BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

Dinas Sosial

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum SKPD Dinas Sosial Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dimana sebelumnya berbentuk Kantor Sosial sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut : Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

Dinas

Sosial

Kota

Bandung

sebagai

organisasi

perangkat

pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 51 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut : LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

1

Dinas Sosial

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Jabatan Struktural NO 1.

SKPD Dinas Sosial

Eselon Fungsional II III IV 1

5

10

-

Pelaksana IV III II I -

28

6

Jumlah

1

51

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan NO 1.

SKPD Dinas Sosial

Pendidikan Jumlah S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD 6 32 2 10 1 51

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota

dalam

melaksanakan

urusan

kesejahteraan

sosial.

Dalam

menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kota Bandung mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial; b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial; d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3 Landasan Hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

2

Dinas Sosial

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.

1.4 Isu Strategis yang Dihadapi Berdasarkan

perkembangan

masalah

kesejahteraan

sosial

di

Kota

Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal. Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi

terhadap

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

di

Kota

Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

3

Dinas Sosial

Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kata

lain

hal-hal

tersebut

merupakan

isu-isu

strategis

yang

perlu

ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklajuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan. 3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung. Tabel 1.3 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Bandung No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jenis PMKS

orang orang orang orang orang orang

Jumlah (2010) 360 6.643 4.821 -

Jumlah (2012) 354 5.848 57 2.162 1.060 151

orang orang orang orang orang orang orang orang

2.575 6.289 511 948 4.126 282

2.108 5.069 319 618 766 388 153 153

orang orang orang orang orang orang KK KK KK

2.168 363 13 1.823 1.176 7.537 84.287 2.967 6.395

2.690 103 17 5.939* 3.487 78.751 2.603 3.606

Kinerja

Instansi

Satuan

Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Berhadapan dengan Hukum Anak Jalanan Penyandang Disabilitas Anak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Lanjut Usia Terlantar Penyandang Disabilitas Tuna Susila Gelandangan Pengemis Pemulung Kelompok Minoritas Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan Orang dengan HIV/Aids Korban penyalahgunaan Napza Pekerja migran bermasalah sosial Korban bencana alam Korban bencana sosial Perempuan rawan sosial ekonomi Keluarga Miskin Keluarga bermasalah psikologis Keluarga berumah tidak layak huni 4. *data pada tahun 2012

1.5 Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Laporan

Akuntabilitas

Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 yakni : LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

4

Dinas Sosial

Bab I

Pendahuluan Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Bandung, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung, landasan hukum penyusunan LAKIP dan pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung serta sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015

Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini menjelaskan tentang perencanaan strategis pada Dinas Sosial

Kota

Bandung

sebelum

dan

setelah

hasil

Reviu

dari

Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Bab III

Akuntabilitas Kinerja Bab ini menjelaskan tentang capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), skala pengukurang yang digunakan, serta metode evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015.

Bab IV

Penutup Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan atas berbagai capaian kinerja pada Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015.


5

Dinas Sosial

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor 460/Kep.135/Dinsos Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 20132018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra

Dinas

Sosial

Kota

Bandung

tersebut

ditujukan

untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung telah melalui tahapantahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra

Dinas

Sosial

Kota Bandung

tersebut akan

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. A. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

6

Dinas Sosial

dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera” B. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat,

dimana

terdapat

peran

aktif

dari

masyarakat

dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial; b. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya; c. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) d. Mewujudkan sistem birokrasi yang handal dan akuntabel.

C. Perencanaan Strategis Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung merupakan suatu penrnyataan yang perlu dicapai secara kongkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial Kota Bandung. Berbagai indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur (tangible). Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada Dinas Sosial Kota Bandung.


7

Dinas Sosial

Tabel 2.1 Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tujuan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS

Indikator Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS

Meningkatnya kemandirian penyandang cacat Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)

Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase korban KDRT dan Trafficking yang pulih kondisi psikologisnya

Meningkatnya kualitas hidup Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas SKPD


Meningkatnya Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pulih secara psikologis Meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan tepat waktu Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai Evaluasi Akip SKPD

8

Dinas Sosial

D. Perjanjian Kinerja Berdasarkan

perencanaan

strategis

terkait

sasaran

strategis

dan

indikator yang harus dicapai, maka pada Tahun 2014 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut : Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 No 1 1

2

3

4

5

6

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS Meningkatnya kemandirian penyandang cacat Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)


Meningkatnya Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pulih secara psikologis Meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Indikator Kinerja

Target

Program

Anggaran (Rp)

3 Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS

4 70%

5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6 938.582.975

Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri

10%

931.712.000

Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku

35%

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Anak Terlantar

60%

61,54%

Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase korban KDRT dan Trafficking yang pulih kondisi psikologisnya

14,76%

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku

6 orang


10%

55%

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

2.934.040.000

2.488.952.500

1.331.022.500

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

136.445.000

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit

120.820.000

9

Dinas Sosial Sosial Lainnya) 7

8

9

10

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti

Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan tepat waktu Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai Evaluasi AKIP SKPD

100%

19,23%

37,62%

75%

100% 75

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

892.500.000

152.517.500

474.435.000

1.920.782.100

30.816.090.000

376.844.800

Penetapan Perjanjian Kinerja di atas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Bandung yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2014-2018. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :


10

Dinas Sosial

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014-2018 PENJELASAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

ALASAN

1

Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS

%

Partisipasi PSKS sangat diperlukan guna membantu penanggulangan PMKS

2

Meningkatnya kemandirian penyandang cacat

Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri

%

Amanat Permensos No 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial

3

Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)

Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku

%

Keberadaan gelandangan dan pengemis mengganggu ketertiban lingkungan

Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku

%

Keberadaan WTS mengganggu ketertiban lingkungan


FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN Jumlah TKSK yang telah berperan aktif dalam penanggulangan masalah sosial berbanding jumlah TKSK yang ada Jumlah penyandang cacat yang mampu hidup mandiri berbanding dengan jumlah penyandang cacat yang mendapatkan program pemberdayaan Jumlah gepeng yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah gepeng yang memperoleh program pemberdayaan Jumlah WTS yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah WTS yang memperoleh program pemberdayaan

SUMBER DATA Dinas Sosial

KETERANGAN Kriteria yang digunakan ialah TKSK yang menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta proaktif dalam penanganan PMKS

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah penyandang cacat yang mampu bergerak atau melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah Gepeng yang telah atau beritikad untuk memperoleh pelayanan pada panti rehabilitasi

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah para WTS yang telah memperoleh pembinaan pada panti rehabilitasi sosial dan tidak kembali melakukan tindakan asusila

11

Dinas Sosial

4


Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku

%

Anak jalanan merupakan salah satu jenis PMKS yang harus mendapatkan perhatian

Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

%

Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian

Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya

%

Wanita Rawan Sosial Ekonomi merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian

%

Korban KDRT dan trafficking merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian

orang

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian

5

Meningkatnya penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Prosentase korban KDRT dan Trafficking yang pulih kondisi psikologisnya

6

Meningkatnya perubahan perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku


Jumlah anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah anak jalanan yang memperoleh program pemberdayaan Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya berbanding jumlah keluarga miskin yang memperoleh program pemberdayaan Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya berbanding dengan jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh program pemberdayaan Jumlah korban KDRT dan trafficking yang pulih berbanding dengan jumlah korban KDRT dan trafficking yang diadvokasi Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah anak jalanan yang berada pada pembinaan RPSA dan anak jalanan yang telah berkurang waktunya untuk berada di jalanan

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah keluarga miskin yang mengalami peningkatan pendapatan/penghasilan

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah WRSE yang meningkat penghasilannya

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah korban trafficking dan kekerasan yang telah tidak mengalami trauma

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak kembali melakukan tindak pidana

12

Dinas Sosial

7

Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam/sosial

Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari

%

korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian

8

Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti

Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

%

Amanat Permensos No 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial

Prosentase Anak Terlantar yang tepenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

%

Anak terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian

Indeks Kepuasaan Masyarakat

%

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas daerah

9



Jumlah kejadian bencana yang dibantu kurang dari 3 hari berbanding dengan jumlah kejadian bencana yang dibantu Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar berbanding dengan jumlah lanjut usia terlantar yang seharusnya memperoleh bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar Jumlah anak terlantar yang memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar berbanding dengan jumlah anak terlantar yang seharusnya memperoleh bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar Hasil survey terhadap klien (masyarakat)

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah Lanjut Usia Terlantar yang telah memperoleh program bantuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

Dinas Sosial

Kriteria yang digunakan ialah Anak Terlantar yang telah memperoleh program bantuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

Dinas Sosial

13

Dinas Sosial

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan

kewajiban

berakuntabilitas

melalui

penyajian

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam meningkatnya

rangka

mengukur

akuntabilitas

dan

kinerja

peningkatan pemerintah,

kinerja

maka

serta

setiap

lebih

instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 050/Kep.013-Dinsos/2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian

kinerja,

permasalahan

dan

isu-isu

strategis

yang

sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut :


14

Dinas Sosial

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 No.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Prosentase Tenaga Kesejahteraan % Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS Prosentase penyandang cacat % yang mampu hidup mandiri Prosentase gelandangan dan % pengemis yang mengalami perubahan perilaku Prosentase Wanita Tuna Susila % yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang % mengalami perubahan perilaku Prosentase keluarga miskin yang % meningkat kualitas hidupnya Prosentase Wanita Rawan Sosial % Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase korban KDRT dan % Trafficking yang pulih kondisi psikologisnya Jumlah anak yang berhadapan orang dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku Prosentase pemberian bantuan % bagi korban bencana yang tersampaikan tepat waktu Prosentase Lanjut Usia Terlantar % yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Prosentase Anak Terlantar yang % terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Indeks Kepuasan Masyarakat % Rata-rata Capaian IKU

Target

Realisasi

70

76,67

Capaian (%) 109,53

10

16,70

167

35

29,86

85,32

60

64,06

106,77

61,54

98,85

160,63

14,76

14,93

101,16

10

11,44

114,40

55

55

100

6

4

66,67

100

100

100

19,23

27,14

141,14

37,62

61,91

164,57

75

75

100 116,71

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Bandung sebesar 116,71, hal ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah Berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Bidang Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan target kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari jumlah 13 (tiga belas) indikator yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu : 1. Prosentase

gelandangan

dan

pengemis

yang

mengalami

perubahan

perilaku dari target 35% hanya tercapai 29,86% atau sebesar 85,32%. Penyebab ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan keterbatasan daya tampung panti rehabilitasi sosial bagi Gelandangan dan pengemis.


15

Dinas Sosial

2. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku, dimana target pada tahun 2015 sebanyak 6 orang yang akan ditangani sedangkan realisasi hanya mencapai 4 orang 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : Tabel 3.2 Skala Pengukuran Kinerja No

Nilai Capaian

Interpretasi

1. 2. 3.

> 100% = 100% < 100%

Tercapai Melebihi Target Tercapai Sesuai Target Tidak Tercapai

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, telah ditetapkan 10 sasaran dengan 15 indikator kinerja (outcome).


16

Dinas Sosial

3.2.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Dinas Sosial Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran. Pada tahun 2014 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 10 (sepuluh) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja Sasaran 1 :

Meningkatnya

partisipasi

Tenaga

Kesejahteraan

Sosial

Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS Sasaran

meningkatnya

partisipasi

Tenaga

Kesejahteraan

Sosial

Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS ini memiliki satu indikator yaitu prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS, dimana dalam menilai indikator tersebut kriteria yang digunakan ialah tingkat kedisiplinan dalam penyampaian laporan setiap bulan serta peran aktif setiap TKSK dalam menunjang setiap program atau kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung. TKSK merupakan personil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI sebagai relawan sosial yang secara sukarela turut membantu dalam penyelenggaraan kesejaheraan sosial yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Jumlah personil TKSK disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada pada Kabupaten/Kota, dimana untuk Kota Bandung terdapat 30 orang TKSK karena memiliki 30 kecamatan. Dinas Sosial Kota Bandung selaku SKPD yang memiliki kewenanganan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TKSK untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial RI yang merupakan salah satu bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam rangka meningkatkan kinerja atau peran aktif para TKSK dalam penanganan PMKS, Dinas Sosial Kota Bandung selama Tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya, bimbingan teknis bagi seluruh personil TKSK, pemberian insentif tambahan bagi TKSK, serta pemantapan personil TKSK dalam penanggulangan PMKS.


17

Dinas Sosial

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi TKSK dalam Penanganan PMKS No 1.

Tahun 2014 Capaian Target Realisasi (%) 60% 63,33% 105,55%

Sasaran Meningkatnya

Tahun 2015 Target

Realisasi

70%

76,67%

Capaian (%) 109,53

Tahun 2018 Capaian Target (%) 100% 76,67

Partisipasi TKSK dalam Penanganan PMKS

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kinerja TKSK selama tahun 2015 bahwa dari 30 orang TKSK yang ada di Kota Bandung terdapat 23 (dua puluh tiga) orang atau sebesar 76,67% yang dianggap secara aktif dalam menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanganan PMKS. Hal tersebut dinilai berdasarkan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan rutin dan eksistensi dalam penanggulangan permasalahan sosial di tingkat kecamatan. Sasaran 2 :

Meningkatnya kemandirian Penyandang Cacat

Sasaran meningkatnya kemandirian Penyandang Cacat memiliki satu indikator yaitu prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri, kriteria yang digunakan ialah jumlah penyandang cacat yang dianggap sudah tidak memerlukan bantuan orang lain baik untuk bergerak maupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tabel 3.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Penyandang Cacat No

Sasaran

1.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Penyandang Cacat

Tahun 2014 Capaian Target Realisasi (%) 6,53% 7,67% 117,45%

Tahun 2015 Target

Realisasi

10%

16,70%

Capaian (%) 110

Tahun 2018 Capaian Target (%) 50% 22

Selama tahun 2015 cukup banyak program dan kegiatan yang diluncurkan baik dari Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

maupun

Kementerian

Sosial

RI

guna

mengatasi

permasalahan

penyandang cacat. Capaian untuk peningkatan kemandirian penyandang cacat ini sampai dengan Tahun 2015 mencapai 16,70% dari target 10%, dimana pada Tahun 2014 sebanyak 470 orang penyandang cacat yang telah meningkat kemandiriannya dan pada Tahun 2015 sebanyak 454 orang dari jumlah penyandang cacat yang ada di Kota Bandung berdasarkan hasil validasi data Tahun

2012

yaitu

sebanyak


6.129

orang.

Peningkatan

kemandirian

18

Dinas Sosial

penyandang cacat ini selama Tahun 2015 dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yaitu : 1. Pelatihan

keterampilan

bagi

87

orang

penyandang

disabilitas

yang

bersumber dari APBD Kota Bandung; 2. Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi 7 orang penyandang disabilitas yang bersumber dari APBD Provinisi Jawa Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; 3. Pemberian jaminan sosial bagi 360 penyandang cacat berat yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial RI, jaminan sosial yang diberikan berupa uang santunan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang setiap bulan. Pada Tahun 2015 ini terdapat 110 orang diantaranya merupakan penerima baru dimana pada Tahun 2014 hanya sebanyak 250 orang. Penanganan penyandang cacat ini sejalan dengan salah satu indikator yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial, dimana berdasarkan target SPM untuk indikator pemenuhan jaminan sosial bagi Lanjut Usia dan Penyandang Cacat ditargetkan pada tahun 2015 mencapai 40% dari jumlah Lanjut Usia tidak potensial dan Penyandang cacat yang seharusnya menerima jaminan sosial. Penanganan

penyandang

cacat/disabiltas

di

Kota

Bandung

yang

diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dirasakan belum optimal, hal ini terkendala oleh segi aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial harus disertakan dengan proposal pengajuan bantuan

sosial

yang

disampaikan

satu

tahun

sebelumnya.

Hal

ini

menyebabkan Dinas Sosial tidak dapat dengan leluasa memberikan bantuan sosial berupa alat bantu bagi penyandang cacat seperti kursi roda, hearing-aid, tongkat putih, dan sebagainya. Sasaran 3 :

Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (Wanita Tuna Susila, Gepeng dan Anak Jalanan)

Sasaran meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (Wanita Tuna Susila, Gepeng dan Anak Jalanan) terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu : 1. Prosentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku 2. Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku 3. Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku Adapun capaian dari tiap-tiap indikator tersebut sebagai berikut :


19

Dinas Sosial

Tabel 3.5 Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Perubahan Perilaku PMKS Jalanan (Gepeng, Wanita Tuna Susila, dan Anak Jalanan) No 1.

2.

3.

Indikator

Target

Prosentase gelandangan 10% dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku Prosentase Wanita Tuna 65% Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan 30% yang mengalami perubahan perilaku Rata-rata capaian

Tahun 2014 Realisasi Capaian (%) 10,9% 109

Target 35

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 29,86 85,32

Tahun 2018 Target Capaian (%) 50% 59,72

66,14%

102

60

64,06

106,77

80%

80,08

34,28%

114

61,54

98,85

160,63

100%

98,85

108,33

117,57

79,55

Rata-rata capaian untuk sasaran meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan berdasarkan perhitungan ketiga indikator di atas ialah 108%, hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah berhasil mencapai target dalam sasaran meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (Wanita Tuna Susila, Gepeng dan Anak Jalanan) Indikator 1 : Prosentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku Dalam mengukur tingkat perubahan perilaku pada gelandangan dan pengemis kriteria yang digunakan ialah jumlah gelandangan dan pengemis yang beritikad untuk memperbaiki taraf hidupnya melalui cara yang lebih baik dengan tidak hidup menggelandang atau mengemis di jalanan, hal tersebut ditunjukan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang masuk ke Panti Rehabilitasi Sosial dan mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Berdasarkan data pada Tahun 2015 terdapat 212 orang gelandangan dan pengemis yang telah mengalami perubahan perilaku atau sekitar 29,86% dari total populasi gelandangan, pengemis, dan pemulung yang terdata pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.118 orang. Nilai capaian ini walaupun tergolong tidak mencapai target namun dipandang mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan nilai

capaian

pada

Ketidaktercapaian

ini

Tahun

2014

dikarenakan

yang

hanya

keterbatasan

mencapai

daya

tampung

10,9%, panti

rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial sehubungan dengan Pemerintah Kota Bandung belum memiliki panti rehabilitasi sosial.


20

Dinas Sosial

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam upaya mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan antara lain : 1. Pelatihan keterampilan bagi gelandangan, pengemis dan pemulung; 2. Penertiban gelandangan dan pengemis melalui operasi penjangkauan gelandangan dan pengemis: 3. Penempatan beberapa orang petugas yang terdiri atas personil Linmas, Kepolisian, Satpol-PP, dan TKSK untuk berjaga di 15 titik perempatan yang rawan adanya pengemis: 4. Pengiriman gelandangan dan pengemis ke balai atau panti rehabilitasi sosial; 5. Pemulangan Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari luar Kota Bandung. Indikator 2 : Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Dalam mengukur tingkat perubahan perilaku pada Wanita Tuna Susila, kriteria yang digunakan ialah jumlah Wanita Tuna Susila yang dikirim ke Balai atau Panti Rehabilitasi Sosial sehingga diasumsikan bahwa mereka yang telah menerima pembinaan dan pelatihan keterampilan baik di dalam maupun di luar Panti Rehabilitasi Sosial tidak akan kembali melakukan perbuatan asusila. Berdasarkan data pada Tahun 2015 terdapat 205 orang Wanita Tuna Susila yang menerima pembinaan baik di dalam maupun luar panti atau sekitar 64,06% dari jumlah Wanita Tuna Susila yang ada di Kota Bandung berdasarkan data Tahun 2015 dimana terdapat 320 orang Wanita Tuna Susila. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang pencapaian indikator tersebut antara lain : 1. Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di luar panti dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang eks wanita tuna susila; 2. Pengiriman wanita tuna susila sebanyak 175 orang ke Balai Rehabilitasi Sosial yang bertempat di Cirebon dan Sukabumi, kedua Balai Rehabilitasi Sosial tersebut dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; 3. Penertiban wanita tuna susila yang dilaksanakan secara rutin yang bekerjsama dengan Satpol-PP, Polrestabes Kota Bandung dan Kodim, dimana

selanjutnya

hasil

penjangkauan

tersebut

dikirim

ke

Panti

Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; 4. Pemulangan ke daerah asal bagi Wanita Tuna Susila yang bukan merupakan warga Kota Bandung. Indikator 3 : Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku


21

Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan anak jalanan ialah anak yang rentan bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan kriteria sebagai berikut : a. menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun di tempattempat umum; b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Dalam mengukur tingkat perubahan perilaku pada Anak Jalanan, kriteria yang digunakan ialah pengurangan waktu dari anak jalanan untuk berada di jalanan atau tempat-tempat umum atau anak jalanan yang telah berada dalam naungan Rumah Perlindungan Sosial Anak. Dalam penanganan anak jalanan ini, Dinas Sosial Kota Bandung bermitra dengan beberapa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang ada di Kota Bandung yang turut menangani permasalahan anak jalanan. Daftar Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang ada di Kota Bandung sebagai berikut : Tabel 3.6 Daftar Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Kota Bandung

1

NAMA RUMAH PERLINDUNGAN ANAK Bahtera

Rully Herdansyah

2

Bakti Mandiri

Rinrin.R.Amd

3

Belajar Bersama

Pak Taryan

4

Beribu

Ahmad Denandi

5

Binaksa (Bina Anak Bangsa)

Iwan Ridwan

6

Cahaya Beringin (YCB)

Rendra, S.M AKA

7

Cahaya Lentera

Muh. Ramdhan (Amir)

8

Forum Cinta Anjal (FCA)

Entik

9

Forum Komunikasi Panti Sosial (FKPS) FORUM PEMERHATI SOSIAL (FPS) GANK

H. Yanto

Jl. Baranang Siang No. 43 Bandung Jl. Moch. Toha No. 176 Bandung

Aa Sumirat Binsari Tomy

13

Harapan Bangsa (Bina Budaya Bangsa) IABRI

Jl. Papanggungan No. 38 Terusan Gatsu Jl. Kopo No.21 Bandung

14

KAMMI

15

YPM Kesuma

NO

10 11 12


NAMA KETUA

Edi Nuryakin

Aep

ALAMAT Komplek Batu Indah Buah Batu No. 240 Jl. Ujungberung Andir Kaler No.17B 27 RT.01 RW.03 Kel. Cigenting Kec. Ujungberung Jl. Gumuruh No.37/112 RT.02/06 Jl. Kiaracondong Deket Perempatan Rel Kereta Api Jl. Soekarno-Hatta Gg. KH. Ahmad Gandi RT.09/04 No.320 Cibuntu Barat Jl. Babakansari Kircon No.307 RT.13 RW.09 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Jl. Sadang Hegar I No.33B Kel. Sadang Serang Jl. BKR No. 188 RT.04/05

Jl. Sari Indah I No.40 Kiaracondong RT.02/01 Jl. Perapatan Buahbatu Sukarno Hatta STKS BANDUNG

22

Dinas Sosial 16

Moh.Mukhlis

17

MASYARAKAT SEHAT (YMS) Peduli Anak Jalanan

Bono

Jl. Jatihandap Gg. IV No.210 RT.07 RW.06 Gg. Pabaki No. 48 / 91 Bandung

18

Pintar

19

Jl. Papanggungan No. 38 Terusan Gatsu Jl. Prapatan Tol Pasir Koja

Andri / Irma

Jl. Cibangkong No.128 / 120

21

LP2SM MIFTAHUSSA'ADAH Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan RIKSA ITB

Asep Rahman Darmawan Ummi

Ny. AGUSTINA

Kampus ITB

22

Rumah Zakat

Reno Wisnu

Jl. Turangga No.33

23

Saudara Sejiwa (Sehati)

Arin Sumantri

24

Sinar Kehidupan (Bina Insan Mandiri Depok) Wahana Karya Bakti Pertiwi Noor Rakhmah (YNR)

Rifqi

Jl. Nagrog Karang Anyar I Gg. Mama Imur No.29 Kelurahan Pasir Jati Kec. Ujungberung Kota Cihamplas

20

25 26

Rahmat Toto S. dan Ana Sumarna H. Daha Wanen, SH.MH.

Stasiun Bandung Jl. Cipedes No. 24 Belakang Hotel Aston

Berdasarkan data pada Tahun 2015 terdapat 2.137 orang anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku atau sekitar 98,85% dari jumlah populasi anak jalanan yang ada di Kota Bandung berdasarkan validasi data tahun 2012 yaitu sebanyak 2.162 anak jalanan. Dalam arti perubahan perilaku tersebut ialah tidak kembali beraktivitas di jalanan atau waktu keberadaanya di jalanan berkurang. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil monitoring terhadap seluruh Rumah Perlindungan Sosial (RPSA) di Kota Bandung, namun demikian kami belum melakukan survey secara mendetail terhadap anak jalanan yang berada di RPSA. Pengukuran tersebut baru didasarkan atas asumsi bahwa anak jalanan yang telah terbina di RPSA akan mengalami penurunan jumlah jam di jalanan mengingat kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di RPSA. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang pencapaian indikator perubahan perilaku pada anak jalanan antara lain : 1. Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan yang berusia di atas usia wajib belajar (15 tahun ke atas); 2. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung guna mendorong setiap anak jalanan yang beritikad kembali ke pendidikan formal untuk mendapatkan pendidikan penyetaraan seperti pendidikan atau ujian Paket A, B, dan C; 3. Penguatan kapasitas lembaga Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) melalui pemantapan pengurus RPSA serta Pemberian Bantuan Sarana bagi RPSA; 4. Pemberian bantuan permakanan bagi anak yang berada dalam binaan RPSA yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial RI. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

23

Dinas Sosial

Susila, serta Anak Jalanan yaitu belum tersedianya sarana panti rehabilitasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap tingkat keberhasilan pencapaian sasaran perubahan perilaku pada PMKS Jalanan.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Sasaran meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi terdiri atas 2 (dua) indikator, yaitu : 1. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya 2. Prosentase Wanita rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya Adapun capaian dari tiap-tiap indikator tersebut sebagai berikut : Tabel 3.7 Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Tahun 2014 No 1.

2.

Indikator

Target

Realisasi

Prosentase 19,05% 14,40% keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase 5% 5,7% Wanita rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya Rata-rata capaian

Rata-rata

capaian

untuk

Tahun 2015 Capaian (%) 75,59

Target

Realisasi

14,76%

14,93%

Capaian (%) 101,16

114

10%

11,44%

114,40

94,79

sasaran


75%

107,78

meningkatnya

Kualitas

17,47

Hidup

Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi berdasarkan perhitungan kedua indikator di atas ialah 107,78%, data capaian tersebut mencerminkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin berhasil melebihi target.

Indikator 1 : Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan keluarga miskin ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencahariantetapi tidak mempunyai

kemampuan


memenuhi

kebutuhan

15,26

dasar yang layak bagi

24

Dinas Sosial

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria yang digunakan dalam menentukan keluarga miskin ialah kriteria yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146 Tahun 2013 yaitu : 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3. Jenis

dinding

tempat

tinggal

dari

bambu/rumbi

kayu

berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester; 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6. Sumber

air

minum

berasal

dari

sumur/mata

air

tidak

terlindung/sungai/air hujan; 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hariadalah kayu bakar/arang/minyak tanah; 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan; 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya *Jika salahsatu variabel di atas terpenuhi maka dianggap rumah tangga miskin Jumlah keluarga miskin di Kota Bandung berdasarkan hasil validasi data BPS Tahun 2012 ialah sebanyak 78.751 keluarga. Dalam mengukur peningkatan kualitas hidup keluarga miskin, kriteria yang digunakan ialah keluarga miskin yang telah memperoleh bantuan secara rutin atau insidental baik yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN. Nilai capaian prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya mencapai 14,93% atau sebanyak 11.644 KK dari target sebesar 14,76%. Pencapaian sebesar 14,93% atau sebanyak 11.644 KK terdiri atas : 1. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari APBN sebanyak 11.254 KK. PKH merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial RI, yang dimaksud dengan PKH LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

25

Dinas Sosial

adalah Program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan dimana setiap peserta PKH memperoleh skema bantuan sebagai berikut : Tabel 3.8 Skema Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) No

Besar Bantuan Per RTSM/Bulan

Skenario Bantuan

1.

Bantuan Tetap

Rp.

200.000,-

2.

Bantuan bagi RTSM yang memiliki : Anak dibawah usia 6 Th, Ibu hamil/Menyusui

Rp.

800.000,-

3.

Anak Peserta Pendidikan Setara SD/MI

Rp.

400.000,-

4.

Anak Peserta Pendidikan Setara SMP/MTs

Rp.

800.000,-

Rata-rata Bantuan Per RTSM

Rp. 1.390.000,-

Bantuan Minimum Per RTSM

Rp.

Bantuan Maksimum Per RTSM

Rp. 2.200.000,-

600.000,-

Adapun kewajiban/persyaratan bagi peserta PKH selama menerima program sebagai berikut : a. Protokol kesehatan bagi peserta PKH yang memiliki anak usia 0-6 tahun : 

Anak usia 0-11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.



Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus;



Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan;



Anak usia 5-6 thn ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(PPAUD)

apabila

di

lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PPAUD b. Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH (Ibu Hamil dan Ibu Nifas) yaitu : 

Selama Kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe;


26

Dinas Sosial



Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan;



Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi berumur 28 hari.

c. Kewajiban peserta PKH dalam bidang pendidikan sebagai berikut : 

RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 thn. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTs (termasuk SMP/MTs Terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas min. 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.



Jika dalam RTSM terdapat anak usia 15 sampai 18 thn namun belum menyelesaikan tersebut

dapat

didaftarkan

ke

pendidikan

dasar, maka

peserta RTSM anak

menjadi

peserta

PKH

apabila

sekolah

terdekat

atau

mengambil

tersebut

pendidikan

kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, atau Pesantren

Salafiyah

yang

menyelenggarakan

Program

Wajib

Pendidikan Dasar 9 Thn) Apabila kita melihat berbagai pelayanan dan kewajiban yang diberikan kepada

keluarga

miskin

melalui

Program

Keluarga

Harapan,

maka

dipastikan kualitas hidup keluarga miskin yang menjadi peserta PKH akan meningkat selama yang bersangkutan menjadi peserta PKH. Program PKH di Kota Bandung dimulai pada Tahun 2013 dan akan berakhir pada Tahun 2018. 2. Pemberian bantuan Rehabilitasi Tempat Tinggal bagi 90 keluarga miskin yang

mempunyai

Rumah

Tidak

Layak

Huni

yang

bersumber

dari

Kementerian Sosial RI. 3. Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bersumber dari APBD Kota Bandung sebanyak 300 KK, pemberian bantuan stimulan berupa barang usaha warung yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat pendapatan keluarga miskin. Pemberian bantuan stimulan ini diberikan kepada 300 KK yang tersebar di 6 (enam) kelurahan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.9 Daftar Lokasi dan Peserta Pelatihan Keterampilan bagi WRSE Tahun 2014 No

Kelurahan

Volume

1

Kelurahan Sukapura

50 KK

2

Kelurahan Padasuka

50 KK

3

Kelurahan Sukaraja

50 KK

4

Kelurahan Dungus Cariang

50 KK


27

Dinas Sosial

5

Kelurahan Cisaranten Endah

50 KK

6

Kelurahan Pajajaran

50 KK

Indikator 2 : Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya Yang dimaksud dengan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) ialah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan kriteria sebagai berikut : a.

perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;

b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; c.

menjadi pencari nafkah utama keluarga;

d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. Target inikator kinerja peningkatan kualitas hidup Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sampai dengan tahun 2015 ialah sebesar 10% dari jumlah WRSE yang ada di Kota Bandung berdasarkan validasi data PMKS Tahun 2012 yakni sebanyak 3.487 orang, adapun realisasi prosentase Wanita rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya sebesar 11,44% atau sebanyak 200 orang WRSE yang dipandang mengalami peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup WRSE ini diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh WRSE setelah memperoleh program bantuan dari pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target tersebut ialah pelatihan keterampilan berusaha yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan usaha warung bagi 200 orang WRSE yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Cimencrang sebanyak 100 orang, Kelurahan Wates sebanyak 50 orang dan Kelurahan Menger sebanyak 50 orang. Sasaran 5 :

Meningkatnya

Korban

Trafficking

dan

Kekerasan

dalam

Rumah Tangga Yang dimaksud dengan korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dengan kriteria sebagai berikut : a. mengalami tindak kekerasan; b. mengalami eksploitasi seksual; c. mengalami penelantaran; d. mengalami pengusiran (deportasi); dan e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

28

Dinas Sosial

Sedangkan yang dimaksud dengan korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu, dengan kriteria sebagai berikut : a. mengalami perlakuan salah; b. mengalami penelantaran; c. mengalami tindakan eksploitasi; d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan e. dibiarkan dalam situasi berbahaya. Target penanganan korban trafficking dan kekerasan pada Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 yaitu sebesar 100%, hal ini memiliki pengertian bahwa setiap laporan mengenai korban trafficking dan kekerasan yang terjadi di Kota Bandung

wajib ditindaklanjuti

sampai dengan

mendapatkan

pelayanan

psikologis atau bahkan diupayakan sampai dengan pulih kembali kondisi psikologisnya. Capaian kinerja untuk sasaran ini mencapai 100% dimana berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Sosial Kota Bandung terdapat sebanyak 40 laporan yang masuk mengenai korban trafficking dan kekerasan. Keseluruhan laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui bimbingan sosial kepada klien yang bekoordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Bila dibandingkan dengan penanganan pada tahun sebelumnya, jumlah korban trafficking dan kekerasan yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Bandung mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Capaian Penanganan Korban Trafficking dan Tindak Kekerasan No 1.

Uraian Penanganan Korban Trafficking

Tahun 2014

Tahun 2015

Volume

Capaian

Volume

Capaian

40 orang

100%

40 orang

100%

dan Tindak Kekerasan

Korban trafficking dan tindak kekerasan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung ialah Korban Trafficking dan Tindak Kekerasan yang telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sasaran 6 :

Meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum dipergunakan satu LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

29

Dinas Sosial

indikator yaitu prosentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mengalami

perubahan

perilaku.

Yang

dimaksud

dengan

Anak

yang

Berhadapan dengan Hukum ialah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Target yang ditetapkan dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini sebanyak 60% dari jumlah anak yang terdata pada Tahun 2012 sebanyak 57 orang, adapun anak yang menjadi target penanganan pada Dinas Sosial ialah anak-anak yang dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana. Untuk mencapai target kinerja di atas, Dinas Sosial Kota Bandung melakukan kerjasama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kanwil Kota Bandung untuk memperoleh data anak yang pernah Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan sehingga tidak kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pada Tahun 2015 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan pembinaan dan telah berubah perilakunya sebanyak 4 orang. Sasaran 7 :

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Korban Bencana Alam atau Sosial

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam atau sosial dipergunakan satu indikator yaitu prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan tepat waktu. Selama tahun 2015 terdapat 54 kejadian bencana (banjir, kebakaran, longsor, dan angin puting beliung) dengan jumlah korban yang terkena dampak mencapai 2.393 jiwa. Rincian kejadian bencana pada Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.11 Daftar Kejadian Bencana Alam/Sosial pada Tahun 2015 NO

Waktu Kejadian

Lokasi Bencana

Jenis Bencana

1.

02-Jan-15

Kel.Cigadung

Kebakaran

Korban (Jiwa) yg Terkena Dampak 4kk/9jw

2.

28-Jan-15

Kel.Dunguscariang

Kebakaran

1 Rmh/2KK/7jw

3.

05-Feb-15

Kel.Gempol Sari

Kebakaran

1 Rmh/3KK/6Jw

4.

07-Feb-15

Kel. Cisaranten Kulon

Banjir

200 kk/223jw

5.

08-Feb-15

Kel.Pasir Impun

Banjir

400 Rmh/445jw

6.

08-Feb-15

Kel.Karang Pamulang

-

7.

13-Feb-15

Kel.Pasirluyu

8.

04-Mar-15

Kel. Cisurupan Cibiru

Banjir Rmh tergerus sungai (longsor) Kebakaran

2rmh/2kk/8jw

9.

02-Apr-15

Kel.Cipaganti Coblong

Longsor

15 Rmh/75 jw

10.

05-Apr-15

Kel.Malabar Lengkong

Longsor

2 rmh/2kk/7jw

11

22-Apr-15

Kel.Pasirjati

Putting beliung

3 Rmh/


3Rmh/3KK/

30

Dinas Sosial 12

05-Mei-15

Kel.Lebak Gede

Kebakaran

13

07-Mei-15

Kec. Regol (kel.pasirluyu)

Kebakaran

14

13-Mei-15

Kel.sukabungah Sukajadi

15

16-Mei-15

Kel.Pajajaran Cicendo

16.

19-Mei-15

Kel.Arjuna Cicendo

17.

19-Mei-15

Kec.Panyileukan

18

01-Jun-15

Kel.sukabungah Sukajadi

Rmh Roboh /puting beliung Rmh roboh akibat banjir Rmh Roboh Akibat banjir Rmh Roboh (putting beliung) Kebakaran

19.

11-Jun-15

Kel.Hegarmanah

Kebakaran

1Rmh/1kk/3jw

20

18 Juni 201

Kel.Sukapada

Kebakaran

1Rmh/1Kk/4jw

21

19-Jun-15

Kel.Sukaluyu

Kebakaran

6 Rmh/6kk/21jw

22

01-Jul-15

Kel.Bbk Sari Kircon

Kebakaran

1 Rmh/kk/4jw

23

06-Jul-15

Kel.Warung Muncang

Kebakaran

24

15-Jul-15

Kel. Bbk Tarogong

Kebakaran

25

27-Jul-15

Kel.Jamika

Kebakaran

26

12-Agust-15

Kel.Dunguscariang

27

12-Agust-15

Kel.Sukabungah Sukajadi

Rumah Ambruk Akibat Hujan Kebakaran

1Rmh/2KK/4Jw 3 Rmh/3KK/14jw 5 Rmh/5KK/15Jw 6 Rmh/6KK/21Jw 3Rmh/3kk/14Jw

28

12-Agust-15

Kel.Sukamulya Cinambo

Kebakaran

2Rmh/2KK/7Jw

29

19-Agust-15

Kel.Kebon Jayanti Kircon

Kebakaran

1Rmh/1KK/8Jw

30

19-Agust-15

Kel.Sukagalih Sukajadi

Kebakaran

1Rmh/1KK/6Jw

31

25-Agust-15

Kel.Batununggal

Kebakaran

5Rmh/5kk/24Jw

32

26-Agust-15

Kel.Situsaeur

Kebakaran

2Rmh/2KK/12Jw

33

27-Agust-15

Kel.Sukapada

Kebakaran

1Rmh/1KK/4jw

34

08-Sep-15

Kel.Dunguscariang

Kebakaran

2Rmh/2KK/8Jw

35

15-Sep-15

Kel.Pungkur

Kebakaran

2Rmh/5KK/21Jw

36

19 sept.2015

Kel.pasirwangi

Kebakaran

1rmh/1kk/4jw

37

22-Sep-15

Kel.Pasir impun

Kebakaran

1Rmh/1kk/4jw

38

23-Sep-15

Kel.Sukahaji

Kebakaran

1Rmh/1kk/7jw

39

13-Okt-15

Kel.Pelindung Hewan

Kebakaran

5Rmh/5KK/35jw

40

28-Okt-15

Kel. Babakan Asih

Puting Beliung

1Rmh/1KK/8Jw

41

11-Nov-15

Kel. Dago

Longsor

6Rmh/6KK/36Jw

42

12-Nov-15

Kel. Arcamanik

Kebakaran

1Rmh/9Jw

43

18-Nov-15

Kel. Margasuka

44

20-Nov-15

Kel. Sukaasih

45

27-Nov-15

Kel. Karang pamulang

Puting Beliung Kebakaran Puting Beliung Banjir

46

7-Des-15

Kel. Sukamulya

Banjir

47

7-Des-15

Kel. Cisaranten Wetan

Banjir

48

7-Des-15

Kel. Babakan Surabaya

Kebakaran

1Rmh/1KK/8Jw 1Rmh/1KK/6Jw 1Rmh/1KK/7Jw 4Rmh/4KK/22Jw 32Rmh/32KK/71 Jw 18Rmh/18KK/79 Jw 1Rmh/1KK/9 Jw

49

15-Des-15

Kel. Margasuka

Puting Beliung

50

28-Des-15

Kel. Pasir layung

Kebakaran

51

29-Des-15

Kel. Cisaranten Bina Harapan

Banjir

52

30-Des-15

Kel. Cipamokolan

Kebakaran

53

30-Des-15

Kel. Pasir Endah

Banjir

54

30-Des-15

Kel. Cigending

Kebakaran

JUMLAH LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

5 rmh/5kk/15jw 4 Rmh/4KK/14jw 1rmh/1kk/4jw 6 rmh/6kk/21jw 4Rmh/4KK/15Jw 1Rmh/1KK/8jw 1 Rmh/kk/5jw

1Rmh/1KK/8 Jw 2Rmh/3KK/10 Jw 100Rmh/150KK/ 800Jw 1Rmh/1KK/9Jw 100Rmh/100KK/ 168Jw 1Rmh/1KK/6 Jw

2.393 Jiwa 31

Dinas Sosial

Yang dimaksud dengan penyampaian barang bantuan tepat pada waktunya ialah sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemberian bantuan bagi korban bencana alam/sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung bahwa penyampaian barang bantuan berupa bantuan sandang dan pangan bagi korban bencana alam/sosial selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari harus sudah diterima di lokasi oleh Aparatur Kewilayahan setempat dalam hal ini kelurahan. Berdasarkan hasil monitoring terhadap waktu penyampaian barang bantuan bagi korban bencana diperoleh hasil bahwa tidak terjadi keterlambatan atas penyampaian barang bantuan bagi korban bencana atau dengan kata lain prosentase penyampaian barang bantuan bagi korban bencana yang disampaikan tepat waktu mencapai 100% dari target 100%. Beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam upaya pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial antara lain : 1. Pemantapan petugas Siaga Bencana dalam hal ini Taruna Siaga Bencana serta pemberian insentif bagi Taruna Siaga Bencana guna meningkatkan kinerja Taruna Siaga Bencana (Tagana); 2. Penyediaan barang bantuan bencana berupa sandang dan pangan yang memadai; 3. Penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana seperti sarana mobilitas roda 4 dan roda 2, fasilitas dapur umum, dan fasilitas evakuasi bencana. Sasaran 8 :

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Dalam dan Luar Panti

Dalam mengukur sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Dalam dan Luar Panti diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu : 1. Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya; dan 2. Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya. Adapun capaian sasaran berdasarkan tingkat capaian kedua indikator tersebut sebagai berikut : Tabel 3.12 Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Dalam dan Luar Panti Tahun 2014 No

Indikator

1.

Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

15%

17,70%

19,23 %

27,14%


Capaian (%) 141,14


32

Dinas Sosial 2.

kebutuhan dasarnya Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

30%

33,46%

37,62 %

61,91%

Rata-rata capaian

164,57

90%

68,79

152.85

61,53

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Dalam dan Luar Panti yang diperoleh dari pengukuran kedua indikatornya mencapai 115%. Pencapaian tersebut tergolong sangat berhasil karena dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan untuk kedua indikatornya yang mencapai di atas 100%, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama dengan mitra-mitra kerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Sosial baik anak maupun lansia yang ada di Kota Bandung. Indikator 1 : Prosentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya. Yang dimaksud dengan Lanjut Usia Terlantar ialah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kriteria sebagai berikut : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan b. terlantar secara psikis, dan sosial. Yang dimaksud dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar yaitu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan atau papan oleh pemerintah baik yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi, maupun APBN. Target capaian untuk prosentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya pada Tahun 2015 ialah sebesar 19,23% dari jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terdata pada Tahun 2012 ialah sebanyak 2.108 orang. Adapun realisasi untuk prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya mencapai 27,14% atau sebanyak 572 orang. Pencapaian tersebut terealisasi dengan rincian sebagian berikut : 1. Pelayanan bagi Lanjut Usia Terlantar yang berada di dalam Panti Sosial Tresna Whreda yang dimiliki oleh pihak swasta yang berjumlah 220 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.13 Daftar Penghuni Panti Sosial Tresna Whreda Tahun 2014

NO

NAMA PSTW

ALAMAT

Jumlah Dalam Panti

Jumlah di Luar Panti

JUMLAH

1

2

3

6

7

8

Jl.Jeruk No.7

85

0

85

Jl.Caringin Gg.Lumbung II No.26

30

0

30

1

SENJARAWI

2

LASWI


33

Dinas Sosial 3

BUDI PERTIWI

4

ASUHAN BUNDA

5

PRIANGAN

6

MUHAMMADIYAH RANCABOLANG

7

YAYASAN PONDOK LANSIA TULUS KASIH

Jl.Sancang No.2 Jl.Pak Gatot I No.20 KPAD Gegerkalong Jl.Kenari No.5

40

0

40

30

0

30

15

0

15

Jl.Gedebage Selatan No.14A RT 02 RW 02 Rancabolang

6

29

35

Jl.Sarijadi Baru 3 No.4 Kel.Sukarasa Kec.Sukasari

10

7

17

216

36

252

Jumlah

2. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar yang berada di luar panti melalui pemberian jaminan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial RI, dimana Lanjut Usia Terlantar memperoleh dana bantuan dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannnya. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima dana Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial RI sebanyak 84 orang. 3. Pemberian bantuan tambahan nutrisi berupa bahan makanan bagi 249 orang Lanjut Usia yang berada di luar panti yang bersumber dari APBD Kota Bandung.

Indikator 2 : Prosentase anak terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Yang dimaksud dengan anak terlantar ialah Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dengan kriteria sebagai berikut : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Target pencapaian pada indikator prosentase anak terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya sebesar 30% dari jumlah anak terlantar yang terdata di Kota Bandung pada Tahun 2013 yakni sebanyak 3.554 orang. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar anak dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, pengasuhan, atau kebutuhan sandang dan pangan. Realisasi capaian indikator prosentase anak terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya mencapai 61,91% atau sebanyak 2.200 orang. Tabel 3.14 Daftar Penghuni Panti Sosial Asuhan Anak di Kota Bandung Tahun 2014 NO

NAMA PSAA


ALAMAT

JUMLAH ANAK

34

Dinas Sosial DLM PSAA 1

AL FIEN

Jl. Sari Asih I No 2 Sarijadi

62

2

AL BARR

Jl Abd Rahman Saleh Blk No 49

35

3

AL HILAL

Jl.Peta Gg Buah No 156/95B

30

4

ANAK SHALEH

Jl Rancabolang No 1 Margasari

27

5

AMANAH

Jl Batununggal No.63A

23

6

ANNIDA ROSADA

Jl Karapitan No 58/36A

65

7

AL HIDAYAH

Jl Kbn Jayanti No 181/134A Kiaracondong

30

8

AL HAYAT

Jl Cibatu Raya No 64 Antapani

26

9

ARRAHMAN ROSADA

Jl Cibiru Tonggoh No 2 Ujung Berung Komplek Bumi Panyileukan Blok K No.29 Cipadung

22

10

ARRIFQI

11

AL QOMARIAH

Jl.Mars Tengah II No 16 Margahayu Raya

15

12

AL HUSAINIYAH

Jl Bima Dalam No 78/28A

33

13

AL KAUTSAR

Jl Cibarengkok No 224/182C Sukajadi

19

14

AL AMIN

Jl.Embong Gg.Awiligar

33

15

AL FALAH

Jl Leuwi Panjang No 1 Blk RS Immanuel Kopo

20

16

AL YASSIN

Jl.A Yani Gg Surareja No 185/34B

26

17

AMANAH UMAH

Jl Cicukang No 54 Cisaranten

20

18

BUDI PERTIWI

Gg Pa Uca No 106/201A Jl Moh Toha

20

19

BABUSSALAM

Jl Cilengkrang II No 34-36

50

20

BAYI SEHAT

Jl Purnawarman No 25

129

21

DANA MULYA PUTRA

Jl Pasteur No.12

25

22

DANA MULYA PUTRI

Jl Pasteur No.17

15

23

DARUSSALAM AL MUBAROKAH

Jl Bojong Raya Gg H Sanusi No 293 Caringin

30

24

FAJAR HARAPAN

Jl.Surapati No.205

22

25

HARAPAN UMAT

Jln. Otista No.180/95 Bandung

25

26

HARAPAN KITA

Jl Teritorial No 7 Cigending Ujungberung

62

27

INSAN HARAPAN

Jl. A.Yani Gg Slamet II No.37/132D

49


50

35

Dinas Sosial Jln. Sukagalih Gg. Sukabakti VI No.375

43

KURNIA ASIH

Jln. Pasirluyu Raya No.151

27

30

KHOERUNNISA

Jl Pasir Turi No 28 Sadang Serang

21

31

MULTAZAM

Jl Padasuka No 88 Cicaheum

70

32

MARANATHA PUTRA

Jl Cipto No 7

72

33

MUHAMMADIYAH SUMUR BANDUNG

Jln. Veteran No118/34A Blk.91

71

34

NUGRAHA

Jl PLN Dalam No 4-6 Moh Toha

60

35

NURUL IHSAN

Jl Mekar Manah No 7 Cijerah

65

36

PUTERA HARAPAN

Jl. Pasir Jaya VI No.20

35

37

PEMBERDAYAAN UMAT

Jl.Suniaraja Gg Apandi III 74/11A /Braga

35

38

SAKINAH

Jl.Manglayang Baru III 286 RT06 RW03 Cibiru

38

39

TAMBATAN HATI

Jl Galunggung No 23

44

40

TUNAS HARAPAN

Jl Asep Berlian Gg Bastaman No 16

40

41

TAMAN HARAPAN

Jl Nilem No 9 Buah Batu

69

42

TUNAS MELATI

Jl Baturaden VIII No 99 Ciwastra

39

43

WISMA PUTERA/RPSAA CIUMBULEUIT

Jl Ciumbuleuit No 105

80

44

WILLIAM BOOTH PUTRI

Jl Jawa No 18

45

45

YAPITA AL MUSLIMUN

Jl Saturnus Utara XVI Margahayu Raya

40

46

PANTI YATIM INDONESIA (PYI)/NURUL UMMAH

Jl Sauyunan I No 14 Cibaduyut

50

Jln. Hegar Asih No.1-2 Cipaganti

50

Jl. Situ Lengkong No.15 Cijagra Buah Batu

20

Jl. Kacapiring No.72/122 RT 05 RW 02

52

Jl. Veteran No.210/34A RT 02 RW 08

21

Jl. Surareja No. 114/34B Jl.Baranangsiang Gg.Kebonpisang No.94/34B

11

28

KUNCUP HARAPAN

29

47

YPLB HEGAR ASIH

48

AMANAH BUNDA

49

BAITUL ARIF

50

ASSABIQUNAL AWALUN

51

MALIKUL A'LA

Jumlah

1.957

Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi anak terlantar yang berada di dalam panti-panti sosial anak yang ada di Kota Bandung turut didorong oleh Dinas

Sosial

Kota

Bandung

melalui

pemberian

rekomendasi

bantuan

permakanan bagi anak-anak yang berada di dalam panti yang secara rutin LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

36

Dinas Sosial

diberikan oleh Kementerian Sosial RI. Pemenuhan kebutuhan dasar pada panti-panti sosial anak yang dimiliki oleh pihak swasta dilaksanakan karena sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Bandung belum memiliki panti sosial khusus anak yang dapat memberikan pelayanan kepada anak terlantar. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung guna mendorong pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi anak terlantar antara lain : 1. Fasilitasi sarana Panti Sosial Asuhan Anak guna meningkatkan kualitas pelayanan panti; 2. Peningkatan kapasitas pengurus dan pekerja sosial yang ada di dalam panti; 3. Pelatihan keterampilan bagi penghuni panti sosial anak

Sasaran 9 :


Dalam

rangka

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

saat

ini

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan reformasi Birokrasi mewajibkan setiap instansi pemerintah terutama yang melayani kepentingan publik untuk mengukur tingkat kepuasaan masyarakat yang menjadi

sasaran

layanannya.

Sebagaimana

amanat

Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat dipergunakan indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Layanan Instansi Pemerintah. Target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial sebesar 75%. Berdasarkan Keputusan Menpan & RB tersebut dimana unsur penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masayarakat mencakup 14 unsur, yang meliputi : 1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan

untuk

mendapatkan

pelayanan

sesuai

dengan

jenis

pelayanannya 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya) 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku


37

Dinas Sosial

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung

jawab

petugas

dalam

penyelenggaraan

dan

penyelesaian

pelayanan 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat 7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani 9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati 10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 11. Kepastian

biaya

pelayanan,

yaitu

kesesuaian

antara

biaya

yang

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan 14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan Beberapa pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat antara lain : 1. Pemberian rekomendasi keringanan biaya pengobatan bagi warga miskin 2. Pemebrian rekomendasi keringanan biaya pendidikan di perguruan tinggi bagi warga yang kurang mampu 3. Pemberian rekomendasi bagi warga yang mengajukan permohonan proses adopsi anak 4. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Sosial 5. Penerbitan ijin penyelenggaraan pengumpulan uang/barang (sumbangan sosial) 6. Pemberian uang transport bagi orang yang terlantar dalam perjalanan dan ingin kembali ke daerah asal Berdasarkan hasil survey kepada 150 orang masyarakat penerima layanan yang dijadikan sampel terhadap berbagai layanan yang diberikan oleh LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

38

Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Bandung terkait tingkat kepuasan masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 3.15 Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat No

Unsur Pelayanan

Nilai

1.

Prosedur pelayanan

2,35

2.

Persyaratan Pelayanan

2,86

3.

Kejelasan petugas pelayanan

2,74

4.

Kedisiplinan petugas pelayanan

2,45

5.

Tanggungjawab petugas pelayanan

3,12

6.

Kemampuan petugas pelayanan

3,23

7.

Kecepatan pelayanan

3,45

8.

Keadilan mendapatkan pelayanan

3,30

9.

Kesopanan dan keramahan petugas

3,12

10.

Kewajaran biaya pelayanan

4

11.

Kepastian biaya pelayanan

4

12.

Kepastian jadwal pelayanan

2,56

13.

Kenyamanan lingkungan

2,52

14.

Keamanan pelayanan

2,75

Berdasarkan tabel atas penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung diperoleh Nilai Indeks sebesar 3,032, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : a.

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar 3.032 x 25 = 75,805

b. Mutu Pelayanan B c.

Kinerja pelayanan Baik Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh kesimpulan bahwa

kinerja pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung sudah tergolong Baik atau tercapai sesuai target dimana target Nilai IKM Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2015 sebesar 75% dari 4 kategori pelayanan. Namun demikian beradasarkan hasil survey terhadap tingkat pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung masih terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan yang dinilai kurang baik yaitu : 1. Kenyamanan lingkungan, hal ini dikarenakan ruang kantor Dinas Sosial Kota

Bandung

sangat

sempit

dan

berada

satu

lingkungan

dengan

Puskesmas dan Cabang Dinas Bina Marga dan Pengairan.


39

Dinas Sosial

2. Prosedur pelayanan, hal ini disebabkan belum dilakukannya sosialisasi khusus atau papan pengumuman yang memuat tentang prosedur pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung 3. Kedisiplinan petugas, hal ini disebabkan sangat terbatasnya jumlah pegawai pada Dinas Sosial dimana rata-rata setiap seksi hanya terdiri atas 3 orang staf dan 1 orang kepala seksi, sehingga terkadang klien dilayani oleh petugas yang berada di luar tupoksinya. Selain beberapa unsur pelayanan yang dinilai kurang baik, juga terdapat beberapa unsur pelayanan yang dinilai sempurna yaitu unsur kepastian biaya dan kewajaran biaya, hal ini dikarenakan seluruh pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung tidak dipungut biaya apa pun. Sasaran 10 :


Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD ditentukan berdasarkan pengukuran terhadap 2 (dua) indikator yaitu : 1. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang ditindaklanjuti 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperoleh Target

dan

realisasi

atas

indikator-indikator

yang

menunjang

pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD sebagai berikut: Tabel 3.16 Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD No

Indikator

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai evaluasi AKIP SKPD Rata-rata capaian

100%

100%

100

75

59,06

78 89

2.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD baru mencapai 89%, dimana capaian yang rendah ditunjukan pada indikator kedua yaitu nilai evaluasi AKIP SKPD yang masih belum dapat mencapai target. Penjelasan mengenai capaian indikator-indikator yang menunjang terhadap keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : Indikator 1 : Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan harus selalu ditindaklanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk indikator ini harus 100%. Selain prosentase tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

40

Dinas Sosial

setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sama sehingga dapat

predikat

“Wajar

Tanpa

Pengecualian”

dalam

pelaporan

pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Bandung dapat diperoleh. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 hanya terdapat 1 (satu) temuan

pada

Sistem

Pengendalian

Internal

yang

berkaitan

dengan

pengadministrasian aset daerah, namun demikian atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti

melalui

proses

koordinasi

yang

intensif

dengan

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung dalam upaya menertibkan aset-aset milik Pemerintah Kota Bandung yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung sesuai dengan Rencana Aksi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Pada tahun sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013 menyatakan bahwa temuan Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut Sistem Pengendalian Internal yang juga berkaitan dengan pengadministrasian aset daerah yang belum tertib. Indikator 2 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Nilai evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung. Target nilai evaluasi AKIP pada Dinas Sosial Kota Bandung yang ditetapkan pada Tahun 2015 sebesar 75 dengan kategori B namun hasil evaluasi AKIP Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2015 baru mencapai nilai 65 dengan kategori B, hal ini dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan, dimana nilai evaluasi AKIP pada Tahun 2015 ini didasarkan atas dokumen-dokumen yang dibuat pada Tahun 2014. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial Kota Bandung akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung untuk memperoleh nilai A. Setelah memaparkan tentang berbagai capaian sasaran strategis pada Dinas Sosial Kota Bandundapat disimpulkan sebagai berikut Tabel 3.17 LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

41

Dinas Sosial

Capaian Kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 No.

Sasaran

Jumlah Indikator

Ratarata capaian

1

109,53%

Melampaui Target

< 100%

= 100%

<100%

A 1

Misi 1

B 1

Misi 2 Meningkatnya kemandirian penyandang cacat

1

110%

Melampaui Target

2

Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, Gepeng dan Anak Jalanan) Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Meningkatnya korban trafficking dan kekerasan dalam Rumah Tangga yang pulih secara psikologis Meningkatnya perubahan perilaku pada anak yang berhadapan dengan hukum Misi 3

3

117,57

Melampaui Target

2

107,78%

Melampaui Target

1

100%

1

66,67%

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial Meningkatnya kualitas pelayanan bagi lanjut usia dan anak terlantar di luar dan dalam panti

1

100%

2

152,85%

3


1

100%

D

Misi 4

3

4

5

C. 1

2

Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS


Sesuai Target

Tidak Mencapai target

sesuai target

Melampaui Target

Sesuai Target

42

Dinas Sosial

1

2


Jumlah

89%

Belum Mencapai Target

15

Pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2015 tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong, antara lain : -

Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial RI.

-

Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan Badan Legislatif dalam menuntaskan permasalahan sosial di Kota Bandung

-

Partisipasi aktif dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan PMKS di Kota Bandung.

2. Faktor Penghambat, antara lain : -

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota

Bandung

bila

dibandingkan

dengan

jumlah

dan

kriteria

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial -

Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS

-

Masih belum tersebarluaskannya secara merata tentang penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung

3.2.3 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Sosial Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 50.545.580.718,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 34.330.875.698,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 67,92%, dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 16.214.705.020,00, hal ini merupakan hasil efisiensi anggaran dan adanya Silpa yang berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Kegiatan Pembangunan Puskesos sebesar Rp. 9.885.500.000,00.. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang secara langsung menunjang terhadap pencapaian target kinerja dan sasaran pada Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

43

Dinas Sosial

Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 NO 1

2

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

Meningkatnya kemandirian hidup penyandang cacat

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma : 1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma 2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 3. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

PAGU ANGGARAN Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

REALISASI

938.582.975

938.582.975

906.175.000

96,55

204.800.000

229.800.000

194.399.100

84,59

393.565.000

518.705.000

504.146.310

97,19

183.207.000

183.207.000

177.008.800

96,62

Rata-rata realisasi anggaran 3

Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, Gepeng, dan Anak Jalanan)

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) : 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 2. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial Program pembinaan anak terlantar : 1. Pelatihan keterampilan dan belajar Kerja bagi


%

92,8

444.440.000

444.440.000

406.626.000

91,49

2.180.000.000

2.489.600.000

2.056.709.400

82,61

207.725.000

207.725.000

164.770.500

79,32

44

Dinas Sosial

NO

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN anak terlantar 2. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 3. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 4. Pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua 5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak


Setelah Perubahan

REALISASI

1.107.475.500

1.507.335.500

1.423.488.270

94,44

405.400.000

405.400.000

383.280.450

94,54

150.000.000

150.000.000

138.399.750

92,27

249.000.000

249.000.000

245.750.360

98,69


Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / 1. Kegiatan Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 2. Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang Masalah Sosial 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

90,48

272.320.000

472.320.000

414.884.380

87,84

358.702.500

358.702.500

246.985.200

96,73

300.000.000

500.000.000

494.636.700

98,63


6

7

Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga Meningkatnya perubaha n perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Meningkatnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) / Kegiatan Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial Program Pelayanan


%

94,4

136.445.000

136.445.000

114.589.300

83,98

120.820.000

120.820.000

118.394.790

97,99

45

Dinas Sosial

NO

SASARAN ketepatan waktu penanganan korban bencana alam/sosial

8

Meningkatnya pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar

PROGRAM / KEGIATAN dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia/Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1. Kegiatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo 2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo


Setelah Perubahan

REALISASI

877.500.000

892.500.000

834.860.600

93,54

117.902.500

152.517.500

145.771.350

95,58

127.185.000

127.185.000

103.469.750

81,35

347.250.000

347.250.000

319.988.200

92,15



Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : 1. Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Panti Persinggahan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)/ 1. Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling bagi Eks


%

89,69

219.180.000

219.180.000

193.380.500

88,23

701.602.100

1. 701.602.100

759.708.0990

44,65

1.267.702.000

1.267.702.000

1.62.221.400

83,79

10.000.000.000

2.950.000.000

635.395.998

21,54

46

Dinas Sosial

NO

SASARAN

PAGU ANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN

Sebelum Perubahan

Penyandang Penyakit Sosial 2. Pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Banprop)

Setelah Perubahan

27.866.090.000

27.866.090.000

REALISASI

%

17.005.479.750

61,03


Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan: 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

59,85

262.889.800

262.889.800

229.803.950

87,41

113.955.000

113.955.000

72.081.500

63,25

Rata-rata realisasi anggaran

75,33

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2015 serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2015. 5.2.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Berdasarkan hasil realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran diperoleh sebagai berikut : Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Anggaran No

Sasaran

(1) 1

(2) Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Meningkatnya kemandirian hidup penyandang cacat Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, Gepeng, dan Anak Jalanan) Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga

2 3

4

5


(3) 109,53

Tingkat Realisasi Anggaran (%) (4) 96,55

110

92,80

17,2

117,57

90,48

27,09

107,78

94,40

13,38

100

83,98

16,02

Tingkat Capaian (%)

Tingkat Efisiensi (%) (5=3-4) 12,98

47

Dinas Sosial 6 7 8

9 10

Meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam/sosial Meningkatnya pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

66,67

97,99

-31,32

100

93,54

6,46

115

89,69

25,31

100

59,85

40,15

89

75,33

13,67

5.2.5 Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Sosial Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, sebagai berikut : 1. Prestasi Tingkat Nasional No. 1. 2. 3. 4. 5.

Prestasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Karang Taruna Berprestasi Karang Taruna Berprestasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Organisasi Sosial Berprestasi

Penghargaan Peringkat 4

Tahun 2012

Peringkat 2 Peringkat 5 Peringkat 1

2013 2009 2009

Peringkat 10

2015

Penghargaan Peringkat 2 Peringkat 1

Tahun 2012 2012

Peringkat 1

2012

Peringkat 1

2013

Peringkat 2 Peringkat 6

2011 2011

Peringkat 2

2011


2010 2010

Peringkat 2

2010

Peringkat 2

2009


2015 2015

Peringkat 1

2015

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. Prestasi 1. Karang Taruna Berprestasi 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi 3. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi 4. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi 5. Karang Taruna Berprestasi 6. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi 7. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi 8. Karang Taruna Berprestasi 9. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi 10. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi 11. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi 12. Karang taruna Berprestasi 13. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi 14. Organisasi Sosial Berprestasi LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

48

Dinas Sosial


49

Dinas Sosial

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam

memenuhi

harapan

Perpres

Nomor

53

Tahun

2014

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2015 Dinas Sosial Kota Bandung menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :  Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

109,53% atau melampaui

target  Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 110% atau interpretasi melampaui target  Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 117,57% atau interpretasi melampaui target  Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 107,78% atau interpretasi melampaui target  Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sesuai target  Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 66,67% atau interpretasi tidak mencapai target  Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sesuai target  Sasaran 8 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 115% atau interpretasi melampaui target  Sasaran 9 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sesuai target


50

Dinas Sosial

 Sasaran 10 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 89% atau interpretasi belum mencapai target Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 10 (sepuluh) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran telah mampu melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bandung untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 50.545.580.718,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 34.330.875.698,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 67,92%, dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 16.214.705.020,00, hal ini merupakan hasil efisiensi anggaran dan adanya Silpa yang berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Kegiatan Pembangunan Puskesos sebesar Rp. 9.885.500.000,00. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.


51

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

Recommend Documents