Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur BAB I PENDAHULUAN

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

BAB I PENDAHULUAN 1. DASAR HUKUM Sejak dibentuknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 02 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu: 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. 2. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 75 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 2. GAMBARAN UMUM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan terbentuknya provinsi baru Kalimantan Utara berdampak pada struktur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dimana salah satu UPTDnya telah masuk wilayah Kalimantan Utara, UPTD tersebut adalah Panti Sosial Tresna Wherda Marga Rahayu Tanjung Selor, di tahun 2014 UPTD PSTW Marga Rahayu masih berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur begitu juga dengan pembiayaan operasionalnya namun pada tahun 2015 ini secara resmi telah lepas dari Dinas Sosial Kalimantan Timur sehingga jumlah UPTD Dinas Sosial dari 6 UPTD sekarang menjadi 5 UPTD saja. Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur penganti Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2008 sehingga aturan tersebut tetap berlaku, dengan demikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Secara administrasi UPTD Panti Sosial Tresna Wherda Magra Rahayu Tanjung Selor masih berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur namun sebenarnya telah lepas hal ini dikarenakan belum adanya aturan pengganti, dengan demikan struktur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tetap, namun dalam hal biaya operasional telah lepas dan inilah strukturnya sebagai berikut: LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

1


a. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Sosial mempunya tugas poko dan funsi sebagai berikut: Tugas Pokok: Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi: Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial. 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial. 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial. 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial. 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daeran, susunan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : 1. Kepala Dinas, pemimpin pelaksana sesuai tugas pokok dan fungsi dengan membawahkan: a. Kepala Dinas. b. Sekretaris. c. Bidang Pemberdayaan Sosial. d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas g. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Sekretariat, dipimpim oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koor-dinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunuai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan.

LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

2


b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan. c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat. e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan. f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahkan sub bagian-sub bagian yang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan. b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat . c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan. 3. Bidang Pemberdayaan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir serta pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir serta pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial. b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir serta pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial. c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil. d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir. e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peran keluarga dan penyuluhan sosial. f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


3


Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan seksi-seksi yang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil, pendataan komunitas adat terpencil serta melakukan pengkajian komunitas adat terpencil. b. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Fakir, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi , bimbingan, pengendalian, dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir. c. Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi , bimbingan, pengendalian, dan pemberdayaan Pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakwanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial. 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan anak, kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat. b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan anak, kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat. c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peningkatan kesejahteraan anak. d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesejahteraan masyarakat dan panti. e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi penyandang cacat. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. a. Seksi Kesejahteraan Anak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban kerusuhan, pengungsi dan korban penyalahgunaan napza. b. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Panti, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kesejahteraan masyarakat dan panti.


4


c. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat. 5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial. b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial. c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman penanggulangan bencana alam dan sosial. d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran. e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jaminan kesejahteraan sosial. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial. a. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistik, evaluasi dan pendampingan psikolososial, serta form keserasian social cdengan kearifan lokal. b. Seksi Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pencegahan, inventarisasi pendataan korban tindak kekerasan psikologi, ekonomi, fisik, lingkungan, penanganan anak korban tindak kekerasan dan penanganan pekerja migran. c. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pendayagunaan sumber dana sosial, asuransi kesejahteraan sosial (askesos), dan jaminan kesejahteraan sosial LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

5


6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 6 unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2009 masing-masing sebagai berikut: a. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda, struktur organisasinya terdiri atas : 1. Kepala, 2. Bagian Tata Usaha 3. Seksi Penyantunan dan Pelayanan 4. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran 5. Kelompok Jabatan Fungsional. b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda, struktur organisasinya terdiri atas: 1. Kepala, 2. Bagian Tata Usaha 3. Seksi Penyantunan dan Pelayanan 4. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran 5. Kelompok Jabatan Fungsional. c. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda, struktur organisasinya terdiri atas : 1. Kepala, 2. Bagian Tata Usaha 3. Seksi Penyantunan dan Pelayanan 4. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran 5. Kelompok Jabatan Fungsional. d. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, struktur organisasinya terdiri atas: 1. Kepala, 2. Bangian Tata Usaha 3. Seksi Penyantunan dan Pelayanan 4. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran 5. Kelompok Jabatan Fungsional. e. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda, struktur organisasinya terdiri atas : 1. Kepala, 2. Bagian Tata Usaha 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial 4. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial 5. Kelompok Jabatan Fungsional. f. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor, struktur organisasinya terdiri atas : 1. Kepala, 2. Bagian Tata Usaha 3. Seksi Penyantunan dan Pelayanan 4. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran 5. Kelompok Jabatan Fungsional. 7. Kelompok Jabatan Fungsional: Jabatan fungsional yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Perawat.


6


Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut. Kepala Dinas

Sekretaris Subbag Umum

Subbag Sungam

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Subbag KeuanganUmum

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil,

Seksi Kesejahteraan Anak

Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial

Bagian Tata Usaha

Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Fakir,

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Panti

Seksi Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial

Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran

Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sumber Daya Manusia Sumber Daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 8 September 2015 jumlah adalah sebanyak 212 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 108 orang berdasarkan kualifikasi sebagai mana tabel berikut ini : 1. Berdasarkan Usia : Jenis Kelamin

Jumlah

Usia 26-30

21-25

31-35

36-40

46-50

41-45

51-55

>55

Pria

2

2

27

22

20

40

21

3

137

Wanita

1

2

22

7

3

11

23

6

75

Jumlah

3

4

49

29

23

55

44

9

212

2. Berdasarkan Pendidikan : Jenis Kelamin

Pria Wanita Jumlah

Pendidikan SD

SLTP

10 3 13

SLTA

7 2 9

D.III

80 34 114

D.IV

3 3 6

S.I

0 0 0

S.II

26 20 46

12 12 24

Jumlah

138 74 212

3. Berdasarkan Golongan : Jenis Kelamin Pria Wanita Jumlah

Golongan I

II

III

Jumlah

IV

20

66

46

6

138

5

20

41

8

74

25

86

87

14

212


7


4. Berdasarkan Eselon : Eselon

Jenis Kelamin Pria

0

0

6

14

Wanita

0

1

4

12

17

58

75

Jumlah

0

1

10

26

37

175

212

II

III

IV

Non Eselon 117

Jumlah

Jumlah Eselon 20

I

137

5. Berdasarkan Agama : Agama

Jenis Kelamin

Islam 133

Pria Wanita Jumlah

6.

Kristen

Hindu

Jumlah

Budha

3

0

0

136

71

5

0

0

75

204

8

0

0

212

Pensiun Berdasarkan Golongan : Pensiun Golongan

Jenis Kelamin

I

II

III

Jumlah

IV

Pria

0

0

0

0

0

Wanita

0

0

0

0

0

Jumlah

0

0

0

0

0

7. Berdasarkan Jabatan Fungsional: Jenis Kelamin Pria

Jabatan Fungsional Pekerja Sosial 4

Wanita Jumlah

Penyuluh Sosial

Jumlah

Perawat

4

2

2

2

6

6

2

2

10

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014 sebanyak 226 orang dan pada tahun 2015 terjadi pengurangan sebanyak 14 orang sehingga 212 orang hal ini disebabkan: 1. Meninggal dunia : 1 orang. 2. Pindah instansi : 1 orang. 3. Menjadi Pegawai Prov. Kaltara : 12 orang. Sedangkan tenaga kontrak yang ada pada Dinas Sosial dan UPTD tahun 2015 sebanyak 108 orang dengan pendidikan sebagai berikut : Jenis Kelamin

Pria Wanita Jumlah

Pendidikan SD

6 3 13

SLTP

7 2 9

SLTA

37 17 54

D.II

D.III

1 0 1

4 7 11

S.I

Jumlah

S.II

11 14 25

0 0 0

66 42 108

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 22 jenis dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 068.2/171/DS-TU/2013 tanggal 14 Pebruari 2013, hingga 2015 belum ada perubahan ataupun penambahan sehingga masih tetap. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

8


Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penanganan tanggap darurat korban bencana. 2. Perizinan undian gratis berhadiah. 3. Pengusulan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan (RS-RTLH Sarling). 4. Pengusulan gelar pahlawan nasional. 5. Pengusulan calon penerima satya lencana kebaktian sosial. 6. Proses pengusulan kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan/ pedesaan (KUBE Fakir Miskin). 7. Pemberdayaan komunitas adat terpencil. 8. Orang dengan kecacatan. 9. Bantuan bagi lembaga kesejahteraan sosial. 10. Adopsi anak. 11. Bantuan permakanan/subsidi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) panti swasta dari anggaran Kementerian Sosial RI. 12. Bantuan untuk taman anak sejahtera (F-TAS) dari anggaran Kementerian Sosial RI. 13. Penerimaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar lembaga kesejahteraan sosial (LKS). 14. Penerima asistensi sosial orang dengan kecacatan (ODK) berat. 15. Pengiriman balai besar rehabilitasi vocational bina daksa (BBRVVBD) Cibinong. 16. Pengiriman balai besar rehabilitasi bina daksa (BBRSBD) Solo. 17. Kegiatan pelaksanaan bimbingan mental sosial dan latihan keterampilan untuk remaja putus sekolah pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. 18. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda. 19. UPTD Panti Sosial Tresna Wherda Nirwana Puri Samarinda. 20. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda. 21. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda. 22. UPTD Panti Sosial Tresna Wherda Marga Rahayu Tanjung Selor. d. Visi dan Misi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut : 1. Visi: Memperhatikan segenap potensi yang sangat menunjang pembangunan kesejahteraan sosial serta mengacu pada visi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu “ Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agro industri dan energy ramah lingkungan “, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi yaitu “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL” Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah: Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

9


2. Misi: Untuk dapat mewujudkan visi dilakukan dengan cara mendorong efektitifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan menetapkan misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya terdapat tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Sosial Provinsi kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial. 2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah: a. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan) Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketahanan sosial 2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagi berikut : 1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. e. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan misi dinas dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut ini :


10

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Visi : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL Misi 1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatkan Perluasan dan  Meningkatkan pemberdayaan ketahanan sosial kualitas hidup peningkatan akses fakir miskin, penyandang PMKS penyelenggaraan cacat, dan kelompok rentan kesejahteraan sosial sosial lainnya  Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; MIsi 2. Meningkatkan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan  Mengembangkan dan kemandirian PMKS potensi sosial kualitas menyerasikan kebijakan PMKS pelayanan dan untuk penanganan masalahbantuan dasar masalah strategis yang kesejahteraan menyangkut masalah sosial bagi kesejahteraan sosial; penyandang masalah kesejahteraan sosial; 87Misi 3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatkan Memperkuat  Meningkatkan peran dan kualitas PSKS kapasitas PSKS tanggung jawab fungsi kelembagaan sosial dalam penanganan dalam penanganan dan kepedulian dan dunia usaha dalam PMKS PMKS masyarakat dalam penelenggaraan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. kesejahteraan  Meningkatkan kapasitas sosial melalui masyarakat agar lebih siap kelembagaan siaga dalam penanggulangan sosial, dan upayabencana upaya  Perluasan jangkauan kesejahteraan pelayanan sosial dengan sosial perorangan, mengembangkan komitmen kelompok dan aksi masyarakat sebagai masyarakat dan pelaku usaha kesejahteraan dunia usaha sosial. Misi 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Meningkatkan Mengoptimalkan keberdayaan akuntabilitas kinerja pemanfataan sumber daya SKPD sarana dan aparatur prasarana dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

Kebijakan Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pemeriksaan secara berkala, monitoring dan evaluasi serta reviu.


11


f. Prestasi yang diraih tahun 2015

Prsetasi tahun 2015 yang telah diraih Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, baik atas nama Pemerintah Provinsi, Dinas Sosial sendiri maupun mitra dan binaan adalah sebagai berikut: 1. Penghargaan Kementerian Sosial RI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemenang Katagori Dana Sharing Tertinggi APBD Tingkat Nasional Tahun 2015 terhadap pelaksanaan Program PKH, dan prestasi ini telah diraih selama tiga berturut-turut. 2. Penghargaan Kementerian Sosial RI yang diberikan Petugas Pendamping Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Berprestasi Nasional Tahun 2015 yang diberikan kepada “Abdul Syukur”. 3. Penghargaan Kementerian Sosial RI, Derektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang diberikan “Nur Sukmawati” Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikapan Barat Kota Balikpapan sebagai Peserta Orientasi dan Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015. 4. Penghargaan Kementerian Sosial RI, Derektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang diberikan “Hj. Mursyidah” Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sebagai Peserta Orientasi dan Seleksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015. 5. Penghargaan Kementerian Sosial RI, Derektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang diberikan “Karang Taruna Sarijaya” RT.02 Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kurai Kartanegara sebagai Peserta Orientasi dan Seleksi PSM Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015. 6. Pengharagaan Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur atas prestasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD dengan Tingkat Penyerapan Terbain Tahun 2015 Katagori Dana Dekonsentrasi (DK)Lingkup Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. 7. Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur kepada Dinas Sosial Propvinsi Kalimantan Timur sebagai “Terbaik Laporan Akuntabelitas Kinerja Instansi Pemerintah” tahun 2015. 8. Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur kepada Dinas Sosial Propvinsi Kalimantan Timur sebagai “Terbaik II SKPD Inovativ” tahun 2015. 9. Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur kepada Dinas Sosial Propvinsi Kalimantan Timur sebagai “Terbaik III SKPD Terbaik” tahun 2015. 10. Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur kepada Dinas Sosial Propvinsi Kalimantan Timur sebagai “Terbaik III Katagoeri Barisan Pawai Pembangunana” tahun 2015. 11. Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur kepada Dinas Sosial Propvinsi Kalimantan Timur sebagai “Terbaik V SKPD Urusan Pemerintahan” tahun 2015. 12. Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur kepada Dinas Sosial Propvinsi Kalimantan Timur sebagai “Terbaik VI Sistem Akuntabelitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)” tahun 2015. 13. Penghargaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Dinas Sosial Propvinsi Kalimantan Timur sebagai “Juara Harapan III Festival Kuliner Dalam Rangka HUT Korpri Provinsi Kalimantan Timur” tahun 2015. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

12


14. Penganugerahan Piagam Penghargaan oleh Lembaga Administrasi Negara kepada Hj. Dra Siti Rusmalia Idrus, M.Si atas prestasi, dedikasi dan partisipasi terbaik dalam mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Kepeminpinan Tingat II. 15. Mutu Certification International SNI ISO 9001:2008 diberikan kepada : a. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda sebagai “Layanan Publik (Pelayanan dan Pengasuhan Anak). b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda sebagai “Layanan dan Bimbingan Perlindungan Sosial Anak”. c. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda “Pelayanan dan Bimbingan Pemberdayaan Sosial Remaja. d. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda “Pelayanan Sosial dan Mental serta Pemberdayaan Perempuan dalam rangka menunjang Kesejahteraan Sosial Masyarakat”. e. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda “PelayananKesejashteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar”.


13


BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD). 1. PROGRAM DAN KEGIATAN: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan 5 (lima) UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial mendapatkan alokasi Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang dialokasikan untuk beberapa program dan kegiatan sebagaimana berikut : a. Dinas Sosial Provinsi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. e. Penyediaan jasa kebersihan kantor. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. l. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah. m. Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor. c. Pengadaan peralatan gedung kantor. d. Pengadaan meubelair e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan kegiatan berupa Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan: a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.


14


6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatan berupa: a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anak. b. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. 7. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan berupa Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar. 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Daerah 9. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan berupa Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma. 10. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat. c. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial. 12. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan, dengan kegiatan : a. Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan b. Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS c. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya d. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya 13 Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial, dengan kegiatan berupa pelatihan keterampilan usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya b. UPTD Dinas Sosial Provinsi : 1. UPTD PSAA Harapan Samarinda. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan. a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. e. Penyediaan alat tulis kantor . f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah . k. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah. l. Pengamanan asset, kantor dan rumah jabatan. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

15


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan: a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. b. Pengadaan peralatan gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berupa Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah. 5. Program Pengembangan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan kegiatan: a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo. b. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo. 2. UPTD PSKW Harapan Mulia Samarinda. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik. c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor . d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional . e. Penyediaan alat tulis kantor. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah . l. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan kegiatan: a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan. 4. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak. 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah. 8. Program pembinaan Asuhan/Panti Jompo dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo. 3. UPTD PSPA Dharma Samarinda. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

16


2.

3. 4. 5.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional. e. Penyediaan alat tulis kantor. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar. l. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah. m. Pengamanan aset kantor dan rumah jabatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan kegiatan: a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional. d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berupa Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan Daerah. Program Pengembangan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan kegiatan: a. Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo. b. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.

4. UPTD PSBR Samarinda. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional. e. Penyediaan alat tulis kantor. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. l. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah. m. Pengamanan asset, kantor dan rumah jabatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kegiatan berupa: a. Pengadaan peralatan gedung kantor. b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional. d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

17


e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan berupa bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan. 5. Program pembinaan anak terlantar dengan kegiatan berupa pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar. 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah. 7. Program Pembinaan panti asuhan / panti jompo dengan kegiatan berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo 8. Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah dengan kagiatan : a. Pengembangan kecakapan hidup bagi putus sekolah b. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 5. UPTD PSTW Nirwana Puri Samarinda. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional. e. Penyediaan alat tulis kantor. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor . i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. l. Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah. m. Pengamanaan aset, kantor dan rumah jabatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan kegiatan berupa: a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional. d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berupa kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan. 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan manajemen pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Program Pengembangan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan kegiatan: a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo. b. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo c. Pendidikan dan pelatihsan bagi penghuni panti asuhan/jompo. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

18


2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 s/d 2015 dapat dilihat sebagaimana terlampir. 3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN: Alokasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun adalah sebagai berikut : NO

TAHUN

1 2 3 4 5

2011 2012 2013 2014 2015

PAGU 53.940.747.160,62.899.325.000,69.085.697.000,76.546.273.709,59.647.589.246,-

REALISASI 48.326.804.406,56.518.335.431,60.591.382.565,65.347.739.976,54.780.170.379,-

(%) 86,92 89,85 87,55 91,03 91,84

Sedangkan alokasi dan realisasi tahun anggaran 2015 sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 1: Dinas Sosial Provinsi NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 - Belanjan langsung dan tidak lansung - Belanja tidak langsung - Belanja langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 7. Program pembinaan anak terlantar 8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 9. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 10. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

PAGU DANA

REALISASI

2 27.752.901.281,-

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

3 24.388.589.663,-

4 100,00

5 87,88

9.712.181.281,18.040.720.000,4.927.600.000,-

9.379.149.855,15.009.439.808,3.231.473.697,-

100,00 100,00 100,00

96,57 83,20 65,58

4.563.024.000,-

3.949.794.594,-

100,00

86,56

240.000.000,-

66.069.600,-

100,00

27,53

57.700.000,-

56.585.000,-

100,00

98,07

760.000.000,-

735.379.000,-

100,00

96,76

671.326.000,-

614.315.880,-

100,00

91,51

748.000.000,525.000.000,-

726.066.150,411.199.000,-

100,00 100,00

97,07 78,32

745.000.000,-

662.488.200,-

100,00

88,92

675.933.000,-

652.149.800,-

100,00

96,48


19

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 11. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 12. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial untuk mengukur kedalaman kemiskinan. 13. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 2.381.090.000,-

3 2.220.652.887,-

4 100,00

5 93,26

1.615.497.000,-

1.562.966.000,-

100,00

96,75

130.550.000,-

120.300.000,-

100,00

92,15

Tabel 2: UPTD PSAA Harapan Samarinda NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 - Belanjan langsung dan tidak lansung - Belanja tidak langsung - Belanja langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 6.666.126.934,-

3 6.196.534.625,-

4 100,00

5 92,96

3.826.791.600,706.353.000,-

2.839.335.334,3.539.189.636,659.774.147,-

100,00 100,00 100,00

93,59 92,48 93,41

465.598.600,-

432.110.089,-

100,00

92,81

30.000.000,-

30.000.000,-

100,00

100,00

201.400.000,-

198.384.000,-

100,00

98,50

2.423.440.000,-

2.218.921.400,-

100,00

91,56

Tabel 3: UPTD PSKW Harapan Mulia Samarinda NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 - Belanjan langsung dan tidak lansung - Belanja tidak langsung - Belanja langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 4.894.288.130,-

3 4.781.432.473,-

4 100,00

5 97,69

2.463.188.130,2.431.100.000,728.240.000,-

2.416.576.842,2.364.855.631,696.839.606,-

100,00 100,00 100,00

98,11 97.28 95,69

68.600.000,-

68.559.832,-

100,00

99,94

53.000.000,-

52.795.550,-

100,00

99,61


20

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 4. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 5. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 775.750.000,-

3 756.256.143,-

4 100,00

5 97,49

178.400.000,-

173.600.000,-

100,00

97,31

627.110.000,-

616.804.500,-

100,00

98,36

Tabel 4: UPTD PSPA Dharma Samarinda NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 - Belanjan langsung dan tidak lansung - Belanja tidak langsung - Belanja langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5. Program pengembangan panti asuhan/panti jompo

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 6.071.680.551,-

3 5.620.517.545,-

4 100,00

5 92,57

2.706.210.551,3.365.470.000,557.463.000,-

2.541.666.594,3.78.850.951,469.128.656,-

100,00 100,00 100,00

93,92 91,48 84,15

320.855.500,-

284.987.500,0

100,00

98,97

10.000.000,-

8.950.000,-

100,00

89,50

180.200.000,-

176.462.000,-

100,00

97,93

2.296.951.500,-

2.139.609.174,-

100,00

93,15

Tabel 5: UPTD PSBR Samarinda NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 - Belanjan langsung dan tidak lansung - Belanja tidak langsung - Belanja langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya 5. Program pembinaan anak terlantar

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 6.375.516.871,-

3 6.110.858.500,-

4 100,00

5 95,85

2.290.116.871,4.085.400.000,635.250.000,-

2.151.512.455,3.59.346.045,598.779.545,-

100,00 100,00 100,00

93,95 96,91 94,26

933.900.000,-

931.502.000,-

100,00

99,74

30.000.000,-

30.000.000,-

100,00

100,00

40.250.000,-

35.600.000,-

100,00

88,45

1.767.000.000,-

1.700.967.500,-

100,00

96,26


21

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 6. Program pemberdayaan remaja putus sekolah

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 196.700.000,-

3 183.480.000,-

4 100,00

5 93,28

169.500.000,-

166.731.000,-

100,00

98,37

312.800.000,-

312.286.000,-

100,00

99,84

Tabel 6: UPTD PSTW Nirwana Puri Samarinda NAMA BELANJA/KEGIATAN 1 - Belanjan langsung dan tidak lansung - Belanja tidak langsung - Belanja langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 8. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

2 7.887.075.656,-

3 7.682.237.573,-

4 100,00

5 97,40

3.808.075.656,4.079.000.000,856.900.000,-

3.738.670.697,3.943.566.876,818.396.389,-

100,00 100,00 100,00

98,18 96,68 95,51

509.250.000,-

506.978.897,-

100,00

99.55

45.000.000,-

44.440.000,-

100,00

98,76

186..800.000,-

186.797.400,-

100,00

100,00

2.481.050.000,-

2.386.954.190,-

100,00

96,21

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD tahun 2015 yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara keseluruhan telah terealisasi sebagaimana tebel berikut: NAMA BELANJA Belanjan langsung dan tidak lansung Belanja tidak langsung Belanja langsung

PAGU DANA

REALISASI

59.647.589.246,23.819.107.826,35.828.148.600,-

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (%)

54.780.170.379,-

100,00

91,84

22.884.921.432,31.895.248.947,-

100,00 100,00

96,08 89,02

Jumlah pegawai yang menangani pelaksanaan kegiatan dana APBD sebanyak 48 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 27 orang dan wanita sebanyak 21 orang, berdasarkan golongan adalah golongan I sebanyak 2, golongan II sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 17 orang dan golongan IV sebanyak 13 orang selama 2015 ini telah mengalami beberapa kali pergantian, sedang keberadaan jumlah pegawai sebagaimana tabel berikut ini :


22


1. Berdasarkan tingkat pendidikan: Jenis Kelamin

SD 0 0

Pria Wanita

SMP 1 1

SLTA 7 12

Pendidikan D.III 1 0

S.I 9 3

S.II 8 8

2. Berdasarkan golongan: Golongan Jenis Kelamin

I a

b

II c

d

a

b

III c

d

a

b

IV c

D

a

B

C

D

Pria

0

0

0

1

1

7

0

0

3

2

0

6

3

5

0

0

Wanita

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

5

1

4

0

0

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan hasil Musrenbang Daerah tahun 2015 alokasi anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dengan pagu indikatif belanja langsung yang terdiri dari program prioritas, program pendukung dan alokasi pelayanan administrasi perkantoran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini: NO 1 1.

PLAFON ANGGARAN Perubahan Definitif 3 4

PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Dinas Sosial Provinsi Belanja Belanja tidak langsung Belanja langsung 1. Program pelayanan adminstrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur (tidak dilaksanakan) 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 6. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya 7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 8. Program pembinaan anak terlantar 9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 11. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks, narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 12. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 13. Program penanggulanan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan 14. Program penanggulanan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial

2.

27.230.549.980,9.700.549.980,17.530.000.000,4.877.600.000,4.532.024.000,-

27.752.901.281,9.712.181.281,18.040.720..000,4.927.600.000,4.563.024.000,-

0,-

0,-

240.000.000,-

240.000.000,-

57.700.000,-

57.700.000,-

760.000.000,-

760.000.000,-

671.326.000,748.000.000,-

671.326.000,748.000.000,-

525.000.000,-

525.000.000,-

745.000.000,-

745.000.000,-

544.403.000,-

675.933.000,-

2.082.900.000,-

2.381.090.000,-

1.615.497.000,-

1.615.497.000,-

130.550.000,-

130.550.000,-

5.474.928.700,2.662.928.700,2.812.000.000,-

6.071.680.551,2.706.210.551,3.365.470.000,-

UPTD Panti Sosial Dharma Samarinda a. Belanja b. Belanja tidak langsung c. Belanja langsung


23

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur NO 1 3.

PLAFON ANGGARAN Perubahan Definitif 3 4

PROGRAM DAN KEGIATAN 2 UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda a. Belanja b. Belanja tidak langsung c. Belanja langsung

4.

5.687.370.400,2.287.370.400,3.400.000.000,-

UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda a. Belanja b. Belanja tidak langsung c. Belanja langsung

5.

4.222.037.000,2.391037.000,1.831.000.000,-

4.894.288.130,2.463.100.130,2.431.100.000,-

5.715.991998,2.772.991.998,2.943.000.000,-

6.666.126.934,2.839.335.334,2.826.691.600,-

7.303.526.400,3.803.526.400,3.500.000.000,-

7.887.075.656,3.808.075.656,4.079.000.000,-

59.425.246.078,25.649.246.078,33.766.000.000,-

65.347.739.976,25.166.069.301,40.181.670.675,-

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda a. Belanja b. Belanja tidak langsung c. Belanja langsung

6.

6.375.516.871,2.290.116.871,4.085.400.000,-

UPTD Panti Sosial Nirwana Puri Samarinda a. Belanja b. Belanja tidak langsung c. Belanja langsung

Jumlah Dinas Sosial + UPTD a. Belanja b. Belanja tidak langsung c. Belanja langsung

Berdasarkan tabel tersebut diatas secara keseluruhan dapat dilihat dari awal pengusulan hingga turun DPA atau pagu definitif terjadinya perubahan anggaran belanja sebagai berikut: JENIS BELANJA a. Belanja b. Belanja tidak langsung c. Belanja langsung

USULAN AWAL 59.425.246.078,25.659.246.078,33.766.000.000,-

DEFINITIF 65.347.739.976,25.166.069.301,40.181.670.675,-

TERJADI Kenaikan Penurunan Kenaikan

9,06 % 1,96 % 15,97 %

5. SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan inventarisasi barang Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sarana dan prasarana yang ada dan dipergukanan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas-tugas kedinasan sehari-hari tidak ada permasalahn yang begitu berarti karena sesuai dengan kebutuhan hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut, hal ini tidak termasuk meja kursi atau meubelair dan peralatan kerja lainnya: Tabel 1: Barang Tidak Bergerak NO

NAMA BARANG

1. Dinas Sosial Gedung Kantor Dinas

LUAS (M2)

KONDISI BANGUNAN

KEBUTUHAN

BAIK

RUSAK

BANGUNAN

LAHAN

1.335

0

1.335

3.426

Cukup

2.746

8.480

Cukup

2. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Gedung Kantor dan Asrama 2.746 3. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Gedung Kantor dan Asrama Baik

0

2.092

50.800

Cukup

4. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Gedung Kantor dan Asrama 443

0

443

20.500

Cukup

5. UPTD Bina Remaja Gedung Kantor dan Asrama

2.998

80

3.078

27.975

Cukup

0

1.749.51

22.850

Cukup

1.749.51

6. UPTD Tresna Werdha Nirwana Puri 1.749.51


24


Tabel 2: Barang Bergerak NAMA BARANG Kendaraan Bermotor

RODA 6 BAIK RUSAK -

JENIS RODA 4 BAIK RUSAK 12 -

BAIK 10

RODA 2 RUSAK -

KEBUTUHAN Kurang

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Kendala atau permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) umumnya sama dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena anggaran APBD telah terjadwalkan untuk penarikan uangnya maka tidak bias dilakukan diluar jadwal tersebut. 7. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 Dasar hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan dana Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) melalui adalah : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 930/08/V-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang diberik wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada UPTD PSKW Harapan Mulia Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 930/12/V-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang diberik wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada UPTD PSTW Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 930/13/V-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang diberik wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada UPTD PS Anak Harapan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 954/10/1-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 954/11/1-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada UPTD PS Karya Wanita Harapan Mulia Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 954/13/V-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD PSPA Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 954/14/I-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD PS Bina Remaja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.


25


8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 954/15/V-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD PSTW Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 954/16/V-KEU/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD PS Asuhan Anak Harapan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 814.1/033/DSTU/Peg-2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pengadministrasi Umum Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 11. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 814.1/035/DSTU/Peg-2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pengadministrasi Umum Kegiatan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 12. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 954/XII.087/DS-TU/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2015. 13. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 954/XII.203/DS-TU/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.


26


BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN). TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas pembantuan yang diterima Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dari Kementerian Sosial RI tahun 2015 melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang pelaksanaannya sebagai berikut: 1. DASAR HUKUM: Dasar hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan dana Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah : 1. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 135/HUK/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Provinsi Pada Kementerian Sosial. 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 902/20/V-KEU/2015 tanggal 43 Pebruari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Sosial RepubIik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. 3. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 954/XII.002/DS-TU/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 4. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 954/51/DSTU/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Petugas Unit Akutansi Keuangan/Barang Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 5. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 954/142/DSTU/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Petugas Unit Akutansi Keuangan/Barang Dana Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 6. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 814.1/41/DSTU/Peg-2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Operator Sistem Akutansi Berbasis Akrual pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 7. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 401/709/DSTU/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Petugas/Operator BMN pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 8. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 954/621/DSIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perubahan Personil Sekretariat Unit Pelaksanan Program Keluarga Harapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 9. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 01/I/PDMPTTLKS/DS-01/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Kegiatan Penyuluhan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2015; LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

27


10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (03) nomor 01.A/275/DS-I/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Staf Pelaksana dan Pengelola Kegiatan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 11. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (03) nomor 01.B/275/DS-I/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Pemberdayaan Komunita Adat Terpencil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 12. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial nomor 337.1/I/DS-III/2015 tanggal 03 Maret 2014 tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Pengelola Keuangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015; 13. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 08/V/PDMPTTLKS/DS-01/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pengelola Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Kegiatan Penyuluhan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2015; 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Satker : a. 01. Nomor SP DIPA-027.01.3.160013/2015 tanggal 14 November 2014. b. 03. Nomor SP DIPA-027.03.3.169007/2015 tanggal 14 November 2014. c. 04. Nomor SP DIPA-027.04.3.169008/2015 tanggal 14 November 2014. d. 05. Nomor SP DIPA 027.05.3.169009/2015 tanggal 14 November 2014. 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan nomor SP DIPA027.03.4.169007/2014 tanggal 05 Desember 2013. 16. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Satker : a. 03. Nomor SP DIPA-027.03.4.169123/2015 tanggal 27 April 2015. b. 04. Nomor SP DIPA-027.04.3.169008/2015 tanggal 14 November 2014. c. 05. Nomor SP DIPA 027.05.3.169009/2015 tanggal 14 November 2014. 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN: Kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Kementerian Sosial RI. 3. PROGRAM DAN KEGIATAN: Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diterima dari Kementerian Sosial RI dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui dana Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yakni Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing sebagai berikut: a. Dekonsentrasi : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Sosial RI dengan kegiatan: a. Perencanaan dan penganggaran b. Penyuluhan sosial. 2. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan: a. Pelestarian kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. b. Penanggulangan kemiskinan pedesaan. c. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

28


d. Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT). e. Penanggulangan kemiskinan perkotaan. 3. Program Rehabilitasi sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan: a. Rehabilitasi sosia korban penyalahgunaan napza. b. Rehabilitasi sosia orang dengan kecacatan. c. Rehabilitasi sosia tuna sosial. d. Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak. e. Pelayanan sosial lanjut usia. 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan: a. Perlindungan sosial korban bencana alam. b. Perlindungan sosial korban bencana sosial. c. Perlindungan sosial korban korban tindak kekerasan dan pekerja migran. d. Jaminan kesejahteraan sosial. e. Pengumpulan dan pengolahan sumber dana sosial. f Asuransi kesejahteraan sosial (Askesos). b. Tugas Pembantuan: - Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan: * Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT). 4. ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI: Selama 5 tahun terakhir dana APBN yang diterima Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui dana Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan dan telah terealisasi sebagai berikut: Tabel 1: Pagu Dana NO 1 2 3 4 5

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

DEKONSENTRASI 11.339.486.000,14.817.342.000,15.484.978.000,15.510.045.000,16.970.818.000,-

TUGAS PEMBANTUAN 3.378.512.000,2.558.984.000,1.902.233.000,2.071.757.000,2.244.932.000,-

JUMLAH 14.717.998.000,17.376.326.000,17.387.211.000,17.581.802.000,19.215.750.000,-

Tabel 2: Realisasi NO

1 2 3 4 5

TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

DEKONSENTRASI 10.330.634.850,12.497.257.672,12.324.040.372,13.453.663.943,15.592.547.040,-

(%) 91,10 84,34 79,59 86,74

91,88

TUGAS PEMBANTUAN 2.152.833.500,2.387.616.000,1.902.233.000,2.000.679.216,2.168.966.000,-

(%) 63,72 92,22 94,42 96,57 96,62

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total pagu sebesar Rp. 19.215.750.000,- yakni dana Dekonsetrasi sebesar Rp. 16.970.818.000,- dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.244.932.000,- masing-masing telah terealisasi sebagai berikut : LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

29


a. Dana Dekonsentrasi: Anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan adalah sebagai berikut: NO

NAMA KEGIATAN

1 1

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Sosial RI a. Perencanaan dan Penganggaran b. Penyuluhan Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan a. Pelestarian kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. b. Penanggulangan kemiskinan pedesaan. c. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat. d. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). e. Penanggulangan Kemiskinan perkotaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi sosia korban penyalahgunaan napza. b. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan. c. Rehabilitasi sosia tuna sosial. d. Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak. e. Pelayanan sosial lanjut usia. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Perlindungan sosial korban bencana alam b. Perlindungan sosial korban bencana sosial c. Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran d. Jaminan kesejahteraan sosial e. Pengumpulan dan pengolahan sumber dana f. Asuransi kesejahteraan sosial (Askesos)

2

3

4

PAGU DANA

REALISASI

REALISASI FISIK

KEUANGAN

3 455.941.000,-

4 365.651.500,-

5 97,52

6 80,20

330.941.000,-

260.445.500,-

96,58

78,70

125.000.000,8.091.863.000.,-

105.206.000,7.584.643.300,-

100,00,-

96,44

84,16 93,73

341.863.000,-

284.326.500,-

87,00

83,17

4.633.270.000,-

4.532.110.400,-

98,87

97,82

1.308.000.000,-

1.080.733.500,-

87,55

82,62

230.000.000,-

212.495.900,-

98,00

92,13

1.578.530.000,-

1.474.987.000,-

98,51

93,44

4.115.415.000,-

3.948.612.000,-

99,04

95,95

280.485.000,-

240.905.000,-

95,66

85,89

861.815.000,-

803.937.000,-

96,83

93,28

150.000.000,-

144.814.600,-

100,00

96,54

2.106.795.000,-

2.060.635.800,-

100,00

97,81

716.320.000,-

698.319.600,-

100,00

97,49

4.307.439.000,-

3.693.630.240,-

96,20

85,75

2.403.200.000,-

2.263.882.150,-

100,00

94,20

434.560.000,-

326.731.400,-

97,47

75,19

320.119.000,-

160.459.400,-

61,19

50,12

858.520.000,-

709.304.690,-

100,00

82,62

200.000.000,-

148.045.000,-

85,70

74,02

91.040.000,-

85.207.600,-

100,00

93,59

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dana Dekonsentrasi dengan pagu dana sebesar Rp. 16.970.818.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 15.592.547.040,- dengan prosentase fisik 97,04% dan keuangan 91,88%. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

30


b. Dana Tugas Pembantuan: Anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan adalah sebagai berikut: NO 1 1

NAMA KEGIATAN 2 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan  Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

REALISASI

PAGU DANA

REALISASI

3 2.244.932.000,-

4 2.168.966.000,-

5 100,00

6 96,62

2.244.932.000,-

2.168.966.000,-

100,00

96,62

KEUANGAN

FISIK

5. SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN : Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2015 berasal dari Kementerian Sosial RI melalui dana APBN dalam bentuk dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan realisasinya telah mencapai sebagaimana tabel berikut: NO 1 2

DANA Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

PAGU (Rp) 16.970.818.000,2.244.932.000,19.215.750.000,-

JUMLAH

REALISASI (Rp) 15.592.547.040,2.168.966.000,17.761.513.040,-

6. JUMLAH PEGAWAI YANG MENANGANI : Pegawai yang menangani pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi tugas pembantuan tahun anggaran 2015 sebanyak 56 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 34 orang dan wanita sebanyak 22 orang, sedangkan berdasarkan golongan adalah golongan II sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 23 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang, selama kegiatan berlangsung telah mengalami beberapa kali pergantian atau revisi, berikut jumlah pegawai sesuai dengan klasifikasi: 1. Berdasarkan tingkat pendidikan: Jenis Kelamin

Pria Wanita

SMP

SLTA

D.III

S.I

S.II

0 0

12 13

0 0

18 2

4 7

2. Berdasarkan golongan: Golongan I A 0

B 0

II c 0

D 0

A 0

B 20

III C 0

d 0

A 0

B 10

IV C

D

A

B

C

D

3

10

1

3

4

0

7. PERMASALAHAN SOLUSI PERMASALAHAN : Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahteraan sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan dan keterpencilan serta korban bencana yang secara operasional disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial antara lain meliputi :


31


Permasalahan : 1. Sebaran Penduduk Sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang belum merata menyebabkan aksabelitas ke lokasi sasaran PMKS belum memadai. 2. Asumsi masyarakat Tingginya masyarakat yang menganggap bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya alamnya yang melimpah, menyebabkan Kalimantan Timur menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lain. Kedatangan pencari kerja tersebut tidaklah disertai dengan kemampuan dan keterampilan (unskill) yang memadai, sehingga membuat permasalahan baru dengan bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 3. Belum maksimal penggunaan data Belum maksimalnya penggunaan data sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten/Kota sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan program dan distribusi kegiatan untuk Kabupaten/Kota. 4. Sinkroni program Sinkronisasi program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal. 5. Sumber Daya Manusia Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dalam proses perencanaan dan mengimplementasikan penanganan program-program kesejahteraan sosial. 6. Sistem Regulasi Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan dari segi peruaturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran baik pusat maupun daerah. 7. Rotasi dan mutasi Rotasi dan mutasi baik ditingkat pejabat maupun ditingkat staf di Kabupaten/Kota berlangsung begitu cepat sehingga mempengaruhi profesinalisme penangan PMKS. 8. Kelembagaan Adanya beberapa kelembagaan sosial di Kabupaten/Kota yang masih bergabung dengan kelembagaan lainnya sehingga masalah-masalah kesejahteraan sosial tidak berjalan secara masimal. Pemecahan Masalah Adapun pemecahan masalah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah : 1. Melengkapi sarana dan prasarana Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat diperoleh secara maksimal. 2. Sinkronisasi sistem pelaporan kinerja dinas Meningkatkan sinkronisasi dan sistem pelaporan kinerja dinas-dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. 3. Mengoptimalkan anggaran Lebih mengoptimalkan anggaran berdasarkan program-program skala prioritas. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau para pendatang baru dengan memperketat pengawasan disetiap akses pintu masuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

32


5. Penajaman program Penajaman program-program kesejahteraan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti peningkatan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 6. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan serta mengikut sertakan pegawai yang ada dilingkup dinas sosial Prov. Kalimantan Timur pada setiap kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional.


33


BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH Sebagaimana tahun sebelumnya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, seiring dengan berakhirnya perjanjian tersebut dan tidak ada perpanjangan maka pada tahun 2014 ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan kerjasama antar daerah. 2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 tidak lagi memperpanjang kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam hal penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan dengan nama ”Tim Terpadu dan Tim Operasional Penertiban Bagi Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Tahun 2014” , sedangkan tahun tahun 2015 kerjsama “Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau Kota Samarinda”. 1. Mitra yang diajak kerjsama : a. Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau Kota Samarinda. b. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. 2. Dasar hukum kerjasama : Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Dengan Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau Kota Samarinda. 3. Bidang kerjasama: Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau Kota Samarinda (RPTC). 4. Sumberdana dan anggaran APBN sebesar Rp. 136.444.000,5. Jangka waktu kerjasama : Selama 7 (tujuh) bulan dari 04 Mei 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015. 6. Hasil dan manfaat kerjasama : - Hasil : Terlaksananya penyelenggaraan perlindungan sosial Korban Tindak Kekerasan Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau Kota Samarinda. - Manfaat : Terlaksananya pelayanan rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasa. 7. Tindak lanjut hasil : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan sosial korban tindak kekerasan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau Kota Samarinda (RPTC). 8. Permasalahan dan solusi : - Permasalahan : Ada kebjikana Pemetintah kota Samarinda untuk melaksanakan perlindungan korban tindak kekerasan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau ke Panti Terpadu. - Solusi : Pemerintah Kota Samarinda melanjutkan pelayanan sosial melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center Labu Hijau Kota Samarinda.


34


3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Kerjasama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan instansi vertikal di daerah dan luar daerah adalah sebagai berikut: a. Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera (TAS) Provinsi Kalimantan Timur. 1. Nama forum koordinasi : Taman Anak Sejahtera (TAS) Provinsi Kalimantan Timur 2. Dasar hukum kerjasama : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 463/K.485/2013 tanggal 27 Juni 2013. 3. Instansi vertikat instansi yang telibat: Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, BKKBN Provinsi, Kanwil Agama Provinsi, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi, Badan PP dan KB Provinsi, Tim Penggerak PKK Provinsi, B3KS Kaltim, PKPA Provinsi, YKAI Provinsi, KPAID Provinsi, Forum PUAD Kaltim, LPA Kaltim, PKBI Kaltim, KPAD Kaltim, UPTD PSPA Dharma Samarinda, PG. Anyiler, KB Ceria, KB Seroja, KB Az-Zahro, PAUD SLB Al-Mubarokah, PG Islam Cahaya Hati, PUAD Al-Mujahirin, PG Anshofi, KB Nurrahman, Kaltim Bangkit, PUAD Pelita Bunda, PUAD Quantum Fikriyah, TPA Ruhui Rahayu, dan TPA Taman Indria. 4. Sumberdana dan anggaran APBN Rp. 25.000.000,5. Jangka waktu kerjasama selama 4 tahun 2011 - 2015. 6. Hasil dari kerjasama : Terbentuknya Forum Komunikasi Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) Provinsi Kalimantan Timur. 7. Tindak lanjut hasil koordinasi : Dibentuknya Forum Komunikasi Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) Provinsi Kalimantan Timur. 8. Permasalahan tidak ada. b. Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Provinsi Kalimantan Timur masa bhakti 2012-2015. 1. Forum Koordinasi : Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Provinsi Kalimantan Timur masa bhakti 2012-2015. 2. Dasar hukum kerjasama : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 467/K.809/2012 tanggal 22 November 2013. 3. Materi koordinasi : Sinergi dan efektifita pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 4. Instansi vertikat instansi yang telibat: Dinsos Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, Diknas Prov. Kaltim, Dinakertran Prov. Kaltim, Dinkes Prov. Kaltim, Dinperta Prov. Kaltim, Dinbun Prov. Kaltim, Dinas PU Prov. Kaltim, Dinas Peternakan Prov. Kaltim, Dinkehut Prov. Kaltim, Disperindag Prov. Kaltim, Badan PP dan KB Prov. Kaltim, Kanwil BPN Prov. Kaltim, Kanwil Depag Prov. Kaltim, Unmul,. 5. Sumberdana dan anggaran APBN Rp. 67.717.000,6. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun (2012 -2015). 7. Hasil dari kerjasama : - Memadukan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil meliputi sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan evaluasi sesuai dengan target masing-masing instansi. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

35


- Adanya keterpaduan program pemerintah provinsi dan kabupaten. 8. Tindak lanjut hasil: Adanya program yang disesuaikan dengan program provinsi yang ada Komunitas Adat Terpencil . 9. Permasalan: - Masih banyaknya lokasi Komunitas Adat Terpencil yang berada dikawasan hutan lindung. - Melakukan koordinasi dengan kabupaten agar tata ruang wilayah, namanama lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil agar bisa dibebaskan dalam rangka pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 10. Solusi: - Tidak semua kabupaten yang Komunitas Adat Terpencilnya mempunya Pokja. - Masih adanya lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil termasuk dalam kawasan hutan lindung. - Masih adanyan kabupaten yang belum mengadakan pemetaan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. c. Kerjasama UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Samarinda. 1. Forum Koordinasi : Kerjasama UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Samarinda. 2. Dasar hukum kerjasama : Perjanjian kerjasama antara Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Samarinda Jurusan Keperawatan nomor 421.5/521/SMK.SMD/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013. 3. Materi koordinasi : Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Samarinda di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri. 4. Instansi vertikat instansi yang telibat: UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Samarinda. 5. Sumberdana dan anggaran : 0,6. Jangka waktu kerjasama selama 2 tahun (2013 -2015). 7. Hasil dari kerjasama : a. Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia binaan panti akan pelayanan dan bimbingan kesehatan. b. Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Samarinda dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dibangku sekolah dan mendapatkan bimbingan langsung dari pegawai UPTD PSTW Nirwana Puri tentang metode pelayanan terhadap lanjut usia. 8. Tindak lanjut hasil: Bimbingan kesehatan terhadap lanjut usia dan bimbingan metode peleyanan lanjut usia terhadap peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Samarinda. d. Kerjasama UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda. 1. Forum Koordinasi : Kerjasama UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda. LPPD Dinsas Prov. Kaltim 2015-laptop d by supiani

36


2. Dasar hukum kerjasama : Perjanjian Kerjasama Antara Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda nomor 465.1/145/XI/PSTWNP/TU/2013 tanggal 01 Nopember 2013. 3. Materi koordinasi : Praktek Klinik Peserta Didik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri. 4. Instansi vertikat instansi yang telibat: UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda. 5. Sumberdana dan anggaran : 0,6. Jangka waktu kerjasama selama 2 tahun (2013 -2015). 7. Hasil dari kerjasama : a. Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia binaan panti akan pelayanan dan bimbingan kesehatan. b. Peserta didik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah khususnya tentang mata kuliah geronthologi sekaligus mendapatkan bimbingan langsung dari pegawai UPTD PSTW Nirwana Puri tentang metode pelayanan terhadap lanjut usia. 8. Tindak lanjut hasil: Bimbingan kesehatan terhadap lanjut usia dan bimbingan metode peleyanan lanjut usia terhadap peserta didik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda. e. Kesepakatan Bersama UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Samarinda. 1. Forum Koordinasi : Kesepakatan Bersama UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Samarinda. 2. Dasar hukum kerjasama : Kesepakatan Bersama Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dengan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Samarinda nomor 606.2/052/II/PSKW/HM/TU-2014 2014 dan nomor 16/LN/2014 tanggal 24 Pebruari. 3. Materi koordinasi : Pelatihan Budidaya Jamur Tiram. 4. Instansi vertikat instansi yang telibat: UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Samarinda. 5. Sumberdana dan anggaran : 0,6. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun (2014 -2016). 7. Hasil dari kerjasama : Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan peserta anak didik Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda tentang budidaya tanaman jamur tiram.


37


f. Kesepakatan Bersama UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda. 1. Forum Koordinasi : Kesepakatan Bersama UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda. 2. Dasar hukum kerjasama : Kesepakatan Bersama Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dengan Ketua Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda. nomor 420/209/VIII/PSKW/HM/2014 dan nomor Sti.25.1/PP.00.9/ 3916/2014 tanggal 24 Pebruari 2014. 3. Materi koordinasi : Pelatihan Budidaya Jamur Tiram. 4. Instansi vertikat instansi yang telibat: UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Samarinda. 5. Sumberdana dan anggaran : 0,6. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun (2014 -2016). 7. Hasil dari kerjasama : Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan peserta anak didik Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda tentang budidaya tanaman jamur tiram. g. Perjanjian Kerjasama antara Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 1. Forum Koordinasi : Layanan Perpustakaan Keliling Thematik. 2. Dasar hukum kerjasama : Perjanjian Kerjasama antara Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur nomor 040/476/BANPUBIO/VI/2014 dan nomor 460/818/DS-TU/2014 tanggal 2 Juni 2014. 3. Materi koordinasi : Pengembangan jasa layanan perpustakaan dan fasilitasi penyediaan jasa layanan perpustakaan keliling bagi pegawai/penghuni panti sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 4. Instansi vertikat instansi yang telibat: Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD dilingkungan Dinas Sosial. 5. Sumberdana dan anggaran : 0,6. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun (2014 -2016). 7. Hasil dari kerjasama : Terlaksananya program pengembangan jasa layanan perpustakaan dan meningkatnya minat baca serta pengetahuan dan keterampilan pegawai atau penghuni panti dan anak didik dilingkungan UPTD Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.


38


BAB V PENUTUP Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan tahun 2015 ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi dan melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan 6 (enam) UPTD sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terdiri Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing program kegiatan berikut : 1. Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD): Program yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD sebanyak 15 program yakni : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7. Program Pembinaan Anak Terlantar 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 10. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 12. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan 13. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial 14. Program Pengembangan Panti Asuhan/Panti Jompo 15. Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Dari 15 program yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD tahun 2015 pagu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara keseluruhan telah terealisasi sebagaimana tebel berikut: NAMA BELANJA Belanjan langsung dan tidak lansung Belanja tidak langsung Belanja langsung

REALISASI

PAGU DANA

REALISASI

59.647.589.426,-

54.780.170.379,-

91,84

23.819.107.826,35.828.481.600,-

22.884.921.431,31.895.248.947,-

96,08 89,02

FISIK (%)

KEUANGAN (%)

Jumlah pegawai yang menangani pelaksanaan kegiatan dana APBD sebanyak 48 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 27 orang dan wanita sebanyak 21 orang, berdasarkan golongan adalah golongan I sebanyak 2, golongan II sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 17 orang dan golongan IV sebanyak 13 orang selama 2015 ini telah mengalami beberapa kali pergantian.


39


2. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total pagu sebesar Rp. 19.215.750.000,- yakni dana Dekonsetrasi sebesar Rp. 16.970.818.000,- dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.244.932.000,- masing-masing telah terealisasi sebagai berikut : a. Dana Dekonsentrasi: Dana Dekonsentrasi dengan pagu dana sebesar Rp. 16.970.818.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 15.592.547.040,- dengan prosentase fisik 97,04% dan keuangan 91,88%. b. Dana Tugas Pembantuan: Dana Tugas Pembantuan dengan pagu dana sebesar Rp. 2.244.932.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.168.966.000,- dengan prosentase fisik 100,00% dan keuangan 96,62%. Dari pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN tersebut jumlah pegawai yang ikut terlibat sebanyak 104 orang, untuk kegiatan APBD 48 orang terdiri dari lakilaki sebanyak 27 orang dan wanita sebanyak 21 orang, berdasarkan golongan adalah golongan I sebanyak 2, golongan II sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 17 orang dan golongan IV sebanyak 13 orang selama 2015 ini telah mengalami beberapa kali pergantian. Sedangkan pegawai yang menangani pelaksanaan kegiatan dana (APBN) dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebanyak 56 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 34 orang dan wanita sebanyak 22 orang, sedangkan berdasarkan golongan adalah golongan II sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 23 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang, selama kegiatan berlangsung telah mengalami beberapa kali pergantian atau revisi. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015.


40

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents