BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR No. 58/07/64/Th.XX, 17 Juli 2017

TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN UTARA MARET TAHUN 2017

RINGKASAN 

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2017 sebanyak 49,47 ribu (7,22 persen). Pada September 2016 penduduk miskin berjumlah 47,03 ribu (6,99 persen), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 2,44 ribu orang atau bertambah 0,23 persen.



Selama periode September 2016 – Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,77 ribu orang dan di daerah perdesaan juga naik sebanyak 1,67 ribu orang.



Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin yang tinggal didaerah perdesaan sebanyak 31,45 ribu orang (10,78 persen), lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan sebanyak 18,02 ribu orang (4,59 persen).



Selama September 2016 – Maret 2017, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 4,05 persen, yaitu dari Rp. 530.566,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp. 552.040,per kapita per bulan pada Maret 2017. Pada periode yang sama GK Nasional sebesar Rp. Rp. 361.990,- perkapita per bulan (September 2016) dan naik menjadi Rp. 374.478,perkapita per bulan (Maret 2017).



Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,879 pada keadaan September 2016 menjadi 1,207 pada keadaaan Maret 2017. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,214 menjadi 0,340 pada periode yang sama.



Pada Maret 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,308. Angka ini naik sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,305.



Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,298. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,268.



Pada Maret 2017, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,64 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,06 persen sedangkan di daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 23,68 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur, No. No. 58/07/64/Th.XX, 17 Juli 2017

1

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Utara, September 2016 – Maret 2017 Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2017 sebesar 49,47 ribu (7,22 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Septemebr 2016 sebesar 47,03 ribu (6,99 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 2,44 ribu orang atau bertambah 0,23 persen. Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan dan perdesaan di Kalimantan Utara mengalami kenaikan. Selama periode September 2016 – Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,77 ribu orang (0,09 persen) dan di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan sebanyak 1,67 ribu orang (0,49 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2017 sebesar 10,78 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,59 persen. Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Utara Menurut Daerah, September 2016 – Maret 2017 Jumlah Penduduk Miskin (ribu)

Persentase Penduduk Miskin

Tahun Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan + Perdesaan

Perkotaan

Perdesaan


September 2016

17,25

29,78

47,03

4,50

10,29

6,99

Maret 2017

18,02

31,45

49,47

4,59

10,78

7,22

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016 dan Maret 2017

Perubahan Garis Kemiskinan September 2016 – Maret 2017 Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama September 2016 – Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,05 persen, yaitu dari Rp. 530.566,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp. 552.040,- per Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur, No. No. 58/07/64/Th.XX, 17 Juli 2017

2

kapita per bulan pada Maret 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2017, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 72,12 persen. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada bulan September 2016 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 562.937,sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 537.246,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan. Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2016 – Maret 2017 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Makanan

Non Makanan

Total

Jumlah penduduk miskin (ribu)

September 2016

379.442

160.057

539.499

17,25

4,50

Maret 2017

396.531

166.407

562.937

18,02

4,59

September 2016

386.598

131.706

518.305

29,78

10,29

Maret 2017

400.086

137.160

537.246

31,45

10,78

September 2016

382.698

147.868

530.566

47,03

6,99

Maret 2017

398.123

153.917

552.040

49,47

7,22

Daerah/Tahun

Persentase penduduk miskin

Perkotaan

Perdesaan

Kalimantan Utara

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016 dan Maret 2017

Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan Terbesar Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Utara pada bulan Maret 2017 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan pola. Dari lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan


3

di perkotaan dan di pedesaan, empat diantaranya sama yaitu beras, rokok kretek filter, bandeng, dan telur ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah, Maret 2017 Perkotaan

Perdesaan

No Komoditi

%

Komoditi

%

1

Beras

25,84 Beras

28,32

2

Rokok kretek filter

19,38 Rokok kretek filter

22,11

3

Bandeng

5,80 Bandeng

5,71

4

Telur ayam ras

4,70 Gula pasir

4,37

5

Kue basah

4,57 Telur ayam ras

3,99

6

Mie instan

3,57 Mie instan

3,54

7

Daging ayam ras

3,36 Cabe rawit

2,41

8

Gula pasir

3,07

9

Cabe rawit

2,43 Bawang merah

1,83

10

Bawang merah

2,37 Daging ayam ras

1,67

11

Kopi bubuk & kopi instan (sachet)

1,97 Daging babi

1,46

12

Susu kental manis

1,71 Ketela pohon/singkong

1,42

13

Tempe

1,66 Tongkol/tuna/cakalang

1,36

14

Tahu

1,61 Tepung terigu

1,36

15

Roti

1,59 Roti

1,34

Kopi bubuk & kopi instan (sachet)

2,08

Sumber: Diolah dari data Maret 2017

Dari lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non makanan di perkotaan dan di pedesaan, empat diantaranya terdapat persamaan yaitu perumahan, listrik, bensin, dan pendidikan. Lebih lengkapnya lihat Tabel 4.


4

Tabel 4. Persentase Komoditi Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan Menurut Daerah, Maret 2017 Perkotaan

Perdesaan

No Komoditi

%

Komoditi

%

1

Perumahan

32,67 Perumahan

45,62

2

Listrik

13,21 Listrik

9,00

3

Pendidikan

8,74 Bensin

8,70

4

Bensin

6,27 Pendidikan

5,94

5

Angkutan

4,77 Perlengkapan mandi

4,22

6

Perlengkapan mandi

4,56 Sabun cuci

2,96

7

Air

4,22 Pajak kendaraan bermotor

2,34

8

Minyak tanah

2,94 Kesehatan

2,30

9

Pakaian jadi anak-anak

2,91 Pakaian jadi perempuan dewasa

2,15

10

Pakaian jadi laki-laki dewasa

2,45 Angkutan

2,08

11

Barang kecantikan

2,39 Pakaian jadi anak-anak

1,91

12

Pakaian jadi perempuan dewasa

1,97 Pakaian jadi laki-laki dewasa

1,90

13

Kesehatan

1,91 Barang kecantikan

1,90

14

Sabun cuci

1,47 Kayu bakar

1,72

15

Pajak kendaraan bermotor

1,43 Alas kaki

1,32

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk berkaitan dengan miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan`(P2) menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan.


5

Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,879 pada keadaan September 2016 menjadi 1,207 pada keadaaan Maret 2017. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,214 menjadi 0,340 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,985 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,505. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,310 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,380. Tabel 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Utara Menurut Daerah, September 2016 – Maret 2017 Tahun

Perkotaan

Perdesaan


0,742 0,985

1,059 1,505

0,879 1,207

0,225 0,310

0,199 0,380

0,214 0,340

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

September 2016 Maret 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

September 2016 Maret 2017

Sumber: Diolah dari Susenas September 2016 dan Maret 2017

Perkembangan Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran September 2016–Maret 2017 Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kalimantan Utara pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,308. Angka ini naik sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,305. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,298, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,268. Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur, No. No. 58/07/64/Th.XX, 17 Juli 2017

6

penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah. Pada Maret 2017, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Kalimantan Utara sebesar 21,64 persen, naik 0,72 poin dibanding angka September 2016 (20,92 persen). Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah dan semakin rendah dibanding periode sebelumnya. Di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,06 persen sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 23,68 persen, yang berarti tingkat ketimpangan di perkotaan dan perdesaan masuk kategori rendah.

Penjelasan Teknis dan Sumber Data 1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. 2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. 3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). 4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonBerita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur, No. No. 58/07/64/Th.XX, 17 Juli 2017

7

makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. 5. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2017 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Bulan Maret 2017. Dan untuk kemiskinan September 2016 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Bulan September 2016 6. Sejak tahun 2015 terjadi pergeseran sampel besar dari Susenas September ke Susenas Maret, sehingga hasil Susenas Maret 2017 (termasuk angka kemiskinan) dapat mewakili sampai level kabupaten/kota, sedangkan Susenas September 2016 hanya sampai level provinsi.


8

BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Informasi lebih lanjut hubungi: M. Habibullah, S.Si, M.Si (Kepala BPS Prov. Kalimantan Timur) UB. Ahmad Muhammad Saleh, SE (Kepala Bidang Statistik Sosial)  (0541) 732793, Fax: (0541) 201121  [email protected]; [email protected]  http://kaltim.bps.go.id


9

BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents