INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PROVINSI DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN, 2014
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 700/ 179.a /ITPROV/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PROVINSI DILINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan program dan kegiatan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan; b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan oleh SKPD dapat pertanggungjawabkan secara efisien, efektif dan ekonomis serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan suatu reviu atas laporan keuangan SKPD dan Provinsi; c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai
dengan
tujuan
dan
standar
pemeriksaan/audit,
perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang
–
Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Tahun
2005
tentang
Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pembinaan
Pemerintah dan
Nomor
70
Pengawasan
Atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Jo PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
08
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan Keuangan Negera/Daerah; 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2008
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentag Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur; 20. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 21. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah; 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Pemberian
Honorarium
Kegiatan
dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 25. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN
PROVINSI
DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.
Kesatu
:
Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
SKPD
Kalimantan Timur.
dan
Provinsi
dilingkungan
Pemerintah
Provinsi
Kedua
:
Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi dilingkungan
Pemerintah
dimaksud dalam
diktum
Provinsi
Kalimantan
Timur
sebagaimana
kesatu disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
Ketiga
:
a. BAB I
: PENDAHULUAN
b. BAB II
: REVIU LAPORAN KEUANGAN
c. BABA III
: PERENCANAAN REVIU
d. BAB IV
: PELAKSANAAN REVIU
e. BAB V
: PELAPORAN HASIL REVIU
f. BAB VI
: PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 13 Oktober 2014
INSPEKTUR,
M. SA’DUDDIN, Ak.CA Pembina Utama Madya NIP. 19640519 198503 1 001
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ………………………………………………………………..................
i
PENDAHULUAN ……………………………………..………………….
1
A.
Latar Belakang ………………………………….…..……………...
1
B.
Dasar Hukum dan Landasan Reviu ………....………………......
1
C.
Maksud dan Tujuan …………………...………………………….....
2
D.
Ruang Lingkup Reviu ………………......…………………………...
2
REVIU LAPORAN KEUANGAN ….. …………………………………….
3
A.
Pelaksanaan Reviu ……………...…………………………………..
3
B.
Strategi Reviu ………….…….………………………………………
4
C.
Tahapan Reviu ………..……………………………………………..
4
D.
Metodologi Reviu ………..…………………………………………..
4
E.
Teknik Reviu ………..………………………………………………..
4
BAB III
PERENCANAAN REVIU…………………………………...……….….....
5
BAB IV
PELAKSANAAN REVIU …………………………………………………..
7
A. Reviu …………………………………………………………………….
7
B. Kertas Kerja Reviu ……………………………………………………..
7
BAB V
PELAPORAN HASIL REVIU ……………………………………………..
8
BAB VI
PENUTUP ………………………………………………………………….
9
BAB I
BAB II
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Reviu dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk menghasilkan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur yang berkualitas. 2. Reviu dilakukan juga dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 3. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja sebagai pedoman bagi APIP dalam rangka melakukan reviu atas laporan keuangan SKPD atau Provinsi Kaltim B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN REVIU 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; jo. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 2. PP No. 58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. PP No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah; 4. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 5. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 6. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 7. Perda Kaltim No. 13 Thn 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah; 8. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 56 Tahun 2012 tentang Tata cara Penghapusan Piutang BLUD; 9. Pergub No. 57 Tahun 2012 tentang Tata cara penghapusan Piutang Retribusi Daerah; 10. Pergub No. 58 Tahun 2012 tentang Tata cara penghapusan Piutang Daerah Lainnya; 1
11. Pergub No. 59 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2005 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; jo. Pergub No. 64 Tahun 2010 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 12. Buletin Teknis KSAP; B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Juklak Reviu Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan keseragaman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim oleh APIP, sehingga reviu berjalan dengan lebih efisien dan efektif untuk : a. Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan b. Menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.
2. Tujuan Juklak Reviu Laporan Keuangan a. Memberi panduan bagi APIP untuk : 1) Memahami tujuan reviu dan penetapan ruang lingkup pemeriksaan; 2) Memahami strategi reviu dan metodologi yang digunakan dalam reviu; 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses reviu; 4) Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) dan memahami mekanisme pelaporan hasil reviu serta proses pengolahan datanya
b. Menjadi panduan bagi pejabat dan staf Inspektorat Provinsi Kaltim dalam mengelola kegiatan reviu. C. RUANG LINGKUP REVIU Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah SKPD dan/atau Provinsi Kaltim meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2
BAB II REVIULAPORAN KEUANGAN A. PELAKSANAAN REVIU 1. Reviu atas laporan keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atau dapat bersinergi dengan APIP dari Instansi lainnya di luar Pemerintah Provinsi Kaltim. 2. Reviu tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim. B. STRATEGI REVIU Strategi Dalam pelaksanaan reviu sebagai berikut : 1. Reviu dilakukan dilakukan terhadap laporan keuangan dan juga terhadap sistem pengendalian intern. Reviu dilakukan juga atas sistem pengendalian intern yang dilakukan tergolong dalam jasa yang bersifat nonatestasi. 2. Reviu tertuju pada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap sebagaimana pelaksanaan audit. 3. Reviu
memberikan
keyakinan
bagi
APIP
bahwa
tidak
ada
modifikasi
(koreksi/penyesuaian) materi yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan yang direviu sesuai dengan SAP, bagi segi pengakuan, penilaian pengukuran, pengungkapan dan sebagainya. 4. Reviu dapat dilaksanakan secara parallel dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar dapat segera dilakukan koreksi. 5. Reviu dilakukan oleh pihak yang kompeten yaitu APIP yang memenuhi kualifikasi sebagai pejabat fungsional auditor. 6. Pentingnya komunikasi antar Tim Reviu dengan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim agar permasalahan dan/atau koreksi atas laporan keuangan yang dijumpai selama proses reviu dapat segera diselesaikan. 3
C. TAHAPAN REVIU 1. Perencanaan Reviu; 2. Pelaksanaan Reviu; dan 3. Pelaporan Reviu D. METODELOGI REVIU Metodologi pengumpulan data/bukti yang digunakan untuk melakukan Reviu laporan keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim adalah : 1. Pengumpulan data; 2. Wawancara/kuisioner; 3. Analisis data; 4. Simpulan. E. TEKNIK REVIU Tehnik untuk melakukan reviu dengan penulusuran angka atas nilai suatu rekening/akun/pos suatu laporan keuangan . Sedangkan teknik analisa dilakukan untuk membandingkan antara laporan keuangan yang disajikan dengan kesesuaiannya menurut Standar Akuntansi Pemerintah, Buletin Teknis atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan suatu rekening/akun/pos dalam laporan keuangan.
4
BAB III PERENCANAAN REVIU Perencanaan reviu meliputi : •
Pemahaman atas entitas yang direviu;
•
Penilaian atas system pengendalian intern (SPI);
•
Penyusunan program kerja reviu.
Rencana reviu didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan. Pemahaman atas entitas sebagaimana meliputi : a. Pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan; b. Pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan : 1. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 2. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada; 3. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan 4. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi : 1) sistem dan Prosedur Penerimaan Kas; 2) sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas; 3) sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja; 5
4) sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan 5) sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud tersebut dikembangkan dalam subsistemsubsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud memuat : 1) langkah kerja reviu; 2) teknik reviu; 3) sumber data; 4) pelaksana; dan 5) waktu pelaksanaan.
6
BAB IV PELAKSANAAN REVIU A. REVIU Pemeriksaan dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi: 1. persiapan; 2. penelusuran angka; 3. permintaan keterangan; dan 4. prosedur analitis.
Tahapan persiapan sebagaimana tersebut diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dilanjutkan dengan penugasan reviu. Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai. Apabila diperlukan, Inspektorat Provinsi Kaltim dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya untuk melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim. B. KERTAS KERJA REVIU Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud di atas didokumentasikan dalam kertas kerja reviu yang memuat: •
Tujuan reviu;
•
Daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
•
Langkah kerja prosedur analitis.
7
BAB V PELAPORAN HASIL REVIU 1. Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur. 2. Laporan Hasil Reviu disajikan dalam bentuk surat yang memuat ”Pernyataan Telah Direviu”. 3. Laporan
Hasil
Reviu
disampaikan
kepada
Gubernur
Kaltim
dalam
rangka
penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. 4. Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas. 5. Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi, dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan. 6. Pernyataan tanpa Paragraf Penjelasadalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan. 7. Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah. 8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu. 9. Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu. 10. LHR terbit paling lambat tanggal 31 Maret setelah periode tahun pelaporan berakhir 11. Bentuk atau format LHP dapat disusun dalam bentuk surat
8
BAB VI PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para APIP
di dalam melaksanakan reviu tersebut. Apabila di dalam penetapan Petunjuk
Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, maka Juklak ini akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.
INSPEKTUR,
M. SA’DUDDIN, Ak,CA Pembina Utama Madya NIP. 19640519 198503 1 001
9
