Dinas Sosial Kabupaten Bandung BAB I PENDAHULUAN

Dinas Sosial Kabupaten Bandung

BAB I PENDAHULUAN 1. UMUM Dinas Sosial Kabupaten Bandung selanjutnya disebut DINSOS, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah; Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Kesejahteraan sosal yang meliputi rehabilitasi social, pemberdayaan social dan perlindungan social serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Fungsi yang diemban adalah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi; Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial berdasarakan Perda tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekertariatan yang meliputi pengkoordinasiaan penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian penyusunan program Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

1


b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas c. Sub Bagian Keuangan. Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial mepunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas – tugas di bidang upaya rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna social, dengan susunan organisasi sebabgai berikut :

a. Seksi kesejahteraan sosial anak Seksi

kesejahteraan

sosial

anak

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial anak

b. Seksi rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia Seksi rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar

c. Seksi rehabilitasi tuna sosial Seksi

rehabilitasi

tuna

sosial

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, bekas korban penyalahgunaan napza dan korban trafiking.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

2


4. Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok mengendalikan tugas – tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial serta Pemberdayaan Kelembagaan Sosial. Dengan organisasi sebagai berikut :

a. Seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan pemberdayaan sosial keluarga miskin

b. Seksi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan pengumuman dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. c. Seksi

pemberdayaan

kelembagaan

sosial

yang

mempuyai

tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan dan pengembangan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

5. Bidang Perlindungan Sosial Bidang

Perlindungan

Sosial

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

mengkoordinasi dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengembangan dan perlindngan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan sosial kepahlawanan dan keperihatinan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Seksi

perlindungan

sosial

keluarga

rentan

yang

mempunyai

tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial kelaurga rentan yang meliputi KDRT, pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah sosial psikologis


3


b. Seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanakan tugas dan perlindunagn sosial korban bencana alam dan sosial.

c. Seksi perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan yang mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas peningkatan penyantunan dan perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan

6. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang peningkatan dan pengembangan keterampilan penyandang cacat. Sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang peningkatan dan pengembangan keterampilan loka bina karya penyandang cacat.

7. UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai tugas pokok

memimpin,

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang fasilitas dan peningkatan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan membawahi sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksnakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang fasilitas dan peningkatan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

8. UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mempunyai tugas pokok

memimpin,

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang peningkatan keahlian dan keterampilan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

4


Dan membawahi sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang peningkatan keahlian dan keterampilan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 2. KONDISI ORGANISASI Sebagai organisasi baru yang merupakan pemisahan dari Kependudukan dan Catatan Sipil, Beberapa peraturan perundangan yang melandasi tugas dan fungsi antara lain adalah : 1. Undang – undang RI. Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial 2. Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 1974, Tentang kesejahteran Anak 3. Undang – undang RI Nomor 42 Tahun 1981, Tentang Kesejahteran Keluarga Miskin/ Fakir Miskin 4. Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Narkoba 5. Undang – undang RI nomor 36 Tahun 1998, tentang Koordinasi Penanganan Penyandang Cacat 6. Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia/ Jompo. 7. Undang – undang RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 8. Undang – Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara 9. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional 10. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Derah 11. Undang – Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 12. Perturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 14. Surat Edaran Menteri Dalma Negri No 050/2020/Sj, Tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusnan Dokumen RPJMD Daerah Dan RPJM Daerah 15. Perturan Daerah Kabupaten Bandung No 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerinyah Di Kabupaten Bandung 16. Pertaturan Daerah Kabupaten Bandung No 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah


5


17. Peraturan Bupati Bandung No 5 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

3. PERAN DINAS SOSIAL

Dari beberapa pendapat ahli di bidang kesejahteraan sosial dapat disimpulkan bahwa fungsi Kesejahteraan Sosial meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan social, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan social. Terkait dengan itu pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diberikan kepada PMKS diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosialnya, yang pada gilirannya dapat menyediakan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, guna mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya. Kebijakan Sosial yang digariskan berdasarkan fungsi kesejahteraan sosial sedemikian itu menjadi sistem sinergik dari sub sistem pembangunan sosial dan pembangunan organisasi

ekonomis

pada

diupayakan

tingkatan

Nasional

dapat yang

mambantu

tercapainya

mengharmonisasikan

tatanan kebijakan

ekonominya dan Sosial di dalam komitmen yang komperhensif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat (people-centered). Selain itu, kebijakan Sosial diharapkan dapat mengadopsi kebijakan ekonomi makro yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pencapaian hasil – hasil pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan Sosial juga memastikan bahwa program – program Sosial bersifat produktif melalui pembagian bentuk investasi yang diarahkan pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Dengan kata lain, program – program Sosial hendaknya terkait dengan proses pembangunan. Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaran Kesejahteraan Sosial meliputi a. Rehabilitasi Sosial b. Jaminan Sosial Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

6


c. Pemberdayaan Sosial d. Perlindungan Sosial

1. Rehabiltasi Sosial Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan

fungsi

Sosialnya

secara

wajar.

Rehabiltasi

Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat

dilaksanakan

secara

persuasif,

koersif,

baik

dalam

keluarga,

masyarakat maupun panti Sosial. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Motivasi dan diagnosis psikososial Perawatan dan pengasuhan Pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan Bimbingan mental spiritual Bimbingan fisik Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial Pelayanan aksesibilitas Bantuan dan asistensi Sosial Bimbingan Sosialisasi Bimbingan lanjut dan/atau Rujukan

2. Jaminan Sosial a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan

Sosial-ekonomi

agar

kebutuhan

dasarnya

terpenuhi. b. Menghargai

pejuang,

perintis

kemerdekaan,

dan

keluarga

pahlawan atas jasa – jasanya.

3. Pemberdayaan Sosial Undang

–

undang

nomor

11

tahun

2009

mengemukakan

bahwa

pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :


7


a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4. Perlindungan Sosial UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk: a. Bantuan langsung b. Penyediaan aksesibilitas dan c. Pengaturan kelembagaan Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.


8


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2012 – 2014 Dinas Sosial Kabupaten Bandung merupakan Dinas tekhnik Daerah sebagai unsur penunjang pemerintah Daerah dalam penanganan masalah Sosial. Ruang Lingkup Strategis Pembangunan Kesejahteraan Soisal Kabupaten Bandung tidak terlepas dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahtraan

Sosial

menjadi

pedoman

dalam

Pelaksanaan

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial. Lingkungan Strategis Dinas Sosial sebagai suatu instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan Kesejahteraan Sosial. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial dikarenakan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar, yaitu menangani masalah dan menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Isu strategis masih tingginya penduduk miskin, berdampak langsung pada penurunan daya beli, keterbatasan mengakses pelayanan Kesejahteraan dan pendidikan, yang kesemuanya memberikan kontirbusi terhadap peningkatan indek pembangunan manusia (IPM). Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial semakin meningkat. Penyandang masalah Kesejahteraan soisial (PMKS) adalah komunitas keluarga miskin, hampir miskin, dan fakir miskin, seperti 1. Anak balita terlantar 2. Anak terlantar 3. Anak nakal 4. Anak jalanan wanita rawan Sosial ekonomi, korban tindakan kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalah gunaan NAPZA, kelurga fakir miskin, kelurga berumah tidak layak huni, kelurga bermasalah Sosial, psikologi, korban bencana alam, korban bencana Sosial atau pengungsi, pekerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

9


migrant terlantar, orang dengan bencana Sosial atau pengungsi, pekerja migran terlantar, orang dengan HIV/ AIDS (ODHA), keluarga rentan. Hal ini memerlukan pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan

bertanggung

jawab

dalam

menyelenggarakan

pelayanan

kesejahteraan sosial, yang dalam pelaksanaannya mengggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi potensi yang ada pada diri manusia, alam dan institusi Sosial yang dapat digunakan untuk menunjang usaha Kesejahteraan Sosial. Visi dan Misi Dinas Sosial sebagai salah satu pelaku pembangunan kesejahteraan sosial harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan Kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015. Berbagai isu global, nasional dan wilayah, perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dan berimplikasi pada kesejahteraan sosial masyarakat. Isu-isu kesejahteraan sosial Kabupaten Bandung antara lain, kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; kebencanaan dan ketunasosialan. Dengan

mempertimbangkan

isu

yang

ada

serta

kecenderungan

pembangunan kesos, maka ditetapkan visi Dinas Sosial, guna memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial bagi warga Kabupaten Bandung yang kurang beruntung. Adapun Visi Dinas Sosial adalah sebagai berikut : “Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana. Dengan memperhatikan isi dan pencapaian Visi Dinas Sosial, maka dikemukakan 5 Misi Dinas Sosial.


10


MISI 1. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitas dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 2. Mningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 3. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 4. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana. 5. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tujuan Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok,

keluarga,

komunitas,

dan

masyarakat

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial. Pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti dimaksud di atas ditujukan kepada ;


11


(1) Anak yang mengalami kesejahteraan sosial, yang meliputi ; anak belita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban bencana alam dan sosial, serta anak yang mengalami perlakuan salah ; (2) Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi ; keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni; keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga rentan; keluarga yang menggelandang dan mengemis; serta keluarga pekerja migran bermasalah; (3) Korban bencana alam dan sosial; (4) Masalah gender dan wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang meliputi ; wanita tuna susila,wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, dan wanita rawan sosial ekonomi; (5) Komunitas adat terpencil; (6) Penyandang disabilitas; (7) Lanjut usia terlantar; (8) Korban penyalahgunaan NAPZA; (9) Orang dengan HIV/AIDS; (10) Masalah sosial yang dihadapi klien dirumah sakit; dan (11) Masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan di dalam lembaga kesejahteraan

sosial

maupun

di

luar

lembaga

kesejahteraan

sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam lembaga kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di luar lembaga kesejahteraan sosial merupakan aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan di masyarakat. Lembaga

Kesejahteraan

Sosial

merupakan

organisasi

sosial

atau

perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial harus melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


12


Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan sosial meliputi; (1)Panti Sosial; (2)Pusat Rehabilitas Sosial; (2)Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

(3)Pusat

Kesejahteraan

Sosial;

(4)

Rumah

singgah;

(5)Rumah

Perlindungan Sosial; (6)Loka Bina Karya. Rehabilitas Sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitas Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik secara perorangan, kelompok, keluarga, komunitas, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitas Sosial dapat diberikan dalam bentuk; (1) Motivasi dan Diagnosis Kewirausahaan; (2) Bimbingan Sosial Spiritual; (3) Bimbingan fisik; (4) Bimbingan Sosial; (5) Bimbingan Resosialisasi; (6 ) Bimbingan lanjut; dan/atau (7) Rujukan. Pemberdayaan Sosial ditujukan untuk memperdayakan seseorang, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam pemberdayaan sosial dilakukan kegiatan pekerjaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya alam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui; Peningkatan kemauan dan kemampuan; Penggalian potensi sumber daya; Penggalian nilai-nilai dasar; dan pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk; (1)Diagnosis dan pemberian motivasi; (2)Pelatihan Keterampilan; (3)Pendampingan; (4)Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; (5)Peningkatan akses pemasaran hasil usaha; (6)Supervisi dan Advokasi Sosial; (7)Penguatan Keserasian Sosial; (8)Penataan Lingkungan Sosial; dan (9)Bimbingan Lanjut.


13


Pengembangan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dan masyarakat melalui partisipasi aktif dan atas prakarsa sendiri. Perlindungan sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko akibat guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, komuniti, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum. Bantuan dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat mengatasi masalahnya sendiri sehingga mereka hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk pemberian bantuan langsung, penyediaan aksebilitas, dan/atau penguatan dalam memecahkan masalah sosialnya. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam maupun diluar pengadilan, bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. Adapun tujuan strategis dari Dinas Sosial adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya. 2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat. 3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial. 4. Mewujudkan pelestarian kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. 5. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dinas sosial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

14


Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Untuk mengukur sejauh mana Dinas Sosial telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2015). Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Dinas Sosial. Indikator Kinerja berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: No. Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya

2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat

3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial

Indikator Kinerja Rata-rata PMKS yang ditangani mampu memenuhi kebutuhan dasarnya Persentase dunia usaha / kelompok masyarakat / perorangan yang melaksanakan program UKS Rata-rata PMKS yang ditangani mampu melaksanakan fungsi sosial Rata-rata PMKS dengan penyandang disabilitas yang ditangani berfungsi secara fisik Rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu mengurus diri sendiri Rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu menjalani kesejahteraan sosial Rata-rata Persentase PMKS yang di tangani mampu menghadapi situasi kritis Jumlah dan kualitas bantuan langsung berkelanjutan

Target 2015 800 orang

2275 orang

2460 orang PMKS

525 orang

33 janda PKRI

4. Mewujudkan pelestarian nilainilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Jumlah generasi muda yang memahami nilai-nilai kepahlawanann dan kesetiakawanan sosial

300 orang

5. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Dinas Sosial

Meningkatnya kinerja Dinas Sosial

5 Regulasi


15


Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Sasaran strategis Dinas Sosial merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Dinas Sosial yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Pemberdayaan Fakir Miskin

