Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Gambaran Umum SKPD

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selaku unsur

pembantu

pimpinan,

dituntut

selalu

melakukan

pembenahan

kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan

tersebut

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun

1999 tentang

penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan 1

Bab 1 Pendahuluan


bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap

kegiatan

dipertanggung

dan

hasil

jawabkan

akhir

kepada

dari

kegiatan

masyarakat

penyelenggara

atau

rakyat

negara

sebagai

harus

pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperluakan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai : 1.

Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;

2.

Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

3.

Cara

dan

sarana

yang

efektif

untuk

meningkatkan

kinerja

instansi

pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan; 4.

Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan

5.

Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan 2

Bab 1 Pendahuluan


sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, terakhir dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai berikut :

3

Bab 1 Pendahuluan


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS Drs. H. HERRY MOCH. DJAUHARI, MM NIP. 19600411 198603 1 004 SEKRETARIS H.AZIS RACHMAN, SH NIP. 19580118 198603 1 008

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KERJA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I.

MEDIATOR:

1. 2.

Drs. L.Muji Sancoyo. Dra. Siti Hadidjadjah.

II. PENGANTAR KERJA 1. Marsudi Sampoerno.SE 2. Asikin 3. Sugeng Supriyadi

III. PENGAWASAN 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

M.Suryahadi.SH Mochamasd Subki. Harun AlRasyid Aan Setiana Sri Astrid Dandhi Sundhani Rico Prastawa Adi Prihastuti Hasani. Elia Niati Agung Mulyadi Hadi hanibal 4 Bab Heru Sarwono Muslim

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a)

MEDIATOR:

a) b)

Drs. L.Muji Sancoyo. SEKSI PEMBINAAN LLK & Dra. Siti Hadidjadjah. PELATIHAN KERJA

b)

PENGANTAR KERJA

c)

PENGAWASAN KOMPETENSI KERJA

o PrastaSEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1 Pendahuluan 4. 5.

Drs. Hermawan -

u Sarwono Muslim

HELLIN SSEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA D

AGUS SUPARMAN, S.Sos., M.Si. NIP. 19670929 199303 2 004

R.PONNY SURYANI, SH 19580622 198503 2 004

MARSANA.SH.M.Hum NIP. 19660916 199303 1 003

Drs. AMINUDIN., M.Si. NIP. 19610625 198603 1 005

DRS AGUS MUSLIH.BA NIP. 19580205 198603 1 011 .DEDI KUSNADI NIP. 195803311986031004

Drs. AMINUDIN., M.Si. NIP. 19610625 198603 1 005

TINI KADARUSTINI.S.Sos, M.A.P NIP. 19630212 198303 2 019

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

SEKSI PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

M.BIDANG PENGAWASAN MAMAN BASTAMAN, BA KETENAGAKERJAAN NIP. 19591102 198703 1 004

Hj. RINA INDRISARI NUGRAHA, SIP 19720819 199803 2 007

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

HENDRY HENDARMAN, SE NIP. 19610907 199403 1 002

SEKSI STANDARISASI

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

Ir. ASEP SARIFUDIN NIP. 19640909 199103 1 010 1. Marsudi Sampoerno.SE 2. Asikin 3. Sugeng Supriyadi

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN H.I. dan JAMSOSTEK DEDE SUKADIS, SH NIP. 19580708 199203 1 003

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL R.INDARTRIANNI, SH NIP. 19630824 198903 2 006

KEPALA UPTD HYPERKES

KEPALA UPTD BLK

DRA. SALAMATUL AFIYAH.M.Si NIP. 19610501 198903 2 002

Ir. RUSTAMAN NIP. 19591215 198503 1 016

KABAG TU UPTD HYPERKES Sudariyati.SH.M.Si

KABAG TU UPTD BLK DIAH MUTIARAWATI.S.ST NIP. 19670811 199102 2 001

Dra. Iyut

SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA AGUS SUPARMAN, S.Sos., M.Si. NIP. 19670929 199303 2 004

SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Drs. Hermawan -


Sesuai struktur organisasi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai berikut : 1.2.1. Tugas pokok melaksanakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 1.2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

1.3.

Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 menetapkan 9 (sembilan) isu strategis Kota Bandung, sebagai berikut :

1.

Lingkungan Hidup;

2.

Infrastruktur;

3.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

4.

Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga; 5

Bab 1 Pendahuluan


5.

Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran;

6.

Pendidikan dan Kebudayaan;

7.

Kesehatan;

8.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan

9.

Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah isu strategis ke-5 (kelima) yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran. Walaupun capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja pada tahun ini melebihi target, namun tidak dapat disangkal bahwa jumlah penganggur jumlahnya masih banyak. Tahun 2014 tingkat pengangguran di Kota Bandung mencapai 8,05%. Nilai ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Nasional Agustus 2014, menurut Kepala BPS Suryamin adalah sebesar 5,94%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 6,17% menjadi 5,94%. (BPS Pusat), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung Tahun 2013 sebesar 10,98%.

Permasalahan utama (strategic issued) di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran di Kota Bandung, penyebabnya meningkatnya warga luar yang datang ke Bandung tanpa memiliki keterampilan khusus, selain itu tingkat persaingan kerja tinggi, dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi pada lambatnya penyerapan tenaga kerja. permasalahan

tersebut

pada

prinsipnya

merupakan

Penanganan

tanggungjawab

bersama,

melibatkan hampir seluruh SKPD, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Dari permasalahan tersebut di atas hasil evaluasi dan pemantaun secara mendalam Isu Strategis Urusan Ketenagakerjaan adalah : 1.

Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;

2.

Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;

3.

Tingginya

pelanggaran

norma

ketenagakerjaan,

dan

meningkatnya

kasus

perselisihan hubungan industrial; 4.

Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;

5.

Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 6

Bab 1 Pendahuluan


Strategi Urusan Ketenagakerjaan yang disusun untuk mencapai misi 4 RPJMD Kota Bandung 2013-2018 difokuskan pada 4 (empat) aspek utama adalah :

1.

Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja;

2.

Mengupayakan

hubungan

industrial

harmonis,

dinamis

dan

berkeadilan,

kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaanmengupayakan

penciptaan

lapangan

pekerjaan baru;

3.

Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi;

4.

Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.

1.4.

Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ini disusun berdasarkan : a.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b.

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

e.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

g.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

h.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Pembentukan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

i.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;

j.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018; 7

Bab 1 Pendahuluan


k.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5.

Ruang Lingkup, dan Sistematika

1.5.1. Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 adalah : 1.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014;

2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2013-2018;

3.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD Tahun 2013-2018;

4.

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

5.

Perbandingan capaian indikator kinerja empat tahun ke belakang dengan target kinerja yang direncanakan.

1.5.2. Sistematika Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif

Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014

BAB I Pendahuluan

Menguraikan

tentang

Gambaran

Umum

Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung, stuktur organisasi & tugas dan fungsi, isu strategis, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKIP. BAB II Perencanaan

Menguraikan tentang Perencanaan strategis sebelum

Kinerja

reviu dan setelah reviu

BAB III Akuntabilitas

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian

Kinerja

kinerja,

evaluasi dan analisis capaian kinerja,

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. 8

Bab 1 Pendahuluan


BAB IV Penutup

Penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014

Lampiran

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, dan lampiran lainnya.

9

Bab 1 Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents