Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
PROFIL BPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Pengantar Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan tepat waktu, guna memberikan sekilas informasi dan pemahaman mengenai Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Dalam buku ini disajikan informasi mengenai sejarah singkat, tugas pokok dan fungsi, strukturtur organisiasi dan pejabat yang pernah menjadi pemimpinnya sejak periode awal hingga sekarang, capaian keberhasilan, gambaran umum perkembangan investasi, publikasi resmi serta Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kami sadar bahwa dalam buku profil ini masih banyak terdapat ketidaksempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif dari pengguna
buku
ini
akan
menjadi
masukan
berharga
untuk
penyempurnaan berikutnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan hingga terbitnya buku ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Samarinda, Pebruari 2015. K e p a l a,
Diddy Rusdiansyah A.D. SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19640627 199003 1 006
2
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur A. KEORGANISASIAN DAN SUMBER DAYA APARATUR
Sejarah Singkat Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Lembaga
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Nomor 16 Tahun 1973 tentang
Pembentukan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dareah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974. Selanjutnya
berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 26
Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah,
Tahun 1980 tentang
maka oleh Menteri Dalam
Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur
telah
dikeluarkan
Surat
Keputusan
Nomor
317
Tahun
1989
Tentang
Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMD. Kemudian berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka
telah
dikeluarkan
Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Daerah,
Penanaman dan
dalam
Modal rangka
implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur membentuk suatu badan sebagai Pengganti BKPMD, yaitu Badan Promosi Dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi dibidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Propinsi dibidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001
3
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang
terakhir
diubah
dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004. Seiring dengan berjalannya reformasi dibidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinai Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimnatan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. maka dibentuklah organisasi Badan Peijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Peijinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perijinan dan penanaman modal. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dengan tugas utama menyelenggaarkan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemprosesan dan penerbitan
peizinan/non perizinaan dari SKPD sektoral/teknis kepada
BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP. Sebagai amanat dari Undang_Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP Dibidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP Dibidang Penanaman Modal, yang diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011
tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP). BPMPTSP (d/h. BPPMD)
Provinsi
melaksanakan
fungsi
Kalimantan
Timur
sekaligus
sebagai
institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal dan dbidang teknis/sektoral lainnya. Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal secara resmi dilauncing pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP
4
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Peramgkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal). Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011, maka penyelenggaraan PTSP oleh BPMPTSP saat ini (setelah pencanangan pelimpahan kewenangan tanggal 27 November 2014 lalu), sudah menyelenggarakan secara efektif pelayanan perijinan/non perijinan dibidang penanaman modal dan dibidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman PTSP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Untuk Memulai Usaha.
5
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tabel 1 Daftar Periodisasi Kepimpinan BKPMD/BPID/BPPMD/BPMPTSP
NAMA
TAHUN
KETERANGAN
1.
H. Moenadi Arief
1973 s/d 1978
Ketua BKPMD
2.
Drs. H. Anwar Hanani
1978 s/d 1980
Ketua BKPMD
3.
H. Saleh Nafsi, SH
1980 s/d 1989
Ketua BKPMD
4.
H. A. B. Abd. Rachim, SH
1989 s/d 1993
Ketua BKPMD
5.
Drs. H. A. Syahfur Hakim
1994 s/d 1997
Ketua BKPMD
6.
Drs. H. Syaiful Teteng, M.Hum
1997 s/d 1998
Ketua BKPMD
7.
H. Adi Buhari Muslim, SE
1998 s/d 2000
Ketua BKPMD
8.
Ir. H. Ibnu Nirwani, MM
2000 s/d 2002
9.
Dr. Ir. H. M. Rosichon, MS
2002 s/d 2005
Ketua BKPMD/ Kepala BPID Kepala BPID
10.
Ir. H. Ichwansyah, MM
2006 s/d 2009
Kepala BPID
11.
Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si
2009 s/d Juni 2010
Kepala BPPMD
12.
Ir. H.M. Sa’bani, M.Sc
Juni 2010 s/d Januari 2011
Plt. Kepala BPPMD
13.
Drs. H.M. Yadi Sabianoor
Januari 2011 s/d Mei 2013
Kepala BPPMD
14.
Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM
Mei 2013 s/d sekarang
Kepala BPPMD/BPMPTSP
Keterangan : Sumber
:
BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah); Badan Promosi & Investasi Daerah (BPID); Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah (BPPMD); dan Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Sekretariat BPMPTSP
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008, tugas pokok BPMPTSP (a/n. BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur adalah “melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
daerah
dibidang
perijinan
dan
penanaman modal”; dan mempunyai fungsi : 1)
perumusan kebijakan bidang perijinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
2)
pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang perijinan dan penanaman modal ;
3)
perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian
bidang
pengembangan penanaman modal ;
6
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 4)
perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal ;
5)
perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian
bidang
pengendalian dan pengawasan penanaman modal ; 6)
penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
7)
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;
8)
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008,
ditetapkan struktur bagian ini BPMPTSP Provinsi Kaltim terdiri dari
Bagan 1 Organisasi BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Sekretariat BPMPTSP Provinsi Kaltim
7
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sampai bulan Januari 2014 berjumlah 45 orang yang terdiri dari 15 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon II.A, 5 pejabat eselon III.A dan 9 pejabat eEselon IV.A, jumlah selebihnya 30 orang merupakan staf (non eselon). Disamping itu terdapat pula tenaga non PNS yang memiliki keterampilan teknis, direkrut melalui outsourcing sebanyak 15 orang, diantaranya untuk PTSP sebanyak 6 Orang. Adapun kondisi sumber daya aparatur dilingkungan BPMPTSP berdasarkan; (a) tingkat pendidikan dan jenjang kediklatan yang pernah diikuti; dan (b) golongan kepangkatan dan jenis kelamin, sebagai berikut : Tabel 2 Jumlah Pegawai BPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenjang Kediklatan Deskripsi
Tingkat Pendidikan
Keterangan
Jumlah (org)
%
Pasca Sarjana
13
28,0
Sarjana
22
48,8
Sarjana Muda/D3
1
2,2
SLTA
6
13,3
SLTP
---
---
SD
3
6,6
45
100,0
PIM TK I
---
---
PIM TK II
1
4,0
PIM TK III
8
35,0
PIM TK IV
14
61,0
23
100,0
Jumlah
Diklat Penjenjangan
Jumlah Sumber : Sekretariat BPMPTSP Provinsi Kaltim.
8
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Deskripsi
Keterangan
Jumlah (org)
%
Golongan IV
9
20,0
Golongan III
30
67,0
Golongan II
4
9,0
Golongan I
2
4,0
45
100,0
Pria
34
76,0
Wanita
11
24,0
45
100,0
Golongan Kepangkatan
Jumlah
Jenis Kelamin
Jumlah Sumber : Sekretariat BPMPTSP Provinsi Kaltim.
VISI & MISI Visi
Menjadi institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat Kaltim sejahtera Misi 1)
Meningkatkan perencanaan dan kebijakan penanaman modal ;
2)
Meningkatkan pengkajian dan pengembangan potensi daerah ;
3)
Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal ;
4)
Mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu perijinan penanaman modal dan dibidang perijinan lainnya ;
9
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 5)
Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal ;
6)
Meningkatkan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi ;
7)
Meningkatkan kualitas aparatur dan pelaku usaha ;
8)
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang. B.
CAPAIAN KEBERHASILAN
Sejak tahun 2012 BPMPTSP (d/h. BPPMD) telah banyak mengukir prestasi, diawali dengan perolehan ISO 9001 : 2008 untuk PTSP; dan pada tahun 2015 ini akan diperluas cakupannya untuk Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas), bersamaan dengan akan dijadikan BPMPTSP sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Tahun berikutnya, di tahun 2013 telah mendapatkan pengakuan sebagai regional champion
terbaik ke-3 nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dibidang penanaman modal, yang mengindikasikan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cukup kondusif dalam mendorong tumbuhnya iklim berusaha. Untuk mempertahankan pengakuan tersebut telah dipersiapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Diharapkan pada bulan Mei 2015 mendatang Perda dimaksud sudah dapat disahkan. Selain itu telah diselesaikan pula Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Kalimantan Timur Tahun 2014-2025. Bagan 2 Capaian Keberhasilan BPMPTSP Dalam Tahun 2012 - 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sudah mendapatkan ISO 9001 : 2008 – Manajemen Mutu, sejak tahun 2012, dan pada tahun 2015 akan mencakup pula Bidang Dalwas Penghargaan Gubernur Kaltim No. 002.7/4349/0rg tanggal 19 April 2013 - Penyelenggara PTSP Mendapatkan Regional Champion Tahun 2013, ranking ke-3 setalah Provinsi Jatim dan Jabar Mendapatkan Certificate of Compliance dari Ombudsman RI - kategori “zona hijau” (skor 950) Tahun 2014 Mendapatkan Investment Award rangking ke-4 tingkat nasional Tahun 2014, setelah Provinsi Jatim, Sumsel dan Yogyakarta Kualifikasi PTSP BPPMD sebagai bintang 2 sesuai kriteria PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP, di Indonesia hanya ada 3 Provinsi yang mendapatkan kualifikasi bintang 2, yaitu Provinsi Jatim, Sumsel dan Kaltim IKM terus mengalami peningkatan Tahun 2014 ini lama hari (waktu) pelayanan dapat dipangkas, tidak ada lagi 7 hari, sudah diatur dalam PERKA BPPMD Provinsi Kaltim No. 503/268/BPPMD-III/2014, tanggal 19 Maret 2014
10
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan RUPMP yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 inilah, BPMPTSP melakukan upaya-upaya strategis untuk mendorong minat berinvestasi di Kalimantan Timur. Pada tahun 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 18 September 2014 – BPMPTSP mendapatkan predikat kepatuhan (Certificate of Compliance) dari Ombudsman RI atas pemenuhan terhadap ketentuan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2014 mendapatkan investment Award sebagai PTSP terbaik ke-4 ditingkat Provinsi secara nasional – setelah Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan DI Yogyakarta. Keberhasilan terhadap pencapaian Investment Award tadi menandai pencapaian kualifikasi PTSP sebagai
bintang 2. Adapun keberhasilan lainnya yang dicapai BPMPTSP dapat dilihat pada Bagan 2 diatas. C.
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
Provinsi Kalimantan Timur telah tumbuh sebagai salah satu Provinsi yang menarik bagi investor. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan realisasi investasi; pada tahun 2011 dari target Rp 20 T yang direncanakan,
nilai investasi yang berhasil direalisasikan adalah
sebesar Rp 28,32 T, yaitu berupa PMDN mencapai Rp 16,21 T
dan PMA Rp 12,12 T.
Sedangkan pada tahun 2012, nilai investasi Kalimantan Timur sudah menembus angka Rp 30,4 T, surplus Rp 470 M dari target yang direncanakan, dengan rincian PMDN sebesar Rp 7,70 T dan PMA sebesar Rp 22,77 T. Untuk tahun 2013 sejak triwulan ke-II sudah tidak lagi memperhitungkan realisasi investasi 5 (lima) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga nilai investasi di Kalimantan Timur
yang tercatat sebesar Rp 31,71 T, dengan rincian PMA
sebesar Rp 13,29 T dan PMDN sebesar Rp 18,41 T, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp 34,5 T, maka pencapaiannya hanya sebesar 91,92 %. Namun demikian dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2012 sebelumnya, yang mencapai Rp 30,48 T, maka realisasi tahun 2013 ini mengalami peningkatan 4,03 %, sejalan dengan pelampauan pencapaian target realisasi investasi secara nasional. Pada akhir tahun 2014 lalu telah dicapai realisasi investasi sebesar Rp 37,75 T atau 9,2 % dari target yang telah ditetapkan di besar Rp 35 T (berdasarkan target RUPMP), Adapun komposisinya adalah sebagai berikut; PMDN mencapai realisasi Rp 12.86 T, sedangkan PMA Rp 24.89 T (sudah dikonversikan dalam Rp; Rp 11.600,-/US $). Jumlah
11
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur proyek yang direalisasikan sebanyak 231 paket, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.377 orang yang keseluruhannya adalah tenaga kerja berasal dari Indonesia. Tabel 4 Target Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 Tahun
Target (triliyun Rp)
Tahun
Target (triliyun Rp)
2014
35,00
2020
49,65
2015
37,10
2021
52.63
2016
39,33
2022
55,79
2017
41,69
2023
59,14
2018
44,19
2024
62,69
2019
46,84
2025
66,45
Sesuai Peraturan Gubernur Kaltim No. 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kaltim Tahun 2014-2025, telah ditetapkan target realisasi investasi selama kurun waktu tersebut diatas, penetapan target tadi sejalan dengan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018, dimana sesuai RPJMD tersebut BPMPTSP harus mampu mencapai realisasi investasi sebesar Rp 150 T sampai dengan akhir tahun 2018. Untuk mencapai target dimaksud salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintensifkan penghimpunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Inilah yang melarbelakangi dilakukannya penerapan ISO 9001 : 2008, guna membakukan sistem pencatatan investasi dalam satu mata rantai yang terintegrasikan dengan PTSP
Sumber : RUPM Provinsi Kaltim Tahun 2014-2025
D.
Publikasi Resmi BPMPTSP
Dalam rangka memberikan informasi kepada para calon investor telah diterbitkan beberapa publikasi tentang potensi dan peluang investasi dalam bentuk Pra Feasibility Study (FS), himpunan peraturan yang relevan dibidang penanaman modal, pemetaan investasi dalam bentuk peta maupun buku direktori serta booklet dan lain-lain, seperti CD dan datadata visual. Publikasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : Tabel 5 Publikasi Resmi yang Diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Pra Feasibility Study (1) 1) 2) 3) 4)
5)
Kajian Peluang Investasi di Lahan Eks Tambang Kajian Pengembangan Kerbau Kalang Investasi Budidaya Komoditi Kelapa/
Investment of Coconut Plantation
13) 14) 15)
Budidaya Tanaman Jagung terintegrated dengan industri pakan ternak/ Integrated
16)
Investasi
17)
Corn Plantation Industry
Ikan
and
Livestock
Kerapu
Feed
yang
Budidaya Ayam Petelur Pengembangan Indutri Hilir/Oleochemical Dasar Berbasis Minyak Sawit di Kalimantan Timur Komoditi Potensial Investasi Daerah di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur Potensi dan Peluang Investasi serta Permasalahan Komoditi Pisang Kalimantan Timur Peluang Investasi mengenai
12
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menguntungkan/Profile 6) 7) 8) 9)
Project in East Kalimantan
of
Grouper
Pengembangan Sapi Potong di Kalimantan Timur/Profile of Beefcattle
18)
Komoditi Ekspor Karet Alam di Kalimantan Timur/Profile of Rubber
19)
Project in East Kalimantan
Plantation Project in East Kalimantan Investasi Budidaya Kakao/Attractive Prospect of Cocoa Agribusiness
Budidaya Rumput Laut di Kalimantan Timur/Seaweed Aquaculture in East
21)
Borneo Prima Orange Agrobusiness/ Profil
22)
Kalimantan 10) 11)
20)
Proyek Jeruk Borneo
Pengembangan Investasi Industri Hilir Petrokimia berbasis C1(metana) di Kaltim Peluang Investasi Mengenai Prospek Investasi Pengembangan Batubara Cair di Kalimantan Timur Pengembangan Investasi Pembangkit Listrik berbasis Gas Metana Batubara di Provinsi Kalimantan Timur Pengembangan Investasi Pembangunan Pabrik Semen di Provinsi Kalimantan Timur Peluang Pasar Investasi Kalimantan Timur (Karet Dan Kakao) Kajian Keunggulan Kalimantan Timur Dalam Menarik Investasi
Investasi Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit 12) Kawasan Budidaya Pertanian Berbasis Padi (Rice Based Agricultural Estate) Himpunan Aturan/Ketentuan (2) 1) 2)
3) 4)
Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Penanaman Modal Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Perijinan dan Penanaman Modal di Provinsi/Kota (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) Himpunan Peraturan-Peraturan DaerahTentang Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Himpunan Peraturan Berhubungan Dengan Kawasan Ekonomi Khusus
5)
6)
Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Identifikasi Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
P e m e t a a n (3) 1)
Peta Prioritas Pengembangan Investasi Kaltim 2) Peta Infrastruktur Kalimantan Timur 3) Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah B o o k l e t (4)
4) 5) 6)
Mapping Investasi Direktori Investasi Kondisi Exsisting Dan Pengembangan KEK MBTK
1)
Investment Potentials and Opportunities in East Kalimantan 2) Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur Lain-lain (5)
3)
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota Kalimantan Timur
1)
5)
Video Potensi dan Peluang Investasi Pembangunan Pabrik Semen di Kalimantan Timur Video Potensi dan Peluang Investasi Pembangunan KEK MBTKZ MALOY di Kalimantan Timur Video Potensi dan Peluang Investasi Pembangunan Derawan dan Sekitarnya di Kalimantan Timur Goodie Bag
2) 3) 4)
Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah Prov. Kalimantan Timur CD Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah Prov. Kalimantan Timur CD Komoditi Unggulan Kalimantan Timur Video Potensi dan Peluang Investasi Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis CBM (Coal Bed Methane) di Kalimantan Timur
6) 7) 8)
Rencana
Sumber : Bidang Pengembangan BPMPTSP Provinsi Kaltim.
13
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Kedepannya kualitas Pra FS akan lebih ditingkatkan, guna mempromosikan potensi investasi di Kalimantan Timur, khususnya potensi komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya yang akan dilakukan untuk itu adalah dengan cara menghimpun hasil kajian Instansi Teknis Pemerintah terkait, kemudian selanjutnya dikaji kelayakan usahanya oleh BPMPTSP, terutama dari pendekatan instrumen finansial, termasuk memastikan locus potensi tersebut secara detail serta memastikan mitra kerja yang dapat dihubungi, apabila ada investor yang berminat. Pengalaman selama ini mengindikasikan bahwa calon investor sering menanyakan kesua hal disebutkan terakhir. Untuk mendapatkan softcopy keseluruhan publikasi
diatas dapat diakses langsung
melalui website BPMPTSP, yaitu http://bppmd.kaltimprov.go.id. E.
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada pasal 151 hingga 154 yang mengisyaratkan pelaksanaan PTSP di SKPD serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PTSP. Peraturan Gubernur disebutkan terakhir tadi akan segera direvisi – sebagai konsekwensi adanya pelimpahan penuh dalam memproses dan menerbitkan perizinan/non perizinan dibidang teknis/sektoral lainnya, yang saat ini berjumlah 102 izin/non izin, yang terdiri 86 izin dan 16 non izin berupa rekomendasi teknis. Selain itu akan ada penambahan pasal terkait dengan pembinaan dan pengawasan.
14
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Pada perspektif waktu kedepan, sejalan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018, menempatkan PTSP sebagai quick win didalam
memberikan pelayanan
perizinan/non
perizinan
kepada masyarakat/publik,
sehingga upaya penguatan kelembagaan PTSP suatu hal yang harus dilakukan, dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Kegiatan Serta Indikator, Tolok Ukur dan Target Kinerja Program Penguatan Kelembagaan PTSP Kegiatan
1
2
Memberikan pelayanan prima perizinan/non perizinan Memperkuat profesionalisme kelembagaan perizinan
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1
3
Menerapkan sistem pelayanan publik yang inovatif
3.2 3.3 4.1
4
4.2
Indikator Kinerja Waktu pelayanan Kepuasan pemohon Standar pelayanan publik Fasilitas layanan Manajemen pelayanan Organisasi Pelayanan Perizinan Layanan perizinan berbasis IT Keterbukaan informasi publik Kemudahan akses layanan publik Peningkatan kuantitas SDM Peningkatan kualitas SDM
Tolok Ukur Kinerja Penerapan SOP Perizinan/Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat Kepatuhan ORI Kualifikasi PTSP ISO Manajemen Mutu
Target Kinerja Waktu penyelesaian maksimal 7 hr kerja IKM “sangat baik” (> 80) 1) Zona hijau
Pembagian beban kerja Kabid – Kasubid Perizinan sistem elektronik Pengembangan website
Dibentuknya 2 Kasubid
Aplikasi layanan on line
Pendaftaran on line & Pengaduan Masyarakat on line 15 org PNS
Kebutuhan SDM sesuai Anjab Keterampilan SDM sesuai standar kompetensi
Sertifikat bintang 3 ISO 9001 : 2008 2)
SPIPISE & PSE (sektoral) Website BPPMD
- Diklat PTSP Dasar 8 org - Diklat PTSP Lanjutan 4 org - Diklat PTSP Sektoral 3 org - Diklat Teknis 5 org/ thn 3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan BPPMD Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
Sumebr : Keterangan : 1) IKM berdasarkan survei internal. 2) Sesuai Pergub Kalimantan Timur No. 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daeah Provinsi Kaltim, hanya ada Tim Teknis dibawah Kabid (eselon III), tanpa ada Kasubid (eselon IV) 3) Mencakup Diklat Teknis lingkup penanaman modal dan lainnya.
Untuk keperluan percepatan pemberian perizinan yang SOP-nya ditetapkan dalam 7 hari kerja, maka sistem yang diterapkan adalah mengoptimalkan peran front dan back office (lihat Bagan 3), yang ditopang oleh penempatan SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan serta menerapkan aplikasi sistem komputerisasi (SPIPISE dan PSE lainnya). Keberhasilannya akan terukur dari perolehan IKM “sangat baik”, dan tetap berada dalam
15
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur zona hijau berdasarkan penilaian Ombudsman RI serta lama waktu proses perizinan sesuai SOP. Demikian pula untuk kepentingan keterbukaan publik, website BPMPTSP dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penyampaian informasi berkala, termasuk untuk PTSP sendiri yang telah menyediakan portal pendaftaran on line dan pengaduan on line. Bagan 3 Sistem Pelayanan Dalam Penyelenggaraan PTSP Dibidang Penanaman Modal dan Dibidang Teknis/Sektoral Lainnya Dengan Menggunakan Sistem Front Office (FO) dan Back Office (BO) Kabid Pelayanan Perijinan
F R O N T O F F I C E
TAMU/ INVESTOR
Informasi Perijinan & Non Perijinan di Bidang Penanaman modal
Kasir
B A C K O F F I C E
KEAMANANAN/PENERIMA TAMU
Informasi Perijinan & Non Perijinan Di Bidang Perijinan Lainnya
Informasi Penanaman Modal & Help Desk
Pendaftaran Perijinan dan Non Perijinan
Verifikasi dan Validasi Data
Tim Teknis
Lapangan Teknologi Informasi
Proses
Entry Data
Tata Usaha
Perencanaan Kegiatan
Sumber : PTSP Provinsi Kaltim Adapun rincian selengkapnya perizinan/non perizinan yang ditangani oleh PTSP dapat dilihat pada Tabel 7, yang terbagi dalam 14 sektor, dimana sektor perhubungan, pertambangan dan peternakan relatif dominan dibandingkan lainnya. Relatif dominannya sektor pertambangan ini tidak terlepas dari pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
16
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tabel 7 Jenis Perijinan dan Non Perijinan yang Ditangani BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No
Sektor
Jenis Perizinan
1
2
1
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3 1. API-U (Angka Pengenal Importir- Umum); 2. API- P (Angka Pengenal Importir Produsen); 1. Pemberian Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk Kehygienisan pangan asal ternak (ASUH); 2. Pengeluaran Bibit Ternak;
Biaya/ Retribusi
Jenis Non Perizinan
Biaya/ Retribusi
4
5
7
-
-
-
4. Pengeluaran DOC/DOD; 5. Pengeluaran Binatang Kesayangan; 6. Pengeluaran prduk asal ternak; A. Sub Bidang Perhubungan Darat ; 1. Izin Trayek Operasi; 2. Izin Insidentil;
3
PERHUBUNGAN
-
1. Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak;
-
-
PETERNAKAN
-
2. Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas; 3. Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD; 4. Rekomendasi Pemasukan Produk asal Ternak; 5. Rekomendasi pemasukan Binatang kesayangan
3. Pengeluaran Telur Tetas; 2
-
-
-
-
-
-
75.000,-
-
-
3. Sertifikat Registrasi uji Type;
-
-
-
4. Kartu Pengawasan B. Sub Bidang Perhubungan Laut; 1. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi; 2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; 3. Izin Usaha Bongkar Muat Barang; 4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; 5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; 6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7. Izin Usaha Tally Mandiri;
-
-
-
8. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
-
-
-
100.000/ satu kali 100.000/
-
-
-
-
-
-
9. Izin Kapal GT 7 - GT 35; a. pengujian kapal setelah dibangun; b. pengujian kapal secara
17
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur berkala;
satu kali/ pertahun
10. Izin Kapal GT 35 - GT 50; a. pengujian kapal setelah dibangun; b. pengujian kapal secara berkala; 11. Izin Kapal GT 50 - GT 150; a. pengujian kapal setelah dibangun; b. pengujian kapal secara berkala; 12. Izin Kapal GT 300; a. pengujian kapal setelah dibangun; b. pengujian kapal secara berkala; C. Sub Bidang Perhubungan Udara; 1. Izin Terbang (flight approval); 2. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); 3. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
4
KESEHATAN
D. Sub Bidang ASDP; 1. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan; 2. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi; 3. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau; 4. Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT; 5. Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/ Speedboat Antar Kab/Kota dalam provinsi ≤ 7 GT; 6. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau; 7. Izin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM/BBG; 8. Izin Trayek Angkutan Penumpang Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT; A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian; 1. Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi); 2. Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan); 3. Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional);
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000
-
-
-
-
-
500.000
-
-
50.000
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
150.000/ satu kali 100.000/ satu kali/ pertahun 200.000/ satu kali 150.000/ satu kali/ pertahun 250.000/ satu kali 200.000/ satu kali/ pertahun
-
18
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur B. Bidang Sarana Kesehatan; 1. Izin Rumah Sakit Umum Kelas B; 2. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B; 3. Surat Tenaga Register (STR); 4. Izin Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT); 5. Izin Industri Kosmetik; A. Bidang Pertambangan Umum ; 1. Surat Keterangan Terdaftar; 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) ; 3. Izin Explorasi;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b. Perpanjangan; 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); C. Bidang Geologi ;
-
-
-
-
-
-
-
1. Izin Pengeboran (SIP); 2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA); a. Baru;
-
-
-
-
-
-
-
-
b. Perpanjangan; 3. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPAT);
-
-
-
-
-
4. Izin Produksi; 5. Izin Penempatan Jaminan Reklamasi; 6. Izin Penetapan Jaminan Pasca Tambang; 7. Izin Pencampuran Batu Bara (Blending); 8. Izin Pengolahan dan Pemurnian (Smelther); 9. Izin Pengangkutan dan Penjualan; 5
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
B. Bidang Kelistrikan ; 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); a. Sementara; b. Tetap;
-
-
-
2. Izin Operasi (IO); a. Baru;
-
-
1. Surat Keterangan Andon
A. Bidang Perikanan Tangkap ; 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 6
KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) >10 – 30 GT; 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) > 10 – 30 GT;
150.000,/orangan 200.000,/perusahaan 10.000,-/ GT 10.000,-/ GT
-
-
-
-
-
-
-
19
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
7
8
9
10
11
12
13
KEHUTANAN
PERKEBUNAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOSIAL
LINGKUNGAN HIDUP
TENAGA KERJA
PARIWISATA
B. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan ; 1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP); 2. Surat Keterangan Asal (SKA); C. Bidang Perikanan Budidaya ; 1. Surat Izin Usaha Budidaya; 1. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2000 m3 – 6000 m3; 2. Ijin Pembuatan dan Penggunaan Koridor; 1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP - B); 2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP - P); 3. Izin Usaha Perkebunan Integrasi (IUP - B dan P);
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi;
-
2. Izin Penyelenggaraan telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi sepanjang tidak menggunakan Spektrum Frekwensi Radio;
-
3. Izin Pendirian Kantor Cabang dari Loket Pelayanan Operator.
-
1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB); 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan untuk jenis dokumen UKL dan UPL; 2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut; 3. Izin Pengumpulan Limbah B3 selain Oli Bekas Skala Provinsi. 1. Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing); 2. Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing); 3. Izin Operasional Perusahaaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
-
-
1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi/Nasional; 2. Rekomendasi Kelengkapan Data Adiminstrasi & Data Teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi
-
-
-
1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Rekomendasi Akreditasi & Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);
-
-
-
-
20
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
14
PENANAMAN MODAL
TOTAL
1. Ijin Prinsip;
-
2. Rekomendasi & Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan & Pengembangan Seni Budaya; 3. Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia di Jakarta; 4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim; 5. Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim; 6. Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter; 7. Rekomendasi Restoran Waralaba. -
2. Ijin Prinsip Perubahan;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Ijin Prinsip Perluasan ;
-
-
-
4. Ijin Usaha;
-
-
-
5. Ijin Usaha Perubahan;
-
-
-
6. Ijin Usaha Perluasan;
-
-
-
7. Ijin Merger ;
-
-
-
86
16
Sumber : PTSP Provinsi Kaltim
21
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur F.
Pejabat Struktural BPMPTSP
Pejabat struktural yang ada di BPMPTSP ini berjumlah 15, dari eselon II s/d IV sebagaimana tersaji berikut ini : Tabel 8 Daftar Nama Pejabat BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No
Nama
Jabatan
1.
Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM
Kepala BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
2.
Fitriansyah Effendy. SE. M.Si
Sekretaris
3.
ML. Tobing, SH
Kepala Bidang Promosi dan Kerja sama
4.
H. Edy Gunawan, SE., MM
Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
5.
Ir. H. Dachriadi, MM
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan
6.
Drs. H. Usdiansyah, M.Si
Kepala Bidang Pengembangan
7.
Hj. Mahdalena, SE
Kasubbag Umum
8.
Dra. Sri Monah
Kasubbag Keuangan
9.
Junaidi, SE
Kasubbag Perencanaan Program
10
Ir. Lies Desiana
Kasubbid Promosi Penanaman Modal
11.
Sanusi Saudek, ST
Kasubbid Kerjasama Penanaman Modal
12.
B. Iwan Priyatna,SE, MT
Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
13
Junainah, SE.
Kasubbid Kajian Potensi Sumber Daya Daerah
14.
Sayid Awaluddin, SP, M.Si.
Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
15.
Drs. Suria Rahman
Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan
22
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ALAMAT INSTANSI PENANANAMAN MODAL SE-KALIMANTAN TIMUR BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jl. Basuki Rahmat No. 56 Samarinda 75112. T : Ktr (541) 743235 & 743487; F : Ktr (0541) 736446 ; PTSP. telp/fac (0541) 748399. W : http://bppmd.kaltimprov.go.id E :
[email protected];
[email protected];
[email protected] (khusus PTSP) Tw : @bpmptsp_kaltim. BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPMD) KOTA SAMARINDA Jl. Basuki Rahmat No. 78 Lt. 4, Samarinda T : (0541) 7061589 F : (0541) 738060 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BONTANG Jl. Awang Long No. 1, Bontang T : (0548) 20594 F : (0548) 20598 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PASER Jl. R.A. Kartini No. 56, Tana Paser T : (0543) 21195 F : (0543) 21079 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Komplek Perkantoran Bupati Gedung Ass. III Lt. I Jl. Provinsi KM. 09, Kel. Nipah-nipah, Penajam T : (0542) 7211350 F : (0542) 7211342 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jl. Muso Bin Salim No. 6, Tenggarong T : (0541) 661122 F : (0541) 664881 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT Jl. Imam Bonjol No. 187 Simpang Raya – Barong Tongkok T : (0545) 4043736 F : (0545) 4043969
23
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Jl. Komplek Pemerintahan Bukit Pelangi, Sengata T : (0549) 2026224 2026225 F : (0549) 2026224 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BERAU Jl, Dr. Murjani 1 Tanjung Redeb T : (0554) 24355 F : (0554) 24356 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETKAB. MAHAKAM ULU CP. 081227300791 (Kurnia Ungau)
24