Jumlah Fakir Miskin yang ditangani

Pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial dunia usaha

Jumlah kelompok masyarakat melaksanakan Kesejahteraan sosial

yang

Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Masyarakat Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS

Indikator Kinerja Utama Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi

Tujuan 3: Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Sosial Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

16


Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran


Terlaksananyanya pelayanan sosial dan psikososial

Jumlah PMKS yang memperoleh konseling / bantuan sosial / advokasi sosial Jumlah dan kualitas bantuan langsung berkelanjutan

Tujuan

4:

Mewujudkan

Pelestarian

Kepahlawanan,

Keperintisan

dan

Kesetiakawanan Sosial Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran Mewujudkan pelestarian kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Indikator Kinerja Utama Jumlah generasi muda yang memahami nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Tujuan 5: Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Dinas Sosial Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: Sasaran Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pekerjaan Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat


Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang sesuai dengan rencana strategis Jumlah regulasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial Persentase pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial

17


2. PENETAPAN KINERJA 2012 Penetapan kinerja tahun 2012 untuk Dinas Sosial adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis


Target

Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin

Jumlah Fakir Miskin yang 250 orang ditangani

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok 546 orang masyarakat yang melaksanakan Kesejahteraan sosial

Meningkatnya Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS

Jumlah PMKS yang 1022 orang mendapat layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi vokasional

Terlaksananyanya Jumlah korban bencana, 390 orang pelayanan sosial korban tindak kekerasan dan dan psikososial pekerja migran yang bermasalah yang memperoleh konseling / bantuan sosial / advokasi sosial Jumlah dan kualitas bantuan 33 orang langsung berkelanjutan janda PKRI Meningkatnya Meningkatnya kinerja dinas pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat


Rancangan Perbup tentang SPM bidang sosial

Anggaran (Rp) 966.000.000

1.257.230.500

1.298.216.000

732.273.000

110.000.000

141.705.000

18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam tahun anggaran 2012, Dinas Sosial telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. Ke enam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 27 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruh sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas sosial Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing

indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN

URAIAN

TARGET

REALISAS I

%

1.

Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin

Jumlah Fakir Miskin 250 orang yang ditangani

280 orang

112

2.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok 546 orang masyarakat yang melaksanakan Kesejahteraan sosial

546

100

3.

Meningkatnya mutu layanan Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS

Jumlah PMKS yang 1022 orang mendapat layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi vokasional

1153

112,8


19


INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 4.

SASARAN

URAIAN

TARGET

Terlaksananyanya Jumlah korban 390 orang pelayanan sosial bencana, korban dan psikososial tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah yang memperoleh konseling / bantuan sosial / advokasi sosial

REALISAS I

%

410

105

Jumlah dan kualitas bantuan langsung berkelanjutan

33 orang janda PKRI

33

100

50

50

100

Terbitnya Peraturan Bupati tentang SPM bidang sosial Terbitnya rancangan Peraturan Daerah tentang Penyeleng garaan Kesejahter aan Sosial

100

5.

Terlaksananya pewarisan nilainilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Jumlah generasi muda yang memahami nilainilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

6.

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Jumlah regulasi di Tersusunnya bidang pelayanan Regulasi kesejahteraan sosial


20


2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 dari Dinas Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan sosial Fakir Miskin

Indikator Jumlah Fakir yang ditangani

Target Miskin 250 orang

Realisasi 280 orang

% capaian 112

Realisasi 2010 2011 100 org

60 org

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan bahwa kondisi capaian kinerja dalam kegiatan pemberdayaan keluarga fakir miskin yang di targetkan sebanyak 250 Keluarga Fakir Miskin (KFM), dalam realisasi pelaksanaan yang ditangani sebanyak 280 KFM sehingga persentase capaian target mencapai 112%; dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian target kinerja pada tahun 2012 adalah sebesar 35% dari target kinerja pada tahun 2015. Sementara capaian kinerja pada tahun berjalan (dari tahun 2010 s/d 2011) sebesar 20%. Dari hasil capaian target tersebut, maka tingkat capaian kinerja dalam penanganan kimiskinan sampai dengan tahun 2012 sebesar 55%

Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Indikator

Target

Jumlah kelompok masyarakat 546 yang melaksanakan orang Kesejahteraan sosial Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

Realisasi 546

% capaian 100

Realisasi 2010 2011 90 org

125 org

21


Target program pada tahun 2012 pada sasaran ini adalah sebanyak 546 orang yang akan berpartisifasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; capaian target terealisasi sebesar 100% atau 24% dari capaian target pada tahun 2015. Adapun realisasi capaian target pada tahun berjalan sebesar 9,45% ; dengan demikian rasio capaian target sampai dengan tahun 2012 sebesar 33,45% dari tingkat capaian kinerja pada tahun 2015.

Sasaran : Meningkatnya mutu layanan Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS

Indikator

Target

Jumlah PMKS yang 1022 mendapat layanan orang rehabilitasi sosial dan rehabilitasi vokasional

Realisasi 1153

% capaian 112,8

Realisasi 2010 2011 295

281

Target PMKS yang akan mendapat layanan pada tahun 2012 adalah sebanyak 1022 orang, adapun dalam pelaksanaanya realisasi target yang medapat layanan rehabilitasi sebanyak 1153 PMKS, dengan demikian persentase capaian sebesar 112,8%, hal tersebut menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi ada peningkatan sebesar 12,8%. Kenaikan target kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan hasil esessment lapangan ada kebutuhan mendesak yang perlu segera untuk di rehabiltasi. Persentase capaian realisasi pada program ini sebesar 65% dari target capaian pada tahun 2015. Adapun persentase capaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan sebesar 32,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian persentase kinerja dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi vokasional sampai dengan tahun 2012 sebesar 97,8% dari rencana capaian target tahun 2012.


22


Sasaran : Terlaksananya pelayanan sosial dan psikososial

Indikator

Target

Jumlah korban bencana, 390 orang korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah yang memperoleh konseling / bantuan sosial / advokasi sosial Jumlah dan kualitas 33 orang bantuan langsung janda PKRI berkelanjutan

410

% capaian 105

33

100

Realisasi

Realisasi 2010 2011 60

60

33

33

Sasaran kegiatan ini pada prinsipnya adalah penurunan trauma (trauma hilling) target kinerja adalah sebesar 390 orang yang terdiri dari korban bencana dan korban tindak kekerasan. Pada realisasi kegiatan yang ditangani sebanyak 410 orang dengan demikian persentase capaian sebesar 105%; atau sebesar 78% dari target capaian pada tahun 2015. Sementara capaian target pada tahun berjalan sebesar 22,85%. Dengan demikian capaian kinerja sampai dengan tahun 2012 untuk indikator korban bencana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah yang memperoleh konseling / bantuan sosial / advokasi sosial 100,85%, kelebihan capaian target tersebut dikarenakan jumlah korban bencana yang tidak dapat di prediksi dari tahun ke tahun sehingga didalam penanganannya tidak dapat terpaku pada data yang ada


23


Sasaran : Terlaksananya pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Indikator Jumlah generasi muda yang memahami nilainilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Target

Realisasi

% capaian

50

50

100

Realisasi 2010 2011

Sasaran ini ditujukan pada generasi muda sebagai penerus bangsa, target yang ditetapkan pada tahun 2012 sebanyak 50 orang dan pada pelaksanaanya terealisasi 100%. Persentase capaian target pada tahun 2012 sebanyak 20%. Dari target yang ditetapkan di tahun 2015

Sasaran : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pekerjaan

Indikator

Target

Realisasi

Persentase kegiatan yang sesuai dengan rencana strategis

9 program

9 program

% capaian 100

Realisasi 2010 2011 9

9

Untuk sasaran ini seluruh program sudah merujuk pada dokumen perencanaan dalam hal ini Renstra Dinas Sosial Tahun 2010 – 2015; beberapa hal yang menjadi catatan dalam pencapaian indikator ini adalah target yang ditetapkan pada renstra dalam pelaksanaanya lebih dari yang ditetapkan.


24


Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indikator

Target

Realisasi

Jumlah regulasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial

2 regulasi

2 regulasi

% capaian 100

Realisasi 2010 2011 -

-

Pada sasaran ini regulasi yang diterbitkan sebanyak 2 buah; yaitu Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimum bidang sosial serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Diharapkan dengan terbitnya 2 regulasi tersebut akan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

3. Akuntabilitas Keuangan

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : No.

Kegiatan dalam DIPA

Pagu Anggaran

1.

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

406.000.000

382.898.950

94

2.

Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

100.000.000

98.622.000

99

3.

Fasilitas Manajemen bagi keluarga miskin

60.000.000

59.893.000

99,8

4.

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

383.000.000

376.684.000

98


Realisasi

%

25


5.

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesos

240.000.000

238.772.300

99

6.

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang masalah kesos

10.000.000

10.000.000

100

7.

Pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban eksploitas, perdagangan perempuan dan anak

127.360.000

127.126.250

99,8

8.

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS

92.860.000

92.760.000

99,9

9.

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

81.000.000

81.000.000

100

10.

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS

388.705.000

382.280.800

98

11.

Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

246.060.000

245.589.300

12.

Pelayanan dan jaminan sosial bagi Lansia

358.737.500

356.956.700

99.5

13.

Pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial

511.875.000

509.659.300

99,6

14.

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

72.000.000

71.992.900

99.99

15.

Peningkatan keterampilan tenaga pembimbing anak terlantar

45.000.000

45.000.000

100

16.

Pelayanan sosial bagi anak terlantar melalui peuatan UEP

190.965.000

190.695.000

99.9

17.

Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma

277.950.000

269.105.000

96,8


26


18.

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

80.000.000

78.238.000

97,8

19.

Pemberdayaan para penyandang cacat dan eks trauma

96.810.000

92.230.000

95

20.

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

102.600.000

93.215.000

91

21.

Pemeliharaan panti PMKS

45.000.000

44.665.000

99

22.

Workshop kuota 1 % penempatan tenaga kerja

57.141.000

56.441.000

98,8

23.

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

81.000.000

78.575.000

97

24.

Pelayanan sosial bagi peningkatan taraf hidup kesejahteraan sosial lanjut usia

173.227.500

172.552.500

99,6

25.

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

45.000.000

44.700000

99

26.

Bimbingan sosial dan latihan kerja bagi eks penyandang penyakit sosial

212.500.000

207.790.000

97,8

27.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

40.500.000

39.635.000

98

28.

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

647.920.000

620.819.100

96

29.

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

388.705.000

382.280.800

98

30.

Peringatan hari pahlawan, pemeliharaan TMB,dan tugu perjuangan serta penyantunan janda PKRI

110.000.000

109.577.250

99,6

31.

Sosialisasi UU no 11 tahun 2009

163.460.000

147.760.000

90,4


27


32.

Peningkatan organisasi pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial

147.220.000

146.985.000

99,8

33.

Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus yayasan orsos

54.000.000

52.755.000

97,7

34.

Updating data PMKS dan PSKS

162.580.500

161.730.500

99,48

35.

Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan

145.000.000

143.578.000

99

JUMLAH


28


BAB IV PENUTUP

1. Simpulan Sepanjang tahun 2012 ini, beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya capaian target kinerja dari rencana strategis yang ditetapkan. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2012 ini adalah : 1. Dinas Sosial melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi dinas yang mandiri. 2. Dengan berdirinya dinas sosial secara mandiri maka alokasi anggaran terfokus untuk pelayanan kesejahteraan sosial. 3. Dampak lain dari kemandirian tersebut adalah terbitnya rancangan regulasi yang mendukung terhadap pencapaian dari pada tujuan dinas sosial. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial adalah jumlah personil yang kurang memadai; secara ideal tiap seksi di dukung oleh 3 personil yang masing-masing menangani asessment, dan intervensi klien baik secara casework, groupwork maupun comunity base serta penanganan determinasi.


29


2. Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah : 1) Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme pegawai baik di dalam pelayanan-pelayanan pada masyarakat maupun dalam peningkatan SDM. 2) Lebih meningkatkan jumlah dan mutu layanan kesejahteraan sosial pada PMKS sesuai dengan regulasi yang ada, dalam hal ini adalah Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial. 3) Memperluas cakupan sosialisasi dan capasity building terhadap masyarakat / kalangan

dunia

usaha

untuk

lebih

meningkatkan

partisipasi

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; sehingga percepatan penanganan PMKS akan terlaksana, meskipun pendapat keterbatasan personil pada Dinas Sosial. Namun

tidak menjadi hambatan dalam pengentasan PMKS karena

terjadi kolaborasi dan sinergitas dalam bentuk keterlibatan masyarakat serta kalangan dunia usaha. Demikian Laporan Akuntabilitas ini disusun untuk digunakan sebagai alat evaluasi yang terukur, jelas dan tranparan, mengenai kinerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung secara keseluruhan sebagai bahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang lebih baik di waktu yang akan datang. Soreang,

Februari 2012

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. Nina Setiana, M Si Pembina Tingkat I Nip. 19651227 199102 2 002


30

Dinas Sosial Kabupaten Bandung BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents