Renstra Dinas Sosial Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung

2009-2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus

menyusun

perencanaan

pembangunan.

Perencanaan

pembangunan

sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun. Renstra Dinas Sosial Kota Bandung 2009-2013 ini merupakan revisi atas Renstra yang terdahulu, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang mengakibatkan perlu adanya penyesuaian atau revisi atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013. Mekanisme pelaksanaan revisi Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

1


2009-2013

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa renacan pembangunan daerah dapat diubah dalam hal : a.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b.

Terjadi perubahan yang mendasar;

c.

Merugikan kepentingan nasional. Selanjutnya dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kerangka sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut. Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Bandung yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Revisi Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013 berpedoman pada Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2

Landasan Hukum Landasan penyusunan Pencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung

Tahun 2009-2013 ini adalah : 1.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;

2.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

2


7.

2009-2013

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

Bidang

Sosial

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota; 16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;

19.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;

3


20.

2009-2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;

21.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;

22.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

23.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

24.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;

25.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

26.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013;

27.

Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung.

1.3 1.3.1

Maksud dan Tujuan Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menunjang Visi dan Misi Walikota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

4


1.3.2

2009-2013

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung adalah : 1.

Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung periode 2009-2013;

2.

Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyusun Rencana Ketrja (Renja) periode 2009-2013;

3.

Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013 yakni : BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunaan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

5


BAB IV

2009-2013

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009-2013 sesuai target capaian kinerja pada Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013.

BAB VII PENUTUP Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013.

6


2009-2013

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni : A. Kepala Dinas 1.

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

2.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

B. Sekretariat 1.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

7


2009-2013

d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program 1.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi

8


2009-2013

pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas; c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan d. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

kegiatan

pengelolaan administrasi

keuangan dan program kerja Dinas.

C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat 1.

Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi sosial dan masyarakat.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan so sial; c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; d. pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

9


2009-2013

a.

Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

1.

Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial; c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS), fasilitasi pemberian penghargaan di bidang sosial, serta pengembangan jaringan sistem informasi sosial; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial 1.

Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial; c. pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan

10


sumbangan

sosial,

serta

fasilitasi,

pembinaan

dan

2009-2013

pengawasan

penyelenggaraan undian; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial 1.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.

a.

Seksi Tuna Sosial

1.

Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial; c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial.

11


2009-2013

b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik 1.

Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.

E. Bidang Pelayanan Sosial 1.

Bidang Pelayanan Sosial mempunnyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; dan d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.

12


2009-2013

a.

Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana

1.

Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana; c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan lansia dan advokasi terhadap

korban

tindak

kekerasan,

serta

penyandang

masalah

kesejaterahaan sosial (PMKS), pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial 1.

Seksi

Bantuan

dan

Perlindungan

Sosial

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial. 2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan perlindungan sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan perlindungan sosial; c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi

13


2009-2013

perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial 1.

Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; dan d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

a.

Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja

1.

Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja;

14


2009-2013

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1.

Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta dan nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan; dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada bagan berikut :

15


2009-2013

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

16


2.2

2009-2013

Sumber Daya SKPD Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah

yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 45 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut : Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Jabatan Struktural NO 1.

SKPD Dinas Sosial

Eselon Fungsional II III IV 1 5 10 -

Pelaksana IV III II 22 6

I 1

Jumlah 45

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan NO 1.

SKPD Dinas Sosial

S3 S2 1 1

S1 25

Pendidikan Jumlah D3 SMA SMP SD 4 13 1 45

Adapun sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut : 1.

Bangunan gedung kantor sebanyak 2 (unit), yang terletak di Jl. Sindangsirna No. 40 Bandung yang merupakan gedung kantor utama yang berfungsi sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari, dan bangunan kantor yang terletak di Jl. Cipamokolan yang berfungsi sebagai gudang dan operasional kegiatan kantor sewaktu-waktu.

2.

Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 10 (sepuluh) unit;

3.

Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit;

4.

Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari, serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll.

17


2.3

2009-2013

Kinerja Pelayanan SKPD Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai

dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2008 adalah balita terlantar (360 jiwa), anak terlantar (6.643 jiwa), anak korban tindak kekerasan (19 jiwa), anak jalanan (4.821 jiwa), anak cacat (484 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5.868 jiwa), tuna susila (116 jiwa), pengemis (4.126 jiwa), gelandangan (948 jiwa), korban narkotika (363 jiwa), keluarga berumah tidak layak huni (27.041 keluarga), pengidap HIV-Aids (1.268 jiwa), dan lain sebagainya. Beberapa hal yang cukup menonjol anatara lain : a.

Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni, dan pengidap HIV-Aids;

b.

Penurunan jumlah anak jalanan, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;

Sampai dengan saat ini penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial Tingkat Kota untuk Kota Bandung masih belum disahkan/ditetapkan oleh Walikota Bandung walaupun telah terbit penetapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai SPM Bidang Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sehingga tingkat keberhasilan atau capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung didasatrkan pada Indiaktor Kinerja Kunci (IKK). Adapun capain kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai berikut : 1.

Jumlah sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung sampai dengan tahun 2011 sebanyak 63 buah yang terdiri atas 48 buah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), 5 buah Panti Sosial Tresna Whredha (PSTW),

18


2009-2013

1 unit Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat (PRPC), dan 9 buah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA); 2.

Penanganan atau pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2011 sebesar 4,89% dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung;

3. Prosentase bantuan stimulan yang tersalurkan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung pada tahun 2011 sebesar 4,89% dari jumlah keseluruhan PMKS yang harus menerima bantuan berupa bantuan stimulan UEP atau KUBE.

19


2009-2013

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung No (1) 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

(2) Peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Tuna Susila untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan anak nakal korban narkotika untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Korban Trafficking dalam Rumah Tangga untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Tahapan pembangunan Sarana Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Lanjut Usia untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah partisipasi sosial dari PSKS

(3)

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

2009 (6)

Target Renstra SKPD Tahun 2010 (7)

2009 (9)

Realisasi Capaian Tahun 2010 (10)

2011 (11)

Rasio Capaian Pada Tahun 2009 2010 2011 (12) (13) (14)

2011 (8)

50%

60%

70%

50%

60%

90%

100%

100%

128%

625 orang

1.125 orang

1.625 orang

285 orang

800 orang

1.920 orang

45%

71%

118%

120 orang

180 orang

200 orang

154 orang

866 orang

1.066 orang

128%

481%

533%

40 orang

60 orang

80 orang

40 orang

120 orang

200 orang

100%

200%

250%

200 orang

300 orang

400 orang

240 orang

300 orang

440 orang

120%

100%

110%

900 orang

1.350 orang

1.800 orang

969 orang

2.616 orang

3.160 orang

107%

194%

176%

80 orang

120 orang

160 orang

90 orang

125 orang

145 orang

113%

104%

91%

10%

30%

50%

10%

30%

36%

100%

100%

72%

90 orang

140 orang

200 orang

154 orang

866 orang

1.066 orang

171%

618%

533%

300 orang

450 orang

600 orang

300 orang

479 orang

1.087 orang

100%

106%

181%

75 PSKS

90 PSKS

105 PSKS

151 PSKS

115 PSKS

225 PSKS

201%

128%

214%

20


12. 13. 14.

dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial Tersedianya bufferstock dan lauk pauk untuk bantuan korban bencana Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

2009-2013

15 kecamatan

22 kecamatan

30 kecamatan

22 kecamatan

30 kecamatan

30 kecamatan

146%

136%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

75%

100%

100%

100%

100%

200%

133%

100%

*Catatan : Capaian kinerja di atas tidak hanya bersumber dari APBD Kota, akan tetapi termasuk pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung Anggaran pada Tahun

Uraian (1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kualitas PSKS

Realisasi Anggaran Pada Tahun

2009 (2)

2010 (3)

2011 (4)

2009 (5)

2010 (6)

2011 (7)

4.313.133.778

4.281.140.000

10.236.410.000

4.058.320.587

4.078.205.932

8.145.068.859

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2009 2010 2011 (8) (9) (10) 94%

95%

80%

Rata-rata Pertumbuhan 2009 (11)

2010 (12)

2011 (13)

365%

99%

239%

21


2.4

2009-2013

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap

pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Bandung ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagaian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Bandung tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal. Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi

22


2009-2013

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kota Bandung diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

23


2009-2013

BAB III ISU-ISU SRATEGIS

3.1

Identifikasi Permasalahan Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai

dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2008 adalah balita terlantar (360 jiwa), anak terlantar (6.643 jiwa), anak korban tindak kekerasan (19 jiwa), anak jalanan (4.821 jiwa), anak cacat (484 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5.868 jiwa), tuna susila (116 jiwa), pengemis (4.126 jiwa), gelandangan (948 jiwa), korban narkotika (363 jiwa), keluarga berumah tidak layak huni (27.041 keluarga), pengidap HIV-Aids (1.268 jiwa), dsb. Beberapa hal yang cukup menonjol anatara lain : c.

Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni, dan pengidap HIV-Aids;

d.

Penurunan jumlah anak jalanan, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana; Dengan

beberapa

kecenderungan

tersebut,

beberapa

tantangan

permasalahan sosial di Kota Bandung masih relatif sangat besar. Adapun data jumlah Penyandang Masalkah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sampai dengan Tahun 2009, sebagai berikut : Tabel 3.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2009 No

Jenis PMKS

Jumlah

1

Anak Terlantar

6.643 orang

2

Anak Balita Terlantar

3

Anak Berhadapan dengan Hukum

4

Anak Jalanan

4.821 orang

5

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

7.537 orang

6

Korban Tindak Kekerasan

360 orang -

177 orang

24


3.2

2009-2013

7

Lanjut Usia Terlantar

2.575 orang

8

Penyandang Cacat

6.289 orang

9

Tuna Susila

10

Pengemis

11

Gelandangan

948 orang

12

Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan

282 orang

13

Korban Penyalahgunaan Napza

363 orang

14

Keluarga Fakir Miskin

84.287 kk

15

Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

6.395 kk

16

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

2.967 kk

17

Komunitas Adat Terpencil

28

Korban Bencana Alam

1.823 jiwa

19

Korban Bencana Sosial

1.176 jiwa

20

Pekerja Migran Bermasalah Sosial

21

Orang dengan HIV/Aids

22

Keluarga Rentan

-

23

Anak Bermasalah Sosial Psikologis

-

24

Waria

-

25

Trafficking

-

511 orang 4.126 orang

-

13 orang 2.168 orang

Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Bandung Tahun 2009-2013 ialah

“Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat”, dimana kota bermartabat diartikan sebagai kota yang memilikki jati diri, harga diri, dan kebanggaan seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya. Berdasarkan Visi Kota Bandung tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013, adapun Misi tersebut yaitu :

25


1.

2009-2013

Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional, dan berdaya saing;

2.

Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota;

3.

Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi, dalam menunjang Kota Jasa Bermartabat;

4.

Menata Kota Bandung menuju metropolitan terpaduyang berwawasan lingkungan;

5.

Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan

6.

Meningkatkan

kapasitas

pengelolaan

keuangan

dan

pembiayaan

pembangunan kota yang akuntabel dan transparanm dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan penjabaran atas Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait dengan misi ke-3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi, dalam menunjang Kota Jasa Bermartabat yang memiliki tujuan sebagai berikut : a.

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b.

Meningkatkan sinergitas pelestarian budaya local antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat;

c.

Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga;

d.

Meningkatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial;

e.

Meningkatkan mutu kerjasama diantara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung. Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari Misi ke-3 di atas, Dinas Sosial

secara langsung terkait dengan tujuan pada huruf d yaitu “Meningkatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial” dengan sasaran meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap para Penyandang Masalah

26


2009-2013

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun indikator dari sasaran tersebut ialah tingkat kepedulian masyarakat terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Bandung masih mengalami beberapa hambatan diantaranya masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga masyarakat, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya, ketidaksinergisan penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku jabatan, dan penanganan masalah sosial yang masih secara parsial. Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan.

3.3

Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan

kesejahteraan sosial di Kota Bandung tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kota Bandung khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. Perwujudan dari rencana pencapaian

27


2009-2013

target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013. Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Restra Dinas Sosial Kota Bandung ialah mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Bandung. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kota Bandung membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung yang ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kota Bandung yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut : a.

penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b.

acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Adapun kedudukan dari RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu

sebagai pedoman bagi : a.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d.

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

28


e.

2009-2013

penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan

suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2009-2013. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Bandung, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu kita cermati dengan adanya dokumen RTRW ini adalah faktor penghambat dan pendorong terkait pelayanan bidang sosial di Kota Bandung. Adapun faktor pendorong dengan adanya dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain : a.

peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran, hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kerugian yang diderita dari bencana kebakaran

b.

Pembagian wilayah kota menjadi 8 (delapan) sub wilayah kota yang diharapkan dapat dapat memperluas jaringan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

c.

Pengembangan jalur evakuasi bencana beserta langkah-langkah rencana penanganan kawasan rawan bencana longsor/gerakan tanah, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api.

d.

Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase yang dapat diharapkan mengurangi jumlah kawasan rawan banjir yang ada di Kota Bandung

e.

Adanya pengembangan kawasan yang mengatur tentang sektor informal.

f.

Pengembangan wilayah kota yang terkonsentrasi di bagian timur, memungkinkan Dinas Sosial untuk membangun sarana sosial berupa panti

29


2009-2013

pelayanan terpadu kesejahteraan sosial yang berlokasi di Keluarahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Selain adanya faktor pendorong terhadap pelayanan bidang sosial, dokumen RTRW juga memiliki faktor penghambat terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain : a.

Dengan adanya rencana pengembangan jalan Tol Soreang dan Pasirkoja, tentunya hal ini akan mengakibatkan pergerakan ekonomi atau masyarakat di daerah kabupaten bandung ke Kota Bandung akan semakin intensif, sehingga persaingan ekonomi antara warga Kota Bandung dengan warga di Luar Kota Bandung akan semakin tinggi. Yang pada akhirnya dapat menambah permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung.

b.

Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai pusat perekonomian Jawa Barat akan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar Kota Bandung (cekungan Bandung) bahkan di luar cekungan Bandung untuk berusaha memperoleh penghidupan yang layak di Kota Bandung. Hal ini juga tentunya dapat meningkatkan permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung, terutama permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan Wanita Tuna Susila) di Kota Bandung.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa

pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

30


2009-2013

Setelah memepelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kalta hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklajuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan.

3.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.

4.

Perwujudan Misi Walikota Bandung untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Bandung;

31


2009-2013

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

4.1

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Bandung yaitu “Meningkatkan

Peran Serta Kota Bandung sebagai Kota Jasa menuju Terwujudnya Kota yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat)”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salahsatunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Sosial Kota Bandung adalah “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Bermartabat “ . Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kota Bandung tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Bandung menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut: a.

Mewujudkan kesejahteraa n sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif;

b.

Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masayarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya;

c.

Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

d.

Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan sosial keluarga dan anak.

Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni :

32


a.

2009-2013

Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat

b.

Peningkatan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila, Korban Narkotika, HIV-Aids, Penyandang Cacat, dan Eks-Narapidana) melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.

c.

Peningkatan

pelayanan

sosial,

mengandung

pengertian

optimalisasi

pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar dalam perjalanan. d.

Pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak, mengandung pengertian pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi keluarga dan anak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bandung

4.2.1 Tujuan Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tujuan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3.

Meningkatnya kualitas dan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

4.

Meningkatnya pelayanan dalam hal penanggulangan bencana.

33


2009-2013

4.2.2 Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah : 1.

Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;

2.

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

3.

Terlayaninya, terlindunginya, dan tersantuninya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;

4.

Tersedianya tempat penampungan dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

5.

Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat;

6.

Meningkatnya

partisipasi

sosial dan

kualitas

Potensi dan

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial; 7.

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;

8.

Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;

9.

Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator

sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

34


2009-2013

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung No.

Tujuan

Sasaran

(1) 1.

(2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Meningkatkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

(3) Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fakir miskin, dan PMKS lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi dan sosialnya secara wajar

2.

Terlayaninya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

Tersedianya tempat penampungan dan pembinaan bagi PMKS

Indikator Sasaran (4) Peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Tuna Susila untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan anak nakal korban narkotika untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Korban Trafficking dalam Rumah Tangga untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Tahapan pembangunan Sarana Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial : Waria dan WTS Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2012 2013 (5) (6) 80% 100%

250 KK

300 KK

300 orang

360 orang

100 orang

120 orang

125 orang

150 orang

200 orang

250 orang

25 orang

30 orang

Selesai pengurugan

Mulai konstruksi

250 orang

300 orang

450 orang

500 orang

35


Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Cacat

3.

4.

4.3

Meningkatnya kualitas dan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

sosial : Gelandangan dan Pengemis Jumlah Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial : ANKN Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Lanjut Usia untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah partisipasi sosial dari PSKS dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial

Tersedianya bufferstock dan lauk pauk untuk bantuan korban bencana Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

2009-2013

60 orang

60 orang

275 orang

325 orang

200 orang

200 orang

300 orang

300 orang

30 kecamatan

30 kecamatan

100%

100%

100%

100%

Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota

Bandung melalui Rencana Strategis Tahun 2009-2013, maka Dinas Sosial Kota Bandung merapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

36


1.

2009-2013

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Sosial lainnya, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

2.

a.

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

b.

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah sosial lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a.

Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak

b.

Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

c.

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS

d.

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS

e.

Penanganan masalah-masalah strategis cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa

3.

Program Pembinaan Anak Terlantar, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

4.

a.

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

b.

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

5.

a.

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma

b.

Pendayagunaan penyandang cacat dan eks-trauma

c.

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

6.

a.

Operasi dan pemeliharaan saranan dan prasarana panti asuhan/jompo

b.

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo

Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

37


a.

2009-2013

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

b.

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

c.

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental dan perilaku ekspenyandang penyakit sosial

d.

Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

7.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : a.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

b.

Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

c.

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

d.

Penyuluhan sosial keliling

38


2009-2013

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Bandung menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Bandung melalui tabel berikut:

39


2009-2013

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Bandung

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 1

Terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan sosial terhadap masyarakat khususnya para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah dan kualitas pelayanan sosial berupa pembinaan, pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan bagi masyarakat khususnya PMKS

Program dan Kegiatan

(5)

13

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

1

13

15

1

13

15

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

15

Pelatihan ke terampilan bagi penyandang Masalah Sosial

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

1

13

13

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi keluarga miskin berupa bantuan modal usaha UEPKUBE Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi WRSE berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Data Capaian pada Tahun 2008 (7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target (8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2013 Rp

Target

(9)

(10)

Rp

Target

(11)

(12)

18,497,687,715

46,485,000,000

625,000,000

800,000,000

Lokasi

Rp (13) -

(14)

64,982,687,715

1,425,000,000

Kota Bandung

125 KK

300 KK

575,000,000

300 KK

600,000,000

725 orang

1,175,000,000

Kota Bandung

100 orang

100 org

50,000,000

150 orang

200,000,000

350 orang

250,000,000

Kota Bandung

2,423,730,000

Kota Bandung

848,730,000

1,575,000,000

40


1

1

1

1

13

13

13

13

16

Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak

16

Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

16

16

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan/traffic king berupa bantuan modal usaha Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraa n kesejahteraan sosial

40 orang

2009-2013

40 org

25,000,000

30 orang

100,000,000

70 orang

125,000,000

Kota Bandung

30 Kecamatan

50,000,000

30 kecamatan

75,000,000

30 kecamatan

125,000,000

Kota Bandung

73,730,000

300 orang

200,000,000

30 kecamatan

273,730,000

Kota Bandung

250,000,000

1 dokumen kajian tentang penanggulangan PMKS Jalanan

300,000,000

1 Dokumen Perda Kesos & 1 Dokumen Kajian penanganan PMKS Jalanan

550,000,000

Kota Bandung

Sosialisasi Perda Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung

30 Kecamatan

30 kecamatan

Penyusunan kajian tentang penanggulangan PMKS Jalanan di Kota Bandung

1 Perda Kesejahtera an Sosial

1 dokumen Revisi Perda Kesejahteraan Sosial

41


1

13

16

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1

13

17

Program Pembinaan Anak Terlantar

1

13

17

Pelatihan keterampilan dan belajar Kerja bagi anak terlantar

1

1

13

13

17

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

18

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma

1. Pemberian bantuan bagi korban bencana 2. Pemulangan Orang Terlantar dalam perjalanan di Kota Bandung ke daerah asal 3, Pemantapan TAGANA 4. Sosialisasi penanganan dan penanggulangan bencana bagi para Ketua RW di lokasi Rawan Bencana 5. Sosialisasi penanganan dan penanggulangan bencana bagi siswa/i SMU di Kota Bandung Terselenggaran ya pembinaan terhadap anak terlantar Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan bagi penyandang cacat

100%

2009-2013

100% dan 100 orang Tagana

450,000,000

100% dan 65 orang anggota Tagana, 250 orang Ketua RW, 52 orang Siswa/i SMU

1,000,000,000

900,000,000

100% dan 65 orang anggota Tagana, 250 orang Ketua RW, 52 orang Siswa/i SMU

700,000,000

500 orang

900,000,000

125 orang

500,000,000

1.075 orang

100 orang

100,000,000

125 orang

200,000,000

225 orang

1,350,000,000

Kota Bandung

1,700,000,000

Kota Bandung

1,400,000,000

Kota Bandung

300,000,000

Kota Bandung

1,710,000,000

Kota Bandung

450 orang

510,000,000

1,200,000,000

42


1

13

18

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma

1

13

18

Pendayagunaan para penyandang cacat dan ekstrauma

1

13

18

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1

13

1

13

19

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantri asuhan / jompo

1

13

19

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi penyandang cacat Pemberian bantuan berupa alat bantu bagi penyandang cacat Pemantapan keahlian tenaga pendidik dan pelatih bagi Kader Kec, Kel, LSM/Yayasan di Kota Bandung Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Panti Asuhan/Jompo Pemberian bantuan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berupa sarana prasarana Panti dan operasional Panti Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi lansia dalam panti

2009-2013

60 orang

160,000,000

150 orang

400,000,000

240 orang

560,000,000

Kota Bandung

70 orang

125,000,000

175 orang

320,000,000

245 orang

445,000,000

Kota Bandung

155 orang

225,000,000

302 orang

480,000,000

457 orang

705,000,000

Kota Bandung

1,123,000,000

Kota Bandung

30 orang

N/A

323,000,000

800,000,000

47 panti

47 panti

150,000,000

53 Panti/LKS

600,000,000

53 Panti / LKS

750,000,000

Kota Bandung

25 orang

50 orang

173,000,000

200 orang Lansia terlantar dalam 5 PSTW

200,000,000

275 orang Lansia

373,000,000

Kota Bandung

-

43


1

1

1

1

20

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi ekspenyandang penyakit sosial

20

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan usaha bagi Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Eks napi

20

Pembangunan Pusat Bimbinga/Konselin g Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Konstruksi fisik bangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial

13

20

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

13

20

Pemberdayaan eks-penyandang penyakit sosial

13

13

13

Penjangkauan dan penyaluran Gelandangan, Pengemis dan Wanita Tuna Susila Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Eks penyandang penyakit sosial

2009-2013

14,400,000,000

60 orang

50 orang WTS

39,560,000,000

500,000,000

120 org WTS, 110 org Gelandangan, 110 org pengemis, 20 orang Eks napi

53,960,000,000

Kota Bandung

1,260,000,000

470 orang

1,760,000,000

Kota Bandung

12,800,000,000

2 (dua) komplek bangunan penampungan untuk anak dan Gelandangan dan Pengemis beserta infrastruktur penunjang

35,000,000,000

Terbangunnya 2 bangunan panti beserta seluruh infrastruktur penunjang

47,800,000,000

Kota Bandung

2,800,000,000

610 orang Gepeng & 410 orang WTS

3,600,000,000

Kota Bandung

800,000,000

Kota Bandung

N/A

Selesai pengurugan (dengan luas lahan 5,8 Ha)

60 orang WTS dan 60 orang Gepeng

50 orang waria, 50 orang Gepeng

800,000,000

500 orang Gepeng dan 300 orang WTS

250 gepeng, 100 anjal dan 500 WTS

300,000,000

180 orang anak nakal korban narkotika

500,000,000

44

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggar aan kesejahteraan sosial

Prosentase masyarakat, para pelaku usaha kesejahteraan sosial dan PSKS lainnya yang ikut berperan aktif dalam penanggulang an masalah sosial

1

13

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

13

21

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1

13

21

Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

1

13

21

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

1

13

21

Penyuluhan Sosial Keliling

Meningkatnya partisipasi dan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh PSKS Terselenggarany a penyusunan data program pembangunan tanggung jawab sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility) di Kota Bandung Sosialisasi di lapangan tentang implementasi tata cara penyelenggaraa n undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang Pemilihan Karang Taruna, PSM, dan Orsos teladan; Pelatihan manajemen organisasi bagi Karang Taruna dan Orsos, serta peningkatan keterampilan PSM Penyuluhan sosial keliling

2009-2013

790,957,715

1,850,000,000

2,640,957,715

Kota Bandung

150,000,000

1 dokumen data

500,000,000

650,000,000

Kota Bandung

50 orang

150,957,715

200 orang Dunia Usaha, 200 Orsos , 400 LSM/LPM , 30 Kec, 151 Kel, Perguruan Tinggi se-Kota Bandung

400,000,000

550,957,715

Kota Bandung

60 PSKS

30 Karang Taruna, 30 Orsos, dan 60 orang PSM

340,000,000

30 org TKSK, 120 Karang Taruna, dan 150 org PSM

500,000,000

480 PSKS (Karang Taruna, PSM, dan Orsos)

840,000,000

Kota Bandung

15 Kecamatan

8 kelurahan

150,000,000

21 Kecamatan

450,000,000

30 Kecamatan

600,000,000

Kota Bandung

120 perusahaan

45


2009-2013

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung tentunya harus mengacu pada Revisi Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama tahun 2009-2013 (periode RPJMD) juga mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jnagka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dapat kita lihat pada tabel berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013

No (1) 1

2

3

4

5

6

Indikator Sasaran (2) Peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Tuna Susila untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan anak nakal korban narkotika untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (3)

Target Capaian Setiap Tahun 2012

2013

(4)

(5)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (6)

19%

80%

100%

100%

125 KK

250 KK

300 KK

675 KK

60 orang

300 orang

360 orang

720 orang

20 orang

100 orang

120 orang

240 orang

100 orang

125 orang

150 orang

375 orang

450 orang

200 orang

250 orang

900 orang

46


7

8

9 10

11 12

13

14

15 16 17

pelatihan Jumlah penanganan Korban Trafficking dalam Rumah Tangga untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Tahapan pembangunan Sarana Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial : Waria dan WTS Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial : Gelandangan dan Pengemis Jumlah Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial : ANKN Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Lanjut Usia untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah partisipasi sosial dari PSKS dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial Tersedianya bufferstock dan lauk pauk untuk bantuan korban bencana Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

2009-2013

40 orang

25 orang

30 orang

95 orang

N/A

Selesai pengurugan

Mulai konstruksi

Terbangunnya 2 bangunan panti

60 orang

250 orang

300 orang

610 orang

60 orang

450 orang

500 orang

1.010 orang

40 orang

60 orang

60 orang

160 orang

30 orang

275 orang

325 orang

630 orang

25 orang

200 orang

200 orang

425 orang

60 orang

300 orang

300 orang

660 orang

15 kecamatan

30 kecamatan

30 kecamatan

30 kecamatan

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

47


2009-2013

BAB VII PENUTUP Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 20092013 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Bandung dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas. Kondisi

objektif

organisasi

mengisyaratkan

betapa

pentingnya

implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut : 1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal; 2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung; 3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung periode tahun 2009 s.d. 2013.

48


2009-2013

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharpkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Bandung.

49

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents