DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEKANISME PEMERINTAH PROVINSI KALTIM DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK DI PROVINSI KALTIM, WILAYAH PERBATASAN DAN KERJASAMA DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dalam Acara RAKORNS KOMINFO Tahun 2015 Jakarta, 8 Juni 2015

1

POLA / LOGIKA PIKIR

2

TARGET

3

PROGRAM INFRASTRUKTUR TIK

4

PROGRAM REVOLUSI MENTAL TIK

5

SINERGITAS DAN KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN

6

TINDAK LANJUT

POLA/LOGIKA PIKIR 1 Bahwa, SEMUA KEARAH “DIGITAL” TIK.

POLA/LOGIKA PIKIR 2 Bahwa, E-GOVERMENT memerlukan Infrastruktur TIK yang merata, berkualitas dan tidak “PAD ORIENTED”

POLA/LOGIKA PIKIR 3 Bahwa, TIDAK BISA mengharapkan hanya dari “PROVIDER”, dan tidak semata-mata BISNIS ORIENTED.

Peta Blankspot Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

POLA/LOGIKA PIKIR 4 Bahwa perlu sinergitas dan konektivitas melalui “sharing” kegiatan/pekerjaan/pendanaan/kewajiban.

POLA/LOGIKA PIKIR 5 Bahwa untuk kepentingan masyarakat sampai di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar serta pedesaan.

POLA/LOGIKA PIKIR 6 Bahwa dilaksanakan dengan tertib administrasi, tertib hukum, tertib pelaksanaannya serta akuntabel.

POLA/LOGIKA PIKIR 7 Bahwa untuk melaksanakan itu semua diupayakan memanfaatkan sumber daya yang ada/tersedia, perlu kreatifitas dan inovasi.

POLA/LOGIKA PIKIR 8 Bahwa perlu Tata Kelola, Diskominfo sebagai “chief information officer”. LAYANAN: •

SiMDA ClouD System

•

Co-Location: • SKPD • Kab. Mahakam Ulu • Kab. Kutai Barat

•

LPSE/SPSE PEMPROV KALTIM

• •

IP PBX ClouD Kaltim Cloud Ready

POLA/LOGIKA PIKIR 9 Bahwa untuk mewujudkan e-Government dan Good Governance diperlukan kerja keras (GEBYAR : Gerakan Bersama Ayo Kerja Kerja Kerja)

TARGET Visi dan Misi DISKOMINFO PROV. KALTIM 2013-2018

VISI : “Terwujudnya Akses Komunikasi dan Informatika Yang Berkualitas di Wilayah Kalimantan Timur”

MISI : a) Mengedepankan pelayanan publik yang professional berlandaskan peraturan perundang-undangan. b) Menyediakan infrastruktur TIK yang merata dan berkualitas.

TARGET LIMA PRINSIP LAYANAN PRINSIP PERTAMA : Melaksanakan 10 (sepuluh) prinsip Good Goverrnnent dan 10 (sepuluh) Budaya Malu dengan konsisten dan konsekwen. PRINSIP KEDUA : Melaksanakan Fakta Integritas dan menjauhi tindakan melawan hukum dan KKN.

PRINSIP KETIGA : Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa biaya. PRINSIP KEEMPAT : Memberikan informasi yang seluasluasnya kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. PRINSIP KELIMA : Melaksanakan Tupoksi secara tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelaksanaannya serta akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku.

KALTIM MAJU 2018,

NO BLANK SPOT

TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN FO ANTAR KABUPATEN/KOTA

FO LINK IBU KOTA PROVINSI

EXISTING “PROVIDER” LINK

FO LINK ANTAR KABUPATEN/KOTA

RUANGAN DAN PERANGKAT DATA CENTER PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TATA KELOLA TIK DISKOMINFO KALTIM BIDANG TEKNOLOGI INFOMASI

BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK (BID. DOKINFO)

LPSE/SPSE PEMPROV KALTIM (BID. APTEL)

PROGRAM Infrastruktur dan Revolusi Mental DISKOMINFO Kaltim 2015-2019 Bahwa lingkup bidang komunikasi dan informatika dibagi dalam 2 (dua) kelompok program besar :

Program Infrastruktur TIK Program Revolusi Mental TIK

• Infrastruktur Ekonomi • Infrastruktur Sosial

• Program Yang Dilaksanakan Melalui Sinergitas dan Konektivitas • Program Yang Dapat Dilaksanakan Sendiri

PROGRAM Infrastruktur dan Revolusi Mental TIK DISKOMINFO Kaltim 2015-2019 Bahwa program infrastruktur dan revolusi mental TIK DISKOMINFO Kaltim 2015-2019 disesuaikan dengan dasar dan memperhatikan : Tiga Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara “Trisakti” yaitu Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian Secara Sosial Budaya.

Sembilan Agenda Prioritas “Nawacita 2014-2019”

• NAWACITA 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. • NAWACITA 2 : Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. • NAWACITA 3 : Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. • NAWACITA 4 : Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. • NAWACITA 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. • NAWACITA 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. • NAWACITA 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi dan domestik. • NAWACITA 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa. • NAWACITA 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

PROGRAM INFRASTRUKTUR TIK Infrastruktur Ekonomi TIK meliputi kegiatan : • Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Fibre Optic • Pembangunan dan Pengembangan Menara Telekomunikasi • Pembangunan dan Pengembangan Menara Receiver Telekomunikasi • Pembangunan dan Pengembangan Data Center • Penguatan Jaringan Internet Cerdas dan Sehat di perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar serta pedesaan • Pembangunan dan Pengembangan Portal Potensi Daerah dan Ekonomi Kreatif • Pembangunan dan Pengembangan Digitalisasi Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi

Infrastruktur Sosial TIK meliputi kegiatan : • Pembangunan Sistem Jaringan Komunikasi atau Nasional Internet Exchange (NIX) • Pembangunan dan Pengembangan Jaringan WiFi Free • Pembangunan Menara Pemancar/Relay Penguatan Siaran RRI dan TVRI • Pembangunan dan Pengembangan Studio Multipurpose RRI dan TVRI • Pembangunan dan Pengembangan Mobil Mobile Siaran RRI dan TVRI • Pembangunan dan Pengembangan Mobil M-CAP • Pembangunan Kapal Radio dan Internet • Pembangunan dan Pengembangan Mobil Mobile Monitoring Frekuensi Radio dan Televisi • Pengembangan Jaringan SIMDA Keuangan, Barang, Absensi On-line, Meeting on the Desk, dan lain-lain • Pembangunan dan Pengembangan Call and Contact Centre


Program Yang Dilaksanakan Melalui Sinergitas dan Konektivitas meliputi kegiatan :

• Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah • Pengelolaan dan monitoring Website • Pengelolaan dan Monitoring MoD (Meeting on the Desk) • Pengelolaan dan Monitoring Media Online • Pembinaan dan Monitoring Media • Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas • Pengelolaan dan Pembinaan Bakohumas • Pembinaan dan Monitoring Menara Telekomunikasi • Pembinaan dan Monitoring Frekwensi Radio dan Televisi • Pembinaan dan Monitoring Penyelenggara Pos • Pemeringkatan e’Government • Pengelolaan Data Center dan NOC • Pengelolaan Call and Contact Centre • Pengelolaan Satelit TVRI • Dialog Gubernur dengan Bupati/Walikota via Video Conference • Dialog Interaktif Publik di TVRI dan Televisi Swasta • Dialog Interaktif di RRI dan Radio Swasta


Program Yang Dapat Dilaksanakan Sendiri meliputi kegiatan :

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan PPID Pembinaan Dewan TIK Daerah Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Humas Pengelolaan Bakohumas Pengelolaan pelayanan e’procurement (LPSE) Pembinaan dan Monitoring LPSE Publikasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah Pengembangan Media Center Pembinaan Komunitas Relawan TIK Pembinaan Komunitas Media Pembinaan Komunitas Filateli Pembinaan Komunitas Pendengar dan Pemirsa RRI/TVRI Temu Masyarakat Rapat-Rapat Koordinasi Pelatihan/Bimbingan/Sosialisasi/Seminar/Diskusi/Work Shop, dan lain-lain Pengelolaan Mobil M-CAP Pengelolaan Training Room TIK Pengelolaan Workshop Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin/Baliho/Spanduk, dan lain-lain Pameran atau Expo dan lain-lain

SINERGITAS PEMBANGUNAN (SWAKELOLA) DASAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit; Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 juncto Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PERTIMBANGAN a.

Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan Pengelolan Wilayah Negara dilkukan secara bersama-sama dengan pendekatan Kesejahteraan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan, dimana peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan;

b.

Bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c.

Bahwa sesuai dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 juncto Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai SWAKELOLA;

d.

Bahwa mengingat letak geografis di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar medannya sangat sulit dan memerlukan kecepatan dan kemudahan didalam memobilisasi/distribusi orang dan alat/peralatan, serta mengingat harga material dan bahan bakar minyak di wilayah perbatasan dan daerah pesisir pulau terluar standar harganya diatas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e.

Bahwa pembangunan dan pengembangan infrastruktur bidang TIK sangat penting di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar sampai ke pedesaan untuk membuka isolasi TIK sebagai wujud pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

SINERGITAS ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.

BENTUK SINERGI

PEMANGKU KEPENTINGAN

TINDAK LANJUT 1

TINDAKLANJUT 2

TINDAKLANJUT 3

1.

Kesepakatan Bersama (KB) tentang Pembangunan Bandara dan Infrastruktur Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Kepala Staf TNI AD Gubernur Kaltim Panglima KODAM VI /Mw Kepala Dinas Kominfo Kaltim Kepala Zeni KODAM VI/Mw Kabid Postel Diskominfo Kaltim Kasi Monitoring Diskominfo Kaltim

KB tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi di Provinsi Kaltim antara : 1) Gubernur Kaltim. Menunjuk Kadis Kominfo Kaltim 2) Panglima KODAM VI/Mw Menunjuk Kepala Zeni KODAM VI/Mw

Perjanjian Kerjasama (PKS) : 1) Kominfo Kaltim 2) Kepala Zeni KODAM VI/Mw

Realisasi PKS, Kadis Kominfo melimpahkan kewenangan kepada KPA dibantu PPTK Dinas Kominfo Kaltim.

2.

Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Gubernur Kaltim Bupati Direktur PT Telkomsel Kadis Kominfo Kaltim KPA dan PPTK Dinas Kominfo Kaltim Tim Penyerahan Aset Pemprov Kaltim Kadis Perhubungan/ Kominfo Kabupaten

 Pihak Pemprov Kaltim :  Membangunkan menara  Mnyerahkan aset menara  Pihak Telkomsel :  Memasang BTS  Melatih SDM operator  Monitoring teknis  Pihak Pemkab :  Menyediakan lahan  Menyediakan catudaya  Menyediakan SDM operator  Memproses perizinan menara

PKS antara Bupati dengan Direktur PT Telkomsel mengenai jangka waktu pemanfaatan menara dan BTS tanpa dipungut PAD.

Pemprov Kaltim menghibahkan menara telekomunikasi kepada Pemerintah Kabupaten.

www.themegallery.com

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 1.

LOKASI KABUPATEN MALINAU 1) Kecamatan Sungai Boh Desa Agung Baru

3.

5.

BENTUK PENDANAAN

KETERANGAN

APBD Provinsi Kaltim TA 2013 mata anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim

Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI AD KODAM VI /Mw (Swakelola)

N 1⁰ 47’ 06.7” I E 114⁰ 54’ 01.2”

72 Meter


Pekerjaan dilakukan oleh Kontraktor (Lelang Umum)

KABUPATEN NUNUKAN - Kecamatan Krayan Selatan - Desa Long Layu

N.03⁰ 36’ 47,8” I E 115⁰ 40’ 50,1”

72 Meter


Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI AD KODAM VI/Mw (Swakelola) Terdapat juga APBD Provinsi Kaltim dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemkab Nunukn TA 2012 untuk pembangunan 2 (dua) menara telekomunikasi alokasi untuk : - Pematangan Lahan. - Jasa Konsultan

KABUPATEN MAHAKAM ULU 1) Kecamatan Long Aparai Desa Long Apari

N 00⁰ 55’17.8” I E 114⁰.04’.47,8”

72 Meter


Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI AD KODAM VI/Mw (Swakelola)

N 00⁰ 47’26.7” I E 114⁰.30’.52,2”

62 Meter


Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI AD KODAM VI/Mw (Swakelola)

KABUPATEN TANA PASER - Kecamatan Long Kali - Desa Muara Telake

N 01⁰ 37’ 15.6” I E 116⁰ 30’ 48.0”

62 Meter



KABUPATEN KUTAI TIMUR - Kecamatan Sangkulirang - Desa Maloy

N 00⁰ 49’ 13.2” I E 117⁰ 55’ 48.6”

62 Meter



2) Kecamatan Long Pahangai Desa Long Lunuk 4.

N 01⁰ 28’ 44.3” I E 115⁰ 22’ 31.1”

TINGGI MENARA

72 Meter

2) Kecamatan Kayan Hulu Desa Long Nawang 2.

TITIK KOORDINAT

www.themegallery.com

BENTUK KEGIATAN SWAKELOLA KLAUSULA-KLAUSULA DALAM KESEPAKATAN BERSAMA SWAKELOLA MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud : Sebagai wujud sinergi dan konektifitas serta dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi beserta sarana pendukung lainnya di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pulau terluar di Provinsi Kalimantan Timur. 2) Tujuan : Untuk mendukung sepenuhnya realisasi pelayanan kepada masyarakat di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi di Provinsi Kalimantan Timur. RUANG LINGKUP

1) Untuk saling memberikan kewenangan pelaksanaan percepatan pekerjaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi mengingat letak geografis di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar medannya sangat sulit; 2) Untuk saling bersinergi dan konektivitas didalam pelaksanaan percepatan pekerjaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi termasuk memobilisasi dan distribusi orang, perlatan/alat serta bahan materialnya sampai ke lokasi; PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

1) Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, dimana masing-masing pihak menunjuk dan melimpahkan wewenang kepada pejabat yang berwenang menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. 2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama dapat lebih dari 1 (satu) tahun, dan jangka waktu Perjanjian Kerjasama selama 1 (tahun) anggaran yang berjalan, serta dapat diperpanjang/diperbaiki/diperbaharui sesuai kesepakatan/persetujuan para pihak. 3) Perjanjian Kerjasama juga dilengkapi dan dilampiri dengan Dokumen Swakelola sesuai peraturan perundang-undangan.

KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PKS SWAKELOLA • KETENTUAN UMUM Perjanjian Kerjasama ini adalah kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk swakelola sesuai peraturan perundang-undangan.

• RUANG LINGKUP Pembangunan 1 (satu) unit menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya, yaitu di Desa …. Kecamatan …. Kabupaten …. Provinsi Kalimantan Timur, dengan titik koordinat : (N) 01" 48' 95,7"; (E) 117" 14' 14,4", dan ketinggian menara 62 meter'.

• PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN 1) Untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) Untuk pengawasan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dengan melibatkan aparat desa setempat;

• JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN 1) Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 2) Pekerjaan harus dapat diselesaikan 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) sampai dengan satu Tahun Anggaran …… dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA; 3) Masa Pemeliharaan Pekerjaan dilaksanakan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;

•

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA mempunyai hak : (1) Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh (harian, mingguan dan bulanan) setelah pelaksanaan pekerjaan; (2) Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA; (3) Meminta pertanggungjawaban bilamana terjadi kerusakan pekerjaan selama masa pemeliharaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban : (1) Membayar pekerjaan sesuai progres dengan harga yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); (2) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA mempunyai hak : (1) Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan yang besarannya merupakan biaya maksimal pekerjaan; (2) Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban : (1) Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab; (2) Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan; (3) Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada MK yang disusun PIHAK PERTAMA; (4) Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan); (5) Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan; (6) Membuat laporan hasil pekerjaan; (7) Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK PERTAMA; (8) Memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan pekerjaan.

• PELIMPAHAN KEWENANGAN PIHAK PERTAMA melimpahkan kewajiban kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk : a) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (MK) yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA; b) Menyelesaikan seluruh administrasi pelaksanaan pekerjaan termasuk keuangan sampai pekerjaan selesai, sesuai peraturan; c) Mempertanggungjawabkan administrasi pelaksanaan pekerjaan termasuk keuangan sampai pekerjaan selesai sesuai peraturan; d) Melakukan pembayaran yang harus dipertanggungjawabkan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB KAK atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan; e) Melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai; f) Melaporkan secara tertulis laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada Pengguna Anggaran setiap 1 (Satu) bulan sekali; g) Dalam melaksanakan tugasnya KPA dibantu oleh PPTK sampai dengan pekerjaan selesai.

•

TATA CARA PEMBAYARAN (1) Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya

sebesar Rp. …… ( …..) terdiri dari : a) Pembangunan Menara Telekomunikasi 62 meter di Desa … kecamatan …. Kabupaten …… dengan biaya sebesar Rp …… (….. ) termaksuk PPN; b) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut : a) Pembayaran tahap pertama 30% (tiga puluh prosen) sebagai uang muka dari nilai perjanjian kerjasama; b) Pembayaran tahap kedua 40% (empat puluh prosen) setelah mempertanggungjawabkan pembayaran tahap pertama, berupa pertanggungjawaban progres pekerjaan minimal telah mencapai 30% (tiga puluh prosen); c) Pembayaran tahap ketiga 25% (dua puluh lima prosen) setelah mempertanggungjawabkan pembayaran tahap kedua, berupa pertanggungjawaban progres pekerjaan minimal telah mencapaiT00/o (tujuh puluh prosen); d) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pembayaran tahap ketiga, dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sementara/Provisional Hand Over (PHO). (3)

PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pekerjaan dan keuangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender pada setiap pengajuan keuangan; a) Pembayaran pelunasan sebesar 5% (lima prosen) dibayar setelah menyerahkan Berita Acara Kesanggupan pemeliharaan pekerjaan; b) Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dibebankan pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Kalimantan Timur melalui Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa Kegiatan Pengembangan Sarana Telekomunikasi, dengan DPA SKPD Nomor : ….. tanggal ….. dan pembayaran dengan transfer kepada PIHAK KEDUA, atas nama Zeni Komando Daerah Militer Vl Mulawarman qq. ….., Bankaltim, Nomor Rekening: ……..; c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; d) Tata cara dan proses pembayaran_dari PIHAK PERTAMA dilimpahkan kewenangananya kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pos dan Telekomunikasi kepada PIHAK KEDUA.

• PERSELISIHAN DAN KEADAAN MEMAKSA (1) Bilamana terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; (2) Keadaan Memaksa adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung metetus, kebikaran hutan, ianah longsor, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat diiidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini; (3) Bilamana terjadi keadaan memaksa akan diadakan musyawarah oleh PARA PlHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok;

• KETENTUAN LAINNYA DAN PENUTUP (1) Perjanjian Kerjasama ini dilampiri dokumen-dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, maka harus disepakati oleh pihak lainnya; (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 5 (lima); (4) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perianjian Keriasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunva oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

TINDAK LANJUT Bahwa Kementerin KOMINFO RI harus segera merealisasikan pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK yang sudah disepakati, dan Pemerintah Daerah juga harus siap dan bersedia untuk memfasilitasi dan menyelesaikan yang menjadi kewajibannya.

Bahwa Kementerian KOMINFO RI harus dapat mengalokasikan sumber pembiayaan mana yang melalui APBN dan/atau dana USO/KPU untuk program infrastruktur dan program revolusi mental TIK, dan Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan alokasi dana APBD untuk sharing didalam pendanaan dan atau kewajiban.

Bahwa bidang komunikasi dan informatika ke depan harus ditangani dan dikelola oleh Dinas KOMINFO Provinsi/Kabupaten/ Kota yang berdiri sendiri agar pelaksanaan TUPOKSI optimal, maka untuk itu diperlukan Keputusan Bersama Antara Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota.

Semoga Program/Kegiatan Bidang Kominfo Dapat Terwujud Bermanfaat bagi Masyarakat, dan Mendapat Ridho Tuhan Yang Maha Esa

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents