dengan

Sarjana

(produk kinerja bidang Penempatan Tenaga Kerja), ditambah dengan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kerja yang lulus dan mendapatkan sertifikat (produk kinerja bidang Pelatihan dan Produktivitas). Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja 100,00% realisasi sesuai target yang ditetapkan. Capaian indikator ini seratus persen tercapai merupakan data real capaian pada tahun 2014 untuk mengukur seberapa persen pencari kerja yang terdaftar, dan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi kerja; target ini adalah target kinerja baru hasil Reviu Tim Menpan, merevisi target Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif, alasan revisi adalah target Rasio tersebut hanya 56


mengukur seberapa banyak/persen usulan musrenbang yang diakomodir untuk dilatih oleh Disnaker, target ini tidak mencerminkan outcome, hanya mengukur output saja. Pencari

Kerja

dianggap

terdaftar

sudah

lulusan

SMK

mempunyai

keatas

kompetensi

dibidangnya, tidak perlu sentuhan Disnaker untuk dilakukan

pelatihan

atau

di

Uji

Kompetensi,

permasalahannya yang mereka butuhkan adalah peluang kerja sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilkinya.

Dari

capaian

target

81,23

persen,

sisanya adalah Pencari Kerja lulusan SMA kebawah sebesar 18,77 persen Pencari Kerja yang dianggap belum kompeten adalah menjadi pekerjaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja untuk dipanggil dan ditawarkan diberi pelatihan pada tahun selanjutnya sesuai bakat dan minat Pencari Kerja tersebut. Menggunakan kata dianggap, maksudnya adalah bahwa tidak semua lulusan SMA ke bawah tidak kompeten, namun karena Disnaker tidak mempunyai data pencari kerja terdaftar dari SMA ke bawah yang kompeten, karena mungkin saja pencari kerja lulusan SMA

yang

mendaftar

sudah/sedang

mempunyai

pekerjaan,

tentunya

yang

sudah/sedang mempunyai pekerjaan sudah kompeten dibidangnya. Analisa Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten, hanya membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, karena indikator ini baru ditetapkan setelah ReviuRenstra. Untuk membandingkan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan dengan kinerja instansi Kabupaten/Kota sekitar data tidak tersedia. Sebagai upaya menyajikan laporan kinerja yang lebih berkualitas sudah dilakukan koordinasi dengan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat, mencari data pembanding untuk indicator ini juga tidak tersedia, bahwa Propinsi Jawa Barat pun baru akan memunculkan target kinerja Tingkat Kompetensi Tenaga Kerja pada tahun 2016 sehubungan dengan ditetapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016, Tenaga Kerja bebas boleh bekerja se-ASEAN sesuai peluang kerja yang ada di Negara yang bersangkutan. Upaya

selanjutnya

yang

telah

dilakukan

dalam

meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar Pencari Kerja diterima Dunia Kerja, adalah : 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pelatihan Kerja melalui pembinaan sertifikasi LPK 57


2.

Mendorong majunya pendidikan formal, karena merupakan salah satu persyaratan untuk bekerja dalam suatu perusahaan, serta melalui pendidikan non formal, berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi serta diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan.

3.

Meningkatkan kegiatan pelatihan kerja Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Relevansinya adalah kenyataannya sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.

2.

Indikator Jumlah Calon Wirausaha Baru

Selanjutnya indikator kedua adalah turunan dari target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 : Penciptaan 100.000 Wira Usaha Baru yang terdapat di Misi 4 Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan

berkeadilan;

sasaran

13

meningkatkan

Kesempatan Kerja; Strategi 2 Menciptakan 100.000 Wira Usaha Baru, SKPD leading sektornya adalah Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai gambaran target SKPD terkait sebagai berikut : Tabel 3.18 Target Penciptaan Wira Usaha Baru sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 No

SKPD


1.

Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan

35.000

2. 3. 4. 5.

Dinas Dinas Dinas Dinas

40.000 7.500 7.500 1.000

Pendidikan Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Pertanian

Tenaga Kerja hasil pelatihan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi dibidangnya agar diterima di dunia kerja (dapat bekerja di sektor formal), jika tidak berhasil diarahkan untuk menjadi Calon Wira Usaha Baru. Target Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung pada akhir Tahun 2018 dapat melatih sebanyak 7.500 orang Calon Wira Usaha Baru. 58


Untuk mencapai target tersebut pada umumnya yang

dilakukan

SKPD

adalah

melakukan

pelatihan sesuai tupoksi bidangnya. Realisasi dari indikator untuk sasaran tersebut di atas, target 1.120 orang tercapai sebanyak 1.160 orang.

Pencapaian

target

tersebut

di

Dinas

Tenaga Kerja dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja, yaitu oleh Bidang Lattas, Bidang Penta dan Transmigrasi, dan UPT BLK. Realisasinya melebihi target karena di kegiatan bidang penempatan tenaga kerja Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat dari target bidang 120 orang realisasi 160 orang. Bahwa

masalah

pengangguran

menjadi

sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwirausaha. Cara ini berpeluang besar dalam

mengurangi

masyarakat. menuntut

pengangguran

Menjadi pendidikan

dalam

wira

usaha

tidak

yang

tinggi,

yang

dibutuhkan sedikit modal dan keuletan dalam menjalankan usahanya. Bertambahnya volume program kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja bertujuan untuk memenuhi target di atas, tahap ini merupakan tahap awal dari penciptaan wira usaha baru, karena pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan, perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas melaksanakan pemagangan di perusahaan bagi Calon Wira Usaha Baru yang sudah dilatih harapannya tenaga kerja siap pakai dan diterima di dunia kerja atau menjadi wira usaha baru, sedangkan yang dilaksanakan oleh Bidang Penempatan dan Transmigrasi melakukan pelatihan teknis bagi penciptaan Wira Usaha Baru arahnya murni menyiapkan tenaga kerja calon wira usaha baru, karena materi 100% semua praktek mengolah suatu produksi/industri sejenis, pelatihan dilaksanakan ditempat Wirausahawan yang sudah berhasil. 59


Kemudian tahap ketiga melakukan intermediasi Perbankan yaitu mempertemukan para calon wira usaha baru yang sudah dilatih dengan perbankan/lembaga keuangan lainnya, materi yang diberikan berupa bimbingan teknis manajerial, pengelolaan administrasi kelembagaan/ keuangan, serta akses permodalan. namun dengan cara demikian

tetap

kurang

perbankan/lembaga

berhasil,

permodalan

permasalahannya tetap

harus

adalah

untuk

memenuhi

akses

ke

persyaratan

keperbankanan/bankable. Terkendala tupoksi, Disnaker tidak melaksanakannya beberapa tahapan penciptaan WUB, yaitu tahap pendampingan untuk proses perijinan, peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan pemberian dana segar/permodalan, tujuannya adalah agar Calon WUB ini mendapatkan kemudahan proses perijinan serta kemudahan fasilitasi pemasaran produk melalui pameran-pameran baik skala lokal, regional, nasional, maupun intenasional, serta memperoleh modal awal untuk melakukan kegiatan usaha; Permasalahan selanjutnya jika Calon WUB hanya diberikan pelatihan kewirausahaan, pemagangan serta fasilitasi akses permodalan melalui intermediasi, dikhawatirkan akan mengakibatkan

kekurang

berhasilan

dalam

menciptakan

WUB,

karena

untuk

menciptakan satu orang Wira Usaha Baru berdasarkan hasil penelitian Chevron yang disampaikan Kepala BAPPEDA Propinsi (Profesor Denny) pada saat Rapat Koordinasi penyusunan RKPD Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 di Hotel Khatulistiwa menyatakan, bahwa untuk menciptakan Wira Usaha Baru dari 100 orang yang dilatih hasil seleksi rekruitment Calon WUB paling yang berhasil menjadi WUB sukses hanya 2 orang saja. Sudah tentu untuk penciptaan WUB perlu penanganan yang sinergi antara para pihak. Penyelesaian permasalahan Penciptaan WUB pelaksanaannya harus terkoordinasikan dengan baik dengan SKPD dan Instansi serta Lembaga terkait lain sesuai tupoksinya, seperti Perguruan Tinggi, Perbankan, KADIN, dan instansi/lembaga yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, sehingga harapan akhir Tahun 2018 dapat menciptakan 100.000 Wira Usaha Baru akan berhasil, karena program ini merupakan program unggulan Bapak Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode 2013-2018 harapan terjadi multiplayer effect satu orang wira usaha baru berhasil akan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Upaya selanjutnya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penciptaan wira usaha baru yaitu mendorong sikap kewirausahaan para pencari kerja. Masalah pengangguran menjadi sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri dan menjadi wira usaha yang berhasil. Cara ini sebenarnya berpeluang 60


besar dalam mengurangi pengangguran dalam masyarakat, karena dalam berwirausaha tidak menuntut pendidikan yang tinggi, yang dibutuhkan hanya sedikit modal dan keuletan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu hal ini dijadikan target prioritas RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai janji politik Walikota Tahun 2018 harus tercipta 100.000 Wira Usaha Baru, karena diindikasikan sektor informal di perkotaan diduga mampu menyerap angkatan kerja yang mendapat tekanan dari rasionalisasi pekerja akibat kontraksi perekonomian. Jika dilihat dari target RPJMD 2013-2018 terciptanya 100.000 WUB, sedangkan berdasarkan LPPD yang sudah dipublish melalui Koran Tribun Tanggal 17 Juni 2015 halaman 5, pada Tahun 2014 dari 5 SKPD yang sudah merealisasikan pelatihan WUB baru Disnaker sebanyak 1.160 melebihi target yang ditentukan yaitu 1.120, berarti dari target 7.500 Calon WUB terlatih di akhir Tahun 2018, tanggungjawab Disnaker akhir Tahun 2018 sisa sebanyak 6.340 Calon WUB, kemudian Tahun 2015 rencana 1.340 Calon WUB, maka di Tahun 2016 sisa 5.000 Calon WUB lagi yang harus disentuh melalui pelatihan ketenagakerjaan. 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3


Pada dasarnya untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat. Salah satu penyebab munculnya masalah pengangguran karena pencari kerja tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Berkat kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang didukung para Pejabat fungsional Pengantar Kerja, target kinerja terlampaui. Proses Penyediaan Informasi Lowongan Pekerjaan yang dilakukan adalah melalui Job Fair/Pameran Kerja yang dilaksanakan 3 kali Pameran/Bursa Kerja, melalui Bursa Kerja On-line. (BKOL) memberi kemudahan kepada Pengusaha melakukan entry secara on-line lowongan yang tersedia di perusahaan. Sesuai

dengan

Ketenagakerjaan,

Undang-Undang perusahaan

Nomor

17

mempunyai

Tahun

kewajiban

1981

tentang

melaporkan

Wajib

Lapor

perkembangan

perusahaannya kepada Pemerintah melalui SKPD yang membidangi ketenagakerjaan. Tahun 2014 Disnaker termasuk sebagai Smart SKPD, inovasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan 61

yang

diberi

nama

BIMMA’S

(Bandung

Integrated

Manpower


Management Aplications System), sub sistem yang sudah berjalan di bidang Pengawasan yaitu Wajib Lapor On-line. dengan sistem ini, memberi kemudahan terhadap perusahaan untuk menyampaikan laporan perusahaannya melalui website Wajib Lapor On-line (paperless), diantara contentnya perusahaan wajib mengisi format lowongan kerja yang tersedia di perusahaannya, harapan kedepan adalah jumlah lowongan kerja yang tersedia di Kota Bandung meningkat dengan diketahuinya dan dilaksanakannya Wajib Lapor Ketenagakerjaan oleh Perusahaan melalui Website tersebut. Jika dibanding dengan target 50.000 Lowongan Kerja di akhir RENSTA, direalisasikan Tahun 2014 sebanyak 9.695 loker, melebihi target yang ditentukan, tanggungjawab sebanyak 40.305 loker lagi harus didapat sampai akhir Tahun 2018, agar para pencari kerja dengan mudah mencari loker sesuai bakat dan minat yang bersangkutan, seperti tabel berikut: Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Indikator Kinerja

No

1.

2.

1.

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

Satuan

Existing Tahun 2013

Target

Realisasi

Prosentase Capaian Kinerja

Loker

6.989

3.000

9.695

323,17%

%

14,05

14,22

41,92

294,80%

Tahun 2014


50.000 44,88

Indikator Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru

Indikator Menciptakan 250.000 Lapangan Pekerjaan Baru adalah janji politik Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, untuk mencapai target tersebut Dinas Tenaga Kerja menetapkan target pada akhir Tahun 2018 Lowongan Pekerjaan Baru sebanyak 50.000 lowongan kerja, dan Tahun 2014 dari target 3.000 Lowongan Kerja Baru, terealisasi 9.695 Lowongan Kerja Baru; Dipersentase mencapai 323,17%, kategori memuaskan. Pencapaian melebihi target sangat signifikan bukan berarti adanya kesalahan dalam menetapkan target ataupun pencapaian kinerja Dinas sangat maksimal. Penentuan target biasanya diambil dari rata-rata lowongan kerja yang tersedia setiap tahun, lima tahun ke belakang rata-rata antara 3.000 - 6.000 lowongan kerja. Oleh karena pencapaian target Tahun 2014 sangat signifikan serta diperkirakan perkembangan perekonomian tahun selanjutnya lebih meningkat, maka Tahun 2015 ditetapkan target sebanyak 10.000 lowongan pekerjaan baru, harapan akhirnya adalah 62


makin

meningkat

pula

penempatan

tenaga

kerja

untuk

mengurangi

jumlah

pengangguran di Kota Bandung. 2.

Indikator Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

Target Kedua Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan akhir Tahun 2018 ditentukan target sebesar 44,88 persen, Tahun 2014 telah ditetapkan target sebesar 14,22 persen (2.532 penempatan/17.800 pendaftaran pencari kerja), dan direalisasikan sebesar 41,92 persen (penempatan 3.849/pendaftaran pencari kerja 9.181). Jika dilihat dalam tabel di atas realisasi sangat tinggi, padahal penempatan tenaga kerja seperti pada tahun tahun sebelumnya peningkatannya tidak terlalu signifikan mencapai 3.849, hal ini disebabkan dengan data pembanding di bawahnya yaitu jumlah pendaftar pencari kerja terdaftar menurun drastis jauh dari perkiraan hanya berjumlah 9.181. Penurunan pendaftar pencari kerja karena pendaftaran CPNS tahun 2014 tidak mensyaratkan lagi melampirkan Kartu AK.I (Kartu Pencari Kerja), persyaratan tersebut berlaku ketika pencari kerja diterima menjadi Calon PNS. Capaian kinerjanya sebesar 294,80 persen melebihi target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja baik penempatan di sektor pekerja formal ataupun yang menjadi wira usaha baru. Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi Tahun 2014 kedua indikator sasaran 3 menunjukkan capaian kinerja lebih dari 100 persen yang berarti capaian kinerja Renstra Tahun 2014 melampaui target yang ditetapkan. Realisasi data pendukung pencapaian sasaran 3 apabila dibuat tabel Tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.20 Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2009 – 2014 No. 1

Indikator Kinerja Utama 2

Tahun Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

4.779

10.313

11.882

6.989

9.695

7.757

8.815

17.455

9.181

3.044

4.035

2.452

3.849

1.

Lowongan Kerja Baru

Loker

1.840

2.

Pendaftaran Pencari Kerja

Orang

33.476

3.

Penempatan Tenaga Kerja

Orang

2.894

63

24.159

2.281


Apabila tabel tersebut di atas dibuat grafik, maka hasilnya seperti di bawah ini:

Grafik 3.5 Perkembangan Lowongan Kerja, Penempatan Kerja dan Pendaftar Pencari Kerja Tahun 2010-2014

Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan adalah indikator Standar Pelayanan Minimal ketiga dari tujuh indikator yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu target ini dapat diperbandingkan dengan Propinsi Jawa Barat. Diperoleh data capaian SPM Propinsi Jawa Barat melalui e-mail Kepala Sub Bagian Keuangan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat sebagai berikut : Tabel 3.21 Prosentase Penempatan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014 Uraian Propinsi Jawa Barat Kota Bandung

Penempatan Kerja 477.046 3.849

Pencari Kerja Terdaftar

Persentase

1.775.196

26,87

9.181

41,92

Sumber Data : Disnakertrans Prop.Jabar Tahun 2014

Penempatan atau penyerapan Tenaga Kerja Kota Bandung prosentasenya melebihi Jawa Barat,

yaitu 41,92 persen dan Jawa Barat 26,87 persen. Kondisi ini dapat

didefinisikan Kota Bandung tingkat penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dari rata-rata 64


penempatan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.849 orang penempatan dibanding dengan jumlah 477.046 penempatan se-Jawa Barat hanya 0,81 persen, pencari kerja terdaftar 9.181 di Kota Bandung hanya 0,052 dari 1.775.196 orang pencari kerja di Jawa Barat yang merupakan penjumlahan dari 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal ini sangat menggembirakan,

sedikitnya

memberi

kontribusi

terhadap

penurunan

Tingkat

Pengangguran Terbuka dari Tahun 2013 sebesar 10,98 persen ke Tahun 2014 menjadi 8,05 persen, walaupun Kota Bandung ibukota Propinsi Jawa Barat, dimana migrasinya cukup tinggi. Namun jika diperbandingkan dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia pada Tahun

2014

sebagaimana

tabel/grafik

di

atas

terjadi

kesenjangan

antara

penempatan tenaga kerja 3.849 orang, sedangkan lowongan kerja tersedia 9.695 formasi, berarti hanya 39,70 persen terjadi penyerapan tenaga kerja. Permasalahannya adalah Pencari Kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk pengisian lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia atau dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari Kerja tidak Link and Match. Penyelesaian masalah di atas adalah dengan pelatihan kerja untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, kemudian dilakukan uji kompetensi kerja adalah pengukuran kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui : 1.

Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan Bursa Kerja On-line. Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi.

2.

Adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif.Seperti; pembinaan mental, 65


taat

beragama,

memperbaiki

karakter,

memiliki

kepribadian

yang

baik,

memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur 3.

Bisnis online apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini cukup berhasil dalam mengurangi pengangguran bahkan mengatasi kemiskinan di suatu negara. Dalam menjalankan bisnis online sangatlah mudah dapat dijalankan semua orang, karena tidak diperlukan modal yang besar

Jika penyelesaian permasalahan berhasil, dan jika kondisi perekonomian dan keamanan Kota Bandung kondusif dipastikan target 44,88 persen penempatan tenaga kerja dibanding dengan pencari kerja terdaftar pada akhir RENSTRA Tahun 2018 akan berhasil atau mungkin bisa melebihi target yang ditetapkan. 3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4


Pencapaian sasaran 4 Misi disusun 4 indikator yaitu: Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan, diselesaikan

Prosentase

melalui

Kasus

Perjanjian

yang

Bersama

(PB),

Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program

Jamsostek,

Melaksanakan

Jumlah

Peraturan

Perusahaan

Yang

Ketenagakerjaan

dan

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Misi ini menjadi target kinerja Bidang Perselisihan Hubungan Industrial dan Jamsostek, dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Realisasinya sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

No


Satuan

1.


Persen

66

Existing Tahun 2013

Target

--

5,51

Tahun 2014

Target

Realisasi

Akhir 2018

5,51

4,09


2.

3.

4.

1.


Persen

61,32

55,00

55,00

58,00


Persen

27,68

72,33

72,33

82,97

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perusah aan

6.258

1.977

1.977

2.300

Indikator Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan

Indikator kinerja pertama direalisasikan 100 persen sesuai target yang direncanakan, rumusannya adalah realisasi 109 kasus yang masuk dibanding dengan 1.977 perusahaan yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan

pada Tahun 2014, target ini adalah

indikator kinerja baru hasil Reviu Tim Menpan&RB. Meningkat dan menurunnya kasus yang masuk tergantung pada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kedua bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan, selain faktor internal juga faktor eksternal sangat mempengaruhi tingginya kasus yang masuk, diantaranya faktor ekonomi dan politik, seperti adanya peningkatan harga BBM dan tarif Listrik akan berpengaruh pada pelaku

ekonomi, yaitu menurunkan

kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya produksi, dan Tenaga Kerja adalah salah satu faktor produksi yang ikut terpengaruh akibat kebijakan Pemerintah tersebut. Target akhir RENSTRA menurunnya prosentase kasus yang masuk dari Tahun 2014 sebesar 5,51 persen menjadi 4,09 persen dari jumlah Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada Tahun 2018 dapat direalisasikan dengan mengoptimalkan kinerja

kedua

pembinaan

Bidang

yang menangani Perlindungan Ketenagakerjaan, melalui

SP/SB/SBSI,

sosialisasi

peraturan

ketenagakerjaan&jamsostek,

pemeriksaan dan pengawasan perusahaan karena walaupun prosentase kecil tetapi yang namanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial bobotnya sangat berat dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya. 2.

Indikator Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

Target kedua yang didasarkan pada indikator kinerja SPM Permennakertrans Nomor 2 Tahun 2014, adalah tindak lanjut penanganan target pertama yaitu 109 kasus yang masuk, realisasi 100 persen yaitu perbandingan 60 kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. Relisasi Tahun 2013 sebesar 61,32 persen adalah perhitungan 65 67


kasus selesai melalui Perjanjian Bersama dari 106 kasus yang masuk. Target Tahun 2014 diperkirakan 55 kasus selesai melalui Perjanjian Bersama dari perkiraan 100 kasus yang masuk/terdaftar. Realisasi dari 109 kasus yang masuk kasus selesai melalui PB 60 kasus, 40 kasus selesai dengan Anjuran, 9 kasus karena bobotnya berat penyelesaian masih harus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Target kinerja ini sama dengan target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perlu diketahui bahwa permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 109 kasus didominasi kasus perselisihan PHK sebanyak 81 kasus, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB) 51 kasus; perselisihan Hak 11 kasus, selesai melalui PB 5 kasus, dan ketiga Perselisihan Kepentingan 17 kasus selesai melalui PB dari 4 kasus yang masuk, sedangkan perselisihan Antar SP/SB Nihil. Kasus yang masuk dengan kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik 3.6 Perbandingan Kasus Masuk dengan Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama Tahun 2010-2014

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Perselisihan

Hubungan

Industrial

merupakan

perbedaan

pendapat

yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, 68

PHK

atau

perselisihan

antar

serikat

pekerja/buruh

dalam

satu


perusahaan. Suatu hal yang sangat mendukung pada kondusifitas tripartit yaitu adanya aksi Walikota Bandung yang proaktif menanggapi usulan para pengusaha dan Serikat Pekerja pada tahun 2014 Walikota Bandung langsung menghadap Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmgirasi RI pada saat diminta Serikat Pekerja menyampaikan usulan peningkatan jumlah item yang dijadikan alat survey dalam penentuan Kebutuhan Hidup Layak/KHL, maka hubungan industrial di Kota Bandung cukup kondusif sehingga target kinerja dapat direalisasikan dengan baik. Sebagai

perbandingan

Persentase

Kasus

Selesai

Melalui

Perjanjian

Bersama

berdasarkan data capaian SPM Kota Bandung dan Propinsi Jawa Barat sebagai berikut : Tabel 3.23 Persentase Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014 Uraian Propinsi Jawa Barat Kota Bandung

Kasus Selesai Melalui PB

Kasus Masuk

Persentase

300

400

75

60

109

55


Persentase kasus PHI selesai melalui Perjanjian Bersama di Kota Bandung 55 persen berada dibawah Propinsi Jawa Barat yaitu 75 persen. Walaupun dibawah Propinsi, namun kondisi ini tetap merupakan permasalahan, bahwa di Kota Bandung kasus yang masuk bobotnya cukup berat,

terutama

terjadinya

perselisihan

kepentingan yang lebih sulit untuk diselesaikan. Dari 400 kasus Jawa Barat 27,25 persen adalah kasus yang terjadi di Kota Bandung, mengandung arti kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Jawa Barat hampir didominasi oleh Kota Bandung, dan kemudian yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dibandingkan dengan Jawa Barat, 20 persennya adalah penyelesaian kasus PHI yang dilakukan Kota Bandung. Oleh karena itu perlu ada penyelesaian masalah yaitu pada tahun berikutnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan serikat pekerja harus lebih ditingkatkan, jika para pihak memahami peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dimungkinkan akan menurunkan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Target akhir RENSTRA di Tahun 2018, kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama meningkat menjadi 58 persen, karena trend yang terjadi berdasarkan 69


pengalaman

setiap

akhir

masa

jabatan

seorang

Kepala

Daerah,

suhu

politik

meningkatkan, berkaitan dengan kondisi politik diluar kewenangan Disnaker biasanya paling mudah mempropokasi para pekerja untuk dijadikan alat politik, sehingga sering terjadi demo, akibatnya kegiatan perekonomian terganggu, bisa berdampak pada terjadinya PHK. Maka untuk target ini tidak dapat diperjanjikan pada akhir RENSTRA yang otomatis berakhirnya masa Jabatan Walikota Bandung untuk menetapkan target dibawah Tahun sebelumnya. 3.

Indikator Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Indikator ketiga dari target sasaran 4 Perlindungan Ketenagakerjaan yaitu Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah, sama seperti indikator kedua adalah target kinerja SPM urusan ketenagakerjaan. Tahun 2014 persentase 72,33 adalah 105.867 jumlah pekerja/buruh yang masuk program Jamsostek dari 146.374 pekerja/buruh berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Tahun 2013 realisasi prosentase hanya 27,68 persen, dari 283,173 pekerja/buruh yang masuk program Jamsostek, pembandingnya adalah jumlah Bekerja 1,047,235 orang berdasarkan data BPS sehingga prosentase yang didapat lebih kecil. Perbandingan Kota Bandung dengan Propinsi Jawa Barat sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perbandingannya seperti tabel di bawah ini : Tabel 3.24 Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014 Uraian Propinsi Jawa Barat Kota Bandung

pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Jumlah pekerja/buruh berdasarkan W.L.

Persentase

8.921.180

19.443.783

45,88

283.173

391.501

72,33


Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang penggganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Penjaminan ini sangat penting bagi para 70


pekerja/buruh sebagai upaya preventif bagi perlindungan diri sendiri maupun keluarganya. Dari data di atas, Kota Bandung tingkat kesadaran perusahaan dan pekerjanya

sangat

tinggi

dalam

hal

keikutsertaan

dalam

penjaminan

sosial

ketenagakerjaan, realisasi kepesertaan dari data pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebesar 72,33 persen sedangkan untuk Jawa Barat tingkat kepesertaannya masih dibawah 50 persen, yaitu 45,88 persen. Jumlah pekerja 283.173 orang yang masuk menjadi peserta program Jamsostek di Kota Bandung adalah 3,17 persen dari jumlah 8.921.180 peserta program Jamsostek Propinsi

Jawa

Barat.

Serta

19.443.783

orang

pekerja/buruh

di

Jawa

Barat,

pekerja/buruh terdaftar di Wajib Lapor hanya 2,01 persen di Kota Bandung yaitu 391.501. Kekurang sadaran pengusaha akan tanggungjawabnya dimana Undang-Undang tentang Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) menyatakan semua masyarakat Indonesia wajib mengikuti program penjaminan sosial, maka target Tahun 2014 kepesertaan Program Jamsostek sebesar 72,33 persen sulit dilakukan, harapan jika para pejabat fungsional mediator, dan fungsional pengawas ketenagakerjaan meningkatkan kinerjanya, yaitu melakukan

pembinaan, sosialisasi, dan

pemeriksaan dan pengawasan

terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan, khususnya untuk indikator ini maka pada akhir Tahun 2018 target 82,97 persen akan terealisasikan. 4.

Indikator Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Indikator kelima adalah realisasi sebanyak 1.977 Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, sama dengan indikator nomor 1 adalah

target

baru

hasil

Reviu

Tim

Menpan,

sebetulnya indikator ini kurang tepat karena yang diharapkan

adalah

perusahaan

yang

ukuran

seberapa

melaksanakan

Wajib

banyak Lapor

Ketenagakerjaan yang mentaati peraturan norma ketenagakerjaan, hanya pada Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja belum siap data, maka khusus untuk Tahun 2014 indikator ini yang digunakan, Tahun 2015 diharapkan dapat menyusun data sesuai dengan yang disarankan, yaitu dari rencana 2.101 perusahaan yang melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dapat dipilah berapa perusahaan yang melaksanakan ketentuan norma ketenagakerjaan (dari 33 norma, minimal 5 atau 71


10 norma dilaksanakan) karena makin meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan adalah bukti keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Pengawasan dengan dibantu 14 orang fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

(Umum

dan

spesialis)

dalam

melaksanakan

pengawasan

ketenagakerjaan terhadap perusahaan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan di atas, diantaranya adalah : 1.

Meningkatkan kerjasama dan harmonisasi LKS Tripartit melalui peningkatan volume rapat-rapat koordinasi dengan semua anggota Tim berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung.

2.

Semakin bertambahnya kasus perselisihan kepentingan yang sulit diselesaikan secara damai (PB), sudah menjadi keharusan adanya penambahan tenaga fungsional mediator PHI secara proporsional membandingkan dengan jumlah 7.124 perusahaan pada tahun 2014, sehingga mediator PHI dapat melaksanakan fungsinya yang utama yaitu melakukan pembinaan hubungan industrial terhadap perusahaan untuk pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial secara prefentif. Sehubungan tenaga fungsional mediator hanya tinggal 2 (dua) orang lagi, maka selama ini hanya fungsi penyelesaian kasus yang masuk saja yang dapat dilaksanakan. Yang terjadi seorang pejabat fungsional mediator tersita waktunya hanya untuk menyelesaikan kasus saja.

3.

Fungsi pemeriksaan perusahaan yang dilaksanakan oleh fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pelanggaran

perlu

norma

dimaksimalkan,

ketenagakerjaan

misalkan

secara

tuntas,

menyelesaikan

kasus

sehingga

tahun

pada

berikutnya kasus yang sama di perusahaan yang sama tidak muncul kembali.



Pengangguran terutama di Pulau Jawa dapat sedikit teratasi melalui upaya mendorong minat masyarakat untuk bertransmgirasi dengan penyuluhan dan pemberian stimulan bagi yang siap diberangkatkan dengan motivasi dan penyampaian informasi positif. Masih luasnya lahan di luar Pulau Jawa lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Baik peluang berwirausaha maupun pekerjaan di perusahaan lebih terbuka lebar. 72


Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 5 : Meningkatnya Minat Bertransmigrasi

No.

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

3 Jiwa


1.

Kondisi Tahun2013

Realisasi Tahun 2014

Target Tahun 2014

4

5

6

Target Akhir (2018) 7

--

60

60

568

Target 60 Jiwa Jumlah Calon Transmigran Terseleksi dan berhasil dilaksanakan 100 persen adalah target hasil

Reviu

Tim

Menpan

sesuai

tupoksi

dan

kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pengganti target

penempatan transmigrasi

direalisasikan

sehubungan

yang tidak

adanya

surat

dapat dari

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.684/P2KTRANS/VI/2014 pembangunan

kawasan

perihal transmigrasi

pemenuhan tahun

2014,

pagu

APBN

Perubahan

Kemmenakertrans ada Pengurangan Belanja pembangunan pemukiman transmigrasi yang lokasinya adalah rencana lokasi penempatan transmigran Kota Bandung yaitu di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. Padahal Memory of Understanding sudah ditandatangani

Walikota Bandung

dan Bupati Muna,

karena penetapan quota

penempatan transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat, maka pemerintah daerah tidak dapat melakukan upaya apapun untuk merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA, realisasi penempatan transmigasi tahun 2014 sama seperti tahun 2013 adalah Nol Persen berarti target tidak tercapai, maka setelah dilakukan Reviu penentuan target kinerja menurut Tim Menpan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki atau diberikan kepada Pemerintah Daerah. Target 568 Calon Transmigran terseleksi sudah direalisasikan di Tahun 2014 sebanyak 60 orang, 508 lagi sisa target di akhir Tahun 2018 dalam kurun waktu empat tahun lagi diupayakan dilaksanakan melalui sosialisasi program dan penyuluhan yang dilakukan di kewilayahan. Harapan jika tidak ada permasalahan ketransmigasian di Pemerintah Pusat yang menjadi Indikator Tujuan Renstra sesuai saran Tim Pra Evaluasi SAKIP dari Menpan dan RB yaitu 10 Kepala Keluarga (KK) Calon Transmigran Siap Diberangkatkan di Tahun 2015 akan terealisasi.

73




Selanjutnya pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi No. 1 1. 2.

1.

Indikator Sasaran 2 Nilai Evaluasi AKIP Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Satuan 3 Kategori

Persen

Kondisi Tahun 2013 64,16 100

4 64,29

Target Renstra Tahun 2014 5 64,29

100

100


Target Akhir Renstra 6 69

100

Indikator Nilai Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi AKIP yang disajikan adalah hasil evaluasi tahun 2013 karena untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2014 biasanya Dinas Tenaga Kerja mendapatkan hasil penilaian dari Inspektorat pada Triwulan 3 Tahun 2015. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2013 sesuai dengan yang diharapkan, walaupun belum mencapai kategori Baik, tahun 2013 baru termasuk dalam kategori Cukup Baik meningkat 0,13 dari Tahun 2012 sebesar 64,16, dan Tahun 2013 menjadi 64,29 yang diperoleh dari 4 komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja nilai 24,41; Pengukuran Kinerja nilai 16,37; Pelaporan Kinerja nilai 13,82; dan 9,69 untuk nilai Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Komponen Perencanaan Kinerja AKIP skor tertinggi 35%. Hasil evaluasi Tim Penilaian AKIP Inspektorat Dinas Tenaga Kerja mendapat nilai 24,41 menurut Tim Penilai AKIP ada beberapa indikator yang dianggap belum memenuhi ketentuan, diantaranya adalah penyajian target tahunan dalam RENSTRA Revisi belum memuat keseluruhan substansi komponen target tahunan secara lengkap. Komponen Pengukuran Kinerja nilai yang diperoleh sebesar 16,37 nilai yang paling ideal 22,5%. Permasalahannya adalah indikator kinerja dan target kinerja jangka pendek, serta Perjanjian Kinerja belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), padahal IKU Disnaker sudah dibuat dan ditandangani Walikota Bandung, hanya karena tidak 74


dilampirkan dalam Buku LAKIP Tahun 2013 dianggap belum menyusunnya. Mekanisme penyusunan pengumpulan data kinerja harus dibuat SOP nya, dan reviu IKU belum pernah dilakukan, serta dilakukan pemantauan secara berkala. Komponen Pelaporan Kinerja nilainya sebesar 13,82; jika ingin mendapatkan nilai yang tinggi maka indikator ini harus berada di posisi 20%. Nilai tahun 2014 sebesar 9,69. Temuan

Tim Penilai AKIP permasalahannya adalah bahwa LAKIP Tahun 2013

Disnaker, antara target capaian kinerja dengan Sasaran/Kinerja Organisasi belum sesuai/ada beberapa sasaran/kinerja organisasi yang tidak mempunyai target kinerja. Solusinya di Tahun 2015 penyusunan LAKIP yang diganti menjadi L.KIP dibimbing secara konsisten oleh Bagian Orpad&RB Sekretariat Pemkot Bandung dengan menghadirkan Tim Reviu dan Tim Pra Evaluasi SAKIP sampai dengan Juni 2015, sehingga harapan Tahun 2018 mendapatkan Nilai 69 dapat direalisasikan. 2.

Indikator Sasaran Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Target 100%, realisasi sesuai Renstra yaitu semua temuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah ditindaklanjuti 100%. Tabel 3.27 Potret Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Ruang Lingkup Pengawasan Tahun 2013 - 2014 No.

Unsur Kebijakan

1. 2. 3.

Kebijakan Daerah Kelembagaan Pegawai Daerah

Tahun 2013 Temuan Tindaklanjut 1 Selesai 0 0 0 0

4.

Keuangan Daerah

2

Selesai

1

Selesai

5.

Barang Daerah

0

0

1

Selesai

3

Selesai

2

Selesai

Jumlah

Tahun 2014 BPK RI Temuan Tindaklanjut 0 0 0 0 0 0

Untuk hasil temuan BPK RI Tahun 2013-2014 masih ada 1 (satu) Rekomendasi yang belum ditindaklanjut oleh Walikota Bandung, yaitu sehubungan dengan terjadinya kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas luar daerah pada Dinas Tenaga Kerja yang mengakibatkan kerugian Daerah sebesar Rp.15.360.000,00 pada Tahun 2010 dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada tahun yang bersangkutan sudah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, hanya yang menjadi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan 30 Juni 2013, disampaikan pada Tahun 2014 Walikota Bandung belum Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja terkait yang lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, tentunya 75


hal ini bukan merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka untuk indikator ini kami nyatakan selesai 100%, serta untuk status BT (rekomendasi b) nomor 2 sudah ditindaklanjuti. Kemudian hasil temuan pemeriksaan Berkala (reguler) oleh Inspektorat Kota Bandung Nomor 700/009/I-Inspektorat tanggal 28 Pebruari 2014, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.28 Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Berkala (Reguler oleh Inspektorat) Tahun 2014 No. 1. 2. 3.

4.

Unsur Kebijakan Kebijakan Daerah Kebijakan Kelembagaan Pengelolaan Pegawai Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah

Temuan

Tindaklanjut

Nihil Nihil

-

Kelebihan pembayaran tunjangan anak Rp.1.422.442 - Kekurangan kelengkapan dokumen pendukung SKUM PTK Kelebihan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Rp.1.710.000,00

Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah, dan dokumen sudah dilengkapi Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah

-

Atas permasalahan nomor 3 (tiga) di atas Kepala Dinas Tenaga Kerja telah menegur secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta pegawai yang bersangkutan mengembalikan dan memenuhi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk permasalahan nomor 4 Kepala Dinas telah menegur Bendahara Pengeluaran secara tertulis atas kelalaiannya karena melakukan pembayaran uang tidak memperhatikan Peraturan Wailkota Bandung tentang Standar Harga Satuan Tetinggi Tahun 2013, dan pegawai yang bersangkutan mengembalikan kelebihan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak ditemukan adanya permasalahan mengani pengelolaan administrasi barang/aset daerah. Perlu diketahui bersama bahwa hasil pemeriksaan reguler BPK-RI atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 Nol Temuan, juga Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran direalisasikan seratus persen/lebih. Ini merupakan prestasi bagi seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang perlu mendapat apresiasi.

76




Selanjutnya pencapaian sasaran 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik satu indikator, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.29 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perbandingan Tahun 2013 dan 2014 Indikator Sasaran

No.

(1) (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setelah Dikonversi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggungjawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Pelayanan

Satuan


Target Renstra Tahun 2014

(3)

(4)

(5)

(6)

Prosentase Capaian Kinerja (perbandingan realisasi 2013 dengan 2014) (7)

Nilai

70,5

62,00

78,85

8,35

70

Nilai

2,82

-

3,15

0,33

-

Nilai

2,91

-

3,22

0,31

-

Nilai

2,92

-

3,18

0,26

-

Nilai

2,88

-

3,22

0,34

-

Nilai

2,83

-

3,22

0,39

-

Nilai

2,85

-

3,01

0,16

-

Nilai

2,87

-

3,17

0,30

-

Nilai

2,65

-

3,19

0,54

-

Nilai

2,89

-

3,16

0,27

-

Nilai

2,79

-

2,99

0,20

-

Nilai

2,91

-

3,37

0,46

-

Nilai

2,79

-

3,31

0,52

-

Nilai

2,67

-

3,22

0,55

-

Nilai

2,84

-

3,03

0,19

-

Nilai

2,96

-

3,13

0,17

-

Sumber : Subbag Keu&Program Disnaker, diolah Tahun 2015

77


Target Akhir Renstra (8)


Nilai Interval Konversi IKM dari 25 ke 43,75 mutu pelayanan D; dari 43,76 ke 62,50 mutu pelayanan C; interval 62,51 ke 81,25 mutu pelayanan B; kemudian interval 81,20 ke 100 mutu pelayanan A. Berdasarkan tabel di atas target penilaian IKM yang direncanakan dengan skor 62, dari 150 responden yang disebar dengan 14 (empat belas) variabel unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

KEP/25/M.PAN.2.2004,

yaitu

Unsur

:

1).prosedur pelayanan; 2).persyaratan pelayanan; 3).kejelasan petugas pelayanan; 4).kedisiplinan petugas pelayanan; 5) tanggungjawab petugas pelayanan; 6).kemampuan petugas pelayanan; 7).kecepatan pelayanan; 8).keadilan mendapatkan pelayanan; 9).kesopanan dan keramahan petugas; 10).kewajaran biaya pelayanan; 11).kepastian biaya pelayanan; 12).kepastian jadwal pelayanan; 13).kenyamanan lingkungan; 14).dan keamanan pelayanan. Sasaran survey adalah 27 Standar Operasional Pelayanan urusan ketenagakerjaan (terlampir) hasilnya mendapatkan skor IKM Tahun 2014 nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (3,15 x 25) sama dengan 78,85 dan dikategorikan “Baik”, meningkat 8,35 persen dari Tahun 2013 sebesar 70,50, secara menyeluruh mutu kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja mendapatkan kategori BAIK, capaian kinerja melebihi yang ditargetkan menunjukkan 111,84 persen berarti tercapai melebihi rencana yang ditetapkan. Kalau dilihat dari data di atas, terdapat beberapa point/unsur yang progres peningkatannya lebih tinggi yaitu Kepastian Jadwal Pelayanan meningkat 0,55%, Kecepatan Pelayanan meningkat 0,54%, dan Kepastian Biaya Pelayanan meningkat 0,52%. Selain itu ada juga progres peningkatannya yang kurang yaitu Tanggungjawab Petugas Pelayanan hanya 0,16%, Keamanan Pelayanan sebesar 0,17%, Kenyamanan Lingkungan pun hanya meningkat 0,19%. Jika dibandingkan dengan hasil survey IKM Kota Bandung dengan nilai 75,23, kepuasan pelanggan terhadap layanan aparat Dinas Tenaga Kerja lebih tinggi. Berikut tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang, adalah sebagai berikut : Tabel 3.30 Tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang Tahun 2014 No. 1.

2.

Bidang

Jumlah SOP

Nilai

Nilai Tertinggi/Terendah

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

7

80,50/B

Tertinggi U6 (3,14)


9

Terendah U9 (2,57) 78,22/B

Tertinggi U10 (3,33) Terendah U9 (3,04)

3.

4.

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

4

Pengawasan Ketenagakerjaan

7

72,78/B


81,79/A


78


Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek di posisi terendah dengan nilai 72,78 karena bidang ini tugas pokok dan fungsinya adalah memediasi perselisihan antar pekerja/buruh

dan

perusahaan

di

Kota

Bandung.

Survey

dilakukan

terhadap

perusahaan/pekerja yang sedang berselisih, dan atau yang sudah selesai dimediasi, tentunya kepuasan pekerja dan pengusaha bisa sama atau bisa berbeda, ketika kepentingan yang berselisih tidak terpenuhi maka hasilnya tentu akan menyatakan tidak puas walaupun benar/sesuai secara norma/aturan hukum ketenagakerjaan. Kemudian di bidang yang bersangkutan sangat kekurangan SDM fungsional mediator (hanya 3 orang), sedangkan kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar setiap tahun lebih dari 100 kasus, dan memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Bidang Pengawasan mendapatkan nilai tertinggi 81,79 kategori A, hal ini selain SDM fungsional pengawas ketenagakerjaannya terlatih dari 13 orang fungsional 5 orang fungsional pengawasan spesialis. Pekerjaan (SOP) yang di survey adalah penerbitan perijinan dan rekomendasi, pada umumnya perusahaan yang membutuhkannya karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

3.3.

Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar Rp.23.863.632.100,00 realisasi anggaran mencapai Rp.20.594.333.203,00 atau serapan dana APBD mencapai 86,30%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja

Tahun

2014

sebesar

Rp.

3.269.298.897,00.

Hal

ini

merupakan

upaya

penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Setelah Reviu pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

79


Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Misi RENSTRA Tahun 2014 No.

Misi

1

Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya Meningkatkan kesempatan kerja

2

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

Persen

7.618,977.830,00

6.423.449.700,00

84,31%

3.937.796.000,00

3.381.442.664,00

85,87%

610.050.000,00

480.480.699,00

78,76%

3.833.176.170,00

3.241.512.848,00

84,56%

16.000.000.000,00

13.526.885.911,00

Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

3

Meningkatkan Minat Bertransmigrasi

4.

Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

Jumlah

84,54

Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2014 sebesar 84,54 persen, sisa anggaran

sebesar

15,46

persen,

pemanfaatan

anggaran

sangat

efisien

karena

pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan 14 target kinerja tercapai melebihi 100 persen yaitu mencapai 137.61 persen, jika dibanding dengan persentase realisasi anggaran (137.61 dikurangi 84,54) selisih efisiensinya sebesar 53,07 persen. Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dilihat dari capaian kinerja Sasaran RENSTRA setelah reviu dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.32 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 No

Sasaran

Indikator Kinerja

1



2


1.


2.


80

Capaian Kinerja (≥100%) 125,32 101,79

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

84,54

40,75

82,36

19,43


3

4



1.


2.

Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan

1.

2.

Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)

3.

Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

308,99

89,49

219.5

100

85,87

14,13

5



100

78,76

21,24

6

Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas KInerja Birokrasi

1.Nilai AKIP

100

84,98

15,02



127,18

78,85

48.33

7

2.Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

Pagu dan realisasi Anggaran berdasarkan sasaran dan tabel analisis efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan menjadi lampiran LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014. 3.3.1. Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja Keberhasilan pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 didukung dengan program/kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.33 Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2014 Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Program/Kegiatan


1.


10,78 %

Seluruh Program/Kegiatan Disnaker


2.


81,23 %

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kompetensi Lembaga Latihan Kerja b. Kegiatan Negeri 2. Program

81

Pemagangan

Peningkatan

Dalam

Kesempatan


Tenaga Kerja a. Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

3.


1.120 ang

1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a. Kegiatan Pendidikan pelatihan keterampilan pencari kerja

dan bagi

b. Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 2. Program Peningkatan Tenaga Kerja

Kesempatan

a. Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan b. Kegiatan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

4.


5.


3.000 Loker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan : Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

14,22 %

Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja b. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja


6.


5,51 %

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial b. Kegiatan Penyusunan dan perumusan UMK Kota Bandung

6.

55,00 % rosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

7.

82

rosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta

72,33 %

Program P Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial b. Kegiatan Penyusunan dan perumusan UMK Kota Bandung Program P Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan : Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan


program Jamsostek 8. umlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

1.977 Perusahaan

Program J Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan b. Kegiatan Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja c. Kegiatan Peningkatan higiene kesehatan lingkungan kerja


9.

60 Jiwa umlah Calon Transmigran Terseleksi

1. JProgram Pengembangan Transmigrasi

dan

Wilayah

a.

Kegiatan Peningkatan kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

b.

Kegiatan Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

2. Program Transmigrasi Regional a. 8. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

10.

64,29 ilai Evaluasi AKIP

11.

100 % rosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional

Program N Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1. Program P Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran 2. Program Pelayanan Perkantoran 3. Program Peningaktan Prasaran Aparatur 4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

9.


12.

62,00 KM

Sarana

dan

Kapasitas

Seluruh I Program / Kegiatan Pelayanan Publik Disnaker

3.3.2. Realisasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja 83

Administrasi


Pencapaian Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pencapaian kinerja tahun pertama dari periode 2013-2018, uraian capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

84


Tabel 3.34 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Indikator Kinerja No

Sasaran

1 1.

2 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

2.

3.



Indikator Sasaran

1.

2.



Realisasi

%

4

5

6

10,78 %

8,05%

Turun 2,73%

16.000.000.000

81,23 %

81,23 %

100 %

3.


1.120 Orang

1.160 Orang

103,57%

4.


3.000 Loker

9.695 Loker

323,17%

14,22 %

41,92 %

294,80%

5,51 %

5,51 %

100%

55,00 % P

55,00%

100%

72,33 % P

72,33%

100%

5.

4.

3 Tingkat Pengangguran Terbuka

6.

Prosentase Pencari Ke\rja terdaftar yang ditempatkan Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan

7. rosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 8. rosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

85

Pagu Indikatif Renstra 7

Target

Anggaran (Rp.) Realisasi tahun ke-1 (2014) 8

% 9

13.526.885.911

84,54

5.564.227.830

4.584.694.750

82,36

2.054.750.000

1.838.754.950

89,49

3.937.796.000

3.381.442.664

85,87


9. umlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 5.

10.

11. eningkatnya Minat Bertransmigrasi

6.

12.

13. eningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

7.

13. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

86

umlah Calon Transmigran Terseleksi ilai Evaluasi AKIP

1.977 J Perusahaan

M J 60 Jiwa M N Nilai 64,29

14.

1.977 Perusahaan

60 Jiwa

100%

100%

64,29

100%

100 %

100%

79,73

128,60%

610.050.000

480.480.699

78,76

334.808.000

284.513.804

84,98

3.498.368.170

2.956.999.044

84,53

16.000.000.000

13.526.885.911

84,54%

P rosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

14.

100 %

I KM

Nilai 62,00


Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. 3.4.

Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga KerjaKota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Tenaga KerjaKota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut : 1. Prestasi Tingkat Internasional No. -

Prestasi ---

Penerima ---

Tahun --

2. Prestasi Tingkat Nasional No. 1.

Prestasi Tingkat kecelakaan nihil (Zero Accident) Awards dari Menakertrans RI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penerima PT. Bio Farma (Persero) PT. Kimia Farma (Persero) PT. Masterindo Jaya Abadi PT. Pikiran Rakyat PT. GE Nusantara Turbine Services RS. Immanuel Bandung

Tahun 2011

2.

Penghargaan SMK3 Terbaik (bendera emas) dari Menakertrans RI

1. PT. LEN Indonesia 2. PT. Tanabe Abadi Indonesia

2011

3.

Tingkat kecelakaan nihil (Zero Accident) Awards dari Menakertrans RI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2012

4.

Tingkat Kecelakaan Nihil (Zero Acident) Awards dari Menakertrans RI

Untuk 13 Perusahaan di Kota Bandung

2013

5.

Penghargaan SMK3 Terbaik (Bendera Emas) dari Mennakertrans RI

1.

PT LEN;

2014

2.

PT Arkindo Bandung;

3.

PT Gunakrya Nusantara

6. 87

Tingkat Kecelakaan Nihil (Zero Acident)

1.

PT. Pikiran Rakyat RS. Immanuel Bandung PT. GE Nusantara Turbin PT. Meprofarm RS. Al Islam PT. Tanabe Indonesia PT. Masterindo Jaya Abadi

PT Bio Farma;

2014


Awards dari Menakertrans RI

2.

PT Kimia Farma;

3.

PT INTI;

4.

GE Nusantara;

5.

PT PINDAD

6.

PT TELKOM Japati;

7.

PT TELKOM Supratman;

8.

PT TELKOM Lembang;

9.

PT Tanabe Abadi;

10. PT Masturindo; 11. RS Al Islam; 12. Bank Permata Astana Anyar; 13. PT Harian PR; 14. PT Daya Adira; 15. RS Immanuel.

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. 1.

Prestasi Lembaga Kerjasama Tripartit Award

Penerima Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2011

2.

Jamsostek Award

1. Walikota Bandung (Pembina Koordinasi Fungsional dengan Jamsostek Terbaik) 2. PT. LEN (Peserta Terbaik perusahaan < 500 TK)

2012

3.

Penghargaan BPJS Award Tk. Propinsi Juara I

PT PINDAD

2014

4. Prestasi lainnya (Tingkat KotaBandung) No. 1.

Prestasi Pekerja Teladan

2.

Pekerja Teladan

88

Penerima 1. PT. LEN (Persero) (Dra. Almi Simbolon) 2. PT. Nobel Industries (Asep Sukmana. R, Mari) 3. PT. Famatex (Dede Nasripin) 4. Savoy Homann Bidakarta Hotel (Gagan Andaria) 5. PT. Dirgantara Indonesia (Sidik Asianto) 1. Prestu Hartini (Sheraton

Tahun 2011

2012


Bandung Hotel & Towers) 2. Heni Wijaya (RS. Muhammadiyah Bandung) 3. Aneka Ningsih (Grand Hotel Preanger) 4. Wagiyanto (PT. Multi Garmen Jaya) 5. Iwa Kartiwa (Grand Hotel Preanger) 6. Wahyu Purnama (RS. Muhammadiyah Bandung

89


BAB IV PENUTUP Laporan Bandung

Tahun

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota 2014

ini

merupakan

pertanggung

jawaban

tertulis

atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak. LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menetapkan 7 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut : 

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian menurun 2,73% atau interpretasi melebihi target



Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 100% dan 103,57% atau interpretasi melebihi target



Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 323,17% dan 294,80% atau interpretasi melebihi target



Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi tercapai









Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

127,55% atau interpretasi

melebihi target Selama Tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar Rp.23.863.632.100,00 realisasi anggaran mencapai Rp.20.594.333.203,00 atau serapan dana APBD mencapai 86,30%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan 90

dan

Anggaran)

Dinas

Tenaga

Kerja

Tahun

2014

sebesar


Rp.

3.269.298.897,00.

Hal

ini

merupakan

upaya

penghematan

penggunaan

anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai. Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masuk dalam kategori memuaskan, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selama satu tahun.

Bandung,

2015

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Drs. H. HERRY MOCH. DJAUHARI, MM. Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19600411 198603 1004

91

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents