DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

yang

mempertanggungjawabkannya

bersih melalui

(Clean media

Sistem

Government), Akuntabilitas

dan Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Sosial Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2014 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015

1

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG Dinas Sosial Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan bidang sosial, dalam melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Sosial Kota Bandung menyelenggarakan fungsi yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial; 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012, susunan organisasi

Dinas Sosial Kota Bandung terdiri atas : A. Kepala Dinas 1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas. B. Sekretariat 1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;


2

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan. a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan

bahan

rencana

dan

program

pengelolaan

lingkup

administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. pelaksanaan

administrasi

kepegawaian

yang

meliputi

kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan dan Program 1. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas; b. pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

meliputi

kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas; c. pelaksanaan

pengendalian

program

meliputi

kegiatan

penyusunan

rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan


3

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG d. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

kegiatan

pengelolaan

administrasi

keuangan dan program kerja Dinas. C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat 1. Bidang

Partisipasi

Sosial

dan

Masyarakat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi sosial dan masyarakat. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan so sial; c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; d. pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial. a.

Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Bidang

Partisipasi

Sosial

dan

Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial. 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

Seksi

Penyuluhan,

Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan

dan

penganalisaan

data

lingkup

penyuluhan,

pemberdayaan dan partisipasi sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial; c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan

pembangunan

sosial,

pendayagunaan

Potensi

dan

Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS), fasilitasi pemberian penghargaan di bidang sosial, serta pengembangan jaringan sistem informasi sosial; dan


4

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial. b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial 1. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial. 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut,

Seksi

Pengumpulan,

Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial; c. pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan sumbangan

sosial,

serta

fasilitasi,

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan undian; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial. D. Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika. a.

Seksi Tuna Sosial

1. Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial.


5

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial; c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial. b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik 1. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal

dan

korban

narkotik,

fasilitasi,

kerjasama,

koordinasi

dan

pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik. E. Bidang Pelayanan Sosial 1. Bidang Pelayanan Sosial mempunnyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; dan d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.


6

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

a.

Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana

1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana; c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan lansia dan advokasi terhadap

korban

tindak

kekerasan,

serta

penyandang

masalah

kesejaterahaan sosial (PMKS), pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana. b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial 1. Seksi

Bantuan

dan

Perlindungan

Sosial

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan perlindungan sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan perlindungan sosial; c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial. F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial


7

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG 1. Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; dan d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial. a.

Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja. b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1. Seksi

Pembinaan

Rawan

Sosial

Keluarga

Fakir

Miskin

dan

Usaha

Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.


8

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta dan nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung

Sumber : Dinas Sosial


9

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung adalah merupakan dokumen

yang

disusun

melalui

proses

sistimatis

dan

berkelanjutan

serta

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013–2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 2.1. VISI dan MISI Visi Dinas Sosial Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun adalah : “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera“ Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : 

Kesejahteraan Sosial mengandung pengertian suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila



Dari Masyarakat mengandung pengertian bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung secara tidak langsung bersumber dari masyarakat melalui mekanisme APBD Kota Bandung .



Oleh Masyarakat mengandung pengertian bahwa Dinas Sosial Kota Bandung mengupayakan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).


10

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG 

Untuk

Masyarakat

mengandung

pengertian

bahwa

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial ditujukan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat Kota Bandung. 

Unggul mengandung pengertian Kota Bandung sebagai kota yang terbaik dan terdepan sebagai contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan ke arah yang lebih baik



Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi terpeliharanya kualitas lingkungan serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi warga kota dan dapat memberikan pemenuhan atas kebutuhan dasar seperti tanah, air, dan udara.



Sejahtera mengandung pengertian mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan lahir dan batin warganya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Untuk mencapai visi yang ditetapkan tersebut, misi yang diemban oleh

Dinas Sosial Kota Bandung yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial; 2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial

guna

memulihkan

ketidakberdayaan

masyarakat

dalam

melaksanakan fungsi sosialnya; 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan

misi

Sasaran

merupakan

tujuan

yang

telah

ditetapkan,

dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu

tahun

tertentu

(dinyatakan

dalam Rencana


Kinerja Tahunan/RKT)

11

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG TUJUAN

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

SASARAN Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan) Meningkatnya kualitas hidup Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Meningkatnya Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pulih secara psikologis Meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD


12

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BAB III KOMPONEN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Daerah Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen-komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 3.1 Indikator Kinerja Indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 3.2 Rencana Kinerja Untuk

merealisasikan

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara

itu

kegiatan-kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dalam

upaya

pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :


13

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG Tabel 3.1 SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG No Sasaran Indikator Kinerja 1 2 3 1 Meningkatnya partisipasi Prosentase Tenaga Kesejahteraan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Sosial Kecamatan (TKSK) berpatisipasi dalam penanganan dalam penanganan PMKS PMKS 2 Meningkatnya Prosentase penyandang cacat yang kemandirian penyandang mampu hidup mandiri cacat 3 Meningkatnya perubahan Prosentase gelandangan atau perilaku pada PMKS pengemis yang mengalami Jalanan (WTS, gepeng, perubahan perilaku dan Anak Jalanan) Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku 4 Meningkatnya kualitas Prosentase keluarga miskin yang hidup Keluarga Miskin meningkat kualitas hidupnya dan Wanita Rawan Sosial Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya 5 Meningkatnya Korban Prosentase korban KDRT dan Trafficking dan Kekerasan Trafficking yang pulih kondisi Dalam Rumah Tangga psikologisnya (KDRT) yang pulih secara psikologis 6 Meningkatnya perubahan Jumlah anak yang berhadapan perilaku pada Anak yang dengan hukum yang mengalami Berhadapan dengan perubahan perilaku Hukum 7 Meningkatnya kualitas Prosentase pemberian bantuan bagi pelayanan bagi korban korban bencana yang tersampaikan bencana alam/sosial tepat waktu 8

9

10

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai Lakip SKPD


Target 4 63%

6,53% 10% 65% 30% 19,05% 5% 100%

60%

95%

15% 30% 75%

100% 75

14

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BAB IV PENUTUP Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Bandung

tahun 2015

ini merupakan komitmen Dinas Sosial Kota Bandung

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing–masing pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.


15

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG Lampiran : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014-2018

NO.

TUJUAN

(1) 1.

(2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat

SASARAN (3) Meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2014

2015

2016

2017

2018

(5)

KONDISI AWAL RENSTRA (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

KONDISI AKHIR RENSTRA (12)

%

17,84

20

22

24

26

28

28

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(4) Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kota Bandung


16

TARGET KINERJA PADA TAHUN

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents