LKIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014
Jalan Maskumambang No. 4 Bandung Telp. 022-7305023
BPPKB Kota Bandung
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
Kota
Bandung
Tahun
2014
dapat
diselesaikan.
Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPPKB Kota Bandung Tahun 2014 dan maksud tujuan disusunnya LKIP adalah : 1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah; 2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat; 3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan 4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsipprinsip good gevermance termasuk penerapan fungsifungsi
manajemen
secara
benar
di
instansi
yang
bersangkuan.
I
BPPKB Kota Bandung
Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, kinerja,
pengawasan,
sehingga
meminimalisir
dapat
kegagalan
evaluasi,
pelaporan
meningkatkan dalam
dan pencapaian
keberhasilan
melaksanakan
tugas
dan dan
tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung Tahun 2014 dapat memberikan penjelasan
yang sejelas-
jelasnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bandung,
2015
Kepala BPPKB Kota Bandung
Hj. SITI MASNUN SAMSIATI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19581130 198503 2 001
II
BPPKB Kota Bandung
RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.
Akuntabilitas
kinerja
sekurang-kurangnya
harus
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam
rangka
peningkatan
Badan
kinerja
kedepan.
Dengan
langkah
ini
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktekpraktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun
2014
merupakan
tahun
pertama
dalam
upaya
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 20132018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta
III
BPPKB Kota Bandung
dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014. Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang
Perbaikan
Pedoman
Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori tercapai sesuai target 100%, tercapai melebihi target >100% dan tidak tercapai <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2014 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2018 sebagai berikut: Berdasarkan
Indikator
Kinerja
Utama
IKU
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014 ditetapkan 8 sasaran dengan 9 indikator sasaran dan mengacu pada 4 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: Misi pertama terdiri dari 3 sasaran dengan 3 indikator sasaran Misi kedua terdiri dari 1 sasaran dengan 1indikator sasaran Misi ketiga terdiri dari 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran Misi keempat terdiri 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran
IV
BPPKB Kota Bandung
Pencapaian target Misi Perjanjian Kinerja Tahun 2014
No. 1 2 3 4
Misi Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Jumlah
Jumlah Indikator Sasaran 3 1 4 2 9
Tercapai Melebihi Target (>100%) 1 0 2 1 4
Tingkat Pencapaian Tercapai Tidak Sesuai Tercapai Target (<100%) (100%) 2 0 1 0 2 0 1 5 0
Keterangan : 3 Indikator data pendukung tidak ada (n/a) Indikator Indek Pembangunan Gender (IDG) dari target sebesar 70,1% dapat terealisasi sebesar 73,93, data didapat dari BAPPEDA dan BPS, Tercapai Melebihi Target, data pendukung tidak ada. Indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu dari target 100% dapat terealisasi sebesar 100%, Tercapai Sesuai Target. Indikator Persentase Kelurahan Layak Anak dari target sebesar 10% dan capaian sebesar 10% ketercapaian tersebut adalah dari target akhir RPJMD tahun 2018 adalah 100% dari target sasaran 80 Kelurahan Layak Anak) dan 10% nya adalah 8 Kelurahan, Tercapai Sesuai Target. Indikator Cakupan SKPD yang responsive gender dari target 50% dapat terealisasi 50% dapat dijelaskan bahwa dari 34 SKPD tanpa SKPD Kecamatan di Kota Bandung yang sudah dianggap responsip gender adalah 17, Tercapai Sesuai Target.
V
BPPKB Kota Bandung
Indikator Tingkat penurunan TFR dari target sebesar 1,99% dapat terealisasi sebesar 1,99%, Tercapai Sesuai Target, data pendukung tidak ada. Indikator Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktip (CU/PUS) dari target sebesar 68,30% dapat terealisasi sebesar 68,32%, Tercapai melebihi Target. Indikator Rata –rata usia kawin pertama (PUP) dari target sebesar 19,89 Tahun dapat terealisasi sesuai target. Pada tahun 2014 ratarata usia kawin pertama (PUP) adalah 19,89 tahun, Tercapai Sesuai Target, data pendukung tidak ada. Indikator Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif dari target sebesar 72% dapat terealisasi sebesar 72,02%, Tercapai Melebihi Target. Indikator Peserta keluarga Pra sejahtra dibandingkan jumlah total keluarga dandari target sebesar 36,87% dapat terealisasi sebesar 36,86%, Tercapai sesuai Target.
VI
BPPKB Kota Bandung
DAFTAR ISI Cover
Hal
Kata Pengantar .........................................................................................
I
Ringkasan Eksekutif .................................................................................
III
Daftar Isi ..................................................................................................
VII
Daftar Tabel .............................................................................................
VIII
Daftar Gambar .........................................................................................
IX
Daftar Grafik ............................................................................................
X
BAB I
PENDAHULUAN ...............................................................
1
1.1.
Gambaran Umum .................................................................
3
1.3.
Isu Strategis .........................................................................
6
1.4.
Sistematika Penulisan ..........................................................
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA ................................................
9
2.1.
Rencana Strategis ................................................................
9
2.2.
Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................
10
2.3
12
BAB III
Hasil Reviu Renstra dan Indek Kinerja Utama (IKU)............... AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................
20
3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................
20
3.2.
Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja ..............
22
3.2.1.
Pengukuran Capaian Kinerja ................................................
21
3.2.2.
Evaluasi Capaian Kinerja ......................................................
24
3.2.3.
Analisa Capaian Kinerja .......................................................
26
3.2.4.
37
3.3.
Pelaksanaan kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja ...... Akuntabilitas Keuangan ........................................................
3.4.
Prestasi atau Penghargaan ....................................................
41
BAB IV
PENUTUP ........................................................................
43
38
VII
BPPKB Kota Bandung
DAFTAR TABEL Data jenjang pendidikan Bandung tahun 2014
Tabel 1.2
Data jenjang golongan PNS di BPPKB Kota Bandung tahun 2014
4
Tabel 1.3
Data jabatan PSN di BPPKB Kota Bandung tahun 2014
4
Tabel 2.1
Visi sebelum dan sesudah reviu
12
Tabel 2.2
Misi sebelum dan sesudah reviu
12
Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator sebelun dan sesudah Reviu
13
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKB Kota Bandung tahun 2014
18
Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) BPPKB Kota Bandung tahun 2014
19
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKB Kota Bandung tahun 2014
21
Tabel 3.2
Evaluasi Capaian Kinerja BPPKB Kota Bandung tahun 2014
24
Tabel 3.3
Capaian Indikator Gender (IDG)
Pembangunan
26
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu P2TP2A
26
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Persentase Kelurahan Layak Anak
27
Tabel 3.6
Daftar Sasaran Kelurahan Layak Anak tahun 20142018
28
Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Cakupan SKPD yang responsip Gender
29
Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Penurinan TFR
30
Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Persentase Pasangan Usua Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif
32
Tabel 3.10
Data Peserta KB Aktif dibanding PUS
33
Tabel 3.11
Data Realisasi target per jenis alat kontrasepsi
34
Kinerja
PNS
di
Indek
BPPKB Kota
Hal 3
Tabel 1.1
VIII
BPPKB Kota Bandung
Tabel 3.12
Capaian Indikator perkawinan pertama
Kinerja
Tabel 3.13
Data rata-rata usia kawin pertama
35
Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Remaja (BKR), Lansia (BKL)
35
Tabel 3.15
Data Kelompok Bandung
Kota
36
Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Persentase Keluarga Pra KS dan KS I
36
Tabel 3.17
Daftar Tahapan Keluarga Sejahtera (KS) Tahun 2014
37
Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Akuntabilitas kinerja BPPKB Kota Bandung tahun 2014
37
Tabel 3.19
Rekapitulasi nilai hasil survey kepuasan masyarakat dengan 40 Responden
38
Tabel 3.20
Hasil kinerja BPPKB Kota Bandung dalam kegiatan pengawasan tahun 2014
39
Tabel 3.21
Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2014
41
Tabel 3.22
Daftar Prestasi atau Penghargaan Tahun 2013 dan 2014
43
Bina-bina
yang
Rata-rata
aktif
di
usia
34
IX
BPPKB Kota Bandung
DAFTAR GAMBAR Hal 5
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi BPPKB Kota Bandung
Gambar 3.2
Kegiatan Perlindungan anak
26
Gambar 3.3
Kegiatan Gugus Tugas KLA
27
Gambar 3.4
Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
29
Gambar 3.5
Kegiatan Rakerda Keluarga Berencana
30
Gambar 3.6
Kegiatan Pelayanan KB
32
Gambar 3.7
Kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
33
Gambar 3.8
Kegiatan Bina-bina Keluarga
34
Gambar 3.9
Kegiatan Dukungan Walikota Bandung terhadap peningkatan tahapan Pra KS dan KS I
35
X
BPPKB Kota Bandung
DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1
TFR Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat
Hal 31
XI
BPPKB Kota Bandung
BAB I PENDAHULUAN Dalam
rangka
meningkatkan
pelaksanaan
pemerintah
yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang
Pelaksanaan
Sistem lebih
Akuntabilitas
lanjut
Kinerja
didasarkan
Instansi
atas
Pemerintah.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
adalah
perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku
unsur
pembenahan
pembantu kinerja.
pimpinan,
Pembenahan
dituntut kinerja
selalu
melakukan
diharapkan
mampu
meningkatkan peran serta fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya 1
BPPKB Kota Bandung
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan
tujuan
dan
sasaran
yang
ingin
dicapai
pada
lingkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan
semua
pihak.
Berkenan
harapan
tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat,
jelas,
terukur
legitimate
sehingga
penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undangundang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang
tersebut
penyelenggaraan
negara
menyatakan meliputi
bahwa
kepastian
azas-azas
hukum,
azas
umum tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara
harus
dipertanggung
jawabkan
kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 2
BPPKB Kota Bandung
Bandung
Tahun
akuntabilitas
2014
yang
penyelenggaraan
dimaksudkan kegiatan
sebagai
yang
perwujudan
dicerminkan
dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 1.1.
Gambaran umum Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kota
Bandung adalah Satuan Kerja Perengkat Daerah yang mempunyai dua urusan wajib yaitu Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 85 orang, dengan rincian sebagai berikut: TABEL 1.1 DATA JENJANG PENDIDIKAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH
1.
S3
0
2.
S2
10
3.
S1
46
4.
Diploma
5.
SLTA
5 23
6
SLTP
1
7
SD
0
Jumlah
85
Sumber : Data Kepegawaian BPPKB Thn. 2014 3
BPPKB Kota Bandung
TABEL 1.2 DATA JENJANG GOLONGAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO GOLONGAN JUMLAH 1.
Golongan IV
23
2.
Golongan III
56
3.
Golongan II
6
4.
Golongan I
0
Jumlah
85
Sumber : Data Kepegawaian BPPKB Thn. 2014
TABEL 1.3 DATA JABATAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO JABATAN JUMLAH 1.
Eselon II
1
2.
Eselon III
4
3.
Eselon IV
10
4.
Fungsional
46
5
Pelaksana (Staf)
24
Jumlah
85
Sumber : Data Kepegawaian BPPKB Thn. 2014 Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung danPeraturan Walikota Bandung Nomor 474 4
BPPKB Kota Bandung
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Satuan
Organisasi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, dengan struktur organisasi sebagai berikut : GAMBAR 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG Tahun 200ggal 4 Desember 2008
5
BPPKB Kota Bandung
1.2.
Isu Strategis Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di
Kota
Bandung
diarahkan
untuk
penanganan
isu-isu
Gender,
Perlindungan anak dan kependudukan dengan asumsi ke depan meliputi: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Pengembangan Kualitas Penduduk, (3) Pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG), (4) Pengembangan Perlindungan Anak. Dari seluruh rangkaian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan secara mulus, masih terdapat masalah-masalah yang ditemukan dan itu akan menjadi bahan acuan untuk Program dan Kegiatan pada Program kerja lima tahun yang akan datang, adapun masalah yang masih tertinggal diantaranya : 1. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Sementara
itu
lembaga
advokasi
dan
konseling
hak-hak
dan
kesehatan reproduksi bagi remaja masih terbatas jangkauannya dan belum
dapat
memenuhi
kebutuhan
remaja.
Dan
pendidikan
kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil 2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat pada umumnya tentang kesetaraan dan keadilan gender, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan masih sangat rendah. 3. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan 6
BPPKB Kota Bandung
keluarga berencana belum sepenuhnya sebagai
subjek
pembangunan
keluarga berencana.
menempatkan masyarakat
pemberdayaan
perempuan
dan
Peran aktif masyarakat dalam pembangunan
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, yang meliputi pengabdian
masyarakat
(to
serve),
pelaksanaan
advokasi
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (to advocate), dan pelaksanaan pengawasan sosial (to watch) mulai meningkat. Berbagai masalah pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang timbul dewasa ini, tidak perlu terjadi bila peran aktif masyarakat dapat terus berjalan bahkan meningkat. 4. Pembangunan berwawasan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai strategi pembangunan nasional, belum dapat dilaksanakan
seperti
yang
diharapkan,
karena
belum
adanya
dukungan nyata dari berbagai unsur. 5. Pelaksanaan terhadap upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang bermutu belum optimal, terutama
pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana kepada masyarakat miskin, dan kelompok rentan. 6. Sistem perencanaan dan penganggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
belum optimal. Salah satu sebab adalah
kurangnya dukungan informasi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dari pelaku pemberi pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 7. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana dan penggerak / fasilitator pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana belum optimal. Hal
tersebut
terutama dalam penanganan penduduk miskin dan sistem regulasi. 7
BPPKB Kota Bandung
1.3. Sistematika Penulisan
Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut : BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Gambaran Umum SKPD
1.2.
Isu Strategis
1.3.
Sistematika
PERENCANAAN KINERJA 2.1.
BAB III
BAB IV
Perencanaan Strategis sebelum Reviu
2.2. Perencanaan Strategis hasil Reviu AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
3.2.
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.3.
Akuntabilitas Keuangan
3.4.
Prestasi atau Penghargaan
PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
8
BPPKB Kota Bandung
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.
Rencana Strategis Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebelum reviu adalah merupakan dokumen yang
disusun
melalui
proses
sistimatis
dan
berkelanjutan
serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Perempuan
dan
Keluarga
800/972/BPPKB/2014
Tahun
Berencana 2014
Kota
tentang
Bandung Penetapan
Nomor Rencana
Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014 - 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 9
BPPKB Kota Bandung
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Disamping itu pula, Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan
Renstra
Mentri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak, Bappenas, BKKBN dan BP3AKB Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota
Bandung
Tahun
2014-2018,
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung tercantum pada : Misi RPJMD ke 3
:
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
Tujuan ke 3
:
Peningkatan kualitas hidup masyarakat
Sasaran
:
1. Terkendalinya
jumlah
penduduk
dan
daya
tampung lingkungan 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
dalam
kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. 3. Menigkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas
program-program
penanggulangan
kemiskinan.
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Walikota Nomor 475 Tahun 2008, menjelaskan tentang Rincian Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Tekhnis Daerah Kota Bandung sebagai berikut :
10
BPPKB Kota Bandung
1. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan asas Otonomi dan pembantuan. 3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; b. Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga; c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas
dan
fungsinya.Untuk
melaksanakan
tugas,
fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi
SKPD
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga Berencana Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
11
BPPKB Kota Bandung
2.3. Hasil Reviu Renstra dan Indek Kinerja Utama (IKU) TABEI 2.1 VISI SEBELUM DAN SESUDAH REVIU VISI
VISI
(sebelum reviu)
(setelah reviu)
Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak
Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak
TABEL 2.2 MISI SEBELUM DAN SESUDAH REVIU MISI
MISI
(sebelum reviu)
(setelah reviu)
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
2. Meningkatkan serta 2mendorong partisipasi masyarakat di dalam memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
Meningkatkan serta mendorong partisipasi masyarakat di dalam memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
3. Meningkatkan perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran, memberikan perlindungan hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
Meningkatkan perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran, memberikan perlindungan hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
4. Menggali potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Menggali potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
12
BPPKB Kota Bandung
TABEL 2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SEBELUM DAN SESUDAH REVIU Sebelum Reviu Setelah Reviu Sasaran Tujuan Sasaran Tujuan
Tujuan 1.
Meningkatkan pemahaman Pengarusutama an Gender (PUG) melalui promosi, advokasi, KIE dan fasilitasi yang dapat memberikan panduan tentang pembangunan yang berwawasan gender dalam rangka mewujudkan kesataraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya upaya membangun kualitas hidup perempuan dalam aspek pendidikan ,kesehatan, ekonomi, sosial budaya , hukum, politik dan tekhnologi bagi perempuan di daerah Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak Penguatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak Terwujudnya Kota Bandung sebagai
-
Indeks Pembangunan Gender
-
Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik dan jabatan politik
-
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
-
Cakupan Perempuan dan Anak Korbam Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan
-
Persentase Kelurahan Layak Anak
1.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan, pemenuhan hak-hak anak
1)
2)
3)
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
Sasaran
-
Indeks Pembangunan Gender
-
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayan Terpadu
-
Persentase Kelurahan Layak Anak
13
BPPKB Kota Bandung
Sebelum Reviu Sasaran
Tujuan
Tujuan
Setelah Reviu Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kota Layak Anak 2.
Meningkatkan 5. partisipasi masyarakat dalam kelembagaan pengarusutama 6. an gender
3.
Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku positif keluarga tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi serta memenuhi pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi yang berkualitas
7.
Meningkatnya upaya memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan perencanaan yang responsive gender pada SKPD di Kota Bandung
Meningkatnya peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru 8. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB 9. Menurunnya tingkat drop out peserta KB 10. Meningkatnya peserta KB Mandiri 11. Tersedianya sumber daya pengelola program KB dan kelompok remaja terlatih. 12. Meningkatnya pemahaman remaja
-
Cakupan perencanaan SKPD responsip gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui Anggaran Responsif Gender (ARG)
-
Tingkat penurunan TFR
-
Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
-
Rata-rata usia kawin pertama
2.
Meningkatnya 4) kelembagaan pengarusutamaa n gender
Meningkatnya pengarusutamaan gender dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
-
Cakupan SKPD yang responsive gender
3.
Terwujudnya Keluarga Kecil
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
-
Tingkat penurunan TFR
-
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif
-
Rata-rata usia kawin pertama
5) 6)
14
BPPKB Kota Bandung
Tujuan
4.
Sebelum Reviu Sasaran
serta dalam kesehatan mendorong reproduksi dan keluarga untuk pendewasaan usia mampu perkawinan merencanakan keluarganya termasuk jumlah anak yang diinginkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi, Menyediakan berbagai pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta menyediakan dukungan tenaga dan sarana yang berkualitas Terciptanya 13. Meningkatnya pemberdayaan kualitas pelayanan masyarakat KB bagi pasangan dalam Usia Subur (PUS) pengelolaan terutama keluarga program miskin
Tujuan
-
4. Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mampu menggerakan partisipasi
Setelah Reviu Tujuan
Sasaran
Terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera
7)
8)
Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyaraka Meningkatnya
Sasaran
-
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif
15
BPPKB Kota Bandung
Tujuan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan berkualitas
Sebelum Reviu Sasaran 14. Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan BinaBina Keluarga (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS 15. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi keluarga 16. Pengembangan kegiatan kreatif bagi keluarga dan anak ( lomba, kursus, dll) 17. Pembinaan dan Pengembangan Institusi masyarakat pengelola program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 18. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
Tujuan -
-
masyarakat Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I Alasan Ekonomi dibanding jumlah total keluarga Cakupan pasangan usia subur anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB
Sasaran
Setelah Reviu Tujuan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
Sasaran -
Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I
16
BPPKB Kota Bandung
Penjelasan perubahan pada tujuan adalah terlalu banyaknya kata dalam kalimat tujuan sehingga menjadi ketidakjelasan dalam menyampaikan tujuan, terlalu rinci sehingga tujuan kurang terarah dan kurangnya kesinambungan dari Misi, sehingga kami wajib merubah tujuan dan melalui proses akhirnya dapat merubah tujuan. Perubahan pada sasaran dilakukan sebagai sebab dan akibat dari perubahan tujuan, sasaran juga perlu dirubah karena banyak kalimat sasaran yang seharusnya adalah sebuah pelaksanaan program dan kegiatan dan terlalu banyaknya sasaran. Seperti halnya sasaran maka indikator sasaranpun mendapat perubahan disebabkan kurangnya kesinambungan dengan sasaran yang sudah mendapat perubahan, ada beberapan indikator sasaran yang tidak semestinya menjadi indikator sasaran pada BPPKB Kota Bandung dan penyempurnaan kalimat indikator sasaran.
17
BPPKB Kota Bandung
TABEL 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET 2014
1
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
Indeks Pembangunan Gender
%
70,1
2
Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayan Terpadu
%
100
3
Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
PersentaseKelurahan Layak Anak
%
10
4
Meningkatnya Cakupan SKPD yang pengarusutamaan gender responsive gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
%
50
5
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana
% %
1,99 68,30
6
Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Tahun
19,89
7
Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat
%
72
8
Peningkatan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
%
36,87
Tingkat Penurunan TFR Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I
Indikator Kenerja Utama (IKU) Tahun 2014 hasi Ruviu ditetapkan denga surat Keputusan Kepala BPPKB Kota Bandung Nomor 900/292BPPKB/2015 tanggal 27 Pebruari 2015.
18
BPPKB Kota Bandung
TABEL 2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO
9
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET 2014
1
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
Indeks Pembangunan Gender
%
70,1
2
Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayan Terpadu
%
100
3
Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
PersentaseKelurahan Layak Anak
%
10
4
Meningkatnya Cakupan SKPD yang pengarusutamaan gender responsive gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
%
50
5
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana
% %
1,99 68,30
6
Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Tahun
19,89
7
Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat
%
72
8
Peningkatan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Meningkatnya pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja (IKM) Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti Indikator Hasil Evaluasi Akip Persentase temuan BPK/Inspektoran yang ditindaklanjuti
%
36,87
Nilai
80
%
100
Nilai %
65,1 100
Tingkat Penurunan TFR Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I
19
BPPKB Kota Bandung
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas
kinerja
adalah
kewajiban
untuk
menjawab
dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan
atau
kegagalan
dalam
melaksanakan
misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 20092014 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian
indikator
kinerja
utama
(IKU)
dapat
dilaporkan
cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa mamfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. 20
BPPKB Kota Bandung
Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaian dapat mengindikasikan keberhasilan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian IKU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO 1
2
3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR KINERJA Indek Pembangunan Gender (IPG) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu Persentase Kelurahan Ramah Anak Cakupan SKPD yang responsive gender Tingkat penurunan TFR Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadiPeserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga Pra KS dan KS I
SATUAN
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN %
%
70,1
73,93
105,46
%
100
100
100
%
10
10
100
%
50
50
100
%
1,99
1,99
100
%
68,30
68,32
100,02
Tahun
19,89
19,89
100
%
72
72,02
100,03
%
36,87
36,86
100,03
21
BPPKB Kota Bandung
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja 3.2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran
atas
indikator
kinerja
sasaran
strategis,
cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal
dengan
pendekatan
petunjuk
pelaksanaan
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : > 100%
:
Tercapai Melebihi Target
= 100%
:
Tercapai Sesuai Target
< 100%
:
Tidak Tercapai
22
BPPKB Kota Bandung
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indicator
kinerja
kegiatan,
dan
penilaian
tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2014
23
BPPKB Kota Bandung
3.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja TABEL 3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2014 No.
Indikator Kinerja
Satuan
1
Indek Pembangunan Gender (IPG) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu Persentase Kelurahan Ramah Anak Cakupan SKPD yang responsive gender Tingkat penurunan TFR Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadiPeserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga Pra
%
2
3 4 5 6 7 8
9
Tahun 2013 Capaian Target Realisasi % 70,00 70,05 100,07%
Tahun 2014 Target
Realisasi
70,10
73,93
Capaian % 105,46
Tahun 2018 Realisasi Capaian Target Thn ini % 70,50 73,93 104,86
%
100
100
100%
100
100
100%
100
100
100%
%
2
2
100%
10
10
100%
100
10
10%
%
-
-
-
50
50
100%
70
50
71,42%
% %
2,40 68,20
2,10 68,20
114,28% 100%
1,99 68,30
1,99 68,32
100% 100,03%
1,95 70,30
1,99 68,32
97,98 97,18
Tahun
18,78
18,80
100,10%
19,89
19,89
100%
20,33
19,89
97,83
%
70
70
100%
72
72,02
100,03%
80
72,02
90,03
%
36,88
36,88
100%
36,87
36,86
100,02%
34,29
36,86
93,02% 24
BPPKB Kota Bandung
No.
10 11 12 13
Indikator Kinerja KS dan KS I Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti Indikator Hasil Evaluasi Akip Persentase temuan BPK/Inspektoran yang ditindaklanjuti
Satuan
Tahun 2013 Capaian Target Realisasi %
Tahun 2014 Target
Realisasi
Capaian %
Tahun 2018 Realisasi Capaian Target Thn ini %
Nilai
80
80
100
80
80
100
80
80
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Nilai
50
50
100
65,1
-
80
80
-
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
BPPKB Kota Bandung
3.2.3. Analisa Capaian Kinerja TABEL 3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDEK PEMBANGUNAN GENDER No . 1
Indikator Kinerja
Satuan
Indek Pembangunan Gender (IDG)
%
Target 2014 70,1
Realisasi 2014 73,93
Capaian % 105,46
Catatan Tercapai melebihi target
Indikator Indek Pembangunan Gender (IDG) dari target sebesar 70,1% dapat terealisasi sebesar 73,93, data didapat dari BAPPEDA dan BPS, Faktor pendorong tercapainya target adalah Kesungguhan upaya dari pemerintah, akadenisi dan masyarakat, sedangkan hambatannya adalah
untuk
pencapaian
target
adalah
dari
berbagai
unsur
pendukung tidak hanya digarap oleh BPPKB, solusinya adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalan mendukung tercapainya target, data pendukung tidak ada. TABEL 3.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERSELESAIKAN PENANGANANNYA PADA UNIT PELAYANAN TERPADU P2TP2A No.
Indikator Kinerja
Satuan
2
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu
%
Target 2014 100
Realisasi 2014 100
Capaian % 100
Catatan Tercapai sesuai target
Indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan
penanganannya
pada Unit Pelayanan Terpadu dari target sebesar
100%
dapat
100%
terealisasi
ketercapaian
penanganan dari jumlah perempuan dan anak yang melapor sebanyak 190 kasus dan dapat ditangani dan kasusnya diselesaikan sebanyan 190 kasus, Faktornya adalah dilakukan upaya penyelesaian kasus 26
BPPKB Kota Bandung
secepatnya pada pusat layanan informasi perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), adapun Tindak KDRT yang melapor pada tahun 2014 dari seluruh Wilayah Kota Bandung Ke P2TP2A,
sedang
hambatannya kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan pelaporan terhadap tindak kekerasan, solusinya lebih intensif mensosialisasikan Pencegahan terhadap tindak kekerasan. TABEL 3.5 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELURAHAN LAYAK ANAK No. 3
Indikator Kinerja Persentase Anak
Kelurahan
Satuan Layak
%
Target 2014 10
Realisasi 2014 10
Capaian % 100
Catatan Tercapai sesuai target
Indikator Persentase Kelurahan Layak Anak dari target sebesar 10% dan
capaian
sebesar
10%
ketercapaian tersebut adalah dari target akhir RPJMD tahun 2018 adalah 100% dari target sasaran 80 Kelurahan Layak Anak) dan 10%
nya
adalah
8
Kelurahan
antara lain : Kelurahan Turangga Kec. Lengkong, 2. Kelurahan Karanganyar Kec. Astanaanyar, 3. Kelurahan Cimincrang Kec. Gedebage, 4. Kelurahan Kopo Kec. Bojongloa
Kaler,
5.
Kelurahan
Pungkur Kec. Regol, 6 Kelurahan Sekeloa
Kec.
Coblong,
Kelurahan
Neglasari
Cibeunying
Kaler
dan
7. Kec. 8.
Kelurahan Cijerah Kec. Bandung Kulon, Faktor pendukung adalah kerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi
terkait,
sedang
hambatannya
masih
kurangnya 27
BPPKB Kota Bandung
pemahaman masyarakat tentang Kelurahan Layak Anak, solusinya lebih intensif mensosialisasikan Kelurahan Layak Anak TABEL 3.6
28
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.7 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA CAKUPAN SKPD YANG RESPONSIP GENDER No. 4
Indikator Kinerja Cakupan SKPD responsive gender
Satuan yang
%
Target 2014 50
Realisasi 2014 50
Indikator
Capaian % 100
Catatan Tercapai sesuai target
Cakupan
SKPD
yang
responsive gender dari target 50% dapat
terealisasi
dijelaskan tanpa
bahwa
SKPD
Bandung
50% dari
Kecamatan
yang
sudah
dapat
34
SKPD
di
Kota
dianggap
responsip gender adalah 17, penilaian ini berdasarkan hasil dari penganggaran
dan
pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD, Faktor pendukung adalah kerjasama dengan P3GA, UNPAD, PWS UPI, PWS UIN dan
SKPD/OPD
hambatannya pencapaian
sedangkan
adalah target
untuk
adalah
dari
berbagai unsur pendukung tidak hanya digarap oleh BPPKB, solusinya adalah
berkoordinasi
dengan
lembaga/instansi
terkait
dalan
mendukung tercapainya target. (SKPD) yang sudah memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BPPKB Kota Bandung BAPPEDA Kota Bandung BKBPM Badan Pusat Statistik Kota Bandung Dinas Pendidikan Kota Bandung Dinas Kesehatan Kota Bandung 29
BPPKB Kota Bandung
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Dinas Pertanian Kota Bandung Dinas Tenaga Kerja Dinas Kominukasi Dan Informatika Dinas Umkm, Koperasi Dan Perindag Dinas Sosial Dinas Pelayanan Pajak Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung Disdukcapil DPKAD BKD Kementrian Agama Dinas Pariwisata
TABEL 3.8 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TINGKAT PENURUNAN TFR No.
Indikator Kinerja
5
Tingkat penurunan TFR
Satuan %
Target 2014 1,99
Realisasi 2014 1,99
Capaian % 100
Catatan Tercapai sesuai target
Indikator Tingkat penurunan TFR dari target sebesar 1,99% dapat terealisasi sebesar 1,99% Tercapai sesuai target berdasarkan jumlah tercapai kelahiran dari usia ibu 1749 tahun per-seribu kelahiran 391 jiwa atau mencapai 1,99% Data diperoleh dari BPS-BPPKB, Faktor pendorong tercapainya target adalah Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait, sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target adalah dari berbagai unsur pendukung tidak hanya digarap oleh BPPKB, solusinya adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalan mendukung tercapainya target, data pendukung tidak ada.
30
BPPKB Kota Bandung
GRAFIK 3.1 TFR KAB/KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT
31
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.9 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF No. 6
Indikator Kinerja
Satuan
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif
%
Target 2014 68,30
Realisasi 2014 68,32
Capaian % 100,03
Catatan Tercapai melebihi target
GAMBAR 3.1 KEGIATAN PELAYANAN KB
Indikator
Cakupan
Pasangan
Usia
peserta
KB
target
sebesar
terealisasi
aktip
Sasaran
Subur
menjadi
(CU/PUS) 68,30%
sebesar
Ketercapaian
melebihi
dari dapat
68,32% dari
target
yaitu adanya partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dan berdasarkan jumlah
pasangan
usia
subur
sebanyak 367,893 orang terdapat jumlah peserta KB Aktif sebanyak 251.345 orang atau sebesar 68,32% -
BPPKB,
Faktor
pendorong
tercapainya target adalah Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, selain pelayanan di KKB dan RSKIA dan KKB Swasta BPPKB Juga mengadakan Pelayanan KB Keliling dan Pelayanan dengan dinas instansi terkait seperti TNI dan unsur masyarakat
lainnya
sedangkan
hambatannya
adalah
untuk
pencapaian target adalah Banyaknya peserta KB dari luar Kota Bandung, solusinya adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
32
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.10 DATA REALISASI TARGET PER JENIS ALAT KONTRASEPSI KONTRASEPSI SASARAN REALISASI % IUD 66.413 74.720 112,51 MOW 9.983 11.254 112,73 MOP 1.537 1.253 81,52 KONDOM 6.099 5.091 83,47 IMPLANT 7.509 4.767 63,48 SUNTIKAN 113.503 111.190 97,96 PIL 46.227 43.070 93,17 JUMLAH 251.271 251.345 100,03 TABEL 3.11
33
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.12 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA No. 7
Indikator Kinerja
Satuan
Rata-rata usia kawin pertama
Tahun
Target 2014 19,89
Realisasi 2014 19,89
Capaian % 100
Catatan Tercapai sesuai target
GAMBAR 3.2 KEGIATAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
Indikator Rata –rata usia kawin pertama (PUP) dari target sebesar 19,89
Tahun
dapat
terealisasi
sesuai target. Pada tahun 2014 rata-rata usia kawin pertama (PUP) adalah 19,89 tahun data diperoleh dari DEPAG Kota Bandung, Faktor pendorong tercapainya target adalah Mengintensipkan penyuluhan terhadap remaja sehingga mendapat pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi pencapaian
Remaja, target
sedangkan
adalah
hambatannya
Banyaknya
remaja
adalah belum
untuk
mendapat
informasi, solusinya adalah lebih meningkatkan Sosialisasi KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), data pendukung tidak ada. TABEL 3.13 DATA RATA-RATA USIA KAWIN KOTA URAIAN BANDUNG Umur kawin pertama 19,89 Umur hamil pertama 21,1 Umur melahirkan pertama 21,6
PERTAMA JAWA INDONESIA BARAT 19,11 19,02 21,9 21,6 21,8 21,7
34
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.14 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE BINA KELUARGA BALITA (BKB) REMAJA (BKR) DAN LANSIA (BKL) No. 8
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realsasi
Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif
%
72
72,02
Capaian % 100,03
Catatan Tercapai melebihi target
GAMBAR 3.3 KEGIATAN BINA-BINA KELUARGA
Indikator
Persentase
Bina
Keluarga
Balita
(BKB),
Bina
Keluarga
Remaja
(BKR),
Bina
Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif dari target sebesar 72% dapat terealisasi sebesar 72,02% Pada tahun
2014
Bina-bina dari
cakupan
yang
jumlah
aktif
anggota diperoleh
sebanyak
Anggota
Bina-bina sebanyak 12.488 orang yang
Aktif
berjumlah
dikalikan
100%
72,02%
serta
sama
8.993 dengan
meningkatnya
kesadaran anggota keluarga yang masuk kelompok Bina-bina cukup tinggi untuk mengikuti program KB –BPPKB, Faktor pendorongnya adalah
dengan
Berkoordinasi
dengan Tokoh Masyarakat di Wilayah Binaan dalam mendukung program pemerintah terutama dalam bidang pendampingan kepada kelompok Bina-bina Seperti Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
35
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.15 DATA KELOMPOK BINA-BINA YANG AKTIF DI KOTA BANDUNG
TABEL 3.16 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELUARGA PRA KS DAN KS I No. 9
Indikator Kinerja
Satuan
Persentase keluarga Pra KS dan KS I
%
Target 2014 36,87
Realisasi 2014 36,86
Capaian % 100,03
Catatan Tercapai melebihi target
GAMBAR 3.4 KEGIATAN DUKUNGAN WALIKOTA BANDUNG TERHADAP PENINGKATAN TAHAPAN PRA KS DAN KS I
Indikator Peserta keluarga Pra sejahtra total
dibandingkan
keluarga
dandari
jumlah target
sebesar 36,87% dapat terealisasi sebesar 36,86% Tercapai sesuai dengan
target
berdasarkan
jumlah keluarga sejahetra I dan Pra sejahtera sejumlah 160.430 dibagi jumlah keluarga sebanyak 435.243 dikalikan 100% Faktor pendorong tercapainya target adalah Kerjasama
dengan
Dinas/Instansi
Terkait
dalam
mendukung
peningkatan kesejahteraan keluarga dan Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dalam mengikuti program pemerintahi, sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target adalah meningkatnya 36
BPPKB Kota Bandung
kepala
keluarga
memberikan
yang
tidak
bekerja
tetap,
pelatihan
usaha
kepada
kepala
solusinya
adalah
keluarga
untuk
menambah kesejahteraan keluarga. TABEL 3.17
TABEL 3.18 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA BPPKB KOTA BANDUNG No. 1 2
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
Nilai
Target 2014 80
Realisasi 2014 80
Capaian % 100%
Tercapai sesuai target
%
100
100
100%
Tercapai sesuai target
Satuan
Catatan
37
BPPKB Kota Bandung
No.
Nilai
Target 2014 65,1
Realisasi 2014 -
Capaian % -
%
100
100
100%
Indikator Kinerja
Satuan
3
Indikator Hasil Evaluasi Akip
4
Persentase temuan BPK/Inspektoran yang ditindaklanjuti
Catatan Belum dinilai Tercapai sesuai target
TABEL 3.19
38
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.20
3.2.4. Pelaksanaan kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Untuk
mendukung
tercapainya
kinerja
sesuai
yang
di
rencanakan maka perlu disampaikan seluruh kegiatan Badan Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kota
Bandung Tahun 2014 antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kegiatan Rakerda BPPKB Kota Bandung Kegiatan Pendataan Keluarga Kegiatan KIE KB dengan Mobil Unit Penerangan KB Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling dengan Mobil Unit Pelayanan KB Kegiatan Pengalokasian Alat Kontrasepsi Kegiatan Bina Keluarga Lansia Kegiatan Bina Keluarga Remaja Kegiatan Bina Keluarga Balita Kegiatan Makan Malam Keluarga Pra KS dengan Walikota Bandung Kegiatan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kegiatan Penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Kegiatan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja Kegiatan Nonton Bareng dengan Mobil Unit Penerangan KB Kegiatan KIE KB Pada Car Free Day di Jalan Ir. Juanda Bandung 39
BPPKB Kota Bandung
15. Kegiatan KB – Kes – TNI, Koordinasi Pelayanan KB dengan Kesehatan dan TNI 16. Kegiatan dalam rangka Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan 17. Kegiatan Pembentukan Kampung KB 18. KegiatanHarganas Tingkat Kota Bandung 19. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bandung
3.3. Akuntabilitas Keuangan Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 80,33 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi untuk program/kegiatan utama sebesar 74,97%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 87,09% jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran maka penyerapan anggaran terbesar adalah pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana pada Indikator Kinerja Tingkat Penurunan TFR yaitu 95,73%, sedangkan penyerapan anggaran terendah adalah pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Layak Anak pada Indikator Kinerja Persentase Kelurahan Layak Anak yaitu 40,58% Anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :
40
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.21 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 No.
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Kinerja Tahun 2014 Target Realisasi Capaian % 70,10 73,93 105,46
Anggaran Tahun 2014 Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian % 759.050.000 523.543.200 68,97%
1
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
Indek Pembangunan Gender (IPG)
%
2
Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan
%
100
100
100%
840.440.000
764.750.000
90,99%
3
Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu Persentase Kelurahan Layak Anak
%
10
10
100%
1.130.000.000
458.593.000
40,58%
4
Meningkatnya pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Cakupan SKPD yang responsive gender
%
50
50
100%
380.000.000
235.618.000
62,00%
5
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana
% %
1,99 68,30
1,99 68,30
100% 100%
1.074.498.000 2.932.483.000
1.028.668.500 2.614.506.325
95,73% 89,16%
Tahun
19,89
19,89
100%
465.000.000
378.401.800
81,38%
6
Tingkat penurunan TFR Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif Meningkatnya Rata-rata usia kawin pemahaman remaja dalam pertama kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
41
BPPKB Kota Bandung
No. 7
8
Sasaran Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat
Indikator Kinerja Utama
Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Peningkatan tahapan Persentase keluarga Pra KS Keluarga Pra Sejahtera dan dan KS I KS I
Jumlah Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung
%
Kinerja Tahun 2014 Target Realisasi Capaian % 72 72,02 100,02%
Anggaran Tahun 2014 Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian % 879.114.000 570.606.000 64,91%
%
36,87
2.253.902.500
Satuan
36,86
100,02%
1.826.197.700
81,02%
10.714.487.500 8.400.884.525 3.048.413.820 2.655.005.849 13.762.901.320 11.055.890.374
74,97% 87,09% 80,33%
42
BPPKB Kota Bandung
3.4. Prestasi atau Penghargaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan prestasi atau penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi yang baik dengan Dinas Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat disampaikan sebagai berikut : TABEL 3.22 DAFTAR PRESTASI ATAU PENGHARGAAN NO
NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN
TINGKAT
PRESTASI TAHUN TAHUN 2013 2014
1
MDGs Award
Nasional
√
2
Juara I Lomba RAP KB
Nasional
√
3
Penghargaan APE Tk. Madya
Nasional
4
FOKAB Duta Anak
Nasional
5
Juara I Lomba RAP KB
Provinsi
√
6
Juara II Lomba RAP KB
Provinsi
√
7
Juara Umum Bhakti TNI-KB-KES
Provinsi
8
Juara Umum Bhakti TNI-KB-KES
Provinsi
9
Juara I Kesrak –PKK-KB-KES
Provinsi
√
10
Juara III Lomba Keluarga Harmonis
Provinsi
√
11
Juara I Duta Genre Remaja
Provinsi
√
12
Juara I Duta Genre Mahasiswa
Provinsi
√
13
Juara II PIK Tahap Tumbuh
Provinsi
√
14
Juara II PIK Mahasiswa Tahap Tegar
Propinsi
√
√
KET
√ √
√ √ Kat. LBS
43
BPPKB Kota Bandung
NO
NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN
TINGKAT
PRESTASI TAHUN TAHUN 2013 2014
15
Juara II Duta Mahasiswa Putri
Provinsi
√
16
Juara III Duta Remaja Putra
Provinsi
√
17
Juara II Lomba Batik Blacu
Provinsi
√
18
Juara II Jambore Anak
Provinsi
√
KET
44
BPPKB Kota Bandung
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan
pertanggung
pemerintah
yang
baik
jawaban (Good
tertulis
Governance)
atas
penyelenggaraan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indinesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Sebagai
upaya
untuk
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran. Secara umum yang termasuk dalam Interpretasi memuaskan Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kota
Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar 45
BPPKB Kota Bandung
Rp.
13.762.901.320
dengan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
11.055.890.374 secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan
oleh
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana Kota Bandung adalah 80,33 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan telah optimal, efektif dan efisien dalam target kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masamasa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014 maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung kami. Bandung,
2015
Kepala BPPKB Kota Bandung,
Hj. SITI MASNUN SAMSIATI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19581130 198603 2 001
46
BPPKB Kota Bandung
LAMPIRAN
47
BPPKB Kota Bandung
DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG MELAPOR / DITANGANI UPT P2TP2A KOTA BANDUNG TAHUN 2014 STATUS KLIEN NO.
NAMA KLIEN
ALAMAT BARU
1
IMAS RIKA
2
RIA SARI AGUSTINA
3
CUCUM JUARIAH
4
WARSITI
5
AI M. CANDRA SARI
6
SAUDUR P. SIAGIAN
7
SRI RAHAYU
8
NISA FITRIANI
9
FITRIA RACHMAWATI
KAB. GARUT KEL. CIJAURA KEC. BUAH BATU KEL. SUKAPADA KEC. CIBEUNYING KIDUL JL. MARTADINATA KEL. SUKAPADA KEC. CIBEUNYING KIDUL KAB. BANDUNG KEL. JATI HANDAP KEC. MADALAJATI KEL. BINONGJATI KEC. BATUNUNGGAL KEL. CIJAURA KEC. BUAH BATU
10
TYAS P
JL. RANCAMANYAR
11
M. ADIT ISKANDAR
KEL. CISARANTEN KULON
ULANG
RUJUK
JUMLAH PELAYANAN/ PENDAMPINGAN (DATANG/ HITUNGAN KALI) KTA KTI KTP KDP KD K
√
5
√
5
√
7 √
7
√
9
√
2
√
7
√
2
√
2 √
√
2
4
5
2 48
BPPKB Kota Bandung
12
NENI TRIANA
13
ITA ROSLINA
14
WIWIN
15
CULIAH
16
YEYET KARMINI
17
YUYUN JUBAEDAH
18
WIDA W
19
DEDEH SITI HODIDJAH
20
NUNING FITRIANINGSIH
21
AMY
22
NOVIANTY
23
MARISA
24
YANI ROHANI
25
ANISA YULIA
KEC. ARCAMANIK KEL. KEBONJAYANTI KEC. KIARACONDONG KEL. KOPO KEC. BOJONGLOA KALER KEL. BABAKANSARI KEC. KIARACONDONG KEL. KACAPIRING KEC. BATUNUNGGAL KEL. DUNGUSCARIANG KEC. ANDIR KEL. BABAKANSARI KEC. KIARACONDONG KEL. CIGADUNG KEC. CIBEUNYING KALER KEL. PASANGGRAHAN KEC. UJUNGBERUNG KEL. CIGADUNG KEC. CIBEUNYING KALER KEL. JAMIKA KEC. BOJONGLOA KALER ANTAPANI LAMA RT 07 RW 07 ANTAPANI KULON JL. SUKAHAJI KEC. BABAKAN CIPARAY KEL. CIPADUNG KIDUL KEC. PANYILEUKAN KEC. CIMENYAN
√
2 √
2
√
2
2
2
√
3
√
3
√
2
√
1
√
2
√
6
√
5
√
1
√
2
√
2
√
7 49
BPPKB Kota Bandung
26
SITI NURLAELA
27
MARDIYATI
28
TEDY
29
APIN
30
KEMAS
31
ARYA
32
SUKAESIH
33
SITI ROHAETI
34
ESIH SUKAEASIH
35
DINA
36
WALIYATI ADAM
KAB. BANDUNG JL. LEWIPANJANG KEL. SITUSAEUR KEC. BOJONGLOA KIDUL JL. TURANGGA KEC. LENGKONG GG. SAUYUNAN KEL. MARGACINTA KEC. BUAH BATU KEL. CIWASTRA KEC. BUAH BATU KEL. CIJAURA KEC. BUAH BATU GG. SAUYUNAN KEL. MARGACINTA KEC. BUAH BATU JL. SUKALAKSANA KEL. CICAHEUM KEC. KIARACONDONG JL. CITEPUS KEL. PAJAJARAN KEC. CICENDO KEL. CICAHEUM KEC. KIARACONDONG KOMP. BUMI PANYILEUKAN KEL. CIPADUNG KIDUL KEL. SEKELOA KEC. COBLONG
√
4 √
4
√
2
√
2
√
1
√
2 √
2
√
1
√
1
√
1
√
1 50
BPPKB Kota Bandung
37
ELSA MELATI N
38
ASEP MULYADI
39
RITA SRI RAHAYU
40
LISTRIANA WIDYASTUTI
41
SANTI RAHMAWATI AGUSTINA
42
MARKONIATUN
43
SAHAR BANU
44
DANAR JERIWIJAYA
45
HESTI FEBRIANI
46
KARTINI
47
DIANA ROKAYAH
48
BELLA IMELYANTI
49
ELY SUPRIHATIN
KEL. CIPADUNG KIDUL KEC. PANYILEUKAN JL. BINONG TENGAH KEL. BINONGJATI KEC. BATUNUNGGAL KEL. TAMANSARI KEC. BANDUNG WETAN KEL. ANTAPANI KIDUL KEC. ANTAPANI ANCOL TIMUR JL. JATIWANGI KEL. ANTAPANI TENGAH KEC. ANTAPNI JAKARTA JL. SADANG SERANG KEL. SADANG SERANG KEC. COBLONG KEL. PASANGGRAHAN KEC. UJUNG BERUNG KEL. SUKAPADA KEC. CIBEUNYING KIDUL JL. PAGARSIH KEL. JAMIKA KEC. BOJONGLOA KALER KEL. CIBUNTU KEC. BANDUNG KULON KEL. BABAKANSARI
√ √
1 2
√
1
√
1
√
1
√
3
√ √
2 2
√
1
√
2
√
2
√
2
√
2
1
51
BPPKB Kota Bandung
50
TITA VERAWATI
51
HANI OKTARIANI
52
RADEN DIGYA RADITA
53
IRIYANTI USMAN
54
HANI OKTAVIANI
55
KASIH NURSIFA
56
ENUNG HALIMAH
57
AISYAH NURHAYATI
58
INTAN SINTA MUSTIKA
59
LILIS KORNALIS
60
CINDY PRADITA AULIA PUTRI
61
AAN SUPIANA
62
NINING SUMARNI
63 64
SEKAR NOVIANITA NAMBI DILAFAUSIAH
KEC KIARACONDING KEL PASIR LAYUNG KEC. CIBEUNYING KIDUL KEL. SUKAPURA KEC. KIARACONDONG BANDUNG BARAT KEL. SUKAMISKIN KEC. ARCAMANIK KEL. DUNGUSCARIANG KEC. ANDIR KEL. DUNGUSCARIANG KEC. ANDIR KEL. CICADAS KEC. CIBEUNYING KIDUL KEL. CICADAS KEC. CIBEUNYING KIDUL RANCAEKEK KAB. BANDUG KEL. JAMIKA KEC. BOJONGLA KALER KEL. BABAKANSARI KEC. KIARACONDONG KEL. SADANG SERANG KEC. COBLONG KEL. SUKAPADA KEC. CIBEUNYING KIDUL KEC. ASTANAANYAR KEL. PASIRLUYU
√
2
√
1
√
2
√
1
√
2
√
2
√
2
√
2
√
2
√ √
1 2
√
2
√
1
√ √
1 2 52
BPPKB Kota Bandung
65
KOMALASARI
66
RIMA YULIANI
67
DESI RAMDAYANI
68
ESA FANI FADIA
69
KINANTI MARYANA
70
ELSA SANIA
71
TIARA
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
CACAH SUCI KUSMIATI YANI MULYANI YUYUN R KIKY RETA PATRINA PUTRI ASEP MIMIH SUTISNA HELENA LIFI NINING JUBAEDAH MULYANI WULAN
KEC. REGOL KEL. PASIRLUYU KEC. REGOL KEL. PASIRLUYU KEC. REGOL KEL. PASIRLUYU KEC. REGOL KEL. GUMURUH KEC. BATUNUNGGAL KEL. GUMURUH KEC. BATUNUNGGAL KEC. BATUNUNGGAL KEL. PASIRLUYU KEC. REGOL CIPAHEUT KIDUL CIMENCRANG CIBANGKONG RANCAEKEK CIPADUNG KIDUL CIJAURA INDAH SEKELIMUS CIGADUNG BINONG TENGAH KAB. BANDUNG MUARARAJEUN BINONG CIMENYAN KIARACONDONG
√
2
√
2
√
2
√
2
√
2
√
2
√
2
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 53
BPPKB Kota Bandung
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
TARMUJI ANITA NASYA FEBRIANTI NIA MIRA WIWIN SUBIAK LINA SARMADI TINE NANI LINDA NUNING ANISA RIAN TIKTIK KIKY YULI SUCI AULIA NIA RISMAYANI DEWI ELIS ITA RENITA SUMINAR SUSAN INTAN
CIMAHI SELATAN KIARACONDONG CIBADUYUT ANTAPANI CIBADUYUT KEBON GEDANG BABAKANSARI JL. SUKABUMI ARCAMANIK JL. RAJAWALI TITIMPLIK ANTAPANI MALANGBONG SEKEMIRUNG JATIHANDAP REGOL CIGANITRI SANTOSA ASIH ANDIR BABAKAB CIPARAY BINONG COBLONG PONDOK HIJAU JAKARTA PAGARSIH SUDARSONO BANJAR KOPO UJUNG BERUNG RANCAEKEK
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54
BPPKB Kota Bandung
114 RINA YULIANI 115 ESIH SUKAESIH 116 NANI 117 LILIS 118 MANDI D 119 SEKAR N 120 EVA JUMLAH
SANGCANG PRAKANSAAT RANCAEKEK CILENGKRANG PASIRLUYU ASTANAANYAR BATUNUNGGAL
√ √ √ √ √ √ √
1 1 1 1 1 1 1 81
154
4
4
3
KETERANGAN : - KTA / KEKERASAN TERHADAP ANAK 1. 60 pelayanan / pendampingan 2. 21 konsultasi -
KTI / KEKERASAN TERHADAP ISTRI 1. 122 pelayanan / pendampingan 2. 32 konsultasi
-
KTP / KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 1. 4 pelayanan / pendampingan
-
KDP / KEKERASAN DALAM PACARAN 1. 2 pelayanan / pendampingan 2. 2 konsultasi 55
BPPKB Kota Bandung
-
KDK / KEKERASAN DALAM KELUARGA 1. 2 pelayanan / pendampingan 2. 1 konsultasi
JUMLAH PELAYANAN / PENDAMPINGAN TAHUN 2014 = 190 1. KTA = 60 2. KTI = 122 3. KTP = 4 4. KDP = 2 5. KDK = 2
56
