BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Dinas Sosial Kabupaten Blitar Th

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: 41 Tahun 207 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, di jelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai Peraturan Bupati Blitar No 37 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai: Tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial memiliki fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial. 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. 4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIS Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Dinas Sosial Kabupaten Blitar Th.2015…………………………..…………

1

1.

Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas.

2.

Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas.

3.

Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas.

4.

Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.

5.

Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas.

6.

Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

7.

Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.

8.

Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor.

9.

Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas.

10. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi: 1. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja dinas. 3. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang kesejahteraan sosial. 4. Penganalisaan hasil pelaksanaan program dinas. 5. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas. 6. Pelaksanann tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan


2

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan

dinas. Untuk

melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1. Pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas. 2. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. 3. Penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran. 4. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran. 5. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor. 6. Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan. 7. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung. 8. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

4. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, serta laporan berkala. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas. 2. Penyelenggaran urusan rumah tangga, rapat–rapat dinas, tamu–tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan. 3. Penyelenggaran urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan. 4. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas.


3

5. Pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya. 6. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

5. Bidang Kesejahteraan Dan Bantuan Sosial Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagaian urusan Pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dan lembaga kemasyarakatan, Pembinaan Mental Spiritual, serta Pengumpulan Bantuan Sosial dalam wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugasnya bidang kesejahteraan dan bantuan sosial mempunyai fungsi: 1. Pengumpulan bahan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan sosial. 2. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka pembinaan dan penyusunanpedoman dan petunjuk teknis dibidang kesejahteraan sosial 3. Penyiapan

bahan

penetapan

kebijaksanaan

terkait

upaya

peningkatan

kesejahteraan rakyat. 4. Penghimpunan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan yang

berhubungan

dengan

pemberian

bantuan

sarana

dan

prasarana

kemasyarakatan. 5. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan mental spiritual. 6. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yayasan yang bergerak dalam usaha pengumpulan bantuan sosial. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

a. Seksi Bantuan Kemasyarakatan Sosial Seksi Bantuan Kemasyarakatan Sosial mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program penyaluran bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan.


4

2. Menyiapkan bahan dan data penerima bantuan 3. Menyiapkan penyelenggaraan acara penyaluran dan penerimaan bantuan. 4. Mengumpulkan bahan dan data guna penyusunan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesejahteraan dan bantuan sosial sesuai dengan bidang dan tugasnya.

b. Seksi Pembinaan Mental Spiritual Seksi Pembinaan Mental Spiritual mempunyai tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja pembinaan mental spiritual baik dibidang keagamaan maupun penghayatan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. membantu penyelenggaraan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan dan peringatan / upacara-upacara adat tradisional. 3. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembinaan mental spiritual bersama instansi terkait lainnya. 4. membantu penyelenggaraan kegiatan / pelayanan ibadah haji bersama instansi terkait. 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan atas pelaksanaan pembinaan mental sepiritual. 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial sesuai dengan bidang dan tugasnya.

c. Seksi Fasilitasi Sumbangan Sosial Seksi Fasilitasi Sumbangan Sosial mempunyai tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan usaha pengumpulan bantuan / sumbangan Sosial yang dilakukan oleh Lembaga Sosial / yayasan . 2. melakukan upaya penertiban dan pemberian rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha pengumpulan bantuan Sosial / sumbangan Sosial yang dilakukan oleh Lembaga Sosial / yayasan Sosial. 3. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha-usaha pengumpulan bantuan Sosial / sumbangan Sosial.


5

4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengumpulan bantuan Sosial. 5. menyusun laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya. 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pelayanan Sosial, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial, penyandang cacat, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-Lembaga Sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan Sosial. 2. penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi dan pelayanan Sosial. 3. pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial. 4. pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang cacat. 5. pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-Lembaga Sosial. 6. pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin. 7. pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan pelayanan Sosial bersama instansi dan lembaga-Lembaga Sosial. 8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial mempunyai tugas : 1. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah Sosial, seperti pelacuran, gelandangan, pengemis, kenakalan remaja, korban narkotika, orang terlantar dan lain-lainnya. 2. melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka rehabilitasi dan penyantunan kepada penyandang masalah Sosial.


6

3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-Lembaga Sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan kepada penyandang masalah Sosial. 4. melakukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan masalah Sosial. 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sesuai dengan bidang dan tugasnya.

b. Seksi Pelayanan Sosial Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas : 1. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja rehabilitasi dan penyantunan kepada penyandang cacat. 2. menyiapkan bahan guna penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan rehabilihtasi. 3. melakukan inventarisasi data penyandang cacat fisik, seperti tuna netra, tuna wicara, tuna rungu dan tuna daksa. 4. melakukan pembinaan dan koordinasi penanganan kegiatan Rehabilitasi Sosial penyandang cacat serta pengembalian ke masyarakat. 5. melakukan bimbingan dan pemberian santunan berupa alat-alat perlengkapan sebagai sarana penunjang pengembangan usaha Sosial ekonomi penyandang cacat. 6. melakukan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang cacat. 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sesuai dengan bidang dan tugasnya.

c. Seksi Pembinaan, Pengawasan Panti dan Lembaga Sosial Seksi Pembinaan, Pengawasan Panti dan Lembaga Sosial mempunyai tugas : 1. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap panti dan Lembaga Sosial. 2. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan panti dan Lembaga Sosial.


7

3. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap panti dan Lembaga Sosial bersama instansi terkait. 4. menumbuh kembangkan dan membina usaha Kesejahteraan Sosial yang bersifat rehabilitatif, baik yang berbentuk panti Sosial swasta yang berbadan hukum / tidak berbadan hukum, maupun sistem non panti. 5. melakukan usaha penyaluran kembali ke masyarakat sebagai tindak lanjut dari usaha rehabilitasi dan pembinaan dalam panti / Lembaga Sosial. 6. membantu pelaksanaan proses perijinan / rekomendasi usaha Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. melakukan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan panti dan Lembaga Sosial. 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang

Pemberdayaan

Sosial

sebagaimana

mempunyai

tugas

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi kegiatan fasilitasi pengungsi, bantuan dan Perlindungan Sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Sosial. 2. penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Sosial. 3. pelaksanaan kegiatan dan usaha Pemberdayaan Sosial. 4. pelaksanaan fasilitasi pengungsi dan upaya Perlindungan Sosial. 5. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan anak, keluarga dan masyarakat. 6. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan anak, remaja (karang taruna ), lanjut usia terlantar, keluarga dan masyarakat. 7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. 8. pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan.


8

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

a. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Keperintisan Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Keperintisan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan bahan dan sarana serta melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang pembinaan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan. 2. Menyelenggaraan pembinaan dan bimbingan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan. 3. Menghimpun data, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dalam rangka pembinaan serta usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan perjuangan. 4. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan keluarga pahlawan dan ahli warisnya serta pembinaan dan pelestarian nilai kepahlawanan. 5. Menyiapkan bahan dan memproses usulan tanda kehormatan / tunjangan pahlawan, serta melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan, makam pahlawan dan taman bahagia dalam wilayah kabupaten. 6. Mensosialisasikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan dalam masyarakat. 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Fasilitasi dan Perlindungan Sosial Seksi Fasilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas: 1. menghimpun data, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang fasilitasi dan Perlindungan Sosial. 2. melaksanakan program dan kegiatan bantuan dan Perlindungan Sosial yang meliputi fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, keluarga muda mandiri, wanita rawan Sosial ekonomi. 3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian bantuan Sosial. 4. menyiapkan data dalam rangka menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian bantuan Sosial.


9

5. menyiapkan data dalam rangka menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan urusan Perlindungan Sosial. 6. melakukan evaluasi pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan program bantuan dan Perlindungan Sosial. 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Sosial Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas: 1. menyiapkan bahan, sarana dan media serta melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan Sosial. 2. melakukan penyuluhan Sosial untuk membangkitkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab Sosial serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial melalui organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) dan Forum Komunikasi PSM (FKPSM). 3. melakukan bimbingan dan penyuluhan Sosial guna pananggulangan permasalahan Kesejahteraan Sosial. 4. menggali, merumuskan dan mengembangkan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial. 5. melakukan Sosialisasi nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial dalam masyarakat. 6. melaksanakan motivasi dan bimbingan penerapan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial. 7. mengevaluasi, mengadakan pemantauan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan. 8. melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan

Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan. Unit Pelaksana teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi: 1. melaksanakan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan.


10

2. melaksanakan urusan administrasi teknis operasional. 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED ) Memasuki era baru MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Indonesia mengalami banyak tekanan dan krisis yang mengakibatkan perubahan kondisi secara global. Masyarakat dengan segala keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sosial ekonomi dihadapkan pada kondisi dan tantangan yang semakin berat seperti kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil, tingginya inflasi, arus modernisasi yang tidak terbendung, para pemuda yang menganut gaya hidup mewah dan pergaulan bebas, kesadaran masyarakat akan kebutuhan teknologi dan informasi yang didukung oleh sifat konsumtif yang tinggi, serta angka kejahatan yang

semakin

meningkat

mengakibatkan

jumlah

masyarakat

Penyandang

Kesejahteraan Sosial (PMKS) semakin lama juga semakin meningkat. Apabila tingginya jumlah PMKS ini tidak ditangani dan disikapi dengan tepat dan cepat, maka pasti akan menghambat terwujutnya kondisi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi dari pemerintah Kabupaten Blitar yaitu Mewujutkan masyarakat yang sejahtera, religius, dan berkeadilan. Untuk itu, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Blitar telah merumuskan beberapa program yang menjadi fokus kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan utama, yaitu: 1. Optimalisasi penanganan program kesejahteraan lanjut usia secara menyeluruh se- Kabupaten Blitar. 2. Optimalisasi penanganan remaja terlantar dan putus sekolah di Kabupaten Blitar.


11

3. Meningkatkan penanganan kesejahteraan fakir miskin melalui peningkatan jumlah dan layanan Program Keluarga Harapan (PKH). 4. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan hidup bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. 5. Meningkatkan upaya penurunan jumlah fakir miskin melalui peningkatan ekonomi keluarga dan bantuan sosial. 6. Optimalisasi penanganan psikotik terlantar dan korban pasung secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Blitar. 7. Optimalisasi penanganan penyandang disabilitas/ cacat. 8. Peningkatan pelayanan penanganan adopsi. 9. Optimalisasi penanganan bayi terlantar (dibuang) 10. Optimalisasi penanganan, pendampingan dan pembinaan anak berhadapan dengan hukum (di dalam panti dan di luar panti). 11. Optimalisasi pembinaan terhadap eks narapidana. 12. Meningkatkan kualitas pelayanan korban bencana alam sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial melalui program dapur umum.

ganisasi Dinas Sosial sebagai berikut:


12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA. Perencanaan kinerja yang strategis merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, yaitu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi sumber daya organisasi dan lingkungan strategis yang dihadapi.

1. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan dan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk suatu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan kebijakasanaan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan penting dalam menyiapkan kebijaksanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Blitar menetapkan kebijakan sebagai berikut: a. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial (di bidang mental spiritual, rehabilitasi dan pemberian bantuan, generasi muda, organisasi sosial) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat. b. Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara memadai serta memperluas peranan masyarakat dalam usaha Kesejahteraan Sosial. c. Menurunkan angka (jumlah) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan peran PSKS serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.

2. Strategi Masalah sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada umumnya merupakan masalah sosial yang timbul sebagai dampak langsung dari


13

kemiskinan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang berpenghasilan rendah, sehingga daya belinya juga rendah. Selanjutnya dengan rendahnya daya beli ini tidak dapat untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam rangka penanganan masalah sosial tersebut dikembangkan strategi: a. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya langsung. b. Peningkatan Pelembagaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). c. Peningkatan Komitmen Pemerintah.

3. Program Sebagai penjabaran kebijaksanaan dan strategi telah dioperasikan dalam bentuk program dan kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Aplikasi dari program pelayanan administrasi perkantoran diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala gedung, peralatan, perlengkapan, kendaraan dan operasional kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Aplikasi dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur diwujudkan dalam bentuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka memaksimalkan kinerja aparatur.

3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) lainnya. Aplikasi dari program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diwujudkan dalam bentuk peningkatan kemampuan sasaran, petugas pendamping, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS melalui PKH. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sasaran, petugas pendamping, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS melalui PKH.


14

4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Aplikasi dari program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain: a. Bentuk kegiatan yang pertama yaitu pemberian bantuan kepada para korban bencana/musibah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para korban bencana/musibah. b. Bentuk kegiatan yang kedua yaitu monitoring evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan hasil kegiatan. c. Bentuk kegiatan yang ketiga yaitu pembinan, koordinasi monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakan lanjut usia agar lebih berdaya guna sebagai warga negara yang produktif, sehat jasmani dan rohani. d. Bentuk kegiatan yang keempat yaitu pembinaan dan pemberian bantuan pada pahlawan perintis kemerdekaan dan jandanya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pahlawan perintis kemerdekaan dan jandanya. e. Bentuk kegiatan yang kelima yaitu pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial tahun 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial.

5) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma. Aplikasi dari program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain: a. Bentuk kegiatan yang pertama yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penyandang cacat dan eks trauma. b. Bentuk kegiatan yang kedua yaitu pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan permakanan bagi penyandang disabilitas dan trauma. c. Bentuk kegiatan yang ketiga yaitu peningkatan pelayanan para penyandang disabilitas dan eks trauma. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mencukupi


15

kebutuhan permakanan bagi anak-anak penyandang disabilitas dan eks trauma yang ada di panti khusus untuk anak-anak penderita disabilitas. 6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. Aplikasi dari program pembinaan panti asuhan/panti jompo diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan bagi anak asuh dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak panti.

7) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK. Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya. Aplikasi dari program pembinaan eks penyandang penyakit sosial diwujudkan dalam bentuk memberikan pembinaan terhadap eks penyandang masalah sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat eks penyandang penyakit sosial.

8) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Aplikasi dari program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain: a. Bentuk kegiatan yang pertama yaitu peningkatan jenjang kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman program sosial bagi masyarakat. b. Bentuk kegiatan yang kedua yaitu peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi generasi muda/karang taruna dalam masyarakat. c. Bentuk kegiatan yang ketiga yaitu pemantauan penyelenggaraan sumbangan berhadiah. Kegiatan ini bertujuan agar penyelenggara undian lebih memahami peraturan tentang undian gratis berhadiah. d. Bentuk kegiatan yang keempat yaitu pendidikan mental spiritual dan pendidikan agama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama bagi pemeluk 5 agama dan kepercayaan yang sah dan diakui di Kabupaten Blitar. e. Bentuk kegiatan yang kelima yaitu peningkatan kelembagaan konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi


16

permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dan pendampingan terhadap keluarga bermasalah. f. Bentuk kegiatan yang keenam yaitu peningkatan kualitas SDM untuk merawat jenazah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan cara pemulasaraan jenazah. g. Bentuk kegiatan yang ketujuh yaitu peningkatan kualitas SDM dalam hisab dan rukyat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tokoh agama dalam melakukan hisab dan rukyat. h. Bentuk kegiatan yang kedelapan yaitu peningkatan kualitas SDM tenaga rohaniawan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tokoh agama dan rohaniawan untuk memperdalam penguasaan agamanya.

9) Program Kerjasama Informasi Dengan Masmedia. Aplikasi dari program kerjasama informasi dengan masmedia diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan beberapa media, baik media cetak dan elektronik untuk menyebarluaskan program dan kegiatan Dinas Sosial ke masyarakat luas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program dan kegiatan serta bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Dalam menyikapi tuntutan reformasi dan globalisasi yang semakin sulit dibendung, diperlukan proses pembangunan yang strategis, efektif, berkelanjutan dan konsisten sebagai kinerja pembangunan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan bidang kesejahteraan sosial serta Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial (REHYANSOS). Faktor penentu keberhasilan Dinas Sosial sangat berkaitan dengan visi dan misi yang ada. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh analisa lingkungan baik yang berada di Pemerintah Kabupaten Blitar dan terutama pada Dinas Sosial (internal) maupun lingkungan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar (eksternal). Dengan memperhatikan analisa lingkungan maka faktor-faktor Kunci Keberhasilan memungkinkan Dinas Sosial berhasil melaksanakan kebijakan dan programnya. Adapun faktor kunci keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai berikut: 1. Dukungan Pimpinan.


17

2. Peraturan. 3. Organisasi yang jelas. 4. Sumber Daya Manusia. 5. Perangkat Keras. 6. Kelayan

1. Visi Berpijak pada pokok-pokok pikiran di atas, maka dalam upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial serta peningkatan kinerja aparatnya, diperlukan suatu visi guna menyamakan persepsi dan motivasi dalam mencapai suatu wawasan masa depan yang bisa diterima oleh publik maupun kalangan Pemerintah sendiri. Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Blitar yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN

BLITAR

YANG

SEJAHTERA

RELEGIUS

DAN

BERKEADILAN” maka ditetapkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: “Peningkatan Taraf Kesejaahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Usaha Kesejahteraan Sosial Antara Masyarakat dan Pemerintah”

Penetapan visi tersebut memiliki kandungan moral yang akan diwujudkan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat secara proporsional dan profesional. Secara terperinci visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: a. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau sekelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar serta kurang beruntung dan mengalami ketunaan serta keterlantaran sehingga mereka tidak dapat mengakses fasilitas pelayanan publik. b. Usaha Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari upaya investasi sosial dan modal menuju keadilan sosial.

2. Misi Sebagai pernyataan yang filosofis dan luas, serta merupakan ikatan moral dan tanggung jawab Dinas Sosial dalam mewujudkan visi melalui upaya-upaya


18

strategis yang mampu menciptakan akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial melalui usaha kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Misi Dinas Sosial pada hakekatnya merupakan perwujudan visi yang telah ditetapkan dalam bentuk usaha kesejahteraan sosial yang strategis dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Peningkatan sumber daya pelaku usaha kesejahteraan sosial. b. Mempersempit kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat rentan dan kurang beruntung. c. Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial, dampak yang tidak diharapkan dari proses globalisasi informasi dan industrialisasi. d. Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial serta integrasi sosial dengan penguatan semangat kesetiakawanan sosial. e. Mengusahakan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial yang memberikan manfaat.

3. Nilai. Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran / kebaikan terhadap keyakinan dan perikalu organisasi yang dianut sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misinya perlu memantapkan nilai-nilai organisasi yang diharapkan mampu menjadi faktor penggerak perilaku organisasi. Rumusan nilai organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah “Profesionalisme dan Keiklasan“. Dalam melaksanakan / menunaikan tugas pokok dan fungsinya, seluruh pegawai Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial (REHYANSOS) Dinas Sosial selalu menggunakan prinsip-prinsip dan nilai profesionalisme pekerjaan sosial, sehingga tugas-tugas yang diemban dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan standart yang berlaku. Pelaksananan tugas yang dilakukan melalui profesionalisme yang tinggi harus disertai dengan keiklasan yang tinggi sehingga tidak timbull dalam diri pegawai adanya perasaan pamrih, namun semua yang dilakukan ditujukan dalam rangka pelayanan dan pengabdian terhadap bangsa, negara dan seluruh lapisan masyarakat.


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

B. EVALUASI KINERJA. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar dalam era reformasi memiliki posisi sangat penting dan strategis. Pada satu sisi harus mampu melakukan recovery dan pemulihan terhadap para korban (masyarakat) dari keterpurukan ekonomi sebagai akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan. Pada sisi lain secara substansial pembangunan kesejahteraan sosial masih dihadapkan pada permasalahan sosial yang hakiki baik bersifat kecacatan maupun ketunaan yang berbasis pada masalah kemiskinan. Penanganan kedua hal tersebut harus tetap konsisten dalam kerangka profesi pekerjaan sosial melalui upaya sinergis dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung serta Belanja Modal (BM). Dengan demikian keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terealisasi secara optimal dan minimal dapat mengeliminir segala kemungkinan munculnya permasalahan sosial baru di masyarakat. Berdasarkan Perencanaan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2015, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam kebijaksanaan, 8 (Delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan. Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan kenerja instansi maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan penilaian kinerja Tahun 2015, penilaian kinerja dimaksud dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan


20

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik dan non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome, benefit dan impact) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai capaian indikator kinerja. sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan 8 program. Oleh karenaya terhadap ke 8 program tersebut, masing-masing dilakukan pengukuran kinerjanya dan didapatkan prosentase Pencapaian Tingkat Rencana Capaian, terinci sebagai berikut:

No.

Uraian IKU

Realisasi

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

0

16868x100%=12%

16531x100%=13%

87936x100%=69%

80748x100%=63%

x100%=0%

137048

126680

126680

126680

2011 1

Persentase PMKS

jumlah Prioritas

di

Kabupaten Blitar yang

140533

dibantu dan ditangani

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk persentase jumlah PMKS Prioritas yang menerima bantuan pada tahun 2011 terealisasi 0%, pada tahun 2012 terealisasi 12%, pada tahun 2013 terealisasi 13%, pada tahun 2014 terealisasi 69%, dan pada tahun 2015 terealisasi 63%. Hal ini dikarenakan oleh: a. Pada tahun 2011, PKH belum dibentuk sehingga bantuan yang diberikan pada PMKS Pioritas belum terdata dengan maksimal sehingga muncul hasil 0%. b. Besarnya jumlah PMKS yang menjadi target bantuan karena Kabupaten Blitar secara geografis merupakan daerah rawan bencana. c. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki jumlah TKI/TKW terbesar se Indonesia. Hal ini merupakan indikator lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten


21

Blitar sehingga para pemudanya melakukan migrasi ke daerah lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. d. Tingginya harga bahan pokok dan besarnya pengeluaran tiap hari tidak sebanding dengan UMR/UMK Kabupaten Blitar, sehingga menjadi pemicu para pemuda untuk merantau ke daerah lain mencari UMR/UMK yang lebih tinggi.

No.

Uraian IKU

Realisasi

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

0

16868x100%=36%

16531x100%=35%

16531x100%=35%

16037x100%=34%

x100%=0%

46948

46948

46990

46990

2011 2

Persentase keluarga

jumlah miskin

yang

menerima bantuan

50323

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk persentase jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan pada tahun 2011 terealisasi 0%, pada tahun 2012 terealisasi 36%, pada tahun 2013 terealisasi 35%, pada tahun 2014 terealisasi 35%, dan pada tahun 2015 terealisasi 34%. Hal ini dikarenakan oleh: Data jumlah keluarga miskin yang di usulkan dalam anggaran APBN sebanyak 16037 keluarga, sehingga pada tahun 2015 bantuan yang turun cukup untuk diberikan kepada 16037 keluarga. Adapun anggaran dari APBD hanya cukup digunakan untuk kegiatan pendampingan saja. Hal ini menyebabkan keluarga miskin yang menerima bantuan hanya sebesar 16037 keluarga atau 34% sesuai dengan dana bantuan dari APBN.

No.

Uraian IKU

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

3

Persentase perintis dan janda

53x100%=100%

53x100%=100%

42x100%=100%

0x100%=0%

38x100%=100%

perintis

53

53

42

42

38

kemerdekaan

yang

dibantu

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk kegiatan bantuan perintis dan janda perintis kemerdekaan mulai dari tahun 2011, 2012, dan 2013 selalu terealisasi 100%. Pada tahun 2014 terealisasi 0%. Pada tahun 2015 target pemberian bantuan perintis dan janda perintis kemerdekaan perintis dan janda perintis kemerdekaan adalah sebanyak 38 orang dan terealisasi sebanyak 38 orang. Bila data tersebut dimasukkan dalam rumus persentase maka hasilnya adalah 100% target terpenuhi. Terpenuhinya target ini antara lain disebabkan oleh: a. Data jumlah perintis dan janda perintis kemerdekaan telah ditentukan oleh pusat sehingga dalam realisasinya di lapangan menjadi lebih mudah.


22

b. Perintis dan janda perintis kemerdekaan mudah diketahui keberadaan maupun lokasi tempat tinggalnya sehingga bantuan yang diberikan sampai pada sasaran c. Terjadinya perubahan jumlah perintis dan janda perintis kemerdekaan yaitu sejumlah 53 dari tahun 2011, 2012, dan 2013 menjadi 38 pada tahun 2015 dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia. d. Pada tahun 2014, tidak ada bantuan yang diberikan ke perintis dan janda perintis. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, mulai diberlakukannya larangan pemberian bantuan yang berasal dari dana hibah, sementara anggaran untuk APBD II terlanjur tidak di usulkan karena dikhawatirkan terjadinya dobel anggaran bantuan.

No.

Uraian IKU

4

Persentase

jumlah

korban

bencana alam yang ditangani

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

26x100%=52%

29x100%=58%

50x100%=100%

50x100%=100%

50x100%=8%

50

50

50

50

50

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk kegiatan penanganan dan pemberian bantuan korban bencana alam pada tahun 2011 terealisasi 52%, pada tahun 2012 terealisasi 58%, pada tahun 2013 terealisasi 100%, pada tahun 2014 terealisasi 100%, dan pada tahun 2015 juga terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan oleh: a. Pada saat terjadi bencana, pemerintah pusat dan provinsi juga mengeluarkan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam di kabupaten Blitar. Karena bantuan yang diberikan sangat banyak, maka bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi tersebut dibagikan terlebih dahulu kepada masyarakat, dan mampu mencukupi kebutuhan hidup sebanyak 46 orang. Dari 50 orang target yang direncanakan, sebanyak 46 orang telah menerima bantuan yang cukup dari pemerintah provinsi sehingga bantuan dari pemerintah kabupaten Blitar hanya terserap sebanyak 4 orang sisanya saja. b. Apabila dilakukan kegiatan monitoring bantuan kepada masyarakat korban bencana alam, maka 100% masyarakat korban bencana alam telah tertangani dan menerima bantuan untuk menopang kehidupan mereka. c. Pada tahun 2015, bencana yang terjadi bukan bencana besar melainkan hanya merupakan bencana kecil sehingga bantuan yang diberikan juga ikut menyesuaikan dengan jumlah korban bencana alam yang terjadi. Adapun jenis bencana dan jumlah masyarakat yang dibantu yaitu : 1. Disambar petir sejumlah 1 orang


23

2. Puting beliung sejumlah 45 orang 3. Kebakaran sejumlah 4 orang

No.

Uraian IKU

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

5

Persentase terlaksananya kegiatan

0

0

0

800x100%=89%

1400

membantu lansia

x100%=0%

x100%=0%

x100%=0%

889

x100%=157%

967

893

893

889

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk kegiatan pemberian bantuan untuk lansia, mulai dari tahun 2011, 2012, 2013 terealisasi 0%. Pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 89%, dan pada tahun 2015 terealisasi 157%. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran lansia yang dibantu menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang dimiliki. Ketika jumlah anggaran yang dimiliki lebih banyak, maka jumlah sasaran lansia yang menerima bantuan dan pengarahan juga akan lebih banyak dari tahun sebelumnya.

No.

6

Uraian IKU

Persentase

jumlah

kasus

perselisihan

keluarga

yang

Realisasi

Realisasi

2011

2012 -

-

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

91x100%=182%

91x100%=182%

64x100%=128%

50

50

50

difasilitasi dan ditangani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk kegiatan penanganan kasus perselisihan keluarga yang difasilitasi dan ditangani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2013 terealisasi 182%, pada tahun 2014 terealisasi 182%, dan pada tahun 2015 terealisasi 128%. Hal ini dikarenakan oleh: a. Sosialisasi LK3 di masyarakat terlaksana dengan maksimal sehingga masyarakat mengetahui, mengenal dan percaya pada program LK3. b. LK3 terbukti benar-benar mampu menjadi penengah dan memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. c. Banyak keluarga baru yang terdiri dari pasangan suami-istri usia muda yang masih labil dan belum matang secara emosional memiliki masalah dan perselisihan dalam menjalankan rumah tangganya.


24

d. Tingginya harga bahan pokok dan besarnya pengeluaran sehari-hari memaksa suami/istri atau keduanya pergi merantau ke daerah lain dan ahirnya menimbulkan perselingkuhan di perantauan yang menjadi pemicu perselisihan suami istri. e. Kemudahan akses pada sosial media berbanding lurus dengan kemudahan untuk melakukan perselingkuhan sehingga meningkatkan keinginan suami-istri untuk bercerai. f. Tingginya jumlah anak usia SMP (13-15) tahun yang hamil sehingga memerlukan LK3 sebagai pemberi solusi agar masa depan anak tersebut terselamatkan. g. Pada tahun 2015, realisasi dari kegiatan LK3 menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah keluarga yang bermasalah juga menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah keluarga yang bermasalah ini merupakan indicator positif dari suksesnya kegiatan LK3 di masyarakat.

No.

Uraian IKU

7

Persentase

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

165

165

175

170 x100%=2%

165x100%=2%

para penyandang cacat dan eks

x100%=3%

x100%=3%

x100%=3%

6502

6502

trauma

5755

5998

5998

pembinaan

terhadap

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk kegiatan pembinaan terhadap para penyandang cacat dan eks trauma pada tahun 2011 terealisasi 3%, pada tahun 2012 terealisasi 3%, pada tahun 2013 terealisasi 3%, pada tahun 2014 terealisasi 2%, pada tahun 2015 terealisasi 2%. Hal ini dikarenakan oleh: a. Rendahnya kesadaran penyandang cacat dan eks trauma untuk mengakses informasiinformasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. b. Rendahnya kesadaran penyandang cacat dan eks trauma untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah. c. Jumlah anggaran yang tersedia hanya mampu untuk mencukupi biaya pelatihan dan pemberian bantuan sejumlah 170 orang pada tahun 2014, dan sejumlah 165 orang pada tahun 2015.

No.

Uraian IKU

8

Persentase

pembinaan

anak dalam panti asuhan/

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

750x100%=100%

700x100%=100%

700x100%=100%

700x100%=100%

700x100%=100%

750

700

700

700

700

LKSA


25

Berdasarkan data tersebut, diketahui untuk kegiatan pembinaan anak dalam panti asuhan/LKSA mulai dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 selalu terealisasi 100%. Terpenuhinya target ini antara lain disebabkan oleh: a. Data jumlah anak dalam panti asuhan sudah jelas dan pasti sehingga memudahkan dalam merencanakan dan mengajukan anggaran untuk bantuan yang akan diberikan. b. Anak yatim tersebut ditampung dalam wadah yang jelas seperti panti asuhan, sehingga memudahkan dalam pendistribusian bantuan yang sudah di anggarkan dan di rencanakan.


26

C. REALISASI ANGGARAN Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada awal tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Blitar mendapat alokasi dana dari APBD II sebesar Rp. 3.109.450 ,- . Kemudian setelah PAK Dinas Sosial mendapat tambahan dana sebesar Rp. 1.268.000 ,- sehingga total anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial menjadi Rp. 4.377.450,- Dana tersebut untuk membiayai Belanja, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel: 1 Alokasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015

JENIS BELANJA 2 Belanja Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

ANGGARAN ( Rp ) 3 6,200,059,000 1,901,029,000 1,901,029,000 4,377,450,000 78,420,000 3,968,380,000 330,650,000

REALISASI ( Rp ) 4 5,704,127,921 1,874,976,395 1,874,976,395 3,905,271,526 76,120,000 3,501,983,526 327,168,000


27

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan hal sangat penting dilakukan oleh sebuah organisasi. Karena dengan adanya laporan ini merupakan wujud dari pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Tujuan LKjIP selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, juga merupakan sarana untuk evaluasi program dan kegiatan, sebagai pedoman pelaksanaan pada tahun berikutnya. 1. Berdasarkan hasil yang dicapai, seperti tercantum dalam LKjIP yaitu nilai prosentase pencapaian target dari kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan sesuai rencana. 2. Dengan adanya LKjIP ini dapat meningkatkan pegawai yang profesional, jujur, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi sebagai aparatur Pemerintah, sebagai pelayan masyarakat yang dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan tercapainya visi dan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

B. SARAN Dengan adanya LKjIP diharapkan sebagai evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas baik program, kegiatan maupun kinerja

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar

ROMELAN, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620101 198803 1 028


28

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Dinas Sosial Kabupaten Blitar Th

Recommend Documents